PERKEMBANGAN E-COMMERCE DI INDONESIA Disusun oleh: Divisi Internal ALSA LC UNPAD 2018
Latar Belakang Perkembangan zaman disertai dengan kemajuan merupakan suatu hal yang identik dengan era milenial ini. Dimana segala substansi penunjang kehidupan dituntut untuk serba cepat dan praktis. Para penghuni abad 21 ini seakan dimanjakan dengan kemudahan yang mereka miliki. Terlihat secara signifikan, segala sektor penunjang kehidupan masyarakat dewasa ini didukung dengan fitur dalam jaringan. Sektor ekonomi yang juga dikenal dengan merupakan salah satu sector yang turut serta meramaikan fitur dalam jaringan. Menurut Laudon & Laudon pada tahun 1998, E-Commerce didefinisikan sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. E- istilah Ecom atau Emmerce atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi Electronic Data Interchange (EDI), e-mail, electronic bulletin boards, mesin faksimili, dan Electronic Funds Transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di Internet shopping.1 Dalam sektor ekonomi, keberadaan E-Commerce dalam suatu perusahaan memiliki manfaatnya sendiri dalam sistem transaksi. Peningkatan Market Exposure sebagai satu hal yang dirasa cukup signifikan. Pangsa 1 Denny Bagus, E-Commerce: Definisi, Tujuan, Manfaat dan Ancaman Menggunakan ECommerce,http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerse-definisi-jenis-tujuan.html diakses pada 1 September 2018
1
pasar dapat dijangkau oleh E-Commerce dengan lebih mudah sebab pemesanan dan pembelian produk yang dijual dapat diakses dengan tidak terbatas jarak dan waktu. Terkait pemrograman yang berada dalam system ECommerce yang dilakukan menggunakan komputer membuat transaksi ini memiliki biaya operasional yang lebih kecil, sehingga beban biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan tidak terjadi. Layaknya sebuah koin, E-Commerce dengan banyak manfaat ini juga memiliki ancaman didalamnya. Planting salah satunya, kegiatan memasukan suatu informasi ke dalam suatu system yang dianggap legal pada saat ini namun tidak dapat dipastikan bersifat legal di masa mendatang. Ancaman yang lebih berbahaya juga hadir seperti Communication Tampering. Melalui metode ini, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi terhadap sistem, seperti mengubah informasi transaksi bahkan membuat server palsu yang membuat para consumer dapat memberikan informasi identitas pribadi secara sukarela. Dengan berbagai ancaman keberadaan E-Commerce ini pun harus diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seperti apa yang dipaparkan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dapat dilihat sebagai salah satu ciri krusial dari Negara Hukum adalah terdapatnya aturan terhadap segala sektor pembangun Negara, yang didalam hal ini adalah sektor Ekonomi. Fenomena E-Commerce ini
telah diatur dalam hukum positif di
Indonesia. Hal ini merupakan akibat dari keberadaan sistem baru jual beli
2
online serta memiliki peran sebagai pengawasan dalam pemanfaatan Teknologi dan Informasi sehingga tetap terjaga dan terpelihara sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan nasional. Dengan adanya sistem ini, banyak hal yang perlu dikaji dan diteliti secara lebih lanjut untuk pemanfaatan teknologi online dalam proses jual beli. Dalam ranah hukum perdata barat, seperti apakah transaksi jual beli online ini diatur dan apakah ada konstitusi di Indonesia yang mengatur terkait substansi jual beli online dan peraturannya. Sehingga diperlukan analisa dan kajian lebih lanjut terhadap hal ini.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pengaturan Jual Beli Online dalam Sistem Hukum di Indonesia? 2. Apakah Sistem Transaksi Online Sudah Berjalan dengan Baik di Indonesia?
Pengaturan Jual Beli Online dalam Sistem Hukum di Indonesia Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup mendominasi dunia memiliki aspek pembangunan yang relative sama dengan negara lainnya. Keberadaan Jual Beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat lazim ditemukan di Indonesia. Selain berperan guna mencukupi kehidupan hidup sehari-hari, peristiwa jual beli ini sudah menjadi kebiasaan yang turun menurun antar generasi. Menurut sistem hukum nasional yang berada di Indonesia, terkait peristiwa jual beli telah ditur dalam Kitab Undang-
3
Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 2 Sementara, terkait jual beli ada pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Objek Perjanjian yang seringkali berupa barang ini harus berupa bentuk tertentu. Harus tedapat kejelasan mengenai wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. 3 Menurut Prof. R. Subekti (1995) Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (in casu penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (In casu pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita ketahui bersama mengandung unsur-unsur pokok (esensialia) berlaku setelah pihakpihak tersebut sepakat terkait benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Dengan itu, dtegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup berdasarkan kata sepakat antara kedua belah pihak saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus, seperti yang dimaknai oleh pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya ataupun setelahnya. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Subekti R, Aneka Perjanjian, cet. Kesepuluh (Jakarta: Penerbut PT. Citra Aditya Bakti , 1995) Hlm. 2
4
Seperti yang sudah dipaparkan dalam sistem jual beli online tidak diperlukan
kegiatan
bertatap
muka
antara
pembeli
dan
penjual,
kesepakatan antar pihak dapat dilakukan dalam jaringan. Sehingga dapat diketahui, dalam praktek jual beli secara online, terdapat beberapa tindakan yang berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara langsung. Selain interaksi tatap muka dan kesepakatan yang dapat dicapai dengan cara tertulis dalam media elektronik, dalam transaksi online tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Perjanjian-Perjanjian khusus yang harus disepakati kedua belah pihak, diantaranya: 1. Barang harus dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka 2. Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual 3. Apabila terdapat kecacatan pada barang yang telah diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. 4. Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan, kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain. Selain terdapat ketentuan perjanjian khusus diatas, saat terjadinya transaksi dalam peranjian secara online, terdapat beberapa teori, diantaranya:4 a. Teori Kehendak Dengan keberadaan teori ini, terjadinya kontrak adalah ketika
pihak
penerima
menyatakan
penerimaannya
dengan menulis e-mail. b. Teori Pengiriman 4 Supancana, B.R.DRI, Kekuatan Akta Elektronis sebagai Alat Bukti pada Transaksi E-Commerce dalam sistem Hukum Indonesia, 2003, ://202.183.1.26:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_analysis diakses pada 7 september 2018
5
Teori ini menyatakan bahwa terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim e-mail. c. Teori Pengetahuan Menurut teori ini terjadinya kontrak
adalah
sejak
diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar d. Teori Kepercayaan Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar. Dengan berbagai penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa sistem transaksi online memiliki cukup banyak hal yang perlu diperhatikan. Jika kita mulai tilik dari aspek analisis hukum berdasarkan pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata ini hanya mengatur aspek-aspek jual beli tanpa spesifikasi keberadan pengaturan terkait sistem jual beli online. Namun, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dengan 54 Pasal didalamnya yang membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik. UndangUndang ini menilai bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat dan globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Informasi dunia sehingga mengaruskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tercantum dalam pasal 2, Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memilliki akibat hukum di wilayah hukum
6
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.5 Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam sistem jual beli online. Dapat disimpulkan dalam hukum positif di Indoensia, sudah ada peraturan yang mengatur terkait substansi jual beli dalam jaringan atau yang lazim disebut jual beli online. Peraturan ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan jual beli online hingga para penjual dan pembeli tidak perlu khawatir dengan tidak adanya jaminan dalam bertransaksi. Implikasi dari Penerapan Sistem Transaksi Elektronik di Indonesia Seiring dengan berjalannya waktu telah diketahui bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dewasa ini. Kemudahan dalam bertransaksi semakin dipermudah dengan berbagai platform yang menyediakan produk yang sedang dibutuhkan. Namun, Sistem Transaksi ini tidak luput dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu pada sub-bab diatas telah dibahas bagaimana Transaksi Online diatur di Indonesia. Pada sistem transaksi online permasalahan yang lazim ditemui adalah terjadinya penipuan dalam transaksi. Penipuan secara Online pada prinsipnya identic dengan penipuan secara konvensional, yang menjadi perbedaan hanya pada sarana pembuatannya aykni dengan menggunakan sistem elektronik. Seperti yang telah dibahas pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan 5 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008
7
Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. Dalam penjeratan pelaku penipuan, dapat diberlakukan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Internet yang menghadirkan Cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Penipuan yang acapkali terjadi dalam media internet biasanya mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai hal. Penipuan ini menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai hal yang menggiurkan bagi calon pembeli yang biasanya diimingimingu dengan harga yang murah dan jauh dari harga pasaran. Kepercayaan konsumen dalam melakukan Online
Shopping
merupakan suatu kelebihan yang juga dapat menjadi boomerang bagi pihak itu sendiri, hal ini menjadi kendala yang akan sulit dikendalikan karena berhubungan langsung denan sikap dan perliaku konsumen. Persaingan pasar e-commerce saat ini lebih kompetitif dengan banyaknya pilihan. Tentunya, investor ingin menjadi lebih agresif dan fokus dengan strategi investasi dan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, khususnya pada emerging markets atau pasar negara berkembang. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri cukup luar biasa, hal ini bisa dilihat dari laporan Lifting the Barrier to e-commerce in ASEAN yang diterbitkan oleh A.T Kearney, dimana pertumbuhan ecommerce diprediksi akan mencapai nilai $25-30 miliar (Rp 320,8-385 triliun)
8
untuk beberapa tahun ke depan. Ini tentu bukan angka yang kecil untuk perkembangan sebuah ekonomi bisnis suatu negara. Kendati demikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menyelesaikan beberapa masalah dan tantangan, seperti tingkat kepercayaan masyarakat, distribusi, jaminan, serta pajak untuk pelaku e-commerce. Banyak pelaku e-commerce yang menyebutkan bahwa pasar Indonesia sangat unik, terlebih adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) membuat pemain e-commerce Indonesia harus mempersiapkan diri dari gempuran pemain asing yang ingin merebut pasar tanah air. Selain permasalahan yang telah dipaparkan di atas, isu-isu besar di Indonesia pun dapat ditangani dengan pembenahan yang harus dilakukan, khususnya menyelesaikan beberapa isu yang bisa membuat perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi stagnan, seperti: 1. Perilaku Perilaku pembelian barang secara online baru terbiasa pada kebanyakan orang Indonesia yang tinggal di kota-kota besar. Banyak masyarakat Indonesia kurang percaya dalam melakukan pembelian di e-commerce dikarenakan dan mereka tidak percaya, takut penipuan, dan kurangnya kredibilitas/reputasi yang diberikan oleh pedagang atau e-commerce. 2. Sistem Pembayaran Tantangan besar dalam bisnis e-commerce adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khusunya dalam metode pembayaran. Berkembanganya bisnis e-commerce tidak berbanding lurus dengan
9
sistem pembayaran yang modern. Masih banyak pelaku e-commerce menggunakan
cara-cara
yang
konvensional
sebagai
metode
pembayaran, yang tentunya berimbas kepada cara distribusi dan sistem. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya konsumen lebih memilih transaksi tunai (cash on delivery) dibandingkan transaksi digital. Meskipun kasus penipuan di dunia online sudah mulai menurun, namun
kepercayaan
masyarakat
masih
sangat
rendah
untuk
melakukan pembayaran secara online. Tentunya, edukasi yang lebih baik mengenai hal ini menjadi tantangan tantangan serius yang harus segera diatasi bersama. Keterlibatan pemerintah dengan kebijakan dan regulasinya serta wujud usaha, strategi dan langkah mengedukasi pasar oleh para pelakunya, maka dengan perlahan permasalahan ini bisa diatasi. 3. Permasalahan Logistik Hal lainnya yang muncul sebagai isu besar adalah efisiensi dan efektivitas logistik untuk mengatur pengiriman barang. Isu ini cukup penting mengingat banyaknya kasus dimana publik yang merasa tidak mau berbelanja online karena masalah yang dihadapi dalam pengiriman barang. Beberapa hal seperti keterlambatan pengiriman, barang yang salah alamat, barang rusak, salah pengiriman, dan lainnya ini tentu menjadi ancaman besar pada pelaku industri ecommerce.
10
Perusahaan e-commerce harus fokus dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena ini menyangkut kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi. Peningkatan infrastruktur transportasi dan kualitas layanan logistik wajib dilakukan untuk menjaga agar konsumen tidak hilang. Beberapa konsep baru seperti perintisan in-house delivery, pembanguna psat distribusi di daerah atau penerapan metode Online to Offline (O2O) adalah beberapa alternatif solusi yang juga bisa dijalankan untuk mengatasi permasalahan ini. 4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Kebijakan dan regulasi dari pemerintah sering kali berubah seiring dengan berubahnya kepemimpinan. Terdapat beberapa wacana yang membuat pelaku usaha online ini cemas, seperti isu tentang penetapan pajak,
sertifikasi,
perlakuan
terhadap
investor
serta
masih
ditetapkannya e-commerce Indonesia sebagai DNI (Daftar Negatif Investasi) dan lain-lain menjadikan usaha ini menjadi penuh resiko yang besar. Tentu saja para pelaku e-commerce tidak diam dengan berbagai rencana
penataan
dan
pengaturan
bisnis
e-commerce
oleh
pemerintah. Mereka dengan beberapa asosiasi e-commerce yang ada terus berusaha membuat dan mempengaruhi pemerintah agar kebijakan dan peraturan yang ditetapkan nantinya menguntungkan dan tidak membebani para pelaku e-commerce tanah air. 5. Penggunaan Perangkat Mobile
11
Pengguna ponsel sangat besar di Indonesia, namun banyak perusahaan e-commerce tidak melakukan sesuatu yang signifikan bagi pengguna mobile mereka, kecuali perusahaan e-commerce besar. Sebagian besar start up e-commerce mendorong situs desktop mereka, bukannya memberikan pengalaman yang baik pada belanja mobile. Kalau ada yang bisa memecahkan hal ini, yang bisa menetapkan standar baru untuk e-commerce. Isu-isu di atas tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi sebuah perusahaan yang bergerak di ranah e-commerce. Hal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, seperti pemerintah dan tentunya sesama pemain bisnis e-commerce. Mengapa? Beberapa
isu-isu
dari
lambatnya
perkembangan
e-commerce
merupakan tingkat pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat Indonesia yang masih belum teredukasi dengan baik dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Tentunya, hal ini menjadi tugas besar pemerintah untuk melakukan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan ini pun sudah dilakukan dengan beberapa program seperti Gerakan 1000 Start-Up, Cashless Society, dan lainnya. Tentunya, hal ini juga menjadi pekerjaan rumah dari pelaku e-commerce untuk menyediakan informasi yang lebih berguna untuk mendongkrak pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Strategi pemasaran tentunya tidak akan berjalan dengan baik jika pasarnya masih kecil. Bagi beberapa brand atau marketeer, hal ini menjadi sulit jika melihat bahwa pasar yang mereka hadapi ternyata belum siap untuk menerima program marketing yang sesuai dengan standar global yang
12
mengikuti perkembangan trend marketing dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentunya butuh kerja keras dan program yang terintegrasi agar semua program yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik.
KESIMPULAN Dewasa ini dalam dunia yang serba cepat dan modern perkembangan teknologi menjadi salah satu substansi yang cukup krusial, globalisasi membuat hal ini seakan menjadi prasyarat dalam rangka mengikuti perkembangan dunia. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan tersendiri dalam melakukan aktifitas-aktifitas termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli secara konvensional yang didampingi dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media komputer.Dalam kaitannya dengan jual beli dalam hukum perdata, maka pengaturan didasarkan pada beberapa pasal dalam KUHPerdata, dan unsurunsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam transaksi jual beli secara online dengan penjelasan yang telah dikemukakan. Selain itu, karena jual beli secara online tersebut menggunakan saranan media elektronik, maka UU ITE No.11 th.2008 berlaku, sehingga pengaturan dalam
transaksi
jual
beli
trsebut
menjadi
lebih
kompleks,
namun
pendayagunannya justru lebih mudah dan fleksibel dibandingkan jual beli secara tidak online.Usaha yang dilakukan oleh pemerintah tidak terbatas pada dilahirkannya Undang-Undang ITE saja, tapi dengan dicetuskannya berbagai peraturan sperti peraturan presiden guna mendukung penyelesaian isu-isu transaksi online ini.
13
Penulis
berharap
dengan
semakin
berkembangnya
teknologi,
tidak
menghambat perkembangan sistem jual beli menjadi secara online, namun tetap dibatasi oleh hukum yang berlaku di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Raharjo handri, Buku pintar transaksi jual beli dan sewa menyewa, cet. Kesatu (Jakarta:Penerbit Pustaka Yustisia, 2010) Subekti R, Aneka perjanjian, cet. Kesepuluh (Jakarta:Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1995) https://techcrunch.com/2016/07/29/indonesia-will-be-asias-next-biggest-ecommerce-market/ https://www.maxmanroe.com/3-isu-yang-harus-dihadapi-bisnis-e-commerceindonesia https://dailysocial.id/post/the-problem-with-indonesias-e-commerce-scene
14