BAB II HUKUM TATA NEGARA 1.
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Hukum tata negara positif adalah Hukum tata negara yang berlaku di sebuah
negara tertentu. Hukum tata negara dalam bahasa inggris disebut dengan constitutional law sering kali juga terjemahan ini diartikan dengan istilah hukum konstitusi. Menurut Logemann, hukum tata negara diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Untuk mengatur organisasi tersebut dibutuhkan sebuah aturan. Aturan ini dinamakan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD). Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu, menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan serta fungsi masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang dari badan tersebut atau hukum tata negara yaitu hukum yang menentukan kewenangan terhadap badan negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi : 1.
Status/kedudukan siapa saja penguasa
2.
Apa saja lembaga negara
3.
Membahas siapa yang menjadi warga negara dan yang bukan warga
4.
Membahas peranan yang berupa hak dan kewajiban.
2.
Pengertian dan Tipe Negara Hukum Konsep negara hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband dan
A.V. Dicey. Ada dua tipe negara hukum yang dikenal secara umum yang dikenal secara umum, yaitu : •
Tipe Negara Hukum Rechstaat biasa dipraktekkan di negara eropa continental, misalnya Belanda, Perancis, Jerman, Indonesia
Page | 34
