RINGKASAN FOCUS GROUP DISCUSSIN
Tinjauan Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Pelayanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum
Kantor Komisi Informasi RI Kamis, 6 Februari 2014
Peserta Unsur Komisi Informasi 1. Abdulhamid Dipopramono – Ketua 2. Yhannu Setyawan – Anggota 3. Rumadi Ahmad - Anggota 4. Henny S. Widyaningsih - Anggota 5. John Fresly – Anggota 6. Arief Ainul Yaqin – Tenaga Ahli 7. Agus W Nnugroho – Tenaga Ahli Unsur Penyelenggara Pemilu 1. M. Jufri – Panwaslu DKI Jakarta 2. M. Taufik MZ – Pawaslu Tangsel 3. Dahlia Umar – KPUD DKI Jakarta Unsur Masyarakat
1. Mas Darwanto – Indonesia Budget Center (IBC) 2. Ade Irma Handayani - Indonesia Budget Center (IBC) 3. Lia Wulandari – Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 4. Ari Setiawan – Sekretariat Freedom of Information Network (FoINI) 5. Sunarto – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) 6. Sulastio – Indonesian Parliamentary Center (IPC) 7. Erik Kurniawan - Indonesian Parliamentary Center (IPC)
8. Lili Hasanuddin – The Asia Foundation (TAF) Ringkasan Per Topik No
Topik
Penjelasan
Pertanyaan / Pernyataan / Usulan Peserta
1
Peta implementasi UU KIP di KPU
Indikator:
1. Regulasi,
1. Regulasi. -
SOP Pelayanan Informasi. (PKPU)
-
SK PPID
Pengangkatan
2. Praktik -
Pelayanan Informasi
-
Klasifikasi Informasi
KPU periode ini belum memiliki PKPU Pelayanan Informasi. Menurut keterangan salah seorang Komisioner KPU, masalahnya ada pada Sekretariat yang hingga kini belum membuatnya, meskipun telah diminta. Sementara untuk PPID, akan dikonfirmasi, apakah ada atau belum dan bagaimana proses pengangkatannya.
2. Praktik Praktik pelayanan informasi oleh sekretariat KPU masih bermasalah. Antara lain: prosesnya berbelitbelit, bahkan untuk permohonan via telpon atau fax tidak dilayani dengan baik administrasi/pencatatannya. Untuk klasifikasi informasi, hingga kini belum dilakukan KPU.
Peserta berharap momentum pembuatan PerKI ini disinergiskan dengan pembuatan PKPU tentang Pelayanan Informasi. Untuk itu, KI dan KPU menjalin komunikasi yang baik. 2
Pelibatan KPU dalam pembahasan PerKI
Sebagai pihak yang diatur dalam PerKI ini, maka KPU perlu dilibatkan dalam pembahasannya.
Ada tiga pendapat:
1. KI dan KPU perlu menerbitkan peraturan bersama tentang pelayanan informasi pemilu dan penyelesaian sengketa informasi pemilu, atau minimal membangun MoU.
2. Jika tidak memungkinkan karena berbagai hal, maka dengan kewenangannya KI, berhak mengeluarkan PerKI ini sesuai prosedur pembuatan peraturan per-UU-an. Jika KPU keberatan, setelah diundangkan, maka bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum.
3. Perlunya dorongan dari masyarakat sipil, untuk mempertemukankedua belah pihak agar tercipta saling kesepahaman terhadap pentingnya pengaturan secara khusus informasi pemilu. 3
Tingkat Kegentingan (Urgensi) PerKI
1. PerKI
merupakan terobosan hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi pemilu secara cepat.
2. Meskipun tidak terbatas pada pemilu 2014 ini saja,
Seluruh peserta menyepakati urgensi ini. Untuk itu ada tiga langkah perlu segera ditindaklanjuti: Pertama, perlu dilakukan uji publik, melalui seminar terbuka. Kedua, Komunikasi dengan KPU yang saat ini sedang menyelesaikan PKPU Pelayanan Informasi. Ketiga, perlu sekali lagi review ahli, untuk memastikan content dan strukturnya tepat.
tetapi PerKI ini perlu diselesaikan segera agar dapat digunakan untuk pemilu 2014.
4
Ruang PerKI
Lingkup
Pihak yang diatur:
1. Lembaga penyelenggara 1. Definisi penyelenggara pemilu, merujuk pada UU pemilu,
2. Pemohon/Pengguna Informasi Pemilu
yaitu KPU dan Bawaslu. DKPP tidak termasuk penyelenggara pemilu. (UU 15 Tahun 2011). Bawaslu termasuk badan publik penyelenggara pemilu karena selain ditetapkan oleh UU, Bawaslu juga memiliki informasi tentang pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya: daftar partai politik yang melanggar masa kampanye.
2. Pemohon informasi adalah warga negara Indonesia Hal yang diatur
Pendapat Peserta:
1. Jenis informasi: Fokus 1. Definisi informasi pemilu sesuai Psl. 1 perlu pada informasi pemilu, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (Psl. 1). Di luar tahapan, menggunakan PerKI No.1 Thn. 2013.
digunakan juga pada redaksi pasal 2. Pada pasal 2 disebutkan... Informasi terkait Tahapan. Kalimat tersebut dikhawatirkan menimbulkan asumsi di penyelenggara pemilu bahwa informasi itu sebatas prosedur tahapan dan jadwal.
2. Jenis Pemilu: DPR, DPD, 2. PerKI mempertegas bahwa Pilkada termasuk DPRD, Presiden, Gubernur, Walikota,
3. Rentang Waktu Pelayanan: PerKI ini mereduksi waktu pelayanan informasi pemilu dari tujuh hari menjadi dua hari kerja.
dalam jenis Pemilu yang diatur dalam PerKI ini.
3. Perlu ada kejelasan landasan hukum atau pertimbangan lain, tentang reduksi waktu tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah terkait hasil
pemilu dimana UU Pemilu dan Pilpres menyebutkan bahwa pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu hanya diberikan waktu 3 hari, dan untuk perbaikan 3 hari. Dalam 3 hari kerja MK harus bisa membuat putusan. Itulah mengapa KI menetapkan waktu 2 hari.
Sementara pengklasifikasian informasi merupakan kewajiban badan penyelenggara pemilu, bukan
dilakukan oleh KI. Tugas KI memberikan tafsir atas pengklasifikasian tersebut 5
Kategori informasi publik yang terbuka dan dikecualikan.
1. Content (Isi) informasi. 2. Time
(Kapan sebuah informasi dapat dinyataka terbuka).
3. Authority (Siapa yang berhak menentukan kategori sebuah informasi dan memberikan sebuah informasi ke publik)
1. Ada beberapa informasi yang perlu diperjelas statusnya apakah terbuka atau tidak. Curiculum vitae caleg, rekening caleg/parpol secara detil termasuk pihak yang menyumbang, kesehatan calon. Ada kasus dimana calon kepala daerah hanya satu tahun bekerja dalam kondisi sakit, setelah itu meninggal. Selain itu, juga temuantemuan terhadap rekening kampanye caleg/partai.
2. Apakah alasan “sedang diolah, sedang dikaji dan sejenisnya dapat menjadi alasan pengecualian informasi?
3. Apakah KPU Kota berwenang memberikan Berita Acara KPU Provinsi? Meskipun informasi itu dikuasai tetapi bukan wewenang KPU Kota.
4. Jika terjadi sengketa pemilu hingga ke lembaga peradilan, maka apakah segala informasi yang ada pada KPU, selama proses sengketa pemilu tersebut, merupakan informasi publik, yang wajib dibuka KPU?
5. Untuk itu, KPU perlu membuat panduan untuk digunakan KPUD Provinsi/Kab/Kota klasifikasian informasi pemilu, pertimbangannya. 6
Pemohon Informasi Pemilu
1. Siapa yang berhak menjadi pemohon informasi pemilu?
2. Apakah pemantau yang tidak terakreditasi dapat menjadi pemohon? 7
Kesiapan KI Provinsi Untuk Implementasi PerKI
Respon Anggota Komisi Informasi di provinsi terhadap rancangan PerKI
tentang berikut
1. Pemohon informasi pemilu adalah warga negara Indonesia.
2. Perlu didiskusikan lebih lanjut, apakah lembaga yang tidak terakreditas sebagai pemantau dapat menjadi pemohon atau tidak. Solusinya, gunakan identitas pemohon atas nama pribadi. KI Pusat menyatakan bahwa KI Provinsi telah menyatakan menyambut baik draft PerKI ini dan siap untuk mengimplementasikan PerKI tersebut, jika telah diundangkan.
Rencana Tindak Lanjut
1. Tim perumus di Komisi Informasi akan memasukkan sejumlah usulan peserta dalam draft PerKI. Antara lain tentang definisi informasi pemilu.
2. Melakukan Uji Publik terhadap PerKI 3. Membangun komunikasi antara KI dan KPU, untuk memastikan kesamaan pandangan terhadap PerK agar pembuatan PKPU Pelayanan Informasi oleh KPU sesuai dengan PerKI