Framework OGP Indonesia versi Masyarakat Sipil (Referensi Penyusunan Rencana Aksi)
Pendahuluan Indonesia telah memasuki tahapan kedua (2014-2016) dari pelaksanaan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership, OGP). Fase kedua ini sejatinya ditandai dengan 1) penguatan kerja-kerja kemitraan (strengthening the partnership) yang ditandai keterlibatan yang inklusif dari para pemangku kebijakan, dan 2) berfokus pada pendalaman (deepening) kemitraan yang substansial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan komitmen dan rencana aksi. Tujuannya adalah untuk memastikan peningkatan kualitas capaian dan dampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi independen masyarakat sipil terhadap implementasi OGP di Indonesia1 menunjukkan bahwa, pada tahap pertama 2012-2013 (atau fase pembentukan, inisiasi kemitraan, dan perluasan kesadaran), pengidentifikasian kepentingan nasional strategis terlewatkan dalam proses penyusunan rencana aksi. Padahal OGP mestinya dapat mendukung terwujudnya agenda strategis nasional untuk menjawab kebutuhan warga akan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia pada periode ini perlu menyepakati dan mendeklarasikan kepentingan nasional strategis yang akan diimplementasikan melalui rencana aksi 2014-2015. Sejatinya, rencana aksi OGP Indonesia merupakan hasil pertemuan antara kerangka nilai dalam deklarasi OGP, rumusan kepentingan nasional Indonesia dan modalitas yang merupakan faktor pendukung (enabler) bagi tercapainya hasil-hasil OGP (outcomes) dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Secara visual, pendekatan tersebut dapat digambarakan sebagai berikut:
Kerangka Nilai (Deklarasi OGP) + National Interest + Modalitas = Rencana Aksi
1Yappika et all, Laporan Hasil Monitoring Implementasi Open Government Partnership di Indonesia tahun 2012-2013, Jakarta 2013, hlm. 9-10.
1. Deklarasi OGP2 a. Visi – Misi Visi OGP3 adalah pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan responsive terhadap warga dengan Misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (governance) dan kualitas setiap layanan kepada publik. Visi dan misi tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi perubahan norma dan kultur tata kelola pemerintahan yang menjamin dialog dan kerjasama yang sungguh-sungguh antara pemerintah dan masyarakat sipil. b. 1. 2. 3. 4.
Prinsip OGP Transparansi Akuntabilitas Partisipasi warga Pemanfaatan teknologi
c. Tujuan Deklarasi OGP yang dirumuskan para pendirinya menetapkan 4 tujuan strategis inisiatif ini sebagai berikut (ringkasan): 1. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi lembaga-lembaga pemerintah dengan menjamin ketersediaan informasi, publikasi, kemudahan format dan kedalaman data, serta hak akses warga. 2. Mendukung partisipasi warga, secara setara tanpa diskriminasi dalam pengambilan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintahan, serta menjamin kebebasan berekspresi, berserikat serta mengemukakan pendapat. 3. Mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional dari administrasi pemerintahan yang tertuang dalam standar kode etik dan kode perilaku aparat, kebijakan dan mekanisme antikorupsi, transparansi pendapatan dan aset nasional, managemen keuangan publik, serta informasi mengenai pejabat-pejabat publik. Berkomitmen untuk melahirkan serta mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap whistleblowers dan supermasi hukum. 4. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk keterbukaan dan akuntabilitas yang kemungkinan sharing informasi, partisipasi serta kolaborasi dari masyarakat, untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, meningkatkan penyajian layanan dan sebagai mekanisme alternatif dalam meningkatkan partisipasi warga (civic engagement). 2. National Interest OGP adalah inisiatif multilateral terbuka di mana setiap negara harus mampu merumuskan kepentingan nasional (National Interest)-nya masing-masing.4 Jika tidak, negara tersebut hanya menjadi konsumen dari agenda yang didesakkan negara-negara lain dan akan gagal menjawab persoalan dan kebutuhan warganya.5 Selain itu, perumusan national interest penting bagi 2Kerangka nilai OGP lebih lengkap di http://www.opengovpartnership.org/about/mission-andgoals, dan di http://www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration. 3Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB Anti Korupsi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik; 4Deklarasi OGP: Kami mengakui bahwa negara berada pada tahapan yang berbeda dalam upaya mempromosikan keterbukaan dalam pemerintahan, serta masing-masing kami mengupayakan pendekatan yang konsisten dengan prioritas dan kondisi nasional dan aspirasi warga negara kami. 5Pembukaan UUD ’45: membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Indonesia sebagai pijakan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam merumuskan rencana aksi 2014-2015. Amerika Serikat, misalnya membangun OGP dengan kepentingan nasional untuk menyingkirkan para kelompok lobbyist yang mendominasi pengambilan keputusan politik. Bagi Presiden Obama akan sulit baginya untuk mewujudkan janji-janji kampanye apabila para lobbyist masih berpengaruh dan terus-menerus membayangi pemerintahan. Di Inggris, OGP dijadikan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dengan mengeluarkan kebijakan baru transparansi pemilik perusahaan yang sebenarnya (beneficial owenership). Di tengah perekonomian Eropa dan Amerika yang dihantam krisis perbankan dan keuangan, PM David Cameron berharap Inggris tetap stabil sebagai kekuatan utama ekonomi-politik dunia. 3. Modalitas (Faktor Pendukung) OGP di Indonesia tidak berada dalam ruang vakum. Sudah banyak upaya-upaya pemerintah sebelumnya yang mendorong reformasi untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, optimalisasi peran aparatur negara dan peningkatan layanan, serta perbaikan manajemen keuangan negara dan antikorupsi. Sebagai inisiatif, keberadaan OGP juga banyak didorong dan diinspirasi oleh berbagai inisiatif global di mana Indonesia telah terlibat di dalamnya, seperti Agenda Post-2015, G-20, EITI (Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif) dan sebagainya. Dari segi kerangka regulasi kebijakan, kita dapat merujuk (namun tidak terbatas) pada: • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Paket UU Keuangan Negara, seperti UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 Tentang BPK terkait keterbukaan informasi laporan keuangan; • UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. • Paket UU Antikorupsi, seperti UU no. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspsi (Pasal 41), UU No 7/2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC) • Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara di Sektor Industri Ekstraktif Migas dan Pertambangan • Rencana Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4. Lingkup Rencana Aksi Setiap negara harus merumuskan sendiri rencana aksi OGP yang merupakan elaborasi komitmen konkrit reformasi pemerintahan yang terbuka. Baik dengan melanjutkan upaya-upaya yang sedang berjalan, mengindetifikasi strategi/langkah baru untuk menyempurnakan reformasi yang sedang berjalan, atau memulai area aksi yang sama sekali baru. OGP menyaratkan bahwa rencana aksi negara tersebut harus merespon dua atau lebih tantangan utama berikut ini, berdasarkan relevansinya bagi negara-negara masing-masing:6 1. Peningkatan layanan publik, 2. Peningkatan integritas aparatur pemerintah, 3. Manajemen sumber daya publik yang efektif 4. Menciptakan masyarakat yang lebih aman, dan 5. Meningkatkan corporate accountability.
6Tantangan-tantangan
tersebut dapat dlihat dalam bagian dokumen pendukung Deklarasi OGP.
Namun demikian, tantangan yang bersifat isu sektoral kadang-kadang meluputkan kita dari aspek lain, seperti proses, alat pendukung (tools) dan sumberdaya untuk memenuhi tujuan-tujuan OGP. Karena itu, masyarakat sipil melihat bahwa dalam setiap isu-isu sektoral, harus pula terpenuhi unsur-unsur berikut:
KOMPONEN
CONTENT-BASE
MECHANISM-BASE
Rights (Demand Akses Informasi Side)
Partisipasi
Policy Side)
Akuntabilitas
Tools
(Supply Transparansi
Data
Infastruktur Teknologi
RENCANA AKSI
Tujuan Akhir: Warga Merasakan Manfaat
Penutup Dokumen ini adalah kerangka kerja (Framework) untuk membantu penyusunan national interest yang solid dan rencana aksi OGP di Indonesia. Sebagai sebuah kerangka kerja, ia juga bersifat dinamis, yakni dapat dikembangkan dan dapat direview kembali.