PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________ Menimbang: 1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan Karyawan; 2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan; 3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan; 4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan Perusahaan PT. ______________. Mengingat: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________ BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1.
“Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________ ____;
2.
“Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja.
3.
“Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja;
4.
“Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan;
5.
“Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja;
6.
“Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap;
7.
“Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah;
8.
“Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan;
9.
“Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini;
10.
“Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
11.
“Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan orang tua dan terdaftar pada Perusahaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan
(1)
Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib Karyawan;
(2)
Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan (1)
(2)
Hak Perusahaan a.
Memberikan perintah kepada Karyawan untuk melakukan Pekerjaan;
b.
Menerimadari Karyawan proses kerja dan hasil kerja yang baik sesuai dengan standar kerja dan target hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
c.
Menetapkan tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
Melakukan penilaian proses kerja dan hasil kerja terhadap Karyawan;
e.
Melakukan penempatan dan pemindahan Karyawan berdasarkan jabatan dan lokasi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan Karyawan dan kebutuhan Perusahaan;
f.
Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban Perusahaan a.
Memberikan Gaji dan Tunjangan yang layak kepada Karyawan;
b.
Memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaannya;
c.
Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan kerja agar Karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik;
d.
Memberikan ganti rugi yang layak kepada Karyawan dalam hal Karyawan mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melaksanakan Pekerjaan. Pasal 5 Hak dan Kewajiban Karyawan
(1)
Hak Karyawan a.
Memperoleh Pekerjaan sesuai dengan keahliannya;
b.
Memperoleh Penempatan Karyawan dan Pemindahan Karyawan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan Perusahaan;
(2)
c.
Memperoleh fasilitas dan alat kerja sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya dari Perusahaan;
d.
Memperoleh Jadwal Waktu Kerja, Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur Kerja dan Waktu Cuti Kerja dari Perusahaan;
e.
Memperoleh imbalan berupa Gaji dan Tunjangan dari Perusahaan;
f.
Memperoleh Bantuan Pengobatan, Bantuan Melahirkan, Bantuan Kaca Mata, Bantuan Perkawinan, Bantuan kematian, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Perusahaan;
g.
Memperoleh ganti rugi dalam hal Karyawan mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melakukan Pekerjaan;
h.
Memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya Perusahaan setiap terkena tindakan hukum dalam rangka menjalankan Pekerjaan.
Kewajiban Karyawan a.
Melaporkan setiap data dan perubahan data tentang identitas diri Karyawan yang meliputi namun tidak terbatas pada perubahan alamat tempat tinggal, status keluarga dan susunan anggota keluarganya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal terjadinya perubahan data tersebut kepada Perusahaan;
b.
Hadir dalam setiap Jadwal Waktu Kerja yang telah ditentukan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: i.
Tepat waktu sesuai Jadwal Waktu Kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
ii.
Berpakaian rapih dan/atau menggunakan seragam kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
iii.
Menggunakan sepatu yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
iv.
Membawa dan menggunakan alat kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
v.
Mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Perusahaan.
c.
Melaksanakan Pekerjaan yang diberikan kepada Karyawan dengan baik berdasarkan petunjuk dan arahan serta perintah dari Perusahaan;
d.
Menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta memperhatikan keselamatan dan keamanan baik terhadap dirinya sendiri, sesama Karyawan maupun barang-barang milik Perusahaan;
e.
Bersikap loyal, berkelakuan baik dan ramah baik terhadap sesama Karyawan maupun terhadap Perusahaan;
f.
Segera melaporkan kepada Perusahaan setiap kehilangan atau kerusakan barang-barang milik Perusahaan yang dipercayakan kepada Karyawan;
g.
Menjaga dengan baik uang dan/atau barang-barang milik Perusahaan yang dipercayakan kepada Karyawan, dan Karyawan wajib melakukan penggantian kerusakan dan/atau kehilangan uang dan/atau barang-barang tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian Karyawan;
h.
Merahasiakan data-data, keterangan-keterangan, berita-berita dan formulaformula milik Perusahaan yang diketahuinya baik langsung maupun tidak langsung, baik karena jabatannya maupun karena sebab apapun. Pasal 6 Larangan Bagi Karyawan
Setiap Karyawan dilarang: (1)
Tanpa izin dari Perusahaan, membawa dan/atau menggunakan barang-barang milik Perusahaan keluar dari lingkungan tempat kerja, atau menyimpannya diluar lingkungan tempat kerja;
(2)
Menerima komisi dari pembelian atau jasa atas nama Perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau meminta atau menerima hadiah yang diketahui atau diduga ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatannya di Perusahaan, atau hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas Perusahaan, baik pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas lainnya;
(3)
Memiliki usaha, menjadi Direktur, Komisaris atau Pimpinan perusahaan lain yang ada kaitannya dengan bidang usaha Perusahaan dan/atau bidang usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali mendapat ijin tertulis dari Perusahaan;
(4)
Menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun atau mengedarkan permintaan sumbangan, menempelkan dan/atau mengedarkan poster atau selebaran di dalam lingkungan kerja yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya tanpa izin tertulis dari Perusahaan;
(5)
Membawa atau menggunakan senjata api atau senjata tajam di dalam lingkungan tempat kerja;
(6)
Menyebarluaskan baik secara lisan maupun tulisan, baik secara manual maupun elektronik, segala informasi yang dapat menyebabkan atau setidak-tidaknya menjurus pada terjadinya pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan, termasuk segala informasi yang mengandung muatan pronografi, perjudian dan perbuatan melanggar hukum lainnya di lingkungan tempat kerja;
(7)
Melakukan Pelanggaran Berat yang meliputi:
a.
Penipuan, pencurian dan/atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
b.
Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
c.
Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan tempat kerja;
d.
Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan tempat kerja;
e.
Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi Karyawan lain dan/atau Perusahaan di lingkungan tempat kerja;
f.
Membujuk Karyawan lain atau Perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g.
Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
h.
Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan Karyawan lain atau Perusahaan dalam keadaan bahaya di lingkungan tempat kerja;
i.
Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
j.
Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. BAB IV HUBUNGAN KERJA Pasal 7 Penerimaan Karyawan
(1)
Penerimaan Karyawan adalah proses pembentukan Hubungan Kerja diantara Perusahaan dan calon Karyawan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja;
(2)
Penerimaan Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan terhadap calon Karyawan yang memenuhi Syarat sebagai berikut: a
Warga Negara Indonesia;
b
Pada saat Penerimaan Karyawan berusia minimal 18 tahun;
c
Berbadan dan berjiwa sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan;
d
Memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan oleh Perusahaan;
e
Bersedia mentaati Peraturan Perusahaan;
f
Tidak terikat hubungan ketenagakerjaan dengan perusahaan lain;
g
Menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Perusahaan.
(3)
Karyawan wajib menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangainya Perjanjian Kerja;
(4)
Prosedur dan tata cara Penerimaan Karyawan lebih lanjut ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan Keputusan Perusahaan. Pasal 8 Masa Percobaan
(1)
Setiap Karyawan wajib menjalani Masa Percobaan;
(2)
Selama Masa Percobaan, baik Perusahaan maupun Karyawan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengunduran Diri Karyawan dengan tanpa kompensasi apapun;
(3)
Perusahaan berhak untuk melakukan Evaluasi Kerja Masa Percobaan dengan ketentuan sebagai berikut: a
Karyawan Masa Percobaan yang lulus Evaluasi Kerja Masa Percobaan akan diangkat menjadi Karyawan Tetap oleh Perusahaan;
b
Karyawan Masa Percobaan yang tidak lulus Evaluasi Kerja Masa Percobaan akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan. Pasal 9 Penempatan Karyawan
(1)
Perusahaan berhak untuk melakukan Penempatan Karyawan untuk pertama kalinya berdasarkan jabatan dan tempat kerja tertentu sesuai dengan keahlian Karyawan dan kebutuhan Perusahaan;
(2)
Penempatan Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Perusahaan. Pasal 10 Pemindahan Karyawan
(1)
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemindahan Karyawan, baik pemindahan jabatan maupun pemindahan tempat kerja;
(2)
Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan jabatan Karyawan sesuai dengan keahlian dan prestasi Karyawan serta kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan:
a.
Pemindahan Jabatan ke jenjang yang lebih tinggi dilakukan berdasarkan pertimbangan peningkatan prestasi kerja Karyawan dan posisi Jabatan yang tersedia;
b.
Pemindahan Jabatan ke jenjang yang setara dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan Perusahaan dan kelancaran pekerjaan;
c.
Pemindahan Jabatan ke jenjang yang lebih rendah dilakukan berdasarkan pertimbangan penurunan prestasi kerja dan kondisi kerja Karyawan yang bersangkutan.
(3)
Ketentuan mengenai pemindahan jabatan Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan;
(4)
Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan tempat kerja Karyawan sesuai dengan keahlian Karyawan dan kebutuhan Perusahaan. Pasal 11 Evaluasi Kerja
(1)
Perusahaan berhak untuk melakukan Evaluasi Kerja terhadap Karyawan untuk menentukan peningkatan atau penurunan prestasi kerja Karyawan;
(2)
Perusahaan berhak untuk melakukan pemindahan jabatan dan/atau tempat kerja Karyawan berdasarkan: a.
Peningkatan atau penurunan prestasi kerja Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1);
b.
Kebutuhan Perusahaan. BAB V WAKTU KERJA Pasal 12 Jadwal Waktu Kerja
(1)
Jadwal Waktu Kerja Karyawan dalam 1 (satu) minggu adalah 40 (empat puluh) jam;
(2)
Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu berlangsung selama 5 (lima) hari, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at;
(3)
Jam Kerja dalam 1 (satu) hari berlangsung selama 8 (delapan) jam, dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Hari Senin sampai dengan hari Kamis berlangsung mulai pukul 08.00 (delapan nol nol) sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas nol nol);
b.
Hari Jum’at berlangsung mulai pukul 08.00 (delapan no nol) sampai dengan pukul 17.30 (tujuh belas tiga puluh).
(4)
Perusahaan berhak untuk menugaskan Karyawan untuk melakukan pekerjaan di luar Jam Kerja tersebut sebagaimana dimaksud ayat (3) dan/atau di luar Hari Kerja tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam hal sifat dari pekerjaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terikat oleh peraturan Hari Kerja dan Jam Kerja tersebut, namun tetap dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
(5)
Setiap Karyawan wajib hadir pada Jadwal Waktu Kerja sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (3) secara tepat waktu yang dibuktikan dengan cara mengisi daftar hadir melalui sarana mesin pencatat otomatis atau sarana lain yang disediakan oleh Perusahaan. Pasal 13 Waktu Kerja Lembur
(1)
Perusahaan berhak untuk menugaskan Karyawan untuk melakukan Pekerjaan diluar Jadwal Waktu Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 untuk menyelesaikan Pekerjaan yang tertunda dan/atau Pekerjaan yang mendesak;
(2)
Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diperhitungkan sebagai Waktu Kerja Lembur, dan terhadap Karyawan yang bersangkutan berhak untuk memperoleh Upah Lembur; Pasal 14 Waktu Istirahat Kerja
Setiap Karyawan berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Waktu Istirahat Kerja hari Senin sampai dengan hari Kamis berlangsung mulai pukul 12.00 (dua belas nol-nol) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol-nol);
(2)
Waktu Istirahat Kerja hari Jum’at berlangsung mulai pukul 11.30 (sebelas tiga puluh) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas nol-nol). Pasal 15 Waktu Istirahat Kerja Karena Sakit
Waktu Istirahat Kerja bagi Karyawan yang dalam keadaan sakit berlangsung selama dibutuhkan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Karyawan yang bersangkutan atau keluarganya wajib memberitahukan secara langsung kepada Perusahaan melalui surat atau secara lisan melalui sarana komunikasi yang paling memungkinkan pada saat itu juga;
(2)
Dalam hal Karyawan mengambil Waktu Istirahat Kerja selama 2 (dua) hari atau lebih secara berturut-turut maka Karyawan yang bersangkutan atau keluarganya wajib menyerahkan surat keterangan dokter perihal sakitnya itu kepada Perusahaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak Karyawan yang bersangkutan mengambil Waktu Istirahat Kerja.
Pasal 16 Waktu Istirahat Kerja Karyawan Perempuan Yang Melahirkan Karyawan perempuan yang melahirkan berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Waktu Istirahat Kerja berlangsung selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan berdasarkan perhitungan dokter kandungan atau bidan;
(2)
Dalam hal Karyawan perempuan yang bersangkutan masih tetap bekerja dalam kurun waktu 1,5 (satu setengah) bulan menjelang melahirkan, maka Waktu Istirahat Kerja berlangsung selama 3 (tiga) bulan sesudah melahirkan dikurangi Waktu Istirahat Kerja yang telah digunakan sebelum melahirkan. Pasal 17 Waktu Istirahat Kerja Karyawan Perempuan Yang Keguguran
Waktu Istirahat Kerja bagi Karyawan perempuan yang mengalami keguguran kandungan diberikan dengan ketentuan Karyawan yang bersangkutan berhak memperoleh waktu istirahat kerja selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan. Pasal 18 Waktu Istirahat Kerja Karyawan Perempuan Dalam Masa Haid Waktu Istirahat Kerja diberikan pada hari pertama masa haid kepada Karyawan perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit. BAB VI WAKTU LIBUR KERJA, WAKTU CUTI KERJA DAN IZIN MENINGGALKAN JADWAL WAKTU KERJA Pasal 19 Waktu Libur Kerja Setiap Karyawan berhak untuk memperoleh Waktu Libur Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: (1)
Hari libur biasa pada hari Sabtu dan hari Minggu;
(2)
Hari libur biasa yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan Keputusan Perusahaan;
(3)
Hari libur resmi nasional yang ditentukan oleh Pemerintah. Pasal 20 Waktu Cuti Kerja Tahunan
Karyawan berhak untuk memperoleh Waktu Cuti Kerja Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)
Lama Waktu Cuti Kerja Tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang diberikan kepada Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut;
(2)
Waktu Cuti Kerja Tahunan dapat diambil oleh Karyawan baik sebagain maupun seluruhnya, baik dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu-waktu yang berbeda-beda;
(3)
Waktu Cuti Kerja Tahunan dapat dilaksanakan oleh Karyawan setelah mendapat izin dari Perusahaan yang diajukan oleh Karyawan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum dilaksanakannya Waktu Cuti Kerja Tahunan tersebut;
(4)
Perusahaan dapat menolak pelaksanaan jadwal Waktu Cuti Kerja Tahunan tertentu yang diajukan oleh Karyawan dengan alasan kondisi dan kebutuhan Perusahaan menuntut kehadiran Karyawan yang bersangkutan untuk melaksanan Pekerjaan, dan dalam kondisi yang demikian Perusahaan wajib untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan Waktu Cuti Kerja Tahunan Karyawan yang bersangkutan;
(5)
Hak Waktu Cuti Kerja Tahunan Karyawan dalam tahun berjalan menjadi gugur dalam hal Karyawan tidak melaksanakan hak Waktu Cuti Kerja Tahunan tersebut, dan oleh karenanya Waktu Cuti Kerja Tahunan tersebut tidak dapat diakumulasikan dengan Waktu Cuti Kerja Tahunan pada tahun berikutnya serta tidak dapat dikompensasikan ke dalam bentuk lain. Pasal 21 Cuti Panjang
(3)
Karyawan yang telah bekerja selama masa kerja 6 (enam) tahun secara terusmenerus berhak untuk memperoleh Cuti Panjang, dan ketentuan tersebut berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun berikutnya;
(4)
Jangka waktu Cuti Panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Cuti Panjang selama 22 (dua puluh dua) hari kerja berturut-turut diberikan pada tahun ke-7 (ketujuh);
b.
Cuti Panjang selama selama 22 (dua puluh dua) hari kerja berturut-turut diberikan pada tahun ke-8 (kedelapan).
(5)
Dengan diberikannya Cuti Panjang, Karyawan tidak berhak lagi atas Waktu Cuti Kerja Tahunan pada tahun ke-7 (ketujuh) dan tahun ke-8 (kedelapan) tersebut.
(6)
Cuti Panjang tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk lain, dan dalam hal Karyawan tidak melaksanakan Cuti Panjang tersebut maka hak atas Cuti Panjang tersebut menjadi gugur.
Pasal 22 Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja (1)
Karyawan berhak untuk meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dengan syarat mendapatkan izin dari Perusahaan terlebih dahulu dengan alasan: a
Kematian salah satu anggota keluarga, yaitu orang tua, mertua, saudara kandung, istri dan/atau anak selama 2 (dua) hari;
b
Perkawinan Karyawan yang bersangkutan selama 3 (tiga) hari;
c
Perkawinan anak sah dari Karyawan selama 2 (dua) hari;
d
Istri sah Karyawan melahirkan/keguguran selama 2 (dua) hari;
e
Anggota keluarga Karyawan dalam satu rumah meninggal dunia selama 1 (satu) hari;
f
Khitanan/pembaptisan anak sah Karyawan selama 2 (dua) hari.
(2)
Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi di luar kota atau terjadi di lokasi yang jaraknya lebih dari 60 (enam puluh) kilo meter, sesuai dengan kondisi tertentu dan penilaian Perusahaan, maka untuk tiap-tiap keperluan tersebut Perusahaan dapat memberikan izin tambahan waktu meninggalkan Jadwal Waktu Kerja sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) hari kerja;
(3)
Izin meninggalkan waktu kerja yang diberikan kepada Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak diperhitungkan sebagai Waktu Libur Kerja atau Waktu istirahat kerja atau Waktu Cuti Kerja, dan kepada Karyawan yang bersangkutan tetap mendapatkan Gaji Pokok secara penuh;
(4)
Untuk keperluan-keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk kematian dan kelahiran, kepada Karyawan yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) sebelum meninggalkan Jadwal Waktu Kerja tersebut. Pasal 23 Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja Tanpa Izin
(1)
Karyawan yang meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dengan tidak mendapatkan izin dari Perusahaan terlebih dahulu akan dianggap tidak hadir atau mangkir, dan kepada Karyawan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa Teguran Lisan atau Surat Peringatan;
(2)
Jumlah hari ketidakhadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diperhitungkan sebagai Waktu Cuti Kerja.
BAB VII REMUNERASI KARYAWAN Pasal 24 Sistem Remunerasi (1)
Remunerasi Karyawan bersifat pribadi, yaitu hanya meliputi hubungan antara Karyawan dan Perusahaan sehingga keterangan mengenai Remunerasi Karyawan bersifat rahasia;
(2)
Besarnya Remunerasi Karyawan ditetapkan oleh Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan ini;
(3)
Kenaikan Remunerasi Karyawan ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan Keputusan Perusahaan dengan mempertimbangkan Evaluasi Kerja Karyawan;
(4)
Pajak penghasilan atas penerimaan Remunerasi Karyawan akan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan. Pasal 25 Komponen Remunerasi
(1)
Karyawan berhak untuk memperoleh Remunerasi dari Perusahaan atas Pekerjaan yang dilakukannya;
(2)
Komponen Remunerasi Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
(3)
a
Gaji Pokok, yaitu Gaji Karyawan yang nilainya bersifat tetap dan diperhitungkan serta dibayarkan setiap bulan;
b
Tunjangan Uang Makan dan Transportasi Harian yang diperhitungkan setiap bulan, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dengan ketentuan: i.
Tunjangan Uang Makan Harian yang diberikan kepada Karyawan berdasarkan kehadiran Karyawan pada setiap Jadwal Waktu Kerja setelah melaksanakan Pekerjaan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut;
ii.
Tunjangan transportasi harian yang diberikan kepada Karyawan berdasarkan kehadiran Karyawan pada setiap Jadwal Waktu Kerja, kecuali kepada Karyawan yang telah diberikan fasilitas kendaraan maupun fasilitas antar jemput.
Pembayaran Gaji Pokok Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a
Besarnya Gaji Pokok tidak kurang dari besarnya Upah Minimum Propinsi;
b
Gaji Pokok dibayarkan selambat-lambatnya pada setiap tanggal terakhir bulan berjalan;
c
(4)
Dalam hal Karyawan mulai bekerja pada hari yang bukan tanggal 1 (satu), maka besarnya Gaji Pokok diperhitungkan secara prorata sebesar jumlah hari kerja Karyawan yang bersangkutan dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali besarnya 1 (satu) bulan Gaji Pokok Karyawan yang bersangkutan.
Pembayaran Tunjangan Uang Makan dan Transportasi Harian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan pembayaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud ayat (3); Pasal 26 Tunjangan Perjalanan Dinas
(1)
Karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas berhak untuk memperoleh Tunjangan Perjalanan Dinas;
(2)
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perjalanan yang dilakukan oleh Karyawan ke suatu tempat yang jaraknya 60 (enam puluh) kilo meter atau lebih dari tempat kerja dan/atau terpaksa menginap untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau tugas tertentu dari Perusahaan;
(3)
Besarnya Tunjangan Perjalanan Dinas ditentukan berdasarkan Keputusan Perusahaan. Pasal 27 Upah Lembur
(1)
Karyawan yang melaksanakan Pekerjaan pada Waktu Kerja Lembur berhak untuk memperoleh Upah Lembur yang perhitungan dan pembayarannya dilakukan setiap bulan berjalan bersamaan dengan perhitungan dan pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Uang Makan dan Transportasi Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
(2)
Besarnya Upah Lembur adalah sebesar Upah Lembur Perjam dikali jumlah jam pelaksanaan Pekerjaan pada Waktu Kerja Lembur dalam 1 (satu) bulan;
(3)
Besarnya Upah Lembur Perjam ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
Upah Lembur Perjam
=
1 (jumlah hari kerja bulan berjalan x 8 jam kerja)
x Gaji Pokok Perbulan
Pasal 28 Pembayaran Gaji Pokok Dalam Keadaan Tertentu (1)
Karyawan yang tidak melaksakanan Pekerjaan berhak untuk memperoleh Gaji Pokok dalam hal: a.
Karyawan sakit berkepanjangan;
b.
Karyawan dibebastugaskan sementara dari Pekerjaan;
(2)
c.
Karyawan dirumahkan;
d.
Karyawan menjalankan tugas kewajiban negara;
e.
Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib.
Karyawan yang menderita sakit berkepanjangan secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan berhak memperoleh Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut: Masa Sakit
Gaji Per-bulan Selama Sakit
4 bulan pertama
: 100% Gaji Pokok
4 bulan kedua
: 75% Gaji Pokok
4 bula ketiga
: 25% Gaji Pokok
(3)
Karyawan yang tidak melaksanakan Pekerjaan karena mengalami pembebasan tugas sementara dari Pekerjaannya oleh Perusahaan karena melakukan tindakan yang diduga pelanggaran kewajiban Karyawan dan/atau pelanggaran berat yang dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja, tetap memperoleh Gaji Pokok yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Perusahaan;
(4)
Karyawan yang tidak melakukan Pekerjaan karena dirumahkan sementara waktu oleh Perusahaan karena suatu kondisi dimana Perusahaan terpaksa menghentikan kegiatan usahanya, tetap memperoleh Gaji Pokok secara penuh;
(5)
Karyawan yang tidak melaksanakan Pekerjaan karena melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh negara, tetap memperoleh Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
(6)
a.
Dalam hal Karyawan tidak memperoleh upah dan/atau tunjangan dari negara, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan Gaji Pokok kepada Karyawan secara penuh;
b.
Dalam hal Karyawan memperoleh upah dan/atau tunjangan dari negara yang besarnya kurang dari besarnya Gaji Pokok, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan Gaji Pokok kepada Karyawan sebesar selisih antara besarnya Gaji Pokok Karyawan dan upah dan/atau tunjangan dari negara tersebut;
c.
Dalam hal Karyawan memperoleh upah dan/atau tunjangan dari negara yang besarnya sama dengan atau lebih besar dari besarnya Gaji Pokok, maka perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan Gaji Pokok kepada Karyawan;
Karyawan yang tidak melaksanakan Pekerjaan karena ditahan oleh pihak yang berwajib dalam suatu dugaan tindak pidana, tidak berhak untuk memperoleh Gaji Pokok tetapi keluarga yang menjadi tanggunannya berhak untuk memperoleh
tunjangan selama 6 (enam) bulan sejak dilakukannya penahanan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a.
1 (satu) orang tanggungan sebesar 20% Gaji Pokok;
b.
2 (dua) orang tanggungan sebesar 30% Gaji Pokok;
c.
3 (tiga) orang tanggungan sebesar 40% Gaji Pokok;
d.
4 (empat) orang tanggungan sebesar 50% Gaji Pokok. BAB VIII FASILITAS KESEJAHTERAAN Pasal 29 Program Kesejahteraan Karyawan
Sebagai bentuk penyediaan Fasilitas Kesejahteraan bagi Karyawan, Perusahaan mengadakan Program Kesejahteraan untuk Karyawan yang meliputi: (1)
Bantuan Pengobatan;
(2)
Bantuan Melahirkan;
(3)
Bantuan Kaca Mata;
(4)
Bantuan Perkawinan;
(5)
Bantuan Kematian;
(6)
Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
(7)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 30 Bantuan Pengobatan
(1)
(2)
Karyawan berhak untuk memperoleh Bantuan Pengobatan yang meliputi: a.
Bantuan pengobatan Rawat Jalan;
b.
Bantuan Pengobatan Rawat Inap.
Bantuan Pengobatan Rawat Jalan diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dan Keluarga Karyawan dalam batas tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Bagi Karyawan Tetap Bantuan Pengobatan Rawat Jalan berlaku bagi Karyawan dan Keluarga Karyawan, sedangkan bagi Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan Masa Percobaan Bantuan Pengobatan Rawat Jalan hanya berlaku bagi Karyawan sendiri;
(3)
b.
Besarnya Bantuan Pengobatan Rawat Jalan ditentukan secara tetap oleh Perusahaan setiap tahun berdasarkan Keputusan Perusahaan;
c.
Bantuan Pengobatan Rawat Jalan hanya berlaku untuk pengobatan di rumah sakit dan bukan pengobatan yang dilakukan oleh dukun, tabib dan/atau sinshe.
Bantuan Pengobatan Rawat Inap diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dan Keluarga Karyawan dalam batas tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Bagi Karyawan Tetap Bantuan Pengobatan Rawat Inap berlaku bagi Karyawan dan Keluarga Karyawan, sedangkan bagi Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan Masa Percobaan Bantuan Pengobatan Rawat Inap hanya berlaku bagi Karyawan sendiri;
b.
Besarnya Bantuan Pengobatan Rawat Inap ditentukan secara tetap oleh Perusahaan setiap tahun berdasarkan Keputusan Perusahaan;
c.
Bantuan Pengobatan Rawat Inap hanya berlaku untuk pengobatan di rumah sakit dan bukan pengobatan yang dilakukan oleh dukun, tabib dan/atau sinshe.
(4) Bantuan Pengobatan bagi Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara prorata. Pasal 31 Bantuan melahirkan (1)
Karyawan berhak untuk memperoleh Bantuan Melahirkan atas kelahiran anak Karyawan;
(2)
Bantuan Melahirkan diberikan maksimum untuk 3 (tiga) kelahiran atau kelahiran anak ke-3 (ketiga), mana yang tercapai lebih dulu;
(3) Besarnya Bantuan Kematian ditentukan secara tetap oleh Perusahaan setiap tahun berdasarkan Keputusan Perusahaan; (3)
Bantuan Melahirkan bagi Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara prorata. Pasal 32 Bantuan Kaca Mata
(1)
Karyawan berhak untuk memperoleh Bantuan Kaca Mata untuk melakukan pembelian Kaca Mata;
(4)
Besarnya Bantuan Kaca Mata ditentukan secara tetap oleh Perusahaan setiap tahun berdasarkan Keputusan Perusahaan;
(2)
Bantuan Kaca Mata bagi Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara prorata.
Pasal 33 Bantuan Perkawinan (1)
Karyawan berhak untuk memperoleh Bantuan Perkawinan dalam hal Karyawan melakukan Perkawinan yang pertama kali;
(2)
Besarnya Bantuan Perkawinan ditentukan secara tetap oleh Perusahaan setiap tahun berdasarkan Keputusan Perusahaan;
(3)
Bantuan Perkawinan bagi Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara prorata. Pasal 34 Bantuan Kematian
(1)
(2)
Karyawan berhak untuk memperoleh Bantuan Kematian dalam hal: a
Karyawan meninggal dunia, Bantuan Kematian diberikan kepada Keluarga Karyawan;
b
Orang tua atau istri atau anak dari Karyawan meninggal dunia, Bantuan Kematian diberikan kepada Karyawan.
Besarnya Bantuan Kematian ditentukan secara tetap oleh Perusahaan setiap tahun berdasarkan Keputusan Perusahaan. Pasal 35 Tunjangan Hari Raya Keagamaan
(1)
Perusahaan berkewajiban untuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Karyawan;
(2)
Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Karyawan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap menjelang hari raya keagamaan yang diakui oleh pemerintah sesuai agama yang dianut oleh Karyawan;
(3)
Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut: a
Untuk Karyawan yang masa kerjanya 1 (satu) tahun atau lebih, jumlah Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan sebesar 1 (satu) bulan Gaji;
b
Untuk Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada Karyawan secara prorata, yaitu jumlah bulan lamanya Karyawan bekerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan Gaji Pokok Karyawan yang bersangkutan. Pasal 36 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(1)
Perusahaan berkewajiban untuk mengikutsertakan Karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
(2)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
(3)
a.
Jaminan Kecelakaan Kerja;
b.
Jaminan Kematian;
c.
Jaminan Hari Tua.
Besarnya iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditentukan secara tetap oleh Perusahaan berdasarkan Keputusan Perusahaan. BAB IX BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA Pasal 37 Ketentuan Umum
Berakhirnya Hubungan Kerja dapat disebabkan karena: (1)
Karyawan meninggal dunia;
(2)
Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
(3)
Karyawan melakukan Pengunduran Diri;
(4)
Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Pasal 38 Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia
(1)
Hubungan Kerja menjadi berakhir secara hukum dalam hal Karyawan meninggal dunia;
(2)
Berakhirnya Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh meninggalnya Karyawan memberikan ahli waris Karyawan hak sebagai berikut: a.
Bantuan Kematian;
b.
Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;
c.
Santunan Kemtian dan Hari Tua yang berasal dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
d.
Remunerasi bulan berjalan. Pasal 39 Pengunduran Diri Karyawan
(1)
Karyawan berhak untuk mengakhiri Hubungan Kerja dengan Perusahaan dengan cara melakukan Pengunduran Diri;
(2)
Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diajukan secara tertulis oleh Karyawan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 30 (hari) sebelum berakhirnya Hubungan Kerja;
(3)
Karyawan yang melakukan Pengunduran Diri tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah. Pasal 40 Pemutusan Hubungan Kerja
(1)
Perusahaan pada prinsipnya Pemutusan Hubungan Kerja;
(2)
Namun dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan, Perusahaan akan melaksanakn Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai dengan ketentauan peratura perundang-undangan yang berlaku;
(3)
Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan oleh Perusahaa karena alasan-asalan sebagai berikut:
(4)
semaksimal
mungkin
mencegah
terjadinya
a.
Karyawan Masa Percobaan tidak lulus Masa Percobaan;
b.
Karyawan tidak memenuhi syarat proses kerja dan/atau hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
c.
Karyawan melakukan mangkir terhadap Jadwal Waktu Kerja;
d.
Karyawan sakit selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
e.
Karyawan tidak kesehatannya;
f.
Karyawan memasuki usia lanjut;
g.
Karyawan melakukan pelanggaran berat;
h.
Karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib;
i.
Perusahaan melakukan rasionalisasi Perusahaan;
j.
Perusahaan mengalami Pailit.
mampu
melaksanakan
Pekerjaan
karena
alasan
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan Masa Percobaan selama berlangsungnya Masa Percobaan dalam hal Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Perusahaan;
(5)
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang tidak memenuhi syarat proses kerja dan/atau hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
(6)
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturutturut atau 15 (lima belas hari) kerja atau lebih dalam setahun secara tidak berturut-turut tanpa keterangan yang sah dan terhadap Karyawan yang bersangkutan telah diberi peringatan oleh Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali;
(7)
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang menderita sakit secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan;
(8)
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
(9)
Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan yang melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
(10) Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan dalam hal terhadap Karyawan yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 6 (enam) bulan berturut-turut oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana; (11) Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan dalam hal Perusahana melakukan reorganisasi, rasionalisasi, penggabungan atau perubahan pemilik Perusahaan; (12) Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan dalam hal Perusahaan mengalami pailit. Pasal 41 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah (1)
Karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berhak memperoleh Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah;
(2)
Besarnya Uang Pesangon adalah sebagai berikut: a.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebesar 1 (satu) bulan Gaji Pokok;
b.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun adalah sebesar 2 (dua) bulan Gaji Pokok;
(3)
c.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun adalah sebesar 3 (tiga) bulan Gaji Pokok;
d.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun adalah sebesar 4 (empat) bulan Gaji Pokok;
e.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun adalah sebesar 5 (lima) bulan Gaji Pokok;
f.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun adalah sebesar 6 (enam) bulan Gaji Pokok;
g.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun adalah sebesar 7 (tujuh) bulan Gaji Pokok;
h.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun adalah sebesar 8 (delapan) bulan Gaji Pokok;
i.
Besarnya Uang Pesangon untuk Karyawan yang masa kerjanya 8 (delapan) tahun atau lebih adalah sebesar 9 (sembilan) bulan Gaji Pokok.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja adalah sebagai berikut: a.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun adalah sebesar 2 (dua) bulan Gaji Pokok;
b.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun adalah sebesar 3 (tiga) bulan Gaji Pokok;
c.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun adalah sebesar 4 (empat) bulan Gaji Pokok;
d.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun adalah sebesar 5 (dua) bulan Gaji Pokok;
e.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun adalah sebesar 6 (enam) bulan Gaji Pokok;
f.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun adalah sebesar 7 (tujuh) bulan Gaji Pokok;
g.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 21(dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun adalah sebesar 8 (delapan) bulan Gaji Pokok;
h.
Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja untuk Karyawan yang masa kerjanya 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih adalah sebesar 10 (sepuluh) bulan Gaji Pokok.
(4)
Besarnya Uang Penggantian Hak ditentukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
(5)
Besarnya Uang Pisah ditentukan berdasarkan Keputusan Perusahaan. BAB X TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN SANKSI Pasal 42 Peringatan Dan Sanksi
(1)
Perusahaan berhak untuk memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Sebelum Perusahaan memberikan sanksi kepada Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu Perusahaan memberikan Peringatan kepada Karyawan yang bersangkutan berupa: a
Peringatan Lisan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
b
Peringatan Tertulis yang berupa: i.
Surat Peringatan Kesatu yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam hal Karyawan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan ini dalam jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan Surat Peringatan Kesatu ini berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan;
ii.
Surat Peringatan Kedua yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam hal Karyawan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan ini dalam jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka i, dan Surat Peringatan Kedua ini berlaku untuk selama jangka waktu selama 6 (enam) bulan;
iii.
c
(3)
Surat Peringatan Ketiga yang diberikan oleh Perusahaan kepada Karyawan dalam hal Karyawan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan ini dalam jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka ii, dan Surat Peringatan Keteiga ini berlaku untuk selama jangka waktu selama 6 (enam) bulan; Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga dapat diberikan oleh Perusahaan secara tidak berurutan tapi berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan berdasarkan penilaian Perusahaan.
Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan terhadap Karyawan dalam hal: a.
Telah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan Surat Peringatan Ketiga;
b.
Karyawan melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (7), maka Perusahaan berhak untuk langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
c.
Terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 40, maka Perusahaan berhak untuk langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. BAB XI PENUTUP Pasal 43 Pengesahan Menteri
Peraturan Perusahaan ini mulai berlaku sejak mendapat Pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Agar setiap Karyawan mengetahuinya, Perusahaan memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan perusahaan ini atau perubahannya kepada Karyawan. __ ____________ ______ Untuk dan atas nama PT. ___________________
___________________ Direktur Utama