Buku SOP Kebijakan Publik

2015

KEBIJAKAN PUBLIK

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KEBIJAKAN PUBLIK

TIM ANALISA KEBIJAKAN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KEBIJAKAN PUBLIK

PENULIS : Tim Penyusun Policy Paper Pedoman Pelaksanaan Kegiatan TAK Ketua Dr. Bustang, MSi Anggota Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA Indra Sakti, SH, MA Moris Nuami, SE, MP, MA Eko Wiji Purwanto, SE, MPP Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM Dr. Ir. Herry Suhermanto, MCP Dr. Ir. Budhi Santoso, MA COVER & LAYOUT : Ashep Ramdhan ISBN : 978-602-1154-54-0 Cetakan Pertama, Oktober 2015 Diterbitkan oleh : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310 Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374 http://bappenas.go.id Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb Penerbitan buku ini bertujuan untuk menyampaikan pedoman atau Standard and Operating Procedure (SOP) terkait dengan kegiatan-kegiatan penyusunan analisis kebijakan publik. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun kebijakan publik. Rincian dalam buku ini terdiri dari: 1.

Kegiatan penelitian kebijakan publik (policy analysis) sebagai alternative rekomendasi kepada para penentu kebijakan ;

2.

Kegiatan Analisis Respon Cepat (Quick Response Analysts/ QRA) untuk rekomendasi penanganan cepat berkaitan dengan berbagai permasalahan terkini (yang strategis di berbagai bidang pembangunan);

3.

Kegiatan Diskusi Kebijakan Pembangunan Berbasis Pembelajaran Bersama (Quick Share Quick Learn/ QSQL) sebagai knowledge sharing atau berbagi ilmu pengetahuan dalam konteks teori dan praktek; dan

4.

Kegiatan penerbitan jurnal, makalah dan meningkatkan kompetensi dari para anggota TAK.

buku-buku

guna

Tim Analisa Kebijakan (TAK) tersebut di atas adalah unit kerja yang bersifat adhoc di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas, yang berkonsentrasi pada analisa kebijakan publik. Diharapkan SOP ini dapat meningkatkan kualitas TAK dalam: (1) memahami sistem prosedur proses formulasi kebijakan; (2) pengembangan inisiatif formulasi kebijakan baru, dan (3) pemecahan permasalahan kebijakan strategis skala nasional yang mendesak, serta yang bersifat lintas bidang, sektoral, antar daerah dan antara pusat dan daerah.

Diharapkan buku ini dapat melancarkan segala proses pelaksanaan kegiatan TAK – Bappenas ke depan. Selain itu, buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan TAK (SOP) ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi kementerian/ lembaga lain yang berminat.

Semoga buku kecil ini dapat memberikan manfaat dan sekiranya masih terdapat kekurangan yang ditemukan, mohon kiranya dapat memberikan masukan/tanggapan dalam rangka penyempurnaan buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan TAK ke depan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Definisi dan Pengertian

2 2 6 8 8

BAB II PENGELOLAAN KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN A. Tugas Tim Analisa Kebijakan B. Rincian Tugas Anggota Tim Analisa Kebijakan C. Kegiatan

12 12 13 15

BAB III MEKANISME KERJA TIM ANALISA KEBIJAKAN A. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) B. Mekanisme Kerja Analisa Kebijakan (Policy Analysis) C. Mekanisme Kerja Kajian Reflektif Kebijakan Publik (Policy Research) D. Mekanisme Kerja Quick Response Analysis (QRA) E. Mekanisme Kerja QSQL F. Mekanisme Kerja Publikasi dan Penerbitan H. Pembiayaan Kegiatan

18 18 21

BAB IV PENUTUP

38

iv

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

23 26 30 34 35

01

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Untuk menyusun kebijakan publik, beberapa kementerian/

lembaga baik secara formal maupun informal telah menerbitkan standard and operating procedure (SOP) masing-masing1 . Pada umumnya SOP tersebut menentukan perlunya mengikuti proses penyusunan kebijakan publik yang mencakup tahapan: (1) penetapan isu kebijakan publik, (2) formulasi kebijakan publik, (3) implementasi kebijakan publik, (4) evaluasi kebijakan publik, dan (5) revisi kebijakan publik (lihat gambar di bawah ini). Pentahapan penyusunan kebijakan publik ini selalu dikaitkan dengan proses penyusunan rencana pembangunan nasional. Dengan kata lain, penyusunan perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan penyusunan kebijakan publik.

Gambar 1. Proses Penyusunan Kebijakan Publik

1 Pemerintah melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang “Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik� yang bertujuan untuk mendorong terbangunnya kebijakan publik yang terintegrasi di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah.

2

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

Untuk mengetahui bagaimana penyusunan perencanaan pembangunan nasional (penyusunan kebijakan publik) maka perlu mengetahui peran Bappenas sehingga mendapat gambaran apa saja lingkup perencanaan kebijakan publik tersebut. Artinya, apabila dikaitkan dengan dengan perencanaan pembangunan nasional maka dalam menyusun kebijakan publik perlu memahami juga peran dan fungsi Bappenas. Karena Bappenas berperan sebagai koordinator perencanaan pembangunan Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang “Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)” dan Nomor 66 tentang “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)” maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Kementerian PPN/ Bappenas2 adalah untuk: 1.

Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan,

2.

Meningkatkan kualitas proses penyusunan rencana pembangunan,

3.

Menguatkan peran ‘think-tank’ dalam perencanaan pembangunan, dan

4.

Meningkatkan respon pemecahan permasalahan kebijakan strategis skala nasional yang mendesak.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka diketahui bahwa: (1) rencana pembangunan pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan publik, (2) output dari proses penyusunan kebijakan publik merupakan input bagi proses penyusunan rencana pembangunan, dan (3) proses penyusunan kebijakan publik merupakan instrumen bagi proses penyusunan rencana pembangunan (perencanaan pembangunan).

2 Regulasi tentang Kementerian PPN/ Bappenas dapat saja berubah tetapi pada prinsipnya perannya masih sama. Yang berubah misalnya terbatas pada struktur di dalam Kementerian/ Lembaga Bappenas tetapi tugas pokok dan fungsinya tetap sama.

3

Berdasarkan undang-undang atau peraturan yang mengatur perencanaan sebagai kebijakan publik di Indonesia dilakukan melalui proses teknokratis, proses politis, proses partisipatif, dan proses atasbawah (top down), bawah-atas (bottom up), dan menguraikan prosesnya mengikuti tahapan sebagai berikut: •

persiapan penyusunan rencana;

•

penyusunan rancangan awal rencana;

•

penyusunan rancangan rencana;

•

pelaksanaan musrenbang;

•

perumusan rancangan akhir rencana;

•

penetapan Peraturan Daerah/ SK Kepala Daerah.

Muatan dalam dokumen perencanaannya sendiri setidaknya berisi uraian butir-butir sebagai berikut:

4

•

Visi, misi, dan program kepala negara/ daerah;

•

Arah kebijakan keuangan

•

Strategi pembangunan

•

Kebijakan umum

•

Program kerja kementerian/ lembaga/ SKPD

•

Program lintas lembaga

•

Program kewilayahan;

•

Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan

•

Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

Dalam menyusun kebijakan publik sebagai perencana pembangunan, tidak harus berusaha untuk membingkai rencana tunggal yang mewakili “kepentingan umum� melainkan bisa membingkai rencana yang mewakili dan memuat pandangan dari banyak kelompok kepentingan. Dengan kata lain, perencanaan mempertimbangkan pluralistik dan mewakili kepentingan yang beragam, terutama hak minoritas. Proses partisipasi secara formal difasilitasi melalui penyelenggaraan forum-forum dialog PraMusrenbang/ Musrenbang. Disebut “partisipasi� karena warga/ komunitas biasanya bereaksi terhadap rencana dan program dan bukannya mendorong mereka untuk mengusulkan tujuannya sendiri.

Kebijakan perencanaan pada prinsipnya merupakan tindakan formal/ resmi untuk membentuk masa depan. Sedapat mungkin kelompok/ asosiasi ad hoc penekan bisa bersama-sama untuk tidak hanya memprotes tindakan publik namun benar-benar bisa melakukan rencana mereka sendiri dengan/ tanpa dukungan pemerintah namun tercatat dalam sebagai dokumen publik.

Penyusun kebijakan publik perlu bertindak netral dalam pengutamaan kepentingan publik dan bertanggung jawab secara profesional serta peduli dengan kondisi dan potensi fisik, ekonomi dan sosial daerah, dalam garis yang relevan dengan penegakan program perencanaan nasional. Praktek perencanaan multi/ lintas sektor/ spasial membutuhkan perencana yang terdidik dan mampu untuk terlibat sebagai pendukung profesional di daerah dalam berbagai perdebatan pembentukan kebijakan pembangunan yang tepat dan berdaya guna.

Untuk kepentingan di atas, SOP kebijakan publik ini juga ditujukan untuk menyampaikan bagaimana menyiapkan konsep sinkronisasi rencana, khususnya rencana jangka menengah; dan mengelola aspirasi masyarakat dalam kerangka partisipasi aktif perencanaan (dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri).

5

Sesuai dengan pemahaman tersebut di atas, maka beberapa jenis kegiatan analisis kebijakan yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya dalam buku ini akan mencakup: 1.

Bagaimana melakukan penelitian/ kajian kebijakan;

2.

Analisis Respon Cepat/ Quick Response Analysis (QRA);

3.

Belajar dan Berbagi Ilmu dengan Cepat (Quick Share Quick Learn/ QSQL), dan

4.

Penerbitan media ilmiah di bidang kebijakan pembangunan.

Ke empat jenis kegiatan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan proses pengumpulan informasi/ data, desk study atas referensi2, hasil kunjungan lapangan, diskusi, seminar, workshop, dan penyusunan laporan studi. Semua tahapan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas analisis kebijakan, disamping itu juga merupakan bagian dari pengembangan jejaring kerjasama (net working) dengan para pihak, seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian

B.

Tujuan

Dalam rangka menampung peran Bappenas sebagai penyusun kebijakan nasional sekaligus sebagai think tank (sebagaimana disampaikan sebelumnya) maka sejak tahun 2012, Kementerian PPN/ Bappenas telah membentuk “Tim Analisa Kebijakan (TAK)” melalui Keputusan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Nomor KEP.2/M. PPN/HK/01/2012 yang telah beberapa kali diubah; dan, terakhir dikelola berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 91/M.PPN/HK/09/2014 tentang “Pembentukan Tim Analisa Kebijakan di Kementerian PPN/ Bappenas”. TAK dibentuk dalam rangka

6

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

meningkatkan kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2015-2019 dan menguatkan peran Bappenas sebagai think tank. Selanjutnya, untuk mengelola pelaksanaan kegiatan TAK secara efektif dan efisien, diperlukan optimalisasi peran Pejabat Fungsional Perencana (PFP) sebagai anggota yang aktif/ pro-aktif dalam menyusun alternatif kebijakan yang strategis dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan (PPK)-TAK atau Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk memberikan SOP penyusunan kebijakan publik sebagai bagian dari proses ‘kegiatan analisis kebijakan’. Selain itu SOP ini juga ditujukan untuk membantu kegiatan penelitian kebijakan yang dilakukan oleh Para Pejabat/ Unit Kerja dan Pejabat Fungsional Perencana (PFP). Hasil penyusunan SOP Penyusunan Kebijakan Publik ini diharapkan mendukung para perencana pembangunan dalam memformulasikan kebijakan, mengembangkan inisiatif formulasi kebijakan baru, dan memecahkan permasalahan kebijakan strategis skala nasional yang saat ini sangat mendesak diperlukan. Selanjutnya, bahan yang tersusun ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman yang tentunya perlu disesuaikan kembali sejalan dengan SOP penyusunan kebijakan yang berlaku pada masing-masing kementerian/ lembaga.

Dengan telah ditetapkannya struktur organisasi Kementerian PPN/ Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2015 tentang “Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional”, dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2015 tentang “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional”, yang disampaikan sebelumnya diharapkan PPK-TAK atau SOP Kebijakan Publik ini dapat diacu sebagai bahan penyusunan tugas dan fungsi organisasi yang akan membidangi forumforum dialogis seperti yang selama ini dilakukan dalam TAK - Bappenas.

7

C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP Kebijakan Publik ini pada dasarnya adalah

menyampaikan bagaimana poses pengelolaan kegiatan dan mekanisme kerja yang perlu dilakukan dalam menyusun kebijakan publik oleh Tim Analisa Kebijakan (TAK) - yang telah dibentuk di Bappenas. Struktur organisasi Tim Analisa Kebijakan (TAK) tersebut terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Tim Konsultasi, Kelompok Kerja, dan para pihak sebagai nara sumber (expert panel)3 . Sekretaris TAK didukung oleh Sekretariat TAK yang mendukung kegiatan TAK sebagai berikut:

D.

1.

Pengelolaan kegiatan analisis kebijakan yang dilakukan anggota TAK dan mendukung “day to day� kegiatan TAK;

2.

Menjaga konsisensi kegiatan TAK sesuai dengan Pedoman mekanisme pelaksanaan kerja TAK (SOP);

3.

Menjaga pengelolaan pengetahuan (knowledge management) dalam kerangka (knowledge sharing).

Definisi dan Pengertian

Dalam petunjuk pelaksanaan ini digunakan beberapa definisi dan pengertian sebagai berikut a.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.

oleh

b.

Publik adalah hak ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

c.

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi untuk mengatasi

3 Para nara sumber ini dapat berasal dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, tenaga ahli dari dalam negeri dan atau luar negeri;

8

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak atau masyarakat luas. d.

Bentuk Kebijakan Publik adalah kebijakan publik dalam 2 (dua) bentuk, yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik.

e.

Stratifikasi Kebijakan Publik adalah produk suatu kebijakan publik menurut tingkat pemerintahan, yaitu yang dibuat di Tingkat Pusat dan kebijakan publik yang dibuat di Tingkat Daerah;

f.

Sifat Kebijakan Publik adalah sifat atau karakter suatu kebijakan publik meliputi kebijakan publik bersifat strategis, kebijakan publik bersifat manajemen, dan kebijakan publik bersifat teknis.

g.

Proses Penyusunan Kebijakan Publik adalah proses penyusunan kebijakan publik yang dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang dimulai dengan: identifikasi isu kebijakan, dilanjutkan dengan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan diakhiri dengan revisi kebijakan.

h.

Analisis Kebijakan adalah metode analisis yang diberlakukan untuk melakukan penyusunan kebijakan publik yang meliputi: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan revisi kebijakan.

i.

Tim Analisa Kebijakan (TAK) adalah unit kerja yang bersifat adhoc untuk melakukan penyusunan kebijakan publik 9

yang meliputi: formulasi kebijakan, imlementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan, evalusi kebijakan dan revisi kebijakan. j.

Proses Analisis Kebijakan adalah proses melakukan analisis terhadap masing-masing kegiatan baik dalam hal formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan revisi kebijakan, dengan menggunakan metoda dasar analisis kebijakan.

10

k.

Penelitian Kebijakan Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan penelitian tentang isi/muatan kebijakan, implementasi kebijakan, revisi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan proses kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

l.

Produk Penelitian Kebijakan adalah hasil kegiatan penelitian tentang isi/muatan kebijakan, implementasi kebijakan, revisi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan proses kebijakan.

m.

Analisis Respon Cepat (Quick Response Analysis/ QRA) adalah kegiatan analisis yang dilakukan dengan cepat sebagai respon terhadap permasalahan pembangunan dan/ atau potensi permasalahan pembangunan yang mendesak, guna pengusulan alternatif/ rekomendasi kebijakan.

n.

Belajar dan Berbagi Ilmu dengan Cepat (Quick Sharing Quick Learn/ QSQL) adalah kegiatan yang dilakukan untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam konteks teori dan praktek dan diselenggarakan melalui forum diskusi terarah.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

02

PENGELOLAAN KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN

BAB II PENGELOLAAN KEGIATAN ANALISA KEBIJAKAN A.

Tugas Tim Analisa Kebijakan

Tugas utama Tim Analisa Kebijakan (TAK) adalah knowledge management yang mendukung kementerian atau lembaga memperkuat kemampuannya untuk menyusun kebijakan publik. Hal ini penting karena kemampuan menyusun kebijakan publik dengan baik adalah modal utama untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai narasumber dan kesimpulankesimpulan dalam focus group discussion (FGD), maka untuk menyusun SOP ini kegiatan TAK utamanya mencakup:

12

1.

Melakukan situation analysis untuk menentukan isu-isu strategis terkait pembangunan nasional dan pembangunan sektor;

2.

Melakukan penetapan isu-isu kebijakan, secara individu maupun kelompok sebagai topik-topik yang akan diperdalam (untuk dianalisi dalam studi yang mendalam);

3.

Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi tentang isu- isu kebijakan yang diperlukan untuk menangatasi isuisu strategis tersebut;

4.

Melakukan penentuan anggota kelompok kerja pelaksana penyusunan studi kegiatan analisis kebijakan sesuai topiktopik yang sudah ditentukan di atas;

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

5.

Pelaksanaan studi analisis kebijakan: desk study, field survey, focus group discussion, workshop presentasi hasil studi, penulisan laporan

Secara umum maka program dan kegiatan tim analisa kebijakan adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan utama berupa:

B.

a.

Dukungan kepada Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas dalam pembuatan pernyataan kebijakan dan komunikasi pernyataan kebijakan di depan publik;

b.

Analisis kebijakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional;

c.

Penelitian kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional; dan

d.

Peningkatan kapasitas kegiatan analisis kebijakan, penelitian kebijakan, dan komunikasi kebijakan serta analisis cepat terhadap permasalahan implementasi kebijakan.

e.

Peningkatan kapasitas kegiatan analisis kebijakan, penelitian kebijakan, dan komunikasi kebijakan serta analisis cepat terhadap permasalahan implementasi kebijakan.

Rincian Tugas Anggota Tim Analisa Kebijakan

Mengacu pada regulasi yang pernah diterbitkan terkait TAK – Bappenas maka berdasarkan Keputusan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Nomor KEP.91/M.PPN/HK/09/2014, Anggota TAK terdiri atas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Tim Konsultasi serta Kelompok Kerja, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

13

1.

Pengarah, bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kerja TAK.

2.

Ketua, bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan TAK bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris Kelompok- kelompok kerja, dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kerja TAK.

14

3.

Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan TAK, serta memberikan pertimbangan terhadap usulan dan penetapan isu-isu kebijakan yang bersifat strategis.

4.

Sekretaris, bertugas menyiapkan bahan rapat dan bahan lainnya, serta melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua TAK, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan utamaTAK.

5.

Tim Konsultasi, bertugas memberikan masukan terhadap penetapan isu kebijakan yang bersifat strategis

6.

Kelompok Kerja, bertugas melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terkait isu-isu strategis, merumuskan alternatif pemecahan masalah dengan menyusun formulasi inisiatif kebijakan baru.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

Bagan susunan Keanggotaan TAK di Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

C.

Kegiatan

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Tim Analisa Kebijakan (policy analysis) setidaknya meliputi: 1.

Kegiatan penelitian kebijakan pembangunan. Dilakukan untuk memberikan alternatif rekomendasi kebijakan.

Produk kegiatan penelitian kebijakan adalah hasil berbagai penelitian yang terkait dengan satu atau beberapa aspek, berkenaan dengan; (1) isi/ muatan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) kinerja kebijakan, (4) lingkungan kebijakan, dan (5) proses kebijakan.

Disampaikan dalam policy brief sekitar 25 halaman.

15

2.

Kegiatan Analisis Respon Cepat (Quick Response Analisys/ QRA) dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan untuk penanganan cepat berkaitan dengan berbagai permasalahan terkini yang strategis di berbagai bidang pembangunan, diproses melalui forum dialog terarah mengundang para pakar di bidang yang menjadi permasalahan.

3.

Produk kegiatan QRA adalah hasil analisis yang disusun berkenaan dengan upaya: (1) melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan fakta (evidence); (2) menetapkan/ memutuskan persoalan pembangunan yang akan di respon; (3) menjelaskan rujukan yang akan di respon; dan (4) menyusun policy note cukup 2-3 lembar saja;

4.

Kegiatan Belajar dan Berbagi Ilmu dengan Cepat (Quick Share Quick Learn/QSQL) dilakukan untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam konteks teori dan praktek. Produk kegiatan QSQL adalah bahan paparan/hasil berkenaan dengan penyelenggaraan forum-forum diskusi/dialog untuk; (1) berbagi ilmu pengetahuan baik teori maupun praktek (2) peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia; dan (3) penyusunan rekomendasi kebijakan.

5.

Kegiatan penerbitan, Jurnal, buku-buku

.

16

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

03

MEKANISME KERJA TIM ANALISA KEBIJAKAN

BAB III MEKANISME KERJA TIM ANALISA KEBIJAKAN Pekerjaan analisis kebijakan publik diawali dengan penyiapan dan pengusulan kerangka acuan kerja (terms of reference) terkait permasalahan pokok strategis pembangunan nasional yang dipandang perlu untuk dicarikan solusinya secara kelembagaan.

Selengkapnya, berikut disampaikan tata cara dan tahapan pelaksanaan analisis kebijakan

A.

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 1.

Pengumpulan Usulan Kegiatan a.

18

Usulan KAK dikelompokkan sebagai berikut: •

Kegiatan Penelitian Kebijakan (Policy Research),

•

Penyusunan Hasil Analisis Respon Cepat (QRA),

•

Belajar dan Berbagi Ilmu dengan Cepat (QSQL), dan

•

Penugasan lain dari Menteri PPN/ Kepala Bappenas;

b.

Sumber usulan KAK sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah penugasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan/atau yang disampaikan oleh para pejabat yang terdiri dari Deputi, Pejabat Eselon II, PFP Utama, Pejabat Eselon III, dan PFP Madya;

c.

Proses pengumpulan usulan KAK dikoordinasikan oleh Sekretaris TAK (melalui sekretariat TAK) untuk

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

jangka waktu yang ditentukan, untuk kemudian dikoordinasikan dengan para anggota TAK guna menentukan anggota Kelompok Kerjanya (masingmasing topik studi).

2.

Penetapan Usulan a.

Berdasarkan pengusulan isu-isu kebijakan yang bersifat strategis (lintas sektor/ lintas bidang/ lintas wilayah), Ketua dengan Wakil Ketua dibantu Sekretaris menelaah kembali usulan-usulan tersebut melalui rapat terbatas. Rapat dapat dilakukan dengan mengundang panel ahli yang bertugas memberikan rekomendasi tentang validitas isu-isu kebijakan dan kelayakan usulan KAK.

b.

Apabila dalam penelaahan dipandang perlu untuk dibantu panel ahli, anggota panel ahli dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, dunia usaha, organisasi profesi atau mitra kerja Bappenas, yang dianggap memiliki kualifikasi dan kepakaran sesuai dengan materi usulan KAK;

c.

Anggota panel ahli (advisory team) ditetapkan oleh Ketua, berdasarkan saran Wakil Ketua atau Sekretaris, serta mempertimbangkan arahan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan masukan dari Tim Konsultasi;

d.

Rapat menyusun ketentuan kriteria penelaahan usulan yang kemudian diatur dalam surat keputusan Ketua TAK;

19

e.

Pengusul KAK harus menyajikan usulan dan justifikasinya di depan forum penelaahan apabila diminta;

f.

Ketua

menetapkan

usulan

KAK

berdasarkan

rekomendasi hasil penelaahan tim tersebut di atas.

3.

20

Penetapan Anggota a.

Kajian Kebijakan dilakukan oleh satu Kelompok Kerja (Pokja) per topik kajian, di mana Pokja sudah dicantumkan dalam usulan KAK;

b.

Susunan keanggotaan Pokja dapat terdiri dari unsur Kedeputian/ PFP Pengusul yaitu Deputi, Pejabat Eselon II, Eselon III, atau Pejabat Fungsional Perencana, serta unsur kedeputian terkait, Perencana Utama atau Perencana Madya yang bukan berasal dari unsur pengusul;

c.

Sekretaris menetapkan daftar kualifikasi dan minat/ bidang keahlian Perencana Utama dan Perencana Madya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2009 tentang “Pedoman Pelaksanaan Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian PPN/ Bappenas�;

d.

Anggota Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua berdasarkan: (a) kualifikasi dan minat/ bidang keahlian bagi Perencana Utama dan Perencana Madya; atau (b) usulan deputi yang bersangkutan bagi Deputi, Pejabat Eselon II dan Eselon III, dan Pejabat Fungsional Perencana lainnya

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

e.

Penetapan anggota Pokja mempertimbangkan pula: (a) penugasan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan (b) pertimbangan administratif dan profesi dari Kepala Biro SDM dan atau Kepala Pusbindiklatren;

f.

Ketua menetapkan susunan koordinator dan anggota kelompok kerja setelah berkoordinasi dengan Tim Konsultasi Pengarah;

g.

B.

dan

mengkomunikasikannya

kepada

Penugasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas di dalam suatu kelompok kerja dapat diberikan secara perorangan atau berkelompok dengan diketahui oleh Deputi atasan yang bersangkutan.

Mekanisme Kerja Analisis Kebijakan (Policy Analysis) 1.

Pengusulan Kegiatan a.

Sekretaris menyampaikan memorandum permintaan usulan KAK kecuali Analisis Respon Cepat dan Belajar dan Berbagi Ilmu dengan Cepat (QSQL) kepada Deputi, Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Perencana Utama dan Pejabat Fungsional Perencana Madya, dengan menyebutkan batas waktu pengumpulan; sekretaris mengadministrasikan usulan KAK;

b.

Sekretaris mengadministrasikan usulan KAK;

c.

Setelah batas waktu pengumpulan tersebut terlampaui, Sekretaris melakukan pengelompokan usulan kegiatan menurut jenis kegiatan dan produk;

d.

Sekretaris menyampaikan laporan hasil pengumpulan usulan KAK kepada Ketua, disertai dengan daftar dan penjelasan KAK dari pengusul.

21

2.

Penetapan Kegiatan a.

Usulan

berupa

penugasan

secara

langsung

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan analisis; b.

Setelah menerima daftar hasil pengumpulan usulan KAK dari Sekretaris, Ketua bersama Wakil Ketua dan Sekretaris menentukan jadwal penelaahan dan/ atau memroses penelaahan tertulis;

c.

Apabila penelaahan oleh Ketua dianggap perlu dibantu panel ahli, Sekretaris melaksanakan: (1) menyusun daftar calon anggota panel ahli yang akan diundang; (2) mengirimkan surat permohonan dan mengkonfirmasi kesediaan para calon sebagai anggota panel ahli; (3) menyiapkan bahan untuk penetapan panel ahli yang diputuskan oleh Ketua;

d.

Ketua mengomunikasikan rencana dan pelaksanaan penelaahan kepada Pengarah;

e.

Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan proses penelaahan usulan KAK, sesuai dengan jadwal dan cara penelaahan yang ditetapkan;

22

f.

Ketua mengomunikasikan hasil penelaahan kepada Pengarah dan Tim Konsultasi;

g.

Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris, berdasarkan berbagai masukan yang diperoleh selama penelaahan dan pertimbangan/petunjuk dari Pengarah, dapat melakukan dan/atau membuat penyesuaian dan/atau perbaikan terhadap usulan KAK.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

3

h.

Usulan KAK yang telah melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf g, disebut KAK;

i.

Ketua menetapkan KAK untuk dilaksanakan oleh TAK.

Penetapan Anggota a.

Setelah

isu-isu

kebijakan

strategis

ditetapkan,

Sekretaris mengedarkan memorandum penawaran usulan anggota kelompok kerja kepada setiap Deputi; b.

Sekretaris menyusun daftar anggota kelompok kerja berdasarkan (a) daftar kualifikasi dan minat/ bidang keahlian Perencana Utama dan Madya; dan (b) usulan Deputi;

c.

Sekretaris mengkoordinasikan p e n g u m p u l a n klarifikasi susunan anggota kelompok kerja dengan Tim Konsultasi, Kepala Biro SDM dan atau Kepala Pusbindiklatren;

d.

Ketua mengkomunikasikan susunan koordinator dan anggota kelompok kerja yang telah disusun Sekretaris kepada Pengarah;

e.

C.

Ketua menetapkan koordinator dan anggota kelompok kerja melalui penerbitan Surat Tugas setelah mendapatkan masukan dari anggota pokja.

Mekanisme Kerja Kajian Reflektif Kebijakan Publik (Policy Research).

1.

Ketentuan a.

Berdasarkan surat tugas, usulan kegiatan penelitian kebijakan yang ditetapkan, Kelompok Kerja wajib menyampaikan (a) TOR lengkap dan berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran yang 23

diharapkan, metodologi, kualifikasi tenaga ahli/ narasumber (bila diperlukan), jadwal pelaksanaan; dan (b) rencana anggaran (RAB) kepada Wakil Ketua dan Sekretaris; b.

Kelompok Kerja dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, tenaga ahli/ narasumber baik dari dalam negeri atau luar negeri;

24

c.

Proses penunjukkan tenaga ahli atau narasumber sebagaimana disebut pada huruf b, diajukan oleh Sekretaris kepada Ketua untuk meminta persetujuan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa;

d.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian Kebijakan dilakukan apabila TOR dan RAB disetujui oleh Ketua;

e.

Sekretaris mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan data dan informasi dari instansi/ unit kerja terkait, baik di dalam maupun di luar Kementerian PPN/ Bappenas, serta dukungan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

f.

Koordinator Kelompok Kerja melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penelitian Kebijakan secara periodik kepada Wakil Ketua dan Sekretaris.

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

2.

Prosedur: a.

Setelah

menerima

Surat

Tugas,

Koordinator

Kelompok Kerja mengkoordinasikan penyusunan TOR dan RAB; b.

Koordinator Kelompok Kerja menyampaikan TOR dan RAB kepada Sekretaris;

c.

Apabila diperlukan, Sekretaris menyampaikan permohonan persetujuan tenaga ahli atau nara sumber kepada Ketua;

d.

Sekretaris meminta pertimbangan Ketua dalam hal ketersediaan dukungan fasilitas dan pembiayaan;

e.

Sekretaris mengajukan permohonan persetujuan TOR dan RAB kepada Ketua;

f.

Sekretaris memberikan fasilitas dukungan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

g.

Kelompok kerja melaksanakan analisis kebijakan sesuai dengan tujuan, keluaran, metodologi dan waktu penyelesaian yang telah dituangkan dalam TOR;

h.

Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian Kebijakan kepada Sekretaris;

i.

Sekretaris mengkoordinasikan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja kepada Ketua atau Pemberi Tugas.

25

Produk Kegiatan Penelitian Kebijakan Jenis •

•

Penelitian tentang isi/ muatan kebijakan, implementasi keijakan, kinerja kebijakan, lingkungan kebijakan, dan proses kebijakan.

Penelitian tentang pendalaman isu kebijakan, predisksi dampak kebijakan, dan peramalan/ skenario kebijakan

Metode 1. Pendekatan multi-metode (analisis isi, historis, deskripsi, eksperimentasi, penelititan lapangan, penelitian aksi, dll 2. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif 3. Pendekatan penelitian politik (kelembagaan dan aktor)

Proses 1. Pengusulan & penetapan isu penelitian kebijakan, berdasarkan jenis penelitian 2. Pembentukan Tim Kerja Penelitian 3. Pelaksanaan kegiatan penelitian 4. Pelaporan proses penelitian berkala

Produk •

Hasil Penelitian tentang (1) isi.muatan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan proses kebijakan, dan (2) pendalaman isu kebijakan, prediksi dampak kebijakan, dan peramalan/ skenario kebijakan.

5. Pemaparan hasil penelitian 6. Publikasi hasil penelitian

D.

Mekanisme Kerja Quick Response Analysis (QRA) 1.

26

Ketentuan: a.

Setiap minggu (atau dwi mingguan) akan diproses usulan yang dipandang penting untuk mendapatkan respon kebijakan segera dari lembaga;

b.

Usulan bisa diajukan secara perseorangan/atau kelompok untuk berkolaborasi maksimal 2 orang,

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

dan membahasnya bersama (maksimal) 2 narasumber melalui forum dialog terbatas mengundang para pihak yang relevan; c.

Setiap minggu dihasilkan satu Ringkasan Kebijakan (policy notes/ PN), maksimal tiga halaman atau infografis paling banyak 7 halaman;

d.

PN diarahkan pada persoalan pembangunan berdasarkan fakta yang bersumber dari (i) bahan sidang kabinet setiap selasa pagi, dan (ii) surat kabar terpercaya, serta mass media lainnya;

e.

Pembahasan dilakukan dengan mengupas sisi teori/ konsep dan praktis yang mendasari solusi, dan disajikan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam;

f.

Isi PN sekurang-kurangnya memuat/ menyajikan: latar belakang, pembahasan/analisis, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan;

g.

PN dilakukan dalam bentuk FGD dengan narasumber/ pembahas yang didampingi oleh moderator;

h.

Narasumber sebelum tampil dalam pelaksanaan QRA wajib untuk membuat bahan paparan berupa power point terkait isu yang menjadi topik bahasan;

i.

Pembahasan didasari dengan metodologi yang sesuai dengan standar/ kaidah akademis, walaupun metodologi tersebut tidak perlu diulas secara mendalam saat disajikan dalam PN;

27

j.

Menggunakan sumber data dan informasi yang akurat, baik sumber kuantitatif maupun kualitatif.

Sumber data/ informasi kuantitatif sangat dianjurkan;

k.

Menghasilkan usulan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam jangka pendek;

l.

2.

28

Memberikan analisis baik dan buruknya jika kebijakan tersebut akan dieksekusi.

Prosedur: a.

Tim Quality Assurance (TQA) mengadakan pertemuan untuk memutuskan (i) persoalan pembangunan mendesak yang perlu dan akan direspon, (ii) menetapkan agenda yang menjadi topik bahasan dan (iii) calon-calon narasumber;

b.

Inisiator bertanggung jawab terhadap PN yang ditetapkan dan menjadikannya sebagai topik bahasan sejalan dengan persoalan pembangunan yang akan direspon;

c.

Inisiator PN dibantu Sekretariat bertanggung jawab atas seluruh kegiatan mulai saat penyusunan pelaksanaan, menjadi presenter, menentukan dan mencari kolaborasi narasumber, dan moderator, serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya;

d.

Rujukan utama yang akan direspon adalah (i) hasil sidang kabinet. Ketua dan/atau Sekretaris TAK diharapkan mendapatkan bahan dimaksud secara langsung dari Menteri PPN/ Kepala Bappenas segera

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

setelah sidang kabinet, dan (ii) media cetak dan media massa terpercaya lainnya yang sudah dibaca sebelumnya oleh inisiator QRA; e.

Selanjutkan

inisiator

melaksanakan

kegiatan

secepatnya melalui forum dialog terbatas yang melibatkan (i) beberapa anggota TAK (ii) Peminat kegiatan QRA, dan (iii) dua orang narasumber [bisa dari internal dan/atau eksternal Bappenas] terkait dengan persoalan pembangunan yang harus segera direspon; f.

Setelah FGD inisiator menyelesaikan draft awal PN berdasarkan hasil FGD.

g.

Draft awal disampaikan kepada TQA untuk memperoleh masukan/ perbaikan yang diperlukan.

h.

Inisiator menyusun draft akhir setelah menerima masukan/ perbaikan dari TQA.

i.

Draft akhir police note—yang telah diperbaiki dari hasil diskusi kamis sore—dikirim/email secara langsung oleh Ketua atau Sekertaris TAK ditujukan ke Menteri PPN/Kepala Bappenas;

j.

Police note harus berkualitas sehingga ketika diajukan ke Menteri dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam sidang kabinet;

k.

Sekretariat TAK akan memberikan pengumuman apabila terdapat perubahan untuk hal-hal berkaitan dengan topik, kriteria, narasumber/ pembahas, waktu dan tempat pelaksanaan QRA.

29

Gambar 1. Kerangka Kerja QRA Jenis

Metode

Analisis Respon Cepat terhadap berbagai masalah strategi dan kebijakan pembagunan

Focus Group Discussion Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Fakta Analisis berbasis Knowledge dan Teori Menggunakan data sumber informasi akurat, baik sumber kuantitatif maupun kualitatif

Proses

Produk

TQA

QRA: Policy Note

memutuskan:

Maksimal 3 halaman yang didalamnya berisi:

Persoalan pembangunan yang akan direspon dan; Rujukan utama yang direspon hasil sidang cabinet/ media Menetapkan Narsum internaleksternal sesuai dengan topik yang dibahas

Latar belakang, pembahasan dan analisa Usulan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah dalam Jangka Pendek, jangka menengah dan Jangka Panjang.

Memberikan Analisis baik dan buruknya jika kebijakan tersebut akan dilaksanakan

E.

Mekanisme Kerja QSQL 1.

30

Ketentuan a.

QSQL adalah forum diskusi mingguan atau 2 (dua) mingguan yang diselenggarakan oleh TAK

b.

Forum ini diperuntukan bagi staf perencana/ fungsional perencana/ struktural dalam lingkup internal Kementerian PPN/ Bappenas untuk pembelajaran bersama berbagi pengetahuan;

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

c.

Kegiatan ini akan dikelola oleh Tim QSQL yang berada dalam sekretariat TAK;

d.

Pokja QSQL terdiri atas koordinator dan anggota maksimal 4 (empat) orang;

e.

Koordinator QSQL dipilih oleh anggota pokja dan selanjutnya ditetapkan oleh ketua TAK;

f.

Usulan kegiatan QSQL disampaikan kepada Tim QSQL oleh staf perencana/ fungsional perencana, dan struktural;

g.

Format usulan terdiri atas: (1) Judul, (2) Latar Belakang, (3) Permasalahan, (4) Analisa Permasalahan, (5) Rekomendasi Kebijakan. Usulan maksimal 2-3 halaman;

h.

Usulan harus dilampiri materi tayang 10 s.d slide yang disampaikan/ditampilkan dengan waktu maksimal 15 menit;

i.

Perencana Bappenas yang baru kembali dari tugas belajar/ pelatihan/ workshop, dan perencana madya direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan QSQL;

j.

QSQL akan dilaksanakan jika ada maksimal 2 proposal yang masuk dalam periode yang ditentukan;

k.

Kegiatan QSQL ini diselenggarakan dikantor maupun diluar kantor Kementerian PPN/ Bappenas (apabila diperlukan);

l.

Produk QSQL adalah knowledge sharing dan product sharing; 31

m.

Kegiatan QSQL ini dibiayai oleh APBN yang dibebankan pada Kementerian PPN/ Bappenas dan/ atau Lembaga Donor.

2.

Prosedur a.

Calon pemrasaran/ narasumber yang berminat dapat mengajukan proposal presentasinya kepada TimQSQL minimal 5 hari sebelum jadwal pelaksanaan;

32

b.

Calon penanggap dapat mengajukan diri untuk menjadi penanggap minimal 5 hari sebelum pelaksanaan. Jika pada H-3 dari pelaksanaan belum ada penanggap yang berkenan maka Tim QSQL akan menugaskan anggota TAK yang berkompeten untuk menjadi penanggap.

c.

Tim QSQL mengadakan rapat untuk menentukan pemilihan tema yang paling urgent dan sesuai serta memilih tempat dan waktu pelaksanaan (selesai dalam 1 hari);

d.

Apabila tidak ada usulan tema atau isu-isu dari ahli/ pemrasaran, maka Tim QSQL harus menyiapkan tematema atau isu;

e.

Pemilihan dan seleksi ahli/ pemrasaran, penanggap, moderator dan peserta (selesai dalam sehari)

f.

Tim QSQL mengadakan rapat untuk memilih dan menseleksi ahli/pemrasaran, penanggap, moderator dan peserta;

g.

Ahli/ pemrasaran dapat dipilih dari TAK, Struktural, Fungsional Utama dan Madya, maupun dari eksternal Kementerian PPN/Bappenas (apabila diperlukan);

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

h.

Penanggap dapat dipilih dari TAK, Struktural, Fungsional Utama dan Madya yang berkompeten di bidangnya;

i.

Moderator dipilih dari salah satu anggota QSQL atau TAK.

j.

Dalam pelaksanaan forum dipilih maksimal 2 pemrasaran dengan tema yang bersesuaian. Jika usulan yang masuk lebih dari 2 pemrasaran maka tim QSQL memutuskan usulan yang menjadi materi QSQL. Penanggap dipilih Tim QSQL dari usulan yang masuk.

Jika ada lebih dari 2 penanggap maka Tim QSQL akan menentukan penanggap terpilih;

k.

Dalam setiap kegiatan QSQL maksimal menampilkan 2 pemrasaran dan 2 penanggap.

l.

Lama waktu pelaksanaan 2 jam;

m.

Satu ahli/ pemrasaran, 1 penanggap, 1 moderator dan 20-30 peserta (ahli/ pemrasaran, penanggap, moderator dan peserta dapat disesuaikan dengan kebutuhan);

n.

Ahli/pemrasaran menyampaikan presentasinya selama 20 menit, penanggap menanggapi presentasi selama 10 menit, sesi tanya jawab dengan peserta selama 1,5 jam dipandu oleh moderator (waktu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

o.

Materi QSQL yang telah dipresentasikan dapat dipublikasikan di media cetak.

33

Gambar 2. Kerangka Kerja QSQL Jenis

Metode

Belajar & Berbagi Ilmu dengan Cepat (Quick Share Quick Learn)

Focus Group Discussion Mini Seminar

Proses Mengundang seluruh Staf Perencana/ fungsional Perencana/ struktural untuk berbagi Pengetahuan

Produk Knowledge Sharing Knowledge Product Rekomendasi Kebijakan

Forum menampilkan 1-2 Pemrasaran dengan tema terpilih 1-2 penanggap dengan latar belakang keilmuan yang kompeten Di moderasi oleh anggota TAK/ perencana Madya/ utama/ eselon 3 yang berkompeten

F.

Mekanisme Kerja Publikasi dan Penerbitan 1.

34

Ketentuan a.

Produk-produk TAK secara berkala dipublikasikan melalui media yang ada atau yang ditentukan kemudian, setelah dikonsultasikan dengan tim konsultasi dan mempertimbangkan masukan Pengarah;

b.

Pengelolaan publikasi dan penerbitan produk-produk TAK dilakukan Sekretaris, dan dibantu kelompok editor yang ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua;

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

c.

Pembiayaan publikasi dan penerbitan produk-produk TAK bersumber dari APBN atau Hibah yang tidak mengikat.

2.

Prosedur a.

Sekretaris menyiapkan usulan jenis media

dan

jadwal publikasi dan penerbitan produk-produk TAK kepada Ketua, dengan tembusan Wakil Ketua dan Tim Konsultasi;

H.

b.

Ketua meneruskan usulan jenis media, rencana publikasi dan rencana penerbitan kepada Pengarah untuk mendapatkan masukan;

c.

Ketua dengan dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris menetapkan jenis media publikasi, jadwal dan pelaksanaan teknis penerbitan untuk periode tertentu;

d.

Ketua menetapkan anggota kelompok kerja editor berdasarkan usulan Sekretaris;

e.

Sekretaris dibantu mengelola kegiatan publikasi dan penerbitan.

Pembiayaan Kegiatan 1.

Ketentuan a.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/ Lembaga dan atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

35

b.

Khusus untuk TAK Kementerian PPN/ Bappenas maka pengelolaan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas TAK, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012 Tentang “Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran�.

36

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

04

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Kerja Penyusunan Kebijakan Publik (SOP) ini mengatur pengelolaan kegiatan dan mekanisme kerja yang dapat digunakan tidak hanya di Kementerian PPN/ Bappenas saja tetapi juga K/L lain. Dalam rangka memperkuat atau meningkatkan kapasitas penyusunan kebijakan publik maka kementerian/ lembaga perlu melakukan beberapa tahapan, yang meliputi: (1). Pembentukan Tim Analisa Kebijakan (TAK); (2) Membuat penugasan oleh pimpinan K/L dalam struktur TAK yang terdiri atas Sekretaris, Tim Konsultasi, Kelompok Kerja, dan para pihak lain yang berkepentingan dari luar; seperti panel ahli (advisory team), masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, tenaga ahli atau narasumber dari dalam negeri dan luar negeri, (2) Pengelolaan kegiatan analisis kebijakan, oleh Sekretariat TAK; (3) menentukan mekanisme kerja TAK, termasuk penyediaan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas TAK. Ketentuan yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan tersebut di atas perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menyusun perencanaan pembangunan yang baik. Untuk itu pendekatan dan ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu diperhatikan. Sistim perencanaan pembangunan tidak hanya mencakup penyusunan kebijakan publik tetapi juga evalusi kelembagaannya.

Dengan demikian perlu juga diperhatikan selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan 38

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

POLICY PAPER

Nasional�; juga Peraturan Menteri PAN Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang “Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik� sebagai pedoman menyusun kebijakan publik.

Berdasarkan kedua regulasi tersebut di atas, maka setiap anggota Tim Analisa Kebijakan atau TAK akan memahami sistim atau mekanisme kerja penyusunan kebijakan publik di kalangan pemerintahan. Kemudian untuk mewujudkan TAK pada suatu kementerian/ lembaga menjadi pendukung utama penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kapasitas tersebut dalam bidang (i). Kegiatan analisis kebijakan (Penelitian/ Kajian Kebijakan), (ii). Analisis Respon Cepat (QRA), dan (iii). Belajar dan Berbagi Ilmu dengan Cepat (QSQL). Semua kegiatan ini ketika dilakukan secara konsisten akan secara signifikan mendorong peningkatan kapasitas analisis kebijakan publik dan sekaligus perencanaan pembangunan atau sector masing-masing .

39

40

PETUNJUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAK

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik yang bertujuan untuk mendorong terbangunnya kebijakan publik yang terintegrasi di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Implikasi dari peraturan tersebut adalah perlu diikutinya proses kebijakan publik yang menjelaskan tahapan penyusunannya: (1) penetapan isu kebijakan publik, (2) formulasi kebijakan publik, (3) implementasi kebijakan publik, (4) evaluasi kebijakan publik, dan (5) revisi kebijakan publik.

Proses tersebut di atas terkait erat kaitannya dengan proses penyusunan rencana pembangunan nasional, yang menguraikan tahapan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan Kerja penyusunan Pedoman Pelaksanaan kegiatan (PPK) TAK bertujuan untuk mendukung kelancaran pengelolaan ‘kegiatan analisis kebijakan’, termasuk kegiatan penelitian kebijakan yang dilakukan oleh Para Pejabat/ Unit Kerja dan Pejabat Fungsional Perencana (PFP).

TIM ANALISA KEBIJAKAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310 Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374 http://bappenas.go.id