KEBIJAKAN PUBLIK MEMBAWA SENGSARA
MAKMUR BERKAT KERIPIK TEMPE
Seperti bisul, proyek pembangunan pemerintah terkadang menyakitkan. Ketika dipencet, sakit benar. Setelah nanahnya keluar, sakitnya akan hilang.
Karena rasa gurih yang khas, semakin hari industri keripik tempe di Kota Malang itu makin ramai. Omzetnya bisa mencapai Rp7 juta hingga Rp8 juta per hari.
Fokus Megapolitan, Hlm 28-29
Nusantara, Hlm 7
EBET
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
MI/TOSIANI
J U M AT, 1 J U L I 2 011 | N O .110 71 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N
Staf MK dan KPU Sudutkan Nurpati
EDITORIAL
Wibawa Fatwa Haram MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) berencana menerbitkan fatwa haram orang kaya membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. MUI mewacanakan fatwa haram itu setelah Ketua MUI Ma’ruf Amin bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh. Itulah episode mutakhir dari gonjang-ganjing kebijakan BBM bersubsidi. Episode itu memperlihatkan pemerintah ingin membawa kebijakan harga BBM ke domain agama. Hal itu juga menunjukkan pemerintah sepertinya sudah putus asa karena gagal mendapatkan kepatuhan dari warga negara. Pemerintahan yang gagal memperoleh kepatuhan warga negara adalah pemerintahan yang kehilangan kewibawaan. Kesimpulan itu layak diambil ketika Menteri ESDM meminta fatwa, yang tiada lain berarti meminta suntikan kewibawaan ulama untuk menambah wibawa pemerintah. Kita tahu pemerintah secara masif mengimbau masyarakat, terutama yang berpunya, untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. Kenyataannya, masyarakat memandang sebelah mata imbauan itu. Tindakan masyarakat membeli BBM bersubsidi sesungguhnya logis dan rasional. Orang kaya sekalipun pas ti akan membeli barang yang harganya lebih murah. Itu bukanlah dosa. Yang irasional dan Silakan tanggapi Editorial ini melalui: tak becus justru pememediaindonesia.com rintah. Di tengah harga minyak dunia selangit, lebih dari US$100 per barel, pemerintah masih mematok asumsi harga minyak dunia US$80 per barel pada APBN 2011 dan mempertahankan harga premium Rp4.500 per liter. Lebih tidak rasional lagi, pemerintah mempertahankan subsidi BBM itu jangan-jangan bukan karena sungguh-sungguh ingin membantu orang tak berpunya, melainkan demi menjaga citra. Bukankah citra merupakan barang yang bersifat emosional? Bukankah yang emosional itu irasional? Harga pertamax sekarang ini Rp8.350 per liter atau hampir dua kali harga premium. Disparitas harga terpaut hampir 100% sehingga maklum jika masyarakat tergiur mengonsumsi premium. Akibatnya, subsidi BBM membengkak dan nyaris menjebol APBN. Namun, pemerintah berkukuh mengucurkan subsidi untuk premium dan membiarkan pertamax mengikuti harga pasar. Itu disertai harapan orang kaya mematuhi imbauan tidak membeli premium. Ketika gagal mendapat kepatuhan warga negara, pemerintah membawa-bawa ulama untuk mengeluarkan fatwa. Padahal, belum tentu umat kelak mematuhi fatwa itu. Jika kelak MUI menerbitkan fatwa orang kaya haram membeli BBM bersubsidi dan umat mengabaikannya, runtuhlah pula wibawa ulama. Karena itu, MUI jangan mau ditarik ke urusan subsidi BBM. Cukuplah pemerintah yang kehilangan wibawa akibat ketidakbecusan mengurus harga BBM.
Jika kelak MUI menerbitkan fatwa orang kaya haram membeli BBM bersubsidi dan umat mengabaikannya, runtuhlah pula wibawa ulama.”
MI/ADAM DWI
TERMENUNG: Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati duduk termenung di ruang tunggu sebelum mengikuti rapat dengan Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR di kompleks gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
KPK Minta Presiden Datangkan Nazaruddin Istana menegaskan bahwa Presiden akan menggunakan segala upaya untuk menghadirkan Nazaruddin di depan hukum. AGUS UTANTORO
minta KPK agar memeriksanya di kantor pengacaranya di Singapura. Itulah sebabnya Busyro tidak segan-segan meminta bantuan Presiden Yudhoyono untuk me mulangkan Nazaruddin. “Bagus sekali kalau Presiden bisa diskusi dengan negara tempat Pak Nazaruddin bersembunyi,” katanya.
M
UHAMMAD Nazaruddin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantu pemulangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu dari Singapura. “Mulai hari ini (Kamis, 30/6) Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di, Yogyakarta, kemarin. Menurut Busyro, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai ter sangka setelah pihaknya memiliki bukti yang cukup. Nazaruddin menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. Kasus dugaan suap itu melibatkan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasar an PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Nazaruddin, menurut Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, dijerat pasal suap. Ancaman 20 tahun bui menanti anggota Komisi VII DPR itu. Namun, Bi bit enggan merinci peran Nazaruddin dalam kasus suap tersebut. Sesungguhnya KPK sudah ti-
ga kali memanggil Nazaruddin untuk diperiksa sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan mangkir. Malah Nazaruddin sempat
Umbar janji Dalam kapasitas sebagai Ketua De wan Pembina Par tai Demokrat, Presiden Yudhoyono sudah menginstruksikan jajaran partai untuk menjemput Nazaruddin. Akan tetapi, Nazaruddin mengabaikan instruksi itu. Menurut Busyro, Presiden me mang harus turun tangan dengan melakukan langkah G to G (government to government) dalam memulangkan Nazaruddin. Jika dua pemimpin negara sudah berbicara soal Nazaruddin, lan-
MISTERI surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tahun 2009 kian jelas. Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR mulai menemui titik terang. Polri juga kemarin menetapkan Juru Panggil MK Masyhuri Hasan dkk sebagai tersangka pemalsuan surat MK itu. Nama tersangka itu muncul dari Kapuspenkum Kejaksaan Agung Noor Rochmad berdasarkan surat Polri ke Kejaksaan Agung. Surat MK yang diduga palsu itu digunakan KPU untuk mene tapkan Dewi Yasin Limpo (Hanura) sebagai anggota DPR terpilih. Namun, penetapan itu kemudian dibatalkan melalui surat MK yang asli, yang menetapkan Mestariani Habie (Gerindra) sebagai anggota dewan. Panja Mafia Pemilu, tadi malam, mendengarkan keterangan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini
Semua orang yang berhubungan dengan Anda mementahkan penjelasan. Siapa yang berbohong?” Budiman Sudjatmiko Anggota Panja Mafia Pemilu
jut Busyro, teknis pemulangannya tinggal dibicarakan di level penegak hukum. Gayung bersambut. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menegaskan Presiden Yudhoyono akan menggunakan segala upaya untuk menghadirkan Nazaruddin di depan hukum. Menurut Daniel, Presiden bahkan telah menggunakan berbagai cara untuk menghadirkan Nazaruddin di depan hukum, baik jalur formal hukum maupun pendekatan informal. Partai Demokrat juga umbar janji memulangkan Nazaruddin. “Tinggal dicarilah di mana dia (Nazaruddin),” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan. Bantu an yang diberikan sebatas imbauan. Tidak hanya itu, Demokrat juga siap diperiksa KPK. “Misalnya, orang-orang yang bisa berhubungan dengan Nazar, atau siapa orang yang menurut KPK dari Demokrat perlu diminta keterangan, kami siap memberikan informasi,” tukas Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana. (Wta/Mad/*/X-3) agus_utantoro @mediaindonesia.com Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com
menjadi elite Partai Demokrat Andi Nurpati. Nurpati dikonfrontasikan dengan sejumlah staf MK dan KPU yang sebelumnya telah memberikan keterangan kepada panja. Hampir semua keterangan Nurpati dibantah staf MK ataupun KPU bahkan Aryo, sopir Nurpati. Mantan staf Nurpati di KPU, Matnur, membantah bahwa Nurpati memerin tahkannya untuk menyerahkan surat MK kepada staf Ketua KPU. Perintah yang didapatnya justru menyimpan surat tersebut. Panitera Pengganti MK Nallom Kurniawan juga membantah keterangan Nurpati yang mengatakan dia hanya bertemu dengan Masyhuri Hasan di Jak TV saat Hasan menyerahkan surat asli MK pada 17 Agustus 2009. Padahal, menurut Nallom, dirinya bersama Hasan saat itu. Keterangan Nurpati bahwa dia meminta Hasan memberikan surat MK kepada Aryo untuk diteruskan ke staf Ketua KPU, juga dibantah Aryo. Menurut Aryo, justru Nurpati memerintahkannya menyerahkan surat tersebut kepada Matnur. Anggota Panja Budiman Sudjatmiko (F-PDIP) mengatakan keterangan Nurpati tidak mam pu meyakinkan panja. Hal itu karena hampir semua keterangan Nurpati di panja dimentahkan. “Semua orang yang berhubungan dengan Anda mementahkan penjelasan. Siapa yang berbohong?” (*/X-4)
MUI Jangan Jadi Tameng Pemerintah soal BBM PAUSE
Aktif dan Bahagia SESEORANG yang selalu menyibukkan diri, meskipun tanpa tujuan jelas, cenderung lebih bahagia ketimbang mereka yang kurang beraktivitas. Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan hasil penelitian tim ahli dari University of Chicago dan Shanghai Jiaotong University yang diterbitkan dalam Psychological Science Journal. “Bangun dan lakukan sesuatu. Apa pun itu. Anda akan merasa lebih baik,” saran salah seorang anggota tim peneliti Christopher K Hsee. Dia menambahkan pemerintah dapat meningkatkan kebahagiaan rakyat dengan memberikan aktivitas kepada mereka. (Medicmagic/*/X-5)
BERBAGAI kalangan menilai jika benar nanti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hal itu sebagai langkah siasia. Cendekiawan NU Zuhairi Misrawi menilai langkah itu bakal menjadi preseden buruk. “MUI hanya jadi tameng dari pemerintah yang tidak becus menjalankan kebijakan.” Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy menilai fatwa haram BBM bersubsidi untuk orang mampu, kalaupun dikeluarkan, tidak akan efektif. “Ada atau
tidak ada fatwa soal BBM, akan sama saja. Jangankan fatwa, UU yang berkekuatan hukum tetap saja banyak yang dilanggar.” Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Senin (27/6) lalu, sudah menyatakan bahwa MUI akan membantu pemerintah mengimbau, bahkan memungkinkan mengeluarkan fatwa, tentang hak penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk orang tidak mampu. Namun, kemarin, Darwin Za hedy dan Staf Ahli Menteri ESDM Kardaya Warnika
MI/SUSANTO
Zuhairi Misrawi Cendekiawan NU me nam pik jika Kementerian ESDM menggandeng MUI untuk mengeluarkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi.
Bahkan, kata Kardaya, meminta agar MUI mengimbau pun tidak. “Silakan tanya ke MUI,” kata Darwin seusai pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Pramono Edhie Wibowo di Istana Negara, kemarin. Menteri Agama Suryadharma Ali menjelaskan sikap MUI itu bukan fatwa, melainkan tausiah atau nasihat. Pernyataan itu, tukasnya, merupakan tanggapan pribadi Ketua MUI KH Ma’ruf Amin. “Sama halnya nasihat kepada orang mampu untuk tidak
membeli raskin karena memang bukan haknya,” terangnya. Dalam konferensi pers seusai beraudiensi ke Kementerian ESDM, Senin, Ketua MUI KH Ma’ruf Amin menegaskan pihaknya sedang mengkaji kemungkinan mengeluarkan fatwa agar masyarakat berpikir dan melakukan langkah hemat energi berdasarkan ajaran agama. “Jangan sampai orang yang harusnya beli pertamax, tapi beli premium. Itu ambil hak orang, itu dosa,” kata Ma’ruf Amin. (Mad/ML/FD/X-7)