Media Indonesia

Page 1

KEPINCUT DUNIA PROPERTI

PERTARUHAN GENGSI DAN PRESTASI JELANG USAI BAKTI

Kegagalan demi kegagalan tak membuatnya putus asa. Dengan banyak belajar, ia pun sukses menggeluti bisnis properti.

Pertaruhan terbesar tinju amatir nasional saat ini, tidak bisa tidak, ialah menggelar ajang Piala Presiden XXI. Fokus Olahraga, Hlm 18-19

Entrepreneur, Hlm 20 MI/ANGGA YUNIAR

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

MI/ROMMY PUJIANTO

S A B T U , 2 J U L I 2 011 | N O .110 7 2 | TA H U N X L I I | 2 4 H A L A M A N

EDITORIAL

Bongkar Habis Surat Palsu MK KASUS surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih daerah pemilihan Sulawesi Selatan I 2009 semakin terkuak. Semestinya pula, penegak hukum kian berani membongkar habis skandal itu. Misteri yang sepertinya sengaja ditutup rapat selama 16 bulan tersebut secara bertahap terungkap lewat kinerja Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR. Dugaan akan keterlibatan sejumlah aktor dalam kasus itu pun semakin mengarah ke pembenaran dalam rapat panja di Gedung DPR, Kamis (30/6). Salah satunya ialah Andi Nurpati, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini menjadi elite Partai Demokrat. Sebelumnya, mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya, Neshawati, juga dicecar panja dengan pertanyaan-pertanyaan menohok. Hampir semua keterangan Andi Nurpati dibantah staf MK dan KPU di panja itu. Semua dalih yang ia lontarkan dimentahkan. Mantan sopir Nurpati, Aryo, bahkan ikut menyudutkannya. Nurpati betulbetul dikuliti di depan panja yang disiarkan langsung oleh televisi. Itu sebabnya angSilakan tanggapi Editorial ini melalui: gota panja Akbar Faisal mediaindonesia.com terang-terangan menuding Andi Nurpati berbo hong. Keterangan Andi berbeda dengan semua saksi yang dimintai keterangan oleh panja. Langkah Panja Mafia Pemilu dalam mengurai misteri surat palsu MK sungguh tepat. Kita pun berharap mereka semakin gigih, semakin garang untuk mengungkap tuntas skandal tersebut. Akan tetapi, kegigihan Komisi II DPR belumlah cukup. Karena menyangkut pelanggaran hukum, Polri yang semestinya lebih sigap bertindak. Faktanya, polisi lamban menangani skandal surat palsu MK itu. Polri baru menetapkan juru panggil MK Masyhuri Hasan sebagai tersangka. Korps Bhayangkara lama memendam kasus itu dan baru terusik setelah Ketua MK Mahfud MD membuka kembali kasus tersebut. Mahfud kesal karena laporan MK ke Mabes Polri didiamkan begitu saja alias tak digubris. Kini, Polri tak bisa lagi berkelit. Segudang fakta yang tergali dalam rapat Panja Mafia Pemilu merupakan sinyal terang, petunjuk yang sulit terbantahkan, bahwa orang-orang seperti Nurpati wajib diperiksa. Penetapan tersangka Masyhuri Hasan jauh dari ekspektasi publik. Rakyat berharap, aktor-aktor utama pemalsuan surat MK-lah yang mutlak dijebloskan ke penjara. Tak peduli siapa mereka, sekalipun petinggi partai yang sedang berkuasa di negeri ini. Pemalsuan surat MK terkait dengan hasil pemilu jelas bukan perkara ecek-ecek. Itu kejahatan luar biasa, kriminalitas tingkat tinggi yang mengobrak-abrik esensi pemilihan umum sekaligus mencabik-cabik kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemalsuan surat putusan MK itu harus dihukum berat. Panja Mafia Pemilu telah membuka jalan, tinggal beranikah polisi menuntaskannya hingga ke aktor utama. Jangan cuma bernyali terhadap kelas teri.

Pemalsuan surat MK terkait dengan hasil pemilu jelas bukan perkara ecek-ecek. Itu kejahatan luar biasa.”

PAUSE

SMS dan Setop Merokok STUDI British Medical Research Council mengungkapkan bahwa mengirim pesan singkat seluler (SMS) berisi kalimat motivasi dapat membantu seseorang menghentikan kebiasaan merokok. Dr Caroline Free dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, ketua tim program layanan txt2stop, mengatakan SMS adalah cara mudah SENO bagi perokok menerima dukungan untuk berhenti. Dalam studi itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kalimat motivasi dapat menghentikan kebiasaan merokok pada 3.000 perokok. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dikirimi kalimat motivasi, sedangkan kelompok lainnya hanya pesan ucapan terima kasih atas partisipasi mereka. Selama lima pekan, responden menerima lima SMS per hari. Kemudian SMS dikurangi menjadi tiga kali per pekan selama enam bulan. Hasilnya, keberhasilan menghentikan merokok pada kelompok yang menerima SMS motivasi mencapai 10,7%, sedangkan pada kelompok lainnya hanya 4,9%. (Daily Mail/*/X-5)

Mati Terjerat

Cari, Tangkap, dan Bawa Pulang Nazaruddin

SETELAH enam hari terperangkap jerat babi milik warga Pelalawan, Riau, seekor harimau sumatra akhirnya tewas, kemarin. Harimau jantan berumur 1,5 tahun itu terkena perangkap pada 25 Juni. Warga bersama polisi, pada 30 Juni, sudah berusaha melepaskan harimau dari jerat kawat baja. Usaha itu gagal sebab hewan dengan panjang 151 cm dan tinggi 80 cm itu meronta. Petugas dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau kemarin mendatangi tempat kejadian dan langsung membiusnya. Akan tetapi, nyawa harimau yang semula tampak sehat itu tak tertolong. Kaki kanan depan yang terkena jeratan nyaris putus. Warga pun menggotongnya. (RK/X-3) FOTO-FOTO: MI/RUDI KURNIAWANSYAH

Karena paspor sudah dicabut, Nazaruddin pendatang ilegal di Singapura. AKHMAD MUSTAIN

Andi Nurpati Dinilai Terlibat PANJA Mafia Pemilu Komisi II DPR telah memeriksa staf Mahkamah Konstitusi dan staf Komisi Pemilihan Umum. Mantan anggota KPU Andi Nurpati dan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi juga sudah diperiksa. Hampir semua keterangan Andi Nurpati di depan panja pada Kamis (30/6) dibantah staf MK ataupun KPU termasuk oleh Aryo, sopir Andi Nurpati. Atas dasar itu, anggota panja Arif Wibowo (F-PDIP) menilai Nurpati terlibat pemalsuan surat MK untuk penetapan anggota DPR daerah pemilihan Sulawesi Selatan I pada Pemilu 2009.

“Keterlibatan Andi tidak dapat dihindari. Semua keterangan dia dibantah staf MK, staf di KPU, serta sopirnya,” jelas Arif, kemarin. Dengan surat palsu MK itu, KPU menetapkan Dewi Yasin Limpo (Hanura) sebagai anggota DPR dari dapil Sulsel I. Keputusan itu kemudian dibatalkan melalui surat asli MK yang menetapkan Mestariani Habie (Gerindra) sebagai anggota DPR dari dapil tersebut. Arif menunjukkan sejumlah indikasi. Salah satunya surat permintaan penjelasan amar putusan MK Nomor 84/PHPU.C-VII/2009

yang dikirim melalui nomor faks pribadi Nurpati ke MK. “Kalau itu surat resmi KPU, mengapa bukan melalui faks resmi tata usaha KPU?” tegas Arif. Kejanggalan lainnya, Andi Nurpati mengirim surat KPU langsung ke panitera MK, bukan ke Ketua MK. Polri pada Kamis (30/6) menetapkan juru panggil MK, Masyhuri Hasan, sebagai tersangka kasus surat palsu MK. Kemarin polisi menangkap Hasan di Bandung, Jawa Barat. Polisi juga telah memeriksa Arsyad Sanusi dan putrinya, Neshawati, terkait dengan surat palsu MK itu. (*/X-4)

KPK Tetapkan Hakim Imas Tersangka KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Imas Dianasari sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengurusan kasasi gugatan serikat pekerja PT Onamba Indonesia (OI). Ikut menjadi tersangka lainnya, yakni Odi Juanda, Manajer Administrasi PT OI, yang diduga sebagai pemberi suap. “Kasusnya yaitu dugaan menerima dan memberikan sesuatu terkait putusan perkara dan pengurusan kasus di Mahkamah Agung,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, kemarin. Hakim Imas tertangkap tangan oleh KPK di sebuah restoran di kawasan Cinunuk, Bandung, pada Kamis (30/6). KPK menyita uang Rp200 juta dan mobil Toyota Avanza hitam yang dipakai hakim tersebut. Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menyatakan MA akan menerbitkan surat pemberhentian sementara hakim tersebut untuk menjalani proses

P

RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo berkoordinasi dengan KPK untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Muhammad Nazaruddin yang kini bersembunyi di Singapura. Perintah Presiden itu dikeluarkan dua hari setelah KPK menetapkan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Jakarta, kemarin, menjelaskan selama ini kasus Nazaruddin ditangani KPK dan belum melibatkan Polri. “Baru setelah KPK secara resmi menetapkan status Nazaruddin (sebagai tersangka), Presiden memerintah kepada Kapolri untuk segera berkoordinasi dengan KPK dalam proses,” ujar Julian.

Kami siap bekerja sama, termasuk dengan Interpol.” Timur Pradopo Jenderal

pemeriksaan lebih lanjut. Setelah persidangan memutuskan bersalah, baru MA akan mengambil tindakan pemecatan. Imas ialah hakim ketiga yang ditangkap KPK karena kasus suap setelah hakim PT TUN Ibrahim pada Maret 2010 dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin pada Juni 2011. Mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga menilai mental para hakim yang lapar suap sudah meruntuhkan mar-

tabat hakim keseluruhan. Agar tidak terulang, rekrutmen hakim perlu dirombak. “Perlu sekolah khusus dan yang paling penting perlu ditanamkan nilai kebanggaan sebagai seorang hakim,” tukas Benjamin. (*/OL/I-1) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi @mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com

Perintah memulangkan Naza ruddin bukan kali pertama. Dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Yudhoyono sudah menginstruksikan jajaran partai untuk menjemput Nazaruddin. Namun, Nazaruddin mengabaikan instruksi itu. Tidak hanya itu. Menko Polhukam Djoko Suyanto pada 29 Mei juga meminta Menlu Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Kepala BIN Sutanto untuk membawa pulang Nazaruddin. Permintaan Djoko itu hanya sesaat setelah Nazaruddin mengedarkan pesan singkat dari Singapura yang isinya menohok eksistensi sejumlah tokoh sentral Demokrat. Nazaruddin mengungsi ke Singa-

pura pada 23 Mei atau sehari sebelum KPK mencekalnya. Saat ditemui di Jakarta, kemarin, Djoko menegaskan bantuan pemerintah untuk menghadirkan Nazaruddin jangan dilihat sebagai intervensi. Pendatang ilegal Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta bantun Presiden Yudhoyono untuk memulangkan Nazaruddin. Bantuan yang diharapkan KPK ialah Presiden melakukan langkah G to G (government to government). Meski demikian, KPK tetap menyambut tawaran Presiden. “Kalau ada itu (perintah), lebih baik,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin. Menurut dia, perintah itu akan memperkuat koordinasi antara KPK dan Polri terkait dengan pemulangan Nazaruddin. Kapolri di Banda Aceh, kemarin, mengaku siap bekerja sama dengan KPK. “Kalau memang nanti Nazaruddin dipanggil agak susah oleh KPK, kami siap bekerja sama, termasuk dengan Interpol, bagaimana bisa mendatangkannya ke Indonesia,” ia menegaskan. Sejauh ini Nazaruddin belum terdeteksi keluar dari Singapura. Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut dia sebagai pendatang ilegal di Singapura sebab Nazaruddin tidak memiliki dokumen resmi berupa izin tinggal di sana. Apalagi, ujar Dirjen Imigrasi Bambang Irawan, pihaknya sudah menarik paspor milik Nazaruddin sejak ia dicekal pada 24 Mei. Karena itu, untuk memulangkan Nazaruddin, Ditjen Keimigrasian akan bekerja sama dengan otoritas Singapura, menyiapkan dokumen-dokumen pemulangannya. Namun, Nazaruddin lewat pengacaranya, OC Kaligis, memastikan tidak akan kembali ke Indonesia selama kasusnya masih dipolitisasi. Kaligis mengatakan upaya jemput paksa tidak mungkin dilakukan karena perbedaan yurisdiksi. (HP/*/X-3) mustain@mediaindonesia.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Media Indonesia by Asmat - Issuu