PASAL KARET BAKAL MEMBUNGKAM HAM
LORENZO SEMAKIN KE DEPAN Pertarungan sesungguhnya terjadi antara dua pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda.
Trauma era represif Orde Baru menghantui ketika Undang-Undang Keamanan Nasional dibuat secara serampangan.
Olahraga, Hlm 22
Fokus Polkam, Hlm 28-29
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
EBET
AP/ANTONIO CALANNI
S E N I N , 4 J U L I 2 011 | N O .110 74 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N
Tim Polri Mulai Buru Nazaruddin
EDITORIAL
Jangan lagi Telat Mencekal DARI Singapura, melalui pengacaranya, OC Kaligis, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terus berkicau. Bahkan, kicauannya semakin tajam menggigit dua tokoh penting Partai Demokrat. Kedua tokoh yang digigit itu ialah Ketua Umum Anas Urbaningrum yang disebut mendapat aliran uang Rp2 miliar dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang disebut memperoleh Rp4 miliar. Aliran uang itu tidak terlalu panjang dan berliku sehingga tidak sulit membongkarnya. Hanya ada delapan nama, yaitu Wafid Muharam (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga), seorang bernama Paul, I Wayan Koster (anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP), Angelina Sondakh (anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Mirwan Amir (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat), serta Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Semua itu tentu dibantah keras. Anas Urbaningrum menyebut itu sebagai ngarang, sedangkan Andi Mallarangeng meminta Nazaruddin membuktikannya melalui jalur hukum. Yang terakhir itu jugalah yang ditunggu publik agar Nazaruddin membuktikan ‘karangannya’ itu di muka hukum. Namun justru di situlah letak persoalan: Nazaruddin tidak Silakan tanggapi Editorial ini melalui: percaya pada pengadilmediaindonesia.com an di Indonesia. Itulah sebabnya Nazaruddin tak mau pulang ke Indonesia dan memilih berada di Singapura seraya terus berkicau melalui pengacaranya, OC Kaligis. Akan tetapi, kicauan tersangka melalui pengacaranya tidak boleh dianggap angin lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita perlu mengingatkan KPK bahwa keterangan paling awal mengenai terlibatnya elite partai yang berkuasa dalam kasus Wisma Atlet ini justru disampaikan Kamaruddin Simanjuntak, pengacara Mindo Rosalina Manulang. Rosa kemudian membantahnya dan memecat Kamaruddin sebagai pengacaranya. Namun sekarang, apa yang disampaikan Kamaruddin itu diperkuat dan dipertajam oleh keterangan Nazaruddin melalui pengacaranya, OC Kaligis. Oleh karena itu, KPK jangan anggap enteng semua kicauan Nazaruddin melalui pengacaranya. Segeralah mengambil langkah sigap dan ekstra dengan mencekal nama-nama yang disebut oleh Nazaruddin telah menerima aliran dana. Sebab, dengan langkah cekal tersebut, KPK tidak akan kecolongan lagi. KPK tidak boleh ragu bertindak kendati namanama yang disebut Nazaruddin itu bukan hanya amat dekat, melainkan merupakan organ dalam dari pusat kekuasaan.
PPATK menemukan aliran dana Rp187 miliar terkait tersangka korupsi pembangunan Wisma Atlet. KRISTANTYO WISNUBROTO
T
IM Polri sudah bergerak untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Muhammad Nazaruddin dari Singapura. Tim itu telah berkoordinasi dengan otoritas Singapura. Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Palembang, Sumatra Selatan, kemarin, menjelaskan bahwa semua tim sudah bergerak sesuai prosedur untuk melak sanakan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia tidak menyebut berapa jumlah tim yang dibentuk kepolisian. Presiden Yudhoyono pada Jumat (1/7) memerintahkan Kapolri berkoordinasi dengan KPK untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. Anggota Komisi VII DPR yang bersembunyi di Singapura itu sudah tiga kali mangkir dari panggilan KPK. Ketika ditanya apakah ada batas waktu kerja tim pencari Nazaruddin, Kapolri mengatakan kasus itu menjadi perhatian masyarakat sehingga Polri akan bekerja optimal. “Saya kira itu harus segera diwujudkan.” Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar menambah-
Sebab, dengan langkah cekal tersebut, KPK tidak akan kecolongan lagi.”
AP/SAKCHAI LALIT
MENANG: Pemimpin partai oposisi Puea Thai, Yingluck Shinawatra, memberi salam kepada pendukungnya setelah menang dalam pemilu Thailand di Bangkok, kemarin.
Oposisi Menang Telak Thaksin Beri Selamat KELOMPOK oposisi sekutu mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra menang besar dalam pemilu di Thailand, kemarin. Menurut hasil hitung cepat, Partai Puea Thai yang dipimpin Yingluck Shinawatra, adik Thaksin, meraih lebih dari separuh kursi di parlemen. Hitung cepat yang digelar Suan Dusit University, lembaga jajak pendapat tepercaya di Thailand, menunjukkan Puea Thai memenangi 313 kursi. Partai Demokrat yang mengusung petahana Abhisit Vejjajiva hanya memperoleh 152 kursi dari 500 kursi yang tersedia. Tidak jauh berbeda, hasil hitung cepat Bangkok’s Assumption University (ABAC), lembaga jajak pendapat lainnya, juga menunjukkan oposisi memenangi lebih dari setengah kursi di parlemen. “Thaksin menelepon saya dan memberikan selamat serta dorongan kepada saya. Dia bilang banyak pekerjaan berat menanti,” ujar Yingluck, 44, kemarin. Thaksin berada di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menghindari hu kuman penjara dua tahun. Thaksin tersandung korupsi yang ia sebut bermotif politik.
Teriakan gembira terdengar hampir di setiap rumah pendukung Yingluck di Bangkok yang menyaksikan siaran televisi. “Perdana menteri Yingluck!” Dengan kemenangan itu, Yingluck akan menjadi perdana menteripe rempuan pertama Thailand. Kemenangan tersebut juga pukulan telak bagi militer dan konservatif pendukung Abhisit. Para analis berspekulasi kemenangan Yingluck bisa tidak diakui pengadilan Thailand. Sejak kudeta terhadap Thaksin pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkuasa menentukan siapa yang duduk di kursi eksekutif. MK tercatat telah memberhentikan 2 PM, membubarkan 6 partai, memenjarakan 3 anggota komisi pemilu, dan melarang 250 politikus. Namun, analis juga menyebut akan terjadi situasi buruk jika Yingluck dilarang berkuasa. Dampak selanjutnya ‘Negeri Gajah Putih’ itu akan jatuh ke da lam kondisi anomi. (AP/Reuters/ Bangkokpost/*/X-5)
kan, tim yang dibentuk itu sudah bekerja. “Sudah berkoordinasi dengan KPK, Keimigrasian, Kementerian Luar Negeri, dan yang terpenting dengan otoritas Singapura,” katanya, kemarin. Boy menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Interpol. “Permohonan penjemputan telah ditindaklanjuti oleh Interpol.” Selain itu, kata Boy, penjemputan Nazaruddin juga menggunakan jalur diplomatik. Aliran dana Dari persembunyiannya di Singapura, Nazaruddin mengaku bingung karena terus dikejar-kejar penegak hukum. Na mun, pengacara Nazaruddin, OC Kaligis, menilai Indonesia tidak dapat memulangkan kliennya dari Singapura dengan kesepakatan antarpemerintah. Dari perkembangan lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 109 transaksi mencurigakan di 16 bank terkait korupsi proyek Wisma Atlet. Transaksi itu terkait dengan para tersangka dan perusahaan mereka dengan nilai Rp187 miliar. Direktur Pengawasan Kepatuhan PPATK Subintoro di Jakarta, kemarin, menjelaskan bahwa KPK sudah menyurati pihaknya untuk menelusuri aliran dana Rp187 miliar pada Desember 2010. Ada pula transaksi tunai Rp54,7 miliar pada Februari 2011 sehingga totalnya Rp241,7 miliar. PPATK belum bisa mengaitkan aliran dana itu dengan ‘nyanyian’ Nazaruddin bahwa ada uang Rp9 miliar yang diserahkan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam kepada anggota DPR melalui orang bernama Paul. Uang itu mengalir ke kader Demokrat, seperti Angelina Sondakh, Mirwan Amir, hingga akhirnya ke Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Andi Mallarangeng (Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat sekaligus Menpora). Uang itu juga disebut mengalir ke kader PDIP, I Wayan Koster. Mereka yang disebut itu sudah membantah ‘nyanyian’ Nazaruddin. (*/X-3) kristantyo@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 20
Proyek E-KTP Rp5,84 Triliun Tabrak Prosedur PAUSE
Bayi dan Suara STUDI tim dari Institute of Psychiatry at King’s College, London, mengungkapkan bayi berusia tiga bulan dapat mengenali suara dan perasaan sedih seseorang. Tim meneliti aktivitas otak sejumlah bayi usia tiga sampai tujuh bulan dengan menggunakan pemindai. Saat proses pemindaian berlangsung, bayi-bayi itu tidur sambil diperdengarkan suara rekaman dari keluarga mereka. Studi itu menunjukkan suara batuk, bersin, menguap, dan percikan air saat mandi mengaktifkan bagian otak yang menentukan kemampuan proses berbicara. Namun, aktivitas otak bayi lebih tinggi saat diperdengarkan suara manusia. Kemudian reaksi otak diteliti dengan suara gembira, sedih, dan netral. Kali ini, bagian otak yang terhubung dengan emosi menunjukkan aktivitasnya. Saat suara tangis diperdengarkan, aktivitas otak lebih tinggi daripada suara tertawa atau netral. (Zeenews/*/X-5)
PENGANTAR: Pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan subur bagi penyimpangan penggunaan uang rakyat. Berikut hasil penelusuran Media Indonesia terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan e-KTP. AROMA busuk kembali tercium dari proses pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang tengah dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelumnya dua pejabat Kemendagri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan mark up proyek percontohan pengadaan perangkat keras dan lunak sistem serta blangko KTP, kini negara berpotensi merugi hing-
Konsorsium Mega Global Jaya Grafia ga Rp1,7 triliun akibat dugaan rekayasa tender pengadaan automated fingerprint Cipta, misalnya. Dalam suratnya kepada ketua panitia lelang pada 9 Juni 2011, identification system (AFIS). Dari dokumen tender yang didapat, konsorsium itu menawarkan harga Rp4,67 triliun dan masih panitia pengadaan AFIS bisa ditawar. pada 21 Juni 2011 ternyaKirimkan tanggapan Kejanggalan kian nyata ta memilih kon sorsium Anda atas berita ini setelah panitia memenangyang menawarkan harga melalui e-mail: interupsi kan konsorsium yang memendekati pagu anggaran @mediaindonesia.com ketimbang konsorsium atau mediaindonesia.com nawarkan produk tidak punya sertifikasi ISO 9001 yang menawarkan harga dan 14001. Padahal di perjauh di bawahnya. Produk L-1 Identity Solutions yang syaratan tender, setiap peserta wajib diajukan konsorsium Percetakan Negara mengantongi dua sertifikat ISO itu. Tender pengadaan itu juga disorotan Republik Indonesia (PNRI) akhirnya ditetapkan panitia lelang sebagai peme- dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Banang meski harga yang diajukan sebesar rang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang Rp5,84 triliun. Padahal, sejumlah peserta bertugas memantau proses tender. Perlainnya menawarkan produk AFIS de- mintaan LKPP agar ada penjelasan ulang ngan kisaran harga Rp4,2 triliun-Rp4,7 proses tersebut diabaikan panitia. LKPP bahkan sudah mengirim surat triliun.
ke Mendagri Gamawan Fauzi tertanggal 18 April 2011 yang mempertanyakan transparansi proses tender. “LKPP sejak 28 Maret 2011 tidak pernah mendapat agenda proses pemilihan rekanan proyek e-KTP. Akibatnya, LKPP tidak punya informasi tentang perkembangan pelaksanaan pemilihan rekanan proyek e-KTP yang memadai dan akurat,” papar Sekretaris Utama LKPP Eiko Whismulyadi. Saat ditanyai soal tudingan itu, Mendagri Gamawan Fauzi meyakini proses tender pengadaan e-KTP itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Kalau terendus korupsi, tentu tidak saya tetapkan. Tapi setelah dinyatakan tak ada masalah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, akan saya tetapkan pemenangnya.” (Tim/T-1) Berita terkait hlm 18-19