GUNUNG ES MENCAIR LEBIH CEPAT
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com
Naiknya temperatur udara ternyata bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kenaikan suhu air laut di daerah kutub.
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Pop Lingkungan, Hlm 21
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
AP/JOHN MCCONNICO
S E L A S A , 5 J U L I 2 011 | N O .110 75 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
EDITORIAL
Inflasi Omong buat Nazaruddin HAMPIR dua bulan Muhammad Nazaruddin kabur ke Singapura. Dari ‘Negeri Singa’, Nazaruddin yang dipecat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat melancarkan perang omong. Celakanya, hampir semua otoritas di Indonesia melayani Nazaruddin sehingga terjadilah inflasi omongan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumbar omongan ke publik bahwa Nazaruddin telah dicekal dan telah pula ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK tidak bisa sekali pun menghadirkan Nazaruddin sampai saat ini. KPK, menurut omongan pula, memiliki cara sendiri mengatasi kasus itu. Partai Demokrat juga hanya bisa omong. Omong tentang tim investigasi yang telah bertemu Nazaruddin di Singapura, tetapi tidak mampu membujuknya kembali ke Tanah Air. Surat dokter yang menjelaskan penyakit yang diderita Nazaruddin serta di rumah sakit mana dia menjalani perawatan bahkan tidak diketahui. Dari Singapura, Nazaruddin gencar mengumbar omongan seputar fakta tentang keterlibatan sejumlah orang dalam aliran uang yang dihamburkannya untuk me nyogok. Anehnya, Nazar yang tidak menganut ‘katanya’ sebagai fakta hukum coba meSilakan tanggapi maksa publik untuk meEditorial ini melalui: mercayai ‘katanya’ dari mediaindonesia.com Singapura sebagai fakta hukum. Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut meramaikan omongan seputar Nazaruddin. Dikeluarkanlah perintah tentang pengejaran dan penangkapan. Perintah itu diberitahukan kepada publik melalui omongan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Polisi yang merasa mendapat tugas utama melaksanakan omongan Presiden berbicara kepada publik bahwa tim sudah dibentuk dan katanya telah bekerja. Termasuk mengeluarkan red notice kepada Interpol. Yang tidak pernah jelas ialah siapakah atau dengan cara apakah Nazaruddin bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia dari Singapura. Sejarah mencatat mereka yang lari dan berlindung di Singapura sulit dipulangkan karena Singapura dan Indonesia belum menandatangani perjanjian ekstradisi. Melalui jalur diplomatik, apalagi Presiden Yudhoyono sekarang memegang posisi Ketua ASEAN, menurut teori bisa juga ditempuh. Namun, sampai sekarang belum terdengar omongan bahwa jalur itu telah dimanfaatkan. Ada juga yang namanya mutual legal assistance. Namun, lagi-lagi belum terdengar omongan fasilitas itu pun dipergunakan. Ketika SBY juga berbicara tentang penangkapan terhadap Nazarruddin, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa terhadap puluhan WNI yang lari ke Singapura tidak dikeluarkan perintah yang sama? Itulah bahaya sebuah rezim penyelesaian masalah yang terjebak kebiasaan omong, omong, dan omong.
Itulah bahaya sebuah rezim penyelesaian masalah yang terjebak kebiasaan omong, omong, dan omong.”
Nazaruddin Sebut Anas Siapkan Proyek Capres
DPR akan Bentuk Tim Khusus Pemantau E-KTP
Uang yang diduga pelicin proyek di Kemenpora disebut-sebut mengalir sampai ke kantong petinggi Demokrat. FARDIANSAH NOOR
M
ANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali berkicau. Dari tempat persembunyiannya di Singapura, anggota Komisi VII DPR itu menyebut adanya kucuran dana untuk menyiapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai calon presiden pada 2014. Dana yang dikucurkan kepada petinggi Demokrat itu berasal dari dua proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu pembangunan Wiswa Atlet un-
Kami membicarakan teknis soal proyek Ambalang Rp1,2 triliun...” Nazaruddin Kader Demokrat tuk SEA Games di Palembang sebesar Rp200 miliar dan proyek pembangunan Ambalang, Jawa Barat, senilai Rp1,2 triliun. Nazaruddin memberi informasi terkait dengan dua proyek itu kepada Media Indonesia lewat Blackberry Messenger, kemarin. Ia menjelaskan dana Rp100 miliar dialokasikan untuk memuluskan proyek Ambalang. Dari dana Rp100 miliar tersebut, kata Nazaruddin, Rp30 miliar dialirkan ke DPR lewat teman Anas bernama Mahfud, Rp50 miliar dipakai untuk mengantarkan Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan Rp20 miliar diberikan kepada Ipang Wahid dari tim konsultan
Anas menjadi capres. Sayangnya, Anas enggan menanggapi tudingan Nazaruddin. Ia hanya bersedia membeberkan latar belakang persoalan yang tidak untuk dikutip. Sebaliknya, Ipang Wahid membenarkan menerima dana dari Partai Demokrat. “Tapi, tidak sebesar itulah.” Dana itu, kata dia, dipakai membantu Departemen Olahraga Partai Demokrat lewat program pencarian bakat sepak bola anak muda bertajuk Tunas Garuda. Bahas anggaran Lebih lanjut Nazaruddin menuturkan proyek Wisma Atlet dan proyek Ambalang dibahas dalam tiga kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, Januari 2010, disepakati permohonan anggaran Rp2,3 triliun untuk dua proyek tersebut. Pertemuan itu dihadiri Menpora Andi Mallarangeng yang merangkap Sekretaris Dewan Pembina Demokrat, anggota Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh, Mahyudin, dan Nazaruddin. Pada pertemuan itulah Nazaruddin berkenalan dengan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. Pertemuan kedua digelar awal Februari 2010 yang dihadiri Nazaruddin, Wafid, Angelina, anggota Fraksi Partai Demokrat yang menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir, dan Anas yang kala itu masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR. Hadir pula pengusaha bernama Mahfud yang juga teman Anas dan Nazaruddin. “Kami membicarakan teknis soal proyek Ambalang Rp1,2 triliun, proyek Rp75 miliar alat
MI/ ADAM DWI
Anas Urbaningrum bantu olahraga dan Rp200 miliar pembangunan Wisma Atlet di Palembang, serta Rp180 miliar pembangunan sarana-prasarana atlet di Jawa Barat,” tutur Nazaruddin. Setelah itu disepakati pertemuan ketiga yang dilakukan akhir Februari 2010 di restoran Jepang di Arcadia, Senayan. Dalam pertemuan itu hadir Angelina, Mirwan Amir, Nazaruddin, Mahyudin, Andi Mallarangeng, Wafid, dan satu deputi yang baru dilantik Andi. Isi pertemuan itu, antara lain,
penyepakatan usulan Menpora untuk menutupi kekurangan anggaran dalam penyediaan sarana-prasarana penyelenggaraan SEA Games. Andi Mallarangeng, seperti dikutip Metro TV, membenarkan pernah bertemu dengan Nazaruddin, Wafid, dan Angelina. Namun, kata dia, pertemuan itu tidak membahas proyek dan tender. (Tim/X-3) fardiansah@ mediaindonesia.com Berita terkait hlm 2
DPR akan mengontrol ketat program Sistem Informasi Administra si Kependudukan (SIAK) yang mencakup pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo, kemarin, mengatakan, akan ada tim DPR yang mengontrol program pelaksanaan e-KTP tersebut. “Program e-KTP yang sudah jadi proyek ini memang harus diawasi karena sudah ada tersangkanya, toh?” ujar Ganjar. Menurut dia, fraksi-fraksi di Komisi II DPR telah meminta permasalahan e-KTP dibahas dalam rapat khusus. Rapat khusus e-KTP nantinya membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program SIAK dari awal hingga akhir. Tim khusus itu, sambung dia, tidak hanya akan memantau persoalan administrasi e-KTP, tetapi juga masuk ke substansi hingga segala kepentingan terkait. Ganjar juga turut menanggapi kecurigaan anggota dewan mengenai keputusan Kementerian Dalam Negeri memenangkan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menawarkan produk automated fingerprint identification system (AFIS) bermerek L-1 Identity Solutions. Menurut dia, anggota Komisi II DPR yang berkunjung ke India pada 1-7 Mei lalu untuk mempelajari penerapan e-KTP dapat mengonfrontasi pemerintah pada pertemuan selanjutnya. “Kalau (produk) itu gagal, nanti kami konfrontasi. Teman-teman DPR yang ke India biar membandingkan itu,” ujarnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Elfius Dailaimi, dalam rapat dengan Komisi II kemarin, menyatakan proyek eKTP akan terus berjalan karena pemenang tender telah ditetapkan melalui proses yang telah diawasi BPKP. Di sisi lain, sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Antikorupsi berdemonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Mereka menduga telah terjadi korupsi bersama dalam pengadaan eKTP. Demonstran mendesak KPK melakukan penyelidikan atas proyek yang bernilai Rp5,9 triliun itu. (SZ/NA/T-2)
Yingluck Rangkul Empat Partai Kecil CALON Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra bergerak cepat. Sehari setelah Partai Puea Thai yang dipimpinnya me-
PAUSE
Merpati Kenali Manusia BURUNG merpati liar memiliki kemampuan mengenali wajah manusia secara spesifik. Demikian hasil studi dari Universite Paris Ouest Nanterre La Defense, Prancis, belum lama ini. Peneliti melakukan percobaan di sebuah taman yang dipenuhi EBET merpati liar di Paris, Prancis. Dua peneliti dengan ukuran tubuh, warna kulit, dan memakai jaket yang sama memberi makan merpatimerpati tersebut. Satu peneliti membiarkan burung-burung itu mendekat, sedangkan peneliti lainnya mengusir mereka. Eksperimen itu dilakukan berulang kali dan ternyata merpati-merpati itu terus mengenali peneliti yang mengusir dengan cara menjauhinya, bahkan saat si peneliti itu tidak lagi mengusir dan mengganti pakaiannya. (Livescience/*/X-5)
nang telak dalam pemilu parlemen, ia menggandeng empat partai lainnya untuk berkoalisi. “Koalisi ini mengontrol 60% suara di parlemen atau sekitar 299 kursi. Angka 299 adalah angka indah,” ujar Yingluck di Bangkok, kemarin. Em-
pat partai kecil anggota koalisi itu adalah Partai Chartthaipattana, Chat Pattana Puea Pandin, Palang Chon, dan Partai Mahachon. Dalam hitungan resmi kemarin, Puea Thai memperoleh 265 kursi dari 500 kursi parlemen. Partai Demokrat pimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva
mendapat 159 kursi. Meski kemenangan itu mencukupi untuk membentuk pemerintahan sendiri, Yingluck memilih koalisi. “Dengan koalisi, pemerintahan akan stabil,” tukasnya. Di lain pihak, Abhisit mengakui kekalahannya dan siap lengser dari kursi ketua Partai Demokrat. “Saya harus bertanggung jawab,” tegasnya. Partai Demokrat akan menggelar rapat
paripurna dalam 90 hari ke depan untuk memilih pengganti Abhisit. Di sisi lain, Thaksin Shinawatra, kakak kandung Yingluck, yang saat ini berada di Dubai, Uni Emirat Arab, membantah rumor ia akan segera kembali ke Thailand. “Isu ini bukan prioritas pemerintahan nanti. Yang harus menjadi prioritas utama ialah rekonsiliasi,” jelasnya. Perdana menteri terguling itu berada di Dubai untuk menghindari hukuman dua tahun penjara atas kasus korupsi yang ia sebut politis. Thaksin meminta semua pihak menghormati hasil pemilu. “Jika negara tidak menghormati keputusan rakyatnya, tidak mungkin negara tersebut menemukan kedamaian.” Para analis berpendapat meski Thaksin berada jauh dari negaranya, ia masih memiliki pengaruh terhadap rakyat Thailand. Kemenangan Yingluck disebut sebagai andil pendukung setia Thaksin. (AP/Nytimes/*/X-5) Berita terkait hlm 12