RANGO SI SHERIFF DADAKAN
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com
Sebagai pendatang di sebuah kota untuk mencari air minum, bunglon yang bukan siapasiapa itu akhirnya harus bertanggung jawab saat Kota Dirt mengalami kelangkaan air.
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Pop Eskapisme, Hlm 21 DOK RANGO MOVIE
K A M I S , 7 J U L I 2 011 | N O .110 7 7 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
EDITORIAL
Skandal Century di Rapat Tertutup KORUPSI itu jahat, tetapi menciptakan kebijakan yang memuluskan kejahatan jauh lebih jahat. Itulah kejahatan sistemik, dan itulah sesungguhnya yang terjadi dengan kejahatan korupsi yang semakin diperangi semakin menggurita di Indonesia sekarang. Transparansi ialah salah satu kunci memerangi korupsi. Namun, coba tengok apa yang terjadi dengan skandal Bank Century yang menelan uang negara Rp6,7 triliun. Skandal yang menghebohkan itu kini mulai digiring dari ruang terbuka ke kamar tertutup. Kemarin Panitia Pengawas Kasus Century DPR untuk pertama kali mau datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berbicara terbuka, tetapi di ruang tertutup. Padahal, dalam forum pansus di DPR semua sudah dibuka dan terbuka. Satu-satunya yang tidak terbuka ialah ke mana uang itu mengalir. Apakah kerelaan anggota DPR datang ke KPK untuk sidang tertutup karena akan membuka ke mana uang itu mengalir? Kalau memang itu tujuannya, mengapa harus di forum tertutup? Publik semakin pesimistis akan ketajaman KPK mengusut unsur korupsi dalam skandal Century. Rekomendasi pansus bahwa skandal Silakan tanggapi Century sarat dengan Editorial ini melalui: manipulasi mentok di mediaindonesia.com Kantor KPK. Sudah lebih setahun KPK menjawab bahwa belum ditemukan bukti korupsi. Dari sisi kebijakan, jelas terlihat bahwa ada policy yang memuluskan penjarahan Century. Pertama, merger yang tidak patut, tetapi dipaksakan supaya patut. Bank Century yang rasio kecukupan modalnya (CAR) sempat minus didongkrak ke positif level tertentu melalui kebijakan dadakan untuk memungkinkan dia bisa diselamatkan agar dijarah ramai-ramai. Ada kebijakan yang melindungi para pelaku, terutama Komite Stabilisasi Sistem Keuangan tidak bisa dihukum atas tuduhan apa pun. Dengan alasan mencegah dampak sistemik dari krisis keuangan global, penjarahan uang Century menjadi sah adanya. Akan tetapi, di luar sana banyak yang masuk bui, termasuk pemilik Century Robert Tantular. Dua pemegang saham pengendali kabur ke luar negeri. Sri Mulyani Indrawati digeser ke Bank Dunia dengan berlinang air mata. Sri Mulyani mengaku cuma bertanggung jawab terhadap dana bailout sebesar Rp3 triliun karena itulah yang diputuskan dalam posisinya sebagai ketua KSSK. Lalu Rp3 triliun yang lain diselundupkan oleh siapa dan mengalir ke mana? KPK tidak boleh menjadi benteng yang membuat proses penelusuran skandal Century oleh Pansus DPR yang telah terang-benderang berubah menjadi dark number. Anggota pengawas dari DPR, yang telah menyepakati dokumen politik Century, tidak boleh mengkhianati apa yang mereka putuskan sendiri bahwa bailout Century sarat manipulasi. Karena itu, kita hanya bisa menerima kalau pertemuan tertutup panitia pengawas Century di kantor KPK ialah dalam rangka memuluskan penyelidikan. Di luar alasan itu tidak. Adalah kejahatan luar biasa bila pertemuan di ruang tertutup itu untuk menyepakati upaya mengubur Century ke dalam ruang gelap gulita.
Adalah kejahatan luar biasa bila pertemuan di ruang tertutup itu untuk menyepakati upaya mengubur Century ke dalam ruang gelap gulita.”
ANTARA/LUCKY R
PENUMPUKAN BARANG: Para pekerja menunggu di antara tumpukan barang-barang yang akan diperiksa dengan sinar X di kawasan kargo domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin. Aktivitas pengiriman barang tujuan domestik di bandara itu tersendat setelah aturan baru tentang agen inspeksi diberlakukan sejak Senin (4/7).
Kepulangan Nazaruddin tidak Diinginkan Tim Polri masih melacak keberadaan Nazaruddin dan belum mendapat informasi hengkangnya Nazar dari Singapura. AMAHL S AZWAR
K
EMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Singapura menegaskan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sudah hengkang dari negeri itu. Informasi tersebut bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah Indonesia beberapa pekan sebelum KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam pada 30 Juni. Namun, pemerintah Indonesia terkesan tidak jujur dan lamban merespons informasi otoritas Singapura itu. “Ketidakjujuran pemerintah secara langsung menumbuhkan sikap xenofobia (antipati) publik Indonesia kepada Singapura,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, kemarin. Keberadaan Nazaruddin, pendiri PBHI itu melanjutkan, bahkan jadi alat kampanye politik sebagian pengurus Partai Demokrat untuk menghindar dari tanggung jawab. “Para politikus Demokrat getol mengecam Singapura dan mengelak membawa pulang Nazaruddin.” Ia menilai kabar dari Kemenlu Singapura merupakan bentuk kerja sama positif dalam kerangka mutual legal assistance. “Sayang pemerintah Indonesia tidak mau jujur kepada publik, juga lamban merespons.” Hendardi menyebut ada kesan kuat bahwa pemerintah dan pengurus Partai Demokrat tidak menghendaki Nazaruddin kembali ke Tanah Air. “Mereka bersikap ogah-ogahan bertindak terhadap informasi Singapura dan hanya bermain kata-kata.”
MI/SUSANTO
BURON INTERPOL: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin masuk daftar buron Interpol seperti yang dimuat dalam situs www.interpol.int sejak Selasa (5/7) malam. Tidak tahu Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membenarkan bahwa Nazaruddin sudah hengkang dari Singapura. Namun, ia membantah bahwa Presiden sudah lama tahu informasi soal itu. Juru bicara Kemenlu RI Michael Tene menyatakan sudah memberikan semua informasi yang mereka dapat terkait dengan Nazaruddin, termasuk keberadaannya, kepada Polri. Namun, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menegaskan pihaknya belum mengetahui keberadaan Nazaruddin, bahkan mengaku belum menerima laporan terkait dengan hengkangnya Nazar dari Singapura. “Tim Polri sudah bergerak untuk melacak keberadaan tersangka. Semua informasi kita tampung. Masih dalam penyelidikan dan tim kami masih bekerja,” ujar Timur, kemarin. Sejumlah politikus Demokrat berkilah dengan menyebutkan
keberadaan Nazaruddin bukan lagi menjadi urusan mereka. “Itu sudah menjadi urusan yang bersangkutan. Apalagi, Nazaruddin sudah menunjuk kua sa hukum,” kata Sutan Bhatoegana, mantan ketua tim penjemput Nazaruddin. “Kami bertemu Nazaruddin di Singapura. Kalau sekarang ada informasi dia sudah tidak ada di sana, kami enggak tahu,” kilah Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyebutkan bisa saja Nazaruddin memiliki paspor atas nama lain. Namun, ia menyebut soal keberadaan Nazaruddin menjadi wewenang kepolisian untuk melacaknya. Mulai kemarin, Nazaruddin masuk daftar buron internasional setelah KPK mengajukan penerbitan red notice ke Interpol. (Wta/*/X-7) amahl@mediaindonesia.com Berita Terkait Hlm 2
Aturan Baru Kargo Jegal Peredaran Koran SERIKAT Perusahaan Pers (SPS) resah atas pemberlakuan aturan tentang pengiriman kargo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Organisasi surat kabar nasional itu menolak kebijakan baru pemerintah. “Ini pemberedelan model baru, khususnya bagi media cetak. Secara halus kita dihambat sehingga tidak bisa beredar ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Ketua Harian SPS Pusat M Ridlo Eisy. Kegelisahan SPS ini berangkat dari kegagalan pengiriman seluruh kargo udara dari Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta Senin (4/7) malam. Laporan yang masuk ke SPS menyebutkan seluruh surat kabar gagal terkirim ke daerah hari itu akibat kebijakan baru pemerintah tentang pengaktifan agen inspeksi atau regulated agent. Kebijakan ini tidak hanya menghambat arus keluar masuk barang di bandara, tarif pemeriksaan kargo dan kiriman pos udara pun naik 1.300% dari Rp65/kg menjadi Rp850/kg dan ditambah PPN menjadi Rp935/ kg. Kargo diperiksa tiga mesin
sinar X di luar bandara dengan kapasitas jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Dalam pertemuan dengan media cetak nasional di Gedung Dewan Pers Jakarta, kemarin, SPS mengimbau media dan masyarakat turut berkampanye. Kebijakan baru itu tidak hanya akan berimbas pada pengusaha kargo, tapi juga pada media cetak dan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, Sekjen SPS Pusat Ahmad Djauhar mendesak pemerintah mengoreksi kembali kebijakan itu demi kelancaran ekonomi nasional. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang mendalangi protes dan melumpuhkan aktivitas kargo di bandara. Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti menyatakan regulasi baru kargo mengacu ke aturan internasional annex 17 yang diterapkan secara global. Keluhan yang ada, kata dia, tetap diperhatikan sehingga pemberlakuan aturan itu pun ditunda hingga 16 Agustus 2011. Namun, hal itu tidak akan dicabut. (Yoi/*/X-9)