Media Indonesia

Page 1

NONGOL BABAT TIDAK LAGI BERGEMA HEBAT

ROBY MUHAMAD Internet menjadi alat ukur baru bagi ilmu sosial. Merekam interaksi sosial sehingga mudah dipelajari.

Dana APBD dikucurkan besarbesaran untuk menertibkan vila, bangunan liar, hotel, dan lain-lain. Hasilnya, pelanggaran semakin banyak.

Sosok, Hlm 21

Fokus Megapolitan, Hlm 28-29 MI/RAMDANI

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

MI/DEDE SUSIANTI

J U M AT, 8 J U L I 2 011 | N O .110 7 8 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N

Negara tidak Serius Memburu Nazaruddin

EDITORIAL

Cekatan soal Ipad Mentok di Blackberry POLISI masih terpenjara oleh tabiat lama yang amat kontradiktif. Cekatan mengurus kasus-kasus recehan, tetapi mentok dalam membongkar kejahatan kelas kakap. Kasus dua penjual Ipad (komputer tablet) recehan menjadi contoh nyata betapa masih begitu kontradiktif dan amburadulnya proses penegakan hukum. Polisi, November lalu, menangkap Randy dan Dian, yang menjual produk elektronik itu di situs Kaskus. Kedua alumnus ITB itu pun diseret ke pengadilan dengan dua tuduhan. Pertama, menjual Ipad tanpa disertai buku panduan berbahasa Indonesia seperti diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf j UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Ipad belum resmi menjadi alat komunikasi di Indonesia, seperti tercantum dalam UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. Padahal, UU Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi sesungguhnya ditujukan kepada produsen dan perusahaan distributor berskala besar. Itu tidak hanya bertujuan menekan angka penyelundupan, tapi juga agar mereka tidak sembarangan menjual produk. Karena itu, logika hukum yang dibangun polisi dalam menjerat penjual Ipad recehan itu jelas berlebihan dan konyol. Bukankah polisi lebih baik menyeret produsen atau distribuSilakan tanggapi Editorial ini melalui: tor Ipad, bahkan penmediaindonesia.com jual komputer tablet yang ada di mal-mal? Yang lebih mengganggu akal sehat, dua lembaga pemerintah jelas-jelas menyebutkan penjualan Ipad tidak melanggar undang-undang. Kementerian Perdagangan, misalnya, menegaskan Ipad memang belum termasuk produk yang harus memiliki manual berbahasa Indonesia. Kemenkominfo pun mengatakan Ipad yang dijual alumni ITB itu telah disertifikasi. Itu sebabnya tindakan konyol kepolisian itu tidak cuma mengundang kritikan dan hujatan, tapi amat meremehkan rasionalitas publik. Bukankah banyak perkara besar yang selayaknya menjadi prioritas polisi? Sebut saja, misalnya, kelanjutan kasus penyelundupan 30 kontainer Blackberry dan minuman keras dari Singapura yang diduga melibatkan anggota DPR, Maret silam, hingga kini tidak jelas. Begitu juga dengan kasus kaburnya para tersangka koruptor ke luar negeri, seperti Nazaruddin dan istrinya, Neneng, serta Nunun Nurbaiti. Lalu ada kasus Andi Nurpati yang diduga terlibat masalah pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Untuk kasus-kasus itu, polisi seperti tak punya nyali menangkap mereka. Polisi hanya gagah mengumbar janji. Celakanya, polisi lebih tidak punya nyali bila mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan justru oleh polisi sendiri. Ada kasus mafia pajak, rekening gendut, dan terakhir dugaan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi ikut kecipratan duit dari Nazaruddin. Perkara-perkara besar itulah yang sesungguhnya harus menjadi prioritas polisi, bukan kasus ecek-ecek dan mengada-ada.

Polisi hanya gagah mengumbar janji. Celakanya, polisi lebih tidak punya nyali bila mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan justru oleh polisi sendiri.”

Setiap instansi membentuk tim sendiri untuk melacak Nazaruddin yang sempat mampir di Vietnam dan Kuala Lumpur. FARDIANSAH NOOR

bar. Ia mengirim tim ke Singapura pada Sabtu (9/7) guna UDAH 46 hari Muham- melacak Nazaruddin. Tugas tim m a d N a z a r u d d i n yang dipimpin Dirjen Imigrasi melarikan diri ke luar itu, kata Patrialis, ialah mencari negeri. Sangat kuat ke- informasi destinasi Nazaruddin san bahwa negara tidak se- setelah meninggalkan Singarius memburu kader partai pura. Kepolisian juga tetap memoberkuasa, Partai Demokrat, itu. “Negara, dalam hal ini Presi- nitor keberadaan Nazaruddin den, kejaksaan, dan kepolisian di Singapura. “Semua (negara) tidak serius mengejar Nazarud- kan kita monitor,” kata Kapolri din, mantan Bendahara Umum Jenderal Timur Pradopo. Tidak Partai Demokrat,” kata Direktur hanya itu. Kapolri mengatakan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pu- kepolisian tetap mewaspadai kemungkinan kat) UniversiNazaruddin tas Gadjah kembali ke InMa da Zainal donesia secara Arifin Mochtar, diam-diam. kemarin. Me nurut dia, Pengejaran kuat dugaan terhadap sebahwa Nazaorang tersangrud din masih ka, kata Zainal, berada di neialah tugas wagara-negara jib negara. Itu MI/SUSANTO ASEAN. berarti pengeSetiap injaran terhadap stansi memNazaruddin bentuk tim menjadi tugas melacak Nazawajib kejaksaruddin. KPK an dan kepopun tidak mau lisian. ketinggalan. “Buat apa “Kami ada tim la gi Presiden sendiri,” kata S u s i l o B a m - Zainal Arifin Mochtar juru bicara KPK bang Yudho- Direktur Pukat UGM Johan Budi. yo no membeItulah sebabnya Sekretaris ri pe rin tah untuk mengejar, me nangkap, dan membawa Satuan Tugas Pemberantasan pulang Nazaruddin? Ini bukti- Mafia Hukum Denny Indrayana nya ketidakseriusan itu,” tukas meyakini kepolisian dan KPK telah memegang informasi Zainal. Nazaruddin meninggalkan terkini dan akurat mengenai Indonesia pada 23 Mei atau se- keberadaan Nazaruddin. Yang pasti, kata Juru Bicara hari sebelum KPK mencekalnya. Anggota Komisi VII DPR yang Presiden Julian Aldrin Pasha, sudah tiga kali mangkir dari Nazaruddin masih berpindah panggilan KPK itu ditetapkan dari satu negara ke negara lain sebagai tersangka pada 30 Juni. di ASEAN. Meski menyandera Demokrat Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan menyebut elite partai itu Wisma Atlet untuk SEA Games menerima aliran dana korupsi, hingga kemarin Naza ruddin di Palembang. Sesungguhnya Nazaruddin belum dipecat. Partai cuma memendapat izin dari Fraksi Par- layangkan surat peringatan. Sejauh ini Demokrat kehilangtai Demokrat untuk berobat ke Singapura. Keberadaan Naza- an kontak dengan Nazaruddin. ruddin menjadi misteri setelah Meski demikian, elite partai itu Kementerian Luar Negeri Si- tetap memperoleh in formasi ngapura menegaskan dia tak terkait Nazaruddin. Salah satulagi berada di Singapura. Dia nya diperoleh anggota Dewan sudah masuk ke daftar pencari- Pembina Demokrat Achmad Mubarok. Menurut dia, sebelum an orang Interpol. melarikan diri ke Pakistan, Nazaruddin sempat ke China, ThaiTetap monitor Kementerian Luar Negeri land, Filipina, dan Malaysia. Mubarok menjelaskan, NazaIndonesia sempat mengendus Nazaruddin mampir ke Viet- ruddin leluasa bepergian karena nam dan Kuala Lumpur, Ma- memiliki banyak paspor. Ia melaysia. Namun, Menlu Marty miliki tiga paspor dengan nama Natalegawa tidak mengetahui berbeda, yaitu paspor China, posisi terakhir Nazaruddin. Ia Singapura, dan Vietnam. (Yoi/ juga tidak bisa memberi konfir- Mad/SZ/*/X-3) masi tentang dugaan Nazaruddin melarikan diri ke Pakistan. fardiansah Lain lagi Menteri Hukum dan @mediaindonesia.com Hak Asasi Manusia Patrialis Ak- Berita terkait hlm 3

S

MI/SUSANTO

KASUS MAFIA PEMILU: Politikus Partai Hanura Dewie Yasin Limpo menyampaikan keterangan di depan Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR di kompleks gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Nurpati Sengaja Gunakan Surat Palsu MK PANJA Mafia Pemilu menemukan beberapa dugaan terkait kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/ PAN.MK/VIII/2009 yang melibatkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati. Salah satunya bahwa Andi Nurpati tetap menggunakan surat palsu meski sebenarnya mengetahui surat yang asli. “Ada dugaan bahwa pengambilan keputusan Dewie Yasin Limpo menjadi anggota DPR berdasar surat palsu. Andi Nurpati sebagai pengambil keputusan diduga mengetahui surat yang asli sebelum memutuskan menggunakan surat palsu di rapat pleno KPU,” kata Ketua Panja, Chaeruman Harahap, dalam jumpa pers di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Seusai memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu, politikus Partai Hanura Dewie Yasin Limpo membantah berniat menyuap anggota KPU I Gusti Putu Artha senilai Rp3 miliar. Dewie juga menyebut keberadaannya di kediaman mantan hakim MK Arsyad Sanusi pada 16 Agustus 2009 bukan untuk merancang surat palsu MK. “Itu fitnah. Putu katakan, saya mau menyuap Rp3 miliar, ini kan fitnah, pembunuhan karak-

Negara, dalam hal ini Presiden, kejaksaan, dan kepolisian tidak serius mengejar Nazaruddin.’’

ter,” terang Dewie. Secara terpisah, peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi meminta Partai Demokrat untuk tidak terlalu melindungi Andi Nurpati. Demikian pula Partai Hanura untuk tidak melindungi Dewie. Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan menegaskan bahwa kasus Andi Nurpati tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Mathius Salempang mengatakan pihaknya

sedang mendalami berita acara pemeriksaan (BAP) empat staf KPU terkait kasus dugaan pemalsuan surat MK. Tim penyidik telah meminta keterangan dari 19 orang saksi. Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan siap memberi perlindungan kepada empat saksi ka sus pemalsuan su rat MK. Mereka ialah dua staf MK, yakni Nalom Kurniawan dan Muhammad Faiz serta staf KPU Matnur dan bekas sopir Andi Nurpati. (*/Bob/Wta/SZ/I-1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Media Indonesia by Asmat - Issuu