BERKAH KOPI DI TANAH GAYO
POSISI DIUBAH, MESSI TAMPIL CEMERLANG
Sebagai komoditas andalan perkebunan di dataran tinggi Gayo, kopi telah berkontribusi besar bagi perekonomian petani di Tanah Rencong.
Argentina lolos ke perempat final dan Sergio Aguero menjadi top scorer sementara dengan torehan tiga gol.
Fokus Nusantara, Hlm 22-23
Olahraga, Hlm 28
EBET
Pemasangan Iklan & Customer Service No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
REUTERS/ENRIQUE MARCARIAN
R A B U , 13 J U L I 2 011 | N O .110 8 3 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
Pimpinan KPU Sudutkan Nurpati
EDITORIAL
Posisi Yudhoyono SULIT sekali rupanya bagi seorang Susilo Bambang Yudhoyono untuk memosisikan diri secara pas, kapan sebagai Presiden Republik Indonesia, kapan pula sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pidato Yudhoyono di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7) malam, memperlihatkan hal itu. Idealnya, manakala berhadapan dengan kasus korupsi yang melibatkan siapa pun, petinggi Partai Demokrat sekalipun, Yudhoyono mestinya memosisikan diri sebagai Presiden RI, bukan sebagai presiden Partai Demokrat. Dalam perspektif itulah orang berharap Yudhoyono mengambil posisi dalam menghadapi semua isu korupsi yang dilontarkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Namun, yang terjadi Yudhoyono memilih menanggapi semua isu itu dalam konteks karut-marut Partai Demokrat, dan karena itu ia tampil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan mengambil tempat di kediaman pribadinya. Pantas saja penanganan kasus Nazaruddin terkesan kocar-kacir. KPK, Polri, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, serta KeSilakan tanggapi menterian Luar Negeri Editorial ini melalui: seolah berjalan sendirimediaindonesia.com sendiri. Publik berharap, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Yudhoyono menunjukkan sikapnya yang tegas berkaitan dengan semua orang yang dituding Nazaruddin menerima aliran dana korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatra Selatan. Mereka terutama elite Partai Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Jafar Hafsah. Sebaliknya, Yudhoyono justru menyuguhi publik dengan berbagai persoalan yang mendera Partai Demokrat, seperti apakah Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa atau Anas Urbaningrum akan mengudeta Yudhoyono, yang sesungguhnya lebih merupakan perkara internal partai. Yudhoyono malah menyalahkan pers yang menulis berita berdasarkan short message service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) Nazaruddin. Menurut Yudhoyono, pesan itu tidak jelas sumbernya. Pernyataan itu bagaikan memercik air di dulang tepercik muka sendiri. Sebab, bukankah Yudhoyono sendiri pada akhir Mei silam menanggapi SMS gelap berisi tudingan miring kepada dirinya dan Partai Demokrat? Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa. Dugaan korupsi yang dilakukan elite partai itu tidak boleh dianggap enteng dengan mengalihkannya ke masalah internal partai dan menyalahkan pers. Perlu dicatat, sikap Yudhoyono menyalahkan pers itu sangat mengkhawatirkan. Jika saja kita tidak hidup di era kebebasan, boleh jadi ia telah memberedel pers.
Sikap Yudhoyono menyalahkan pers itu sangat mengkhawatirkan. Jika saja kita tidak hidup di era kebebasan, boleh jadi ia telah memberedel pers.”
MI/HERY SUSETYO
Transportasi di Porong Lumpuh 5 Jam JALUR transportasi kendaraan dan kereta api di Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, lumpuh karena diblokade warga 45 rukun tetangga (RT) dari empat desa, kemarin. Mereka juga melumpuhkan aktivitas penguatan tanggul dan penga-
liran lumpur Lapindo ke Kali Porong. Pengunjuk rasa dari Desa Ketapang, Mindi, Besuki Timur, dan Pamotan itu menuntut pemerintah merevisi Perpres Nomor 14/2007, yakni memasukkan wilayah 45 RT mereka
sebagai areal peta berdampak. Blokade itu berlangsung sekitar 5 jam. Warga mengakhiri blokade setelah mendapatkan kepastian untuk berdialog dengan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Soenarso. (HS/X-5)
BLOKADE JALAN: Sejumlah warga yang berasal dari empat desa berunjuk rasa dengan memblokade jalan utama di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.
SBY hendak Alihkan Kasus Nazaruddin Dosa korupsi di internal Demokrat tidak layak ditimpakan kepada masyarakat dan pers. ARYO BHAWONO
B
ERBAGAI kalangan mengecam pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut media massa telah mendiskreditkan Partai Demokrat karena memuat berita yang bersumber dari BBM (Blackberry Messenger) dan SMS (short message service) yang dikirim Muhammad Nazaruddin. Mereka menyebut pidato di Cikeas, Bogor, Senin (11/7) malam itu tidak menyentuh soal utama, malah membangun isu baru dengan menyalahkan masyarakat. “SBY tidak menyentuh inti persoalan yang justru ada di internal Partai Demokrat, yaitu korupsi yang diduga dilakukan kadernya, Nazaruddin, serta jika benar yang dikatakan Nazaruddin, juga ikut menyeret elite Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh,” kata pengamat politik Arbi Sanit. SBY, sambung Arbi, secara tidak langsung sedang menciptakan isu baru seolah-olah yang mengobrak-abrik Demokrat selama ini adalah media massa. “Bagaimana mungkin dosa korupsi di internal partai kemudian diletakkan kepada masyarakat dan pers. Jangan salahkan
orang luar dong. Bersihkan yang ada di dalam.” Guru besar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra berpendapat peran media massa dalam kasus Nazaruddin masih dalam fungsinya sebagai anjing pengawas (watch dog). “Justru SBY tidak menyampaikan apa yang ditunggu masyarakat, yaitu penyelesaian kasus-kasus suap yang melibatkan kader Demokrat,” tukas Saldi. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menilai tudingan SBY bahwa pers mengadu domba Demokrat sangat keliru. “Kader Demokrat bukan anak kecil, orang bodoh, atau kader-kader partai yang tolol sehingga mudah diadu domba. Wartawan pun tidak akan sebegitu bodohnya memercayai SMS atau BBM tanpa melakukan cek dan recheck kesahihan isi.”
Masih dalam koridor Dalam konferensi pers tanpa tanya jawab, SBY menyatakan kerisauannya karena pers memuat berita yang hanya bersumber dari BBM atau SMS. “Yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya, justru berita yang hanya ber-
PANJA Mafia Pemilu Komisi II DPR semakin mendalam mengumpulkan bahan mengenai dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Kemarin, panja mendengarkan keterangan pimpinan KPU serta Biro Hukum KPU. Mantan anggota KPU Andi Nurpati yang kini elite Partai Demokrat kian tersudut dengan penjelasan pimpinan KPU. KPU pernah menggunakan surat palsu MK untuk menetapkan Dewi Yasin Limpo (Hanura) sebagai anggota DPR terpilih Sulsel I. Kemudian, dengan surat MK asli, Dewi digantikan Mestariyani Habie dari Partai Gerindra. Ketua KPU Hafiz Anshary menjelaskan surat KPU nomor 1352 tertanggal 14 Agustus 2009 yang meminta penjelasan putusan MK Nomor 084/ PHPU.C/2009 tidak pernah diplenokan di KPU. Sebelumnya Nurpati mengatakan surat itu sudah disepakati pleno KPU. “Agenda rapat 14 Agustus itu membahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Hafiz. Andi juga disudutkan oleh keterangan Kepala Biro Hukum KPU, Santoso. Menurut dia, perolehan suara Sulsel I sudah ditetapkan pada 12 Agustus 2009. Berdasarkan putusan MK itu, Biro Hukum dan Teknis KPU menghitung tahap ketiga Sulsel I dan Gerindra berhak mendapat tambahan satu kursi.
Agenda rapat 14 Agustus itu membahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih” Hafiz Anshary Ketua KPU
sumber dari SMS dan BBM dijadikan tema utama dan headline yang mencolok,” kata SBY. Namun, menurut Ketua Dewan Pers Bagir Manan, beritaberita pers masih dalam kaidah etik jurnalistik karena apa yang diberitakan pers adalah kenyataan. “Terlalu pagi kalau dalam keterangan Pak SBY menyebut
seolah-olah persoalan Partai Demokrat mengenai korupsi yang melibatkan orang-orang Demokrat itu sekadar dibesarbesarkan oleh pers.” Pesan pendek, e-mail, atau apa pun itu, lanjut Bagir, merupakan fakta yang layak diberitakan sepanjang ditulis sesuai etika jurnalistik dan ada klarifikasi. “Pers telah menjalankan tugas jurnalistiknya dengan benar.” (*/Mad/Faw/X-7) bhawono@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 2
Namun, Andi Nurpati tetap mengonsepkan surat 1352 pada 14 Agustus untuk minta penjelasan amar putusan MK Nomor 084/PHPU.C/2009 itu. Ketua Panja Chaeruman Harahap menduga hal itu dilakukan karena Andi ingin Dewi Yasin Limpo ditetapkan menjadi anggota DPR terpilih. Rapat panja kemarin diwarnai keluhan komisioner KPU Putu Artha akibat teror yang dialaminya di toilet DPR. “Memang, Putu Artha ini biang keroknya. Nanti pulang, saya pukul,” kata Putu mengutip orang tersebut. Salah satu saksi kunci dalam kasus surat palsu MK itu ialah juru panggil MK, Masyhuri Hasan, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Namun, polisi belum memberi izin Hasan menghadiri panggilan panja. Polisi berdalih masih membutuhkan keterangan Hasan. Masih terkait dengan pemeriksaan surat palsu MK tersebut, kemarin polisi memeriksa Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo. (*/Ant/X-4)