SRI BIMASTUTI KARTINI PENDAKI GUNUNG
TERISOLASI DI PULAU TERDEPAN
Masa kecil yang dekat dengan alam mengantarnya ke puncak gununggunung dunia.
Kepulauan Karimata menyimpan banyak potensi. Toh, sampai sekarang kehidupan warganya masih terbelakang.
Sosok, Hlm 5
Fokus Nusantara, Hlm 22-23 MI/PANCA SYURKANI
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
MI/ARIES MUNANDAR
R A B U , 15 J U N I 2 011 | N O .110 5 6 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
Gadaikan Traktor untuk Sekolah EDITORIAL
Kala Adang Membela Nunun GIGIH nian pembelaan Adang Daradjatun kepada istrinya, Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Adang berkukuh bahwa istrinya tidak bersalah sehingga dia merahasiakan keberadaan sang istri di luar negeri. Sungguh sebuah sikap yang apologetis, sikap yang membenarkan kesalahan, dari seorang Adang Daradjatun. Sebagai mantan Wakapolri, Adang semestinya paham betul Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, undang-undang tidak memberikan kemewahan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan, sebagaimana dimiliki Polri atau kejaksaan. Itu artinya, jika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi, pastilah KPK memiliki saksi dan bukti yang sangat kuat. Undang-undang memang membolehkan suami, istri, atau anak untuk tidak menjawab pertanyaan penyidik yang berkaitan dengan anggota keluarganya. Tetapi apa yang diperlihatkan Adang selama ini menjurus pada tindakan menghalangi penyidikan. Andai Adang berkeyakinan istrinya tidak bersalah, dia semestinya memberitahukan keberadaan sang istri agar KPK bisa menjemputnya. Bila perlu, sebaSilakan tanggapi Editorial ini melalui: gai anggota Komisi mediaindonesia.com III DPR yang dikritik tidak memberi contoh keteladanan taat hukum, Adang sendiri yang menjemput dan menghadapkan Nunun ke muka KPK. Di situlah, di forum persidangan, Adang bisa membuktikan kepada KPK bahwa istrinya sungguhsungguh bersih. Jika Adang selama ini menyebut istrinya hanyalah teri, kesaksian sang istri justru penting untuk menjerat kakap. Melindungi teri berarti melindungi kakap juga. Adang tidak berhak menyimpulkan bahwa istrinya tidak bersalah di luar forum persidangan. Pembelaan berlebihan di luar persidangan bisa menjadi bumerang yang menyerang balik Adang. Adang bisa dikenai sanksi pidana karena menghalangi proses penyidikan. Publik menunggu contoh kepatuhan dan kesadaran hukum dari mereka yang mengerti hukum. Sebagai mantan Wakapolri yang kini menjadi politikus di komisi hukum, Adang masuk kategori ini; insan dan tokoh sadar hukum. Di negeri ini sadar hukum sering dipraktikkan sebagai kelihaian mengakali hukum. Bila Adang dengan kesadaran sendiri menjemput dan mengantar Nunun ke KPK, ini tentu keteladanan yang sangat mahal. Adang akan mendapat kredit kehormatan dan acungan jempol. Dan, tepuk tangan pujian bagi Partai Keadilan Sejahtera karena tokohnya memperlihatkan teladan yang amat langka! Bila ngotot merahasiakan keberadaan sang istri yang sudah menjadi tersangka, apa beda Adang dengan politisi lain, dan juga apa beda PKS dari partai-partai lain? Adang seperti tengah mencoba menyiasati hukum dengan membela habis-habisan sang istri. Jika pejabat negara saja mencoba mengangkangi hukum, jangan salahkan bila kelak rakyat mengencingi hukum.
Jika pejabat negara saja mencoba mengangkangi hukum, jangan salahkan bila kelak rakyat mengencingi hukum.”
PULUHAN petani di Purbalingga, Jawa Tengah, terpaksa menggadaikan traktor mereka ke Perum Pegadaian Unit Buka teja untuk biaya sekolah anak memasuki tahun ajaran baru saat ini. Hal yang sama juga dilakukan para petani di Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara. “Saya gadaikan traktor untuk meminjam Rp5 juta,” ujar Siswanto, 40, petani Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara. Sedikitnya 20 traktor diparkir di pekarangan pegadaian tersebut. “Di sini masih menerima traktor. Namun, tempatnya terbatas hanya 50 traktor,” kata Kepala Unit Perum Pegadaian Bukateja Sunarti, kemarin. (LD/X-5) MI/LILIEK DHARMAWAN
Wapres Akui Inpres Antikorupsi Mandul Survei World Justice Project menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. AKHMAD MUSTAIN
K
ORUPSI sudah seperti kanker ganas bagi Indonesia. Wacana p e r a n g t e rh a d a p korup si terus digaungkan, tetapi tak kunjung membuahkan hasil signifikan. Korupsi pun terus terjadi. Sebuah survei terhadap penegakan supremasi hukum di 66 negara di dunia yang diselenggarakan organisasi nonprofit World Justice Project menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Dalam survei bertajuk World Justice Project 2011 Rule of Law yang dirilis United Press International, kemarin, Indonesia masih berada di posisi bawah. Survei tahunan yang dibiayai Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan LexisNexis itu menempatkan Indonesia di posisi dua dari buncit se-Asia Timur dan Pasifik, serta posisi 47 dari 66 negara yang disurvei. Survei tersebut terbagi dalam sembilan kategori di antaranya ketiadaan korupsi, hukum yang jelas stabil dan transparan, serta akses terhadap keadilan sipil. Indonesia berperingkat tinggi pada kategori kejelasan hukum, tetapi menduduki peringkat rendah pada ketiadaan korupsi dan akses pada keadilan sipil.
Berbagai aturan Berbagai peraturan dan sistem yang dibuat untuk mencegah dan memberantas korupsi pun mandul. Paling tidak, hingga saat ini sudah ada 10 undang-undang, 6 peraturan pemerintah, dan 6 instruksi presiden (inpres) yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bahkan, Wakil Presiden Boediono mengakui bahwa implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak ada gaungnya. “Inpres 9/2011 yang kita keluarkan waktu itu, kita harapkan ada gaungnya. Ternyata, tidak ada gaungnya sama sekali. Dianggap sesuatu yang tidak terlalu ada bobotnya,” kata Wapres saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Inpres 9/2011 di Jakarta, kemarin. Padahal, Boediono menukas, proses penyusunan inpres itu cukup lama, harus bolak-balik dari instansi terkait, dan berlangsung alot. Wapres mengakui target yang dicanangkan dalam inpres tersebut tidak akan tercapai semua. Ketua Satgas Pemberantas-
an Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menilai tidak bergaungnya inpres tersebut terjadi karena memang fokus inpres untuk pencegahan, bukan pemberantasan. “Soal tangkap-menangkap (pemberantasan) itu kewajiban KPK, Polri, dan kejaksaan.” Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Yogyakarta Zaenal Arifin Mochtar menilai merajalelanya korupsi terutama terjadi karena negara lamban merespons gejala korupsi. Ia juga menilai perlindungan terhadap mereka yang melaporkan dan membongkar korupsi tidak ada. (X-7) mustain @mediaindonesia.com
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com
PAUSE
Perempuan dan Pemurung
KPK kembali Panggil Nazaruddin
PEREMPUAN secara alamiah lebih rentan terhadap depresi, cemas berlebihan, dan perubahan suasana hati (mood) yang tiba-tiba. Tim peneliti dari Karolinksa Institute, Swedia, menemukan sejak lahir perempuan memiliki lebih sedikit serotonin di otaknya ketimbang pria. Serotonin atau yang biasa disebut ‘hormon bahagia’ berfungsi memicu rasa puas, mengurangi nafsu makan, dan meningkatkan FREDY kualitas tidur seseorang. Rendahnya tingkat serotonin penyebab depresi akut. Peneliti menemukan jumlah reseptor serotonin pada selsel otak perempuan lebih banyak daripada pria. Reseptor merupakan sirkulator nutrisi dan hormon. “Saat sel otak kekurangan serotonin, mereka (sel-sel) membuka sebanyak mungkin reseptor untuk ‘menangkap’ setiap hormon,” jelas peneliti. (Dailymail/*/X-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI. Nazaruddin diminta hadir di Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (16/6). “Surat panggilan itu dialamatkan ke rumahnya dan DPR, baik ke Fraksi Demokrat maupun kesekjenan,” ujar juru bicara KPK Johan Budi, kemarin. Surat pemanggilan itu dikirim pada Senin (13/6). Johan menjelaskan sejauh ini pihaknya tidak tahu keberadaan
Nazaruddin yang dikabarkan di Singapura. Oleh karena itu, pemanggilan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni ke domisili terakhir dan kantornya di DPR dalam kapasitasnya sebagai anggota legislatif. Sebelumnya, Nazaruddin mangkir dari pemanggilan pertama kasus suap Seskemenpora pada Senin (13/6). Ia juga mangkir pada pemanggilan pertama, Jumat (10/6), atas dugaan korupsi di Kemendiknas pada 2007. Untuk kasus yang terakhir, belum ada pemanggilan kedua. Terkait dengan kasus itu, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan pihaknya telah menerima temuan transaksi men-
MI/SUSANTO
Johan Budi Juru bicara KPK curigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Sudah kami terima sebagian, belum seluruhnya.” Sebelumnya, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro menemukan 13 la-
poran transaksi keuangan mencurigakan yang ada hubungannya dengan Nazaruddin. Di antaranya ada transaksi perorangan Rp2,5 miliar dan transaksi perusahaan Rp4 miliar. Pada bagian lain, kemarin, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa mengakui saat ini pihak nya sudah putus kontak dengan Nazaruddin. Namun, ia menjanjikan fraksi dan partainya akan berusaha terus menghubungi Nazaruddin dan membujuknya kembali ke Tanah Air untuk memenuhi panggilan KPK. Menurut Saan, sejauh ini Partai Demokrat belum memikirkan pemecatan Nazaruddin dari partai dan dari DPR. (*/X-5)
DPR Bentuk Panja Kasus Nurpati INILAH babak baru kasus dugaan pemalsuan surat Mahka mah Konstitusi oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati. Setelah terbengkalai 16 bulan di kepolisian, kasus tersebut memasuki ranah politik. Komisi II DPR RI memutuskan untuk membentuk panitia kerja guna mendalami kasus tersebut. Panja akan memanggil Andi Nurpati, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak MK. “Komisi II DPR akan membentuk panitia kerja guna mendalami persoalan kinerja KPU dan Bawaslu dalam proses penetapan calon terpilih anggota DPR hasil Pemilu 2009,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Komisi II mengaku tidak puas dengan penjelasan KPU dan Bawaslu terkait dengan surat MK No 112/PAN.MK/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang dinyatakan palsu oleh MK. Padahal, pada 21 Agus tus 2009, KPU menggelar rapat ple no berdasarkan surat itu. Karena tidak tahu bahwa surat 14 Agustus 2009 itu tak benar, caleg Partai Hanura Dewi Yasin Limpo pun ditetapkan dapat satu kursi DPR. Setelah mendengar bahwa ada surat palsu pada 14 Agustus 2009, MK kemudian mengirim kembali surat resmi pada 17 Agustus 2009 bernomor 112/ PAN.MK/VIII/2009. “Namun, surat itu disimpan Ibu Andi Nurpati,” kata Ketua KPU Abdul Hafidz Ansyari. Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo mengakui saat pengambilan putusan rapat pleno KPU pada 21 Agustus 2009 dipimpin Andi Nurpati. “Pimpinan rapat berkeyakinan asli dengan mengatakan ‘ini kan surat dari MK’. Tapi, saya enggak bisa berargumen karena tidak memegang surat yang diduga palsu. Sehingga, keberatan saya minta dicatat namun tidak dicatat,” tuturnya. Adapun surat asli MK menetapkan yang lolos ke Senayan adalah caleg Partai Gerindra Mestariyani Habie. (Mad/*/X-6)