28
Halaman
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Harian Umum Media Indonesia
@ MIdotcom
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com
SABTU, 15 DESEMBER 2012 | NO.11582 | TAHUN XLIII
TIGA MEREK TELA
TIGA OPSI UNTUK AL-ASSAD
PERKAWINAN DAN PANTUN DI BUNDA TANAH MELAYU
Ia bertekad berkontribusi mengikis masalah ekonomi rakyat. Ketela menjadi andalan karena murah dan enak.
Al-Assad ditengarai tidak lagi berperan aktif sebagai presiden dan terkurung di istana.
Tata cara perkawinan Lingga menjadi bukti adat istiadat Melayu masih begitu kental. Penggunaan pantun membuktikan kearifan lokal masih terjaga erat.
Wirausaha, Hlm 19
Internasional, Hlm 12
Khazanah, Hlm 24 EBET
MI/FIRMANSYAH
EDITORIAL
Pertumbuhan Ekonomi yang Keropos
MI/RAMDANI
BERFOTO: Para perangkat desa yang sedang berdemonstrasi menyempatkan diri berfoto di depan papan nama gedung parlemen di Jakarta, kemarin. Mereka yang datang dari seluruh Indonesia menuntut DPR segera mengesahkan RUU Desa yang tengah dibahas anggota dewan.
DPR Janji UU Desa Beres pada 2013 DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) meminta seluruh perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Aspdi) untuk bersabar. DPR berjanji Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang mereka tuntut untuk disahkan akan beres pada 2013. Hal itu disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono dan Ketua DPR Marzuki Alie pada kesempatan terpisah. Mereka merespons aksi ribuan perangkat desa yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen, kemarin. “Tinggal menunggu selesainya saja,” ujar Ignatius di gedung parlemen, kemarin. Dia menjelaskan masih ada yang harus dimatangkan dalam RUU Desa itu sehingga perangkat desa bisa semakin efektif dan sejahtera. Ia menjamin RUU itu akan selesai pada 2013. Soal tuntutan agar perangkat desa diangkat menjadi PNS, ia menyatakan itu perlu dipertimbangkan. “Saat ini saja jumlah PNS di kelurahan 78 ribu orang.”
Nanti akan diselesaikan dua bulan setelah sidang berikutnya.” Marzuki Alie Ketua DPR Ketua DPR Marzuki Alie, yang langsung menemui demonstran di depan gedung parlemen, menyerukan semua aspirasi mereka akan diperjuangkan. “Nanti akan diselesaikan dua bulan setelah sidang berikutnya,” ujarnya. Namun, demonstran sontak meneriaki Marzuki bohong. Mereka bahkan melempari Marzuki dengan botol plastik minuman, tapi tidak kena. Di sisi lain, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan banyak aspek dalam RUU Desa yang harus diatur. “Salah satunya perangkat desa, tetapi jangan aspek itu saja yang jadi fokus.” Ribuan demonstran dari berbagai daerah itu mulai meneriakkan tuntutan sejak pukul 08.00 WIB. “Kami minta sahkan RUU Desa saat ini juga. PNS harga mati!” teriak salah satu pendemo. Dalam aksi itu mereka juga merusak pagar gedung parlemen. Mereka memblokade jalan arteri dan tol di depan Gedung DPR itu. Akibatnya arus lalu lintas dua arah dari Cawang ke Grogol dan sebaliknya macet total sekitar 3 jam. Para pengguna jalan menyesalkan aksi para perangkat desa itu. “Seharusnya kalau demo, jangan merugikan orang lainlah,” ujar Maya Saputri, warga Permata Hijau, Jakarta. Polisi akhirnya membubarkan unjuk rasa itu dengan menggunakan gas air mata karena mengganggu ketertiban umum. Polisi juga menangkap 23 demonstran yang mengacau. PT Jasa Marga Tbk mengklaim pihaknya menderita kerugian Rp380 juta lebih akibat aksi tersebut. (Vni/Bob/IF/*/X-5)
Kisruh Sepak Bola bakal Berlanjut FIFA kembali memberikan tenggat baru kepada PSSI untuk menyelesaikan dualisme hingga 30 Maret 2013. ASNI HARISMI
K
EPUTUSAN Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk tidak memberikan sanksi kepada Indonesia di satu sisi melegakan, tetapi di sisi lain dikhawatirkan akan membuat kisruh sepak bola nasional berlarut-larut. Dalam rapat di Tokyo, Jepang, kemarin, Komite Eksekutif (Exco) FIFA memutuskan tiga poin. Pertama, mereka menyerahkan dualisme di tubuh persepakbolaan Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Kedua, Exco FIFA akan bersidang lagi pada 13 Februari 2013. Ketiga, FIFA memberikan tenggat baru kepada PSSI untuk menyelesaikan dualisme hingga 30 Maret 2013. Dalam situs resmi mereka, FIFA menegaskan batas waktu itu merupakan yang terakhir. Sebelumnya, mereka tiga kali memperpanjang deadline, yakni 20 Maret 2012, 15 Juni 2012, dan 10 Desember 2012. Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Nasional Indonesia GH Sutejo menilai langkah FIFA itu malah memperburuk keadaan. FIFA seharusnya tegas menyikapi konflik antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). “FIFA menggantung nasib Indonesia. Padahal, mereka harusnya tegas melihat parahnya masalah yang kita hadapi sekarang. Tidak adanya keputusan tegas dari FIFA justru membuat arah sepak bola Indonesia makin tidak pasti,” kata Sutejo di Jakarta, kemarin. Fakta menunjukkan kondisi persepakbolaan nasional lebih buruk setiap kali FIFA memperpanjang tenggat. Pada 20 Maret, hanya ada dualisme kompetisi, lalu pada 15 Juni muncul PSSI sempalan di bawah ketua umum La Nyalla Mattalitti. Hingga Desember 2012, dualisme kepengurusan itu menyebabkan tim nasional terpecah. Kali ini pun tak ada tanda-tanda kedua kubu bakal rekonsiliasi. “Kita siap kapan saja PSSI mengajak duduk bareng, tapi (Ketua Umum PSSI) Djohar Arifin jangan bohong
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di mediaindonesia.com
terus, dong. Perjuangan kami baru selesai ketika Djohar sudah mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI,” cetus La Nyalla Mattalitti. Anggota Komite Eksekutif PSSI Bob Hippy yang berada di Tokyo memilih untuk menggantungkan situasi. Ketika ditanya apakah ada rencana PSSI duduk bareng dengan KPSI, ia hanya menjawab, “Kita akan lihat dulu nanti situasinya.” “PSSI akan terus menegakkan statuta, mengembangkan dan terus berusaha memegang supervisi sepak bola di Indonesia,” timpal Sekjen PSSI Halim Mahfudz.
Peran pemerintah Ketua Task Force bentukan pemerintah untuk menyelesaikan kisruh sepak bola nasional, Rita Subowo, menyatakan perpanjang-
an tenggat oleh FIFA tersebut bukan berarti Indonesia sudah terbebas dari sanksi. Pihaknya akan bekerja sama dengan AFC guna menuntaskan persoalan itu. Rita menjelaskan Presiden AFC Zhang Jilong akan datang ke Indonesia, bulan depan, untuk mendengarkan langsung pemaparan dari PSSI dan KPSI. “Pemerintah akan mengawal terus proses ini dengan menyesuaikan antara kewenangan di UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Statuta FIFA agar tidak dicap intervensi,” tegas Rita. Menurut Deputi Sekjen PSSI Tondo Widodo, peran pemerintah sebenarnya sederhana. “Jika pemerintah tidak membuka ruang kompetisi yang bukan di bawah PSSI, semuanya akan beres.” Pada Pasal 51 Ayat 2 UU No 3/2005 tegas diatur bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi undang-undang. (*/X-11)
asni@mediaindonesia.com
LEMBAGA-LEMBAGA internasional memprediksi ekonomi Indonesia bakal mentereng di tahun-tahun mendatang. World Bank, International Monetary Fund, dan majalah The Economist, misalnya, memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%. McKinsey Global Institute bahkan meramal Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia. Selain lembaga-lembaga itu, tentu pemerintah Indonesia juga optimistis, bahkan terlalu optimistis dengan masa depan ekonomi kita. Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8% per tahun. Di tengah krisis ekonomi Eropa dan Amerika, ketika lembaga-lembaga lain merevisi dan menurunkan prediksi angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%. Di balik optimisme itu, banyak kalangan di dalam negeri mewanti-wanti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berdiri di atas fondasi yang keropos dan karena itu, rapuh menghadapi badai krisis ekonomi. Lembaga kajian ekonomi Indef mencatat sejumlah indikator rapuhnya bangunan ekonomi Indonesia. Pertama, sektor nontradable mengalami laju pertumbuhan tertinggi hingga kuartal III 2012. Sektor nontradable itu ialah pengangSilakan tanggapi kutan dan komunikasi yang Editorial ini melalui: tumbuh 10,29%, disusul sekmediaindonesia.com tor perdagangan, hotel, dan restoran 8,04%. Sebaliknya, di sektor tradable, pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,94%, pertanian 4,27%, dan industri pengolahan 5,81%. Padahal, sektor tradable merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari separuh angkatan kerja yang berjumlah 110,8 juta orang. Kedua, tingginya jumlah pekerja di sektor informal. Meski pemerintah mengklaim tingkat pengangguran terbuka turun hingga 6,14%, dalam komposisi angkatan kerja, pekerja informal masih mendominasi dengan jumlah hingga 62,7%. Ketiga, jurang kesenjangan ekonomi kian menganga. Itu ditunjukkan meningkatnya koefisien rasio Gini. Koefisien Gini 2012 mencapai 0,41, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah 0,4. Ketimpangan ekonomi bisa dilihat dari jomplangnya jumlah orang kaya dan miskin. Majalah Forbes mencatat 40 orang terkaya di Indonesia pada 2012 yang bergelimang harta hingga US$88,6 miliar. Bandingkan dengan jumlah orang miskin yang menurut data Badan Pusat Statistik per Maret 2012 mencapai lebih dari 30 juta orang dengan pengeluaran cuma sekitar Rp240 ribu per orang per bulan. Indikator-indikator kerapuhan fondasi bangunan ekonomi itu sejatinya menunjukkan tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita cenderung mengejar pertumbuhan, tetapi mengabaikan pemerataan. Berbagai indikator kerapuhan ekonomi itu semestinya tidak lantas membuat pemerintah panas telinga. Justru dengan indikator itu, pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan mengutamakan pengembangan sektor padat karya. Dengan perkataan singkat, pemerintah harus menjadikan kritik tentang rapuhnya fondasi ekonomi sebagai penyeimbang agar tidak overconfident, tidak terlena dengan indahnya prediksi angka pertumbuhan ekonomi. Optimistis sah-sah saja, tetapi kelewat optimistis bisa berbahaya.
Pemerintah harus menjadikan kritik tentang rapuhnya fondasi ekonomi sebagai penyeimbang agar tidak overconfident.”
SELA
Olahraga dan Kanker SELAMA ini olahraga disadari secara luas sebagai salah satu upaya terapi bagi penderita kanker. Namun, ada pertanyaan, apakah hanya SENO sedikit berolahraga bisa berpengaruh lebih banyak terhadap kesehatan penderita kanker? Untuk menjawab pertanyaan itu, para peneliti dari Mayo Clinic, Amerika Serikat, mengkaji hal tersebut. Andrea Cheville, seorang peneliti, menjelaskan, “Ini merupakan percobaan pertama yang meneliti hal-hal yang memungkinkan dan berguna bagi pasien dengan waktu dan energi terbatas.” Hasil penelitian yang dipublikasikan Journal of Pain and Symptom Management itu menemukan bahwa olahraga sederhana di rumah ternyata juga sangat bermanfaat bagi pasien kanker, misalnya saja program berjalan kaki atau mengangkat beban dengan menggunakan penahan, baik dengan berdiri maupun duduk. Latihan tersebut memerlukan waktu beberapa menit saja dalam sehari. (Science Daily/*/X-5)
Koleksi tapakjejak.blogspot.com