PEDROSA PERKASA DI SACHSENRING
MENANTI KEBERANIAN KPK TANGANI MEGAKASUS
Ajang balapan di GP Jerman menjadi arena pembuktian bahwa hegemoni pabrikan asal ‘Negeri Matahari Terbit’ belum tergeser.
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com
Bukan saja menghambat kinerja KPK, pelaku kejahatan korupsi kelas kakap juga bisa membalas dengan kriminalisasi.
Olahraga, Hlm 22
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Fokus Polkam, Hlm 28-29 REUTERS/THOMAS PETER
EBET
S E N I N , 18 J U L I 2 011 | N O .110 8 8 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N
Polisi Diharapkan Bebas Tekanan EDITORIAL
Beratnya Beban Rakyat HIDUP rakyat di negeri ini ialah hidup yang kian berat. Dari hari ke hari rakyat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harga kebutuhan pokok terus melonjak naik. Dalam hal beras, misalnya, semakin banyak rakyat yang tidak mampu membeli beras yang paling murah sekalipun. Jika harga beras naik, pemerintah gemar melakukan operasi pasar yang sudah terbukti gagal untuk mengendalikan harga. Selain itu, pemerintah kerap mengambil langkah gampangan, yaitu mengimpor beras. Kebijakan beras memang tidak memihak rakyat sendiri, melainkan memihak petani Thailand dan Vietnam. Pemerintah pun lebih memihak peternak sapi Australia ketimbang peternak sapi yang anak bangsa sendiri. Kebijakan pemerintah Australia, yang menyetop ekspor sapi ke Indonesia karena perlakuan rumah potong di negeri ini yang tidak mengenal perikehewanan, bisa membuat peternak sapi Australia gulung tikar. Pemerintah Indonesia sesungguhnya bisa menjadikan kebijakan Australia itu sebagai peluang untuk menyetop impor sapi dari ‘Negeri Kanguru’ itu dan mengemSilakan tanggapi bangkan peternak sapi Editorial ini melalui: lokal. mediaindonesia.com Namun, ketika pemerintah Australia mengizinkan kembali ekspor sapi ke Indonesia, pemerintah kita menyambut dengan tangan lebar. Sapi impor dari Australia pun kembali membanjiri Indonesia. Padahal, hasil sensus sapi menunjukkan jumlah sapi di seluruh Indonesia melimpah. Jumlah sapi Indonesia mencapai 14 juta ekor lebih, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya 13 juta ekor lebih. Selain beras, daging, telur yang semakin mahal, garam pun tak lagi murah. Sebab, negeri ini pun menjadi pengimpor garam. Tak hanya harga kebutuhan pokok yang semakin berat bagi rakyat. Kendati konstitusi memerintahkan 20% APBN untuk pendidikan, kenyataannya pendidikan justru semakin mahal bagi rakyat kebanyakan. Bulan Juli ini, misalnya, orangtua harus menyediakan dana besar untuk membayar keperluan sekolah bagi anak-anak. Selain biaya masuk bagi siswa dan mahasiswa baru, orangtua murid masih harus memikirkan biaya buku, seragam sekolah, dan biaya pendaftaran ulang bagi siswa lama yang tahun ini tarifnya naik drastis dibandingkan tahun lalu. Sebentar lagi Ramadan dan Idul Fitri datang. Hargaharga pun akan semakin menggila. Sekalipun hal ini terjadi musiman, pemerintah berkecenderungan kembali gagal mengendalikan harga. Semua itu terjadi di tengah kemiskinan yang meningkat, daya beli yang menurun sehingga sebenarnya rakyat tidak merasakan hadirnya pemerintah yang memerintah.
Sebenarnya rakyat tidak merasakan hadirnya pemerintah yang memerintah.”
ANTARA/YUDHI MAHATMA
HARI LAHIR NAHDLATUL ULAMA: Ribuan warga Nahdlatul Ulama (NU) menghadiri peringatan ke-85 hari lahir NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, kemarin.
NU Teguhkan Sikap Kebangsaan
PANJA Mafia Pemilu Komisi II DPR berharap polisi bekerja profesional dan bebas dari tekanan politik dalam menangani kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan ketua panja Chairuman Harahap dan anggota Budiman Sujadmiko yang dihubungi secara terpisah. Chairuman menegaskan, berdasarkan pemeriksaan pihakpihak yang terkait dengan kasus itu, bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati diketahui terlibat dalam kasus tersebut. Karena itu, Chairuman yakin polisi juga sudah tahu hal tersebut. “Dari beberapa fakta tampaknya kepolisian sudah melihat itu,” ujarnya. Dia menambahkan, pemeriksaan menunjukkan jelas Andi mengetahui keberadaan surat yang palsu dan surat asli tertanggal 17 Agustus 2009. Namun, Andi membacakan surat yang palsu itu dalam Rapat Pleno KPU, 2 September 2009.
Presiden Yudhoyono meminta dukungan ormas Islam terbesar itu untuk menciptakan stabilitas politik.
MI/M IRFAN
Chairuman Harahap AKHMAD MUSTAIN
D
I tengah ancaman sebagian kalangan yang ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara agama, organisasi massa Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama, tampil ke depan, menegaskan sikapnya bahwa NKRI ialah negara kebangsaan, bukan negara agama. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam pidatonya saat puncak peringatan Harlah Ke-85 NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin. “NU memandang negara Indonesia bukanlah negara agama, negara etnik, atau negara sekuler, tetapi negara kebangsaan,” ujarnya. NU, katanya, ikut menjaga kelestarian NKRI yang berdasarkan Pancasila. Tidak terlintas sedikit pun dalam benak para ulama NU berikut pengurus NU di semua jajaran untuk mengubah dasar negara tersebut. Terkait maraknya radikalisme yang mengatasnamakan agama, Said Aqil menyatakan NU merupakan organisasi yang
selalu memilih jalan tengah, tidak ekstrem, dan mendukung politik yang stabil. Tak hanya saat ini, lanjut Said, sepanjang perjalanannya, NU tidak pernah berbuat onar atau bahkan memberontak pada negara. Menurut Said Aqil, NU mendukung 100% kebijakan-kebijakan pemerintah yang prorakyat. Namun, sebaliknya, jika pemerintah melakukan penyimpangan, NU akan melakukan kritik. NU hadir untuk mempersembahkan Islam yang menjadi berkah bagi umat manusia dalam kehidupan masyarakat. “Bukan Islam yang radikal, ekstrem, dan terorisme,” ucap Said Aqil. Minta dukungan Pada pidato peringatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta NU mendukung kondisi politik Indonesia stabil. “Kita harus semakin bersatu, bukan membuat politik makin tidak stabil, situasi makin panas, apalagi kita terpecah belah dan saling bermusuhan satu sama lain,” ujar Yudhoyono, seraya mengatakan sikap dan tindakan sejumlah pihak yang tidak sesuai hanya akan membuat suasana makin keruh.
Ia menyambut baik sikap NU yang tetap berdampingan dengan pemerintah, tetapi akan mengkritisi bila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Ironisnya, saat SBY berpidato, sebagian besar nahdiyin yang awalnya memenuhi tempat duduk di dalam stadion, telah keluar dari lokasi acara. Hanya ada beberapa sektor yang terisi, yakni tribune VIP dan sektor 19-24, sedangkan sektor lainnya kosong. Puluhan ribu warga NU hadir di GBK sejak pukul 07.00 WIB, bahkan pukul 10.00 seluruh tribune bagian bawah stadion terisi penuh. Karena kelamaan dan mungkin gerah di dalam stadion, sekitar pukul 11.30 massa sudah mulai meninggalkan stadion. Sebelum SBY berpidato, Ketua Panitia Harlah As’ad Said Ali meminta maaf atas bubarnya sebagian besar hadirin. “Bapak Presiden, kami mohon maaf, karena peserta sudah berkurang. Banyak yang membawa anakanak kecil. Mungkin juga salat, dan gerah berada di dalam, sehingga keluar,” ujar As’ad yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PBNU.
Ketua panja
Hadir dalam Harlah Ke-85 NU ini, SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga tampak hadir, seperti Menteri Agama Suryadharma Ali, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Mendiknas M Nuh. (X-6) mustain@mediaindonesia.com
Pada Jumat (15/7), untuk pertama kalinya polisi memeriksa Andi Nurpati selama 13 jam. Namun, setelah itu, status Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat itu masih sebagai saksi. Polisi merencanakan memeriksanya kembali pada hari ini. Belum berubahnya status Andi itu juga membuat Budiman heran. “Ini aneh. Namun, itu kewenangan penyidikan polisi.” Menurut Budiman, sebelumnya polisi menyatakan sudah memegang tiga nama yang menjadi tersangka selain Masyhuri Hasan. “Pertanyaannya, dua lagi itu siapa? Kalau memang sudah ada, sebaiknya diumumkan agar tidak mengundang pertanyaan publik,” tanyanya. Chairuman mengatakan untuk mendapatkan keterangan tambahan terkait dengan surat palsu itu, panja akan menemui Masyhuri Hasan, bekas juru panggil MK, di tahanan Polri. Atas permintaan polisi, pertemuan itu mungkin berlangsung tertutup. “Tujuan panja ini membuka kebobrokan penyelenggara pemilu. Biar jadi evaluasi mendatang,” tukas Chairuman. (*/X-5)
UU BPJS di Ambang Kegagalan PAUSE
Garam dan Stres KANDUNGAN garam dalam tubuh dapat mengurangi jumlah hormon penyebab stres dan meningkatkan produksi oxytocin, hormon yang memicu perasaan puas dan bahagia. Hal ini terungkapkan dalam studi peneliti dari University of Cincinnati, Ohio, AS, belum lama ini. “Mengonsumsi garam memiEBET liki efek seperti obat-obatan atau opium. Otak kita segera membentuk mood positif setelah kandungan garam dalam tubuh meningkat. Garam memicu formasi senyawa protein atau hormon yang memberikan kita rasa puas,” jelas Eric Krause yang memimpin studi itu. (Timehealthland/*/X-5)
DPR akan menggunakan hak interpelasi atau hak meminta keterangan kepada pemerintah apabila RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak selesai pada masa sidang saat ini, yang berakhir 22 Juli 2011. “Sejumlah fraksi sepakat, kalau (UU BPJS) tidak bisa diselesaikan, akan menggunakan hak interpelasi. Kita bertanya apakah pemerintah punya komitmen berpihak ke rakyat banyak atau tidak,” ujar anggota Panitia Kerja (Panja) RUU BPJS dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Ia mengingatkan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan RUU BPJS tuntas Oktober 2010. Namun, setelah melalui pembahasan dua kali masa sidang, belum tercapai
kesepakatan. Padahal, UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur pembahasan RUU dilakukan paling lama dua kali masa sidang, dengan perpanjangan waktu satu kali. Karena itu, masa sidang ini menjadi tenggat terakhir untuk pembahasan RUU BPJS. Saat ini, RUU BPJS masih terganjal oleh perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan
dan Menteri BUMN terkait transformasi empat BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes (lihat grafik). Atas dasar itu, digelar rapat konsultasi Panja RUU BPJS dengan pemerintah (Media Indonesia, 2/7).
Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah berpandangan, perbedaan pendapat antara Menkeu dan Menteri BUMN seharusnya bisa diselesaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Presiden harus turun tangan memanggil para menterinya supaya RUU ini bisa selesai tepat waktu.”
Pada kesempatan itu, Ferdiansyah juga menyesalkan rapat RUU BPJS yang batal di laksanakan, Jumat (15/7). Melalui surat yang dilayangkan Sekjen Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa para menteri tidak dapat hadir di DPR karena mengikuti rapat kabinet. Rapat rencananya kembali digelar, hari ini. Menurut Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Surya Chandra Suropaty, kalau hari ini pemerintah masih belum hadir, UU BPJS gagal disahkan. “Karena Selasa (19/7) sudah rapat paripurna.” (Wta/Mad/ Ant/X-10) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi @mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com