AINUN CHOMSUN Ilmu, saat ini, seharusnya bukanlah barang mewah dan mahal. Lewat Akademi Berbagi, semua orang bisa belajar apa saja dan di mana saja, gratis! Sosok, Hlm 5
KERETA TAMBAHAN DISIAPKAN Pelni juga membuka pemesanan tiket lebih awal, yakni 40 hari sebelum keberangkatan.
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Megapolitan, Hlm 6
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) MI/ANGGA YUNIAR
MI/ANGGA YUNIAR
S E L A S A , 19 J U L I 2 011 | N O .110 8 9 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
EDITORIAL
Merindukan Jenderal Hoegeng PUBLIK Jakarta menilai reformasi di tubuh Polri gagal. Demikian hasil survei yang dilakukan Imparsial di Jakarta pada 17 Juni-4 Juli 2011 dengan melibatkan 500 responden. Sebanyak 61,2% responden berpendapat reformasi di tubuh Polri gagal karena polisi masih terlibat dalam berbagai penyimpangan. Bahkan lebih banyak lagi responden (74,80%) yang menyebut Polri terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendapat responden itu bukan omong kosong. Warga Jakarta dengan sangat gampang dapat menemukan bagaimana polisi menangkap pengendara dan menerima suap. Orang pun dengan mudah bisa menyaksikan pembuatan surat izin mengemudi yang supercepat melalui pintu belakang. Puncaknya ialah dari manakah asal uang para jenderal polisi hingga memiliki rekening gendut? Kenyataan itu sungguh ironis. Polri yang semestinya memberantas berbagai wujud penyimpangan malah melakukan penyimpangan. Itulah sebabnya 78,4% responden dalam survei Imparsial itu kecewa dengan kinerja Polri dalam menangani perkara korupsi. Suatu institusi yang terlibat korupsi manalah mungkin serius me nangani korupsi. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: Manalah mungkin pomediaindonesia.com lisi mampu mereformasi diri dengan membuka borok sendiri. Bahkan, Polri tanpa malu resmi menyatakan wajar terhadap rekening gendut sejumlah jenderal polisi. Percuma warga negara melaporkan kasus korupsi di tubuh Polri. Itulah sebabnya sejumlah lembaga swadaya masyarakat pekan lalu melaporkan perkara rekening gendut kepada polisi tidur. Selain polisi tidur, seperti pernah dikelakarkan oleh Gus Dur, cuma polisi patung dan mantan Kapolri Hoegeng yang merupakan polisi jujur. Satu-satunya kinerja Polri yang diacungi jempol oleh responden dalam survei Imparsial itu ialah pemberantasan terorisme. Sebagian besar (67%) responden di Ibu Kota mengaku puas dengan kinerja Polri dalam memberantas terorisme. Kesenjangan penilaian responden atas kinerja Polri dalam memberantas korupsi dan terorisme itu menunjukkan Polri memang lebih berani menghadapi pihak lain daripada menghadapi diri sendiri. Polri cekatan menghadapi kejahatan di luar tubuhnya, apakah itu korupsi atau terorisme, tetapi tidak berdaya menghadapi penyakit kronis korupsi yang bersemayam di dalam tubuhnya. Bukankah jika mau membersihkan korupsi di negeri ini, Polri harus menghabisi lebih dulu korupsi di tubuhnya sendiri? Melihat kinerja Polri yang terbilang buruk di mata publik, kita tiba-tiba merindukan sosok polisi jujur dan adil seperti Jenderal Hoegeng. Jika Polri gagal menjawab kerinduan itu, tunggu saja warga bukan hanya mengadu ke polisi tidur dan polisi patung, melainkan juga kepada polisi yang sudah almarhum, yaitu makam Jenderal Hoegeng.
Tunggu saja warga bukan hanya mengadu ke polisi tidur dan polisi patung, melainkan juga kepada polisi yang sudah almarhum, yaitu makam Jenderal Hoegeng.’’
Perkara Korupsi Ganjal Kinerja Polri KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) sudah berusia 65 tahun pada 1 Juli 2011. Kendati sudah cukup berumur, kinerja korps baju cokelat itu masih belum memuaskan. Hasil survei Imparsial menunjukkan 61,2% warga Jakarta tidak puas terhadap kinerja Polri. Hanya 33,4% masyarakat Ibu Kota yang menganggap kinerja polisi memuaskan. Survei Imparsial mengenai persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap polisi digelar pada 17 Juni-4 Juli 2011. Survei yang dilakukan secara mandiri tersebut melibatkan 500 responden (lihat grafik). Mayoritas responden (61,2%) juga menyatakan proses reformasi di tubuh kepolisian tidak berhasil. Penanganan korupsi menjadi penyebab tertinggi ketidakpuasan publik terhadap kinerja polisi. Lebih dari 78% responden menilai polisi mandul menangani kasus-kasus korupsi. “Polisi terlihat enggan dan boleh dikatakan lambat merespons kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan partai yang berkuasa,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf di Jakarta, kemarin. Kepuasan publik terhadap kinerja polisi hanya terlihat jelas pada penanganan terorisme, yaitu sebesar 67%. Penilaian positif terhadap kinerja polisi dalam penanganan terorisme tersebut, menurut Imparsial, tidak terlepas dari pemberitaan keberhasilan polisi (Densus 88) dalam menangkapi orang-orang yang diduga terkait dengan aksi terorisme di berbagai tempat. “Penilaian di DKI Jakarta sudah seharusnya menjadi catatan bagi kepolisian untuk memperbaiki kinerjanya di masa mendatang,” ujar pemimpin penelitian Gufron Mabruri. Survei Imparsial tersebut meneguhkan hasil survei-survei sebelumnya. Pada pertengahan 2010, misalnya, survei Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 12.616 responden menyebutkan layanan surat izin mengemudi dan surat keterangan catatan kepolisian mendapatkan nilai di bawah 5,0 atau merah. Lembaga Survei Indonesia ju ga menempatkan Polri di ba wah KPK dan Kejaksaan Agung dengan nilai minus 18. Transparency International Indonesia menemukan dari 9.237 responden, sebesar 31% pebisnis di daerah mengeluhkan pelayanan Polri. (*/X-7)
Kubu Marzuki Sudutkan Anas SBY terlalu dalam mengurus partai sehingga muncul persepsi bahwa dia meninggalkan tugas kenegaraan. AKHMAD MUSTAIN
Tugas negara Bantahan saja tidak cukup. ETUA Umum Par- Pakar politik Iberamsjah metai Demokrat Anas ngatakan Anas harus bisa menUrbaningrum bertu- jelaskan dan membuktikan bi-tubi diterjang per- kepada publik bahwa dirinya soalan. Kali ini ia dituding me- bebas dari tuduhan politik uang mainkan jurus politik uang un- saat pemilihan ketua umum. Upaya pembuktian tersebut, tuk meraih kursi ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 ujar pengajar Universitas Indonesia itu, wajib dilakukan pimitu. Tudingan tersebut tidak ha- pinan organisasi politik sebagai nya datang dari Muhammad bagian dari moral politik. Bahkan, menurut Iberamsjah, Nazaruddin, buron KPK yang pernah menjadi anggota tim Anas jangan lagi bersembunyi sukses Anas. Pendukung Mar- di balik dalil biarkan lembaga hukum yang zuki Alie, rival membuktikanAnas dalam nya. Pernyataan Kongres Partai seperti itu, kata Demokrat di dia, bukanlah Bandung pada pernyataan seMei tahun lalu, orang negarajuga angkat biwan dan pecara. mimpin partai Max Sopacua, politik besar. pendukung MI/SUSANTO “Itu ialah tangMarzuki yang gung jawab pekini menjabat Max Sopacua Wa k i l K e t u a Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mimpin politik, dan tanggung Umum Partai De mokrat, terang-terangan jawab itu berat,” tukasnya. Anas juga, menurutnya, tidak mengakui bahwa politik uang selalu ada dalam pemilihan ke- bisa lagi terus berdiri di belakang Presiden Susilo Bambang tua umum setiap partai. Ketika ditanya apakah dalam Yudhoyono. Anas pemimpin pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang harus bertangDemokrat juga menggunakan gung jawab atas kebobrokan uang, Max menjawab, “Mana internal partai. “Anas harus punya moral ada kongres tidak pakai uang? Pemilihan tingkat kelurahan politik untuk mengetahui sampai di mana dalam partai politik saja sudah pakai uang.” Anas Urbaningrum tentu saja dirinya sungguh-sungguh menmenampik semua tudingan itu. jadi pemimpin. Moral politik “Tanya saja pendukung saya, antara lain bertanggung jawab yang memilih saya,” katanya di terhadap tuduhan politik uang. Bogor, kemarin. Dia menandas- Kalau tidak ada moral politik, kan tidak ada satu rupiah pun sebaiknya Anas mengundurkan kegiatan yang berbau politik diri saja,” tandasnya. Max Sopacua juga tidak uang untuk memenangkan dimenginginkan Yudhoyono terlirinya. Politik uang hanya salah satu bat penuh mengurus internal persoalan yang melilit Anas. Demokrat. “Kami mempersalahApalagi orang dekat Anas, kan diri sendiri kenapa SBY terNa zaruddin, yang membuka lalu dalam mengurus masalah persoalan itu. Dia menyebut internal partai,” ujarnya. Menurutnya, sebetulnya perada kucuran dana Rp20 miliar soalan internal Demokrat diseuntuk memenangkan Anas. Pengakuan Nazaruddin itu lesaikan di internal DPP. Selama langsung dibantah anggota De- ini, kata dia, masalah Demokrat wan Pembina Partai Demokrat pun diurus SBY sehingga baAchmad Mubarok selaku Ketua nyak persepsi mengatakan SBY meninggalkan tugas kenegaraTim Pemenangan Anas. “Saya tidak tahu kalau dia an. (*/X-3) ngasih ke orang lain,” tukas Mubarok. mustain@mediaindonesia.com
K
MI/ANGGA YUNIAR
RAMAI-RAMAI MELANGGAR: Polisi menilang kendaraan yang masuk jalur bus Trans-Jakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat, kemarin.
PAUSE
Menstruasi Dini dan Bayi REMAJA putri yang menstruasi lebih awal daripada teman-teman sebayanya cenderung melahirkan bayi perempuan saat hamil. Hal itu terungkap dalam studi M and K Health Institute di Hyogo, Jepang, baru-baru ini. Dalam studi itu, peneliti menanyai lebih dari 10 ribu ibu mengenai kapan mereka mulai menstruasi dan jenis kelamin bayi mereka. Hasilnya 56% bayi perempuan lahir dari relawan yang mulai menstruasi saat berusia 10 tahun. Angka itu menurun menjadi 50% pada relawan yang mulai menstruasi saat berusia 12 tahun, dan 47% pada usia 14 tahun. SENO Menurut Misao Fukuda yang memimpin studi itu, hal itu mungkin disebabkan tingginya hormon estradiol pada perempuan yang menstruasi pertama sebelum berusia 12 tahun. “Kondisi ini mungkin menyebabkan gugurnya secara spontan sel-sel telur calon bayi laki-laki,” jelasnya. (Zeenews/*/X-5)
Polisi belum juga Tentukan Status Andi Nurpati SEUSAI diperiksa lebih dari 13 jam sejak pukul 10.00 WIB dan dicecar 24 pertanyaan, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nur pati, tadi malam, masih melenggang bebas meninggalkan Bareskrim Mabes Polri pada pukul 23.30 WIB. Polri belum juga menentukan status Nurpati. Pada Jumat (15/7), polisi juga memeriksa Nurpati lebih dari 13 jam. Ia diperiksa terkait surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang digunakan KPU untuk menentukan anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Dengan surat palsu MK No 112/PAN.MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009, KPU menetapkan Dewie Yasin Limpo
MI/RAMDANI
JAWAB PERTANYAAN: Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin.
(Hanura) sebagai anggota DPR terpilih Sulsel I. Namun kemudian melalui surat asli MK bernomor sama tertanggal 17 Agustus 2009, KPU menetapkan Mestariyani Habie (Gerindra) sebagai anggota dewan terpilih. Dalam kasus dugaan pemalsuan surat MK itu, polisi telah menetapkan satu tersangka, yakni Masyhuri Hasan, juru panggil MK. Selain polisi, kasus itu juga diperiksa Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR. Saat tiba di Mabes Polri kemarin pagi, Nurpati meminta agar pendapat panja tidak dijadikan acuan. Sebab di panja semua orang bisa berpendapat tanpa bukti. Di tempat terpisah Ketua MK Mahfud MD menegaskan tidak
ada unsur politis ketika MK melaporkan pemalsuan surat MK ke polisi. Dia membantah pernyataan pengacara Nurpati, Denny Kailimang, yang menyebutkan MK menyembunyikan kasus itu dan baru melaporkannya pada 2010. Menurut Mahfud, MK melapor ke polisi setelah investigasi internal. Investigasi dilakukan MK setelah bertemu KPU di MK pada 20 Oktober 2009. Dalam pertemuan itu, MK menanyakan keputusan KPU yang menggunakan surat palsu. “MK melakukan investigasi yang selesai akhir November. Bulan Desember kita pelajari, sekaligus melakukan tindakan hukum administrasi,” ujarnya. (Bob/*/OL-8)