JANJI RENNY VEGA UNTUK HUGO CHAVEZ
PASAR TRADISIONAL MEMPERTAHANKAN IDENTITAS DAERAH
Justo Villar siap memberikan yang terbaik bagi pertahanan Paraguay dalam duel semifinal nanti.
Konsep kapitalis berbenturan dengan bisnis tradisional. Karena itu, pasar tradisional pun satu per satu digusur untuk mengejar keuntungan.
Olahraga, Hlm 28
Fokus Nusantara, Hlm 22-23 REUTERS/JORGE ADORNO
Pemasangan Iklan & Customer Service No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
ANTARA/R. REKOTOMO
R A B U , 2 0 J U L I 2 011 | N O .110 9 0 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
Kemenangan Anas Dibiayai Proyek APBN
EDITORIAL
Menyantap Rente Jaminan Sosial KONSTITUSI mengamanatkan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Perintah konstitusi itu ternyata hanya indah di atas kertas. Tidak ada realisasinya. Pemerintah bahkan sengaja mengabaikannya kendati soal sistem jaminan sosial itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu yang diabaikan pemerintah ialah perihal diperlukannya badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang benar yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Mahkamah Konstitusi pun pada 2005 telah memerintahkan empat BUMN, yaitu Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen, untuk menyesuaikan diri dengan UU No 40 Tahun 2004 itu paling lambat 19 Oktober 2009. Itu berarti Mahkamah Konstitusi memberi empat tahun bagi DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang BPJS. Akan tetapi, hampir enam tahun berlalu, dua tahun tenggat dilampaui, toh pembuat undang-undang terus menunda-nundanya. Seharusnya undangundang BPJS disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 22 Juli 2011. Namun, DPR dan pemerintah menundanya hingga masa sidang berikutnya. Padahal, pada 13 Juli 2011, atas gugatan kalangan yang peduli terSilakan tanggapi hadap jaminan sosial Editorial ini melalui: rakyat, Pengadilan Nemediaindonesia.com geri Jakarta Pusat telah memerintahkan DPR dan pemerintah segera mengesahkan undang-undang itu. Majelis hakim bahkan menilai tindakan Presiden yang tidak melaksanakan perintah UU No 40 Tahun 2004 sebagai perbuatan mengabaikan hukum. Namun, DPR dan pemerintah tidak peduli. Apa pasal? Jawabnya sangat terang benderang, yaitu karena menyangkut putaran uang yang sangat besar yang dikelola Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen, yang sedikitnya mencapai Rp190 triliun. Pemerintah enggan melepas kontrol atas empat BUMN tersebut. Itulah sebabnya terjadi bongkar pasang kesepakatan untuk menyatukan empat BUMN itu. Apalagi dana milik empat BUMN tersebut tengah diinvestasikan pada berbagai portofolio, seperti deposito BUMN, saham di bursa efek, dan obligasi. Keengganan pemerintah itu tecermin dari sikap semau gue Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Sosial yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah dan DPR seperti lebih memilih mempertahankan status quo karena kedudukan Asabri, Askes, Jamsostek, dan Taspen yang sekarang dengan putaran uang sangat gemuk jelas membuat pemerintah dan DPR lebih nyaman menyantap rente serta mengabaikan jaminan sosial yang bermartabat bagi warga negara.
Anas menandaskan tidak ada satu rupiah pun politik uang untuk memenangkannya. AMAHL S AZWAR
M
A N TA N B e n dahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terus ‘meledakkan amunisi’, baik kepada koleganya di Demokrat maupun terhadap institusi pemerintah. Kemarin, anggota Komisi VII DPR itu menelepon Metro TV dan menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai perekayasa status tersangka dirinya. Nazaruddin yang mengaku masih berada di suatu tempat di luar negeri menyebutkan kemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu, dibiayai APBN. “Kemenangan Anas dibiayai melalui sejumlah proyek di kementerian. Dari proyek Wisma Atlet SEA Games Anas mendapat Rp7 miliar (dari total Rp16 miliar). Lalu, dari proyek pembangunan stadion di Hambalang (Bogor, Jawa Ba-
Pemerintah dan DPR lebih nyaman menyantap rente dan mengabaikan jaminan sosial.”
din dan Anas) yang mencatat semuanya. Ada uang US$5 juta dan Rp35 miliar yang dibawa dari Jakarta ke arena kongres.” Ketika ditanya mengapa tidak menerangkan itu semua kepada KPK, Nazaruddin mengaku tidak yakin KPK objektif. “KPK itu rampok. Mereka tidak akan berani menuntaskan kasus ini sebab sudah ada kesepakatan khusus Anas dengan Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK) dan Ade Raharja (Deputi Penindakan KPK) (agar) kasus ini hanya sampai ke saya.” Kedua nama terakhir, kata Nazar, akan menjadi pimpinan KPK berikutnya apabila tidak memproses Anas, Angelina Sondakh, dan Mirwan Amir dalam kasus Wisma Atlet. Ia bahkan menyebut ada pertemuan pada November 2010 antara Chandra dan Jasin dengan seorang pengusaha yang dijerat dalam kasus. “Benny Harman (Ketua DPP Demokrat) tahu. Dia ikut pertemuan itu.” Saat menanggapi serangkaian tudingan lewat televisi itu,
MI/SUSANTO
ANTARA ADA DAN TIADA: Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Muhamad Nasir tidak terlihat di tempat duduknya yang bernomor 436, sejak awal hingga berakhirnya rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Meskipun tidak hadir, tanda tangan Nasir tertera dalam daftar absensi.
Nasir tidak Aktif di Rapat DPR sejak Juni ANGGOTA DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir sudah hampir dua bulan tidak menghadiri rapat-rapat Komisi III. Dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara, kemarin, pun saudara sepupu tersangka kasus suap Muhammad Nazaruddin itu tidak nongol, tetapi ada absensinya. Berdasarkan absensi di Sekretariat DPR, Nasir masih aktif mengikuti rapat-rapat Komisi III pada Mei, yakni tanggal 12, 18, 23, 24, 30, dan 31. Namun, selama Juni, Nasir izin tanggal 8, 14, dan 20. Di sisi lain, pada rapat 9 Juni, Nasir tidak hadir tanpa izin. Pada Juli, Nasir tidak menghadiri semua rapat Komisi III tanpa keterangan jelas. Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah mengatakan ketidakhadiran Nasir itu karena ia tengah berkunjung ke daerah pemilihan Riau II. “Ada surat yang menyebutkan dia ke daerah pemilihannya,” ujarnya, kemarin. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa pun membenarkan mangkirnya Nasir itu karena ia mengunjungi daerah
METRO TV
Muhammad Nasir Anggota DPR F-Partai Demokrat pemilihannya. Namun, Saan heran ketika mengetahui bahwa dalam absensi rapat paripurna ada tanda tangan Nasir. Sebelumnya Saan tidak percaya. Akan tetapi, ketika wartawan menunjukkan tanda tangan kehadiran Nasir, nomor urut 24 dengan nomor anggota 436 pada daftar absensi Fraksi Partai Demokrat, Saan terdiam. Saan menegaskan fraksinya akan membahas hal itu dan jika Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com
Nasir terbukti berbohong, pasti ada sanksinya. “Pasti ada sanksi kalau memang dia tidak bisa menjelaskan,” tukasnya. Perihal tanda tangan itu, staf Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan Nasir sendiri yang menandatangani absensi. “Tadi dia datang, pagi-pagi sekali,” ujar staf tersebut. Namun, lanjutnya, setelah tanda tangan, Nasir langsung pergi dan tidak masuk ke ruang rapat paripurna. Wartawan Metro TV sempat merekam kedatangan Nasir ke ruang rapat dan menandatangani absensi. Akan tetapi, ia tidak masuk ke ruangan dengan alasan pergi ke rumah sakit untuk mengobati sakit magnya. Nama Nasir sering disebutsebut terlibat dalam kasus dugaan suap di Kemenakertrans dan Kemendiknas. Perusahaan miliknya, PT Mahkota Negara, menjadi pemenang tender di dua kementerian tersebut. Namun, hingga kini KPK belum memanggil Nasir untuk dimintai keterangan.(*/X-5)
rat), dia memperoleh Rp100 miliar. Uang itu digunakan untuk pemenangan dia di kongres,” tutur Nazaruddin. Uang untuk keperluan pemenangan Anas di kongres langsung dibawa dari Jakarta dengan menggunakan mobil boks. “Yulianis (staf Nazarud-
Anas melalui akun Twitter-nya menyebut, “Media cuma mau mengadu domba, bukan menyiarkan berita yang objektif.” Sebelumnya, Anas menyebut semua yang dikatakan Nazaruddin adalah ‘karangan dan fitnah’. Anas menandaskan tidak ada satu rupiah pun kegiatan yang berbau politik uang untuk memenangkan dirinya. Chandra Hamzah dan M Jasin juga membantah tudingan Nazar. “Enggak benar,” tutur Chandra dalam pesan singkat. Jasin menilai Nazaruddin berbicara tanpa bukti. “Itu fitnah. Yang penting, kalau dia berani, datang sendiri ke KPK.” “Tidak ada deal-deal-an dalam penyidikan,” Ade Raharja menambahkan. (*/X-7) amahl@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 2
Takut Kehilangan Power, Pemerintah Sandera RUU BPJS PAUSE
Bernyanyi dan Kesehatan PENELITI dari Universitas Harvard mengungkapkan bahwa bernyanyi memiliki dampak positif bagi kesehatan. Dalam studinya, peneliti meminta sejumlah pasien di sejumlah klinik di AS untuk sering bernyanyi saat dalam masa penyembuhan. Hasilnya, yang kerap bernyanyi merasakan rasa sakit berkurang dan pulih lebih cepat ketimbang yang tidak. Saat bernyanyi, tubuh manusia mendapat banyak asupan oksigen sehingga sirkulasi darah lancar, otot bekerja, serta baik buat jantung dan paru-paru. (geniusbeauty/*/X-5)
PEMBAHASAN RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di DPR diperpanjang lagi satu masa sidang. Pemerintah dituding sengaja mengulur waktu pengesahan yang semestinya dijadwalkan 23 Juli nanti. Ekonom Faisal Basri menilai peleburan empat badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes, dan PT Taspen menjadi satu BPJS membuat pemerintah kehilangan cengkeraman atas keempat perusahaan pelat merah penyelenggara jaminan sosial tersebut.
“Power pemerintah akan berkurang. Dari bisa gontaganti direksi BUMN sesukanya sampai perintahkan BUMN talangi IPO (initial public offering/ penawaran umum perdana) saham perusahaan yang jeblok, nantinya tidak akan bisa jika bentuknya sudah BPJS,” kata Faisal kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. Soal peleburan keempat BUMN tersebut menjadi titik paling krusial antara pemerintah dan DPR. Akibatnya pembahasan RUU itu berlarut-larut, bahkan melewati tenggat du-
Seharusnya, pemerintah memosisikan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai kewajiban.” Faisal Basri Ekonom rasi waktu pembahasan sebuah RUU di parlemen. Faisal juga menuding pemerintah sengaja memperlambat pengesahan UU BPJS yang nantinya akan menjamin biaya
kesehatan, kecelakaan, jaminan hari tua, pensiun, dan kematian seluruh rakyat Indonesia, demi menjaga program-program yang selama ini menjadi ‘mainan’ institusi-institusi pemerintah atau BUMN. Faisal menyayangkan sikap Menkeu Agus Martowardojo yang menyatakan agar pembentukan BPJS tidak menjadi beban fiskal bagi negara. Seharusnya, pemerintah memosisikan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai kewajiban. Berbeda dengan Faisal, ekonom Ichsanuddin Noorsy
menilai BPJS bisa dibentuk dengan tetap mempertahankan keberadaan empat BUMN asuransi untuk melakukan fungsi masing-masing. Namun, keempat BUMN itu harus melakukan penyertaan modal terhadap BPJS, begitu pula pemerintah. Meski demikian, hal itu perlu diikuti dengan implementasi BUMN sebagai entitas bisnis yang konkret. “Selama ini meski didaulat sebagai entitas bisnis, nyatanya BUMN masih dijadikan entitas politik. Masih menjadi sapi perah,” ujarnya.(Atp/X-4)