Media Indonesia

Page 1

MOMEN TEPAT UNTUK AMANKAN GELAR KE-15

MENGHANCURKAN SARANG VAMPIR

Luis Suarez memecah kebuntuan lewat gol hasil bola rebound Diego Forlan yang tidak mampu diselamatkan dengan sempurna oleh kiper Raul Fernandez Valverde.

Penyelidikan misteri kematian seorang kolektor benda antik membawa Dylan Dog menerobos kehidupan makhlukmakhluk aneh.

Olahraga, Hlm 28

Pop Eskapisme, Hlm 11

EBET

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

DOK DYLAN DOG: DEAD OF NIGHT

K A M I S , 21 J U L I 2 011 | N O .110 91 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N

EDITORIAL

Secuil Kebenaran MUHAMMAD Nazaruddin kian nekat dari persembunyiannya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengambil inisiatif menelepon Metro TV selama 20 menit dan berhamburanlah informasi yang seramnya tak kepalang tanggung. Semua itu disiarkan Selasa (19/7). Ada dua hal yang paling pokok. Pertama, menyangkut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Kedua, berkaitan dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Nazaruddin mengatakan Anas-lah yang merekayasa supaya dirinya dijadikan tersangka. Anas pulalah yang menyuruh Nazaruddin kabur ke Singapura. Nazaruddin bahkan blakblakan menyebut kemenangan Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres di Bandung tahun lalu karena uang yang berasal dari proyek yang didanai APBN. Tuduhan yang sangat berat juga dialamatkan kepada KPK. Menurut Nazaruddin, ada perte muan antara Anas Silakan tanggapi dan Wakil Ketua KPK Editorial ini melalui: Chandra Hamzah serta mediaindonesia.com Deputi Penindakan KPK Ade Raharja untuk menjadikan mereka pimpinan KPK periode 2011-2015 dengan imbal jasa Anas tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Chandra juga dituding menerima uang berkaitan dengan peningkatan status kasus proyek pengadaan baju hansip untuk Pemilu 2009. “Tanya Benny K Harman, dia ikut ketemu,” kata Nazaruddin. Benny ialah Ketua Komisi III DPR dari Partai Demokrat. Semua itu disampaikan Nazaruddin dengan suara jelas dan lantang dari luar negeri, di suatu tempat yang katanya aman dari rekayasa politik. Apakah yang disampaikan Nazaruddin itu benar? Apakah itu fakta hukum? Tergantung siapa yang menjawab. Yang membela Anas, misalnya, mengatakan nyanyian Nazaruddin bukan fakta hukum dan karena itu tiada nilainya. Jawaban yang manis bagi Anas, tetapi pahit bagi siapa pun yang mencari kebenaran. Sebab, fakta hukum bukan dengan sendirinya merupakan kebenaran. Itulah sebabnya terjadi peradilan yang sesat. Lagi pula, tugas siapakah untuk mencari dan menemukan fakta hukum? Apakah itu tugas Nazaruddin? Kita harus bilang memang sampai saat ini semua nyanyian Nazaruddin belum merupakan fakta hukum, tetapi tidak berarti tidak bernilai. Sebab, omongan Nazaruddin bukan tidak mungkin ada benarnya, sekalipun secuil. Di tengah kebohongan, secuil kebenaran jelas memiliki nilai. Sebaliknya, segudang fakta hukum tanpa kebenaran, jelas sampah. Sesungguhnya, pertarungan mencari secuil kebenaran di belantara ketiadaan fakta hukum itulah yang esensial dalam kasus Nazaruddin.

Sesungguhnya, pertarungan mencari secuil kebenaran di belantara ketiadaan fakta hukum itulah yang esensial dalam kasus Nazaruddin.

PAUSE

Sikap Positif dan Kesehatan STUDI yang dipublikasikan Journal of Adolescent Health mengungkapkan remaja yang selalu berpandangan positif akan lebih bahagia, sehat, dan sejahtera saat mereka dewasa. Peneliti dari Northwestern University mencapai kesimpulan tersebut setelah mengumpulkan data dari 10.147 remaja yang berpartisipasi dalam National Longitudinal Study of EBET Adolescent Health yang menyurvei mereka pada 1994, 1996, dan 2001. “Hasil penelitian kami menunjukkan selalu berpandangan positif saat usia remaja secara signifikan sangat terkait dengan kondisi kesehatan mereka saat dewasa,” ujar peneliti Emma K Adam. (Livescience/*/X-5)

Anas

kian Terpojok Internal Demokrat mendesak Anas Urbaningrum membuktikan bahwa dirinya bersih. AKHMAD MUSTAIN

T

UDINGAN terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus berlanjut. Setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Mindo Rosalina Manullang menyebutkan Anas terima uang. “Memang ada,” kata Rosa lirih seusai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Namun, saat ditanya besaran aliran dana yang diterima oleh Anas, Rosa emoh berkomentar. Sebelumnya, Nazaruddin menyebutkan Anas menerima dana Rp7 miliar dari proyek Wisma Atlet dan Rp100 miliar dari proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, (Media Indonesia, 20/7). Dalam wawancara dengan Metro TV, tadi malam, Nazaruddin kembali menegaskan mantan Ketua Umum PB HMI itu menjadi orang nomor satu di partai biru dengan gelontoran uang pada kongres di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 21-23 Mei 2010. “Uang dibawa dengan mobil boks berkarung-karung. Bisa dicek di CCTV Hotel Aston.” Masalah politik uang dibenarkan seorang pengurus DPD Partai Demokrat di Riau. Para pengurus DPD dan DPC menerima uang dari Anas Urbaningrum sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta per pimpinan DPC yang dibagikan tim suksesnya. ”Mereka tak menyuruh untuk

memilih Anas Urbaningrum, tapi hanya bilang ini titipan dari Mas Anas. Bagi-bagi uang itu saat putaran terakhir Marzuki Alie lawan Anas Urbaningrum,” ungkap pengurus yang enggan disebut namanya itu. Sumber itu memaparkan bahwa pembagian uang dilakukan secara terbuka di arena kongres. Uang juga dibagikan di markas kubu Anas di Hotel Aston, Pasteur, Bandung, dan Hotel Sultan, Jakarta. “Semua bukti money politic sudah di tangan kubu Marzuki Alie,” terang sumber tadi. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi @mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com

Senada, mantan Ketua DPC Tapanuli Utara Tongam Tobing mengakui praktik money politic. “Tiap orang diberi US$10.000 (Rp90 juta). Mereka meng ibas-ngibaskan uang dolar ke muka saya,” ujarnya kepada Metro TV. Namun, Anas menyangkal menebar fulus saat kongres. “Hukumnya haram membeli suara demi jabatan,” tegasnya. Hanya saja, katanya, tim sukses memberikan sejumlah fasilitas. “Masak yang berjuang bersama tidak difasilitasi dengan transportasi akomodasi, konsumsi, dan itu bukan membeli suara.” Dipanggil ke Istana Di tengah gencarnya serangan Nazaruddin ke Anas. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

memanggil Anas Urbaningrum, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng ke Wisma Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin sore. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan pertemuan itu merupakan kapasitas SBY sebagai Ketua Dewan Pembi na Partai Demokrat. Saat ditanya rumor SBY menyiapkan kongres luar biasa, dan menyiapkan mantan Ketua Tim Sukses SBY-Boediono, Djoko Suyanto (Menko Polhukam), untuk menggantikan Anas, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok membantah. “Tidak ada KLB. Kami hanya mengadakan rakornas (23 Juli).” Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mendesak Anas membuktikan diri nya bersih dari segala tudingan. “Anas ha rus umumkan ke publik bahwa dirinya tidak bersalah dengan data. Tidak boleh me nunggu nanti, nanti, dan nanti,” tandasnya. (Yoi/ RK/*/X-6) mustain@ mediaindonesia.com Berita terkait hlm 2

Pemburu Nazaruddin masih Mandul SUDAH hampir dua bulan tersangka kasus suap dan buron polisi Muhammad Nazaruddin bersembunyi di luar negeri. Namun, hingga saat ini tim pemburu dari Polri belum mampu menangkapnya. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengaku polisi serius mengejar Nazaruddin, tetapi hingga saat ini belum berhasil meringkus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut. “Tim sedang bergerak. Kami tetap monitor keberadaannya. Tunggu saja,” tukasnya di Jakarta, kemarin.

Anton menolak untuk menjelaskan keberadaan Nazaruddin. Semula Nazaruddin dikabarkan berada di Singapura, kemudian ke Vietnam, dan terakhir ia diduga berada di Pakistan. Hal senada disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Sutarman. Menurutnya, penangkapan Nazaruddin di luar negeri dan pemulangannya ke Tanah Air tidak mudah. “Ada aturan tertentu yang harus dipenuhi. Tentu kami harus hormati negara tempat dia berada,” jelasnya. Meski sulit dideteksi dan di-

tangkap polisi, Nazaruddin secara terbuka melakukan telewicara dengan Metro TV dalam dua hari terakhir, yakni Selasa (19/7) dan kemarin. Terkait dengan itu, Sutarman berharap Metro TV bersedia memberikan informasi keberadaan Nazaruddin. “Tidak perlu sebagai saksi. Kita sama-sama sebagai warga negara membantu menegakkan hukum,” cetus Sutarman. Nazaruddin dicekal KPK sejak 24 Mei. Namun, sehari sebelum-

nya (23/5), ia kabur ke Singapura. Kemudian pada 30 Juni, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Palembang. Saat mengomentari telepon yang digunakan Nazaruddin dalam telewicara dengan Metro

TV itu, pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat mengatakan suara itu bukan dari perangkat seluler, melainkan calling card. Menurutnya, menggunakan calling card ialah cara termudah untuk bisa berkomunikasi secara aman karena bisa dibeli di mana saja, bahkan tanpa perlu identitas. “Calling card umumnya menggunakan teknologi VoIP, yakni menggunakan infrastruktur atau mediasi pengantar secara digital via internet,” jelasnya. (*/X-5)

Presiden Setuju 4 BUMN Dilebur dalam BPJS DPR dan pemerintah terus melakukan lobi intensif untuk merampungkan pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setelah bertemu Wapres Boediono pada Senin (18/7), pimpinan DPR bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas RUU BPJS. Pada pertemuan itu Presiden didampingi Wapres Boediono dan Mensesneg Sudi Silalahi, sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie (Demokrat) didampingi wakil ketua Pramono Anung (PDIP), Priyo Budi Santoso (Golkar), Taufik Kurniawan (PAN),

dan Anis Matta (PKS). Menurut Priyo, Presiden akhirnya memahami gagasan DPR mengenai perlunya empat BUMN yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri dilebur menjadi satu dan bertugas melaksanakan UU BPJS. Namun, Priyo enggan mengungkapkan usulan Presiden untuk masa transisi transformasi keempat BUMN tersebut dalam UU BPJS. “Tidak etis saya menyampaikan. Tetapi prinsipnya Presiden sudah menyetujui soal transformasi itu. Tinggal soal penentuan berapa tahun waktu

Prinsipnya Presiden sudah menyetujui soal transformasi itu.” Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan masa transformasi itu,” ujarnya. Soal paling krusial sehingga pembahasan RUU BPJS berlarutlarut, bahkan UU itu tidak bisa

disahkan dalam masa sidang yang berakhir 22 Juli besok, adalah mengenai transformasi keempat BUMN itu. Pemerintah berkukuh agar empat BUMN itu tetap seperti biasa. Kemudian untuk melaksanakan UU BPJS, pemerintah mengusulkan dibentuk dua BPJS baru. Dana masyarakat yang dikelola empat BUMN tersebut mencapai sekitar Rp190 triliun. Sejumlah pihak menduga salah satu hal yang membuat pemerintah enggan melebur empat BUMN tersebut menjadi BPJS adalah besarnya dana yang dikelola

BUMN-BUMN itu. Pada bagian lain Priyo mengatakan selain RUU BPJS, pengesahan tiga RUU lain yakni RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Penyelenggara Pemilu, dan RUU Keistimewaan Yogyakarta juga ditunda karena belum rampung. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha juga mengatakan pemerintah dan DPR sepakat memperpanjang masa pembahasan RUU BPJS. Alasan perpanjangan masa pembahasan RUU tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (22/7). (Mad/*/SZ/X-4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.