AWAS, CAKUNGCILINCING JALUR TENGKORAK
MURTI BUNANTA Tidak ada kebahagiaan seperti yang dirasakan Murti saat melihat antusiasme anakanak menerima buku dongeng yang ia tulis.
Sungguh aneh, pengemudi sepeda motor bisa tiba-tiba tergelincir dan tewas.
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Sosok, Hlm 20
Fokus Megapolitan, Hlm 28-29
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
FREDY MI/ANGGA YUNIAR
J U M AT, 2 2 J U L I 2 011 | N O .110 9 2 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N
Daerah Tuntut Anas Mundur EDITORIAL
Pemburu Lucu-lucuan APA kabar tim pemburu Muhammad Nazaruddin? Pertanyaan itu layak dilontarkan karena suara sang pemburu semakin redup, sedangkan sang buron kian kencang berkicau dari persembunyiannya. Dua bulan sudah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu meninggalkan Indonesia. Namun, sejauh ini Kabareskrim Polri Irjen Sutarman hanya bisa menyebut bahwa tim telah disebar dan bergerak ke segenap penjuru. Di penjuru manakah Nazaruddin singgah, polisi enggan membeberkannya. Alasannya, takut mengganggu pengejaran. “Kalau saya bilang ke Filipina, nanti dia keluar dari sana,” ujar Sutarman. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar lebih lucu lagi. Ia berkali-kali menyebut pengejaran Nazaruddin bukan tanggung jawab institusinya. Namun, dengan genit ia malah menyebut Nazaruddin sempat dideteksi berada di Pakistan, lalu ke Filipina, terus terbang lagi ke Vietnam. Begitu sulitkah memburu Nazaruddin? Yang jelas dia masih hidup, mudah mengirim pesan, bahkan memberi informasi menggemparkan. Perburuan terhadap Nazaruddin akhirnya hanya riuh di atas po dium, baik melalui perintah Presiden Yu dho yono maupun janji Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk mengerahkan jajaran lintas bidang demi memburu Nazaruddin. Namun, hasilnya sampai sekarang nol besar. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: Publik kian berspemediaindonesia.com kulasi, jangan-jangan ada skenario bahwa Nazaruddin sengaja diperintahkan untuk kabur. Terlebih lagi setelah Nazaruddin mengatakan dia disuruh kabur oleh Anas Urbaningrum. Bukankah awalnya Fraksi Partai Demokrat DPR mengizinkan Nazaruddin ke Singapura untuk berobat? Bukankah Demokrat pula yang menggaransi Nazaruddin bakal pulang jika selesai berobat? Kini semua janji itu hendak dikaburkan dengan pernyataan bahwa tugas memburu Nazaruddin berada di pundak polisi. Pernyataan yang normatif benar, tetapi lucu sebab tidak dapat menghapus kenyataan bahwa elite Partai Demokrat pernah berjanji Nazaruddin akan kembali ke Tanah Air. Nazaruddin sendiri mengatakan hal yang tak kalah lucu. Kalau KPK menangkap dalang sebenarnya yang bermain di Wisma Atlet dan Hambalang, dia mau pulang. Siapa dalang itu? “Dalang sebenarnya adalah Anas,” katanya. Artinya, tim pemburu yang dibentuk Kabareskrim cukup memburu KPK agar KPK memburu Anas. Hasilnya juga pasti lucu.
Tim pemburu yang dibentuk Kabareskrim cukup memburu KPK agar KPK memburu Anas. Hasilnya juga pasti lucu.’’
DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengusulkan Ani Yudhoyono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Demokrat. HARYANTO
T
UNTUTAN agar Anas Urbaningrum dinonaktifkan dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat terus mengalir. Tuntutan tersebut tidak main-main karena datang dari pengurus daerah partai yang dibina Susilo Bambang Yudhoyono itu. “Penonaktifan sudah mendesak dilakukan agar Anas bi sa konsentrasi melakukan pembelaan atas tudingan Nazaruddin,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto di Semarang, kemarin. Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi buron, menyebutkan Anas menerima dana dari proyek Wisma Atlet Rp7 miliar dan dari proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Rp100 miliar. Menurut Nazaruddin yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, aliran dana yang berasal dari APBN itu dipakai Anas untuk melapangkan jalan menjadi ketua umum. Dani menegaskan, berbagai dugaan yang ditujukan kepada Anas seperti politik uang dalam kongres, keterlibatan dalam permainan anggaran di DPR, dan rekayasa hukum berkaitan dengan kepergian Nazaruddin ke Singapura telah membuat kader Demokrat di akar rumput
MI/RAMDANI
MENJELANG RAKORNAS: Spanduk berisi pesan moral menjelang Rakornas Partai Demokrat dipasang di jembatan penyeberangan orang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin. Rakornas berlangsung pada 23-24 Juli 2011 di Sentul, Bogor. makin gerah. Dani juga mendesak jajaran pengurus DPP Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus-kasus hukum ikut dinonaktifkan. “Guna menyelamatkan partai, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah mengusulkan Ani Yudho yono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Demokrat.” Itulah sebabnya, Dani berharap agar pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat pada 23-24 Juli 2011 di Sentul, Bogor, perlu dilakukan penyelamatan citra partai. “Caranya, ya, Anas harus
nonaktif.” Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua pun membenarkan bahwa rakornas itu akan menjadi ajang bagi Demokrat untuk membersihkan dan menyelamatkan partai dari citra buruk. “Tidak tertutup kemungkinan peserta rakornas untuk meminta nonaktif kepada Anas,” kata Max Sopacua. Sejauh ini kader Demokrat masih percaya bahwa rakornas tidak berubah menjadi kongres luar biasa (KLB). Namun, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin menegaskan bahwa tanpa KLB
pun, kalau memang bersalah, Anas harus dicopot. Politik uang Sedikit demi sedikit mulai terkuak fakta terkait kicauan Nazaruddin mengenai kucuran dana untuk peserta kongres. DPD Partai Demokrat Papua, misalnya, mengaku menerima dana sebesar Rp600 juta. Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe menjelaskan setiap DPC hanya mendapat Rp20 juta untuk biaya transportasi. Anas sudah menyangkal me nebar fulus saat kongres. “Hu kumnya haram membeli
suara demi jabatan,” tegasnya. Hanya saja, katanya, tim sukses memberikan sejumlah fasilitas. “Masak yang berjuang bersama tidak difasilitasi dengan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan itu bukan membeli suara.” Angelina Sondakh, orang dekat Anas yang disebut-sebut Nazaruddin juga mendapatkan aliran dana, membenarkan adanya uang untuk akomodasi peserta kongres. “Sebesar Rp2 juta, Rp3 juta per orang,” katanya. (Tim/X-3) haryanto@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 2
Peleburan 4 BUMN Jadi BPJS Diusulkan 15 Tahun SETELAH Presiden memutuskan meleburkan empat BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Askes, dan PT Asabri dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), muncul wa cana mengenai kapan itu terlaksana. Hal itu terkait dengan pembahasan RUU BPJS yang hingga tenggat hari Jumat ini belum juga dituntaskan pemerintah dan DPR. Akibatnya, DPR dan pemerintah sepakat memperpanjang pembahasan RUU BPJS satu masa persidangan lagi hingga paling lama 21 Oktober 2011. Kementerian Keuangan menyebutkan proses transformasi ke-4 BUMN itu memerlukan
waktu 15 tahun. “Ancer-ancernya transformasi BPJS baru membutuhkan waktu sekitar 10 tahun hingga 15 tahun, tetapi harus dibentuk terlebih dahulu organisasinya (BPJS baru),” kata Sekjen Kemenkeu Mulia Nasution di Jakarta kemarin. Menurut Mulia, sebelum transformasi dilakukan, pemerintah perlu menyiapkan struktur organisasi dan perangkat aturannya. Dia memperkirakan proses penyiapan struktur organisasi memakan waktu dua tahun. Diharapkan, pada akhir 2013 struktur BPJS sudah siap. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin kembali menggelar pertemuan dengan
pimpinan DPR, masih membahas RUU BPJS. Sebelumnya pada Rabu (20/7) Presiden juga menerima pimpinan DPR membahas hal yang sama. Presiden didampingi Wapres Boediono dan Mensesneg Sudi Silalahi, sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie (Demokrat) didampingi wakil ketua Priyo Budi Santoso (Golkar), Pramono Anung (PDIP), Taufik Kurniawan (PAN), dan Anis Matta (PKS). Presiden mengatakan isu-isu RUU BPJS kian mengerucut. Pemerintah ingin menuntaskannya agar saat diundangkan tidak ada lagi masalah. Marzuki Alie mengakui masih membutuhkan waktu untuk
menuntaskan diskusi antara pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa tidak akan ada permasalahan implementasi jika RUU BPJS disahkan.
Priyo Budi Santoso mengatakan Presiden bakal menegur para menteri yang menolak peleburan empat BUMN itu. (Fid/ Yoi/SZ/Mad/X-4)