Media Indonesia

Page 1

PENYEMBUHAN KOTA LEWAT AKUPUNKTUR URBAN

4 KLUB BESAR DUNIA PEREBUTKAN PIALA AUDI

Taman-taman kecil yang digerakkan komunitas bisa membuat kota lebih nyaman untuk hidup, layaknya terapi akupunktur pada tubuh.

Tak perlu menunggu hingga Liga Champion musim depan untuk melihat klub besar dunia memperebutkan satu trofi. Olahraga, Hlm 27

Pop Lingkungan, Hlm 11 REUTERS/ALBERT GEA

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

REUTERS/DAVID MERCADO

S E L A S A , 2 6 J U L I 2 011 | N O .110 9 6 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N

KPK akan Periksa Nama dari Nazaruddin EDITORIAL

Grand Strategy KE manakah negara akan dibawa bila pemimpin tak memiliki grand strategy? Itulah pertanyaan yang harus diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertanyaan itu kian mengganggu akal waras kita terlebih setelah menyaksikan bagaimana sang pe mimpin menyelesaikan orang yang dituduh bermasalah di tubuh Partai Demokrat, partai yang berkuasa. Cara menyelesaikannya ialah dengan cara tidak menyelesaikan masalah. Yang dituduhkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terhadap sejumlah elite Partai Demokrat menyangkut korupsi uang APBN. Padahal, korupsi merupakan masalah sangat dahsyat di negeri ini. Republik ini bahkan disebut sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Akan tetapi, Presiden Yudhoyono jelas tidak memiliki grand strategy untuk membasmi korupsi di tingkat negara. Jangankan di tingkat negara, di tingkat partai saja ia tak memiliki strategi. Membersihkan tubuh partai tentu tidak sesulit membersihkan tubuh negara, apalagi jika itu hanya nila setitik. Dengan anggapan postulat besar menjunjung tinggi praduga tak bersalah tetap dipakai di level partai, mestinya Yu d h o y o n o b e r a n i mengambil tindakan menonaktifkan semua orang Demokrat yang dituduh Nazaruddin mencuri uang negara. Silakan tanggapi Selain itu, YudhoyoEditorial ini melalui: no dapat memerintahmediaindonesia.com kan mereka yang ditu duh korupsi oleh Na zaruddin itu untuk me lakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang mereka miliki. Misalnya, berapakah harta kekayaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sekarang dan dari manakah harta kekayaan itu diperoleh? Penonaktifan dan pembuktian terbalik atas kekayaan elite Partai Demokrat yang bermasalah itu menunjukkan Yudhoyono memiliki kemauan politik dan sekaligus tindakan internal yang sangat keras untuk membersihkan partainya dari tuduhan korupsi. Bila kemudian tidak terbukti bersalah, semua yang dinonaktifkan itu dapat diaktifkan kembali dan nama mereka direhabilitasi. Namun, yang dilakukan Yudhoyono di rapat koordinasi nasional (rakornas) justru cuma mengimbau agar kader yang bermasalah keluar dari Partai Demokrat. Pidato di rakornas itu jelas memperlihatkan Yudhoyono hanya memimpin pemberantasan korupsi sebatas retorika. Lidah memang tiada bertulang. Bertambah celaka, 10 Komitmen Sentul, yang dihasilkan rakornas itu, malah dibacakan orang yang termasuk diduga bermasalah. Yudhoyono bukan hanya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jauh lebih besar daripada itu, ia Presiden Republik Indonesia. Caranya mengatasi tuduhan korupsi di tubuh partainya, yaitu mengatasi masalah tanpa mengatasi masalah, menunjukkan ia tidak punya strategi, apalagi grand strategy sebagai presiden.

Bertambah celaka, 10 Komitmen Sentul, yang dihasilkan rakornas itu, malah dibacakan orang yang termasuk diduga bermasalah.”

PAUSE

Tes Apgar dan Kognitif Anak SEBUAH studi yang dirilis jurnal Obstetrics and Gynecology menunjukkan tes kesehatan menyeluruh pada bayi yang baru lahir dapat mendeteksi masalah di sekolah saat ia beranjak remaja. Peneliti dari Rumah Sakit Pusat Helsingborg, Swedia, meneliti 877.000 anak dengan membandingkan nilai mereka di sekolah dan tingkat ke lulusan mengEBET gunakan metode penilaian Apgar dan kesehatan pascakelahiran. Tes Apgar diberikan 1 sampai 5 menit setelah kelahiran. Kemudian peneliti mengevaluasi detak jantung bayi, pernapasan, kontraksi otot, warna kulit, dan refleks. Jika nilai itu berjumlah 8 atau lebih, bayi-bayi itu dalam kesehatan yang baik. Di lain hal, jika nilai Apgar di bawah 7, bayi-bayi tersebut berpotensi dua kali lebih besar memerlukan pendidikan khusus karena fungsi kognitif yang rendah. (Livescience/*/X-5)

Kejaksaan Agung dan KPK ternyata sama-sama menelusuri dugaan korupsi proyek Hambalang. AMAHL SYARIF AZWAR

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim khusus untuk menguji kebenaran pernyataan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. “Terkait informasi dari Nazar, kami akan membentuk tim untuk memvalidasi,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. Tim validasi itu bertugas menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah nama yang disebut Nazaruddin. Johan belum dapat memastikan kapan tim validasi bentukan KPK itu mulai bekerja. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, kini menjadi buron internasional. Dari persembunyiannya, Nazar yang sudah dipecat dari Demokrat berkicau bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima aliran duit ilegal dari proyekproyek yang didanai APBN untuk memenangi kongres. Dari proyek Wisma Atlet, Anas kebagian Rp7 miliar. Anas juga menerima Rp100 miliar dari proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nama tiga anggota DPR juga disebut-sebut Nazar terkait aliran dana. Mereka ialah Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), dan Wayan Koster (Fraksi PDIP). Begitu juga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang merangkap Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat tak luput dari serangan Nazaruddin. Tidak hanya itu. Nazaruddin juga menuding sejumlah unsur pimpinan KPK merekayasa kasusnya. Nazaruddin mengatakan dua Wakil Ketua KPK,

Chandra M Hamzah dan M Jasin, ialah teman Anas yang merekayasa kasus Nazaruddin sehingga perkara itu hanya berhenti pada penetapan Nazar sebagai tersangka. Nama Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja ikut disebut. Bahkan, menurut Nazaruddin, dirinya pernah bertemu dengan Chandra yang juga dihadiri kader Partai Demokrat merangkap Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Semua nama yang disebut Nazaruddin membantah dan KPK belum menyebut kapan mereka akan diperiksa. Meski demikian, Ketua KPK Busyro Muqoddas tetap berniat membentuk tim pengawas internal untuk

Sebaliknya, Kejaksaan Agung mengaku sedang menelusuri duga an korupsi pem-

Terkait informasi dari Nazar, kami akan membentuk tim untuk memvalidasi.” Johan Budi Juru bicara KPK memeriksa Chandra dan Ade Ra hardja. Mereka, menurut Nazaruddin, dijanjikan Anas untuk menjadi pimpinan KPK. Chandra dan Ade pun mengaku siap diperiksa. Kasus Hambalang Pemerintah memberikan perhatian khusus atas proyek Hambalang. Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta, kemarin, meminta KPK menelusuri dugaan korupsi seputar proyek Hambalang. KPK langsung menyambut permintaan Menko Polhukam. Ade Rahardja mengatakan indikasi-indikasi yang berkembang belakangan ini dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah selanjutnya.

bangunan proyek Hambalang. “Masih pengum pul an bahan dan keterangan,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono. (Mad/X-3) amahl @mediaindonesia.com

Demokrat Diprediksi semakin Suram

Nurpati tidak Ikuti Reka Ulang BARESKRIM Polri kemarin meng gelar rekonstruksi atau reka ulang kasus dugaan pemalsuan surat MK di KPU. Dalam reka ulang selama 6 jam itu, mantan komisioner KPU Andi Nurpati tidak hadir. Reka ulang dilakukan di dua ruangan di KPU, yakni ruang Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan bekas ruangan Andi Nur pati yang kini di tempati komisioner Syamsul Bahri. “Tadi ada rekonstruksi di ruang ketua dan ruangan Bu Andi yang saya tempati sekarang ini. Bu Andi diperankan penyidik,” ujar Syamsul. Mengenai ketidakhadiran Nur pati, kuasa hukumnya, Denny Kailimang, mengatakan tidak mengetahui rekonstruksi itu. “Kita enggak dikasih tahu soal itu,” katanya. Rekonstruksi itu tertutup bagi wartawan. Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan Nurpati tidak hadir karena sibuk. Andi Nurpati diduga terlibat

MI/RAMDANI

REKA ULANG: Tersangka kasus pemalsuan surat MK Masyhuri Hasan (kanan) menjalani reka ulang penyerahan surat nomor 112 dan 113 kepada Andi Nurpati (diperankan oleh penyidik) di Jak TV, kemarin. kasus pemalsuan surat MK. Surat MK yang diduga palsu itu ialah surat No 112/PAN.MK/ VIII/2009 tertanggal 14 Agustus. Surat palsu tersebut digunakan KPU untuk menetapkan Dewie Yasin Limpo (Hanura) sebagai anggota DPR terpilih dari Sulawesi Selatan I. Namun pada 17 Agustus 2009, terbit surat asli MK dengan nomor yang sama seperti surat tertanggal 14 Agustus. Dalam surat itu yang berhak mendapat kursi di Sulsel I ialah Mestariyani Habie (Gerindra). Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com

Polisi telah menetapkan juru panggil MK Masyhuri Hasan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat MK itu. Masyhuri kemarin mengikuti rekonstruksi didampingi kuasa hukumnya, Edwin Partogi. Meski polisi telah menetapkan tersangka dan melakukan rekonstruksi, Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR tidak diam. Setelah reses, panja akan menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat mengenai kecurangan pelaksanaan pemilu. Rekonstruksi juga dilakukan di Jak TV terkait dengan pertemuan Masyhuri dan Nurpati. Pada pertemuan itu, Masyhuri menyerahkan sebuah map kepada Nurpati yang diperankan penyidik. (*/Wta/Ant/X-4)

PARTAI Demokrat harus bersiap-siap ditinggalkan para pendukungnya. Rapat koordinasi nasional partai tersebut di Sentul, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu, yang digadang-gadang bakal menjadi ajang bersihbersih, ternyata jauh panggang dari api. Hal itu diungkapkan pengamat politik Arbi Sanit. Menurutnya, hasil sejumlah survei bahwa kader Demokrat akan hijrah ke partai politik lain bisa menjadi kenyataan. “Masa depan partai semakin suram. Jadi ada kemungkinan kalah,” tukasnya saat dihubungi kemarin. Mengenai hasil rakornas, Arbi menyebut tidak hanya antiklimaks, tapi juga gagal. Demokrat gagal menjalankan fungsi partai politik bagi rakyat. “Fungsi bersih-bersih dan fungsi berantas korupsi tidak dilakukan.” Secara terpisah, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto mengakui rakornas belum membawa hasil yang berarti, terutama terhadap sejumlah kader yang bermasalah. “Hal ini bisa dimaklumi karena kode etik memang baru lahir pada rakornas sehingga kerja dewan kehormatan belum terlihat,” tuturnya. Rakornas Partai Demokrat

menghasilkan 10 Komitmen Sentul yang dibacakan Wakil Ketua Umum Johny Allen Marbun. Johny pernah disebut mantan anggota DPR dari Fraksi PAN Abdul Hadi Djamal terlibat dalam kasus korupsi pembangunan dermaga di kawasan timur Indonesia. Djamal sudah terlebih dahulu dihukum dalam kasus tersebut. Senada, pakar komunikasi Ade Armando menilai rakornas justru menjatuhkan kredibilitas SBY, baik sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI. Pernyataan SBY yang kembali meminta Nazaruddin balik ke Indonesia dinilai sebagai blunder. “Betapa lemah SBY. Kok Presiden cuma bisa minta. Orang melihat dia enggak bisa memerintahkan Nazaruddin pulang,” ujar Ade. Pengamat politik Iberamsjah menilai hasil rakornas menunjuk kan kedangkalan pucuk pim pinan partai, baik SBY maupun Anas Urbaningrum. Mereka tidak menunjukkan kepemimpinan yang elegan dalam menata partai. “Karakter pemimpin itu harus berani katakan mana yang salah dan mana yang benar,” ujarnya. (*/Yoi/HT/X-6)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.