MEMPERKUAT RADIO KOMUNITAS UNTUK ANTISIPASI BENCANA
MARTINO CALON KUAT PENGGANTI BATISTA Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) juga akan mengevaluasi kinerja Direktur Timnas Carlos Bilardo.
Radio komunitas dan pertunjukan seni menjadi media ampuh dalam sosialisasi kebencanaan di lereng Kelud.
Olahraga, Hlm 28
Pemasangan Iklan & Customer Service No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
Fokus Nusantara, Hlm 22-23
AP/NATACHA PISARENKO
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
MI/BAGUS SURYO
R A B U , 2 7 J U L I 2 011 | N O .110 9 7 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
EDITORIAL
Si Kebal Hukum KASUS pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi masih belum sampai ke aktor utama. Meski sejumlah saksi telah diperiksa dan rekonstruksi dilakukan, polisi bahkan belum juga menetapkan adanya tersangka baru. Sampai saat ini, polisi baru menjadikan seorang kelas teri sebagai tersangka, yakni Masyhuri Hasan, mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi. Polisi mengaku sudah memeriksa sedikitnya 27 saksi. Polisi juga sudah menggelar tiga rekonstruksi. Namun, rekonstruksi itu dilakukan tanpa kehadiran mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati yang sekarang salah seorang ketua Partai Demokrat. Padahal, Andi Nurpati-lah yang banyak disebut berperan besar dalam pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi berawal dari surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Agustus 2009 yang meminta penetapan dari Mahkamah Konstitusi, apakah Dewie Yasin Limpo (Partai Hanura) atau Mestariyani Habie (Partai Gerindra) yang berhak atas kursi DPR dari daerah pemilihan (dapil) I Sulawesi Selatan. Pada 17 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan jawaban bahwa yang berhak ialah dari Partai Gerindra. Namun, sebelumnya melalui mesin faksimile tertanggal 14 Agustus 2009, KPU telah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan yang berhak Silakan tanggapi atas kursi anggota DPR Editorial ini melalui: mediaindonesia.com dapil I Sulsel dari Partai Hanura. Belakangan terungkap bahwa surat Mahkamah Konstitusi yang dikirimkan ke KPU via faksimile itu ternyata palsu. Diduga, Andi Nurpati terlibat dalam pembuatan surat palsu itu. Di mana surat yang asli? Surat itu diambil sendiri oleh Andi Nurpati. Namun, surat itu tidak pernah disampaikan Andi Nurpati dalam rapat KPU yang digelar pada 17 Agustus 2009. Mahkamah Konstitusi kemudian mengadukan Andi Nurpati ke polisi pada Februari 2010. Namun, polisi membiarkan pengaduan itu hingga lebih dari 15 bulan. Polisi baru mulai bertindak setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membuka kasus itu ke publik, Mei silam. Namun, Andi Nurpati sampai hari ini tetap tak dapat disentuh hukum sekalipun Panja Mafia Pemilu yang dibentuk DPR telah menguak secara terbuka dugaan keterlibatan Andi Nurpati. Di negeri ini jelas ada orang yang kebal hukum dan polisi tidak berdaya. Panja Mafia Pemilu yang dibentuk DPR bahkan cuma gagah nama. Boro-boro membongkar mafia pemilu, menyentuh seorang saja mereka tak berdaya.
Di negeri ini jelas ada orang yang kebal hukum dan polisi tidak berdaya. Panja Mafia Pemilu yang dibentuk DPR bahkan cuma gagah nama.”
MI/ADAM DWI
DEKLARASI PARTAI NASDEM: Sekjen Partai NasDem Ahmad Rofiq membacakan manifesto partai didampingi para pengurus DPP Partai NasDem saat deklarasi di Jakarta, kemarin. Partai tersebut mengusung gagasan Restorasi Indonesia.
KPK Gonjang-ganjing Komite etik diminta tidak tebang pilih, semua yang terkait dengan Nazaruddin harus diperiksa. AMAHL S AZWAR
K
OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi persoalan internal yang mengancam integritasnya. Seusai kasus ‘cicak-buaya’, kini institusi itu menghadapi persoalan serius setelah sejumlah nama pejabatnya disebut terkait dengan tersangka dugaan kasus suap Muhammad Nazaruddin. Rapat pimpinan KPK yang diketuai Busyro Muqoddas pun, kemarin, membentuk komite etik yang khusus mengusut kebenaran tudingan Nazaruddin terhadap nama-nama pejabat KPK. Komite etik itu terdiri dari unsur internal dan eksternal KPK (lihat grafik). “Kami menyikapi pemberitaan yang menyangkut unsur pimpinan. Ini menjadi perhatian kami,” ujar Busyro dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta. Hadir dalam acara itu unsur pimpinan KPK, yakni Chandra M Hamzah, Haryono Umar, dan Bibit S Rianto. Adapun pemimpin lainnya, M Jasin, absen karena sedang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Busyro menandaskan, Chandra M Hamzah dan M Jasin di antara yang akan diperiksa. “Kami bekerja secepat-cepatnya,” tukasnya.
Ketika dihubungi lewat telepon, M Jasin mengaku siap diperiksa. Namun, ia meminta komite etik tidak tebang pilih. Pimpinan lainnya juga harus diperiksa. Mereka adalah Haryono Umar, Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, juru bicara KPK Johan Budi SP, Sekjen KPK Bambang Proptono Suno, dan Busyro Muqoddas. “Apa pun motif pertemuannya, walau tidak suap, orang-
orang itu harus diperiksa juga,” tukas Jasin. Dalam wawancaranya lewat Skype, Nazaruddin menuding M Jasin, Chandra M Hamzah, dan Ade Raharja terlibat rekayasa kasus Wisma Atlet bersama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nazar menuding mereka bersepakat hendak melokalisasi kasus Wisma Atlet hanya sampai Nazaruddin dan tidak
menyentuh elite Demokrat lainnya. Kompensasinya, tuding Nazar, Chandra dan Ade bakal dimuluskan memimpin KPK periode berikutnya. Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, yang saat ini mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, menegaskan semua nama yang disebut Nazaruddin akan diperiksa. “Secepat mungkin kami akan memeriksa mereka.” Tolak mundur Busyro Muqoddas menegaskan tidak ada penonaktifan terhadap nama-nama yang akan diperiksa. Bahkan, lanjutnya, rapat pimpinan menolak rencana pengunduran diri juru bicara KPK Johan Budi. Sebelumnya, Johan menyatakan akan mundur dari posisinya karena mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2012-2016. “Besok (hari ini) saya akan sampaikan pengunduran diri saya,” tuturnya. Mengenai namanya disebut pernah bertemu Nazaruddin, Johan mengakui memang ada pertemuan pada awal tahun lalu. “Saya hanya mendampingi Ade Raharja,” ujarnya. Pada bagian lain, Busyro mengatakan KPK juga telah mendalami dugaan korupsi proyek Hambalang. Untuk itu, KPK akan memanggil kader-kader Partai Demokrat yang disebutsebut terlibat kasus Hambalang dan Wisma Atlet.(*/X-5) amahl@mediaindonesia.com
Tim Penjemput Nazaruddin Berangkat PAUSE
Negara Maju dan Depresi DEPRESI cenderung melanda negara-negara maju ketimbang negara berkembang atau miskin. Kesimpulan itu diungkapkan peneliti World Health Organization (WHO) di BMC Medicine Journal, kemarin. FREDY Peneliti menyurvei 89 ribu orang dari 18 negara. Dari 10 negara berpendapatan kapita tinggi, di antaranya Prancis, AS, dan Jerman, peneliti menemukan prevalensi depresi penduduk sebesar 14,6%. Di negara-negara berkembang, misalnya India, Meksiko, Brasil, dan Libanon, prevalensi depresinya hanya 11,1%. Peneliti berspekulasi warga di negara-negara kaya lebih rentan dirundung depresi karena kesenjangan pendapatan yang lebih kentara. (Livescience/*/X-5)
SETELAH dihujani kritik berbagai kalangan karena lamban memburu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berjanji mendatangkan tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games itu dari persembunyiannya ke Tanah Air secepatnya. Bahkan, Patrialis mengungkapkan, tim penjemput Nazaruddin yang anggotanya terdiri dari jajaran Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Imigrasi, dan Polri itu berangkat menuju tempat persembunyian Nazaruddin tadi malam (Selasa, 26/7). Namun, Patrialis menolak
menyebutkan di negara mana posisi Nazaruddin saat ini. “Kita agak sulit menyatakan dia di mana. Nanti kalau kita sebut dan dia dengar, langsung kabur. Intinya, tim tersebut akan jalan ke satu negara,” jelasnya seusai peresmian Law Center Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel di Makassar, kemarin. Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok memperoleh informasi bahwa posisi terakhir Nazaruddin terdeteksi berada di Argentina. Nazar, kata Mubarok, sempat berpindah-pindah ke sejumlah negara, termasuk Singapura dan Kamboja. Saat ditanya mengapa Naza-
MI/SUSANTO
Patrialis Akbar Menteri Hukum dan HAM ruddin masih bisa berpindahpindah ke sejumlah negara padahal paspornya sudah dicabut, Patrialis mengaku tidak mengetahui alasannya. “Tapi, banyak negara di dunia yang tidak memberlakukan visa. Tanpa
visa, siapa pun bisa masuk ke suatu negara.” Pernyataan berbeda disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Ia mengaku belum mendapatkan informasi rencana penjemputan Nazaruddin. “Biasanya kalau kesempatan pertama kepolisian sudah melakukan itu, pasti melapor ke saya,” ujarnya di Kantor Presiden, kemarin. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas membenarkan KPK telah membentuk tim teknis penjemputan Nazaruddin. “Saya dengar seperti itu, KPK sudah membentuk tim dalam urusan perjalanan itu,” ujar Busyro. (LN/ Yoi/SZ/X-7)
Partai NasDem Tawarkan Restorasi SATU lagi partai politik lahir di Tanah Air. Kelahiran Partai NasDem dideklarasikan kemarin di Jakarta yang dihadiri pengurus wilayah dari 33 provinsi seluruh Indonesia dan disaksikan sejumlah tokoh nasional. Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capela menyampaikan pidato politik berjudul Agar yang tak Murni Terbakar Mati. Adapun manifesto partai dibacakan Sekjen Ahmad Rofiq. Hadir dalam acara Deklarasi dan Rapat Koordinasi Nasional Partai NasDem itu di antaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sesepuh PDIP yang juga Ketua MPR Taufiq Kiemas, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, pengamat ekonomi Rizal Ramli, serta sejumlah tokoh lainnya. Jusuf Kalla juga menyampaikan orasi politiknya. Menurut Capela, Partai NasDem lahir untuk membuka tabir kepura-puraan yang menyelimuti bangsa ini. “Bangsa ini berpura-pura sejahtera, berpura-pura mewakili rakyat, berpura-pura menjadi negarawan, dan berpura-pura jujur dan suci. Dari situ muncul kepalsuan,” ungkapnya. Karena itu, bangsa ini harus mengalami restorasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, konstitusi, ekonomi, sistem politik ketatanegaraan, serta restorasi mental rakyat. “Partai NasDem adalah alat perjuangan bangsa agar demokrasi dan kehidupan bangsa Indonesia menemukan kese jatiannya, bukan sekadar praktik formal prosedural. Demokrasi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan,” ujarnya. Sementara itu, Jusuf Kalla dalam orasinya mengatakan partai politik di Indonesia kini nyaris tidak lagi memiliki perbedaan satu dengan yang lain, baik dari segi ideologi maupun program kerja. Satu-satunya yang membedakan ialah kepercayaan publik. “Yang dijual partai bukan ideologi atau program, tetapi kepercayaan. Partai yang bisa menjaga kepercayaan publik itulah yang akan berhasil,” kata Kalla. (*/X-4) Berita terkait hlm 2