SANG PREDATOR MELANGKAH SENDIRIAN MENAPAK KARIER
AKSESORI PUN SARAT TEKNOLOGI TERKINI Antusiasme agen pemegang merek mobil juga diikuti berbagai perusahaan produk komponen, aksesori, serta produk dan jasa p pendukung lainnya.
Petinju ini bertarung di depan pendukung lawan tanpa didampingi pelatih, dan tidak banyak media yang meliput langkahnya menantang juara dunia.
Hlm 7-11
Fokus Olahraga, Hlm 22-23 MI/ADAM DWI
Pemasangan Iklan & Customer Service No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
MI/TUTUS
S A B T U , 3 0 J U L I 2 011 | N O .1110 0 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N
EDITORIAL
Halusinasi PANGGUNG politik kini ditaburi satu kata kunci, yaitu halusinasi. Kata itu demikian gampang dihamburkan, sampai-sampai tidak jelas siapa yang berhalusinasi, apakah yang menuding atau yang dituding. Pemantiknya ialah kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari tempat persembunyiannya. Ia menuding sejumlah elite Partai Demokrat terlibat korupsi proyek yang dibiayai APBN. Nyanyian itu lalu dibantah ramai-ramai antara lain dengan menyebut Nazaruddin berhalusinasi. Yang aneh ialah Ketua Umum Anas Urbaningrum kemudian melaporkan Nazaruddin ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu artinya Anas menilai nyanyian Nazaruddin bukan halusinasi, melainkan nyanyian orang waras, karena hanya orang waras yang dapat menjadi subjek hukum. Sampai di situ sudah tidak jelas siapa yang berhalusinasi. Bukankah Anas pun sedang berhalusinasi melaporkan kepada polisi orang yang justru sedang buron, yang sedang dicari Interpol, yang tidak diketahui di mana rimbanya? Polisi pun berhalusinasi, yaitu setelah memeriksa Anas di Blitar akan memeriksa Nazaruddin untuk mengonfrontasikan hasilnya dengan orang yang masih buron itu. Perlu juga diingat, Mei lalu, sepekan seSilakan tanggapi telah Nazaruddin diEditorial ini melalui: nyatakan pergi ke Simediaindonesia.com ngapura, para petinggi Partai Demokrat dengan gegap gempita menyatakan Nazaruddin tidak kabur. Ia sedang berobat dan dijamin pasti kembali ke Tanah Air. Namun, kenyataannya Nazaruddin tidak kunjung pulang. Sejauh ini, kembalinya Nazaruddin ke Tanah Air hanyalah halusinasi elite Demokrat. Yang terjadi justru Nazaruddin kian memberontak. Ia menunjukkan tampangnya melalui wawancara via Skype. Ia memakai topi yang unik, seperti topi pandan, dan atas permintaan si pewawancara mencubit dulu pipinya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berhalusinasi. Pucuk pimpinan tertinggi di Demokrat meminta agar kader yang tidak sanggup menjalankan politik bersih secara sukarela hengkang dari partai. Siapa yang mau mengakui dirinya tidak bersih? Apa itu bukan halusinasi? Makin lengkaplah halusinasi itu ketika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan sebuah tim telah dikirim untuk menjemput Nazaruddin. Dijemput di mana? Kok lama amat menjemputnya. Itu bukan yang pertama Patrialis Akbar berhalusinasi. Ia pernah bilang Nazaruddin dari Singapura ke Vietnam lalu terbang ke Afrika. Begitulah, rangkaian halusinasi dihamburkan karena tidak ada keberanian berkata dan berlaku jujur.
MI/PANCA SYURKANI
BAYAR DENDA TILANG: Pelanggar lalu lintas yang akan membayar denda tilang memenuhi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemarin. PN Jakbar menerima dan menyidangkan 7.000 berkas perkara pelanggaran lalu lintas. Hal itu membuat ruang sidang menjadi penuh sesak. Para pelanggar yang hendak mengambil surat kendaraan atau SIM pun bermandi keringat.
Makin lengkaplah halusinasi itu ketika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan sebuah tim telah dikirim untuk menjemput Nazaruddin.”
PAUSE
Telepon Pintar dan Mata MEMBACA pesan singkat atau berselancar di internet lewat telepon pintar (smartphone) berpotensi membuat mata Anda bekerja ekstra keras ketimbang membaca buku atau surat kabar. Tim peneliti Sunny State College of SENO Optome try, New York, meneliti 130 sukarelawan berusia rata-rata 23,3 tahun untuk melihat bagaimana mereka memegang telepon pintar saat membaca pesan singkat. Kemudian, 100 sukarelawan lainnya yang berusia rata-rata 24,9 tahun diamati saat mereka membaca media cetak. Hasilnya saat kita membaca surat kabar atau buku, jarak rata-rata mata untuk membaca 40,64 cm. Namun, bagi yang membaca atau mengirim pesan singkat, jarak rata-rata hanya 35,56 cm, bahkan ada yang hanya 17,78 cm. Tim menyimpulkan membaca pesan lewat telepon pintar dapat mengakibatkan sakit kepala, mata kering, rabun jauh, serta tekanan pada mata. (*/Medicmagic/X-7)
Ketua DPR Minta KPK Dibubarkan Marzuki mengusulkan koruptor dimaafkan, sistem baru transaksi keuangan dibenahi, dan pembuktian terbalik diterapkan. AMAHL SHARIF AZWAR
Rakor Dihadiri Presiden Sejumlah Gubernur Absen MESKI mengetahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hadir dan memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatra di Palembang, 28-29 Juli, sejumlah gubernur di Sumatra tidak menghadiri rakor tersebut. Tiga provinsi mengirim wakil gubernur dan dua provinsi diwakili pejabat gubernur karena gubernurnya sedang berurusan dengan hukum. Gubernur yang tidak hadir ialah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, Gubernur Bangka Belitung Eko Maulana Ali, dan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Di sisi lain, Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin masih ditahan KPK, dan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin masih nonaktif meski pengadilan memvonisnya bebas. Lima provinsi lainnya, yakni Sumatra Barat, Riau, Kepulauan
Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, diwakili gubernur masingmasing. Mengenai ketidakhadiran sejumlah gubernur tersebut, Presiden mengatakan mestinya semua gubernur hadir untuk menunjukkan keseriusan pembangunan daerah masing-masing dan wilayah Sumatra. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com
Menurut Presiden, forum seperti itu sangat penting bagi pembangunan daerah dan wilayah. Ia sangat menghargai forum koordinasi tersebut. “Para gubernur harusnya menunjukkan keseriusan dalam membangun daerah mereka. Mereka adalah pemimpin yang langsung dipilih rakyat,”
imbuh Presiden. Rakor yang berlangsung dua hari (28-29 Juli) itu menghasilkan 10 kesepakatan yang dibacakan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, kemarin, di depan Presiden Yudhoyono. Sepuluh kesepakatan itu akan dijadikan pedoman untuk kemajuan di wilayah Sumatra. Sepuluh kesepakatan tersebut di antaranya mengatur percepatan penyelesaian rencana tata ruang baik wilayah Pulau Sumatra maupun provinsi sewilayah Sumatra. Selain itu, mendorong agar pemerintah pusat segera menetapkan permendagri tentang penegasan batas daerah yang telah disepakati antarpemerintah daerah sewilayah Sumatra, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa batas daerah. Pengaturan pelestarian sumber daya air dan hutan se-wilayah Sumatra juga dicakupkan. (Bhm/Yoi/X-4)
K
OMISI Pemberantasan Korupsi memang dirancang untuk tidak selamanya ada. Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan ketika KPK tidak layak dipercaya lagi, sebaiknya lembaga ad hoc itu dibubarkan saja. KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum konvensional-kejaksaan dan kepolisian--tidak bisa dipercaya. Akan tetapi, kata Marzuki, jika dalam tubuh KPK tidak ada lagi orang yang kredibel, lebih baik lembaga itu dibubarkan. “Pemberantasan korupsi dikembalikan lagi ke-
MI/SUSANTO
Pemberantasan korupsi dikembalikan lagi kepada kejaksaan dan kepolisian.” Marzuki Alie Ketua DPR
Polisi Bingung Sentuh Nazaruddin MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia tidak tanggung-tanggung mengirim tiga tim untuk memburu tersangka korupsi Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Tiga tim tersebut juga sudah berada di tempat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu bersembunyi. Kendati sudah mengetahui posisi Nazaruddin, Polri masih kebingungan menangkapnya. Alasannya, Polri harus bekerja sama dengan kepolisian setempat. “Kalau kami bisa menangkap di situ, sudah dari kemarin ditangkap,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Sutarman di Jakarta, kemarin. Alasan lain, Polri sedang
memikirkan cara pemulangan Nazaruddin, apakah dengan deportasi atau mengiring masuk ke Indonesia melalui proses hukum internasional. “Bila sudah tahu cara memasukkan dia ke Indonesia, baru kami bisa menangkapnya,” ungkapnya. Tim juga sudah menyiapkan DNA dan gambar wajah Nazaruddin. Sutarman menduga Nazaruddin menggunakan identitas palsu berada di negara tersebut. Negara itu, katanya, menyatakan tidak ada pendatang ilegal yang masuk. Saat didesak di negara mana Nazaruddin bersembunyi, Sutarman memilih tutup mulut. Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding
menilai ketidakpastian keberadaan Nazaruddin saat ini karena aparat penegak hukum kebingungan menerjemahkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apakah Presiden sungguh-sungguh atau hanya pencitraan. “Penegak hukum juga takut, nanti ditangkap malah salah langkah,” ujarnya. Keadaan saat ini, sambungnya, berbeda ketika mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan Kapolri untuk menangkap pelaku kasus Bank Century Robert Tantular. “Seharusnya kan diberi ultimatum, jika 24 jam tidak bisa membawa Nazaruddin ke sini, jabatan Anda akan jadi taruhannya.” (*/Wta/X-6) Berita terkait hlm 2
pada kejaksaan dan kepolisian,” katanya di Jakarta, kemarin. Kepercayaan publik kepada KPK tergerus pada saat Muhammad Nazaruddin, tersangka korupsi yang menjadi buron internasional, mengungkapkan dirinya pernah bertemu pimpinan KPK. Dari tempat persembunyiannya, Nazaruddin menuding pejabat KPK menerima uang atau merekayasa kasusnya. Mereka yang dituding Nazaruddin ialah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK M Jasin, Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, dan juru bicara KPK Johan Budi. Jasin pun menambahkan nama Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Sekjen KPK Bambang Proptono Sunu. Kata Jasin, bahkan yang disebut Nazaruddin juga termasuk Ketua KPK Busyro Muqoddas.
Meski belum yakin dengan kabar adanya pertemuan antara Chandra M Hamzah, M Jasin, Ade Raharja, dan Nazaruddin, Marzuki mengaku itu menjadi preseden yang memalukan jika benar-benar terjadi. Kalau nanti terbukti, Marzuki meminta agar Chandra dan Jasin nonaktif sampai akhir masa jabatan mereka. Picu kontroversi Gagasan Marzuki membubarkan KPK memicu kontroversi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memahami pernyataan Marzuki. “Ini ekspresi kekecewaan terhadap berbagai kasus yang menimpa pimpinan KPK secara berulang,” kata Priyo. Sebaliknya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menolak gagasan Marzuki. “Saya termasuk yang tidak setuju. KPK telah menjadi antibodi korupsi yang berlangsung secara sistemis dari waktu ke waktu. Kalau ada yang membubarkan KPK, itu berarti untuk menghilangkan antibodi dan korupsi semakin lebih akut,” kata Pramono. Penyesalan atas pernyataan Marzuki juga datang dari Penasihat KPK Said Zainal Abidin. “Saya sesalkan pernyataan Ketua DPR seperti itu,” ujarnya. Menurut dia, KPK saat ini sudah membentuk Komite Etik untuk mencari tahu kebenaran tudingan Nazaruddin. “Kita ingin membersihkan yang ingin dibersihkan.” Namun, Wakil Ketua KPK M Jasin justru mengusulkan keanggotaan Komite Etik sebaiknya didominasi orang dari luar KPK. Pada kesempatan itu Marzuki juga mengusulkan tiga jurus berantas korupsi. Pertama, memutihkan semua kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu. “Jadi, kita maafkan semuanya. Kita minta semua dana yang ada di luar negeri untuk masuk, tapi kita kenai pajak,” ujarnya. Kedua, kata Marzuki, membuat peraturan soal transaksi keuangan. Ia mengusulkan semua transaksi keuangan di atas Rp1 juta dilakukan secara perbankan. Jurus ketiga, kata dia, menerapkan pembuktian terbalik bagi siapa saja yang tersangkut kasus korupsi.(Wta/*/X-3) amahl@mediaindonesia.com