Media Indonesia

Page 1

BEREKSPERIMEN DENGAN KAYU

Pemasangan Iklan & Customer Service No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com

Sesuatu yang berasal dari alam memiliki keunikan yang tak bisa dibentuk tangan manusia. Begitu juga kayu yang secara alami memiliki keindahan yang tak tergantikan.

Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

Katalog Belanja, Hlm 33-40 MI/ADAM DWI

JSUEM NAT, IN, 3 12 0 D E S E M B E R 2 011 | N O .112 2 49 6 | TA H U N X L I I | 3 42 0 HALAMAN

Pencabutan SK Bupati Solusi Kisruh Bima

EDITORIAL

Tragedi Negeri Bahari NEGERI ini kembali menampakkan wajah kusam. Dikepung samudra, tetapi gagal menjadikan sektor kelautan sebagai kekuatan ekonomi. Hampir tiga perempat wilayah negara ini adalah laut. Tetapi memprihatinkan, negeri bahari ini harus mengimpor ikan untuk mencukupi kebutuhan domestiknya. Angka impor hasil perikanan Indonesia pun terus melonjak setiap tahun. Pada 2008, volume impor ikan sekitar 280 ribu ton, naik menjadi 331,9 ribu ton di 2009, dan meningkat lagi menjadi 369,3 ribu ton di 2010. Lebih memprihatinkan lagi, 40 dari 45 jenis ikan yang diimpor sepanjang 2011 sama dengan ikan budi daya nelayan dan petambak Indonesia, seperti udang, kembung, bandeng, bahkan belut. Dengan harga jual yang lebih murah, keberadaan ikan impor memaksa nelayan Indonesia membanting harga jual tangkapan mereka agar bisa bersaing di pasar. Para nelayan pun meringis miris karena merugi. Namun, cerita impor ikan hanya satu dari sekian banyak catatan yang menunjukkan ketidakbecusan pemerintah mengelola sumber daya yang ada. Mulai dari beras, gula, singkong, cabai, kentang, hingga buah-buahan, negeri ini mengimpor. Silakan tanggapi Bahkan, Indonesia Editorial ini melalui: yang tercatat sebagai mediaindonesia.com salah satu pemilik garis pantai terpanjang di dunia, juga mengimpor garam. Bukan main! Padahal, semua komoditas itu ada dan dihasilkan negara ini. Kemauan pengelola negara untuk memacu volume produksi agar mencukupi kebutuhan di dalam negerilah yang tidak ada. Demikian pula keinginan untuk membereskan problem inefisiensi masih berputar-putar. Persoalan harga memang menjadi salah satu faktor yang membuat produk dalam negeri tidak mampu bertanding dengan barang impor. Produk lokal masih terjerat persoalan klasik, seperti mahalnya biaya modal, ongkos distribusi, serta keterbatasan infrastruktur dan moda transportasi yang menyebabkan harga jual tidak kompetitif. Sayangnya, pemerintah seperti setengah hati mengatasi hambatan-hambatan itu. Pemerintah justru seperti membiarkan keberadaan barang impor dengan harga yang murah. Ketidakmampuan memangkas biaya agar harga produk lokal lebih terjangkau oleh masyarakat membuat pemerintah seolah membiarkan pasar yang menggerus nilai produk anak negeri. Tidak mengherankan, apabila petani akhirnya enggan turun ke ladang untuk menggarap tanah mereka. Nelayan pun enggan mengarungi laut untuk menjala ikan. Sehingga tidak mengherankan juga apabila volume produk pertanian dan perikanan dalam negeri terus turun. Karena sumber daya manusianya telah beralih profesi menjadi buruh pabrik maupun tukang ojek. Untuk itu, penting untuk menyegerakan pembangunan dan pemberdayaan produksi dalam negeri agar pasar domestik yang molek tidak dirajai barang impor. Membiarkan barang impor terus menggempur pasar dalam negeri sama dengan membiarkan nelayan dan petani mati suri di negeri bahari nan agraris ini.

Membiarkan barang impor terus menggempur pasar sama dengan membiarkan nelayan dan petani mati suri di negeri bahari nan agraris ini.”

PAUSE

Asal-muasal Obesitas HUBUNGAN kurang baik ibu dan anak saat balita cenderung menyebabkan obesitas saat anak tumbuh dewasa. Itu hasil penelitian yang diterbitkan jurnal Pediatrics. Penelitian melibatkan 977 anak yang direkam saat bermain bersama ibu mereka. Lebih dari seperempat anak-anak yang dilaporkan tak mempunyai hubungan emosional erat dengan EBET ibu mengalami kegemukan pada usia 15 tahun. Hanya 13% dari anak-anak yang memiliki hubungan baik dengan ibu mereka menjadi gemuk. Menurut peneliti Ohio State University College of Public Health, Columbus, AS, Sarah E Anderson, itu terjadi akibat stres yang selalu menempel di otak anak. (*/Reuters/X-9)

Pengawas internal Polri menetapkan tiga anggotanya telah melakukan pelanggaran disiplin dalam kasus Bima. YUSUF RIAMAN

B

LAHAN BERKURANG: Para petani berbagi minum saat menyiangi padi di Sekargadung, Pasuruan, Jatim, kemarin. Lahan pertanian di Kota Pasuruan terus berkurang, lantaran dijadikan perumahan.

Profesi Petani kian Ditinggalkan KONDISI petani di Indonesia semakin terpinggirkan. Jumlah petani yang beralih profesi pun kian meningkat. Berdasarkan catatan Serikat Petani Indonesia (SPI), setidaknya ada 273.888 keluarga petani alih profesi selama 2011. “Mereka berubah profesi karena berbagai tekanan dan keadaan yang tidak kunjung sejahtera,” kata Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam catatan akhir tahun pertanian 2011, kemarin. Jumlah petani yang alih profesi pada 2011 merupakan yang tertinggi sejak 2007. Berdasarkan catatan SPI, jumlah keluarga petani yang tergusur dari

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom

profesi mereka pada 2007 ada 24.257, naik menjadi 31.267 pada 2008, sempat turun menjadi 5.835 di 2009, tetapi naik kembali menjadi 21.367 pada 2010. Tidak hanya itu, minat kaum muda untuk menjadi petani semakin berkurang. “Petani didominasi usia di atas 45 tahun. Kaum muda semakin tidak mau menjadi petani,” urai Henry.

Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI Ahmad Yakub menjelaskan, alih profesi petani disebabkan terjadinya berbagai hal. “Ada yang karena penggusuran lahan, ketergantungan terhadap benih yang mahal, dan serbuan impor pangan,” ungkap Yakub. Pada 2012, Yakub memprediksi jumlah petani akan semakin berkurang. Dalam menanggapi itu, ekonom Indef Didik J Rachbini mengatakan pemerintah harus bisa meningkatkan produktivitas petani. Pasalnya, jika produktivitas petani yang ada saat ini tidak ditingkatkan, ketahanan pangan bakal terancam. “Setidaknya satu petani dapat berproduksi tiga kali lipat ketimbang sebelumnya. Pemerintah harus mendukung peningkatan produksi ini,” ujar Didik. Didik juga mengkritik derasnya impor pangan sepanjang 2011. “Impor pangan sepanjang 2011 itu memang ngawur. Pemerintah seharusnya bisa memproteksi petani kita. Akibatnya ya seperti ini, petani beralih profesi, meski ini bukan penyebab utama,” kata Didik. (Fid/X-10)

ARA di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan berakhir jika Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188/2010 yang berisi izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk melakukan eksplorasi pertambangan di wilayah itu dicabut. Sejumlah warga Desa Sumi dan Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, mengemukakan itu saat berdialog dengan Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin di Bima, kemarin. Permintaan serupa disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh, yang saat ini memimpin tim investigasi kasus penembakan pengunjuk rasa blokade jalan menuju Pelabuhan Sape, Bima, yang merenggut tiga nyawa pada Sabtu (24/12) pagi itu. “Pemberhentian sementara tidak akan menyelesaikan persoalan. Bahkan, akan terulang kembali peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Kami berharap agar dapat direalisasikan dan itu sudah menjadi harga mati bagi kami,” kata Deni, salah seorang warga, saat dialog di Masjid Arrahman, Rato, Bima, kemarin. Ratusan warga dari dua desa bertetangga itu memadati area masjid dengan tertib. Selain pencabutan SK, mereka juga meminta agar keluarga mereka yang ditahan segera dipulangkan. Hingga kini, Polres Bima masih menahan 38 orang pengunjuk rasa. Awalnya, polisi menangkap 47 orang pengunjuk rasa lalu membebaskan 9 orang di antara mereka. Ridha Saleh juga mendesak pemerintah pusat meninjau kembali izin pertambangan PT SMN di Bima. Meskipun perusahaan itu tidak terkait dengan aturan yang dapat menyebabkan pencabutan izin, tukasnya, konflik yang memanas bisa menjadi alasan kuat pencabutan izin itu. “Situasinya kali ini darurat.

MI/M. IRFAN

Kalau SK tidak dicabut, (konflik) akan semakin memanas.” Ridha Saleh Komisioner Komnas HAM Kalau tidak dicabut, (kon ik) akan semakin memanas. Kasus ini 100% dipicu izin tersebut,” ujar Ridha saat dihubungi, kemarin. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mineral dan Batu Bara disebutkan, pembatalan SK izin tambang bisa dilakukan jika perusahaan terlibat pidana, mengingkari perjanjian, atau pailit. Ridha menambahkan, pencabutan izin itu sebenarnya telah didukung oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnaen dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pusat. Ia menambahkan, iktikad baik pemerintah daerah untuk meredam konflik telah dilakukan pada 23 Desember 2011 melalui penerbitan surat pemberhentian sementara izin pertambangan bagi PT SMN untuk jangka waktu satu tahun. Pada bagian lain, pengawas internal Polri telah menetapkan tiga anggotanya melakukan pelanggaran disiplin. “Ketiganya ialah F dari Brimob Polda NTB yang memopor warga, serta F dan S dari Polresta Bima yang memukul dan menendang,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution di Mabes Polri, kemarin. Saud menambahkan, saat ini pengawas internal Polri telah memeriksa 97 anggota dan 18 saksi.(*/X-7) yusuf@mediaindonesia.com

Jahit Mulut demi Pulau Padang KEMARIN merupakan hari ke-10 bagi para demonstran asal Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau, berkemah di pelataran Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Berbekal Rp30 juta hasil sumbangan warga, 100 penghuni Pulau Padang itu menggunakan dua bus berangkat ke Jakarta dengan harapan wakil mereka di DPR RI sudi mendengarkan keluhan. Mereka meminta Kementerian Kehutanan mencabut izin SK.327/Menhut 2009 untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebesar 41 ribu hektare. Tidak hanya berkemah, mereka juga melakukan aksi jahit mulut. “Sejak 2009 kita menolak RAPP, tetapi tidak diindahkan.

Akhirnya kita memutuskan ke Jakarta, tetapi sudah 10 hari tiada titik temu,” papar Misno, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamatan Pulau Padang. Di dalam tenda-tenda kumuh itu terlihat 28 orang dengan mulut terjahit. Kondisi mereka lemah. Bahkan sudah sembilan orang dilarikan ke rumah sakit. Selama 10 hari itu tak ada tanggapan dari anggota dewan. Sebaliknya, mereka kerap dihardik petugas keamanan DPR saat berupaya menggunakan fasilitas umum di gedung rakyat itu. “Untuk mandi, cuci, kakus, kita cari tempat terdekat, entah masjid, rumah makan, atau stasiun. Kolam DPR tidak bisa diandalkan,” jelas Misno.

Di sisi lain, perjuangan Misno dan rekan-rekan pun belum membuahkan hasil. Dengan alasan reses, anggota dewan tidak banyak memberikan perhatian dan dukungan kepada warga Pulau Padang itu. Hingga kini, hanya pernyataan-pernyataan normatif yang mereka peroleh dari anggota dewan. “Mereka ngomong siap membantu menyurati Menhut, DPRD, memberikan harapan, tetapi semua nol besar,” tutur Misno. Muhammad Ridwan, koordinator lapangan aksi jahit mulut, menambahkan, bersamaan dengan aksi jahit mulut itu ada sekitar 5.000 warga yang kini menduduki Kantor Pemerintah Kabupaten Meranti. Mereka

MI/SUSANTO

MASIH BERTAHAN: Pendemo yang melakukan aksi jahit mulut mempertahankan tenda yang akan ambruk saat hujan deras di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. melakukan aksi solidaritas. “Keadaan masyarakat Pulau Padang mengkhawatirkan. Jika dibiarkan, ini akan menyusul

kasus Bima dan Mesuji. Tolong anggota dewan dan pemerintah perhatikan rakyat,” kata Ridwan. (HZ/X-9)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.