~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
3
COVERSTORY www.tribunjakarta.com
EDISI PAGI z MINGGU, 7 APRIL 2013
DPR Apresiasi Langkah Jokowi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
GUBERNUR DKI Jakarta, Joko Widodo (dua kiri) bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama (kiri), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan (kanan), saat jumpa pers usai melakukan rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Balaikota, Jakarta Pusat.
KETUA Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, dengan diberlakukannya sistem lelang jabatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan di tingkat provinsi khususnya DKI Jakarta menjadi transparan. "Ya justru itu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi karena tidak ada transparansi. Dengan adanya transparansi, kita tahu siapa yang mengisi jabatan, semua orang terbuka haknya dengan syarat-syarat tertentu," kata Agun pekan lalu. Kendati demikian, Agun menyarankan agar panitia pelaksana lelang jabatan tersebut diisi oleh orangorang yang independen. Agar tidak terjadi kecurangan dalam proses lelang tersebut. "Mau tidak mau, penanganan itu pun kalau sampai hari ini belum diatur oleh UU (tentang) lelang jabatan itu di Pemda DKI, paling tidak BKD (Badan Kepegawaian Daerah), yang menangani hari
ini, tidak boleh BKD semata, harus ada unsur dari luar," tegasnya. Ada pun kriteria orang independen, menurut politisi Golkar ini, adalah para pakar di bidang sumber daya manusia (SDM), di bidang aparatur dan di bidang kompetensi jabatan yang dilelang. Untuk mengoptimalisasikan hasil pemimpin yang berkualitas, Agun meminta panitia menerapkan persyaratan yang komprehensif. "Jadi, terukur lah segalanya. Syarat umur juga harus diukur karena menyangkut kematangan. Kematangan itu ukur melalui di antaranya track record (rekam jejak) pengalaman. Pendidikan otomatis. Jadi, artinya saya meminta persyaratan-persyaratan itu," harapnya. "Tanpa adanya peraturan, nanti yang ada pertarungan antara si bodoh dan si pintar," tandasnya. NURMULIA REKSO PURNOMO(REK)
Habiskan Rp 2,5 Miliar GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo menjamin proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan jauh dari intervensi. Jaminan itu dibuktikan dengan proses lelang yang digelar terbuka, sehingga akan tercipta pengawasan bersama. "Ini kan promosi dan seleksi terbuka, apa mau tertutup lagi? Kalau mau tertutup, bisa intervensi lagi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/4/2013). Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, peluang timbulnya intervensi akan muncul jika proses itu digelar tertutup. Cara seperti itu akan memungkinkan oknumoknum tertentu menitipkan seseorang untuk menempati suatu jabatan. Menutup celah intervensi merupakan salah satu tujuan mengapa lelang terbuka ini digulirkan. "Kalau kayak kemarin (sebelumnya/tertutup), saya
yang nentukan bisa. Saya pilih si ini, saya pilih si ini, tapi sekarang kan terbuka," ujarnya. Melalui lelang jabatan, Jokowi bermaksud menyaring pejabat yang memiliki kompetensi dan semangat melayani rakyat. Pada tahap awal, prioritas jabatan yang bakal dilelang adalah jabatan lurah dan camat yang sedang kosong. Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Mulai April 2013, pemerintah Provinsi DKI membuka pendaftaran lelang jabatan untuk kedua level posisi itu. Pendaftaran berakhir pada 22 April 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan
terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A. Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan minimum pendidikan sarjana S-1. Jokowi berjanji proses lelang ini akan dilakukan seadil mungkin. Lurah dan camat aktif yang mengikuti proses lelang akan menjadi prioritas dengan memperoleh skor tambahan. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang. Anggaran untuk setiap kandidat diperkirakan mencapai Rp 1 juta-Rp 1,3 juta. Dana itu berasal dari pos sekretaris daerah APBD DKI 2013. Lelang jabatan ditargetkan selesai sekitar Juni 2013.
PENDAFTARAN lelang jabatan untuk Camat dan Lurah di DKI Jakarta akan dimulai pada Senin (8/4). Estimasi untuk proses seleksi dan promosi terbuka telah dianggarkan sebesar Rp 2,5 miliar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, untuk seleksi tersebut, akan menggunakan tim assesment center sebanyak 39 orang. Tim assesment tersebut terdiri dari 10 orang Mabes Polri, 7 orang dari profesional akademisi, dan sisanya berasal dari pemprov DKI Jakarta. "Setiap orang dari tim assesment center dari luar akan diberikan honor sebesar Rp 600 ribu setiap kali hadir," ujarnya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (5/4). Sedangkan kuota yang disediakan untuk Camat dan Lurah sebanyak 311 orang. Pembagian untuk formasi Camat tersedia 267 orang, sedangkan untuk Camat sebanyak 44 posisi untuk Lurah. Made memperkirakan peserta yang memenuhi kriteria untuk Camat dan Lurah sebanyak 6063 PNS di Pemprov DKI Jakarta. Pemprov mewajibkan untuk Lurah dan Camat yang masih menjabat untuk mengikuti seleksi dan promosi terbuka tersebut. "Jika mereka tidak ikut seleksi, maka jabatan yang telah terstruktur akan hilang secara otomatis," ujarnya. Tetapi lurah dan camat tersebut akan langsung lolos seleksi administrasi. Sesuai pergub mereka wajib mengikuti lelang jabatan. "Mereka tidak perlu takut tidak akan lolos seleksi administrasi," ujarnya. Tetapi siapa yang akan dilantik keputusannya berada di tangan gubernur. NURMULIA REKSO PURNOMO(REK)
NURMULIA REKSO PURNOMO(REK)
Hati-hati Penipuan! PARA pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah DKI Jakarta yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan camat dan lurah diimbau waspada. Sebab, ada pesan-pesan singkat (SMS) yang diduga hendak memanfaatkan situasi untuk mengeruk
keuntungan. Kepala Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian DKI Jakarta, Slamet, saat menyosialisasikan teknis seleksi terbuka di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (5/4/2013), mengaku
menerima laporan ada aparat di tingkat kelurahan yang menerima SMS. Pengirim mengatasnamakan tim seleksi. Diduga, pelaku ingin memanfaatkan situasi untuk menipu calon-calon peserta. "Hati-hati, kemarin ada pengirim SMS dengan nomor
@tribunjakarta
telepon 555 di tiga digit belakangnya mengaku sebagai tim seleksi, barangkali hendak mengambil keuntungan. Seleksi ini terbuka, bisa diawasi siapa saja, jangan tertipu SMS-SMS gelap," kata Slamet. Proses pendaftaran hingga
akhir seleksi dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karena itu, seluruh peserta dan masyarakat bisa mengawasi. "Tak ditutup-tutupi. Semuanya terbuka dan memakai sistem yang teruji," ujarnya. NURMULIA REKSO PURNOMO(REK)
http://www.facebook.com/pages/Tribun-Jakarta
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~
~ KOLEKSI TAPAK JEJAK ~