Majalah Bahana Edisi Jan 2015 BW by Bahana Mahasiswa

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Halaman 54 FEATURE Bukan Sekedar “Gudang Buku” Oleh Trinata Pardede

Halaman 28 LAPORAN UTAMA 3 Antara Hardi dan Dodi Oleh Nurul Fitria

Halaman 40 ALUMNI Elfizar: Aktivis Cumlaude Oleh Rifqa Gusmida (Kru Magang)

Halaman 50

Halaman 10

SEMPENA Valendry: Meneliti untuk Sungai Riau Oleh Suryadi

LAPORAN UTAMA 1 ‘Perang Urat Syaraf ’ di FH Oleh Nurul Fitria

Redaksi Yth [03] Sekapur Sirih [04] Catatan Kru [05] Seulas Pinang [07] Bedah Buku [34] Dedah Kampus [37] Opini [44] Kesehatan [45]Artikel Ilmiah [46]

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Dinding Gedung Pasca Sarjana Retak

ssalammualaikum, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat. Saya mau bertanya, kenapa banyak sekali retakan di dinding gedung Pasca Sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)? Padahal gedung ini baru selesai dibangun. Sebagai mahasiswa yang belajar disana, saya sedikit khawatir. Apakah konstruksinya kuat ? Ulfa Djamhur Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tampak depan Gedung Pasca Sarjana FISIP UR. Foto: Suryadi BM

Jawab :

aalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Berkenaan dengan dengan gedung Pasca Sarjana, secara struktur gedung ini sudah diawasi secara ketat oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, semuanya sudah jelas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

waktu dan terikat tahun anggaran. Harus selesai 30 Desember 2012, sesuai kontrak. Secara struktur semua sudah sesuai dengan spesifikasi teknis oleh konsultan dan tenaga ahli struktur yang berkompeten. Secara umum kondisi bangunan dinyatakan aman. Pejabat Dekanat FISIP UR

Keretakan pada dinding tidak berbahaya, ini disebabkan pekerjaannya kemarin diburu

STT : Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 1031/SK/Ditjen PPG/STT/1983. ISSN : 0215-7667. Penerbit: Lembaga Pers Bahana Mahasiswa Universitas Riau. Penasehat : Prof.Dr.Ir. H. Aras Mulyadi, DEA (Rektor), Syafrial, MPd(PR III). Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Ahlul Fadli Pemimpin Redaksi/ Bendahara Umum/ Layouter/ Perwajahan Nurul Fitria

Sekretaris Umum/ Staff Iklan Trinata Pardede Redaktur Pelaksana/ Litbang Suryadi Redaktur Liputan Hamzah

Redaktur Non Liputan/ Sirkulasi/Fotografer Jeffri Nofrizal Torade Sianturi Reporter Trinata Pardede, Ayesha Adma, Riska Anggraini

Perpustakaan dan Dokumentasi Riska Anggraini Cover : Nurul Fitria

Alamat Redaksi/Iklan : Kampus UR Gobah Jl Pattimura No 9 Pekanbaru. Tel (0761) 47577. Dicetak pada : CV WITRA IRZANI. Isi diluar tanggung jawab percetakan. Redaksi menerima tulisan berupa opini dan artikel karya orisinil. Redaksi berhak melakukan penyuntingan. Contact Us Facebook: Bahana Riau. Twitter : @bahana_riau. Email : bahanaur@gmail.com. Website : bahanamahasiswa.co BAHANA MAHASISWA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari September Edisi 20152014

SEKAPUR SIRIH

EMESTER BARU KEMBALI MENJELANG. Mahasiswa barupun kembali datang. Segala informasi kami berikan. Semoga pembaca tetap berkenan. Ya, semester baru di 2014 ini merupakan pertanda kembali datangnya mahasiswa baru. Mereka yang baru saja meninggalkan bangku sekolah menengah, dan kini menjajaki pendidikan di perguruan tinggi. Mencoba mengenali tempat mereka untuk belajar. Disini kamipun hadir kembali. Memberikan informasi kepada seluruh civitas akademika yang ada di Universitas Riau. Berbicara semester baru dan mahasiswa baru, kamipun hadir dalam metode baru. Ya, Bahana Mahasiswa yang hadir dalam bentuk majalah, kini menjajal dunia digital. Kami akan memberikan informasi kepada pembaca melalui website di www.bahanamahasiswa.co. Website yang memuat informasi terkait kampus ini sajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa. Juga informasi seputar kebijakan di kampus. Selain itu juga ada tulisan panjang dengan gaya penulisan feature, ringan dan gampang dicerna. Walaupun informasinya berat dan kasuistis, kami ingin pembaca dapat mengetahui perkembangan di UR ini. Majalah juga kami hadirkan dalam format e-paper sehingga mudah dibaca kapan saja dan dimana saja. Kami harap dengan metode baru ini, kami bisa lebih dekat ke pembaca. Dapat diakses kapan saja dan semoga bisa lebih interaktif. Pembaca Setia, Pada edisi kali ini kami menyajikan persoalan yang muncul di Fakultas Hukum. Pergantian pemimpin di

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

fakultas yang baru lahir ini menyita perhatian. Sebab, Dekan yang baru dilantik pada Agustus 2013 diminta turun pada Maret 2014. Kejadiankejadian seputar pemberhentian dekan ini juga patut disimak. Dan pada September 2014 ini, Dekan baru telah terpilih untuk memimpin FH. Jadilah kami memberikan informasi terkait Fakultas Hukum ini di rubrik Laporan Utama. Dalam 3 tulisan di Laporan Utama kami paparkan perjalanan kasus ini. Selain itu, dalam rubrik Artikel Ilmiah dibahas soal anggaran pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Dalam rubrik ini mengkaji penelitian yang dilakukan terkait efektif atau tidaknya anggaran 20% dari APBD untuk peningkatan pendidikan daerah. Sedikit cerita dari Elf izar selama berkecimpung di Bahana Mahasiswa kami hadirkan dalam rubrik Alumni. Juga cerita perkembangan dari Perpustakaan Universitas Riau kami hadirkan di rubrik Feature. Di rubrik Sempena, ada kisah Valendry Mahasiswa FMIPA yang melakukan penelitian hingga ke Jerman. Bukan hanya rubrik serius, kami juga hadirkan beberapa tulisan ringan seperti Bedah Buku dan beberapa tulisan Opini yang semoga bisa membuka cakrawala pengetahuan pembaca. Semoga informasi yang kami sajikan dapat berguna dan selamat membaca.#

CATATAN KRU

asih ingatkah kejadian 14 April lalu, kasus kekerasan seksual dialami siswa Taman Kanak-kanak (TK) Jakarta Internasional School (JIS). Begitu banyak media memberitakan tentang kejadian ini. Setiap perkembangan disampaikan kepada masyarakat, baik secara cetak maupun elektonik. Mulai dari tuntutan wali murid, turunnya perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga konfirmasi yang diberikan pihak sekolah. Banyak masyarakat kaget mendengar kejadian ini. Pasalnya hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah selaku wadah untuk mendidik generasi penerus bangsa jadi lebih baik. Anak-anak datang kesekolah untuk belajar tentang hal baru, namun harus menelan pil pahit berupa rasa takut dan trauma. Orang tua yang harusnya melepas anaknya untuk belajar juga dihantui rasa khawatir akankah anaknya baik-baik saja disekolah. Dari kejadian ini, satu hal yang dapat dipahami adalah pelaku dari kekerasan ini bukanlah orang jauh. Ia masih berada dalam lingkungan pendidikan juga. Dalam kasus JIS, pelakunya merupakan petugas kebersihan sekolah tersebut. Mari kita melihat kasus lainnya. Karena kasus di JIS diberitakan oleh media secara besar-besaran, maka mas-

yarakat banyak tahu. Namun sebelum kejadian ini, juga terjadi kasus yang sama didunia pendidikan. Kasus sebelumnya terjadi di Surabaya, guru agama dari Sekolah Dasar Simor-kerto VIII melakukan pencabulan kepada sis-wanya. Bertolak ke Riau, kasus keke-rasan seksual juga terjadi di Kabu-paten Siak dan Rokan Hilir. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Pertama dengan AHLUL FADLI korbannya siswa Pemimpin Umum Sekolah Dasar. Bahana Mahasiswa Entah itu pelakunya petugas kebersihan, guru dan siswa sekalipun, yang jelas ranah pendidikan telah tercoreng dengan kejadian ini. Dunia pendidikan yang harusnya menjadi wadah mendidik siswa juga pelindung siswa dari hal-hal yang tak baik, kini ditakutkan jadi â&#x20AC;&#x2DC;sarangâ&#x20AC;&#x2122; tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Kepala Bagian Penerangan Umum Polisi Republik Indonesia Komandan Besar Polisi Agus Rianto mengatakan kasus

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

CATATAN KRU yang menimpa anak diranah pendidikan bukan hanya kekerasan, tapi pelecehan seksual dan pencabulan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kalau kekerasan seksual terbanyak terjadi di Jakarta, Medan dan Jawa barat. Setelah kejadian ini media cetak dan elektronik banyak memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti di JIS, Surabaya, Medan, Riau, Jakarta dan tempat lain. Juga KPAI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini melakukan evaluasi terhadap guru, murid dan izin sekolah. Ini tak lepas dari usaha pemantauan dan pencegahan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pelaku harus ditindak tegas, dan ranah pendidikan harus dibersihkan dari orang-orang tak terdidik tersebut. Dan juga seharusnya dengan kejadian ini membuat semua masyarakat sadar bahwa hal yang dapat mengakibatkan trauma dan ketakutan kepada anak harus segera ditindak. Terutama bagi para korban, dimana rasa takut untuk memberitahukan hal yang mereka alami kepada orangtua akan jadi penghalang utama. Belum lagi ditambah ancaman dari si pelaku.

tentunya juga menjadi jalan lain yang bagus. Dari kasus ini, masyarakat harus lebih cerdas dan bijak. Bagi orangtua, jangan hanya melepaskan anak belajar di sekolah, namun juga harus melakukan pendekatan dan menanyakan keadaan sang anak disekolah. Bagi pendidik seharusnya lebih selektif dalam memilih tenaga pengajar ataupun staff yang bekerja di lembaga terdidik tersebut. Dan bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya terus melakukan evaluasi agar ranah pendidikan tak lagi tercoreng dengan hal seperti ini. Kembalikan lagi keadaan dimana sekolah menjadi tempat menyebarkan ilmu, bukan menyebar rasa takut dan trauma kepada siswa.#

Tentunya peran orangtua sangat penting. Terutama membangun suasana keakraban antara orangtua dan anak yang membuat anak tak merasa takut ataupun canggung. Sikap terbuka dari keduanya dapat jadi solusi untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak selama disekolah. Juga orangtua harus peka dengan kebiasaan dari sang anak, jika anak berkelakuan lain dari kebiasaan sehariharinya, orangtua harus cepat tanggap menyikapi hal ini. Selain itu sesekali untuk berkonsultasi kepada guru dan wali kelas

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Sumber: www.gopixpic.com

SEULAS PINANG

DEKAN, SEBUAH JABATAN TAMBAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA SEORANG DOSEN. Dalam statuta Universitas Riau pasal 30 dijelaskan tugas dari seorang dekan. Ia memimpin terlaksananya proses pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Selain jalankan tridharma perguruan tinggi tersebut, ia juga punya tugas lainnya. Seperti membina tenaga pendidik, administrasi serta mahasiswa. Dan segala kegiatan tersebut ia bertanggungjawab sepenuhnya kepada Rektor UR. Di UR, ada 9 fakultas. Dengan fakultas tertua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dulunya bernama Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan. Serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sedangkan yang termuda ialah Fakultas Hukum. Ia lahir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 189/J19/AK/2004 tertanggal 15 Desember 2004. SK ini ditandatangani oleh Rektor kala itu, Prof Dr Muchtar Ahmad, MSc. Menginjak usia 10 tahun dari lahirnya fakultas ini, sudah banyak pimpinannya yang berganti. Tercatat Ikhsan pernah

menjabat sebagai Dekan dan didemo agar turun dari jabatannya karena saat itu diduga terlibat kasus panleg gate. Namun setelah keluar putusan dari Mahkamah Agung, ia dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Lalu digantikan oleh Sukanda Husein pada 2007, dosen dari Universitas Andalas. Iapun kembali didemo mahasiswa karena dinilai otoriter dan melakukan tindakan seperti menjual nilai, jurnal yang seharusnya tidak dijual dan tindakan asusila. Rektor mengambil sikap dengan memecat dosen Unand yang diperbantukan di UR ini, dan mengembalikan ke universitas asalnya pada 2011. Kepemimpinan di Fakultas Hukum UR kembali berganti. Kali ini juga berasal dari dosen yang diperbantukan. Prof Sunarmi yang merupakan guru besar Universitas Sumatera Utara mengisi kursi pimpinan fakultas. Ia bertahan 2 tahun dari 2011. Pada 2013 ia kembali ke USU karena masa tugasnya di UR telah habis. Berdasarkan rapat senat fakultas terpilihlah Hardi menjadi Dekan FH, masih dosen yang diperbantukan . Namun kali ini berasal dari Universitas Riau yang mengajar di Fakultas Ekonomi. Dilantik 15 Agustus 2013 iapun menjalankan tugasnya sebagai pimpinan fakultas. Namun sayang gejolak kembali terjadi selang beberapa bulan kepemim-

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

SEULAS PINANG pinannya. Maret 2014, setengah tahun ia menduduki kursi no 1 di fakultas, ia sudah diminta turun. Alasannya dikarenakan ia dinilai arogan dan melakukan pembiaran terkait pelanggaran akademik yang terjadi. Demo menurunkan Hardi dilakukan oleh beberapa dosen dan maha-siswa. Dihari keempat pada Maret 2014 itu pendemo berkumpul di depan gedung dekanat FH UR. Seperti demo kebanyakan, ada orasi yang disampaikan hingga pembakaran ban bekas. Selain itu juga ada spanduk-spanduk yang ditempelkan dan selebaran yang diberikan kepada setiap orang yang ada disekitar tempat mereka aksi. Dan ditambah lagi, ruang kelas tempat belajar juga digembok.

Secara sah, Hardi diberhentikan sebagai Dekan pada 26 Juni 2014 melalui SK Rektor UR Nomor 1672/UN.19/KP/ 2014. Dengan SK itu juga Rahmat ditunjuk selaku Pelaksana Tugas Dekan. Dari pemberhentian ini, Hardi merasa ada yang salah. Alasan pemberhentian dirinya tidak jelas. Ia tidak pernah diperiksa terkait hal tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil Pasal 23 ada tatacara dalam memberikan hukuman. Seperti adanya pemanggilan secara tertulis oleh atasan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Pemanggilan Para dosen yang tersebut dituikut aksi melanjukan untuk carkan gerakan pemeriksaan mogok mengajar. dan hasilnya diâ&#x20AC;&#x153;Ya itu upaya aktuangkan dahir kita. Namanya lam bentuk bejuga aksi, menyrita acara peampaikan aspirameriksaan. si,â&#x20AC;? ujar Dodi HarDan dalam kayono, Pembantu Cover oleh Nurul Fitria sus ini, Hardi Dekan II FH UR tak menerima surat yang saat itu juga ikut aksi. pemanggilan untuk pemeriksaan. Buah dari aksi yang dilancarkan ini ialah pemberhentian Hardi sebagai Dekan FH. Permasalahan yang terjadi di Fakultas Ia diberhentikan sementara berHukum tersebut juga belum dibidasarkan SK Rektor Nomor 1106/UN.19/ carakan secara internal dalam rapat KP/2014 tertanggal 24 Maret 2014. senat fakultas. Menurutnya persoalan Rahmat, MT Pembantu Rektor III ini muncul karena sebagian dosen tidak ditunjuk menjadi Pelaksana Harian sepakat dengan kebijakan yang ia Dekan FH dengan SK yang sama. ambil. Namun Rektor selaku pemimpin Hardi mendapat surat itu ketika universitas langsung mengeluarkan dipanggil oleh bagian Kepegawaian. keputusan untuk memberhentikannya. Saat ia tengah hadiri rapat senat universitas membahas pemilihan Rektor UR.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

SEULAS PINANG Berdasarkan PP 53 tahun 2010 Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran berat dapat dibebas tugaskan sementara untuk menjalani proses pemeriksaan. Dengan penjelasan bahwa ada kemungkinan akan dijatuhi hukuman pelanggaran berat. Sedangkan pelanggaran berat yang dapat dijatuhi hukuman berat tertuang dalam PP 53 tahun 2010 Pasal 13. Diantaranya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan masih ada 11 poin lainnya. Dan Hardi merasa ia tidak memenuhi kriteria sehingga diberhentikan. Hardi yang merasa ini tidak benar mengajukan keberatan terhadap keputusan Rektor. Ia mengajukan keberatan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Buah dari keberatannya ini Mendikbud melalui Sekretaris Jenderalnya mengirimkan surat

Nomor 1779/ UN.19/KP/2014. Isinya perihal pengaktifan Hardi sebagai Dekan FH kembali. SK ini dikeluarkan tanggal 16 Juli 2014. Usai menerima SK pengaktifan kembali, Hardi dipanggil oleh Rektor, Ashaluddin Jalil. Ia dipanggil untuk diperiksa terkait persoalan di FH. Dua kali ia dipanggil. Panggilan pertama ia tak hadir karena sakit. Sedangkan pemanggilan kedua ia hadir namun menolak diperiksa. Akhirnya keluarlah SK Rektor Nomor 1864/UN.19/KP/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 yang menyatakan pemberhentian Hardi kembali sebagai Dekan FH. Sedangkan di FH, telah dilangsungkan rapat senat fakultas membahas siapakah pimpinan fakultas selanjutnya. Kursi nomor 1 ini tidak bisa kosong karena akan menyebabkan kekosongan pimpinan. Dari rapat senat itu dipilihlah Dodi Haryono sebagai Dekan terpilih. Ia dilantik pada 23 Agustus 2014 di Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus UR Gobah. Dalam kata sambutannya Dodi mengharapkan kondisi di FH dapat kembali stabil. â&#x20AC;&#x153;Niat kita bersama-sama memajukan fakultas,â&#x20AC;? ujarnya.

â&#x20AC;&#x153;Ya itu upaya akhir kita. Namanya juga aksi, menyampaikan aspirasi,â&#x20AC;? ujar Dodi Haryono, Pembantu Dekan II FH UR yang saat itu juga ikut aksi.

Ada banyak hal yang harus dianalisa dalam persoalan ini. Untuk memahaminya harus dikaji mundur apa sebab diadakannya aksi oleh beberapa dosen dan mahasiswa. Juga apakah alasan yang digunakan bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan seorang pimpinan.

Nomor 74068/A4.2/KP/2014 tanggal 6 Juni 2014 dan surat Nomor 106907/A4.2/KP/ 2014 tanggal 7 Juli 2014. Isinya menegaskan pem-berhentian Hardi tidak tepat dan hak-haknya sebagai Dekan harus dikembalikan.

Bagaimana dengan kementrian yang telah memberikan surat? Dalam hal ini surat itu berupa instruksi untuk dilaksanakan tapi tidak juga direalisasikan. Lalu sahkah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor terkait kebijakannya dalam persoalan ini? #

Menanggapi surat yang diberikan Mendikbud, keluar Surat Keputusan Rektor

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

Demo yang dilakukan beberapa dosen, pegawai dan mahasiswa. Bertempat di depan gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau. Foto: Tribun Pekanbaru (4/3/2014)

Bermula dari tak sepaham soal pemilihan Kepala Bagian, hingga pemilihan Pembantu Dekan Fakultas Hukum.Tarik urat leher berpuncak pada aksi demonstrasi meminta Dekan FH turun.

Oleh Nurul Fitria

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Berawal dari tak sepaham, berujung ke aksi penurunan Dekan Fakultas Hukum. Mulai dari pemilihan Kepala Bagian, Pemilihan Pembantu Dekan hingga membuahkan aksi meminta turunnya Dekan FH UR, Hardi. Apakah sebenarnya yang terjadi?

LAPORAN UTAMA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

Spanduk yang terpasang di areal gedung perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Riau. Isinya menyatakan Dekan FH, Hardi membiarkan keadaan kacau di FH. Foto: Istimewa

EBUAH SPANDUK TERPASANG DIANTARA TIANG. Yang lainnya menutupi jendela dan sebagian pintu. Juga terikat diantara pohon, depan ruang kelas. Ini bukan spanduk untuk acara. Ia tidak dicetak dengan rapi. Serta berwarna-warni. Tidak juga dihiasi beragam gambar ataupun jenis tulisan. Ini adalah bagian belakang spanduk yang putih, polos, lalu diberi coretan dengan pylox. Berbagai kalimat tertulis disana. Pemimpin yang pekak wajib dilawan Hentikan pembodohan senat FH-UR Lawan arogansi Dekan dengan slogan turunkan Dekan sekarang juga Kami Dosen FH-UR menyatakan mogok mengajar sampai dekan diturunkan Ya, inilah tulisan yang terdapat di spanduk.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Dipajang dekat gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau. Fakultas yang menempati kampus UR dikawasan Gobah ini tengah ramai. Hari itu, 4 Maret 2014 banyak orang berdiri di depan gedung dekanat. Ada aksi yang menuntut agar Dekan FH, Hardi turun dari jabatannya. Yang berbeda, sebelumnya dizaman kepemimpinan Dekan Sukanda yang mendemo adalah mahasiswa. Tapi kini yang aksi adalah bebe-rapa dosen di Fakultas Hukum. Ada Pembantu Dekan II Dodi Haryono, Pembantu Dekan III Rika Lestari, Erdiansyah dan Mexsasai Indra. Ada juga pegawai dan beberapa dosen lainnya, beberapa mahasiswa juga turut serta. Dengan memegang toa, mereka menyampaikan orasi. Kala itu Dodi menyampaikan bahwa dekan telah menyalahgunakan wewenangnya. Dekan telah melakukan proses yang tidak demokratis dalam

pemilihan Pembantu Dekan FH. Tak hanya orasi dan pemasangan spanduk. Saat itu mahasiswa juga berada diluar kelas. Sebab, beberapa ruangan kelas digembok. Dosen yang terlibat aksi didepan gedung dekanat mogok mengajar. Hawa panas dan bau karet terbakar menguar kala ban bekas dibakar dekat mereka lakukan aksi. Ya, Fakultas Hukum tengah panas kala itu. FAKULTAS HUKUM ADALAH FAKULTAS BARU. Pertengahan Desember tahun ini ia berusia 10 tahun. Sebelumnya ia merupakan jurusan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 189/J19/ AK/2004 tertanggal 15 Desember 2004 ia lahir. Disahkan oleh Muchtar Ahmad, Rektor UR kala itu. Fakultas yang baru lahir ini tak selalu tenang. Pemimpinnya

LAPORAN UTAMA kerap didemo oleh mahasiswa. Diantaranya, saat Ikhsan menjabat sebagai Dekan. Pada 2006 ia terseret kasus Panleg Gate. Dimana ia digadang-gadang bersama dengan Ruskin Har selaku Sekretaris Dewan DPRD Riau melakukan korupsi yang sebabkan kerugian negara. Mahasiswa Fakultas Hukum demo. Mereka menuntut agar Ikhsan turun dari jabatannya. Namun setelah melewati proses hukum hingga ke Mahkamah Agung, Ikhsan dinyatakan bebas. Ia tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Segala haknya pun direhabilitasi kembali. Berganti pemimpin Fakultas Hukum pada 2007. Saat itu fakultas ini dipimpin oleh dosen yang berasal dari Universitas Andalas Padang. Ia diperbantukan sebagai Dekan. Namanya Sukanda Husein. Kepemimpinannyapun tak berjalan mulus. Ia didemo oleh mahasiswa, dan juga meminta Dekan FH ini turun.

Pasalnya Sukanda dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menjual jurnal yang seharusnya tidak diperjualbelikan, meminta pungutan yang tak jelas tujuannya. Ia juga melakukan tindakan asusila. Demo dari mahasiswa sampai menuntut agar Sukanda dipecat. Pada 2011 Sukanda pun harus mengucapkan selamat tinggal pada jabatannya sebagai Dekan di FH. Ia dikembalikan ke Unand. Kursi nomor 1 di FH kembali kosong. Dibentuklah panitia untuk melakukan pemilihan dekan. Saat itu Abdul Ghafur jadi Ketua Pelaksana. “Disebarkan undangan ke seluruh universitas di Indonesia,” jelas Ghafur. Kenapa tidak dosen yang ada di FH jadi Dekan? “Tidak banyak yang memenuhi kriteria,” ujar Ghafur. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2008 ada beberapa syarat. Peraturan tentang Peng-

angkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan T inggi dan Fakultas ini menjelaskan, dosen serendah-rendahnya berpendidikan magister. Hal itu dijelaskan pada Pasal 4 ayat 2. Juga dipaparkan, Dosen yang ingin menjadi Dekan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala. Saat itu di Fakultas Hukum hanya Ikhsan yang memenuhi persyaratan. Sedangkan menurut Pasal 6, bakal calon Dekan paling sedikit tiga orang. Maka panitia harus mencari dua kandidat bakal calon lainnya. Setelah menyebar undangan, balasan diperoleh dari Universitas Sumatera Utara. Mereka mendelegasikan Prof Sunarmi, Guru Besar di USU. Ikhsan mencalonkan diri kembali menjadi Dekan. Dan satu nama lagi berasal dari Fakultas Ekonomi, Hardi. Pemilihan dilakukan oleh Senat FH. Hasilnya Sunarmi ditetapkan sebagai Dekan terpilih.

Aksi yang dilakukan mahasiswa hukum saat meminta Sukanda turun dari jabatan sebagai Dekan FH. Aksi dilakukan didepan gedung FH dan Rektorat UR Foto: Dokumentasi Bahana

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA Masa jabatan Sunarmi di FH tidak berlangsung lama. Ia hanya bertahan selama 2 tahun. Pada 2013 ia ditarik kembali ke USU. Kursi nomor 1 kembali kosong. Penggantinya segera dicari. Kali ini pemilihan tidak dilakukan. Hardi yang sebelumnya tidak terpilih saat 2011, diminta untuk menjadi Dekan FH. Ia menyanggupi dan pada 15 Agustus 2013 dilantik. Kala itu ada yang protes karena penetapan dekan tidak melalui peraturan yang ada . Namun ia tetap disahkan oleh Rektor. “INI BERAWAL DARI PEMILIHAN YANG TIDAK DEMOKRATIS,” ujar Dodi Haryono ditemui di ruang Dekan Fakultas Hukum. Pada 23 Agustus 2014 ia dilantik menjadi Dekan FH (Lihat: Estafet Pemimpin Baru FH). Dodi menceritakan pada Oktober 2013 diadakan pemilihan Ketua Bagian atau Kabag di FH. Hardi selaku dekan melaksanakan pemi-

“Dekan mengintervensi pemilihan Kabag,” DODI HARYONO

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Pelantikan Dekan FH periode 2013 - 2017, Hardi. Penandatangan SK oleh Yanuar mewakili Rektor dan disaksikan Dekan baru serta Dekan sebelumnya, Sunarmi. Foto: Istimewa lihan pada 12 Oktober. Pemilihan ini sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Nomor 72/R/Insp.inv-itjen/X/ 2013 tanggal 1 Oktober 2013. Juga seperti yang direkomendasikan SK Rektor Nomor 2028/UN19/KP/2013. Dengan perintah harus segera dilaksanakan, rekomendasinya berbunyi Dekan segera melakukan pergantian ketua bagian baru yang aspiratif serta penetapan aturan agar tidak lagi ada multitafsir. Rekomendasi dari Inspektorat ini disebabkan adanya konflik di FH terkait perpanjangan masa jabatan Kabag. Masa jabatan seluruh Kabag yang harusnya berakhir pada 2013, diperpanjang hingga 28 Februari 2014. Tidak adanya aturan yang jelas di FH terkait masa jabatan membuat situasi memanas. Karena kesim-

pangsiuran aturan inilah Inspektorat merekomendasikan penetapan aturan yang jelas. Agar tidak lagi ada multitafsir. Realisasi rekomendasi, pemilihanpun diadakan. “Dekan mengintervensi pemilihan Kabag,” ujar Dodi. Ia menceritakan bahwa Dekan seharusnya dalam hal ini memediasi pemilihan, bukan berperan aktif. Ia mengingatkan Dekan bersifat netral. “Kami juga mengusulkan agar dibuatkan dulu tata tertib pemilihan, supaya tak ada masalah lagi dikemudian hari,” tambah Dodi. Hardi yang ditemui terpisah menjelaskan ia tidak mengintervensi pemilihan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya hasil pemilihan ke masingmasing dosen ditiap bagian. Di FH, ada 4 konsentrasi. Mulai dari Hukum Perdata,

LAPORAN UTAMA Pidana, Hukum Tata Negara atau HTN dan Hukum Internasional disingkat HI. Masing-masing dosen di bagian tersebut akan memilih ketuanya. Dalam setiap rapat penentuan Kabag, Hardi ikut hadir. Di bagian Hukum Perdata, ada 9 orang dosen. Nama yang diusulkan untuk menjadi Ketua, Rahmad Hendra— Kabag sebelumnya— dan Dasrol. Rahmad peroleh 4 suara, sedangkan Dasrol 5 suara. Maka Dasrol terpilih menjadi Kabag Perdata. Berpindah ke Hukum Pidana, ada 4 dosen. Mukhlis merupakan Kabag sebelumnya, namun pada pemilihan ini ia tak lagi ajukan diri. Erdiansyah menjadi Kabag Hukum Pidana dengan aklamasi. Aklamasi juga terjadi pada pemilihan Kabag HTN. Junaidi yang sebelumnya menjadi Kabag, kini terpilih lagi. Suasana berbeda terjadi di bagian HI. “Ledy Diana di sms oleh Dekan,” ujar Dodi. Maksud intervensi yang dilakukan Dekan adalah menghubungi beberapa dosen agar memilih orang tertentu untuk jadi Kabag. “Inikan perlu dipertanyakan. Ada apa?” ujar Dodi. Mengkonfirmasi hal ini, Hardi menyatakan ia tidak bermaksud mengintervensi. Ia menyatakan memang ada mengirim pesan ke Ledy yang merupakan dosen HI. Ia mengusulkan agar Ledy memikirkan memilih Widya sebab, Maria Maya Lestari telah meminta izin untuk melanjutkan kuliah S3. “Bagaimana mungkin menjadi Kabag tapi dia pergi kuliah, tentu pekerjaan disini ditinggal,” jelas Hardi

Maria Maya Lestari merupakan Kabag HI sebelumnya. Semasa Dekan FH masih Sunarmi, ia pernah ajukan izin untuk lanjutkan kuliah. Izin tersebut disetujui setelah Dekan FH dijabat Hardi. Dan saat pemilihan Kabag, ia kembali ajukan diri. “Toh hasil pemilihan Kabag HI tetap Maria. Kalau memang mau intervensi ya bisa saja tidak saya sahkan,” ujar Hardi. Ia menambahkan, Kabag haruslah orang yang berada di tempat. Sebab banyak urusan akademik dan administrasi yang harus diselesaikan. “Jika Kabag tugas belajar, jadi siapa yang mengurus disini?” Hardi mempertanyakan. Ia mengusulkan Widya karena menurutnya sudah berpengalaman. Karena sebelumnya ia sebagai Sekretaris Bagian HI. “Bukan tanpa alasan yang jelas,” tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabag ini sudah aspiratif dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Waktu Dekan sebelumnya justru langsung tunjuk saja, sekarang sudah dipilih langsung,” ujar Hardi. Dodi membenarkan bahwa semasa Dekan FH dijabat Sunarmi, Kabag memang langsung ditunjuk. “Makanya kita sekarang usulkan dibuat tata tertibnya supaya tidak ada masalah lagi,” ujar Dodi. Yang jelas saat itu pemilihan Kabag di FH sudah selesai. Hasil dari rapat di masingmasing bagian untuk pemilihan Kabag dibawa ke rapat senat fakultas. Rapat ini diadakan pada 23 Oktober 2013. Dan hasil rapat senat, menyetujui Kabag terpilih. Berdasarkan SK Rektor UR Nomor 2128/UN.19/KP/2013 tanggal 29 November 2013

“Toh hasil pemilihan Kabag HI tetap Maria. Kalau memang mau intervensi ya bisa saja tidak saya sahkan,”

HARDI disahkanlah Kabag terpilih tersebut. Persoalan Kabag selesai. Penataan bagianpun dilangsungkan. ANGIN SEGAR HANYA BERHEMBUS SEBENTAR DI FH. Situasi kembali memanas memasuki tahun 2014. Tepat pada 22 Januari anggota Senat FH menerima pesan pemberitahuan diadakannya rapat senat. Yang dibahas terkait permintaan Dekan FH ke Senat untuk menyetujui nama-nama Pembantu Dekan yang diusulkan. Beberapa anggota senat mempertanyakan perihal mendadaknya rapat ini. “Kita sudah membicarakan ini ke Dekan untuk membentuk panitia pemilihan PD,” ujar Dodi. Ia menjelaskan sebelumnya sudah ada mengusulkan hal ini. Namun

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA tidak ada tanggapan dari Hardi. Ia pun terkejut dengan tiba-tiba Hardi mengabarkan rapat untuk meminta persetujuan. “Apa alasan Dekan untuk menunda pemilihan PD?” tanya Dodi. Ia menceritakan bahwa sebelumnya ada dua surat dari Rektor yang ditemukannya terkait pemilihan PD. Pertama bernomor 1924/UN.19/KP/2013 tertanggal 16 Oktober 2013. Kedua surat nomor 014/ UN.19/KP/2014 tanggal 2 Januari 2014. Surat ini meminta agar Dekan segera memilih Pembantu Dekan, karena PD saat itu akan berakhir masa jabatannya pada 1 Februari 2014. “Saya tidak menunda,” ujar Hardi. Ia melakukan pemilihan PD. Ia tengah mencari siapa yang dapat ia usulkan untuk menjalankan tugas sebagai tangan kanannya mengurusi akademik, keuangan dan mahasiswa di FH.

Salah satu cara yang ia gunakan adalah menyebar angket. “Walau bagaimanapun, tentu saya mencari orang yang bisa mendukung kerja saya sebagai Dekan,” tambah Hardi. Hardi menjelaskan bahwa penyebaran angket ini menjadi alat bantu penilaian dari dosen dan pegawai. Menilai siapakah yang pantas untuk menjabat sebagai PD. “Ini hanya alat bantu untuk memperkuat usulan saya,” ujar Hardi. Ia menambahkan nama yang diusulkannya untuk menjadi PD juga ada di angket tersebut. Namun, walaupun Hardi telah menyebarkan angket, beberapa dosen masih mengharapkan Hardi membuat aturan yang jelas. “Waktu Dekan Sunarmi memang langsung ditunjuk, tapi sekarang kita sedang lakukan pembenahan,” ujar Dodi. Ia jelaskan jika berkaca dari kepemimpinan sebelumnya memang hal itu

terjadi. Namun, persoalan yang mereka takutkan, jangan lagi ada multitafsir. Dodi menjelaskan ada kebiasaan administrasi, yaitu pembentukan panitia pemilihan. Walau sebelumnya tak ada, maka saat inilah pembenahan dilakukan. Hardi menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam penetapan PD yang ia lakukan. Ia melakukannya sesuai dengan undang-undang yang ada, bukan berdasarkan kebiasaan. Ia jelaskan bahwa pengangkatan PD telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012. Peraturan ini menjelaskan perihal pengangkatan dan pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pasal 14 dijelaskan bahwa Ketentuan mengenai pengangkatan dan pember-

Permendikbud Nomor 33/ 2012 pasal 14 dan 15 jelaskan ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Dekan/ Pembantu Dekan.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA hentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masingmasing perguruan tinggi. Dalam pasal 15 ayat (1) dipaparkan, Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. Di pasal 16 masih dalam aturan yang sama dijelaskan soal tata caranya. Bunyinya yaitu, perguruan tinggi yang belum mengatur tata cara proses penjaringan dan penyaringan dalam statura perguruan tinggi masingmasing, tata cara proses penjaringan dan penyaringan diatur dan ditetapkan oleh senat. “Senat kita saat itu belum ada membuat aturan yang jelas, jadi saya gunakan Permendikbud 33 ini dan Statuta UR tahun 2003 itu,” ujar Hardi. Ia menjelaskan, distatuta pasal 27 ayat (4) Pembantu Dekan diangkat oleh Rektor UNRI atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan dan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas. Dalam hal ini ia telah mengusulkan 3 orang untuk menjadi PD FH. Ketiga orang itu ialah Maryati Bachtiar selaku PD I, Dasrol menjadi PD II dan Erdianto menjabat sebagai PD III. Hardi mengusulkan tiga nama ini pada rapat senat, dan meminta persetujuan senat, sesuai dengan statuta pasal 27 ayat (4) tersebut.

“Seharusnya kita menjalankan kebiasaan administrasi yang berlakulah,” ujar Dodi. ia menjelaskan kebiasaan ini dilakukan oleh setiap fakultas yang ada di UR. Untuk pemilihan diben-tuk panitia pemilihan dan membuat tata tertib dari pemilihan tersebut. “Di pasal 39 di Statuta juga ada dijelaskan tugas senat,” tambah Dodi. Pasal 39 Statuta UR menjelaskan tugas dari senat. Pada ayat (2) huruf g dinyatakan tugas dari senat adalah melakukan pemilihan Calon Dekan dan Pembantu Dekan serta memberikan pertimbangan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan. Calon Kepala Laboratorium serta dosen yang memangku jabatan akademis tertentu. Menurut Saifuddin Syukur, Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, pasal ini saling tumpang tindih. Ada tugas yang berbeda dari senat yang dimuat pada pasal 27 dan pasal 39. “Yang satu hanya menyetujui, namun disatu sisi juga memilih,” ujarnya. Ia menambahkan perlu ada perbaikan dari aturan ini, sehingga tugas dari senat tidak tumpang tindih.

“Saya usul supaya yang sudah berpengalaman di anggota senat yang menjadi sekretaris,”

ERDIANSYAH Dekan, PD I, PD II, PD III, Kabag Pidana, Perdata, HTN dan HI. Juga dari perwakilan mahasiswa—Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa—, perwakilan dosen dan perwakilan pegawai. Dari 11 orang anggota senat, yang hadiir hanya 10 orang. Abdul Ghafur, perwakilan dari dosen tidak dapat hadir. Jadilah rapat dimulai siang itu.

Saifuddin juga menambahkan jika satu pihak menyatakan bahwa ia hanya meminta persetujuan dari senat, ya hal itu memang benar. Karena dijamin pasal 27. “Namun jika bicara senat harus memilih, seperti di pasal 39, berarti ada permasalahan disini,” tam-bahnya.

Erdiansyah, Kabag Hukum Pidana turut hadir dalam rapat itu. Ia menerima pesan singkat dari Hardi untuk hadir dalam rapat. Setibanya diruang rapat, ia mendengarkan bahwa Hardi sampaikan dua agenda rapat hari itu. “Pertama itu bahas pemilihan Sekretaris Senat dan yang kedua Pembantu Dekan FH,” ujar Erdiansyah.

PADA 22 JANUARI 2014 DIADAKAN RAPAT. Anggota Senat FH hadir. Terdiri dari

Saat pemilihan sekretaris, Hardi meminta agar Erdiansyah yang menempati posisi

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA tersebut. Namun Erdiansyah menolak. “Saya usul supaya yang sudah berpengalaman di anggota senat yang menjadi sekretaris,” jelasnya. Ia katakan belum punya pengalaman karena baru manjadi anggota senat karena terpilih menjadi Kabag Pidana pada Oktober lalu. Pilihan dilemparkan ke forum dan Erdiansyah menanyakan kesedian Junaidi. Setelah semua anggota senat sepakat, maka agenda pertama selesai. Junaidi terpilih sebagai Sekretaris Senat FH. Masuk ke agenda kedua, pembahasan pembantu dekan. Hardi menjelaskan bahwa ia telah menunjuk PD dan akan meminta persetujuan senat. Ia sampaikan bahwa Maryati, Dasrol dan Erdianto lah yang ia pilih. “Saya orang pertama yang menginterupsi,” ujar Erdiansyah. Ia mempertanyakan apa

dasar dari Hardi memilih ketiga orang tersebut. Erdiansyah meminta Hardi untuk menjelaskan kenapa Dasrol yang ia pilih. “Jabatannya masih Asisten Ahli, sedangkan yang diaturan minimal Lektor,” tambahnya. Erdiansyah menyayangkan keputusan Hardi yang memilih Dasrol. Sebab menurutnya, di FH masih banyak orang-orang yang sudah menduduki jabatan Lektor. “Kenapa yang Asisten Ahli, padahal yang Lektor itu banyak loh,” ujarnya. Ia juga menyampaikan kepada Hardi bahwa kesempatan harus dibuka kesemua pihak. “Yang memenuhi syarat dan mau menjadi PD harus diberi kesempatan,” tambahnya. Erdiansyah membicarakan persyaratan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008. Pada pasal 4 ayat (2) huruf f dijelaskan bagi Pembantu

Dekan, Ketua/ Pembantu Ketua, Direktur/ Pembantu Direktur serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor. Namun Hardi menjelaskan bahwa ia menggunakan aturan terbaru yaitu Permendikbud Nomor 33 tahun 2012. Dimana dalam pasal 14 dijelaskan bahwa Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Pembantu Ketua, Pembantu Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. “Di statuta kita tidak ada mengatur itu,” ujar Hardi. Ia menambahkan bahwa pemilihan yang dilakukannya tidak melanggar aturan. Pilihannya terhadap Dasrol karena ia menganggap Dasrol bisa menerima tanggungjawab itu. “Saya juga membutuhkan tangan kanan yang dapat membantu mengurus fakultas,” ujar Hardi.

Spanduk yang terpasang di sekitar gedung Fakultas Hukum. Tampak beberapa ruangan kelas yang digembok oleh beberapa dosen yang lakukan aksi. Foto: Istimewa

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA Dodi membenarkan persoalan aturan persyaratan tidak ada di Statuta UR. â&#x20AC;&#x153;Namun juga harus memperhatikan unsur kepastian, keadilan dan kebermanfaatan,â&#x20AC;? tukas Dodi. Debat panjang terjadi kala itu. Dodi, Rika dan Erdiansyah

vokal mempertanyakan keputusan dari Hardi selaku Dekan FH. Mereka tidak sepakat dengan sistem pemilihan yang dilakukan Hardi. Puncaknya ketiga anggota senat ini menjalankan aksi walk-out. Mereka meninggalkan rapat senat dengan alasan tidak sepakat dengan hasil rapat kala itu.

Dodi, Rika dan Erdiansyah keluar, rapat tetap dilanjutkan dengan 7 orang anggota senat yang tinggal. Hasil rapat hari itu sepakat bahwa senat menyetujui ketiga orang yang dipilih menjadi PD I, II dan III FH UR.

BELITUNG. Ia menghadiri pertemuan Badan Kerjasama Fakultas Hukum Wilayah Barat. Pada 3 Maret sore ia tiba di Pekanbaru. Keesokan harinya tiba di Fakultas Hukum, ia disambut banyak orang.

Hardi kemudian menyurati Rektor pada 23 Januari 2014 bernomor 243/UN.19.1.13/TU/ 2014. Perihal penetapan PD I, II dan III FH UR periode 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2018.

Bukan kemeriahan suka cita. Namun ia tengah didemo. Diminta turun meninggalkan jabatannya sebagai Dekan FH. Teriakan-teriakan orasi yang menyatakan bahwa ia arogan adalah pukulan awal. Pukulan selanjutnya ia terima secara beruntun dari pimpinan tertinggi UR. Apakah yang terjadi?#

Inilah awal situasi panas yang terjadi di FH. HARDI SAAT ITU BARU KEMBALI DARI BANGKA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

IANG ITU, 25 MARET 2014 HARDI TENGAH IKUT RAPAT. Rapat para anggota Senat Universitas Riau. Pembahasan persiapan pemilihan Rektor UR periode 2014-2018. Tiba-tiba ia dihubungi oleh bagian kepegawaian Universitas Riau. Ia diminta datang keruangan. Alasan ia dipanggil? Dirinya sendiripun tak tahu. Ia penuhi panggilan tersebut. Dengan bertanya-tanya ia tiba di ruangan. Tanpa penjelasan berarti, ia diberi selembar kertas. Berkop Kementrian Pendi-dikan dan Kebudayaan Uni-versitas Riau. Hardi membaca isi dari surat itu. Ia bertanya kenapa ia diberi surat ter-sebut. Tak ada penjelasan berarti. Ia berjalan meninggalkan ruangan dengan bertanya-tanya. Ia membaca tulisan yang ada disana. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau. Nomor 1106/ UN.19/KP/2014. Tentang Pemberhentian sementara dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau. Berpindah pada inti dari surat, tertera bahwa Rektor UR memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu Dekan FH UR. dengan kata lain, Hardi dinon-aktifkan sebagai Dekan. Surat itu ditanda-tangani Rektor UR, Ashaluddin Jalil. Tertanggal 24 Maret 2014. Hardi diberhentikan sementara sebagai pimpinan dari fakultas yang baru ia kelola lebih dari setengah tahun. DIAWAL MARET SITUASI MEMANAS DI FH. Empat hari

mengawali bulan tersebut, terjadi demo menurunkan Dekan. Saat itu Hardi diminta meninggalkan kursi nomor 1 di fakultas tersebut. Ia dinilai tidak demokratis dalam memimpin fakultas. Salah satunya dalam pemilihan Pembantu Dekan atau PD. (Lihat: ‘Perang Urat Syaraf’ di FH) Pada hari itu juga ia menerima surat undangan dari Rektor dengan nomor 928/UN.19/KP/ 2014 tanggal 3 Maret. Dengan maksud sebagai undangan untuk mengklarifikasi demo yang terjadi di FH. Hardi diminta menemui pimpinan pada 5 Maret 2014 pukul 1 siang di ruang kerja Rektor. “Ini aneh, demo itu terjadi tanggal 4, tapi kenapa surat pemanggilan klarif ikasinya tanggal 3,” ujar Hardi. Ia merasakan ada kejanggalan dalam hal ini. Ketika ia memenuhi undangan klarifikasi, hal ini diakui sebagai salah pengetikan. “Tapi ini aneh, kan ada nomor suratnya,” Hardi mempertanyakan lagi. Dalam klarif ikasi itu ia menjelaskan bahwa terjadi aksi demo yang dilakukan oleh beberapa oknum dosen. Mulai dari pemasangan spanduk hingga penyegelan ruang belajar. Hardi memberikan berkas bukti berupa foto-foto dari aksi tersebut. Dengan surat nomor 901/UN.19.1.13/ TU/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta 4 lembar lampiran. Isinya foto dari spanduk dan kelas yang digembok. Usai menjelaskan situasi tersebut, keadaan kembali tenang. Tidak ada pemanggilan, tidak ada aksi. Hingga ia tiba-tiba menerima surat pada 24 Maret 2014.

PERKARA PEMILIHAN PEMBANTU DEKAN MEMBAWA DAMPAK YANG BESAR UNTUK HARDI. Dalam SK pemberhentian sementaranya, poin yang dijadikan pertimbangan dijelaskan alasan menon-aktifkannya. Dalam poin menimbang poin a dikatakan, bahwa berlarutnya konflik yang terjadi antar civitas akademika maupun jajaran pimpinan dengan Dekan FH UR telah mengganggu stabilitas FH UR dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Dan dalam poin b dikatakan, dengan kondisi pada poin a perlu diselesaikan dengan pertimbangan yang cermat, sehingga dipandang perlu adanya kebijakan dari Rektor UR untuk menjamin suasana kondusif dan menghindari dampak buruk yang lebih luas Dan pada akhirnya Rektor UR memutuskan untuk memberhentikannya sementara. Hardi mempertanyakan keputusan dari Rektor ini. Ia merasa keberatan. Sebab tak ada kesalahan berat yang ia lakukan hingga menyebabkan dirinya dinon-aktifkan. Terkait persoalan tidak satu suaranya jajaran pimpinan fakultas dengan hasil pemilihan PD I, II dan III, menurutnya ini adalah masalah internal. “Masalah internal yang harusnya diselesaikan di rapat senat,” ujar Hardi. Keabsahan hasil pemilihan PD inipun sampai meminta pertimbangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI. Saat itu pihak rektorat mengirimkan surat memohon pendapat hukum terhadap penetapan PD I, II dan III FH UR. Dengan

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA nomor surat 817/UN.19/KP/ 2014 tanggal 7 Februari 2014. Ini berdasarkan keputusan Senat Universitas untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Jawaban dari Kemendikbud datang pada 7 Maret 2014. Dengan nomor 36359/A5.2/ IIK/2014. Ada 4 poin yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud RI, Ani Nurdiani Azizah. Poin pertama secara umum menjelaskan perihal pentingnya statuta universitas sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Sedangkan pada poin kedua, diberikan pertimbangan hukum terkait pemilihan PD. Dinyatakan, setelah kami cermati, dalam statuta UNRI tidak terdapat aturan meng-enai tata cara pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III. Oleh karena itu,oleh karena itu kami berpendapat yang dilakukan oleh Senat FH UR dalam memilih Pembantu Dekan I, II dan III periode 2014 – 2018 tidak bertentangan dengan statuta. Pada poin ketiga, dijelaskan bahwa jika sewaktu-waktu ada aturan yang tidak sesuai antara statuta dan peraturan perundang-undangan, diharapkan dilakukan penyempurnaan. Poin terakhir, Kemendikbud RI menyarankan dilakukan penyesuaian antara Statuta UR dengan aturan yang berlaku saat ini. “Dari Kemendikbud saja bilang tidak ada yang salah dalam pemilihan ini,” ujar Hardi. Ia pun mempertanyakan penjelasan dari berlarutnya masalah hingga

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

sebabkan stabilitas terganggu dalam jalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia paparkan saat terjadinya demo pada 4 Maret memang kegiatan belajar mengajar terganggu. Karena ada sebagian kelas yang digembok. Beberapa dosen pun lakukan mogok mengajar. Namun tidak semua kelas yang dikunci. Juga tak semua dosen yang mogok. “Setelah demo itu juga besoknya sudah kembali mengajar. Ruangan kelas juga tidak ada yang dikunci lagi,” terang Hardi. Dalam hal ini Hardi masih tetap tidak terima dengan alasan pemberhentian sementaranya. Ia juga merasa proses pengeluaran SK ini bermasalah. Ia tidak pernah dipanggil ataupun diberi teguran. Ketika klarif ikasi

pada 5 Maret lalu, setelah itu tidak ada alasan yang jelas dari Rektor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) dijelaskan, bahwa pihak yang melakukan pelanggaran berat dapat dibebas tugaskan sementara untuk menjalani proses pemeriksaan. Dengan penjelasan bahwa ada kemungkinan akan dijatuhi hukuman pelanggaran berat. Sedangkan pelanggaran berat yang dapat dijatuhi hukuman berat tertuang dalam pasal 13. Diantaranya menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan masih ada 11 poin lainnya. Dan Hardi merasa ia tidak memenuhi kriteria sehingga

LAPORAN UTAMA diberhen-tikan. Ia juga tak ada dipanggil untuk memberikan penjelasan. Ataupun diberi peringatan terkait kesalahan apa yang telah ia lakukan. “Tiba-tiba sudah diberhentikan,” tambahnya. Menurut Husnu Abadi, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau—HTN FH UIR—, keputusan tetaplah keputusan. Ia jelaskan apapun keputusan dari pejabat berwenang, ketika sudah dikeluarkan, maka itu benar adanya. Asas dalam Hukum Administrasi, presumptio iustae causa. “Walaupun ada prosedur yang tidak terpenuhi, bukan berarti keputusan itu batal atau tidak sah,” ujarnya. Syaifuddin Syukur yang juga dosen HTN FH UIR menjelaskan keputusan itu bisa diperbaiki. Menurutnya me-

“Walaupun ada prosedur yang tidak terpenuhi, bukan berarti keputusan itu batal atau tidak sah” HUSNU ABADI

mang jika keputusan telah dikeluarkan, maka harus dijalankan. Namun juga harus memperhatikan prosedur. “Kalau tidak bisa jadi ar bit rar y— ke s e we n a n g wenangan— pimpinan dalam keluarkan kebijakan,” ujarnya. Ia jelaskan dalam sebuah SK biasanya diakhir poin keputusan ada pernyataan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan. “Kalau ada yang salah, ya diperbaiki,” tambahnya. Hardi juga menambahkan daftar kejanggalan dalam pengeluaran SK ini. Dalam Statuta UR pasal 20 ayat (3) huruf h dijelaskan, Senat UR mempunyai tugas pokok menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika. Untuk menegakkan norma ini, maka dijelaskan lagi pada huruf h. Yaitu, menangani kasus-kasus pelanggaran etika akademik, seperti melakukan plagiat, pemakai-an gelar yang tidak terakreditasi, dan pelang-garan aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik UR. Termasuk pelang-garan yang dilakukan oleh dosen dan kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh fakultas yang bersangkutan. Dari penjelasan statuta ini, Hardi merasa pembahasan ini tidak pernah dibahas di Senat UR. Komisi etika juga tidak pernah memanggil dirinya. Tidak pernah ada pembahasan di senat untuk memberhentikan dirinya. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Adrianto, Ketua Komisi Etika Senat UR. Ia menjelaskan komisi etika pernah mengirimkan surat ke Rektor mempertanyakan

pemberhentian sementara Hardi. “Belum ada tanggapan, dan kita masih menunggu,” ujarnya. Ia menambahkan memang tidak ada rentang waktu yang diberikan komisi etika kepada Rektor UR untuk membalas surat itu. “Tapi kita harap masalah ini bisa secepatnya dibahas di Senat,” tambahnya. Ahmad menjelaskan memang ketika ada kesalahan, sanksi yang diberikan dibahas di rapat senat. Disitu akan dibahas bersama apakah diberi sanksi dan dalam bentuk apa. Untuk persoalan, ini komisi etika belum bisa mengkaji secara yuridis karena belum diberi kewenangan. “Kalau sudah dirapatkan di senat dan diberi kewenangan, baru bisa,” ujar Ahmad. HARDI KEBERATAN DENGAN P EMB ERHENTIAN SEMENTARANYA. Pada 29 Maret 2014, ia ajukan keberatan terhadap SK Nomor 1106/UN.19/KP/2014 yang dikeluarkan Rektor UR. ia mempersiapkan berbagai berkas dan lampiran untuk menjelaskan alasan keberatannya. Ia mengirimkannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan permintaan untuk menelaah dan meninjau kembali keputusan pemberhentian sementaranya. Dimulai dengan penjelasan penyebab ia diberhentikan sementara. Alasan tidak kondusif dan stabilnya FH dalam jalankan Tri Dharma perguruan tinggi ia bantah dengan melampirkan absen. Dimulai dari absen perkuliahan hingga ujian proposal. “Ini berarti perkuliahan terus berjalankan,” ujar Hardi.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA Ia juga sampaikan keberatan terhadap kesalahan prosedural dalam mengeluarkan SK pemberhentian sementaranya ini. Mulai dari syarat formal, tidak terpenuhinya prosedur yang diharuskan. Seperti pemanggilan, teguran dan peringatan hingga SK ini bertentangan dengan aturan yang ada. “Pemberhentian sementara itu bisa dilakukan kalau yang bersangkutan terkait dengan proses pidana atau peradilan. Nah, saya tidak ada loh kena kasus pidana,” ujar Hardi lagi. Yang ia sampaikan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara PNS. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu pelanggaran jabatan/ kejahatan dan berhubungan dengan itu pihak berwajib mengenakan tahanan sementara, mulai sejak ditahan harus diberhentikan sementara. Hardi juga keberatan karena SK tersebut tidak memuat syarat materiil. Dimana setiap SK harus memuat konsideran menimbang mencakup 3 aspek dasar. Mulai dari F ilosof is, Sosiologis dan Yuridis. Dalam SK ini hanya landasan sosiologis yang digunakan. “Dan alasan sosiologis ini juga tidak terbukti,” tambah Hardi. Tak hanya ke kementrian. Hardi juga layangkan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia. Ia melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan mal administrasi yang dilakukan oleh Rektor UR.

Mendikbud memberikan balasan pada 6 Juni 2014 dengan nomor surat 74068/

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

A4.2/KP/2014. Isinya meminta Rektor UR mencabut dan membatalkan SK Rektor Nomor 1106/UN.19/KP/2014. Ia juga diminta untuk memulihkan hak-hak Hardi selaku dekan FH UR dan anggota Senat UR. Namun Rektor bukannya menjalankan apa yang diminta Mendikbud. Pada 25 Juni 2014 Rektor mengeluarkan surat Nomor 1689/ UN.19/KP/2014. Perintahnya, meminta Senat FH melaksanakan rapat pemilihan Dekan definitif. Dan pada 26 Juni 2014 juga keluarkan SK Nomor 1672/UN.19/KP/2014. Tentang pemberhentian dekan, pemberhentian pelaksana harian dan pengangkatan pelaksana tugas. Hardi diberhentikan secara definitif. Melihat perintahnya tidak dilaksanakan, Mendikbud

kembali mengirimkan surat. Kali ini surat Peringatan Pertama, tanggal 7 Juli 2014 dengan Nomor 106907/A4.2/ KP/2014. Poin-poin yang diperingatkan agar segera dilaksanakan ialah mencabut dan membatalkan SK Nomor 1106/UN.19/KP/2014. Dan poin kedua memerintahkan Senat Fakultas Hukum UR membatalkan pelaksanaan pemilihan Dekan definitif. Masih dalam surat yang sama, Mendikbud meminta agar Hardi yang diduga sebagai penyebab koflik di FH agar diproses sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Sesuai yang diatur dalam PP 53 tahun 2010. Poin selanjutnya, Mendikbud memperingatkan walaupun pengangkatan dan pemberhentian Dekan adalah kewenangan Rektor, namun tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Segala prosesnya harus sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Pada poin terakhir, Mendikbud menekankan Rektor sebagai pelaksana akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Mendikbud. Begitulah isi surat peringatan pertama ini.

“ Pe m b e r h e n t i a n sementara itu bisa dilakukan kalau yang bersangkutan terkait dengan proses pidana atau peradilan. Nah, saya tidak ada loh kena kasus pidana,” HARDI

Tanggal 18 Juli, Hardi menerima dua surat. Pertama SK pengaktifannya, dengan nomor 1779/UN.19/KP/2014 tanggal 16 Juli 2014. Kedua, surat pemanggilan pemeriksaan nomor 1782/UN.19/KP/ 2014 tanggal 17 Juli 2014. “Hari itu saya tidak bisa datang karena sakit, saya kirimkan surat keterangan dari dokter,” ujar Hardi. Pemanggilan pertama ia tak hadir, lalu ia diminta datang pada

LAPORAN UTAMA panggilan kedua pada 11 Agustus. Ini berdasarkan surat nomor 1809/UN.19/KP/ 2014. Namun diantara waktu pemanggilan kedua, pada 18 Juli 2014 keluar SK Rektor Nomor 1783/UN.19/KP/2014. Perihalnya pembebasan tugas sementara dan pengangkatan pelaksana harian dekan. Hardi tetap hadir pada pemeriksaan kedua. Yang memeriksanya kala itu Rektor, Yanuar selaku Pem-bantu Rektor II, Kepala BAUK dan Kepala Kepegawaian UR. “Tuduhan terhadap saya adalah penyalahgunaan wewenang,” ujar Hardi. Ini merupakan pelanggaran disiplin tingkat berat. Namun dalam pemeriksaan ini, tidak menghasilkan apaapa. Karena tuduhan yang diberikan kepada Hardi tidak dapat dibuktikan.

“Saat itu saya mempertanyakan alasan Rektor memberhentikan secara definitif dan dasar hukum pemeriksaan saya saat itu,” ujar Hardi. Akhirnya ia keluar dari pemeriksaan tersebut tanpa ada berita acara pemeriksaan yang ia tandatangani. Buah dari pemeriksaan tersebut adalah keluarnya SK Nomor 1864/UN.19/KP/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Hardi kembali diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Hukum.

OMBUDSMAN RI MENYURATI REKTOR. Surat itu dikirim tanggal 29 September 2014 dengan nomor 932/ORISRT/IX/2014. Hal yang dibahas terkait tindak lanjut dari laporan Hardi terkait pemberhentian sementara dirinya. Juga terkait laporan Maryati Bachtiar soal belum adanya penetapan PD I, II dan III periode 2014 – 2018 FH UR. Dalam surat ini dijelaskan inti dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi dari berbagai pihak yang dilakukan Ombudsman pada 19 September 2014. Klarifikasi di Ombudsman RI ini mengundang Biro Hukum Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud dalam hal ini diwakili Biro Kepegawaian, Hardi serta perwakilan dari Rektor yang diwakili Kepala BAUK. Juga turut hadir Kepala Bagian Kepegawaian dan Junaidi, dosen FH. Dari hasil pemeriksaan dan klarif ikasi tersebut, disurat dijelaskan dalam 2

poin utama. Pertama penerbitan SK pemberhentian Hardi sebagai Dekan tidak sesuai dengan ketentuan di Statuta UR. Pada poin selanjutnya ada dua hal yang dijelaskan. Pertama, menegaskan perihal surat yang telah diberikan oleh Mendikbud pada 6 Juni dan 7 Juli 2014. Bahwasanya pemberhentian Hardi tidak tepat karena dasar pertimbangan pemberhentian sementara Hardi sebagai Dekan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, prosedur pemilihan PD I, II dan III FH UR telah sesuai Statuta sehingga perlu segera dilakukan penetapan. Sehingga pada akhir surat diminta agar rektor mengambil langkah, membatalkan SK Pemberhentian dan mengangkat kembali Hardi menjadi Dekan. Lalu menerbitkan SK Penetapan PD I, II dan III FH UR serta menjaga lingkungan kerja UR tetap kondusif, agar tidak meng-ganggu proses belajar mengajar. Surat ini telah diberikan kepada Rektor. Bagaimanakah langkah selan-jutnya? Apakah kebijakan yang diambil oleh Rektor Baru UR, Aras Mulyadi? Ketika ditanyakan perihal kasus ini, Aras menolak memberikan komentar. “Harus saya pelajari dulu dan kumpulkan berkas-berkasnya,” ujar Aras. Bagaimana dengan nasib FH selanjutnya? Sebab pada 23 Agustus 2014, FH telah memiliki Dekan Definitif periode 2014 – 2018. Ia adalah Dodi Haryono. Apakah tetap dengan kebijakan saat ini, atau ada kebijakan baru? #Suryadi, Jeffri

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA

Pelantikan Dodi Haryono sebagai Dekan FH periode 2014 - 2018 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus UR Gobah. Foto: fh.unri.ac.id

EBERAPA ORANG TERLIHAT DALAM Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa atau PKM yang terletak di Kampus Universitas Riau—UR— kawasan Gobah ini. Ia tak ramai dipenuhi mahasiswa seperti saat wisuda. Namun tak sesepi malam hari ketika tak ada kegiatan. Ia jadi tempat yang

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

sakral hari itu. Tepat 23 Agustus 2014. Karpet merah dibentang didekat podium. Spanduk berlatar ungu pun terpajang didinding. Tertulis Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Periode 2014 – 2018. Bendera merah putih, bendera UR dan bendera Fakultas Hukum—FH— juga ada disisi karpet merah. Sebuah microphone tegak berada ditengah karpet merah. Bicara gedung jadi tempat sakral, ini jadi tempat yang penting juga bagi sejarah FH. Disinilah pemimpin fakultas tersebut akan diambil sumpahnya untuk memajukan

fakultas. Disini Dodi Haryono dilantik oleh Rektor UR melalui Pembantu Rektor III, Rahmat MT. Usai pengambilan sumpah, Dodi ditetapkan sebagai Dekan FH. Dodi terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum pada 12 Juli 2014. Setelah melalui rapat Senat FH, ia terpilih mengalahkan Rika Lestari. Saat itu, kedua orang ini ajukan diri sebagai Calon Dekan FH. Pemilihan Dekan Definitif ini dilakukan oleh Senat FH setelah menerima surat dari Rektor UR pada 25 Juni 2014. Dengan perintah untuk laksanakan rapat pemilihan pimpinan fakultas ini. Dari fhunri.ac.id, Rapat Senat Terbuka ini dilakukan di ruang

LAPORAN UTAMA N1 dan N2 FH. Dihadiri mahasiswa dan dosen, rangkaian acara dilaksanakan. Mulai dari penyampaian Visi dan Misi hingga tanya jawab. Sampai dengan tahap pemilihan, Dodi dinyatakan menang dengan 6 suara, sedangkan Rika raih 2 suara. FH kini punya Dekan baru. Dalam Statuta UR dijelaskan bahwa Dekan merupakan pimpinan di fakultas untuk melaksanakan pendidikan akademik ataupun profesional. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Dekan selaku pimpinan tertinggi fakultas bertanggung jawab kepada Rektor UR. Segala tindakan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakt. Juga membina tenaga pendidik, mahasiswa hingga tenaga administrasi . Dekan selaku pimpinan dari fakultas juga memiliki suara dalam Senat Universitas. Satu suara yang ia miliki mewakili

fakultas dalam mengambil kebijakan di Universitas Riau. LEWAT SEBULAN DODI DILANTIK SEBAGAI DEKAN, SEBUAH SURAT DATANG DARI OMBUDSMAN RI. Surat ini menyoal laporan dari Hardi terkait pemberhentian sementara dirinya sebagai Dekan FH. (Lihat: Gonta Ganti SK buat Hardi). Yang dibahas, hak Hardi sebagai Dekan harus dikembalikan dan pemberhentian sementara dirinya harus dibatalkan oleh Rektor. “Bagi kami persoalan ini sudah selesai,” ujar Mexsasai Indra, dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Tata Negara. Ia jelaskan bahwa persoalan Hardi sudah tidak perlu dibahas lagi. “Semua sekarang fokus mengembangkan fakultas,” tambahnya. Senada dengan Mexsasai, Erdiansyah juga sampaikan hal tersebut. Menurutnya saat ini persoalan Hardi sudah menjadi masa lalu. Begitupun

dengan Dodi Haryono, ia kini tengah memikirkan kegiatankegiatan yang dapat bermanfaat untuk fakultas. Namun dengan datangnya surat dari Ombudsman ini, persoalan Hardi bisakah benar-benar dilupakan begitu saja? Bagaimana dengan surat peringatan dari kementrian? “Seharusnya menteri memanggil Rektor dulu,” ujar Mexsasai. Ia menanggapi soal surat peringatan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia—Kemendikbud RI— untuk mencabut SK Pemberhentian Sementara Hardi. Ia menambahkan dalam hal ini, Mendikbud seharusnya tidak serta merta memberi perintah. Namun harus meminta keterangan dari Rektor terkait kebijakan yang diambil. “Jangan langsung dibilang Rektor sewenang-wenang,” ujarnya.

Namun Saifuddin Syukur, Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Islam Rapat Senat Terbuka Pemilihan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, menilai tindakan yang diamRiau. Dua calon yang ajukan diri, Rika Lestari dan Dodi Haryono bil Kemendikbud Foto: fh.unri.ac.id sudah benar. Menurutnya harus ada aspek yuridis yang menjadi dasar untuk mengeluarkan sebuah kepu-tusan. “Disini tidak ada aspek pidananyakan,” ujar Saifuddin. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara PNS. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan,

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

LAPORAN UTAMA untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu pelanggaran jabatan/ kejahatan dan berhubungan dengan itu pihak berwajib mengenakan tahanan sementara, mulai sejak ditahan harus diberhentikan sementara. Menurutnya jika sebuah SK pemberhentian itu dikeluarkan tanpa alasan dan dasar yang jelas akan berdampak buruk. “Itu yang bisa dikatakan arbitrary atau sewenang-wenang. Bisa jadi SKnya cacat hukum,” ujar Saifuddin. Ia tekankan ketika sebuah SK tidak memenuhi syarat, maka bisa dikatakan SK cacat hukum. “Semuanya kembali ke pengambil kebijakan,” tambah Saifuddin. Ia menambahkan jika nantinya Rektor tetap tidak menjalankan perintah dari Mendikbud, maka jalur peng-adilanlah yang bisa ditempuh. “Ya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujarnya. Namun dalam hal ini jika membahas tidak dijalankannya perintah dari Kemendikbud, Saifuddin menyatakan putusan ada di menteri. Husnu Abadi yang juga dosen HTN FH UIR menyatakan ada kebijakan yang bisa diterapkan oleh menteri. “Seperti kebijakan fiskal untuk menekan agar perintah dijalankan,” ujar Husnu. Ia memberikan contoh bisa jadi dalam bentuk pemotongan anggaran. SEHARI SEBELUM DODI DILANTIK, TIM DARI INSPEKTORAT JENDERAL DATANG. Tim ini merupakan tim investigasi yang ditugaskan Kemendikbud RI untuk memeri-

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

ksa keberatan yang diajukan Hardi. Hal ini terkait pemberhentian sementara dirinya sebagai Dekan FH berdasarkan SK Nomor 1106/UN.19/KP/ 2014. Tim yang turun akan mengecek fakta dengan mengkonf irmasi berbagai pihak. Mulai dari dosen dan pegawai di FH, mahasiswa hingga Rektor. Mengklarifikasi pokok permasalahan yang terjadi di FH. Pada 23 Agustus, tim datang mengunjungi Fakultas Hukum. Dan setibanya disana, mereka menyaksikan pelantikan Dodi Haryono. “Padahal mereka itu tim yang memeriksa keberatan pemberhentian saya, tapi sampai disini malah lihat sudah ada yang menggantikan saya,” ujar Hardi. Tim saat itu hanya mengambil foto dan mengkonf irmasi bahwa pemeriksaan akan dilakukan pada Senin, 25 Agustus 2014. Pada waktu yang ditentukan dosen, pegawai dan mahasiswa turut hadir. “Ada beberapa dosen dan mahasiswa yang menjawab pertanyaan dari tim,” ujar Rido Trisandi Rambe. Ia jelaskan Ledy Diana, Maria Maya Lestari, Mukhlis, Mexsasai Indra dan Firdaus merupakan dosen yang turut hadir saat itu. Mereka menjelaskan hal yang terjadi terkait kebijakan yang diambil Hardi. Mulai dari pemilihan Kabag hingga Pembantu Dekan FH. “Ya mereka tidak sepakatlah dengan tindakan yang diambil Dekan,” tambahnya. Namun tak semua dosen hadir pada pemeriksaan hari itu. Dosen-dosen yang tak ikut

dalam aksi demo menurunkan dekan belum dimintai keterangan. “Ya waktu itu kita beritahu bahwa belum semua dosen yang dimintai keterangan,” ujar Abdul Ghafur. Akhirnya pemeriksaan kedua dilakukan pada Selasa. Dosen yang hadir diantaranya Ghafur, Gusliana, Maryati, Riska, Mardalena, Dasrol dan Ikhsan. Sama dengan yang sebelumnya, mereka juga dimintai keterangan terkait aksi yang dilakukan dosen. Selain itu juga meminta penjelasan terkait pemilihan Pembantu Dekan. “Saat itu kita diperiksa bersama. Jadi apa pertanyaannya kita jawab,” jelas Ghafur. Tim dari Inspektorat Jenderal tersebut mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Namun hingga kini hasil dari penelusuran tim belum keluar. “PERUBAHAN KEBIJAKAN MALAH AKAN MEMPERPANJANG PERSOALAN,” ujar Mexsasai. Ia menanggapi bagaimana nantinya jika ada perubahan kebijakan terkait Dekan FH. Menurutnya perubahan kebijakan dila-kukan oleh pihak yang berwenang akan membuat fakultas menjadi tidak stabil. Ia menambahkan bahwa saat ini keadaan sudah kembali normal. Semua sudah fokus kembali ke tanggungjawab masing-masing. Begitu juga menurut Dodi Haryono. Sekarang mereka sedang dalam tahap penataan fakultas. “Kita buat aturan-aturan untuk memajukan fakultas. Namanya juga fakultas baru,” ujarnya.#

LAPORAN UTAMA

Jabatan yang Dinanti

ADA 22 DESEMBER 2014, Wakil Dekan dari Fakultas Kedokteran telah dilantik oleh Rektor UR. Aras Mulyadi melantik Elda Nazriati, Suri Dwi Lesmana dan Miftah Azrin sebagai Wakil Dekan I, II dan III. Hari itu, Dekan Fakultas Kedokteran telah memiliki tangan kanannya.

September 2014 dan kini menanti pengesahan dari Rektor UR.

Namun hal itu belum berlaku di FH. Pasalnya sejak terpilih pada Rapat Senat FH, Firdaus, Rika Lestari dan Emilda Firdaus belum juga disahkan sebagai Wakil Dekan. Mereka dipilih oleh Senat pada 5

T im investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendatangi UR pada Agustus 2014. Mereka melakukan investigasi terkait keputusan

Aras Mulyadi ketika dikonf irmasi perihal pelantikan Wakil Dekan FH menyatakan menanti keputusan dari Inspektorat. â&#x20AC;&#x153;Saya masih menunggu hasil dari tim investigasi,â&#x20AC;? ujarnya.

Rektor UR sebelumnya, Ashaluddin Jalil, memberhentikan Hardi sebagai Dekan FH karena akibatkan situasi di FH yang tak kondusif. Sebelum tim turun, dari Kemendikbud telah berikan peringatan kepada Rektor UR untuk kembalikan hak Hardi sebagai Dekan. Dan Ombudsman RI juga nyatakan hal yang sama. Kini mereka menantikan hasil dari tim investigasi. Apapun hasil dari tim, akan menentukan jalannya kepemimpinan FH kedepan.

Konfirmasi Tak Terlaksana Dalam tulisan Laporan Utama yang membahas perihal Fakultas Hukum ini, ada 2 narasumber yang tak bisa penulis temui. Pertama, Ashaluddin Jalil dan Yanuar. Keduanya adalah narasumber penting yang mengetahui latar belakang penerbitan Surat Keputusan Rektor tersebut. Namun sayang keduanya gagal ditemui. Saat penulisan, keduanya pernah dihubungi oleh penulis. Awalnya melalui pesan singkat menanyakan kesediaan diwawancarai. Saat itu Ashaluddin Jalil menjawab bahwa ia tak bisa ditemui sebab tengah berada di tanjung Pinang hadiri acara. Ketika ditanya kapan bisa ditemui lagi, sayang balasan tak kunjung tiba. Sedangkan

nomor Yanuar tidak aktif sama sekali. Untuk memastikan waktu pertemuan, Ashaluddin kembali ditelepon. Namun nomor yang tadinya dihubungi tersebut tak aktif lagi. Hingga dihubungi berkali-kali melalui nomor yang berbeda juga tak aktif. Sempat menanyakan apakah ada nomor yang lain dari Ashaluddin dan Yanuar, namun rekan dan dosen yang berhubungan dengan keduanya memberikan nomor yang sama dengan yang awal penulis hubungi. Tak bisa dihubungi via telepon, penulis mendatangi fakultas tempat keduanya mengajar. Namun mereka juga tak berhasil ditemui. Ketika dikunjungi ke Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di ruang dosen Jurusan F isika, menyatakan bahwa Yanuar di Laboratorium Fisika. Ketika dicek, petugas labor nyatakan bahwa Yanuar tak ada. Begitupula dengan Ashaluddin. Kru Bahana mendatangi kediaman dari Ashaluddin, namun petugas menyatakan bahwa ia sedang berada diluar kota. Pada akhirnya saat tulisan ini diturunkan, konformasi dari keduanya belum berhasil didapatkan. Untuk selanjutnya penulis akan berusaha mengkonfirmasi keduanya dan akan memberikan berita konf irmasi dari kedua narasumber ini.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

BEDAH BUKU

ITA SUDAH TIBA DI BALI. Lihat gapura itu,â&#x20AC;? seorang ayah menunjuk Candi Bentar besar di Dermaga Gilimanuk. Gapura yang dimaksud sang ayah ialah Candi Bentar terbelah dua, berada disisi kiri dan kanan pintu masuk dermaga. Candi ini seperti gapura didaerah lainnya. Penanda kita tiba disuatu daerah tertentu, berupa penyambutan atau perpisahan. Candi Bentar punya ciri khas bentuk langsing, tinggi, memiliki ukiran rumit dan berwarna merah bata. Ketika tiba di Bali, dapat dilihat adanya candi ini sebagai gerbang awal memasuki apa saja. Mulai dari masuk ke suatu pulau, kota, desa, stadion, gedung pertunjukkan, rumah ataupun kuburan. Benarkah Candi Bentar sebagai gerbang penyambutan? Candi Bentar ialah bangunan suci. Bagi umat Hindu, candi ini salah satu bagian dari dari pura tempat mereka beribadah. Sebagai representatif tempat bersemayamnya Dewa Siwa, kompleks pura terdiri dari tiga bangunan: Candi Bentar, Kori Agung dan Meru.

Judul buku : Bali Menggugat Tahun terbit : 2014 Penulis : Putu Setia Penerbit : PT Gramedia, Jakarta Tebal halaman : ix+390 hlm; 14x21 cm

Dalam kepercayaan umat Hindu, ketiga bangunan ini simbol dari Gunung Mahameru. Gunung suci tempat bersemayamnya dewa. Candi Bentar ialah kaki gunung, Kori Agung bagian tubuh dan Meru sebagai puncak. Jika Candi Bentar merupakan bagian awal dari sebuah tempat suci, bagaimana jika ia diletakkan dihalaman sebuah rumah? Samakah artinya bahwa rumah itu merupakan Meru? Jika ia diletakkan sebelum memasuki pekuburan, berarti Meru disamakan dengan kuburankah? Bagi orang tua di Bali, ini jadi penghinaan. Saat Drs I Gusti Agung Gde Putra menjadi Kanwil Departemen Agama Provinsi Bali, ia

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

BEDAH BUKU berikan ceramah di Institut Hindu Dharma bahwa pembangunan ini sebagai salah kaprah. Candi Bentar dibangun dimanamana serta dijadikannya dalam bentuk mini— sebagai cinderamata— melunturkan nilai magis yang terkandung. Sudah tak ada maknanya. Akibatnya, tak banyak masyarakat yang tahu asal usul dari bangunan tersebut. Apa makna dari setiap ukiran dan kenapa Candi Bentar jadi bagian dari suatu tempat sakral. Lain kisah Candi Bentar, lain kisah Pénjor. Ia mirip umbul-umbul terbuat dari bambu melengkung yang diujungnya digantungkan janur. Pénjor diletakkan didepan pura saat upacara persembahyangan atau didepan rumah setiap Hari Raya Galungan. Pénjor merupakan bentuk ucapan syukur kepada Sang Hyang Widhi—Tuhan— yang telah menghindarkan masyarakat dari bencana, terutama kelaparan. Karena itu di Pénjor digantungkan berbagai hasil bumi. Pada pangkal janur digantungkan kelapa, ketela dan makin keatas dihiasi padi. Namun kini wujud syukur itu telah bergeser makna menjadi pertanda disuatu tempat sedang ada keramaian. Pénjor dijumpai dimana-mana sebagai hiasan semata. Bisa dipasang ketika ada peresmian gedung, pameran, penyambutan grup turis atau ditempat yang sedang ada hajatan sunatan atau perkawinan. Setali tiga uang, pergeseran makna juga dialami Canang Sari. Ini sesajen kecil yang dibuat dari rangkaian janur, diisi kembang, beras dan uang kepeng. Persembahan sederhana kepada Tuhan untuk memohon keselamatan. Namun, kini Canang Sari dikomersilkan dengan mempersembahkannya kepada tamu penting ataupun turis yang baru turun dari pesawat di Bandara Ngurah rai. Lunturlah sudah nilai suci sarana keagamaan dengan memberikan persembahan untuk Tuhan kepada manusia. Fenomena pergeseran makna ini dituding sebagai komersialisasi sarana keagamaan di Bali. Candi Bentar bertebaran dimanamana, Pénjor hanya sebagai sebuah

pertanda bahwa sedang ada keramaian hingga Canang Sari yang diberikan pada tamu. Tudingan ini tidak salah.

PUTU SETIA. Anak Bali yang menggugat Bali. Ia sebagai putra daerah yang mengalami perubahan keadaan didaerah asalnya ini. Ia mengamati, merasakan dan menggali kembali fenomena yang terjadi. Akhirnya pada 1986 ia menuliskan apa yang ia temui didaerah asalnya ini dalam buku Menggugat Bali. Ia menggugat perubahan yang terjadi di Bali. Mulai dari bangunan, sarana keagamaan, tradisi hingga penampilan seni. Buku Menggugat Bali pun berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi dari Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk karya nonfiksi. Buku yang diterbitkan PT Pustaka Grafiti ini dicetak ulang sebanyak dua kali dan diterjemahkan ke bahasa Jepang dan dicetak ulang sampai dua kali juga. Itu terjadi 28 tahun lalu. Ketika Putu Setia muda tengah berkecamuk dengan perubahan yang terjadi di tanah kelahirannya. Kini kembali dipertanyakan, apakah yang terjadi seperempat abad lebih lalu itu masih

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

BEDAH BUKU

terjadi di Bali? Apakah gugatan terhadap perubahan di Bali masih dilayangkan juga?

Bali Menggugat. Sayang, persoalan di Bali tetap tak berubah.

Ia pun berkeinginan untuk menelusuri kembali apa yang ia tulis 28 tahun silam. Ia kembali mengecek hal-hal yang dulunya ia kritisi. Pengecekan kembali fakta dan menghadirkannya sebagai informasi baru untuk memperbaharui bukunya. Menerbitkan kembali Menggugat Bali yang terbit pada 1986 dengan informasi baru 28 tahun kemudian. Apakah persoalan Bali masih sama seperti dulu, atau sudah berubah?

Buku ini sebenarnya adalah Menggugat Bali yang diterbitkan ulang. Dalam kata pengantarnya, Putu Setia katakan bahwa hanya terjadi perbaikan ejaan dan kesalahan pengetikan dari buku terdahulu. Namun disetiap akhir bab, ia memberikan tulisan tambahan, Bali 28 tahun kemudian. Disinilah unsur kebaharuan Bali ditemukan.

Putu Setia, 28 tahun kemudian telah berubah. Ia yang dulunya mengabdikan diri sebagai wartawan di Tempo, kini sepenuhnya mengabdi pada agamanya. Ia telah menjadi pendeta Hinduâ&#x20AC;&#x201D; abhisekaâ&#x20AC;&#x201D; dengan gelar Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Buku yang ia terbitkan pada 2014 ini juga berubah. Dulunya berjudul Menggugat Bali, kini jadi

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Buku ini baik dibaca bagi mereka yang hendak tahu bagaimana tradisi dan makna ritus keagamaan Bali yang sebenarnya. Putu Setia memberikan sejarah singkat dan makna dari tradisi tersebut. Kritik terhadap perubahan yang terjadi juga diberikan. Ditulis dengan menarik mengambil seorang tokoh yang berkaitan dengan topik yang ia bahas. Mulai dari kalender Bali hingga penampilan arja, teater rakyat. Putu setia menuliskan kecemasan dan melampiaskan sekadar rasa kurang puasnya pada Bali. # Trinata

DEDAH KAMPUS

EWINDU SUDAH ASHALUDDIN JALIL MEMIMPIN Universitas Riau (UR). Kini posisinya telah digantikan oleh Aras Mulyadi. Sebagai nakhoda baru di UR, Rektor baru punya tugas penting membawa universitas ini jadi lebih baik lagi. Tentu ia tak bisa kerjakan semuanya sendiri.

sebanyak 203 lembar. Angket ini ditujukan kepada mahasiswa, dosen/pegawai dan kelembagaan mahasiswa. Diharapkan dari angket ini dapat mewakili tanggapan masyarakat kampus. Angket ini tidak bertujuan untuk mengarahkan opini atau menyudutkan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan tugasnya Rektor punya Pembantu Rektor (PR) yang dimandatkan untuk mengerjakan seluruh program sesuai bidangnya. PR 1 bantu bidang akademis, PR 2 bidang kepegawaian dan sarana, PR 3 bidang kemahasiswaan dan PR 4 bidang kejasama.

Dalam hal menilai kinerja Rektor UR dan jajarannya dalam kembangkan perguruan tinggi ini, hanya 1,16 persen yang katakan sangat tidak baik. Pada tingkatan kurang baik ada 13,95 persen. Sedangkan 53,49 persen sepakat bahwa pengembangan UR sudah cukup baik. Selebihnya yang menilai baik dan sangat baik berurutan 29,07 dan 2,33 persen.

Dari pemaparan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), salah satu program bidang akademis merujuk pada Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen. Pengembangan fasilitas umum akademik dan non akademik di Universitas Riau jadi salah satu program bidang sarana dan prasarana. Pembinaan bakat dan minat, peningkatan kesejahteraan kelembagaan mahasiswa juga dilakukan bidang kemahasiswaaan. Program kerjasama antar lembaga dan institusi dalam negeri berkenaan dengan sharing sumber daya juga jadi salah satu program bidang kerjasama. Untuk rektor baru program ini tentunya bisa jadi dilanjutkan, dikurangi atau dimodifikasi. Tentunya ini melihat bagaimana sebelumnya program tersebut terlaksana. Karena itu, Bahana Mahasiswa adakan jajak pendapat. Untuk mengevaluasi bagaimana program terlaksana dilihat dari sudut pandang civitas akademika UR. Bahana Mahasiswa lakukan penyebaran angket secara acak. Survei dilakukan selama 2 minggu. Sebanyak 425 lembar angket disebar diseluruh UR, hanya kembali

Beberapa responden menuliskan alasannya menilai bahwa pengembangan kurang baik karena pimpinan universitas tidak secara total dalam mendukung kegiatan untuk pengembangan UR, seperti penelitian yang kurang didukung dan didanai. Dibidang akademik, realisasi dalam proses pendidikan di UR 5,66 persen mengatakan sangat tidak baik. Untuk penilaian kurang baik dan cukup baik 29,25 dan 35,38 persen civitas akademika sepakat. Sedangkan 27,36 persen mengatakan baik dan 1,42 persen mengatakan sangat baik. Tak sampai 1 persen, yaitu 0.94 persen menyatakan tidak tahu. Sebagian besar responden yang menilai bahwa bidang akademik cukup baik karena sebagian dosen telah mengajar dengan baik. Dosen yang mengajar sudah baik, tapi masih ada dosen yang jarang masuk. Harus ada aturan yang ketat, tulis salah satu responden.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

DEDAH KAMPUS

Untuk sarana prasarana, civitas akademika berpendapat 17,87 persen kondisi di UR dalam keadaan sangat tidak baik. Di taraf kurang baik dan cukup baik, 41,06 dan 23,19 persen civitas akademika beri penilaian tersebut. Sedangkan 14,49 persen menilai bahwa sarana dan prasarana sudah baik. Sisanya 3,38 persen menyatakan sudah sangat baik. Salah satu responden menuliskan alasan mengapa ia katakan sangat tidak baik, karena masih adanya jalan di UR yang rusak. Terutama di kampus UR Gobah. Sedangkan yang menilai bahwa sarana prasarana sudah cukup baik, karena UR sudah menerapkan sistem pelayanan otomatis seperti Barier Gate. Persoalan pelayanan serta pengembangan kreatif itas kelembagaan mahasiswa ataupun mahasiswa yang direalisasikan oleh rektor dan jajarannya, 9,39 persen mengatakan sangat tidak baik. Sedangkan 22,07 persen katakan kurang baik, 44,13 persen bilang cukup baik dan 22,54 persen merasa baik. Hanya , 1,41 persen katakan sangat baik dan 0,47 persen menyatakan tidak tahu. Kurang ramahnya staff administrasi dalam melayani mahasiswa jadi salah satu alasan responden menilai bahwa pelayanan masih dalam taraf sangat tidak baik. Dari sisi kelembagaan mahasiswa, tidak transparannya pendanaan kegiatan serta kurangnya komunikasi yang baik ke kelembagaan mahasiswa jadi alasan bahwa penilaian kurang baik. Bagian pengembangan kerjasama yang dilakukan oleh rektor dan jajarannya untuk membuat UR jadi lebih baik 10,15 persen bilang sangat tidak baik. Sedangkan 21,83 persen nyatakan kurang baik. Penilaian cukup baik diberikan 39,09 persen civitas akademika UR. sedangkan 22,34 persen lainnya menyatakan baik dan 4,06 persen katakan sangat baik. Ada 2,54 persen yang katakan tidak tahu. Salah satu responden yang menilai cukup baik menuliskan Kerjasama sudah terjalin dengan baik, tapi jangan sampai realisasinya

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

tak baik. Tidak besarnya gaung kerjasama di kampus juga jadi alasan dalam pemberian penilaian. Untuk dana bantuan dalam penyelenggaraan penelitian, 12,21 persen bilang realisasinya sangat tidak baik. Di opsi lainnya, 30,52 persen katakan kurang baik, 37,56 persen merasa cukup baik dan 13,62 persen menyatakan baik. Hanya 2,35 persen yang menilai bahwa realisasinya sudah sangat baik dan 3,76 persen mengatakan tidak tahu. Salah satu responden menilai bahwa hal ini sangat tidak baik karena informasinya yang tidak transparan. Informasinya kurang, malahan tidak sampai ke fakultas yang jauh dari kampus Panam tulis salah satu responden. Alasan mayoritas adalah kurangnya sosialisasi. Persoalan pelayanan keamanan dan kebersihan kampus UR, 9,66 persen bilang sangat tidak baik dan 24,64 persen menyatakan kurang baik. Untuk penilaian cukup baik, 35,75 persen sepakat soal ini dan 22,22 persen katakan baik. Sedangkan 6,76 dan 0,97 persen menyatakan sangat baik dan tidak tahu. Sebagian besar responden menilai cukup baik karena sudah mulai adanya aturan yang ketat. Juga adanya perubahan sistem keamanan, Semoga tidak ada lagi kehilangan barang-barang atau kendaraan bermotor tulis salah satu responden. Untuk pengembangan UR lebih baik, banyak responden yang memberikan masukan kepada pemimpin baru UR. Secara garis besar responden meminta pelaksanaan visi dan misi UR yang tepat untuk memajukan perguruan tinggi ini lebih baik lagi. Selain itu juga diharapkan Rektor UR dapat membuat akreditasi UR menjadi A dan terlaksananya Tridharma perguruan tinggi dengan baik. Salah satu responden menuliskan: Pemimpin UR harus bersahabat dengan mahasiswa dan tidak malu terjun langsung ke mahasiswa. Jadilah pemimpin yang mendengarkan pendapat mahasiswa.#

DEDAH KAMPUS

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

ALUMNI

Mahasiswa aktif organisasi tetap bisa lulus dengan nilai memuaskan Oleh Rifqa Gusmida (Kru Magang)

AJARKAN KALAU MAHASISWA YANG HANYA KULIAH saja bisa dapat IP tinggi?” tanya Elf izar. Hari itu ia tengah mengajar di jurusan Manajemen Informatika. Salah satu jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau biasa disingkat FMIPA UR.

yang dibutuhkan. Bukan hanya nilai dari kuliah.

Elfizar yang juga merupakan alumni dari fakultas tersebut kini mengajar di almamaternya. Ia kerap memberikan pesan kepada mahasiswa. “Jangan hanya kuliah untuk dapat IP tinggi, tapi kalian juga harus belajar berorganisasi,” ujarnya.

Anak dari pasangan Muhammad Deka dan Nurmi awali pendidikannya di SDN 021 Teluk Latak, setelah itu ia meneruskan ke SMPN Kelapa Pati.

Baginya, jika seorang mahasiswa yang setiap hari kerjaannya hanya belajar dan mendapat Indeks Prestasi atau IP tinggi adalah hal wajar. Berbeda jika hal itu dilakukan oleh mahasiswa aktif berorganisasi. “Itu artinya dia pandai membagi waktu, bersosialisasi dan bekerja dengan orang banyak,” jelas pria yang hobi berenang ini. Ia tambahkan ketika melamar pekerjaan, skill dalam berinteraksi dan berorganisasi

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

SULUNG DARI LIMA BERSAUDARA INI LAHIR DI TELUK LATAK, daerah Bengkalis. Pada 27 Maret 1974. Masa kecilnya ia lewati di gugusan pulau bagian dari Provinsi Riau ini.

Semasa SMP, kurang lebih 13 kilometer harus ia tempuh untuk sampai ke sekolah. Sepeda jadi teman setianya menuju tempat ia belajar. Menuju kesana, hanya 6 kilometer jalanan yang sudah diaspal, sisanya jalan tanah kuning. Hujan dan panas jadi tantangan. Jika hujan tanah menempel di ban sepeda, membuatnya susah melaju. Ia tak hilang akal. Ban berselimut tanah itu ia ceburkan ke parit, lalu mencari kayu untuk mengikis tanah liatnya.

Tak hanya itu, jika hujan turun, Elfizar akan tetap ke sekolah. “Tak ada alasan tak ke sekolah,” ujarnya. Sampai disekolah, jaket basah ia letakkan di kursi. “Guru tertawa melihat saya, karena lantai banjir,” ujar Elf izar sambil tertawa. Begitu tamat, ia lanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bengkalis. Dari SMP hingga SMA Elfizar selalu mendapat juara umum. Hal ini membuat atuknya selalu berujar Elfizar akan menjadi dokter. Sehingga Elf izar bercita-cita menjadi dokter. Namun semasa kuliah, ia memilih untuk mendapat gelar sarjana di Jurusan Matematika. Ia lebih tertarik ke matematika. Elfizar tidak menjadi mahasiswa yang pasif, ia aktif diberbagai organisasi. Salah satunya ia terlibat aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika di FMIPA UR. Organisasi lainnya ia tekuni ialah Bahana Mahasiswa. “Saya tahu Bahana Mahasiswa itu dari surat kabarnya dulu,” kenang Elf izar. Ia

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

ALUMNI banyak mendapat informasi seputar kampus dari lembaran kertas tersebut. Ia juga tertarik dengan opini yang dibuat oleh mahasiswa. Ketertarikannya semakin menjadi ketika ia tahu bahwa kru dari Bahana semuanya adalah mahasiswa. “Saya pergi main-main ke Gobah, sekedar jalan-jalan,” ceritanya. Niat jalan-jalannya berbuah informasi bahwa sedang ada perekrutan kru untuk Bahana Mahasiswa. Elf izarpun berniat untuk gabung. “Waktu itu Pemimpin Redaksinya Bang Zulmizan,” kenang pria yang kental berbicara dialek melayu ini. Pria yang raih gelar magister dalam Ilmu Komputer di Universitas Gadjah Mada ini menjalani proses bergabung dengan Bahana Mahasiswa. Mulai dari membuat surat lamaran, lalu diwawancara hingga ikuti Diklat Jurnalistik Mahasiswa T ingkat Dasar atau DJMTD. Ia ceritakan pelajaran yang diperoleh. Mulai dari bagaimana menulis berita, teknik reportase, menulils panjang dan lainnya. Jadilah ia bergabung di Bahana Mahasiswa pada 1994. Pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA ini punya pengalaman paling berkesan di Bahana ketika ia buat berita terkait laboratorium komputer di kampusnya. Saat itu jika mahasiswa ingin menggunakan komputer harus membayar. Dengan kata lain, rental komputer. Ia pun menanyakan kejelasan soal pemakaian komputer tersebut kepada pengelolanya. “Saya tanya kenapa seperti itu. Harusnya mahasiswa bebas memakai. Itu gratis,” cerita pria yang pernah meraih juara 2 dalam lomba

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

karya tulis ilmiah di fakultasnya itu. Elfizar membuat liputan terkait persoalan laboratorium ini dan dimuat di Bahana Mahasiswa. Setelah berita itu, tidak ada lagi pungutan yang diminta kepada mahasiswa untuk menggunakan komputer. Ia tekankan Bahana Mahasiswa jadi kontrol dalam kebijakan yang ada di kampus. “Ketika kita melihat ada yang tidak benar, kita mempertanyakan kenapa bisa jadi seperti itu,” ujarnya menjelaskan pada kru Bahana. Pria yang memiliki moto hidup dengan ilmu kita bisa menjadi terbaik ini berproses di Bahana selama 2 tahun. Mulai belajar soal tulis menulis dari kru magang hingga menjadi kru tetap dijabatan redaktur. Ia juga pernah ikuti Diklat Jurnalistik

Elfizar beserta keluarga. Foto: Istimewa

Mahasiswa Tingkat Lanjut di Bandung. Dilema ia hadapi. Selama seminggu ia akan menimba ilmu di luar bangku kuliah. Selama itulah ia harus meninggalkan kuliah. “Saya putuskan tetap berangkat bersama Zulmansyah, kru Bahana juga,” kenangnya. Ia menganggap bahwa ikuti pelatihan ini menjadi kebutuhan dasarnya. Ia yakin akan banyak ilmu yang ia dapat disana. Ia akan merasa rugi jika tak ambil kesempatan ini. Elfizar mene-mui dosennya untuk meminta izin. “Saya harus tanya ke kawan-kawan apa pelajaran hari itu, dan jika ada tugas, ya dikerjakan,” ujarnya. Mahasiswa berprestasi FMIPA UR ini merasa enak menjadi aktivis. Apalagi di Bahana. Ketika ia mewa-

ALUMNI wancarai narasumber, ada perasaan was-was. “Bahwa tindakan yang diambil jadi beresiko ketika di ekspos,” kata Elfizar. Ia mengenang bagaimana mereka perlu berhati-hati karena pers tidak bebas di zaman orde baru. “Kita berhadapan langsung dengan penguasa,” kenangnya. Ia ceritakan kala itu ada kritik soal Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah atau SDSB. Tujuan kegiatan ini adalah pengumpulan dana sosial. Sayangnya justru pengumpulan dana ini membawa aspek negatif dijadikan tempat berjudi. “Ini seperti siji zaman sekarang, tapi legal karena dikelola Dinas Sosial,” jelasnya. Karena mendapat kritikan keras dari mahasiswa dan masyarakat akhirnya kegiatan ini dibubarkan. KINI ELFIZAR TAK LAGI SIBUK DIDUNIA JURNALISTIK. Setelah mendapatkan gelar Doktor di bidang komputer dari University of Malaya, ia fokus mengajar. Sebagai dosen, kegiatan seperti meneliti dan menulis buku tak boleh ia tinggalkan. “Harus dibiasakan, kalau tidak bisa lupa,” ujarnya. Elfizar tak sepenuhnya meninggalkan dunia tulis menulis. Ia terkadang masih menyempatkan diri menulis opini dan dimuat di Harian Riau Pos ataupun di Bahana Mahasiswa. Ia tak ingin sampai lupa teknik menulis yang ia dapat selama ini. Ia ceritakan kemampuannya dibidang tulis menulis semakin meningkat ketika bergabung di Bahana. Ia berpikir bahwa menulis bukanlah

Elfizar bersama rekan-rekannya menghadiri Rakornas Aptikom Foto: Istimewa hobi. Itu adalah skill yang harus ia kuasai. Karena kemampuan menulis bagi mahasiswa sangat berguna, apalagi dalam pembuatan skripsi.

mahasiswanya. “Menjadi aktivis juga bisa berprestasi di perkuliahan,” ujarnya. Ia berharap dirinya bisa menjadi contoh untuk mahasiswanya.

“Akan terlihat perbedaan penulisan skripsi dari kru Bahana dan yang tidak biasa menulis,” jelasnya. Menurutnya kelebihan setelah mempelajari hal ini adalah waktu yang digunakan untuk menulis lebih singkat dan lebih terstruktur.

“Saya aktif di organisasi tapi juga bisa lulus dengan predikat cumlaude,” ujarnya. Menurutnya yang penting adalah bagaimana mahasiswa dapat mengatur waktunya. Antara kegiatan organisasi dan perkuliahan. Tidak baik jika salah satu dijalani namun yang lainnya ditinggalkan.

Elfizar juga merasa kemampuan menulis itu dapat ia rasakan manfaatnya ketika ia menjadi dosen. Karena ia harus membuat jurnal ataupun bahan seminar hingga menulis buku. Semuanya menjadi lebih mudah untuk dirinya. Ia yang dulu pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Statistika Wilayah Sumatera ini kerap berpesan ke

Ia tidak sepakat dengan anggapan bahwa menjadi aktivis harus tamat dengan waktu yang lama. Apalagi jika ada yang mengatakan bahwa aktivis adalah orang yang kurang pintar karena IPnya rendah. “Harusnya orang pintar menjadi aktivis, dengan begitu makin banyak kelebihannya,” jelas Elfizar. “Intinya time management.”#

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

OPINI

Oleh Ariyani. Mapala Suluh FKIP Universitas Riau

ETELAH BEBERAPA BULAN MENGHIRUP udara bebas kabut asap, ada kekhawatiran tamu istimewa itu datang lagi. Ia bukanlah hal baru bagi masyarakat di Riau. Karena selain musim hujan dan kemarau, musim asap juga jadi rutinitas biasa yang hampir terjadi setiap tahunnya. Yang dihadapi masyarakat bermacammacam. Mulai dari sekolah terancam diliburkan, aktif itas terhambat dan kesehatanpun terganggu. Kerugian yang terjadi berulang dan mulai jadi ‘hal biasa’. Ini bukti bahwa fenomena asap jadi rutinitas tahunan. Bila membicarakan penyebab utama dari bencana ini, pastinya terkait kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla. Asal muasal asap ini sepertinya sudah tak dianggap berbahaya lagi. Sebab walaupun banyak keluhan yang disampaikan, penyelesaiannya tetap tak jelas. Bukankah ada undang-undang yang mengatur bahwa hal tersebut dilarang? Kenapa bila aturannya sudah ada, tetapi pelanggaran tetap terjadi dan bahkan terus berulang? Kita harus terus mengingatkan pihak yang perlu memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan efek jera bagi pembakar hutan dan lahan. Mereka sudah dengan tega mengorbankan kesehatan jutaan orang untuk keuntungan pribadi maupun golongannya. Kabut asap yang terjadi beberapa waktu lalu adalah kiriman dari bagian selatan pulau Sumatera. Sebagaimana di wartakan dalam situs riau-global.com, berdasarkan pantauan Satelit Terra dan Aqua Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Bandara Sultan Syarif kasim (SSK II) Pekanbaru. Titik api terbanyak di Pulau Sumatera untuk bagian Sumatera Selatan terdapat 218 titik api, Jambi, 46 titik api, Lampung 19 titik api, Bangka Belitung 5 ttik api dan Bengkulu

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

4 titik api. Sementara di Provinsi Riau bagian selatan sendiri terdapat 29 titik api ditambah di Sumatera Barat 5 titik api. Meskipun demikian, Riau tetap juga memberi sumbangsih asap yang berasal dari titik api di kabupaten-kabupaten. diantaranya Indragiri Hilir sebanyak 21 titik api, Indragiri Hulu 5 titik api dan Pelalawan 3 titik api. Dimanapun terjadinya, tetap saja dampak yang ditimbulkan dirasakan banyak masyarakat didaerah lain. Dan tetap saja hal ini menjadi bukti meratanya pelanggaran undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup. Sampai kapankah kita akan merasakan musim asap? Apakah musim ini akan jadi warisan kita pada generasi penerus? Bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi lagi bila tidak ada tindakan tegas yang membuat jera pelaku karhutla. Tentunya ada pihak yang berkewajiban untuk memberikan tindakan. Sebagai warga negara yang baik alangkah baiknya jika kita ikut mengawasi dan saling mengingatkan. Saling menyalahkan, tuding menuding kewajibanpun tidak ada gunanya bila tidak ada kesadaran untuk melakukan kebaikan dari dalam diri orang itu sendiri. Tugas menjaga ketertiban memang dilimpahkan negara pada pihak tertentu, pemerintah dan jajarannya sebagaimana mereka dipilih oleh rakyat untuk memimpin. Saling memperbaiki diri, dan bila mungkin bisa menularkannya kepada orang lain maka akan lebih baik. Terutama untuk mahasiswa FKIP, yang nantinya akan menjadi penempa generasi penerus. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan pada peserta didik kita nantinya. Semoga dengan usaha mendidik generasi penerus dengan menanamkan nilai-nilai karakter di dalamnya, mampu menekan angka kriminalitas di negeri ini.

KESEHATAN Saat Menstruasi Sering Kram dan Pusing

ERKENALKAN DOKTER, nama saya Ayu dan kini berumur 22 tahun. Saya mengalami beberapa keluhan kesehatan saat menstruasi. Pertama, masa menstruasi saya hanya tiga sampai empat hari, apakah ini normal? Selain itu saat musim hujan dan udara dingin, ujung jari kaki saya sering kesemutan dan kram di punggung belakang. Apakah ini berbahaya? Saya juga sering merasa pusing, meriang, tidak konsentrasi dan kegerahan saat kena sinar matahari. Apa penyebabnya ini dokter? Apakah ini tergolong penyakit berbahaya? Terima kasih atas tanggapannya. Ayu Elsuraya Djamhur, Mahasiswa Hubungan Internasional 2011 FISIP Jawab Masa pendarahan menstruasi normal tiga hari sampai seminggu, jadi masa menstruasi Ayu masih dalam batas normal. Kesemutan dan kram yang sering dialami waktu musim hujan atau udara dingin merupakan respon fisiologis tubuh. Ini bentuk adaptasi tubuh terhadap perubahan musim. Namun ini bisa jadi gejala seperti asam urat atau radang sendi. Kalau mengenai rasa pusing, meriang dan tidak konsentrasi saat cuaca panas ini disebabkan dehidrasi pada tubuh Ayu. Segera konsumsi air yang cukup sekitar 2 liter per hari. Ini bisa jadi solusi yang mudah diterapkan sehari-hari. Jika keluhan masih berlanjut, kami sarankan periksa ke Klinik Universitas Riau. Dan berkonsultasi langsung dengan kami. Tim dokter Klinik Universitas Riau.

Disentri Mengkonsumsi Makanan Pedas. DOKTER, SAYA SERING ALAMI disentri saat konsumsi makanan pedas. Biasanya saat makan mie ayam dengan menambah saus yang cukup banyak. Apa yang baik saya lakukan agar tetap bisa mengkonsumsi makanan pedas tapi tidak disentri lagi. Terima kasih.

Jawab Makanan pedas memang dapat menimbulkan masalah, salah satunya diare. Cabe mengandung zat kapsaisin, berfungsi menghilangkan sakit kepala, antiradang, meningkatkan nafsu makan bahkan hilangkan rasa kantuk. Namun zat ini bisa merangsang peningkatan gerak usus yang buat seseorang lebih sering buang air besar dan diare akut. Konsumsi cabe cukup banyak bisa timbulkan efek, terutama bagi mereka yang sensitive. Tampaknya Roy tergolong orang yang sensitive kalau makan pedas. Jadi disarankan untuk konsumsi makanan pedas dalam jumlah cukup. Tim dokter Klinik Universitas Riau.

Kebiasaan Kencing Malam Hari

ERIMA KASIH KEPADA BAHANA Mahasiswa yang fasilitasi saya berkonsultasi dengan ahlinya. Saya punya keluhan yaitu sering berkali-kali ke toilet yang jadi keiasaan saya saat malam hari, terlebih tengah malam. Ini sangat mengganggu waktu tidur malam saya. Bagaimana menanggulanginya dan apakah efek yang timbul dari kebiasaan ini ? Ade, Mahasiswa Ilmu Ekonomi Jawab Sering buang air kecil salah satu gejala yang mengarah ke berbagai penyakit diantaranya infeksi saluran kencing. Terjadi pembesaran prostat dan diabetes melitus pada laki-laki. Gejala lain yakni rasa tidak puas setelah buang air kecil, kencing menetes dan nyeri saat buang air. Namun untuk menegaskan diagnosis penyakit tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan seperti cek Urine, darah maupun pencitraan. Oleh karena itu sebaiknya Ade langsung datang ke Klinik Universitas Riau untuk periksa lebih lanjut.

Roy, Mahasiswa Agroteknologi, 2011 Fakultas Pertanian

Tim Dokter Klinik Universitas Riau

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

ARTIKEL ILMIAH

Dilema anggaran pendidikan untuk tingkatkan sumberdaya manusia Oleh Ahlul Fadli

EGARA MEMPRIORITASKAN ANGGARAN PENDIDIKAN sekurangkurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 hasil amandemen. Sebenarnya untuk apa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan? Dalam laporan Tahunan Unicef—Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang menangani dana bantuan bagi anakanak— pada 2010, menjelaskan pentingnya pendidikan. Dalam laporan dijelaskan pendidikan jadi elemen penting dalam mengurangi kemiskinan, memberdayakan wanita dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai bentuk ekspoitasi. Pertanyaannya, apakah dengan adanya anggaran yang dikhususkan ini menjamin pendidikan jadi lebih baik? Dapatkah pendidikan yang jadi elemen penting itu terwujud di Indonesia? Atau terkhususnya di Riau?

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

KAMSOL BEKERJA DI BADAN PERENCANAAN Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, sebagai Kepala Bidang Penelitian & Kerjasama Pembangunan. Ia melihat adanya fenomena dengan terbatasnya infrastruktur akibatkan banyak anak yang tak bersekolah. “Itu melanggar konstitusi, dalam undang-undang— pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, bagaimanapun keterbatasan infrastruktur pemerintah harus memenuhi kebutuhan itu,” kata pria kelahiran Dabosingkep, 14 Maret 1965 ini. Melalui disertasinya untuk gelar doktoral di Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya, ia jelaskan apakah anggaran pendidikan yang dicanangkan tersebut bermanfaat, atau dimanfaatkan. Ia buat tugas akhir dengan judul Analisis Pembiayaan Sektor Pendidikan dalam Upaya Merestrukturisasi Strategi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Provinsi Riau. Ia bandingkan tiga provinsi di Indonesia: DKI Jakarta, Jawa Timur dan Riau dalam pembiayaan pendidikan. Menurutnya, DKI Jakarta dan Jawa

Tengah perkembangan pembiayaan pendidikannya menunjukkan peningkatan. Sedangkan Riau lebih fluktuatif atau tidak tetap dalam pembiayaan pendidikan. Menurut Kamsol, belum ada yang memantau pembiayaan anggaran pendidikan sebagai alat ukur majunya sumberdaya manusia. Maka ia yang pertama kali melakukan pengukuran dan analisa soal ini di Riau. Kamsol meneliti di 12 kabupaten dan kota. Ia fokus melakukan penelitian di Riau karena melihat adanya ketimpangan pendapatan. Provinsi Riau berada di urutan ketiga yang Indeks Pembangunan Manusia atau IPMnya masih berada dibawah rata-rata. Magister Manajemen di Unversitas Putera Indonesia atau UPIYPTK pada 2002 ini melakukan penelitian rentang 2007 hingga 2012. Data yang digunakannya bersumber dari Laporan Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, kuisioner hingga wawancara. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Ini merupakan teknik untuk menghitung perban0dingan input yang diolah dan

ARTIKEL ILMIAH output yang dihasilkan. Untuk menganalisis kinerja dan pengaruh pengeluaran pembiayaan pendidikan di Riau, Kamsol gunakan metode analisa jalur atau Path Analysis. Metode ini untuk mengetahui hubungan adanya sarana prasarana dengan kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan. Keberhasilannya di satuan tingkat pendidikan, maka digunakan pendekatan analisis sekolah sukses atau Success School Analysis. Sekolah yang dipandang telah memenuhi kriteria dimana akan dilihat standar kinerja pendidikannya dengan membandingkan pengeluaran belanja kebutuhan pendidikan yang dilakukan.

tinggi kualitas sumberdaya manusianya. Benarkah

hipotesisnya?

PROVINSI RIAU BERUPA DARATAN DAN PERAIRAN. Luasnya sekitar8,8 juta km2. Jumlah penduduknya untuk laki-laki melebihi 3 juta jiwa, sedangkan perempuan sekitar 2,9 juta jiwa. Jumlah jiwa untuk kelompok umur wajib belajar, dari 5 hingga 19 tahun mencapa 1,8 juta. Untuk mengetahui kondisi pendidikan di Riau, dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Diantaranya,

Untuk perkembangan ratarata lama sekolah di Riau setiap tahunnya terjadi peningkat. T ingkat lama sekolah tertinggi terdapat di Pekanbaru, rata-rata lebih dari 11 tahun. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti rata-rata lama sekolahnya 7 tahun. Sedangkan angka melek huruf di Riau, peningkatan selalu terjadi setiap tahunnya. Pada 2011, capaian angka melek huruf hingga 98,42 persen. Untuk daerah yang tertinggi angka melek hurufnya terdapat di Pekan-

Dalam hipotesisnya, ia jelaskan terdapat pengaruh positif pembiayaan sektor pendidikan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Ia mendasarkan hipotesis ini dari penelitian Iskandar dan Suprapto pada 2013. Dimana hasilnya, semakin tinggi alokasi belanja bidang pendidikan, maka semakin tinggi ketersediaan sarana pendidikan. Hipotesis lainnya, akan ada dampak positif untuk kualitas sumberdaya manusia. Ini didasarkan pada penelitian Cao pada 2008, hasilnya semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, maka makin

www.m-edukasi.web.id

Sarjana Administrasi Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau ini juga gunakan metode AHP. Metode Analytical Hierarchy Process atau pengelompokkan tingkat intensitas pentingnya suatu indikator dari permasalahan ini dapat memudahkan penelitian.

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, rata-rata lama sekolah serta angka melek huruf. IPM menggambarkan perkembangan kualitas sumberdaya manusia yang terdiri dari komponen indeks pendidikan, angka harapan hidup dan indeks daya beli. Dari hasil penelitian diperoleh pada 2011, Kabupaten Kampar memiliki perkembangan IPM yang meningkat dibandingkan kabupaten lain. Namun capaian IPMnya masih lebih rendah dibandingkan Pekanbaru dan Dumai.

baru dan Dumai, sekitar 99,89 dan 99,35 persen. Untuk capaian terendah angka melek huruf berada di Kepulauan Meranti sekitar 90,35 persen. Ini tak terlepas dari perbedaan tinggi rendahnya nominal belanja pendidikan tiap kabupaten. â&#x20AC;&#x153;Untuk itu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM indikator utamanya saya buat dulu. Angka lama sekolah diubah dari 8 jadi 10 tahun. Sehingga wajib belajar pendidikan

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

ARTIKEL ILMIAH dasar harus tuntas,” ucap Kamsol. Ia masuk dalam tim penyusun RPJM Provinsi. Kamsol menambahkan, nantinya lulusan sumber daya manusia di Riau minimal akan berpendidikan akhir—Sekolah Menengah Atas (SMA). “Kabupaten dan kota akan mengejar wajib belajar pendidikan dasar—wajar dikdas— 9 tahun, 2014 sampai 2018 harus tuntas,” tambah Kamsol. Dan bagaimana dengan pembiayaan pendidikan di Riau? Dalam penelitian Kamsol sebagian besar daerah di Provinsi Riau telah alokasikan belanja pendidikan lebih dari 20 persen. Kota Pekanbaru jadi daerah dengan alokasi yang terbesar sekitar Rp 469 juta rupiah atau 43,70 persen dari APBD. Daerah lain, Kabupaten Indragiri Hilir 36,25 persen, Kuantan Singingi 33,19 persen dan Kampar 29,93 persen. Sedangkan Indragiri Hulu 27,92 persen, Kepulauan Meranti 26,18 persen, Dumai 25, 67 persen dan Pelalawan 22,83 persen. Untuk dae-rah yang alokasi belanja pendidikan di bawah 20 persen ada di Kabupaten Siak 19.94 persen, Bengkalis 19,02 persen, Rokan Hilir 17,79 persen dan Rokan Hulu 17,70 persen.

sistem pelaporan, administrasi perkantoran, kebutuhan olahraga dan manajemen olahraga. Untuk akses, ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajar Sembilan tahun, peringatan hari besar, sarana dan prasarana pendi-dikan dasar, pendidikan menengah, non formal dan luar biasa. Sedangkan Mutu Pendidikan terdiri dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, mutu pendidikan tenaga kependidikan, pelayanan pendidikan, pendidikan tinggi, budaya baca pustaka dan kepemudaan. Pembiayaan sektor pendidikan kabupaten/kota di Riau baik di bawah maupun di atas 20 persen mempunyai prioritas utama meningkatkan akses pendidikan. Sementara prioritas kedua pada manajemen dan mutu yang terakhir. “Karna program yang ada tidak mengarahkan kepada output atau suatu keluaran yang dapat langsung digunakan,” kata Kamsol.

Menurutnya SDM bidang perencanaan tidak siap dalam melaksanakan anggaran 20%, dan desain yang jelas dari pusat itu tidak ada. “Jadi mereka hanya membuat kegiatan. Mereka anggap ketika memberi tunjangan kesejahteraan jadi tinggi maka mutu pendidikan meningkat. Padahal itu hanya persepsi yang mereka buat,” Kamsol menambahkan. Ia mencontohkan Kabupaten Bengkalis, dengan anggaran hampir Rp 700 miliar hanya digunakan untuk kesejahteraan guru, sehingga perbandingan guru dan murid cukup besar. “Guru mengajar 20 siswa, itu tidak ef isien. Seharusnya 30 siswa, padahal masih banyak anak-anak yang tidak sekolah,” katanya. Kamsol melihat program yang dibuat tidak berdasarkan hitungan yang jelas, “Perencanaan matang tapi hanya dengan persepsi, makanya pendidikan tidak berdampak.” Ia menambahkan efek dari perencanaan yang tak jelas ini adanya kelebihan jumlah

Pembiayaan belanja pendidikan dapat dilihat dari besarnya anggaran dan peruntukannya. Apakah dialokasikan untuk manajemen, akses serta mutu pendidikan. Manajemen terdiri dari program sarana dan prasarana aparatur, pengembangan

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

labsky2012.blogspot.com

ARTIKEL ILMIAH

guru, namun banyak anak yang tidak bersekolah. “Manajemen lagi masalahnya. Disana sebenarnya fungsi Dinas Pendidikan,” ucap Kamsol. Dinas lakukan monitoring evaluasi dan regulasi, teknis pelaksanaan berikan kepada sekolah. Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji menurut Kamsol. Biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan persiswa (unit cost). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah total biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam penyelenggarakan pendidikan satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid pada masing-masing sekolah. Penelitian terhadap satuan biaya pendidikan secara mikro menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif (SSA). Kondisi menyangkut biaya pendidikan per tahun tiap siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten/Kota yang menerima alokasi anggaran pendidikan. Dalam penelitian ini Kota Pekanbaru dan Dumai. Hasilnya, orang tua siswa lebih banyak keluarkan biaya non-pendidikan pada jenjang SD, SMP dan SMA. Seperti biaya sumbangan gedung, iuran rutin sekolah, alat tulis, seragam, praktikum, buku, perlengkapan olahraga, uang

saku, study tour, Ies tambahan dan pengeluaran lainnya. Tidak kurang dari 10 juta biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya oleh orang tua. Kamsol melihat, seharusnya tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anaknya sekolah. “Kebijakan dalam sektor anggaran pendidikan seharusnya menutupi biaya yang dikeluarkan orang tua siswa karena amanat undangundang, pendidikan gratis itu ya benar gratis,” ucapnya. Menurut Kamsol kenapa terjadi demikian, karena perencanaan tidak tepat dalam melihat kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Anggaran yang dibuat masih pada kebutuhan sekolah dan biaya guru. Ia contohkan program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, “BOS ini sudah betul, tapi BOS inikan merata. Sejuta yang di Irian Jaya sama dengan sejuta di tempat lain. Kan tidak adil, tapi itu lah yang bisa dilakukan mereka sekarang. Karena belum ada strategi yang betul dan manajemen yang jelas,” Kata Kamsol.

SECARA GARIS BESAR ANGGARAN 20 PERSEN TIDAKLAH EFEKTIF. Kamsol menyimpulkan hal ini karena banyak dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan banyak digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan program yang tak tepat sasaran untuk peningkatan mutu. Seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan daya tampung sekolah, pemerataan kemampuan dan kapasitas guru serta penguatan manajemen pendidikan. Masyarakatpun tetap memiliki beban biaya pendidikan di sekolah dasar dan menengah. Sampai hal mendasar, masyarakat tetap dimintai dana sumbangan untuk pembangunan, padahal ini seharusnya sudah masuk dalam anggaran tersebut. Ia menambahkan anggaran 20 persen itu belum ada evaluasi dari pemerintah. Dari hasil yang ia teliti 20 persen itu dana tidak efektif, tidak efisien dan tidak berdampak. #

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Mahasiswa Jurusan Fisika di FMIPA UR yang belajar ilmu lainnya untuk meneliti kualitas air sungai hingga ke Jerman.

Oleh Suryadi

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Memakai baju kaos dilapisi jaket, membawa satu tas ransel dan satu tas berisi laptop. Ia pun melangkah menuju staff imigrasi. Ketakutan pun hilang setelah diperiksa. Setelah diketahui bahwa tujuan datang ke Jerman untuk belajar selama dua bulan, ia diperbolehkan pergi. Lelaki itu adalah Valendry. Memiliki nama lengkap Valendry Harvenda. Mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Awal Mei 2013 Valendry harus meninggalkan kampus karena dapat kesempatan belajar di Jerman selama dua bulan. Selama itu Valendry melakukan suatu percobaan penelitian dengan gunakan alat yang disebut bio sensor. Teknologi sensor dengan bantuan tumbuhan dari alam, alga. Ini berguna untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam sungai.

EORANG LELAKI TIBA DI M U E N C H E N INTERNATIONAL AIRPORT. Badannya langsung kedinginan. Ketakutan mulai dirasakan. Ia bertanya-tanya apakah akan lolos ketika diperiksa pihak Imigrasi di bandara tersebut. Ya, ia berada di Jerman, salah satu negara di Eropa Timur.

alganya. “Alga yang baik tentu memberi kehidupan bagi makhluk hidup lain yang ada di sungai itu,” jelas Valendry. Untuk mengukur kadar oksigen yang larut dalam sungai tadi tentu tidak hanya menggunakan Alga. Butuh teknologi lain untuk mendeteksi kadar oksigen yang ingin diketahui. Dengan kata lain dibutuhkan alat sensor untuk mengetahui kualitas oksigen dalam sungai yang diteliti. Lazuardi lakukan perjalanan ke Jerman dengan dua orang dosen lainnya, Samsul Bahri dari Fakultas Teknik dan Yanuar yang juga sama-sama dari FMIPA.

Berada di Jerman, ia mempelajari banyak hal.

Di Jerman mereka berkunjung di salah satu Universitas di Muenchen dan bertemu dengan beberapa orang guru besar di sana. Salah seorang yang ditemui ialah Joachim, Doktor dari Technical Universited Muenchen sekaligus pemilik Cellasys.

PENELITIAN INI BERAWAL DARI IDE SEORANG DOSEN FISIKA, Lazuardi. “Sungai kita sudah tercemar karena ada penambangan emas, penambangan minyak dan adanya industri karet,” kata Lazuardi. Ia pun ingin meneliti kualitas air dengan metode water quality monitoring atau monitor kualitas air.

Cellasys perusahaan penyedia alat sensor yang dibutuhkan Lazuardi untuk menghubungkan alga guna mendeteksi kadar oksigen terlarut dalam sungai tadi. Penggabungan alga dengan alat sensor ini selanjutnya disebut sebagai bio sensor. “Kita sepakat lakukan kerjasama sama,” ucap Lazuardi sambil tersenyum.

Untuk mengetahui kondisi air sungai, dilakukan pengukuran oksigen terlarut dalam sungai dengan memanfaatkan Alga. Alga tumbuhan yang hidup di sungai dan menghasilkan oksigen. Air kaya oksigen ini ditandai dengan kondisi

Usai perjalanan dipenghujung tahun 2012 itu, selanjutnya mempersiapkan Valendry untuk berangkat ke Jerman. “Mereka minta mahasiswa yang belajar di tempat mereka,” kata Lazuardi.

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

SEMPENA

TIBA DI JERMAN VALENDRY LANGSUNG BERSIAP-SIAP. Ia diperkenalkan dengan alatalat yang harus ia pelajari. Valendry harus belajar mengetahui nama-nama alat, fungsi serta kegunaannya terlebih dahulu. Alat sensor itu terdiri dari beberapa komponen. Kata Valendry alat sensornya sebesar kotak sepatu. Komponen di dalamnya bekerja secara otomatis. Ada alat pemompa yang mengalirkan nutrisi dan benda kecil yang disebut chip. “Benda kecil inilah yang membaca alga dan mengukur paramater f isis atau bentuk air yang kita butuhkan dalam penelitian,” lanjut Valendry sambil menggambarkan bentuk alat sensor di kertas. Untuk alga sendiri memiliki bermacam spesies. Tidak semua spesies alga dapat

digunakan untuk mendeteksi dissolved oxygen atau oksigen terlarut. Jenis alga yang digunakan untuk penelitian ini algae chlorella kaessleri. Diharapkan berbagai jenis alga yang hidup di sungai dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi berbagai polutan tertentu. “Misal mendeteksi sabun, mendeteksi minyak dan limbah penambangan emas,” jelas Valendry. Valendry menjelaskan secara ringkas, metode yang ia lakukan untuk penelitian ini. Setelah mengambil alga dari sungai melalui proses kultivasi, alga yang sejenis dibiakkan atau diadaptasikan dalam satu wadah. Pembiakkan alga dibantu dengan makanan yang disebut media alga sebagai nutrisi. Media alga dibuat sendiri dengan larutan kimia terdiri dari kalium dan senyawa lain yang dapat mencegah bakteri agar alga tidak rusak.

Selanjutnya alga dibiarkan selama satu minggu dengan bantuan cahaya, boleh dengan cahaya matahari atau pun cahaya buatan. “Alga yang baik harus terhindar dari bakteri agar terhubung dengan sensor sehingga dapat mengukur parameter yang dibutuhkan,” tegas Valendry. Setelah berfotosintesis selama satu minggu, alga siap dipindahkan ke wadah nutrisi atau imola yang disalurkan lewat selang. Chip-chip tadi terdapat dalam imola, di bawahnya terdapat elektroda pengukur dan terhubung dengan Personal Computer yang mendeteksi hasil. Alat sensor akan menampilkan dalam bentuk perubahan dan selanjutnya akan dianalisa. BEGINILAH VALENDRY MELAKUKAN PENELITIAN memanfaatkan tumbuhan di sungai atau juga di kolamkolam. Ia harus belajar

Valendry sedang pengenalan Alat Laboratorium dengan kepala kantor Cellasys GmbH, Dr.Ing. Joachim Wiest. Foto: Istimewa

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

SEMPENA

Valendry saat Short Trip ke Muenchen Flughafen. berbagai bidang ilmu, tidak hanya belajar Fisika sesuai jurusan ia jalani di kampus. Harus belajar biologi, kimia dan memahami teknologi atau alat sensor yang ia pakai di Jerman. Untuk biologi, ia harus memahami jenis-jenis alga kemudian harus belajar zatzat kimia yang juga dipakai ketika membuat media atau nutrisi bagi alga. Untuk alat sensor, Valendry harus belajar dan mengecek terlebih dahulu komponenkomponen yang tersusun. Untuk belajar ilmu biologi, kimia dan fisika bagi Valendry tidak terlalu susah. Keseharian Valendry semasa duduk di bangku menengah pertama, menengah atas hingga tercatat sebagai mahasiswa selalu berhu-bungan dengan ilmu alam. Keaktifan dibidang ilmu ini sudah dilakoni Valendry

Foto: Istimewa

ketika berstatus sebagai siswa. Valendry sering ikut olimpiade biologi, “Padahal waktu SMP saya lebih suka f isika,” jelas Valendry. Minat Valendry mengenai bidang ilmu alam pun berubah-ubah, hobi f isika saat duduk dibangku menengah pertama hilang saat duduk di sekolah menengah atas. Usai menamatkan sekolah menengah atas Valendry melanjutkan studi di Universitas Riau dengan memilih jurusan f isika. “Meski sempat bingung pilih jurusan, saya pikir memilih f isika adalah tantangan,” tegas Valendry yang juga hobi otak-atik komputer. Valendry katakan, dengan f isika saya bisa ke manamana. Ini terbukti saat Valendry dapat kesempatan belajar di Jerman. Berbagai pengalaman pun dirasakan Valendry selama di Jerman.

“Mengenal transportasi dan bagaimana cara beli tiket,” kata Valendry. Ia cepat paham karena informasi tersedia lewat brosur dan pengumuman di kertas. “Orang di Jerman sangat disiplin dan menghargai waktu, kendaraannya pun berangkat dan tiba sesuai waktu yang ditentukan,” kenang Valendry. Kenangan lain yang terus teringat oleh Valendry, selama di Jerman hanya menemukan dua masjid. Berpuasa pun dari pukul tiga subuh sampai jam sembilan malam baru berbuka puasa. “Pukul tujuh itu masih ada matahari di sana,” sebut Valendry sambil tersenyum. Pulang dari tugas belajar Valendry semakin termotivasi dan ingin menciptakan segera alat ini. “Ini untuk lingkungan terutama sungai di Riau juga,” harap Valendry.#

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

FEATURE

Berpindah tempat dan berganti pengelola, kini perpustakaan UR turut berubah. Bukan lagi sekedar tempat buku-buku ditumpuk, tapi ia jadi tempat civitas akademika menggais ilmu. Oleh Trinata Pardede

KO MEMPERHATIKAN GEDUNG BERLANTAI DUA ITU. Ia mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Riau, atau disingkat Faperika UR. Penasaran, ia bersiap masuk ke gedung dengan tulisan Perpustakaan Universitas Riau tersebut. Ingin memasuki gedung bercat paduan orange dan putih itu, ia harus melewati pintu kaca transparan. “Kami kecepatan datang,” ujarnya. Pintu masih terkunci. “Ada

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

yang menarik perhatian didalam gedung ini,” ujar Eko. Selaku mahasiswa baru angkatan 2014, Eko penasa-ran dengan gedung yang berisi buku-buku tersebut. Gedung dua lantai ini punya ruangan duduk terbuka dibagian kiri dan kanannya. Sebutannya Taman Digital english corner. Bisa digunakan bagi mahasiswa untuk membaca, berdiskusi ataupun surfing di dunia maya menggunakan jaringan Wire-less Fidelity atau WiFi.

Ketika waktunya perpustakaan dibuka—pukul 8 Senin hingga Sabtu dan pukul 9 pada Minggu— mahasiswa akan melewati karpet merah dan mendengarkan suara sambutan dari mesin otomatis. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Riau ujarnya. Bagi yang baru pertama kali ke gedung ini, dibagian depan telah terdapat alur prosedur yang harus dilakukan untuk mengurus kartu ataupun peminjaman.

FEATURE

Bagi Eko, ia sudah tak sabar untuk melihat koleksi buku disini. Ia segera menuju tempat penitipan tas, lalu meletakkan tasnya didalam loker di sebelah kiri pintu masuk. Ia naiki tangga menuju lantai dua. Tempat buku-buku berada. Sampai dilantai dua, ia harus lakukan scan Kartu Tanda Mahasiswa di alat yang telah tersedia di meja. Petualangan Eko mencari bukupun dimulai.

PADA 1962 UNIVERSITAS RIAU MEMBUAT PERPUSTAKAAN. Hal ini beriringan dengan didirikannya Universitas Riau. Ia berada di kampus UR Gobah, Jalan Pattimura. Kala itu, pertama kali didirikan, luasnya hanya sekitar 100 meter persegi. Pada 1980 luasnya bertambah jadi 500 meter persegi. Setelah berusia 30 tahun dan pusat kegiatan mahasiswa serta rektorat berpindah ke kampus UR Panam Jalan HR

Subrantas Km 12,5, perpustakaanpun berpindah. Hingga kini bangunan yang jadi gudang ilmu bagi mahasiswa tersebut masih tetap berada di kampus UR Panam. Dari setiap pergantian pimpinan dari unit universitas ini, sedikit demi sedikit perpustakaan juga alami perubahan. Mulai dari zaman kepemimpinan Aswandi Bahar, hingga kini Agus Sutikno. Masa Aswandi Bahar, ia diberi kepercayaan untuk kelola

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

Mahasiswa melakukan peminjaman mandiri di mesin yang tersedia dalam perpustakaan. Jika tak mengerti, ada petugas yang membantu. Foto: Nata BM

perpustakaan dari 2004 hingga 2008. Kala itu Aswandi yang telah raih gelar master dalam bidang informasi dan perpustakaan ditawari oleh Muchtar Ahmad—Rektor kala itu— sebagai Wakil Kepala Perpustakaan. Ia menolak tawaran tersebut. “Kalau jadi wakil, kerja saya jadi nggak maksimal,” ujar Aswandi Bahar. Ia minta Muchtar Ahmad untuk berikan kepercayaan padanya untuk kelola perpustakaan. Walaupun Rektor kala itu jelaskan ia akan diangkat jadi ketua setelah 3 bulan menjabat. “Saya tidak mau itu jadi bumerang. Saya ingin kerja yang benar,” tambahnya. April 2004 Aswandi dapat undangan pelantikan, dan Muchtar Ahmad beri kepercayaan padanya kelola perpustakaan. Usai pelantikan, ia melihat tempat tugas barunya. Hal yang ia pikirkan untuk jalankan perpustakaan ialah buat program pengembangan jangka panjang. “Saya putuskan untuk memfungsikan perpustakaan jadi pelayanan berbasis online,” jelas Aswandi. Untuk wujudkan programnya, Aswandi harus mendata segala perlengkapan yang diperlukan. Mulai dari meng-

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

usahakan penambahan daya listrik serta peralatan elektronik lainnya. “Waktu itu daya listrik Cuma 13 ribu watt,” ujar Kepala Perpustakaan Universitas Riau kelima ini. Ia juga hitung berapa bola lampu yang diperlukan, lalu penggunaan Air Conditioner atau AC. Komputer yang tersedia di perpustakaan juga dicek. Ia dapati 6 komputer yang ada disana dalam keadaaan rusak. Pengecekan titik jaringan ke Pusat Kom-

puter UR juga ia dapati ada 60 titik. Tujuannya bisa terwujud namun ia harus mencari bantuan dana untuk menambah perlengkapan yang diperlukan. “Sudah dihitung semua daya, ditambah jadi 110 ribu watt dan semua peralatan bisa menyala,” tambah Aswandi. Aswandi dapatkan informasi bantuan dana dari Asian Development Bank. Mereka harus membuat proposal agar peroleh bantuan dana tersebut. Bantuan sekitar $

Mahasiswa yang hendak masuk ke perpustakaan lakukan scan KTM atau Kartu Anggota Perpustakaan. Foto: Nata BM

FEATURE 100 ribu, jika dikonversi ke rupiah kala itu mencapai Rp 1 miliar. “Waktu itu kita harus buat proposalnya dalam bahasa inggris,” kenang Aswandi. Ia kumpulkan staff dan minta mereka kemukakan usulan apa yang dilakukan agar perpustakaan lebih baik. Diskusi tersebut membuahkan sebuah proposal, dimana 3 bulan kemudian dinyatakan jadi nomor 5 terbaik. Sehingga dari 60 perpustakaan di Indonesia yang ajukan usulan, UR jadi satu-satunya di Sumatera yang memperolehnya. Dengan dana inilah rencana Aswandi mulai dijalankan. Hal pertama yang dilakukan adalah menambah daya lstrik, tambah jumlah AC dan membeli program online perpustakaan. Aswandi jelaskan program online atau yang disebut lontar itu dibeli dari Universitas Indonesia. Alasannya memilih program lokal karena untuk memudahkan jika ada permasalahan dengan program itu. “Kalau beli diluar negeri, rusak harus melapor kesana. Kalau disini bisa tinggal telepon,” ujar Aswandi. Pada 2004 lontar sudah mulai digunakan. “Khusus awal untuk bagian sirkulasi buku,” ujar Ajir, Pegawai perpustakaan sejak 1993. Karena tahap awal yang menggunakan sistem online masih sirkulasi, maka untuk peminjaman, pengembalian dan pencarian buku masih manual. Dana dari Asian Development Bank masih kurang untuk meweujudkan sistem perpustakaan lebih baik, Aswandi kembali mencari bantuan. Ia memperoleh bantuan dari universitas setelah ajukan proposal selama 2 tahun.

Ruang perpustakaan Universitas Riau. Tahun pertama Rp 400 juta dan kedua Rp 100 juta. Dapat tambahan dana, ia usahakan ruang kedap suara. Bisa digunakan untuk kegiatan seminar, ceramah dan acara lainnya. Speaker juga ia letakkan di ruanganuntuk memudahkan memberi pengumuman kepada pengunjung. Aswandi sadar, ketika menjalankan sistem online, ia butuh kerjasama dari seluruh staff. Karena pekerjaan paling berat ialah mengentri data. Dari sebuah buku, perlu banyak data yang harus diinput. Mulai dari penentuan nomor katalog, misalnya untuk buku Sosiologi Pendidikan. Kalau pendidikan diberi kode 370 dan sosial 300, maka nomor dari buku Sosiologi Pendidikan harus dipikirkan dengan jeli. “Mau dimasukkan ke pendidikan, atau sosial, ini yang tidak mudah. Beda dengan toko buku,” ujar Aswandi diselengi tawa. Ia juga pikirkan berbagai cara untuk memotivasi para staf agar tetap semangat kerja

Foto: Nata BM

dan menyelesaikan tanggungjawabnya. Entri satu buku butuh waktu sekitar 10 menit. “Belum lagi bereskan bukunya,” ucap Aswandi sembari jelaskan cara entri buku. Ia katakan, kalau karyawan bisa entri data 40 buku sehari itu luar biasa. Biasanya saat itu, sehari sekitar 20 hingga 25 buku. Masa itu jam kerja pegawai hanya dari pukul 8 hingga satu siang, jadi hanya 5 jam. Belum dihitung istirahat sejenak. Jika dihitung dalam waktu sebulan hanya sedikit buku yang terentri. Namun yang akan didata mencapai jutaan buku. “Kerjanya kecil tapi harus teliti,” paparnya. Perbaikan demi perbaikan dilakukan oleh Aswandi, hingga masa kepemimpinanya berakhir pada 2007 dan diteruskan oleh Dr Nurhayati, MSc hingga 2011. Dimasa Nurhayati, perbaikan infrastruktur, sumberdaya manusia dan manajemen perpustakaan dilakukan. Anggaran yang memang kecil

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

FEATURE untuk pengembangan perpustakaan terus diusahakan. “Anggarannya memang kecil, tapi kita terus coba jalin kerjasama dengan berbagai pihak,” ujar Adi Prayitno kala itu sebagai Pembantu Rektor IV dibidang pengembangan dan kerjasama.

EKO BERJALAN MENYUSURI RAK BUKU. “Mencari buku yang kami suka,” ujarnya. Mendapatkan buku, ia berjalan menuju meja baca. Sesekali ia juga melihat keadaan sekitar. Suasana perpustakaan ramai kala itu, ada yang membaca dan ada yang tengah menyelesaikan tugas. “Banyak juga yang berminat masuk ke perpustakaan,” tambah Eko. Menurut Endang Murniati, Sekretaris Perpustakaan, rata-rata pengunjung perpustakaan yang datang perharinya sekitar 500 orang. Waktu ramai kunjungan dari pukul 9 pagi hingga 1 siang. Mahasiswapun kini bisa dengan mudah mencari buku yang mereka inginkan. Seperti teman dari Eko yang tengah mengetik judul buku yang ia cari di komputer. Dekat dengan meja baca tempat mereka duduk. “Sudah mudah mencari karena diberitahu letak bukunya.”

PADA 2011 PERPUSTAKAAN KEMBALI BERGANTI PIMPINAN. Kali ini mandat diberikan pada Agus Sutikno. Ia langsung belajar cara mengelola perpustakaan ketika ia dilantik. “Harus belajar, walaupun bukan bidang yang saya pelajari, namun ini amanah,” paparnya. Sistem yang ia terapkan dalam memana-

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015

jemen perpustakaan ialah ketika temukan persoalan, segera ia cari solusinya. “Ini baru pembenahan,” tambahnya. Agus juga menerapkan pemikiran bahwa pustakawan bekerja bukanlah untuk dirinya saja, namun untuk seluruh civitas akademika UR. “Saya harus memahami pegawai, melihat keadaan, kemampuan dan keterbatasan mereka,” ujar Agus. Ia tekankan kunci dari manajerial perpustakaan yang baik disini ialah memaksimalkan pelayanan Perubahan pola pelayananpun mulai diterapkan Agus. Mulai dari bertambahnya koleksi buku serta layanan referensi, karya ilmiah, jurnal dan skripsi online. Di perpustakaan juga ada 3 jurnal yang melingkupiwilayah lokal UR, nasional hingga internasional. “Kita sudah berlangganan dan tinggal diakses di website lib.unri.ac.id,” ujar Agus. Endang selaku Sekretaris Perpustakaan juga menambahkan akan ada perubahan menuju pustaka digital. Pelayanan online ditambah dengan berlangganan lebih banyak jurnal, buku ajar dosen hingga buku pendukung bagi mahasiswa. Agus jelaskan untuk hal itu mereka bertahap buat perubahan manajemen. Mulai dari perpustakaan terpadu yang akan di launching pada Desember. “Perpustakaan hanya satu,” ujar Endang. Sistem terpadu yang dimaksud ialah dengan satu kartu—Kartu Tanda Anggota atau KTA untuk mahasiswa 2012 kebawah dan Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM

untuk 2013 keatas— bisa meminjam di perpustakaan yang ada di UR. Jadi mahasiswa FKIP bisa minjam buku di Fakultas Ekonomi atau sebaliknya. “Jika mencari buku obat-obatan maka bisa minjam di perpustakaan Sekolah Tinggi Farmasi atau Stifar juga,” jelas Agus. Batas peminjaman hanya sebanyak 4 judul buku. Misalnya ada yang pinjam 2 judul buku di Fakultas Teknik dan akan pinjam lagi 3 buku di Fakultas Ekonomi maka secara otomatis akan terblokir karena lebih dari 4 buku. Juga jika satu buku telat dikembalikan maka tidak bisa lakukan peminjaman di perpustakaan UR atau fakultas. Ia tambahkan bahwa semua buku diperpustakaan adalah milik semua civitas akademika. Maka jaga bersama. “Kadang ada mahasiswa yang nakal,” ujar Agus sambil cerita. Mencuri buku dan ada juga yang merobek halaman buku. Ia menceritakan pernah ada mahasiswa yang pinjam buku setahun lamanya. Mahasiswa minta diskon denda buku, namun Agus menjawab itu buku milik mahasiswa bukan milik saya. “Jadi minta diskon dengan mahasiswa,” jelas Agus, “Coba pikirkan, dalam setahun itu berapa orang yang bisa pakai buku tersebut. Bagaimana dengan yang tidak bisa meminjamnya?” Agus menyatakan perpustakaan akan jadi sumber informasi ilmiah bagi mahasiswa. Dengan motto perpustakaan, the best solution the search. Solusi informasi bagi semua kalangan civitas UR.

English Corner berada disisi kiri dan kanan Perpustakaan UR. Dilengkapi Wi-Fi serta Fasilitas Book Store hingga fotokopi dalam Perpustakaan UR Foto: Nata BM

ADI PRAYITNO BERHARAP PERPUSTAKAAN JADI ICON UNIVERSITAS. Bisa jadi perpustakaan yang besar dengan fasilitas yang lengkap. Buku refrence, teks book pupoler, jurnal makin dilengkapi tiap bidang ilmu. Ia menyarankan perlunya peningkatan fasilitas fisik, berupa printer. Akan memudahkan mahasiswa yang akan print jurnal, langsung dari komputer. Gunakan sejenis sistem voucher untuk biaya print, cetak skripsi, dan laporan. Akan lebih murah jika mencetak diperpustakaan. “Tidak perlu kemana-mana,” ujarnya. Adanya ruang dis-

kusi, untuk tidak mengganggu kelompok lain atau orang yang sedang membaca buku. Josua, pengunjung perpustakaan mengapresiasi perubahan perpustakaan. “Sudah bagus,” ucapnya. Kalau dulu perpustakaan hanya buka sampai sabtu, kini hingga hari minggu. “Jadi bagus banget buat mahasiswa,” katanya. Ia berharap petugas perpustakaan lebih aktif lagi, karena terbatasnya komputer. Ia katakan petugas jadi tempat ditanyai oleh mahasiswa di ruangan tersebut. “Kadang tidak ada petugas yang

berada didekat komputer— pelayanan mandiri,” tambah Josua. Edi Kurniawan, pegunjung lainnya mengharapkan adanya peningkatan dalam penyediaan layanan skripsi. “Secara manajemen sudah bagus,” ujar Aswandi. Ia katakan siapapun pemimpin perpustakaannya wajib bagus. Pertahankan akreditasi yang sudah dimiliki oleh perpustakaan kita. Siapapun pemimpinnya, perpustakaan harus jadi jantungnya perguruan tinggi. Library in the heart of university.#

Ruang Tesis dan Skripsi di Perpustakaan UR. Foto: Nata BM

BAHANA MAHASISWA Edisi Januari 2015