Balkon 138

balkon

Mencari Kejelasan Sistem Pelaksanaan UKT 31 Maret 2013

www.balairungpress.com

Edisi 138, 31 Maret 2013

1

22

balkon

Dapur

BALKON dan Pembacaan Komunitas

D

ua puluh delapan tahun silam, tepatnya pada 29 Oktober 1985, diselenggarakanlah seminar pers mahasiswa (persma) se-UGM. Dalam seminar itu diputuskan bahwa UGM perlu menerbitkan majalah. Momen itu akhirnya didapuk menjadi hari jadi BALAIRUNG, persma generasi ketiga di UGM setelah Gama Intrauniversiter (1950an) mati dan Gelora Mahasiswa (1970-1979) dibredel.

Balairung hadir dengan suara yang lain bagi dunia pers Indonesia . Saat pers umum bungkam terhadap kebobrokan Orde Baru, persma berkicau dengan berita yang apa adanya. Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, rezim Orde Baru tumbang dibarengi kegamangan langkah persma. Sebab, suara lain sekaligus pasar yang dimilikinya direbut pers umum.

Dalam keadaan seperti itu, pada 2 November 1998, BALAIRUNG mengadakan sarasehan persma se-Jawa-Bali guna mereposisi sekaligus menentukan format penerbitan yang tepat.

Sarasehan tersebut menghasilkan dua konsentrasi penerbitan bagi BALAIRUNG. Pertama, press of discourse (pers wacana) yang terejawantah melalui Jurnal BALAIRUNG. Kedua, community press (pers komunitas) lewat BALKON. Kedua penerbitan itu masih setia diimani sekaligus dikerjakan dengan teguh oleh para awak BALAIRUNG, paling tidak, hingga tahun 2011.

Iman itu mulai dipertanyakan pada Musyawarah Besar BALAIRUNG akhir Desember 2011. Otokritik dilakukan sembari membaca tanda-tanda zaman.

Akhirnya, diputuskan bahwa pada tahun 2012, untuk sementara, press of discourse (pers wacana) tidak lagi diterjemahkan dalam format Jurnal, akan tetapi majalah. Sedangkan, tugas community press (pers komunitas) yang sebelumnya diemban

BALKON dialihkan ke laman www.balairungpress. com (BALPRESS). BALKON pun diistirahatkan.

Perombakan itu kami ambil agar segala yang telah dikerjakan sekian lama tak berakhir sebagai rutinitas belaka. Bisa dibilang, tahun kemarin adalah sebuah periode defibrilasi bagi BALAIRUNG . Masa untuk mengambil jeda, sejenak berefleksi, lalu kembali meneruskan perjalanan dengan langkah yang lebih teguh.

Awalnya BALPRESS menjadi pendukung BALKON yang dikonsentrasikan untuk mendedah realitas faktual secara lebih bermakna. Tujuannya, wacana yang dihidangkan BALKON kian relevan dengan konteks kehidupan komunitasnya dan mewujud sebagai saluran opini publik. Sementara serpihan fakta di seputar kampus yang tak muat pada lembaran ruang BALKON, dirajut dalam BALPRESS. Seperti lazimnya media daring, BALPRESS memiliki sifat keterbukaan dan ketakberbatasan (borderless) sebagai fitrahnya. Sifat itu membuatnya tak hanya dibaca oleh civitas academica UGM. Ia juga dihampiri seluruh penghuni ruang maya tanpa memandang tempat dan identitas.

Pada akhirnya, fungsi pers komunitas BALKON tidak dapat dijalankan dengan sempurna oleh BALPRESS. Ketiadaan BALKON secara fisik pada tahun lalu semakin menjauhkan BALAIRUNG dari komunitasnya.

Setelah refleksi itu, kami sampai pada kesimpulan. BALPRESS akan setia mengawal isu-isu seputar kampus dan mengabadikan serpihan fakta yang tak termuat di BALKON. Di samping meluaskan cakupannya karena menjadi ejawantah dari pers komunitas online. Sementara BALKON harus tetap ada untuk senantiasa menghidupi sekaligus dihidupi oleh komunitasnya: civitas academica UGM.

M. Misbahul Ulum

. “Dapur Balairung”, Jurnal Balairung No. 43/Th. XXIII/2010, hlm. 190 . Untuk penjelasan lebih lengkap tentang periode defibrilasi ini, baca “Dapur Balairung”, Majalah Balairung No. 47/Th.XXIII/2010, hlm. 60-61 . “Dapur Balairung”, BALKON Edisi Spesial Majalah 2010, hlm. 86.

31 Maret 2013

3

balkon

Daftar Isi

DITERBITKAN BPPM BALAIRUNG UGM

Penanggungjawab M. Misbahul Ulum Koordinator Yuliana Ratnasari Tim Kreatif Hamzah Zhafiri, Rindiawan Uji Purbowo, Ummi Khaltsum, Yoga Darmawan Editor Ajeng, Dian, Diaz, Ipin, Izza, Marisa, Mira, Nisa, Yoga, Yudha Redaksi Adriansyah, Agung, Agus, Amalia, Amrina, Bilkis, Bulan, Dessy, Erni, Faizal, Fikri, Ganesh, Inez, Nuzula, Sosiawan, Suci, Wicak Riset Anggrelika, Ayu, Ghembrang, Taufiq, Maya Perusahaan Agie, Alif, Arul, Dody, Fauzi, Hanafi, Kiky, Lilo, Manda, Mila, Rama Produksi dan Artistik Ardi, Bayu, Ben, Berliana, Eka, Elvia, Iftina, Jojo, Morinka, Nabil, Nawang, Siswanto, Syafiq, Tri, Umar, Yesika, Yoel Cover Nabil ALAMAT REDAKSI, SIRKULASI, IKLAN DAN PROMOSI: Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281, Faximile: (0274) 566171 Website: www.balairungpress.com E-mail: balairungpress@gmail.com Kontak: Umi (085643586048) Rekening BNI Yogyakarta 0258228557 a.n. Wiwit Endri Nuryaningsih Redaksi menerima tanggapan, kesan, kritik, maupun saran pembaca sekalian yang berkaitan dengan lingkungan UGM melalui email, atau sms ke 081916311792 atau juga dapat disampaikan langsung ke Redaksi Balairung di Bulaksumur B-21

4 balkon

Editorial [5]

Laporan Utama Menelusuri Regulasi dan Implementasi UKT [6] Laporan Utama Menilik Dampak Sistem Baru UKT [8] Sisi Lain Sistem Baru Memicu Kecemasan [10] Statistik Di Balik Kebijakan UKT [12] Dialektika Pejalan Kaki dan Perdebatan Tafsir Atas Trotoar [14] Apresiasi Sriplecit : Bukti Eksistensi Band Indie [16] Potret Menari untuk Indonesia [18] Komunitas Sketsa Hitam Putih di Minggu Sore [20] Sosok Peran Pustakawan Dalam Redefinisi Perpustakaan [22] Rehal Tempo : Menolak Kalah dari Orde Baru [24] Eureka Politik Kekerasan [26] Siasat UKT dan Kredit [28] Uang Kuliah Tunggal [29] Opini Senja di Perpustakaan [30] Gores [32] Interupsi Cicilan [33] Si Iyik [33] Surat Pembaca [34]

Editorial

K

ebiasaan bermanis-manis mulut sepertinya susah dihilangkan dari masyarakat kita. Perkataan diobral begitu indah, tapi di balik kata-kata itu tindakan yang diambil jauh berseberangan. Wajar saja jika seorang tokoh jurnalis-cum-sastrawan, Mochtar Lubis, memasukkan sifat ini sebagai salah satu keburukan yang dimiliki manusia Indonesia. Dalam bukunya, Manusia Indonesia, ia dengan keras mengkritik orang Indonesia yang “suka berpura-pura, lain di muka lain di belakang”.

Sifat buruk itu juga tercermin dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tak perlu diragukan lagi betapa baiknya pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi warga negaranya. Lihat saja Pasal 28 C UUD 1945, lalu Pasal 31 ayat (1), hingga UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1). Semua aturan hukum itu meyakinkan kita bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan.

Sayangnya, semua itu hanya enak didengar. Implementasi pemerintah dalam kebijakannya jauh berseberangan. Logika pasar seakan-akan terlalu licin untuk dihadang. Pendidikan, sebagai sesuatu yang berharga, diubah jadi komoditas yang diperdagangkan. Sejak Reformasi Pendidikan Tinggi yang dilancarkan pada 1999, berbagai regulasi terus dibuat untuk menjadikan perguruan tinggi lebih “otonom”. UU tentang Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan Tinggi, sampai UU Pendidikan Tinggi mengantarkan kita pada satu kesimpulan: pemerintah berupaya melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya.

Kini kita kembali menghadapi regulasi yang menjadi perdebatan terkait pendidikan tinggi.

Berpijak dari UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013. Isinya, mulai tahun ajaran 2013/2014, Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) dihapuskan. Seluruh biaya kuliah dibayarkan dengan mekanisme Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan begitu, mahasiswa hanya akan membayar biaya kuliah dalam satu tagihan. Pemerintah juga akan menambah Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi dari 1,5 trliun rupiah menjadi 2,7 triliun rupiah.

Sepintas kebijakan tersebut terlihat bagus. Seperti pernyataan Ainun Naim dalam sebuah wawancara, UKT bertujuan mengakomodasi mahasiswa kurang mampu. Namun jika dilihat lebih saksama, implementasinya tak sebaik itu. Melihat besaran UKT yang dihitung untuk tiap-tiap jurusan di UGM, angkanya tak jauh berbeda dengan SPMA. Bedanya, jika SPMA dibayarkan sekaligus di awal masuk, lewat penerapan mekanisme UKT angka yang setara didistribusikan di tiap semester. Jika diakumulasikan, biaya UKT selama delapan semester bahkan lebih mahal daripada jumlah SPMA minimum. Istilah kasarnya, UKT semacam “cicilan berbunga” untuk SPMA. Pihak rektorat UGM memang sudah merencanakan beasiswa untuk mahasiswa dengan kondisi ekonomi berbeda. Mahasiswa mampu membayar UKT secara penuh, sementara yang lain diberi potongan mulai 75%, 50%, 25%, sampai potongan penuh. Namun, hal tersebut barulah sebatas wacana. Belum ada kepastian hukum maupun regulasi terkait pemberian beasiswa itu.

Selain soal nominal, mekanisme UKT juga mengabaikan hak mahasiswa untuk menentukan sendiri masa kuliahnya. Misalnya, perhitungan UKT didasarkan bahwa masa kuliah akan berlangsung selama delapan semester untuk mahasiswa S1. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme penentuan UKT untuk mahasiswa yang sudah melampaui delapan semester, atau yang tidak mengambil SKS secara penuh?

Demikianlah sekilas alasan mengapa Balkon mengangkat isu ini. Harapan kami, kebijakan UKT yang sepintas terdengar bagus ini tak jadi basa-basi belaka. Institusi pendidikan tak boleh dijadikan industri yang dijalankan dengan logika pasar, di mana yang mampu membayar memegang kuasa. Pendidikan sebagai hak semestinya bisa diakses oleh seluruh entitas masyarakat, terutama rakyat miskin.

Akhirnya, selamat membaca dan mengkritisi!

31 Maret 2013

5

Laporan Utama

Mencari Kejelasan Sist

S

istem pembayaran biaya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) direncanakan berubah mulai tahun ajaran 2013/2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.58 Tahun 2012, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah. Lebih lanjut, Surat Edaran Dirjen Dikti No.97/E/KU/2013 tentang UKT menjelaskan bahwa mahasiswa baru (maba) tak perlu membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA).

Mahasiswa, sebagai gantinya, hanya perlu membayar satu tagihan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dengan adanya UKT, biaya Sumbangan Peningkatan Pendidikan (SPP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga ditiadakan.

Peraturan tentang UKT sendiri berlandaskan pada UU No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 juncto No. 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang tarif tunggal. Isinya, Perguruan Tinggi harus meniadakan SPMA. Surat Edaran Dirjen Dikti No.97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013 lalu menetapkan SPMA dihapuskan mulai tahun ajaran 2013/2014. Ainun Naim, anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UGM, mengatakan, UKT bertujuan mengakomodasi mahasiswa kurang mampu agar bisa kuliah. “Hal ini menjadi tujuan terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” tambahnya.

Mekanisme penentuan besar UKT di UGM dilakukan oleh pihak jurusan bekerja sama dengan fakultas. Usulan tentang besar UKT tersebut lantas dikonsultasikan ke MWA. Perhitugan besar UKT dari jurusan menyebabkan ketidaksamaan tarif UKT di tiap jurusan. Pratikno, Rektor UGM, menyebutkan besar UKT sendiri bersifat tetap untuk delapan kali pembayaran. “Asumsinya, mahasiswa S1 reguler lulus dalam waktu delapan semester,” katanya.

Sementara itu, usulan besar UKT dilakukan dengan cara menghitung satuan biaya pendidikan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung.

Biaya langsung adalah biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji dan honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran langsung.

Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya SDM manajerial dan nondosen, sarana dan prasarana nonpembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi untuk penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program.

Namun Wijayanti selaku Kepala Humas UGM menjelaskan, usulan besar UKT masih belum pasti.

“Hal ini dikarenakan pedoman dari Dirjen Dikti mengenai besar UKT belum turun,” katanya.

Meskipun demikian, Wijayanti memastikan seluruh jurusan di UGM sudah mengajukan

6 balkon

Tanpa kejelasan regulasi pelaksanaa mempertahankan ruang keadilan usulan besar UKT. Salah satunya adalah Jurusan Kimia. Prof. Dr. Triyono, SU, Ketua Jurusan Kimia, menyebutkan, besar UKT yang diusulkan sebesar Rp 4,4 juta. “Tapi, kami belum memasukkan biaya yang besarnya bervariasi seperti biaya Praktek Kerja Langsung, KKN, dan Wisuda,” paparnya. Berkaitan dengan hal ini, Wijayanti menjelaskan pihak universitas masih mengkaji apakah tiga biaya itu akan dimasukkan dalam hitungan UKT atau tidak.

Sebagai kompensasi dari pelaksanaan UKT, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Pemberian BOPTN dilakukan untuk menjaga agar SPP tidak naik. Selain itu, BOPTN juga digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi. Dengan adanya UKT, pemerintah akan menaikkan dana BOPTN dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,7 triliun. Namun, Pratikno menjelaskan bahwa dana BOPTN sering tertunda. “Kadang dana BOPTN turun di tengah tahun sehingga menyulitkan pembayaran biaya perkuliahan awal tahun,” katanya.

Meski begitu, Pratikno yakin keterlambatan turunnya dana BOPTN bisa dikendalikan. Pasalnya, berdasarkan data tahun lalu, jumlah maba yang lolos seleksi program S1 reguler dengan klasifikasi SPMA 0 rupiah adalah 18%, yang membayar SPMA

tem Pelaksanaan UKT

BALAIRUNG/Ben

an UKT, UGM menyiapkan diri. Upaya n bagi mahasiswa pun dilakukan.

1 sampai 3 berjumlah 29%-30%, dan sisanya membayar SPMA tertinggi. Dengan begitu, biaya BOPTN dapat ditalangi dengan biaya UKT penuh yang diprediksi jumlahnya tidak banyak berubah di tahun mendatang.

Pelaksanaan UKT nantinya dibuat berjenjang.

Pembayaran biaya UKT dapat dilakukan secara penuh, 75% (kelompok D), 50% (kelompok C), 25% (kelompok B), bahkan gratis (kelompok A).

Pratikno menerangkan langkah tersebut diambil atas pertimbangan sisi finansial. “UKT nantinya akan diselenggarakan berjenjang sesuai dengan kekuatan ekonomi maba,” ujarnya.

Besar UKT akan dikenakan pada maba berdasarkan slip gaji orang tua. Bagi mahasiswa tak mampu yang berada di jenjang UKT kelompok A dan B nantinya akan mendapatkan beasiswa. “Saat ini, UGM sedang menjalin kerjasama dengan 167 lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang memberikan beasiswa dan akan ditambah seiring dengan penerapan UKT,” terang Senawi, Direktur Kemahasiswaan. Langkah lain yang juga ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan BEM fakultas.

Menurut Wijayanti, pihaknya telah berkomunikasi dengan BEM fakultas untuk membantu proses seleksi pemberian beasiswa pada mahasiswa tak mampu

agar tepat sasaran.

Sepintas kebijakan UKT terlihat bertujuan baik.

Akan tetapi, berbagai pihak mengkritik kebijakan tersebut. Puguh Prasetya Utomo, dosen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP), mempersoalkan sistem penentuan besar UKT yang belum jelas. Kondisi ini terjadi karena Surat Edaran Dirjen Dikti No.97/E/ KU/2013 tidak menjelaskan teknis pelaksanaan UKT. Akibatnya, bisa terjadi penafsiran berbeda di tiap pelaksana kebijakan. “Namun, ketidakjelasan tersebut dapat menjadi ruang untuk menerapkan prinsip berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai keGadjah Mada-an,” paparnya.

Kritik lain juga datang terkait besar biaya UKT. Yanuar Pahlevi, Presiden BEM KM UGM, menuturkan, Kastrat BEM KM UGM dan Forum Kajian Strategis Se-UGM telah mengkaji besar biaya UKT. Berdasarkan kajian tersebut, jumlah biaya total UKT yang dibayarkan delapan kali tiap semester akan lebih mahal dari biaya SPMA. Akibatnya, kebijakan UKT akan memberatkan mahasiswa.

Zaenur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), mencoba menerangkan cara berpikir penentuan biaya UKT di atas. “Logikanya, orang lebih mampu membayar biaya kuliah yang mahal di awal daripada membayar biaya kuliah dalam jumlah besar secara berkala,” ujarnya.

Luthfi Hamzah, anggota MWA periode 2012/2013 dari unsur mahasiswa, turut mengomentari perihal beasiswa saat UKT diberlakukan. Ia mempertanyakan apakah beasiswa yang dianggarkan mencukupi jumlah mahasiswa kurang mampu. “Bila beasiswa tak dapat mencukupi jumlah mahasiswa yang membutuhkan maka akan timbul masalah,” ungkapnya. Luthfi pun meragukan dana UKT penuh yang digunakan untuk menalangi BOPTN. Ia mengatakan pihak universitas tidak bisa memprediksi kekuatan ekonomi mahasiswa yang akan masuk UGM tahun ini akan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. “Bisa jadi, tahun ini banyak maba yang harus mendapatkan beasiswa,” ungkapnya.

Terkait dengan BOPTN, Puguh menyoroti kelemahan pemberian BOPTN dalam mengakomodasi pengembangan kegiatan. Pasalnya, BOPTN memiliki ketentuan tentang kegiatan yang boleh dan tak boleh mendapatkan pembiayaan.

Selain itu, pemberian BOPTN juga dapat menyulitkan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.

Penyebabnya, pihak administrasi sudah memulai proses pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas BOPTN yang diberikan pada awal November. “Pembiayaan pun tak bisa dilakukan dengan menggunakan dana pribadi karena tak akan mendapat ganti dari BOPTN,” terangnya.

[Inez, Wicak]

31 Maret 2013

7

Laporan Utama

Menilik Dampak Sistem Baru UKT

UKT menyeruak di permukaan. UGM mengaku siap.

U

GM tengah mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2013/2014. Hal baru yang menjadi sorotan publik terkait PTN saat ini adalah mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melaluia kebijakan ini, Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) di awal tahun ajaran bagi mahasiswa baru (maba) dihapuskan. Sebagai gantinya, biaya tersebut dibebankan dalam tagihan selama delapan semester.

Untuk menjalankan sistem ini, Kemendikbud sudah menyebarkan Surat Edaran ke seluruh universitas negeri dengan No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013.

Hal ini coba dijelaskan oleh Luthfi Hamzah Husin selaku perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA). Ia menjelaskan pada dasarnya UKT sama seperti SPMA yang mempunyai prinsip cross subsidies (subsidi silang). Mahasiswa yang membayar UKT tinggi nantinya akan membantu biaya kuliah bagi mahasiswa yang membayar UKT rendah. Sidang pleno MWA juga membahas bahwa UKT ini diperuntukan bagi semua mahasiswa S1

8 balkon

reguler dan Sekolah Vokasi.

Zaenur Rochman, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM juga turut berbicara.

Ia mengatakan bahwa dalam aturan birokrasi di Indonesia, UGM harus mematuhi Surat Edaran tersebut. Apabila UGM melanggar, maka akan ada sanksi administratif dari kementerian terkait. Namun, ia juga mengawasi masalah landasan hukum UKT ini. “Dalam membuat kebijakan seharusnya kementerian dapat menyimulasikan terlebih dahulu.”

Caranya, lanjut Zaenur, dengan mencoba kebijakan di universitas tertentu dan membandingkan mana yang lebih baik. “Jadi kementerian tidak salah langkah,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., tidak menampik bahwa UKT ini akan menjadi masalah tersendiri bagi keuangan internal UGM. Menurutnya, dengan diberlakukannya UKT maka dana di awal tahun yang didapatkan tiap fakultas di UGM akan berkurang. Jumlahnya hanya 1/8 dari dana yang sebelumnya didapatkan melalui SPMA. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah berencana menambah jumlah dana bantuan BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan

Tinggi Negeri) dari Rp. 1,5 triliun menjadi Rp. 2,7 triliun untuk seluruh universitas negeri di Indonesia.

Untuk UGM sendiri, Rektor mengajukan dana sebesar Rp. 170 miliar. Meskipun begitu, UGM tidak bisa hanya mengandalkan BOPTN sebagai dana untuk menutup biaya operasional kampus.

Pratikno juga menyatakan, dana BOPTN sering terlambat turun. Bahkan tahun kemarin, UGM hanya menggunakan 50% dari Rp 90 miliar BOPTN yang diberikan oleh pemerintah. Jadi sisa dana yang tidak terpakai harus dikembalikan lagi kepada pemerintah.

“BOPTN ini sangat sulit untuk diandalkan, sering turun terlambat, padahal laporan keuangan harus segera dirilis,” imbuh Pratikno. Akhrinya, untuk menutupi biaya operasional, pihak rektorat seringkali harus menggunakan dana tabungan universitas.

Mengenai sumber tabungan universitas, Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Drs. Senawi, M.P., menjelaskan UGM memiliki 167 donatur. Mereka dimaksudkan untuk menopang kegiatan universitas dan beasiswa melalui tabungan universitas.

Pertamina salah satunya, menyumbangkan dana untuk melakukan pembangunan di salah satu fakultas. Menurut Senawi, UGM justru merugi apabila menggunakan dana tabungan universitas.

Sebab tidak seluruh dana tabungan universitas yang digunakan dapat terganti oleh BOPTN. Faisal Arief Kamil, Menteri Kajian dan Strategis BEM KM UGM, berpendapat UKT hanya akan memberatkan rakyat miskin. “Walau berkesan meringankan, tapi kenyataannya UKT akan menjadi lebih mahal dari biaya sebelumnya,” ujarnya saat menghadiri konferensi pers UKT di Rektorat (16/03). Selain itu ia juga menyoroti UKT ini dari segi kesiapan finansial orangtua mahasiswa. Ia berpendapat UKT akan lebih membebani orangtua murid karena harus membayar uang semester yang besar. UKT ini tentu membuat orang tua menjadi tidak siap. Faisal membandingkan mekanisme UKT dengan mekanisme pembayaran sebelumnya.

Misalnya saja jika di Fakultas Teknik, paling mahal mahasiswa harus membayarkan Rp 44,82 juta dalam delapan semester. Biaya tersebut terdiri dari biaya Satuan Kredit Semester (SKS) selama delapan semester sebesar Rp 10,5 juta (140 SKS dikali Rp 75.000), SPMA 4 sebesar Rp 30 juta, dan SPP serta asuransi kesehatan GMC sebesar Rp 4,32 juta selama delapan semester (Rp 540.000 per semester). Sedangkan dalam kebijakan UKT, mahasiswa Fakultas Teknik harus membayar Rp 7,5 juta per semester. Selama delapan semester, total biaya yang harus dibayarkan bisa mencapai 60 juta rupiah.

Dampak lain yang timbul dari UKT ialah adanya ketimpangan antara jurusan-jurusan favorit dan nonfavorit. Contohnya, biaya kuliah jurusan Pendidikan Dokter ditaksir sampai Rp 14 juta per semester, sedangkan di jurusan Sosiologi hanya Rp 2,5 juta

per semester. Dikhawatirkan, akan tercipta jurang eksklusivitas antarjurusan di UGM. Meskipun menuai banyak kritik, Pratikno menegaskan UKT akan tetap berpihak kepada calon mahasiswa yang kurang mampu. Hal tersebut, menurutnya, dapat diwujudkan melalui kebijakan UKT Berkeadilan. Dengan kebijakan tersebut nominal UKT dihitung atas kemampuan finansial mahasiswa.

UKT Berkeadilan ini terdiri dari beberapa kategori.

Pertama, pembayaran UKT secara penuh, 75% (kelompok D), 50% (kelompok C), 25% (kelompok B), bahkan gratis (kelompok A). Senada dengan Rektor, Senawi menyetujui pemberlakuan UKT Berkeadilan tersebut. Bahkan Senawi berpendapat bahwa UKT dapat ditunjang dengan beasiswabeasiswa yang ada. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dan Bantuan Belajar Mahasiswa yang sempat dikabarkan akan dihapuskan pun dijamin oleh Senawi akan tetap ada pada tahun depan.

Sepintas, Kebijakan UKT bekeadilan seakan bisa menjadi solusi. Namun, Zaenur Rochman masih meragukan hal tersebut. Pasalnya, belum ada Peraturan Menteri terkait. Dengan demikian, UKT Berkeadilan belum dapat digolongkan sebagai subsidi atau beasiswa. “Kepastian hukum baru akan terjawab saat Peraturan Menteri telah diterbitkan,” ungkap peneliti Pukat tersebut.

Konsep UKT Berkeadilan juga masih menuai pertanyaan dari MWA. Sebab, belum ditetapkan variabel apa yang menjadi penentu untuk pemberian UKT Berkeadilan.

Selain soal besarnya UKT dan UKT Berkeadilan, kejelasan UKT bagi mahasiswa tingkat lanjut juga dipertanyakan. Pasalnya, kebijakan UKT menjelaskan mekanisme pembayaran bagi mahasiswa tingkat lanjut yang hanya mengambil SKS sedikit. “Untuk mahasiswa semester akhir seharusnya juga ada mekanisme pembayaran khusus dengan penyesuaian jumlah SKS, agar UKT Berkeadilan dapat diterapkan,” kata Luthfi.

Pemberlakuan kebijakan UKT seharusnya dikaji ulang. Zaenur Rochman mengingatkan, jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi beban baru, baik bagi mahasiswa maupun Universitas. “Perihal UKT ini harus kita kawal bersama, jangan sampai menjadi lahan korupsi baru dan berakhir menyengsarakan rakyat kecil di Indonesia,” pungkas peneliti Pukat tersebut. [Dessy, Sosiawan]

31 Maret 2013

9

Sisi Lain

BALAIRUNG/Ben

Sistem Baru Memicu Kecemasan Biaya UKT belum ditetapkan.

Kekhawatiran pun mulai melanda.

M

atahari bersinar terik di kawasan Fisipol Sekip. Tempat parkir yang berada di selatan gedung perkuliahan masih lengang oleh kendaraan bermotor. Tepat di seberang jalan berjejer warung makan dan toko – toko. Di salah satu warung makan itu, seorang pemuda dengan kemeja kotak – kotak sedang bersantap siang. Wisnu Al Amin, begitulah nama lengkap mahasiswa Pembangunan Sosial dan

10 balkon

Kesejahteraan (PSdK) 2012 tersebut. Ia mengisi perutnya sebelum memulai perkuliahan. “Wah, ada film india,” ucapnya ketika menonton televisi sembari makan.

Mahasiswa yang selalu bersepeda ke kampus ini berasal dari keluarga ekonomi menengah.

“Orang tua punya usaha potong ayam di pasar,” ujarnya. Wisnu, biasa ia dipanggil, mendaftar di UGM lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SNMPTN) tertulis. Saat awal masuk UGM, Wisnu masih dibebani dengan Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA). “Saya bayar SPMA kemarin Rp 5 juta,” terangnya. Dulu, saat mendaftar SNMPTN, ia mengisi keterangan gaji orangtuanya dalam formulir sebesar Rp 2 juta. Hal ini menyebabkan ia digolongkan sebagai mahasiswa yang mampu dan tidak mendapatkan bantuan beasiswa kategori miskin.

Berbeda dengan Wisnu, Mahasiswa tahun ajaran 2013/2014 nantinya tidak akan membayar SPMA. Mereka akan dikenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semesternya. Kebijakan ini didasari oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) No. 97/E/KU/2013. Surat tersebut berisikan permintaan Ditjen Dikti kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan UKT bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014. UKT akan mengintegrasikan tiga komponen pembayaran, yakni SPMA, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Sampai saat ini, penerapan kebijakan UKT masih menimbulkan tanda tanya besar. UKT tidak memiliki panduan penghitungan pungutan yang harus dikenakan kepada mahasiswa. UGM sendiri sampai saat ini belum menetapkan biaya UKT tersebut.

Belum adanya penetapan biaya UKT menimbulkan kekhawatiran terkait mahal atau tidaknya biaya kuliah nanti. UKT menjumlahkan seluruh komponen biaya pendidikan dan akan dibagi dalam delapan semester. Hal ini dikhawatirkan akan memberatkan mahasiswa. Kekhawatiran tersebut melanda Wisnu. Sebab, ia mempunyai seorang adik yang sedang duduk di kelas tiga Sekolah Menengah Kejuruan. Sebentar lagi adiknya akan memasuki jenjang perkuliahan. “Rencananya kalau sudah tamat dia mau lanjut kuliah,” tuturnya. Penghasilan orang tua Wisnu pun akan terbagi dua untuk biaya pendidikan kuliah anaknya. Padahal, Wisnu tidak mendapatkan beasiswa karena dianggap mampu secara ekonomi.

Kondisi yang sama juga dihadapi oleh Annisa Nur Nia Rahma. Mahasiswi Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) angkatan 2012 ini memiliki empat orang adik yang semuanya bersekolah.

Salah sseorang adiknya yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah, akan memasuki masa kuliah. Keluarganya berada pada golongan ekonomi menengah, sehingga tidak dapat dikategorikan miskin. “Bapakku wiraswasta, ibuku guru dengan tanggungan lima anak,” ujarnya. Nia, panggilan akrabnya juga tidak mendapat sokongan beasiswa untuk biaya kuliahnya.

Menurut Puguh Prasetya Utomo, S.IP, M.P.A., dosen jurusan Manajemen Kebijakan Publik (MKP), interpretasi terhadap UKT akan sangat menentukan besaran biaya kuliah yang akan dikenakan.

“Jika sampai sekarang belum disepakati jumlah pungutannya, tentu akan muncul banyak tanda tanya dan kecemasan, khususnya bagi calon mahasiswa,”

ujarnya. Puguh berpendapat, idealnya UKT harus mampu mengedepankan kepentingan mahasiswa.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) sendiri memiliki rekomendasi terkait penghitungan UKT. Rekomendasi tersebut mempertimbangkan jenis SPMA, komponen SPP, serta besaran BOP yang memiliki beberapa perbedaan di setiap jurusan. Dari pertemuan antara Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol dengan dekanat Fisipol, pihak dekanat menjelaskan rekomendasinya kepada rektorat terkait penghitungan UKT untuk setiap jurusan di Fisipol. UKT akan dibagi menjadi tiga jenis biaya kuliah. Pertama, biaya kuliah sebesar Rp 4,5 juta untuk jurusan Sosiologi dan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Rp 5 juta untuk JPP dan MKP dan Rp 5,5 juta untuk jurusan Hubungan Internasional dan jurusan Ilmu Komunikasi.

Selain itu, pihak dekanat juga mengusulkan mekanisme keringanan dengan mengklasifikasi mahasiswa dalam lima kategori pembayaran.

Kategori didasari oleh kemampuan ekonomi orang tua. Kategori – kategori tersebut meliputi, kategori A: Rp 0 (nol rupiah), kategori B: Bidik Misi, kategori C: mahasiswa yang membayar 55% dari UKT, kategori D: membayar 70% dari UKT, kategori E: membayar penuh tarif UKT. “Menurut Suparjan, Wakil Dekan Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, jika usul ini diterima, maka proses verifikasinya perlu diperhatikan agar kebijakan ini dapat tepat sasaran,” ungkap Rajif Dri Angga, Pimpinan Bidang Keilmuan Dema Fisipol.

Rekomendasi dari Fisipol ini sangat berbeda dengan penghitungan UKT versi universitas. Mengutip pihak dekanat, Rajiff menuturkan bahwa universitas malah mematok tarif yang lebih tinggi untuk Fisipol yakni Rp 7 – 7,5 juta per semester.

Lebih lanjut Rajif mengatakan, penghapusan SPMA telah mengabaikan prinsip keadilan dan menganggap kemampuan finansial semua mahasiswa sama. “SPMA mungkin dianggap memungut biaya yang tinggi. Namun, mekanisme penetapan SPMA sebenarnya didasari pada asumsi bahwa kemampuan ekonomi mahasiswa sangat beraneka ragam dan memerlukan alokasi biaya yang adil,” paparnya. UKT yang dianggap meringankan justru menurutnya punya beban biaya yang besar.

Setiap semester, mahasiswa akan dikenai beban biaya kuliah yang lebih berat. Jika dihitung jumlah keseluruhan pembayarannya, maka jumlah biaya kuliah dengan kebijakan UKT bisa jadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

Mahasiswa yang berada pada kondisi ekonomi menengah seperti Wisnu dan Nia merasa kesulitan.

Mereka tidak mendapatkan beasiswa mahasiswa miskin karena digolongkan sebagai mahasiswa yang mampu. Ketika ditanyai perihal UKT, Wisnu pun mengungkapkan kekhawatirannya. “Tentu saja akan sulit, Mas. Biaya per semesternya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sekarang,” keluhnya.

[Agung, Faizal]

31 Maret 2013

11

Statistik

Di Balik Kebijakan UKT

P

engambilan kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali menyeragamkan bentukbentuk variasi yang terdapat dalam suatu wilayah. Variasi yang dimaksud yakni dalam bidang ekonomi, geografi, dan sosio-kultural di setiap daerah. Salah satu kebijakan dalam dunia pendidikan yang saat ini marak dibicarakan ialah pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Persoalan pendidikan yang semestinya mampu berbasis kearifan lokal, kini diseragamkan dengan sistem baru bagi seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia.

UKT adalah biaya yang harus dibayarkan mahasiswa dimana besarannya dihitung dari penjumlahan unit cost. Dalam hal ini, unit cost merupakan komponen biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan utilitasnya di luar biaya investasi. Unit cost dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya gaji dan honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya SDM karyawan, sarana dan prasarana non-pembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi seperti penelitian, kegiatan SPMA 1 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 UKT per Semester

* SPMA 1 ditambah dengan GMC Rp. 40.000

SPMA 2 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 UKT per Semester

kemahasiswaan, dan pengembangan program.

Kebijakan UKT diberlakukan atas dasar Surat Edaran dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013.

Isi dari surat tersebut, pertama, setiap perguruan tinggi negeri harus menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru S1 Reguler tahun akademik 2013 / 2014. Kedua, menetapkan dan melaksanakan tarif UKT bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013 / 2014. Dalam prosesnya, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) mewajibkan setiap perguruan tinggi negeri untuk mengajukan anggaran dana pendidikan yang diperlukan. Seluruh dana nantinya akan diberikan oleh pemerintah, dan pihak universitas dilarang untuk memungut biaya di luar biaya SPP dan BOP. Hingga tahun akademik 2012/2013, UGM masih menggunakan aturan pembayaran lama.

Di semester awal mahasiswa membayar SPMA serta SPP dan BOP selama satu semester.

Kemudian semester selanjutnya hanya membayar Akuntansi SPP dan BOP saja. Besaran SPMA yang Psikologi Ilmu H I dibayarkan berbeda – beda, sesuai dengan Pendidikan Dokter pekerjaan dan pendapatan orang tua mahasiswa.

Farmasi Aturan pembayaran akan mengalami Kedokteran Gigi Teknologi Pertanian perubahan jika UKT diberlakukan. Perhitungan Pertanian besaran UKT yang akan diterapkan di UGM Kehutanan menggunakan rumus (X + (Y x 8) + (Z x Teknik Mesin 144)) : 8 . Variabel X merupakan SPMA Arsitektur yang harus dibayar. Sedangkan Y adalah SPP Teknik Industri dan Z adalah biaya BOP. Sementara angka 8 didapat dari rata – rata jumlah semester yang ditempuh mahasiswa selama studi di universitas.

Sementara 144 merupakan jumlah sks yang harus ditempuh mahasiswa sebelum menyusun skripsi. Hasil dari hitungan tersebut adalah total biaya kuliah selama 8 semester. Untuk Akuntansi mendapatkan jumlah biaya yang harus dibayar Psikologi mahasiswa tiap semester, hasil hitungan tersebut Ilmu H I Pendidikan Dokter dibagi delapan.

Farmasi Sebagai contoh, ketika UGM menggunakan Kedokteran Gigi aturan pembayaran lama, mahasiswa jurusan Teknologi Pertanian Hubungan Internasional (HI) di semester awal Pertanian harus membayar sebesar Rp. 11.940.000.

Kehutanan Rinciannya adalah Rp. 10.000.000 sebagai Teknik Mesin biaya SPMA 1, Rp. 500.000 biaya SPP dan Arsitektur Rp. 1.440.000 biaya BOP. Sedangkan untuk Teknik Industri semester berikutnya mahasiswa HI cukup membayar Rp. 1.940.000 per semester. Berbeda

BALAIRUNG/Siswanto

12 balkon

Kalau kebijakan tidak mampu menyejahterakan masyarakat sebaiknya dihapuskan saja.

halnya ketika memberlakukan sistem pembayaran UKT. Mahasiswa HI akan membayar Rp. 2.830.000 per semester. Biaya tersebut berasal dari total biaya kuliah mahasiswa jurusan HI selama 8 semester sebesar Rp. 22.640.000 dibagi 8. Dengan rincian Biaya UKT tentu tidak bisa diberlakukan sama Rp. 10.000.000 (SPMA 1), SPP Rp. 4.000.000 di setiap fakultas, bahkan tiap jurusan. Karena dan BOP Rp. 8.640.000 selama 8 semester. (Disini setiap jurusan menetapkan SPMA yang berbeda– kita sama ratakan mahasiswa mengambil 144 sks, beda. Selain itu, biaya per sks dari klaster eksakta dimana klaster non-eksakta dikenai Rp. 60.000/sks). lebih mahal. Perbedaan nominal SPMA dan SKS Biaya tersebut tentu tidak berlaku di jurusan– disesuaikan dengan anggaran rumah tangga di tiap jurusan dalam fakultas ilmu eksakta, misal Jurusan jurusan.

Pendidikan Dokter. Pada sistem pembayaran lama, Meskipun tujuan dari diterapkannnya UKT di semester awal mahasiswa diwajibkan membayar adalah untuk meringankan biaya pendidikan Rp. 12.300.000. Rinciannya yakni Rp. 10.000.000 bagi mahasiswa, akan tetapi kebijakan ini justru merupakan biaya SPMA 1, Rp. 1.800.000 adalah memberatkan. Sistem UKT menyamaratakan latar biaya 24 sks selama satu semester (ilmu eksakta belakang ekonomi mahasiswa. Mahasiswa dari dikenai Rp. kalangan menengah 75.000/sks) dan SPMA 3 ke bawah yang Rp. 500.000 biaya 4400000 terbebani oleh SPP. Semester kebijakan ini, harus 4350000 berikutnya, Akuntansi menyesuaikan 4300000 mahasiswa cukup Psikologi dengan mahasiswa membayar Rp. Ilmu H I 4250000 dari kalangan Pendidikan Dokter 2.300.000. Jika menengah ke atas.

4200000 Farmasi kebijakan UKT Namun demikian, Kedokteran Gigi 4150000 diberlakukan, total UKT tidak akan Teknologi Pertanian biaya pendidikan 4100000 begitu memberatkan Pertanian mahasiswa selama jika besaran biaya Kehutanan 4050000 8 semester Rp. disesuaikan dengan Teknik Mesin 4000000 24.800.000.

Arsitektur kemampuan Sehingga Teknik Industri 3950000 ekonomi dari tiap semester keluarga mahasiswa.

3900000 mahasiswa UKT per Semester Dengan kata lain, dikenakan biaya nominal yang sebesar Rp. SPMA 4 harus dibayarkan 3.100.000.

16000000 tidak dipukul Pemberlakuan rata ke semua UKT yang demikian 14000000 Akuntansi mahasiswa. Sebab, tentu memberikan Psikologi jika penerapan 12000000 Ilmu H I dampak pada SPMA dipukul Pendidikan Dokter orangtua atau 10000000 rata ke semua Farmasi wali mahasiswa. mahasiswa maka Kedokteran Gigi 8000000 Muncul berbagai Teknologi Pertanian akan memberatkan taksiran masalah orangtua atau wali 6000000 Pertanian seiring rencana Kehutanan mahasiswa yang pemberlakuan 4000000 Teknik Mesin kurang mampu. sistem UKT. Salah Arsitektur Sebaliknya, malah 2000000 satunya manajemen Teknik Industri meringankan beban keuangan wali ekonomi orangtua 0 mahasiswa akan UKT per Semester atau wali mahasiswa terganggu. Estimasi yang seharusnya bisa anggaran rumah tangga dan alokasi akademik membayar lebih mahal. akan semakin rumit. Setiap enam bulan sekali Selain itu, sesuai dengan surat edaran dari mereka dikejar deadline pembayaran kuliah. Secara Dikti, perguruan tinggi seharusnya menghapus otomatis, penekanan terhadap anggaran rumah penarikan uang pangkal. Berdasarkan hal tersebut, tangga akan menjadi alternatif untuk menjamin dalam kalkulasi UKT yang akan diterapkan di pembayaran akademik. Jika wali mahasiswa adalah UGM, SPMA seharusnya tidak menjadi komponen golongan dari ekonomi menengah ke atas (mereka dalam penghitungan UKT. Jadi, UKT yang harus yang membayar SPMA 3 dan 4) tentu biaya tersebut dibayar oleh mahasiswa adalah SPP dan BOP saja. tidak begitu berarti. Namun, bagi wali mahasiswa [Anggrelika, Ayu, Ghembrang] yang termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah (mereka yang membayar SPMA 1 dan 2) pasti akan memberatkan.

31 Maret 2013

13

Dialektika

Pejalan Kaki dan Perdebatan Tafsir Atas Trotoar

Hak-hak pejalan kaki seringkali terabaikan. Trotoar yang sedianya dibuat untuk mereka, keberadaannya semakin beralih fungsi. Pejalan kaki harus memilih: berjalan di tengah sumpeknya pedagang atau melawan ramainya arus kendaraan bermotor.

M

enurut studi Bank Dunia, pada 2013 jumlah penduduk kelas menengah Indonesia telah mencapai 134 juta jiwa.

Jumlah tersebut rupanya juga mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita nasional ikut meningkat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, selama 3 tahun terakhir rata-rata pendapatan per kapita naik 12,9% per tahun. Jumlah tersebut turut mendorong konsumsi domestik, termasuk transportasi.

Jika melihat keadaan saat ini, masyarakat cenderung lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan umum. Hal ini terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk mengakses kendaraan umum hampir sama dengan kendaraan pribadi. Bahkan dengan kendaraan pribadi, mobilitas menjadi lebih praktis. Akhirnya jalanan mulai macet dan menimbulkan banyak permasalahan.

14 balkon

BALAIRUNG/Bayu

Berangkat dari fenomena tersebut, Komunitas Kembang Merak bekerja sama dengan BPPM Balairung menyelenggarakan diskusi bertajuk “Jalan, Trotoar dan Kuasa Tafsir Atasnya”. Diskusi tersebut dihelat di halaman Sekretariat BPPM Balairung, Jalan Kembang Merak B-21 Perumahan Dosen UGM, Sabtu (2/3). Diskusi menghadirkan Azhar Irfansyah, Mantan Pemimpin Redaksi BPPM Balairung sebagai pemantik.

Mengawali diskusi, Azhar mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan kota yang tidak ramah kepada pejalan kaki. Hal itu tercermin dengan banyaknya pengendara motor yang kerap kali terlihat melewati area trotoar. Selain itu, tidak adanya jembatan penyeberangan juga menjadi bukti betapa kurangnya perhatian pemerintah kepada mereka.

“Coba lihat, apakah di Yogya ini ada jembatan penyebrangan?” tanya Azhar.

Lebih lanjut Azhar mengungkapkan, para pejalan kaki juga dihadapkan pada keberadaan pedagang yang menempati trotoar. Padahal kegunaan trotoar adalah melindungi keselamatan pejalan kaki di jalan raya. “Jalan dan trotoar seharusnya berfungsi sebagaimana tujuan pembuatannya, bukan menjadi tempat untuk kepentingan yang lain,” imbuh Azhar.

Hal ini menjelaskan bahwa ketika jalan dibangun, trotoar harus menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan lain seperti berdagang dan tempat parkir.

BALAIRUNG/Bayu

Disisi lain, Farid mencoba menguraikan faktor-faktor yang membuat masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Harga BBM masih murah, pajak yang terjangkau, dan mudahnya mendapatkan SIM, menurutnya, membuat masyarakat memilih kendaraan pribadi. Perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk membuat kebijakan guna mengendalikan jumlah kendaraan pribadi. “Subsidi BBM yang selama ini dikucurkan sebaiknya untuk memperbaiki kondisi transportasi umum yang dinilai masih kurang,” jelas Farid.

Sebaliknya masyarakat kita tak hanya diajarkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Namun juga diajarkan untuk menggunakan transportasi umum. “Di Belgia, anak kecil setelah bisa berjalan kaki dengan baik, kemudian diajarkan untuk membeli tiket bus umum. Bukan naik sepeda,” jelas Uqi. Dengan pengajaran sejak dini, nilai sosial masyarakat untuk menggunakan transportasi umum akan tertanam.

Begitulah jadinya jika trotoar sebagai ruang publik ditafsirkan beragam oleh berbagai pihak.

Pedagang menafsirkan trotoar sebagai tempat berjualan yang strategis, sedangkan pengendara motor menjadikan trotoar sebagai jalan yang bebas macet. Maka dari itu pemerintah perlu menerapkan hukum yang bersifat memaksa. Memaksa agar trotoar dan jalan ditafsirkan atas satu makna. Walau akan ada pihak yang dirugikan, perlu dipastikan penerapan hukum tersebut merupakan kesepakatan bersama, bukan keinginan sebagian kalangan.

Selanjutnya, sebagai ruang publik, trotoar juga bisa berarti perwujudan demokrasi. Di Indoensia, demokrasi tidak hanya dipahami dalam pemilu atau praktiknya ala politisi semata. Demokrasi yang hadir di trotoar juga dapat dimaknai sebagai cara masyarakat mengakses fasilitas umum tanpa merasa dirugikan seorang pun. Maka dari itu, akankah esensi demokrasi yang didengung-dengungkan pemerintah sampai ke trotoar? [Adrian, Ria, Bulan]

BALAIRUNG/Bayu

Selain dipenuhi para pedagang, trotoar juga sering digunakan untuk memasang iklan dan promosi. “Sering kita jumpai toko-toko kecil memasang spanduk dan baliho,” jelas Azhar. Jumlah spanduk yang berlebihan kemudian menimbulkan polusi visual. Bahkan tidak sedikit spanduk tersebut menghalangi akses mereka. Di sisi lain, Uqi peserta diskusi, mempunyai pendapat yang bersebrangan.

Ia berpendapat bahwa iklan yang dipasang dijalanan bisa jadi bermanfaat sebagai informasi bagi pengguna jalan. “Bisa saja spanduk-spanduk yang ada dijalanan memberi informasi bagi pengguna jalan,” ujarnya.

Jika Azhar melihat dari sisi kerugian yang didapatkan pejalan kaki, Ulum melihat trotoar dari faktor kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Di kota terdapat trotoar tetapi tidak berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya, lain halnya dengan daerah pedesaan. “Di sana trotoar tidak banyak tersedia, padahal sebagian besar penduduknya masih berjalan kaki,” ungkapnya.

Masyarakat pedesaan cenderung berjalan kaki di jalan raya yang bisa jadi membahayakan keselamatan. Program-program pembangunan seakan lupa apabila masyarakat desa juga membutuhkannya.

Selama ini pembangunan di desa lebih cenderung pada jalan raya, bukan trotoar. Beberapa jalan desa selalu diperbaiki, itu pun hanya karena kepentingan golongan tertentu yang ingin mendapat keuntungan. Wawan selaku moderator mengungkapkan, seringkali perbaikan jalan di desa dilkukan karena ada tujuan politis. Tujuan itu lebih mengutamakan kepentingan penguasa dibandingkan kemaslahatan masyarakat. “Di Wonosari jalannya sangat bagus karena tiap tahun digunakan SBY untuk mudik ke Pacitan,” ungkap Wawan.

Ryan, peserta diskusi, melihat trotoar sebagai ruang publik yang nyaman. “Jalanan di kota merupakan salah satu ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang dapat dinikmati siapa saja,” ujarnya. Namun faktanya, selama ini kepentigan pribadi seringkali mengalahkan kepentingan publik.

Menurut Ryan, agar tempat-tempat di perkotaan menjadi ruang publik yang sehat, kepentingan tertentu hendaknya disingkirkan, semisal memasang iklan. “Di Porto Alegre, Brazil, jalanannya bebas dari iklan. Hal tersebut bisa dijadikan contoh untuk kita,” imbuhnya.

31 Maret 2013

15

Apresiasi

Sri Plecit : Bukti Eksistensi Band Indie Selain menyita ratusan pasang mata dan telinga, penampilan personil band di atas panggung membuat tubuh serasa tak mau berhenti bergoyang.

Suasana inilah yang tampak saat konser Sri Plecit, menandakan eksistensi band indie di hati penggemarnya.

P

uluhan kendaraan telah terparkir rapi memenuhi sisi depan dan kanan Gedung Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri (PKKH) UGM. Meski pintu masuk masih tertutup rapat, orang-orang sudah berkerumun di depan gedung. Tak lama, mereka yang didominasi oleh kaum muda berbaris membentuk antrean di pintu masuk. Semakin lama, antrean kian bertambah panjang. Di pintu masuk tampak empat penjaga mengenakan kaos putih sedang memeriksa tubuh setiap orang yang akan masuk. Di bagian depan kaos tersebut tertulis dengan jelas kata “Sri Plecit”.

Tidak hanya kaos panitia, tulisan “Sri Plecit”, sang bintang utama, juga terpampang di dalam gedung. Di sisi kanan pintu masuk, pengunjung disambut dengan photo booth bergambar sampul album Sri Plecit dalam ukuran cukup besar.

Sedangkan di sebelah kiri, dijual album Sri Plecit yang bertajuk “Boon Safari”. Selain itu, sepanjang dinding gedung dihiasi dengan potongan kertas berbentuk segitiga dengan beragam warna yang dirangkai menggunakan seutas tali.

Memandang ke arah panggung, terlihat dekorasi tenda sirkus berwarna merah dan kuning. Panggung juga dilengkapi dengan lampu sorot bercahaya hijau, kuning, biru, merah, dan ungu. Namun tiba-tiba cahaya itu padam, disusul gemuruh tepuk tangan yang mulai terdengar. Tak lama, muncul video melalui sebuah proyektor dengan latar belakang panggung sebagai layar. Video tersebut menampilkan curahan hati masing-masing personil selama menggarap album perdana mereka yang di luncurkan pada Jumat (8/3) malam itu.

16 balkon

Dokumentasi Sriplecit

Setelah video selesai, suasana kembali gelap.

Mulai terdengar riuh rendah dari arah penonton.

Lampu sorot yang tadinya padam kembali menyinari panggung. Semua penonton hening ketika suara saxophone dari Fajar Purnomo mengalun indah.

Personil Sri Plecit pun muncul silih berganti dari balik panggung. Diiringi sorotan lampu, Khrisna Bayu Bone tampil sambil membawa trombone.

Rucita Ristiawan dan M. Fahmi R. kompak membawa gitar masing-masing. Disusul Hassan Imanuddin dengan bassnya. Ilhami Iqbal, sang drumer, menuju kursi di balik drum. Tak ketinggalan, Wahyu Septian yang langsung berjalan ke depan keyboard. Sontak penonton bertepuk tangan menyambut kemunculan mereka.

Kemunculan seluruh personil Sri Plecit menyita puluhan pasang mata. Keunikan terlihat dari gaya berpakaian mereka yang berbeda-beda. Dua vokalis, Galih Kartika dan Wimpi Eta mengenakan paduan baju pantai dan celana pendek. Ada juga yang mengenakan kaos polos dengan topi ala cowboy.

Kesan unik ini juga terasa dari aksi panggung mereka. Ketika musik mulai mengalun, seluruh personil berjoget sambil mengangkat kaki kedepan dan kebelakang seperti berlari di tempat. Gerakan ini mereka lakukan seirama dengan hentakan musik.

Penonton yang memenuhi gedung pun ikut berjoget mengikuti gerakan seluruh personil di atas panggung. Bahkan ada yang sampai nekat naik ke panggung lalu kembali melompat ke arah penonton.

Tak hanya sekali, penonton lain pun banyak yang meniru aksi ini.

Tak sampai disana, aksi penonton pun berlanjut.

Seorang pria naik ke panggung sambil membawa

dan lainnya. “Tetapi basic-nya wes seneng Ska,” imbuhnya.

Ska lahir di Jamaika sejak akhir tahun 1950an.

Ska menggabungkan beberapa aliran musik diantaranya Mento dan Kalipso dari Karibia. Ska juga memasukkan unsur Blues, Jazz, serta Rhythm dari Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal aliran musik Rocksteady dan Reggae. Di Indonesia, Ska mulai muncul tahun 1999. Grup musik yang mengusung aliran ini antara lain Tipe-X dan Shaggy Dog. Banyaknya penggemar band ini membuktikan bahwa aliran Ska mendapat tempat di hati masyarakat.

Selain anak muda, penggemar musik Ska datang dari segala umur. “Saya menyukai Ska sejak kuliah.

Karena itu saya datang kesini,” ucap Parmin Hamzah sambil menggendong anaknya yang masih balita.

Tak hanya usia, penggemar Ska juga datang dari luar Indonesia. “Di negara saya juga ada grup musik dengan aliran Ska. Saya suka itu,” tegas Gerad Collingwood, mahasiswa Sastra Indonesia yang berasal dari Australia.

Parmin dan Gerad adalah secuil bukti bahwa Ska merupakan aliran yang bisa diterima banyak orang.

Hal serupa juga disampaikan Galih di akhir lagu penutup. “Ska adalah musik universal,” teriak Galih dengan lantang. Seketika kalimat itu dibalas tepuk tangan begitu riuh dari seluruh penonton seraya tersenyum puas. [Agus, Amalia, Bilkis]

Dokumentasi Sriplecit

selembar kaos putih bertuliskan “Sri Plecit”.

Menghadap ke arah penonton, Ia mulai mengibarkan dan memutar-mutar kaos tersebut sambil bergoyang.

Tak mau kalah, penonton di lantai dua pun ikut berjoget dan bernyanyi dengan lantang.

Animo penonton tersebut tak kunjung surut selama Sri Plecit membawakan delapan buah lagu berturut-turut. Ketika lagu bertempo cepat, seluruh penonton bergoyang dengan riang dan tertawa.

Begitu tempo musik melambat, serentak penonton mulai mengangkat tangan mereka seraya diayunkan ke kanan dan ke kiri.

Ramainya penonton seakan menunjukkan eksistensi Sri Plecit di hati penggemarnya. Semua itu dirajut sejak 2009, awal terbentuknya band indie ini. “Sri Plecit terbentuk setelah kami lulus dari SMA yang sama,” kenang Wimpi.

Ia juga teringat bagaimana nama Sri Plecit tercipta. “Nama Sri Plecit terinspirasi dari nama ibu temanku, Sri, yang kerjannya di Bank Plecit,” lanjut Wimpi. Bank Plecit adalah sebutan untuk pekerjaan lintah darat. Berawal dari keisengan ini, akhirnya nama Sri Plecit melekat sampai sekarang. Namun siapa sangka nama Sri Plecit sempat ingin diubah.

“Dulu pernah terpikir untuk ganti nama, tapi nggak jadi, lagipula nama Sri Plecit gampang dicari orang,” aku Wimpi.

Walaupun nama Sri Plecit sempat ingin diganti, namun aliran musik yang mereka pilih tak pernah berubah. “Kami pilih Ska sebagai aliran utama kami. Walaupun sebenarnya masing-masing personil menyukai aliran musik yang berbeda,” tutur Wimpi.

Ada yang menyukai aliran Power Puff, Punk, Jazz,

31 Maret 2013

17

Potret

Menari untuk Indonesia

Foto dan teks : Yesika Theresia Sinaga Suasana semakin ramai beriring riuh tepuk tangan saat para penari Saman memasuki panggung Ampheteathre Taman Budaya Yogyakarta, Sabtu (16/3). Penampilan tari Saman menjadi pembuka panggung tari, salah satu rangkaian acara Etnika Fest 2013 yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Budaya UGM. Sesuai dengan temanya, “Potret Tari Indonesia“, tarian lain seperti drama tari Reog Ponorogo juga ikut meramaikan panggung. Tidak hanya itu, komunitas-komunitas tari dari luar UGM juga ikut meramaikan acara. Melalui acara ini, generasi muda diharapkan dapat melestarikan karya seni dan budaya Nusantara.

18 balkon 18

31 31 Maret 19 Maret2013 2013 19

Sosok

Peran Pustakawan Dalam Redefinisi Perpustakaan Pandangan sebelah mata, cambukan yang motivasinya untuk menawarkan perspektif baru dalam melihat perpustakaan

BALAIRUNG/Nawang

S

enyum ramah Ali Minanto menyambut Balkon ketika ditemui di perpustakaan Jurusan Politik dan Pemerintahan, Kamis (14/03). Pustakawan Jurusan Politik dan Pemerintahan tersebut menjadi sosok yang familiar belakangan ini di lingkungan kampus UGM. Penobatannya sebagai pustakawan terbaik UGM 2013 menjadi prestasi yang tidak pernahdisangka sebelumnya oleh laki-laki yang akrab disapa Pak Ali ini. Terdapat beberapa tahapan yang ia lalui untuk meraih gelar pustakawan terbaik.

Tahapan pertama dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu administrasi, penyampaian tugas pokok fungsi, tes kognitif, dan focus group discussion. Sesi pertama adalah administrasi. Selanjutnya setiap peserta diharuskan mempresentasikan berbagai tugas pokok dan fungsi seorang pustakawan. Dalam sesi ini, ia juga menjelaskan berbagai tugas pokok dan fungsi pada tataran praktis keseharian. Sesi selanjutnya, setiap anggota diharuskan untuk terlibat dalam diskusi tentang perpustakaan. Pada tahapan pertama, alumni D3 Jurusan perpustakaan ini lolos dan terpilih sebagai lima besar terbaik.

20 balkon

Pada tahapan terakhir, para peserta diharuskan memberikan sebuah karya tulis tentang perpustakaan. “Menggagas Ruang Ke-3� menjadi karya tulis yang mengantarkannya meraih penghargaan tersebut. Melalui gagasan tersebut, beliau ingin mengubah stereotype masyarakat yang memandang perpustakaan sebatas tempat akumulasi ilmu pengetahuan. Selain itu, karya tersebut secara tidak langsung menawarkan definisi lain dalam melihat perpustakaan.

Dalam karya ilmiah tersebut, beliau memulai dari filsafah UGM yaitu mengakar kuat ke dalam dan menjulang tinggi ke luar. Dalam filsafat tersebut, UGM ingin membangun karakter yang kuat secara internal. Pembangunan karakter secara internal salah satunya dapat dilakukan dengan memaksimalkan eksistensi perpustakaan. Karakter internal yang telah kuat dibangun akan diikuti dengan branding pada level global. Sayangnya, filsafat tersebut berkebalikan dengan stereotype tentang perpustakaan yang berkembang di masyarakat. “Perpustakaan digambarkan sebagai ruang yang dingin, sepi dan orang bersuara sedikit saja tidak boleh,� ungkap

BALAIRUNG/Nawang

laki laki yang telah satu dekade berprofesi sebagai pustakawan ini. Perpustakaan didefinisikan sebagai tempat sakral dimana hanyaterjadi akumulasi ilmu pengetahuan.

Stereotype tersebut sudah seharusnya mengalami perubahan. Perubahan dilakukan dengan proses redefinisi perpustakaan. Dalam perspektifnya, Ali meyakini bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam setiap peradaban. “Kalau kita melacak secara historis, pusat peradaban selalu ditandai dengan adanya perpustakaan,” tuturnya. Keberadaan perpustakaan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban. “Idealnya memang perpustakaan punya kontribusi yang sangat signifikan bagi peradaban,” tegasnya.

Pustakawan yang tergabung dalam APISI (Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia) ini juga menyayangkan berbagai stereotype yang juga dilekatkan pada pustakawan. Pustakawan hanya digambarkan sebagai administrator dari sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Selain itu, pustakawan juga dianggap sebagai orang bermasalah yang ditempatkan di perpustakaan. Stereotype tersebut, menurut Ali, terlihat dari pemindahan birokrat yang bermasalah ke bagian perpustakaan. Kejadian tersebut seakan mengisyaratkan bahwa pustakawan bukan aktor yang memiliki peran penting di masyarakat.

Meskipun demikian, stereotype tersebut tak boleh menyurutkan semangat pustakawan. Ali justru menjadikan berbagai stereotype tersebut sebagai modal untuk memaksimalkan kinerjanya. Bahkan lebih dari itu, ia berpendapat bahwa pustakawan harus memiliki posisi dan kemampuan untuk menyuarakan diri sendiri. Selain itu, inovasi secara berkelanjutan dalam pengelolaan perpustakaan juga harus dilakukan. Pengelolaan perpustakaan yang inovatif dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang keilmuan. Dengan demikian, peran pustakawan akan memaksimalkan eksistensi perpustakaan.

Secara lebih rinci, Ali menguraikan konsep “Menggagas Ruang Ke-3” yang ia tawarkan.

Konsep tersebut diwujudkan dengan mereproduksi kembali ilmu pengetahuan. Tahapan ini dapat dimulai dengan menggunakan cara struktural.

Berbagai penugasan yang diberikan secara tidak langsung mengharuskan mahasiswa untuk datang ke perpustakaan. Cara struktural lain adalah adanya berbagai regulasi yang mendukung eksistensi perpustakaan, seperti kelengkapan buku dan jurnal.

Selain itu, perpustakaan juga perlu dikondisikan sebagai ruang publik yang mempertemukan berbagai individu. Sehingga, individu yang berasal dari disiplin keilmuan beragam dengan cara pandang berbeda dalam melihat suatu pengetahuan dapat bertukar pikiran.

Pengkondisian tersebut juga harus diiringi dengan menyediakan situasi, fasilitas, perkembangan tehnologi dan kebutuhan pengguna perpustakaan.

Dengan cara ini, akan tercipta suatu situasi berlajar dan diskusi antar berbagai individu dari berbagai disiplin ilmu. Sehingga akan memunculkan reproduksi ilmu pengetahuan baru yang lebih kaya.

Sebagai orang yang telah memiliki pengalaman dalam perpustakaan, Ali Minanto menawarkan kaca mata berbeda dalam melihat perpustakaan.

Ia berpendapat bahwa terdapat kelanjutan setelah terjadi akumulasi dan reproduksi. Tahap asimilasi atau menyebarkan ilmu pengetahuan menjadi pelengkap konsep “Menggagas Ruang Ke-3” yang ditawarkkannya.

Tahap asimilasi tidak dapat dipisahkan dari peran seorang pustakawan. Pasalnya, pustakawan menjadi aktor penting dalam proses asimilasi ilmu pengetahuan dengan menjalin jejaring antar pustakawan dari berbagai perpustakaan.

Perkembangan teknologi menjadi faktor lain yang mendukung asimilasi pengetahuan. Sehingga akan terjadi pertukaran berbagai informasi yang memberikan kontribusi positif bagi pengguna perpustakaan.

Konsep “Menggagas Ruang Ke-3” merupakan gagasan yang menunjukkan kompetensi seorang Ali Minanto dalam dunia kepustakawanan. Dengan dukungan berbagai pihak, terutama pustakawan yang handal, perpustakaan sebagai ruang ketiga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan cita-cita UGM, yaitu mengakar kedalam dan menjulang keluar. “Perpustakaan bisa menjadi bridging antara mengakar dan menjulang,” ungkap laki-laki yang telah memulai karir sejak tahun 2003 ini.[Nuzula]

31 Maret 2013

21

Rehal

Tempo : Menolak Kalah dari Orde Baru

: : : : :

Cerita di Balik Dapur Tempo Tim Penulis Tempo Desember 2011 Kepustakaan Populer Gramedia xxviii + 333 halaman

BALAIRUNG/Jojo

Judul Penulis Cetakan Penerbit Tebal

Dihantam serangan balik, Tempo berupaya tak lelah menjalankan jurnalisme investigasi. Tidak pernah dibayangkan para pendirinya. (hal.12)

O

rde Baru merupakan potret suram perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia.

Pada masa itu banyak media cetak yang ditarik dari peredaran dan dibredel akibat pemberitaan yang dianggap menyudutkan pemerintah. Bayang–bayang kekuasaan Soeharto membuat nasib jurnalis berada di ujung tanduk.

Tempo merupakan salah satu media jurnalistik yang ada di masa Orde Baru. Pasang surut dialaminya dalam dunia jurnalistik. Permasalahannya beragam mulai dari adanya pembredelan, kehilangan karyawan, hingga masa sulit dalam keuangan. Dari kejadian tersebut, para penulis Tempo berinisiatif untuk menceritakan kembali pengalaman junalistik para awak dalam bentuk sebuah buku berjudul Cerita di Balik Dapur Tempo. Dalam isi bukunya, diceritakan perjuangan pemberitaan dalam menghadapi peraturan-peraturan yang membatasi

22 balkon

ruang gerak awak Tempo di masa Orde Baru.

Keadaan pada saat itu membuat pers tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Alih-alih ingin memberitakan sebuah kebenaran untuk masyarakat, justru membuat pers seperti membuat lubang kuburnya sendiri. Pembredelan, adanya ancaman fisik, dan tuntutan ke meja hijau menjadi resiko akibat pemberitaan yang terlalu berani. Bentuk ancaman tersebut menjadi pertanda bahwa hakikat kebebasan pers tidak terimplementasi dengan baik pada masa itu.

Pengawasan terhadap ruang gerak media menyebabkan media-media tersebut tidak bisa secara leluasa melakukan pemberitaan. Hanya media-media tertentu yang memiliki keberanian untuk menyampaikan pemberitaan tersebut.

Beberapa media yang berani hingga pernah dibredel di antaranya Editor, Detik dan Majalah Tempo.

BALAIRUNG/Jojo

Kondisi itu membuat media-media tersebut vakum menulis berita cukup lama. Majalah Tempo harus mengalami masa tidak produktif selama empat tahun. Di antara media-media yang pernah dibredel, Tempo-lah yang telah mengalami pembredelan sebanyak dua kali. Tak jarang pembredelan tersebut secara otomatis dapat mematikan ruang gerak jurnalis serta bayang-bayang kebangkrutan pun datang.

Awalnya Tempo merupakan tempat menulis cerita pendek, novel, drama, esai, puisi bahkan tempat untuk menyelesaikan tugas akhir. Ide untuk membangun simbol perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto kala itu dituangkan dalam bentuk tulisan melalui media cetak, berupa Majalah Tempo. Simbol perlawanan tersebut berdiri pada 6 Maret 1971 dengan landasan “Azaz Djurnalisme�.

Azas tersebut merupakan dasar rasa semangat independensi, sikap adil, dan tidak memihak golongan tertentu. Semangat untuk melayani publik dan Indonesia yang lebih baik menjadi dasar utama dunia jurnalistik a la Tempo.

Majalah Tempo mengidentifikasi dirinya sebagai media investigasi. Pemberitaan dilandaskan dengan menjunjung tinggi argumen yang kuat, data terpercaya, dan kejelasan. Hal tersebut dilihat sebagai cara menghidupkan dunia jurnalisme, dimana menyiarkan berita tanpa ada aroma kepentingan pemodal, politik, dan kelompok mayoritas. Memilih menjadi media anti mainstream membuat Tempo tak gentar mengkritisi kondisi negara melalui pemberitaannya. Mengkritisi permasalahan negara tentu mendatangkan banyak kecaman tak ketercuali dari Presiden Soeharto.

Melalui Departemen Penerangan, Majalah Tempo dengan kilat dapat dibredel secara cepat.

Konsekuensi yang didapat pun tidak mainmain. Ketika Tempo memosisikan dirinya untuk menjadi media investigasi, banyak pemberitaan yang mengundang kontroversi. Majalah Tempo pernah mengangkat pemberitaan ke publik mengenai konflik yang melibatkan dua menteri di kabinet Soeharto. Konflik yang terjadi antara Menteri Riset dan Teknologi yang kala itu dijabat oleh B. J. Habibie dan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad. Dalam pemberitaan itu, Tempo membahas mengenai pembelian kapal perang dari Jerman yang karam di teluk Lampung. Akibat pemberitaan prahara tersebut, Tempo dibredel untuk kedua kalinya dalam kurun waktu empat tahun oleh Presiden Soeharto. Alasan Presiden Soeharto kala itu membredel Tempo karena pemberitaan tersebut menganggu stabilitas ekonomi dan nasional. Tempo juga dikenai tuntutan dari B. J. Habibie senilai US$ 1 miliar akibat pemberitaan yang dianggap terlalu memojokan namanya.

Runtuhnya rezim Orde Baru telah membawa dampak yang positif terhadap perubahan iklim politik dan junalistik. Hal itu dibuktikan dengan

dihapusnya Departemen Penerangan yang diketuai oleh Harmoko, selaku menteri. Tidak ada lagi bentuk pengekangan ruang gerak terhadap media massa.

Keadaan itu membuat kalangan jurnalis dengan mudah memberitakan kondisi pemerintahan tanpa ada bayang-bayang pembredelan. Demokrasi yang sesungguhnya telah terimplementasi dengan adanya kebebasan pers.

Tantangan tidak berhenti ketika rezim Orde Baru telah runtuh. Reformasi telah memberikan arti kebebasan pers dan berpendapat. Maka dari itu, berbagai media pun bermunculan bak jamur di musim penghujan. Secara otomatis dengan variasi media yang semakin banyak, mengharuskan setiap media memiliki keunggulan untuk dijual kepada publik. Maka dari itu, Tempo mengandalkan dirinya sebagai media investigasi. Kekuatan argumentatif di setiap pemberitaanya menjadi nilai jual dan ladang bisnis tersendiri.

Di balik judul pemberitaannya yang selalu mengundang kontroversi, Tempo tetaplah media yang pernah melakukan kekeliruan. Bentuk kekeliruan Majalah Tempo saat memberitakan iklan advertorial rencana pembangunan Kota Baru Bandar Kemayoran. Kesalahan teknis menjadi penyebabnya.

Materi iklan menyalahi kode etik periklanan karena menjelek-jelekan pihak lain (hal.66).

Hal tersebut secara otomatis melanggar standar baku etika periklanan dan ketentuan redaksi. Iklan tersebut berimplikasi terhadap keraguan kredibilitas para narasumber liputan Tempo. Dari kekeliruan tersebut, Tempo diberitakan menerima iklan senilai hampir Rp 500 juta. Kasus tersebut menimbulkan kesan bahwa Tempo sengaja “menjual� berita untuk mendapatkan iklan.

Buku ini terdiri dari dua sub tema. Bagian yang pertama merupakan cerita selama 40 tahun yang menceritakan lebih ke historis. Pada bagian yang kedua merupakan pengalaman 15 tahun awak-awak Tempo itu sendiri.

Penulisannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Isi buku berdasarkan berdasarkan pengalaman empiris para awak selama kurun waktu 40 tahun. Memberi sisi lain dari perjuangan Tempo ketika mereka dibredel dan harus memulai dari awal lagi. Di balik judul pemberitaannya yang selalu mengundang kontroversi, Tempo tetaplah sebuah media yang mengalami pasang surut dalam dunia jurnalistik.

Selain itu juga memberi gambaran tentang bagaimana sikap jurnalis dalam menyikapi kebenaran. Sudah menjadi kewajiban dari jurnalis untuk memberitakan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.

Media berfungsi untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Tugas dari jurnalis ialah memberitakan yang seharusnya diberitakan tanpa ada unsur kepentingan. Seperti itulah dunia jurnalistik seharusnya dalam melakukan pemberitaan.[Maya]

31 Maret 2013

23

Eureka

Politik Kekerasan Di Maluku, kekerasan sudah terlembaga dengan baik guna melindungi kepentingan politik atas pertimbangan untung dan rugi.

I

ndonesia sudah sejak lama mengalami kerusuhan berkepanjangan. Tahun 1998 menjadi sorotan karena intensitas konflik yang banyak. Kerusuhan yang terjadi tidak sematamata peristiwa yang menuntut Soeharto mundur. Di Kalimantan, Sulawesi, hingga Kepulauan Maluku terjadi konflik kekerasan etnis dan keagamaan berkepanjangan dan menelan banyak korban jiwa. Di Timor Timur juga terjadi pertumpahan darah dalam proses menuntut kemerdekaan menyebabkan 1.400 nyawa melayang. Sedangkan di Aceh terjadi perang sipil skala rendah guna menuntut kemerdekaan yang juga mengorbankan banyak nyawa. Namun, perang sipil yang berlarut-larut itu melonjak tajam ketika tuntutan-tuntutan mereka ditanggapi dengan tindakan keras militer.

24 balkon

Dari sekian konflik kekerasan berkepajangan antar-warga yang pecah pada era runtuhnya rezim Soeharto, kekerasan di Maluku dan Maluku Utara berdampak paling besar. Kekerasan berlarut-larut berskala besar di Maluku dimulai pada 19 januari 1999. Saat itu kerusuhan pecah antara pemuda Islam dan Kristen di kelurahan Batu Merah di Kota Ambon.

Kekerasan segera menyebar dengan bentrokanbentrokan yang pecah di pulau-pulau tetangga Haruku, Seram dan Saparua, semuanya termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Setelah periode singkat dĂŠtente (peredaan ketegangan) selepas pemilihan umum lokal Juni 1999, kekerasan meningkat lagi. Pada akhir 1999, 1.460 orang kehilangan nyawa, 2.738 terluka dan 7.795 bangunan rusak. Kekerasan berlanjut dengan skala yang sama di sepanjang tahun 2000 dan menelan korban 1.025 nyawa lagi.

Tahun 2001 mengalami tingkat kekerasan yang lebih rendah (294 orang terbunuh pada tahun itu) walaupun bentrokan pada bulan Juni menelan korban 109 jiwa. Baru setelah penandatanganan perjanjian damai Malino pada 12 februari 2002 tingkat kekerasan turun secara signifikan, dengan korban jiwa 87 dalam kurun Maret-Desember.

Di Maluku Utara kekerasan berkepanjangan berlangsung lebih singkat namun lebih parah dengan 3.257 orang terbunuh hanya dalam tempo sebelas bulan. Kekerasan dimulai pada Agustus 1999

dengan bentrokan-bentrokan penduduk asli Kao dan warga pendatang Makian terkait pembentukan kecamatan baru. Kekerasan yang menyebabkan penghancuran 500 bangunan pada Oktober ini juga menewaskan 13. Setelah kerusuhan di Ternate dan Tidore pada November, kekerasan meningkat tajam dengan bentrokan Kristen-Muslim di Halmahera Utara mulai bulan Desember. Lebih dari 1.300 orang terbunuh pada Desember 1999 saja. Kekerasan berlanjut hingga akhir Juni 2000.

Setelah dua belas tahun berlalu, seluruh konflik kekerasan berkepanjangan di tempat tersebut berakhir. Meski begitu, tak banyak diketahui tentang pola-pola mutakhir kekerasan di daerah-daerah tersebut. Penelitian ini berusaha menjelaskan polapola kekerasan tersebut dan mengapa kekerasan berlanjut dalam periode pasca-konflik, yakni setelah kekerasan berkepanjangan berakhir.Penelitian tersebut adalah bagian dari proyek penelitian bersama yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada.

Penelitian menggunakan strategi riset metode campuran, antara lain dengan Dataset Violent Conflict in Indonesia Study (ViCIS) yang menampung informasi lebih dari 135 ribu insiden kekerasan di 16 provinsi Indonesia sejak 1998. Data ini digunakan untuk memetakan pola-pola kekerasan di provinsiprovinsi pasca-konflik Indonesia meliputi tempat dan waktu. Selain wawancara, analisis sumber sekunder juga dilakukan untuk membangun sejarah naratif periode pasca-konflik di masing-masing daerah.

Fokus utama penelitian diarahkan pada dua provinsi di bagian Indonesia timur, yakni Maluku dan Maluku Utara. Di Maluku, episode kekerasan berskala besar terus berlangsung sejak akhir pertikaian pada awal 2002 dengan rata-rata delapan insiden per tahun. Sebaliknya, Maluku Utara relatif tidak menyaksikan banyak kekerasan dengan hanya 11 insiden besar semacam itu selama lebih dari delapan tahun pasca-konflik. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan perbedaan alur yang terjadi pada kekerasan pasca-konflik yang berbeda dari kedua provinsi tersebut.

Perbedaan pola insiden besar kekerasan pasca-konflik antara Maluku dan Maluku Utara bisa dijelaskan dengan tiga perangkat faktor yang saling berjalinan. Pertama, motivasi elite. Sebagian elite lokal di Maluku utara masih memiliki insentif untuk menggunakan kekerasan demi kepentingan ekonomi dan politik. Ada perbedaan mencolok dalam penyelesaian damai yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara. Penyelesaian damai Maluku membawa berkah bagi mereka yang sebelumnya

tidak punya kekuasaan besar untuk menggunakan kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan bisa terus menguntungkan. Kekerasan menjadi makin terlembaga sebagai sebuah strategi politik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya respons negara terhadap penggunaan kekerasan pada awal periode pasca-konflik.

Kesempatan semacam ini mendorong sebagian elite dan kelompok-kelompok kriminal untuk memanfaatkannya dalam menjaga kekuasaan dan sumber daya. Berbeda dengan yang terjadi di Maluku Utara, elite di Maluku Utara pascakonflik bersaing berebut kekuasaan dan sumber daya tanpa penggunaan ekstensif koersi kekerasan.

Kekerasan pasca-konflik tidak diperlukan karena banyak dari elite lokal sudah mencapai tujuan mereka dengan kekerasan panjang. Kedua, motivasi warga. Perbedaan struktur sosial dalam kedua daerah tersebut merupakan peluang bagi elite dalam memobilisasi pengikut untuk melakukan kekerasan.

Kemudian, yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Di kedua provinsi tersebut terdapat perbedaan toleransi kepolisian dan militer setempat terhadap kekerasan episodik dan dalam kapasitas mereka menangani kekerasan itu. Tak jarang para petugas keamanan tersebut terlambat hadir di tengah kerusuhan yang terjadi. Keterlambatan itu memang disengaja sebab ada komando dari atasan mereka atas dasar pertimbangan anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk menyelesaikan kasus kekerasan bukan lagi karena Hak Asasi Manusia, tetapi sudah berubah menjadi soal untung dan rugi.

Di dalam konflik, apalagi yang membawa nama etnis golongan dan agama, orang sangat mudah dimobilisasi untuk melakukan kekerasan.

Setiap insiden kekerasan mempertajam kecurigaan, mengokohkan identitas terbelah dan konsepsikonsepsi perbedaan antar golongan. Hal tersebut menjadikan insiden kekerasan di masa depan sangat mungkin terjadi. Sayangnya, penelitian ini tidak terlalu fokus pada aktivitas pembangunan perdamaian tradisional dan corak khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Rekomendasirekomendasi yang ditawarkan lebih menekankan pada pembangunan dan penguatan lembagalembaga negara yang imparsial dan demokratis.

Meski demikian, rekomendasi yang ditawarkan dapat dijadikan pertimbangan, terutama bagi para pembuat kebijakan.[Taufiq]

31 Maret 2013

25

Siasat

UKT dan Kredit Muhammad Nafi’ (Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UGM 2009)

BALAIRUNG/Yoel

L

ima Februari 2013 Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (DIKTI) mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Dikti No. 97/E/KU/2013.

Perguruan Tinggi Negeri mendapatkan instruksi untuk menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT diharapkan akan mempermurah dan menyederhanakan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Biaya kuliah diharapkan menjadi lebih murah, karena anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) juga ikut naik. Pasca bantuan ini, universitas tidak diperbolehkan meminta uang pangkal atau SPMA. Semua biaya perkuliahan, yakni SPP, BOP, KKN, dan praktikum, dilebur dalam UKT. Di tahun pertama, mahasiswa akan langsung membayar UKT untuk satu tahun. Selanjutnya, UKT dibayarkan tiap semester.

Tujuan dari kebijakan ini sederhana, agar biaya masuk kuliah lebih murah. Harapannya, masyarakat tidak akan takut untuk mendaftarkan anaknya ke universitas karena tak ada lagi uang pangkal yang mahal. Namun, bagi saya harapan itu kedengaran terlalu naif. Satu hal yang dianggap sederhana, bisa begitu rumit dalam kenyatannya.

Kebijakan ini bisa dianalogikan dengan orang yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Dulu, untuk memiliki sepeda motor kita harus membayar lunas di muka. Namun setelah ada sistem kredit, keinginan itu bisa menjadi mudah terlaksana. Dengan 500 ribu rupiah, misalnya, sekarang Anda bisa punya motor sendiri. Orang pun jadi berbondong-bondong mengajukan kredit motor.

Asumsi yang mendasari UKT pun hampir sama dengan logika kredit ini. Jika biaya awal masuk kuliah terjangkau, maka masyarakatpun diharapkan menjadi “berani” mendaftarkan anaknya ke perguruan tinggi. Toh, biaya masuknya murah. Tidak ada lagi uang pangkal dengan nominal tinggi. Akses

26 balkon

untuk masuk universitas terbuka bagi lebih banyak orang. Sampai di sini, problemnya mulai muncul.

Kredit motor memang membuat orang gampang punya motor, namun siapakah “orang” yang dimaksud? Tentu saja orang yang memiliki daya beli (purchasing power) yang cukup. Bagi orang yang sudah punya uang di kantongnya untuk membayar cicilan awal, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah orang yang tidak punya cukup uang dari semula. Poin ini sama dengan mereka yang ingin masuk perguruan tinggi, namun sejak awal mereka tidak memiliki kemampuan finansial.

Sampai di titik ini kita bisa melihat, baik kredit motor ataupun UKT, tidak menyelesaikan masalah bagi mereka yang tak berpunya. Orang yang mampu membayar pun akan tetap memiliki masalah. Mereka harus memikirkan bagaimana membayar cicilan di bulan-bulan berikutnya. Mahasiswa yang mampu membayar UKT di awal pun akan menghadapi pertanyaan yang sama. Masalahnya kemudian bertambah, jikalau mekanisme bantuan BOPTN tidak optimal. Totalnya malah melebihi biaya yang harus dikeluarkan dengan sistem yang sekarang.

Akhirnya adalah kebijakan yang miskin substansi dan terkesan berbelit-belit. Jika masalah uang pangkal, mengapa sistem pembayaran biaya mesti diubah juga? Biaya yang harus dibayarkan akhirnya sama totalnya, bahkan lebih mahal, bedanya hanya di waktu pembayaran. Jangan-jangan kebijakan ini akan menjadi keputusan yang dangkal dan tidak mengubah apapun secara substantif.

Keinginan pemerintah untuk mempermudah dan mempermurah, malah jadi mempersulit dan mempermahal akses masuk universitas. Saya tidak tahu mengapa kebijakan ini tetap saja digulirkan.

Biar kelak Bapak Muhammad Nuh lah yang menjelaskan kepada sidang pembaca.

Uang Kuliah Tunggal

BALAIRUNG/Yoel

Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, DEA (Guru Besar Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM)

T

erbitnya Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menimbulkan harapan adanya keberpihakan pemerintah kepada rakyat miskin untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. UU tersebut mewajibkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima.

Harapan semakin menguat ketika Mendikbud menginstruksikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan diberlakukan mulai tahun 2013/2014.

Mahasiswa baru, nantinya, hanya membayar uang kuliah tunggal yang jumlahnya tetap tiap semester selama masa kuliah. Mendikbud menjanjikan tidak akan ada lagi biaya tinggi masuk PTN. Pemerintah juga akan memberikan dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN). Namun, dengan UKT, benarkah biaya pendidikan di PT akan turun?

Ketika status PTN berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), biaya pendidikan di PTN meroket. PT BHMN diberi keleluasaan menarik dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak itu, muncul berbagai macam biaya seperti SPMA, SPP, BOP, dsb. Sayangnya, PTN lain yang bukan PT BHMN juga ikut-ikutan naik. Jadilah biaya pendidikan tidak terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya orang-orang kaya yang mampu menyekolahkan anaknya di Perguruan Tinggi (PT).

Kondisi perekonomian masyarakat, padahal, sangat bervariasi: ada warga miskin, sedang, menengah, kaya dan sangat kaya. Biaya pendidikan tidak sama yang tergantung pada kemampuan orang tua dirasa lebih adil. Orang kaya membayar SPMA tinggi, sementara warga lainnya membayar lebih rendah, bahkan nol rupiah. Ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi silang. Orang kaya mensubsidi orang miskin. Dengan itu, warga miskin memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa.

Namun, bagi warga dengan kondisi perekonomian sedang dan menengah, yang tidak masuk kriteria untuk mendapatkan beasiswa, UKT yang nilainya sama untuk semua mahasiswa dirasa tidak adil dan memberatkan.

Seorang PNS golongan IV dengan gaji Rp 5 juta/bulan akan kesulitan untuk bisa menyekolahkan anaknya di PT. Gaji sebesar itu habis untuk biaya hidup. Kalau PNS golongan IV saja kesulitan menyekolahkan anak-anaknya, bagaimana dengan masyarakat yang pendapatannya lebih rendah, tetapi tidak termasuk miskin?

Saat ini semua PTN masih menghitung besaran UKT, yang hasilnya akan diserahkan ke Ditjen Dikti untuk mendapat persetujuan dan ditentukan besaran BOPTN untuk masing-masing PTN. Kemungkinan PTN akan menghitungnya berdasarkan pembiayaan pendidikan tahun sebelumnya yang sudah terlanjur mahal. Uang pangkal yang nilainya besar bisa saja diratakan untuk delapan semester sehingga kelihatan kecil. PTN pun diharapkan dapat menghitung secara cermat UKT dengan melakukan efisiensi pada pospos pembiayaan yang prioritasnya rendah, sehingga bisa menekan UKT. Selain itu, harapan UKT lebih murah hanya tinggal bertumpu pada kebijakan Mendikbud dalam memutuskan UKT. Dengan itu, keberpihakan Pemerintah terhadap rakyat miskin untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi seperti yang diamanahkan Undang-Undang sangat diharapkan.

Barangkali, perlu seseorang atau suatu PT yang berani berkorban dengan menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kita evaluasi apakah dengan biaya pendidikan murah kualitas pendidikan akan menurun. Memang, ini tantangan untuk berani melawan arus dan membuktikan bahwa kita mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa.

31 Maret 2013

27

BALAIRUNG/Nawang

Komunitas

Sketsa Hitam Putih di Minggu Sore Lama tak terwadahi, mahasiswa pecinta seni rupa dirikan KMMS

M

inggu sore pukul 17.00 WIB, matahari hampir terbenam di ufuk barat. Semburatnya membuat awan terlihat bersinar keemasan.

Sinarnya menyentuh daun-daun yang bergemirisik tergoyangkan angin di area seputar Gelanggang.

Seperti biasa, Gelanggang diramaikan oleh pegiat Unit Kegiatan Mahasiswa UGM. Sepeda motor berjajar tak beraturan di Parkiran Barat Gelanggang.

Di sebelahnya, puluhan sepeda kampus warna biru tertata rapi.

Tampak pemandangan yang tak biasa.

Delapan muda-mudi berkaus oblong duduk bersila membentuk lingkaran di antara jajaran sepeda kampus. Masing-masing dari mereka memegang sebuah buku sketsa di tangan. Di dalamnya ada berbagai gambar hitam putih kombinasi tiga bentuk dasar; lingkaran, persegi dan segitiga. Tiga bentuk dasar ini kemudian dipadukan dengan apik menjadi robot, badut dan boneka. Kombinasi tiga bentuk dasarnya pas.

Walaupun hanya dibatasi dengan tiga bentuk dasar, mereka mampu menorehkan imajinasinya ke dalam secarik kertas. Hanya berbekal drawing pen dan pensil, delapan mahasiswa ini telah berhasil

28 balkon

mengisi selembar kertas putih hanya dalam waktu satu jam. Delapan muda-mudi ini ternyata anggota Komunitas Menggambar Minggu Sore (KMMS).

Mereka biasa bertemu tiap minggu sore untuk sekadar menyalurkan hobi menggambar.

KMMS dibentuk tahun 2008 untuk memfasilitasi mahasiswa pecinta seni rupa di UGM. Sejak tahun 2005, memang tidak ada wadah resmi yang mampu menampung hobi mereka. Dulunya, mahasiswa pecinta seni rupa tergabung dalam Komunitas Bulaksumur yang dibentuk tahun 1996. Pada 1998 Komunitas Bulaksumur berubah menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan nama Unit Seni Rupa (USER). Sebagai UKM aktif, USER berhasil menyelenggarakan tiga pameran dari tahun 2000 sampai 2001. Namun, sejak tahun 2005 USER vakum. Pertemuan rutin telah jarang dilakukan.

Tidak ada lagi pameran yang diselenggarakan sehingga anggota USER berkurang sedikit demi sedikit.

Melihat tidak adanya lagi wadah bagi pecinta seni rupa, Nugroho, Mahasiswa FEB angkatan 2005 dan Saiful Bachri, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2006 ini berinisiatif untuk membentuk satu

komunitas pecinta seni rupa yang baru. Bersama beberapa anggota USER yang masih setia pada dunia seni rupa, mereka mengadakan pertemuan setiap minggu sore sekadar untuk mengobrol sambil menggambar. Kecintaan mereka pada seni rupa kemudian membuat pertemuan minggu sore menjadi pertemuan rutin. Perkumpulan ini kemudian menarik lebih banyak orang dengan mendirikan stand di Gelanggang Expo.

Setelah memperoleh banyak anggota, perkumpulan ini memilih untuk mendirikan satu komunitas baru. “Kami lebih cocok membuat komunitas baru, karena kalau membangun USER kembali rasanya lebih sulit,” jelas Saiful.

Hampir lima tahun KMMS bertahan sebagai komunitas. Ada keinginan dari anggota untuk menjadikan komunitas pecinta seni rupa ini sebagai UKM. Pada 2011, KMMS sempat mengajukan diri sebagai UKM, tetapi hingga kini rektorat belum mengabulkannya. Rektorat tidak memberikan alasan jelas terkait hal itu. Padahal, rektorat telah berjanji untuk mempertimbangkan proposal pengajuan KMMS. Tanggapan berbeda diberikan oleh Forum Komunikasi (Forkom) Gelanggang. Forkom mendukung penuh usaha KMMS untuk menjadi sebuah UKM. Forkom bahkan memberi izin bagi KMMS untuk menempati ruang sekretariat bekas USER. Selain itu, KMMS diperbolehkan untuk membuka stand setiap event Gelanggang Expo. Tahun 2011, KMMS bekerjasama dengan Forkom untuk membuat karikatur bagi pembicara Gelanggang Expo 2011. “Dukungan dari Forkom ini membuat kami semakin optimis untuk menjadi sebuah UKM,” terang Saiful.

KMMS mulai melebarkan area kegiatannya guna mencapai citanya sebagai sebuah UKM. Kegiatan KMMS tidak sekadar menggambar di area gelanggang seperti sore ini. “Kami pernah membuat sketsa di Lempuyangan dan Tamansari juga lho,” tutur Saiful dengan semangat. Komunitas ini juga pernah mengikuti workshop Indonesia Sketcher Jogja. Tak hanya itu, KMMS pun berhasil mengadakan pameran hasil karyanya di gelanggang pada April 2011. Pameran ini diselenggarakan secara mandiri oleh komunitas.

Dana untuk mengadakan pameran adalah hasil patungan dari anggotaanggota KMMS. Tujuan pameran ini murni untuk menunjukkan kebolehan anak-anak KMMS, sehingga tidak ada karya yang dengan sengaja dijual.

KMMS mampu bertahan lama meski tidak mempunyai struktur organisasi yang tetap.

Sampai sekarang, KMMS

mempunyai 15-20 anggota aktif. Berbekal kecintaan pada seni rupa, anggota-anggota KMMS setia mempertahankan eksistensi komunitasnya. Bagi pegiatnya, KMMS telah menjadi keluarga sekaligus teman pelipur lara. “Daripada galau sambil ngamukngamuk di kos, mendingan menggambar saja bareng teman-teman di sini,” ujar Isfa Santiko, Mahasiswa Teknik Sipil 2010.

Grup di jejaring sosial Facebook digunakan sebagai sarana menjaga komunikasi antar anggota.

Grup ini juga berfungsi untuk berbagi hasil gambar masing-masing anggota. Dengan adanya grup Facebook, tiap anggota bisa dengan mudah menilai dan saling mengomentari gambar satu sama lain.

Grup facebook ini juga membantu tiap anggota yang tidak dapat hadir di acara minggu sore untuk tetap aktif berkarya. Lewat Facebook, mereka merasa leluasa untuk berkreasi sambil mengembangkan keahlian diri di bidang seni rupa. Isfa, mahasiswa Teknik Sipil 2010 mengatakan bahwa kegiatan KMMS yang rutin ini membuat anggotanya menjadi semakin dekat. Banyak hal yang bisa didapat dengan bergabung di KMMS. Anggota-anggota KMMS bisa belajar, menyalurkan hobi sekaligus berbagi cerita bersama teman-teman sesama pecinta seni rupa. “Bagi saya KMMS itu tempat sampah. Di sini semuanya ada, saya tinggal ambil saja,” ungkap Isfa.

Matahari senja mulai redup sinarnya ketika pertemuan Minggu sore itu berakhir. Waktu telah menunjukkan pukul 18.00 WIB. Delapan anak yang duduk bersila di tengah parkiran sepeda ini telah merampungkan gambar masing-masing.

Mereka harus bersiap kuliah untuk esok hari. Meski pertemuan ini telah berakhir, kecintaan mereka pada menggambar tidak akan berakhir. Isfa mengaku bahwa menggambar bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Bahkan saat mendapat banyak tugas, menggambar menjadi salah satu penghibur pelepas suntuk. Fitria Nur Sabrina, salah satu anggota KMMS dari FIB, pun berkelakar, “Bagi saya menggambar itu tidak pernah mengganggu kuliah, justru kuliah yang mengganggu menggambar.” (Ganesh, Ririn)

BALAIRUNG/Nawang

31 Maret 2013

29

Opini

Arif Akbar JP (Anggota kelompok diskusi Komunitas Kulon Perpus, Mahasiswa Fisipol UGM)

S

Saya membayangkan surga itu mungkin seperti perpustakaan (Jorge Luis Borges)

aya membayangkan Borges akan mengubah kata-katanya ketika berkunjung ke Perpustakaan Pusat UGM. Entah visi apa yang dilihatnya ketika mengungkapkan kata-kata tersebut. Yang jelas, saya belum bisa ikut melihat visi Borges sehingga dapat mengamini tuturannya. Mungkin juga disebabkan perbedaan preferensi perpustakaan yang dikunjungi.

Sudah beberapa tahun sejak dimulainya pembangunan gedung Perpustakaan Pusat UGM yang baru. Juga, sudah beberapa waktu, bangunan tersebut dipergunakan untuk aktivitas civitas-nya.

Menurut rencana, pembangunan Perpustakaan Pusat UGM seharusnya telah usai. Barak pembangunan dan barak pekerja pun sudah tidak ada. Meski demikian, pada pertengahan Februari yang lalu, gedung tersebut masih dalam kondisi “membangun”.

Sehari sebelum “pembangunan” itu dimulai, kawasan UGM dilanda hujan yang lebat. Hujan nampaknya terjadi tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam gedung perpustakaan yang baru.

Pertanyaan kemudian muncul, kok bisa gedung baru kinyis-kinyis sudah bocor? Wajar muncul sedikit pertanyaan tentang kondisi perpustakaan yang terus “membangun” itu. Tentu tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk membangun gedung megah tersebut.

Selain itu, konon kabarnya, perpustakaan UGM tersebut, dicap sebagai gedung yang ramah lingkungan. Pasalnya, ia digadang-gadang bisa menghemat penggunaan daya listrik. Ia memang didesain agar pencahayaan dari sinar matahari bisa masuk dalam gedung secara optimal. Tetapi apa gunanya desain semacam itu jika banyak ruangan masih menyalakan lampu di siang hari?

Terlepas dari semua itu, sebagai seorang yang sering sekadar lalu di perpustakaan, saya merasa bangunan tersebut kurang ramah untuk membaca. Penempatan meja baca di lorong-lorong tentu membuat pembaca merasa tidak nyaman.

Pengunjung yang lalu lalang mewati lorong sedikit banyak dapat mengusik kenyamanan orang dalam membaca.

30 balkon

Memang, perpustakaan telah memberikan fasilitas beberapa ruang membaca yang lebih dari cukup untuk dikatakan memadai. Sebutlah American Corner, Sampoerna Corner, Hatta Corner, dan beberapa ruangan lain. Ruangan-ruangan tersebut sangat layak dikatakan sebagai tempat membaca pun berdiskusi. Koleksi literatur yang dimiliki untuk peminat yang spesifik pun cukup. Karena memang, menurut saya, ruangan-ruangan tersebut diperuntukan untuk ruang baca, atau tempat untuk berdiskusi.

Namun bagaimana dengan ruh perpustakaan sendiri, yakni koleksi buku dan literatur yang lain?

Saya rasa sangat kurang memadai. Mendapatkan literatur yang dicari di perpustakaan itu bagai mendapatkan harta karun Templar. Susah dicari, apalagi dibuktikan. Jika demikan, perpustakaan yang katanya “megah” itu tak ubahnya seperti istana pasir. Sudah rapuh, pun tak layak huni.

Bagaimana tidak, banyak buku yang telah usang baik secara fisik maupun secara ide. Padahal, tuntutan beban kuliah membutuhkan buku-buku yang harus terus diperbarui. Mungkin, buku-buku di perpustakaan lebih tepat disebut koleksi barang antik daripada koleksi literatur. Bahkan ada salah seorang dosen yang mengatakan, “Buat apa kalian pergi ke perpustakaan, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di sana”.

Meski demikian, sepertinya saya agak kurang setuju dengan pendapat dosen tersebut. Saya merasa perpustakaan UGM masih memiliki manfaat. Ketika di perpustakaan, paling tidak saya mendapatkan satu hal. Rooffloor-nya cocok untuk melihat senja. Sepertinya memang hanya itu. Tapi, bukankah itu sudah cukup?

Redaksi menerima opini mahasiswa seputar kampus UGM yang ditulis maksimal 3500 karakter.

Kirimkan opini kamu ke balairungpress@gmail.com atau langsung ke Redaksi Balairung di Kompleks Perumahan Dosen, Bulaksumur B-21.

BALAIRUNG/ Elvia

Senja di Perpustakaan

31 Maret 2013

31

Gores

32 balkon

Interupsi

Cicilan Salah seorang kawanku menggerutu. Beberapa bulan lalu, ia membeli sebuah barang elektronik yang diidamkannya. Karena tak punya uang cukup, ia mengangsur. Awalnya, cicilan itu tak dirasa berat olehnya. Namun, saat dijumlahkan, kok jadi lebih besar? Pun ia kebingungan ‘tuk melunasi cicilannya. Akulah yang jadi sasaran comelannya.

Fasilitas kredit macam itu memang memudahkan. Jika menginginkan sesuatu sementara tak bisa bayar tunai, menyicil bisa menjadi alternatif. Namun, menggunakan kredit bukannya tanpa bahaya. Salah-salah, menyicil bisa lebih mahal karena ada ‘bunga’-nya.

Kalau ada uangnya sih, membayar tunai mungkin lebih enak. Selain terbebas dari kebiasaan ngutang–karena tak sanggup melunasi cicilan, membayar secara tunai bisa jadi lebih murah.

Sementara itu, tahu-tahu saja, di tahun ajaran baru nanti kawanku itu mau masuk universitas negeri. Dia gembira bukan main. Aku jelas kaget. Lha wong katanya, dia nggak mau kuliah karena biayanya tinggi.

“Kalau mau kuliah, sekarang mudah,” ujar kawanku itu.

“Kok bisa?”

“Uang pangkal udah dihapus. Yang namanya SPMA sudah musnah.”

Si Iyik

“Kok bisa?”

“Bisa ajalah. Sekarang cuma bayar uang semester aja.”

“Bayar berapa?” tanyaku.

Kulihat ia memberikan secarik kertas. Aku tambah kaget. Kawanku itu memang tidak membayar SPMA, tapi kok ya, uang semesternya justru lebih mahal. Ini sih SPMA bukannya musnah, tapi malah dicicil ke uang semester.

Kalau diakumulasikan sampai nanti ia lulus, biayanya cukup tinggi. Ya, itu kalau dia lulus tepat waktu. Kalau nggak, ya, bisa dihitung sendiri.

Dibandingkan yang dulu, uang semester yang ditunjukkan kawanku itu seperti ber-‘bunga’.

Kawanku itu malah jadi nyicil SPMA. Karena bukan orang mampu, jika disuruh bayar cicilan SPMA apa dia mau?

Kawanku itu kulihat masih mesam-mesem saja. Senangnya bukan main. Kalau kuberitahu ia juga harus membayar cicilan SPMA, ah, aku belum siap jadi sasaran gerutuannya lagi.

Cicilan barang elektroniknya saja belum lunas, apalagi ditambah cicilan SPMA.

Penginterupsi

Sudut + UKT adalah terobosan cara pembayaran kuliah yang berkeadilan.

- Enggak bisa menerobos hati mahasiswa, tuh, mending terobos hatiku aja. + Usulan besar UKT masih belum pasti karena pedoman besar UKT dari Dirjen Dikti belum turun.

- Digantungin karena nggak dikasih kepastian. Kasihan. *puk puk*

BALAIRUNG/Ben

31 Maret 2013

33

Surat Pembaca

*Kami menerima tanggapan, kesan, kritik, maupun saran Anda terkait Balkon ataupun lingkungan UGM. Kirim ke balairungpress@gmail.com atau sms ke 081916311792 balkon 34 balkon 34

31 Maret 2013

35

36 balkon