BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

2.1 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

2.1.1 Profil

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara (Permenkes No. 33 Tahun 2021). KKP Kelas II Bandung beralamat di Jl. Cikapayang No. 5 Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Gambar 2.1 Bangunan KKP Kelas II Bandung

2.1.2 Tugas dan Fungsi

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KKP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan, dan anggaran; b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan; i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan; j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan k. pelaksanaan urusan administrasi KKP.

2.1.3 Visi dan Misi

Visi

Tangguh dan Prima dalam Cegah Faktor Risiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara.

Misi

Sejalan dengan Misi Kementrian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi KKP Kelas

II Bandung ditempuh isi sebagai berikut:

1) Melaksanakan Kegiatan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi di Wilayah

Kerja KKP Kelas II Bandung.

2) Melaksanakan Kajian Terhadap Pengendalian Dampak Faktor Risiko Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.

3) Melaksanakan dan Meningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Terbatas di Wilayah

Kerja KKP Kelas II Bandung.

4) Melaksanakan tindakan cepat dan tepat dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.

5) Menciptakan Kemandirian Masyarakat / Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung untuk Hidup Sehat.

6) Menjalin dan Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program.

2.1.4 Struktur Organisasi

Saat ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga,

2. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

5. Wilayah Kerja yang terdiri dari: a. Wilker Pelabuhan Cirebon b. Wilker Pelabuhan Kejawanan (tidak aktif) c. Wilker Pelabuhan khusus Balongan Kab Indramayu d. Wilker Pelabuhan Indramayu e. Wilker Pelabuhan Pamanukan Kabupaten Subang (tidak aktif) f. Wilker Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi g. Wilker Pelabuhan Brebes Kabupaten Brebes (tidak aktif) h. Pos Kesehatan Bandara Husein Sastranegara Bandung i. Pos Kesehatan Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat Majalengka j. Pos Pelabuhan Patimban

6. Kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, serta dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KKP

7. Instalasi

2.1.5 Sumber Daya Manusia

Tugas Sub Bagian Tata Usaha di bidang kepegawaian antara lain mencakup pengangkatan CPNS/PNS, Kenaikan Pangkat, Promosi Jabatan, Mutasi PNS, Pendidikan dan Pelatihan, Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Usulan Pensiun, Usulan

Jabatan Fungsional Tertentu dan lain-lain.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses kepegawaian Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Bandung menggunakan beberapa Aplikasi diantaranya :

1. Aplikasi Absensi (Internal KKP Bandung),

2. Aplikasi online SIMKA (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dari Biro

Kepegawaian Kemenkes RI,

3. Aplikasi PPKPNS (Penilaian Prestrasi Kerja Pegawai Negeri Sipil) dari Biro

Kepegawaian Kemenkes RI,

4. Aplikasi SIPEKA (Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai) dari Biro

Kepegawaian Kemenkes RI,

Alokasi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung pada tahun

2021 sebagai berikut :

● Jumlah pegawai sampai dengan Desember 2021 sebanyak : 67 orang

● Jumlah pegawai mutasi masuk untuk tahun 2021 sebanyak : 0 orang

● Jumlah pegawai mutasi keluar tahun 2021 sebanyak : 0 orang

● Jumlah CPNS tahun 2021 sebanyak : 2 orang

● Jumlah CPNS mengundurkan diri sebanyak : 0 orang

● Jumlah Pensiun karena meninggal dunia sebanyak : 0 orang

● Jumlah Pegawai Pensiun sebanyak : 1 orang

● Jumlah PPNPN sampai dengan Desember 2021 sebanyak : 41

Penempatan Kepegawaian di masing-masing wilker yang ada pada KKP Kelas

II Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1 Distribusi Pegawai KKP Kelas II Bandung Tahun 2021

Distribusi PNS pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2019 – 2021 menurut jenis tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Grafik

2.1

Distribusi PNS KKP Kelas II Bandung Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2021

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma 1 mengalami pengurangan 1 (satu) orang pegawai, perubahan ini dikarenakan pegawai pensiun. Sedangkan di tingkat pendidikan Diploma III mengalami penambahan dari tahun 2019 - 2021, perubahan disebabkan minat pegawai untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan terdapat mutasi pegawai ke dalam dan keluar KKP Bandung.

Dan juga terdapat pertumbuhan dari tingkat pendidikan Sarjana pada tahun

2019– 2020, perubahan disebabkan minat pegawai untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan terdapat mutasi pegawai ke dalam dan keluar KKP Bandung. Adapun di tahun 2021 terdapat pengurangan dikarenakan pegawai menempuh pendidikan pasca sarjana.

Pada tahun 2021 untuk tingkat pendidikan kedokteran mengalami penambahan dikarenakan terdapat CPNS dengan pendidikan Dokter Umum. Sedangkan untuk pendidikan pasca sarjana di tahun 2019-2020 mengalami penurunan dikarenakan mutasi keluar dan di tahun 2021 mengalami penambahan dikarenakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana.

Data pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung menurut jabatan yang dimiliki dari tahun 2019– 2021 dapat dilihat dari diagram berikut :

Grafik 2.2 Data Pegawai KKP Kelas II Bandung Menurut Jabatan Tahun

2019-2021

Sumber:LaporanProfilKKPKelasIIBandungTahun2021

Dari grafik di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021 jabatan eselon IV berkurang

3 (tiga) orang hal ini dikarenakan pegawai dengan jabatan eselon IV beralih menjadi

JFT, dan untuk Kepala Kantor (Eselon III) dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum (Eselon IV) termasuk kedalam Jabatan Adminstrasi. Sedangkan pada JFT dari tahun

2019-2021 mengalami penambahan sebanyak 34 (tiga puluh empat) pegawai hal ini disebabkan pegawai dengan jabatan JFU di arahkan untuk menjadi JFT baik melalui jalur inpassing maupun melalui jalur regular.

2.1.6 Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan.

a. Barang Tidak Bergerak

Aset tidak bergerak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung per 31 Desember 2021 berupa Tanah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, Rumah Negara, Alat Besar, Alat Kedokteran dan Kesehatan. KKP Kelas II Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak bergerak berupa tanah seluas 5.194 m2 dan bangunan seluas 3.594 m2. Kuantitas luas tanah dan bangunan berdasarkan lokasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Lokasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Sampai Dengan 31 Desember 2021 f. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker Indramayu 309 m² g. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker

Pelabuhan Ratu 305 m² h. Bangunan Gedung Kantor Permanen Wilker

Kertajati 414m² b. Barang Bergerak

Sarana prasarana berupa barang bergerak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung per 31 Desember 2021 yang digunakan dalam operasional kantor sebanyak

44 unit yang terdiri dari 25 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan 19 unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang mana pada tahun 2021 mengalami penambahan yaitu kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa Ambulance.

Tabel

Jenis dan Jumlah Barang Bergerak Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Sampai Dengan 31 Desember 2021

No

1. Roda 4 a. d.

2. Roda 2 a.

2.1.7 Nilai-Nilai Organisasi

KKP Kelas II Bandung menjalankan nilai – nilai yang sejalan dengan nilai organisasi Kementerian Kesehatan, yaitu: a. Pro Rakyat b. Inklusif c. Responsif d. Efektif e. Bersih

● Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.

● Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

● Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja.

● Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

● Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.

● Faktor – faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda – beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

● Program Kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

● Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

2.2 Peserta

2.2.1 Profil

Nama : Handy Dinar Astiansyah

NIP : 199002192022031002

Tempat,Tanggal Lahir : Bandung, 19 Februari 1990

Pendidikan : D-III Farmasi

Jabatan : Asisten Apoteker - Terampil

Satuan Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

Unit Kerja : Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW)

Tugas Pokok dan Fungsi : Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

1. Penyiapan rencana kerja kefarmasian.

2. Perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi.

3. Penerimaan dan pemeriksaan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan.

4. Penyimpanan perbekalan farmasi

5. Pemantauan suhu coldchaindi ruang vaksin

6. Pencatatan stok perbekalan farmasi

7. Penyaluran perbekalan farmasi

8. Pelayanan swamedikasi dan resep untuk penggunaan obat

9. Pelaporan daftar usulan/data-data berupa perbekalan farmasi yang akan dihapuskan

10. Melakukan kegiatan pelaksanaan vaksinasi covid 19 dan vaksinasi internasional

11. Mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, simposium, dll tentang kefarmasian/kesehatan.

2.2.2 Asisten Apoteker

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 8

Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya

Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan Kesehatan. Tugas pokok Asisten Apoteker adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan Kosmetika), alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, radio farmasi, dan gas medik. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

2.3 RoleModel

Role Model dalam rancangan aktualisasi ini adalah Bpk. Soesilo Bambang

Yoedhoyono yang merupakan Presiden RI dari tahun 2004 – 2014. Berikut beberapa nilai-nilai ASN Ber-AKHLAK yang beliau contohkan: a. Berorientasi pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d. Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif

• Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan membantu operasional sekolah untuk pembangunan lebih baik.

• Adanya transisi massal penggunaan BBM rumah tangga yaitu minyak tanah menjadi LPG yang dinilai lebih efisien.

• Adanya pembentukan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

• Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen.

• Memiliki pendidikan yang terus berkembang, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan terakhir beliau adalah doktoral hingga didaulat jadi guru besar.

• Memiliki karir yang berkembang hingga pada puncaknya menjadi Presiden RI.

• Menjadi seorang pengajar merupakan sarana beliau dalam berbagi ilmu.

• Mampu mendamaikan gerakan separatis di Aceh.

• Menjaga stabilitas keamanan baik dari ancaman politik maupun teroris.

• Cinta tanah air dibuktikan selama seluruh karir dan pendidikannya didedikasikan untuk negara.

• Menjaga nama baik bangsa dengan memperoleh penghargaan dari berbagai negara yang mampu mengharumkan nama Indonesia.

- Menerapkan teknologi seperti halnya menerima aspirasi dari masyarakat melalui SMS dan Twitter.

- Berkolaborasi dengan negara-negara baik di PBB, OPEC, ASEAN dan lainnya yang mampu meningkatkan potensi sumber daya Indonesia.

2.4 Nilai-Nilai ASN Ber-AKHLAK

Menurut Surat Edaran Menpan-RB No. 20 Tahun 2021 CoreValuesyang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah Ber-AKHLAK sertaEmployer

BrandingASN adalah Bangga Melayani Bangsa. CoreValuesASN Ber-AKHLAK adalah sebagai berikut: a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku:

▪ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;

▪ Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku:

▪ Melakukan perbaikan tiada henti.

▪ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

▪ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku:

▪ Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

▪ Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

▪ Membantu orang lain belajar; d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:

▪ Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

▪ Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

▪ Suka menolong orang lain;

▪ Membangun lingkungan kerja yang kondusif e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan perilaku:

▪ Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

▪ Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku:

▪ Menjaga rahasia jabatan dan negara.

▪ Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;

▪ Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku:

▪ Bertindak proaktif.

▪ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

▪ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;

▪ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.