BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

2.1. Profil Instansi

2.1.1. Gambaran Umum Instansi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung berkedudukan di Provinsi Jawa

Barat tepatnya di Jalan Cikapayang No 5 Bandung. Berdasarkan Permenkes Nomor 33

Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, menetapkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Bandung menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kekarantinaan,

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan,

3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara,

4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali,

5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia,

6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional,

7. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk,

8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara,

9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor,

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya,

11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara,

12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara,

13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat Negara,

14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan,

15. Pelaksanaan pelatihan teknis bid kesehatan bandara, pel, & lintas batas darat Negara, dan

16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

KKP Kelas II Bandung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Tangguh dan Prima dalam Cegah Faktor Risiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara.

2. Misi

Sejalan dengan Misi Kementerian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi

KKP Kelas II Bandung ditempuh misi sebagai berikut:

• Melaksanakan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung,

• Melaksanakan kajian terhadap pengendalian dampak faktor resiko lingkungan di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung,

• Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung,

• Melaksanakan tindakan cepat dan tepat dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana,

• Menciptakan kemandirian masyarakat / pengguna jasa di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung untuk hidup sehat,

• Menjalin dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program.

2.1.2. Struktur Organisasi

Saat ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sebagai berikut:

1. Sub bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga,

2. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

5. Wilayah Kerja yang terdiri dari: a. Wilker Pelabuhan Cirebon b. Wilker Pelabuhan Indramayu c. Wilker Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi d. Wilker Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang e. Pos Kesehatan Bandara Husein Sastranegara Bandung f. Pos Kesehatan Bandara Kertajati Jawa Barat Majalengka

6. Kelompok jabatan fungsional.

7. Instalasi

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

(Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021)

2.1.3. Nilai-nilai Organisasi

KKP Kelas II Bandung menjalankan nilai – nilai yang sejalan dengan nilai organisasi Kementerian Kesehatan yaitu : a. Pro Rakyat

1. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yng terbaik untuk rakyat, b. Inklusif

2. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

1. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja, c. Responsif

2. Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

1. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis, d. Efektif Program Kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. e. Bersih

2. Faktor – faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda – beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

2.2. Profil Peserta

Nama

Akmal Firmansyah Putra

NIP

Pendidikan

199608112022031001

D-III Kesehatan Lingkungan

Jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil

Unit Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

Adapun tugas pokok dan fungsi penulis sebagai seorang Epidemiolog Kesehatan yaitu :

1. Terlaksananya pengawasan lalu lintas pesawat, crew dan penumpang,

2. Terlaksananya pengawasan lalu lintas OMKABA,

3. Terlaksananya pengawasan penerbitan dokumen karantina kesehatan (ICV),

4. Terlaksananya pengumpulan data primer,

5. Terlaksananya penerbitan dokumen kesehatan KKP Bandung,

6. Terselesaikannya rekapitulasi data bulanan.

2.3. Role Model

Role model atau tokoh panutan yang penulis pilih yaitu dr. Lie Agustinus

Dharmawan, Ph.D, Sp.B, Sp.BTKV, yang bernama Tionghoa Lie Tek Bie (lahir 16 April 1946) adalah seorang ahli kesehatan atau dokter ahli bedah Indonesia. . Ia dikenal sebagai pendiri Rumah Sakit Apung dr. Lie Dharmawan (floating hospital) swasta yang pertama di Indonesia. Di bawah Yayasan doctorSHARE, Rumah Sakit Apung (RSA) dr. Lie Dharmawan memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah miskin dan terpencil di Indonesia yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan secara regular. Nilai-nilai Ber-AKHLAK yang diimplementasikan oleh dr. Lie Agustinus Dharmawan yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan

Di atas kapal motor (KM) yang berukuran panjang 25,13 meter dan lebar 6,82 meter, dr. Lie telah melakukan banyak pengobatan dan pembedahan di berbagai penjuru nusantara. Kepulauan Kei (Maluku), Pulau Panggang (Kepulauan Seribu), Bangka Tengah, Belitung Timur (Bangka Belitung), Ketapang dan Pontianak (Kalimantan Barat), Bali, Nusa Tenggara Timur, dan berbagai wilayah lainnya, telah ia jelajahi. Tak terhitung nyawa yang diselamatkan karena kebesaran hati sosok yang akrab di sapa Dokter Lie ini. Sepanjang 2020 lalu, Rumah Sakit Apung berlayar ke 12 lokasi terluar, terjauh, dan tertinggal untuk melayani masyarakat. Di antaranya, Distrik Senayang di Kepulauan Riau, Distrik Semau di NTT, Distrik Tanimbar Kei, Distrik Agats, di Papua, Distik Gane di Maluku Utara, dan Distrik Lembe di Sulawesi Utara. Pada 2019 tak kurang dari 3.713 perawatan dan konsultasi pasien dilakukan di atas rumah sakit apung. Sebanyak 160 bedah mayor, 437 bedah minor, dan 266 perawatan gigi pun dilakukan di atas kapal. Adanya rumah sakit apung ini dapat mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin terutama masyarakat di wilayah 3T yang sulit mengakses pelayanan kesehatan karena lokasinya yang jauh dari daerah tempat mereka tinggal dan tidak ada akses untuk kendaraan masuk ke wilaya tersebut.

2. Akuntabel

Sikap bertanggung jawab, cermat dan disiplin itu terlihat dari banyaknya jumlah pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Sebagaimana dikutip dari laman Kitabisa.com, setelah 10 tahun pelayarannya RSA dr. Lie Dharmawan telah melayani

13.368 pasien rawat jalan dan konsultasi kehamilan, 643 operasi kecil, hingga 385 operasi besar. Sikap berintegrasi tinggi juga terlihat dari dr. Lie Dharmawan dan timnya Rumah sakit apung (doctershare) melakukan bakti kemanusiaan ke daerahdaerah yang minim fasilitas kesehatan hingga plosok papua, NTT, NTB, Sulawesi dll.

3. Kompeten

Beliau tidak berhenti di S1 kedokteran saja, tapi beliau mengambil jurusan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular (Sp.BTKV) serta melanjutkan pula di universitas untuk mengambil gelar Ph.D nya, hal ini membuktikan bahwa beliau juga terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberi pelayanan yang terbaik untuk sang pasien walaupun di daerah pedalaman. Selain itu pun dalam melaksanakan tugas seorang dokter, dia melaksanakan tugas dengan baik dimana beliau melakukan pelayanan diatas kapal dengan jiwa pengabdiannya yang tinggi tanpa melihat latar belakang nya apa dan tanpa meminta biaya pelayanan. Beliau bersedia mengabdikan dirinya untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

4. Harmonis

Pelayanan pengobatan gratis dengan mendirikan RS Apung. Rumah Sakit apung merupakan program doctorshare yang dimulai pada 2013 untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang kekurangan akan fasilitas kesehatan di pulau-pulau terpencil Indonesia. Melakukan ratusan operasi mayor maupun minor, serta memberikan pemeriksaan dan perawatan kesehatan untuk ribuan penduduk lokal dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.

5. Loyal

Nilai loyal di sini ditunjukkan dr. Lie dengan berkorban baik itu jiwa, raga maupun materi, selalu mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa, dengan dedikasi beliau dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). dr Lie nekat menjual rumah demi membeli sebuah kapal kecil untuk membuat rumah sakit. Dengan modal uang dari hasil menjual rumahnya, dr Lie lalu membeli kapal pinisi bekas pengangkut semen untuk membangun rumah sakit apung. Kapal itu tergolong kecil, hanya berukuran panjang 23,5 m, lebar 6,55 m dan bobot mati 114 ton.

6. Adaptif Nilai adaptif terlihat dari sikap berikut :

1. Dr.Lie membuat inovasi dan mengembangkan kreatifitasnya sebagai seorang dokter dengan mendirikan doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli) pada tahun 2008, yang merupakan organisasi non profit untuk menyelamatkan hidup dan mengurangi penderitaan masyarat yang kesusahan mendapatkan dan mengakses layanan kesehatan khususnya masyarakat di pelosok, masyarakat kepulauan, dan terpencil di Nusantara. Hingga sekarang, doctorSHARE sudah memiliki banyak cabang seperti Rumah Sakit Apung Nusa Waluya I dan II, Dokter Terbang (Flying Doctors), program klinik Tuberkulosis di Papua, dan lainnya.

2. Cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan dimana awalnya dokter Lie berkarya dan hidup sukses di Jerman bersama anak dan istrinya yang kemudian bertolak dari kesuksesannya dan memilih untuk balik ke Indonesia sebagai tenaga medis di daerah pelosok, kepulauan dan terpencil.

7. Kolaboratif

Dalam melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit apung, banyak dokter spesialis lain yang dilibatkan dalam peyananan tersebut, antara lain dokter umum, dokter spesialis THT, dokter spesialis anak, dokter spesialis neuro dan lainnya. Di sisi lain DoctorSHARE sangat terbuka kepada masyarakat apabila ingin bergabung menjadi relawan untuk membawa layanan kesehatan lebih dekat diseluruh penjuru tanah air.

2.4. Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK

2.4.1. Berorientasi Pelayanan

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ada tiga unsur dalam pelayanan publik yaitu : a. Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi, b. Penerima layanan yaitu masyarakat stakeholder atau sector privat, dan c. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan.

Berorientasi pelayanan mempunyai kode etik atau panduan perilaku sebagai berikut : a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2.4.2. Akuntabel

Tiga Fungsi akuntabilitas yaitu menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis), Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional), Meningkatkan efisien dan efektifitas (peran belajar).

Panduan perilaku atau kode etik akuntabilitas yaitu : a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien, dan c. Tidak menyalahgunakan kewenangan Jabatan.

2.4.3.

Kompeten

Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan (PASAL 1 PERMENPANRB NO 38

TAHUN 2017). Adapun panduan perilaku atau kode etik nilai kompeten yaitu : a. Meningkatkan Kompetensi Diri

Meningkatkan kompetensi diri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Merubah mindset (learn, unlearn, relearn)

• Mengembangkan mandiri (youtube)

• Memanfaatkan sumber keahlian pakar/konsultan di unit kerja

• Melakukan jejaring formal/informal b. Membantu Orang Lain Belajar

Membantu orang lain belajar dapat ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut :

• Aktif dalam forum terbuka

• Sosialisasi dan percakapan pada saat morning tea/coffee c. Melaksanakan Tugas Terbaik

Sikap yang menunjukkan melaksanakan tugas dengan baik yaitu :

• Mewujudkan pengetahuan menjadi karya nyata

• Berkarya sejalan dengan tujuan hidup

2.4.4. Harmonis

Menurut Kamus Mariam Webster yang di maksud harmonis adalah Havinga pleasingmixtureofnotes. Adapun panduan perilaku atau kode etik nilai harmonis yaitu :

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakang nya,

2. Suka menolong orang lain

3. Membangun lingkungan kerja yang harmonis.

2.4.5.

Loyal

Secara etimologis, istilah "loyal" diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu "Loial" yang artinya mutu dari sikap setia. Loyal mempunyai panduan perilaku atau kode etik sebagai berikut:

1. Memegang teguh ideologi pancasila, UUD'45, Setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah

2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan Negara

3. Menjaga rahasia jabatan dan Negara.

2.4.6.

Adaptif

Yang di maksud dengan adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. (Robbins, 2003).

Nilai adaptif dapat di terapkan dengan sikap sebagai berikut:

1. Dapat mengantisipasi dan beradptasi dengan perubahan lingkungan,

2. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah - ubah,

3. Mendorong jiwa kewirausahaan,

4. Terkait dengan kinerja instansi,

5. Memperhatikan kepentingan - kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat dan sebagainya.

2.4.7. Kolaboratif

Irawan (2017) mengungkapkan bahwa "Collaborrativegovernment" sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor government. Menurut Perez Lopez et al (2004 dalam nugroho 2018) organisasi yang memiliki collaborativeculturememiliki indikator sebagai berikut :

1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi,

2. Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka,

3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan),

4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai,

5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik,

6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong, dan

7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan.