BABI PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang dalam menjalankan profesinya berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaga Administrasi Negara. 2019).

Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Permasalahan lainnya adalah kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang masih rendah menjadikan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain baik di tingkat regional maupun internasional masih tertinggal (Lembaga Administrasi Negara, 2019).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untukwajibmemberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yangunggul dan bertanggungjawab, danmemperkuatprofesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian Undang-Undang ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetakPNS (Lembaga Administrasi Negara, 2019).

Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang-Undang tersebut dalam bentuk Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Pada Pelatihan Dasar Calon

PNS, kurikulum menekankan pada pembentukan karakter PNS. Pembelajaran dalam

Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas empat agenda yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance (Lembaga Administrasi Negara, 2021).

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Implementasi CoreValuesdan EmployerBrandingAparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan EmployerBranding(Bangga Melayani Bangsa). BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

CoreValuestersebutseharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya olehseluruh

ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari (Lembaga Administrasi Negara, 2021).

Pelaksanaan Permenkes No 72 Tahun 2016 mengenai pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, dimana pelayanan bergeser dari drugorientedmenjadi patient oriented, belum sepenuhnya terlaksana optimal. Pergeseran arus informasi dalam dunia yang serba digital juga berimbas pada pelayanan kefarmasian. Informasi kesehatan yang hoax, adaptasi pelayanan pada era pandemi merupakan tantangan besar untuk instalasi farmasi. Informasi yang berkembang begitu pesat juga berimbas pada pentingnya pemutakhiran data yang dimiliki. Seperti halnya, data informasi pencampuran obat injeksi di ruang perawatan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang saat ini belum mutakhir. Daftar ini penting untuk dilakukan pemutakhiran, sehingga pada rancangan aktualisasi,issue ini menjadi salah satu pilihan. Selain itu, pada kondisi pandemi, penting bagi instalasi farmasi beradaptasi terhadap pelayanan farmasi yang diberikan, salah satunya aktivitas apoteker dalam pengisian catatan rekam medis yang perlu mulai bergeser ke era electronicmedicalrecord.

Pada tahun 2017, Persatuan Wartawan Indonesia merilis hasil survei yang menempatkan konten kesehatan diperingkat pertama sebanyak 27 % sebagai konten paling banyak terdapat unsur hoax-nya. Hoax pada bidang kesehatan tidak hanya mengancam jiwa seseorang namun juga dapat menyebar jauh lebih cepat disbanding dengan informasi valid. Satu persen hoax yang paling populer akan menyebar ke 1000100.000 orang, sedangkan informasi valid hanya kurang dari 1000 orang (Vosoughi, Roy and Aral, 2018). Edukasi/Sosialisasi dan penegakan hokum menjadi cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan hoax bidang kesehatan (Haikal dan Muhammad Iqbal, 2020) Dalam rangka mengimbangi derasnya informasi kesehatan, khususnya juga obat-obatan, belum optimalnya kegiatam Pelayanan Informasi Obat di Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2022 juga menjadi issue lainnya yang diharapkan dapat memperoleh solusi sehingga instalasi farmasi mampu bersaing dengan arus informasi di dunia luar.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul, terbentuklah 3 issue yang diajukan pada rancangan aktualisasi. Dari ketiga issue, dilakukan analisis sehingga issue mengenai belum optimalnya kegiatan Pelayanan Informasi Obat di Instalasi Farmasi

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2022 menjadi pilihan untuk diusulkan pada aktualisasi periode ini.

1.2 Tujuanada

1.2.1 Tujuan Umum

1. Memahami peran dan kedudukan PNS

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Menerapkan nilai-nilai dasar profesi PNS dalam melaksanakan setiap pekerjaan/ kegiatan yang dilakukan, dan berkontribusi dalam memperkuat visi dan misi organisasi.

2. Memahami cara mengidentifikasi isu hingga melaksanakan gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut sehingga dapat menjadi PNS yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

1.3 Manfaat

1.3.1 BagiPNS

Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN akan membentuk sosok ASN yang professional Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

1.3.2

BagiUnitKerja

Mencipta lingkungan kerja yang memiliki produktivitas tinggi dengan kualitas yangoptimal melalui penerapannilai-nilaidasar profesi ASN di unitkerja, sejalan dengan pencapaian visi dan misi unit kerja.

1.3.3

BagiBapelkesCikarang

Sarana evaluasi bagi Bapelkes Cikarang dalam melaksanakan Pelatihan Dasar

CPNS Kementerian Kesehatan dan menjadi kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta sehingga dapat meningkatkan kualitas pelatihan.

1.4

RuangLingkup

Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Kesehatan Golongan III

Angkatan

1 Tahun 2022 diselenggarakan pada 25 April – 5 Agustus 2022 melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tanggal 25 April - 21 Mei 2022: Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan MOOC (MassiveOpenOnlineCourse) secara daring yaitu dapat diakses di https://swajar-asnpintar.lan.go.id/

2. Tanggal 23 Mei – 21 Juni 2022: Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan DistanceLearningsecaradaringsinkronusdanasinkronusyaitudapatdiakses di https://kolabjar-asnpintar.lan.go.id/

3. Tanggal 22 Juni – 27 Juli 2022: Pelaksanaan kegiatan aktualisasi di unit kerja masing-masing.

4. Tanggal 28 Juli – 5 Agustus 2022: Pelaksanaan pembelajaran klasikal dan pelaksanaan evaluasi kegiatan aktualisasi secara tatap muka

Babii Gambaranumumorganisasi

2.1 ProfilRSUPDr.HasanSadikinBandung

Rumah SakitUmumPusat(RSUP) Dr.Hasan Sadikin adalah rumahsakityangterletak di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung 40161. Pada tahun 1920, rumah sakit ini dibangun dengan kapasitas 300 tempat tidur oleh pemerintah Belanda dan selesai tahun 1923. Pada tahun 1942, pecah Perang Paslflk dan rumah sakit ini oleh Belanda dijadikan rumah sakit militer yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Militer

Pada tahun 1948, fungsi rumah sakit diubah kembali menjadi peruntukan bagi kalangan umum. Dalam perkembangan selanjutnya, rumah sakit masuk ke dalam naungan Kotapraja Bandung dan diberi nama Rumah Sakit Rantja Badak (RSRB), sesuai dengan sebutannamakampunglokasiberdirinyarumahsakitiniyaituRantjaBadak.Padatahun1954, oleh Menteri Kesehatan, RSRB ditetapkan menjadi RS Propinsi dan langsung di bawah Departemen Kesehatan. Pada tahun 1956, RSRB ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum

Pusat dengan kapasitas perawatan meningkat menjadi 600 tempat tidur. Pada tanggal 8

Oktober 1967, RSRB berganti nama menjadi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin sebagai penghormatan terhadap almarhum Direktur Rumah Sakit yang meninggal dunia pada tanggal

16 Juli 1967 sewaktu masih menjabat sebagai Direktur dan Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Padjadjaran (UNPAD). Status RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Pemerintah.

2. Di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan RI.

3. Termasuk rumah sakit tipe A.

4. Rumah Sakit Pendidikan.

5. Rujukan utama untuk Provinsi Jawa Barat.

6. Pusat Unggulan Nasional dalam Bidang Jantung, Onkologi, dan Kedokteran Nuklir.

7. Terakreditasi Paripurna Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Joint Committee International (JCI)

2.1.1 VisidanMisiRSUPDr.HasanSadikinBandung

Visi:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi:

Untuk mewujudkan visi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang sejalan dengan

Visi Pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2 tersebut dirumuskan misi yang merupakan langkah-langkah dalam pencapaian visi, yaitu Peningkatan Kualitas

Manusia Indonesia.

Motto

Kesehatan Anda Menjadi Prioritas Kami (YourHealthisOurPriority)

2.1.2 TataNIlaiRSUPDr.HasanSadikinBandung

Nilai-nilai utama (core values) yang dijadikan sebagai panduan seluruh pegawai RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dalam memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian yaitu:

PAMINGPINPITUIN

Kepemimpinan :Nilaiyangmenggambarkankepeloporandanmenyiapkan talenta-talenta terbaik di bidangnya

Profesional : Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui perjalinan kemitraan

Inovatif : Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan

Tulus : Nilai yang menggambarkan keinginan untuk memberi tanpa pamrih, proaktif, dan responsive

Unggul : Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima

Integritas : Nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah, dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas

2.1.3 StrukturOrganisasiRSUPDr.HasanSadikinBandung

2.2 ProfilInstalasiFarmasiRSUPDr.HasanSadikinBandung

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin tentang Struktur Organisasi Tata Kelola Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin, Instalasi Farmasi Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin bertugas membantu Direktur Medik dan

Keperawatan. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi dibantu oleh empat orang Kepala Sub-Instalasi yaitu

SubInstalasi Perbekalan Farmasi, Sub-Instalasi Pelayanan Farmasi, Sub-Instalasi Mutu dan

Pengembangan dan Sub-Instalasi Umum dan Operasional.

2.2.2 TugasInstalasiFarmasiRSUPDr.HasanSadikinBandung

Instalasi farmasi RSHS berada dibawah direksi Medik dan Keperawatan.

Struktur organisasinya terdiri dari Kepala IFRS dan 4 Sub-Instalasi dengan tugas pokok antara lain:

1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.

2. Melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi yang efektif, aman, bermutu dan efisien.

3. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan perbekalan farmasi guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan resiko.

4. Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.

5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pelayanan kefarmasian.

6. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit

2.2.3 FungsiInstalasiFarmasiRSUPDr.HasanSadikinBandung

Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Perbekalan Farmasi a. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. b. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara efektif, efisien, dan optimal c. Memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi keutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit. d. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. e. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. f. Mendistribusikanperbekalanfarmasikeunit-unitpelayanandirumahsakit. g. Melakukan penghapusan dan pemusnahan perbekalan farmasi yangsudah tidak dapat digunakan. h. Mengendalikan persediaan perbekalan farmasi. i. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan perbekalan farmasi.

2. Pelayanan Farmasi Klinik a. Mengkaji instruksi pengobatan b. Melaksanakan pelayanan resep c. Mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah yang terkait dengan perbekalan farmasi. d. Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat. e. Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien atau keluarga pasien, masyarakat, dan institusi lain. f. Memberikan konseling pada pasien dan keluarga g. Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO) h. Melaksanakan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) i. Melaksanakan visite j. Melaksanakan dispensing sediaan khusus (penanganan sediaan sitotoksik, melakukan pencampuran obat suntik, menyiapkan nutrisi parenteral, dan melaksanakan pengemasan ulang sediaan yang tidak stabil).

2.3 ProfilPeserta

Nama : Apt. Perdani Adnin Maiisyah, M.Clin.Pharm

NIP : 199106182020122006

Jabatan/Golongan: Apoteker Ahli Pertama/ III-B

UnitKerja : Instalasi Farmasi RSUP Dr. Hasan Sadikin

Instansi : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu kegiatan dalam Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP), yaitu:

1. Melaksanaan Telaah Resep

2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penyerahan Obat disertai pemberian informasi

3. Melaksanakan Rekonsiliasi Obat

4. Melaksanakan Konseling Penggunaan Obat

5. Melaksanakan Penelusuran dan Pengkajian Catatan Medik

6. Melaksanakan Analisis, Menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan terapi obat

7. Mengidentifikasi kejadian efek samping sediaan farmasi

8. Melaksanakan Pemantauan Kondisi Pasien

9. Memastikan persyaratan administrasi klaim obat pasien BPJS lengkap

2.4 Nilai-NilaiDasarPNS

Definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN, yaitu 1) penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN/Birokrasi, 2) penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat, dan 3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (Lembaga Administrasi Negara,2021).

Pelayananpublikyangprimasudah tidakbisaditawarlagiketikalembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik, karena dapat menimbulkan kepuasan bagi pihakpihak yang dilayani. Dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk (Lembaga Administrasi Negara,2021): a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan CoreValues(Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding(Bangga Melayani Bangsa). CoreValuesASN BerAKHLAK merupakan akronim dari

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core Valuestersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai Berorientasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara,2021)

2.5 PerandanKedudukanPNSDalamNKRI

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,kolusi,dannepotisme.ManajemenASNlebihmenekankankepadapengaturanprofesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman (Lembaga Administrasi Negara,2017).

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikutbeberapa konsepyangada dalamUU No. 5Tahun 2014 tentangAparaturSipil Negara.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas (Lembaga Administrasi Negara,2017):

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dengan kehadiran PPPK tersebut dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensisemuagolongandanpartaipolitik.PegawaiASNdilarangmenjadianggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi (Lembaga Administrasi Negara,2017).

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanyadesentralisasidanotonomidaerah,seringterjadi adanyaisuputradaerahyanghampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah.

Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa (Lembaga Administrasi Negara,2017).