2.3 Nilai-Nilai Dasar ASN

Berikut tugas jabatan seorang pekerja sosial dalam melaksanakan perannya yang tercantum dalam SKP yaitu: 1. menyusun rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 2. Menyusun materi sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 3. Menyusun rancangan kegiatan pemberian motivasi kepada calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial 4. Menyusun rancangan kegiatan seleksi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial 5. Menyusun rancangan pemecahan masalah bersama penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk bimbingan psikososial 6. Memberikan motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk bimbingan psikososial 7. Memberikan motivasi kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk bimbingan pengembangan masyarakat 8. Melaksanakan kegiatan bimbingan psikososial terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial 9. Melaksanakan kegiatan advokasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial 10.Melaksanakan evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial 11.Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta 12.Menjadi anggota organisasi profesi pekerja sosial sebagai anggota 13.Pendampingan secara individu 14.Mengikuti kegiatan latsar

2.3 Nilai-Nilai Dasar ASN 2.3.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dalam akuntabilitas terdapat beberapa aspek yaitu:  Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat.

 Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented) hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif.  Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting) laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan.  Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut berupa penghargaan atau sanksi.  Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian menurut Bovens, 2007 terdapat tiga fungsi utama dalam akuntabilitas publik yaitu pertama, menyediakan kontrol demokratis. Kedua, untuk mencegah korupsi. Ketiga, untuk meningkatkan efiseiensi dan efektivitas. Akuntabilitas menjadi penting dalam sebuah institusi karena berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku korupsi dari para pegawai, menghindari perilaku penggunaan sumber daya negara, penyalahgunaan data, dan konflik kepentingan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dengan begitu, sebuah institusi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan dapat diukur mutunya pleh seluruh pihak yang terlibat.

2.3.2 Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

2.3.3 Etika Publik

Etika merupakan sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil (Ricocur,1990). Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai system penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano,1991). Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut:

 Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila  Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945  Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak  Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian  Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif  Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur  Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik  Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah  Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun  Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi  Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama  Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai  Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan  Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Pelayanan publik yang professional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyakarat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan di praktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.

2.3.4 Komitmen Mutu

Konsep komitmen mutu berkisar kepada efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Efektivitas dapat diartikan sebagai kondisi saat tujuan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai, sedangkan efisiensi diidentikkan dengan tidak adanya pemborosan baik dari aspek waktu, tenaga, maupun uang. Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi, maka inovasi perlu terus dilakukan. Inovasi berarti perubahan menuju yang lebih baik atau optimal dan berkaitan erat dengan cara berpikir kreatif. Apabila evektivitas, efisiensi, dan inovasi sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan mutu pelayanan dapat optimal.

2.3.5 Anti Korupsi

Definisi korupsi sendiri menurut kamus hukum yaitu buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ciri-ciri korupsi diantaranya dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif/ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu, berlindung dibalik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum dan mengkhianati kepercayaan. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual. Dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spititual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik, agar dapat dipertanggung jawabkan juga secara publik.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA

Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi

(A)

1. Akuntabel 2. Keadilan 3. Tanggung jawab 4. Amanah 5. Kejelasan 6. Inovatif 7. Norma dan etika 8. Kepercayaan 1. Akuntabel 2. Keadilan sosial 3. Patriotisme 4. Persatuan 5. Kemanusiaan 6. Musyawarah 7. Kebangsaan 8. Menghargai 9. Diferensiasi 1. Keadilan 2. Respek 3. Otonomi 4. Kemurahan hati 5. Tidak merugikan 6. Kejujuran 7. Kerahasiaa

n 1. Efektivitas 2. Efesiensi 3. Kinerja berorientasi mutu 4. Inovatif 5. Kepuasan pelanggan 1. Kepedulian 2. Kemandirian 3. Kedisiplinan 4. Tanggung jawab 5. Kerja keras 6. Kesederhanaa

n 7. Kejujuran

(N) (E) (K) (A)