BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang menyebabkan posisi Indonesia dalam perkembangan global belum memuaskan. Permasalahan lainnya adalah kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang masih rendah menjadikan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain baik di tingkat regional maupun internasional masih jauh tertinggal.

Terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mendorong kesadaran PNS yang ada di Indonesia secara signifikan untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada prinsip : a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan memberikan penguatan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap PNS.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan institusi di bawah Kementerian Kesehatan RI yang bertugas menjaga kesehatan di pintu masuk negara. KKP memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kekarantinaan, pelayanan kesehatan dan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara. Dalam menjalankan peran tersebut, tentunya KKP seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan yang menguji integritas yang dimiliki oleh PNS yang ada didalamnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut tugas dokter di KKP yang berada di substansi upaya kesehatan lintas wilayah telah diatur dalam Keputusan Mentri Kesehatan

No. 424 tahun 2007 tentang pedoman upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka karantina kesehatan. Yang mana salah satu layanan yang diberikan adalah pelayanan vaksinasi internasional. Dengan melihat kondisi masih banyak formulir vaksinasi meningitismeningokokusyang ditolak karena jarak permintaan jadwal vaksin dan jadwal keberangkatan kurang dari 2 minggu. Mengingat mekanisme kerja vaksin meningitis meningokokusmulai aktif 2 minggu setelah vaksin masuk ke dalam tubuh. Sehingga jamaah umroh harus melakukan penjadwalan ulang untuk keberangkatan setelah 2 minggu vaksinasi meningitismeningokokus. Maka, masalah ini perlu diusulkan untuk rancangan aktualisasi berupa pembuatan aplikasi berbasis web untuk mengoptimalkan pelayanan vaksinasi meningitismeningokokusbagi jamaah umroh dan haji plus di KKP Kelas II Tarakan.

Berdasarkan pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diklat terintegrasi yang terbaru disusun dalam bentuk Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang merupakan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan BlendedLearningdi tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi). Melalui pembaharuan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter berdasarkan nilai – nilai dasar ASN BerAKHLAK, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smartgovernance.

1.2. TUJUAN AKTUALISASI

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS secara umum dan aktualisasi secara khusus adalah :

Tujuan umum :

Mampu membentuk PNS profesional yang berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, serta mengetahui kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dengan menggunakan perspektif smartASN.

Tujuan Khusus :

1. Mampu membentuk PNS profesional yang berkarakter dengan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Mampu mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, yaitu: BerOrientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

3. Mampu mengidentifikasi masalah yang ada di Unit Kerja dan melakukan analisa untuk pemecahan masalah didasarkan dengan nilai-nilai dasar ASN dan pengetahuan tentang kedudukan serta peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance.

4. Mampu menjadi agen perubahan di lingkungan kerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi

1.3. KOMPETENSI

Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Dasar (Latsar) adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Hal ini sesuai dengan kemampuan yang diindikasikan dalam Peraturan Kepala LAN No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yaitu:

1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;

2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;

3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance; dan

4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kegiatan aktualisasi ini meliputi aktualisasi kegiatan dokter ahli pertama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan selaku Calon PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yaitu BerOrientasi Pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK), SmartASN dan Manajemen ASN yang bersumber dari SKP, dan/atau penugasan atasan dan program yang menjadi inovasi.

Bab Ii

Gambaran Organisasi Dan Profil Peserta

2.1 GAMBARAN ORGANISASI

2.1.1 PROFIL INSTANSI

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tarakan merupakan KantorKesehatan

Pelabuhan dengan klasifikasi kelas II yang terletak di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Permenkes No. 33 Tahun 2021 KKP Kelas II Tarakan yang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50 orang pegawai memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kantor IndukTarakan, Wilker Bunyu, Wilker Sebatik, Wilker Nunukan, Wilker

Tanjung Selor dan Wilker Berau serta Pos Kesehatan Malinau.

Gambar 2.1 Wilayah Kerja KKP Kelas II Tarakan

Dengan semakin cepatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi alat angkut yang begitu cepat, maka sangat dimungkinkan terjadinya penularan penyakit dari luar maupun dalam negeri melalui pintu gerbang bandara dan pelabuhan.Disamping penularan penyakit, dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya perdagangan bahan berbahaya seperti narkoba, obat-obatan, bahan kimia bahkan kemungkinan terjadinya bioterorisme.

Disamping tantangan yang dihadapi oleh KKP Kelas II Tarakan, juga terdapat peluang untuk meningkatkan eksistensi KKP Kelas II Tarakan antara lain meningkatnya arus globalisasi perdagangan/perekonomian, meningkatnya arus lalu lintas antar negara/daerah, meningkatnya arus wisatawan, berlakunya International Health Regulation (IHR) Tahun 2005, terbitnya peraturan/perundangan-undangang tetang pelayaran dan penerbangan yang baru. Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut KKP Kelas II Tarakan perlu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur KKP kelas II Tarakan berdasarkan tentang Organisasidan

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :33 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dimana Kantor

Kesehatan Pelabuhan mempunyaitugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas KKP Kelas II Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan;

3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;

6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidang kekarantinaan kesehatan;

7. Pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan kesehatan;

8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama dibidang kekarantinaan kesehatan;

9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;

10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan

11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

2.1.4 VISI DAN MISI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, suatu lembaga harus memiliki tujuan maupun target yang ingin dicapai baik dalam bentuk target jangka pendek,menengah maupun panjang. Begitupun halnya dengan KKP Kelas II Tarakan yang menjalankan tugas dan fungsinya telah membuat rancangan aksi kegiatanyang mengacu pada Visi dan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1. Visi : Masyarakat Sehat yang Mandiri dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Berkeadilan

2. Misi :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersedian dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

2.1.5 SUBSTANSI UPAYA KESEHATAN LINTAS WILAYAH (UKLW)

Berdasarkan Permenkes RI No 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Keputusan Mentri Kesehatan RI No 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan, dimana Substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan diwilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Adapun kegiatan upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka mendukung program karantina kesehatan, yaitu :

1. Pelayanan kesehatan kekarantinaan dan rujukan

2. Pelayanan kegawat daruratan

3. Pemeriksaan Kesehatan calon jamaah haji dan umroh

4. Pelayanan kesehatan kerja

5. Pelayanan kesehatan matra

6. Pelayanan vaksinasi internasional

7. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah

8. Pengawasan obat-obatan dan peralatan P3K di alat angkut

9. Jejaring kerja upaya kesehatan pelabuhan

10. Pelaporan dan evaluasi

2.2 PROFIL PESERTA

Adapun profil peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III adalah : Nama Lengkap : dr. Nurusshiami Khairati

NIP : 199203212022032002

Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I / IIIb

Tempat/Tanggal/Lahir : Kab. Kutai Kartanegara, 21 Maret 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Dokter Ahli Pertama

Satuan Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Tarakan

PendidikanTerakhir : S1 – Profesi Dokter

Telp/Email : 085250873966

Email : nurusshiamikhairati27@gmail.com

Peserta Pelatihan Dasar adalah salah satu CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 yang bertugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.

Dalam melaksanakan perannya, peserta menduduki jabatan sebagai Dokter Ahli Pertama di Sub Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW).

Sebagai Dokter di Sub Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah KKP Kelas II

Tarakan, peserta memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Melaksanakan pemberian vaksinasi covid-19di KKP Kelas II Tarakan.

2. Melaksanakan pemberian vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh/pelaku perjalanan di KKP Kelas II Tarakan.

3. Melaksanakan skrining penyakit menular HIV-AIDS di wilayah kerja KKP Kelas II Tarakan.

4. Melaksanakan skrining penyakit menular TB di wilayah kerja KKP Kelas II Tarakan

5. Melaksanakan pemeriksaan fisik dalam rangka penerbitan KIR kesehatan.

6. Melaksanakan pemeriksaan fisik (penerbitan Surat Keterangan Kelaikan Terbang (SIT)) bagi pelaku perjalanan ibu hamil, lansia dan bayi.

7. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan penunjang (diterbitkan Surat Izin Angkut Orang Sakit (SOS)) bagi pelaku perjalanan sakit.