2 GAMBARANORGANISASI DAN PROFIL PESERTA

Tahapan selanjutnya dari aktualisasi ini akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi serta penguatan nilai-nilai organisasi.

1.3 Manfaat Aktualisasi 1.3.1 Bagi diri sendiri

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), serta dapat menaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari di unit kerja.

1.3.2 Bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

Membantu kegiatan pembelajaran kepada Calon Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah bahan kepustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang untuk meningkatkan mutu program pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan selanjutnya.

1.3.3 Bagi Unit Kerja

Menciptakan pegawai yang memiliki nilai ANEKA sehingga suasana kerja menjadi lebih kondusif. Selain itu dapat memberikan bahan masukan dan usulan untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, khususnya tentang aktualisasi nilai- nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti korupsi).

1.4 Ruang Lingkup Aktualisasi

Ruang lingkup aktualisasi oleh peserta diklat mencakup tugas pokok sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan tugas tambahan yang telah ditetapkan oleh unit kerja peserta. Peserta juga dapat melakukan tugas kreativitas sebagai bentuk inovasi. Tempat aktualisasi nilai-nilai dasar PNS (ANEKA) peserta adalah di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

2 GAMBARAN ORGANISASI DAN PROFIL PESERTA 2.1 RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 2.1.1 Sejarah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular) yang berada dibawah Kementerian Kesehatan RI. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita didirikan oleh Yayasan Harapan Kita dan diresmikan pada tanggal 9 November 1985. Pada tanggal 27 Maret 1985

Yayasan Harapan Kita melalui Surat Keputusan nomor 02/1985 menyerahkan kepemilikan rumah sakit ini kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita berdasarkan SK. No.57/Menkes/ SK/II/1985.

Pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali pengelolaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah nomor 126 tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah menjadi Perusahaan Jawatan dibawah naungan Kementerian BUMN.Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyebutkan perubahan status rumah sakit yang semula berstatus Perusahaan Jawatan (Badan Usaha Milik Negara) menjadi Badan Layanan Umum (pasal 37 ayat 2). Dengan demikian, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pun berubah statusnya menjadi BLU-RSJPD Harapan Kita, yang berada di bawah Kementerian Kesehatan RI sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

RSJPD Harapan Kita adalah rumah sakit rujukan tersier yang mengutamakan pelayanan unggulan dengan prosedur tindakan yang didukung dengan alat berteknologi canggih serta tenaga medis dan non-medis yang berkompeten dengan mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sebagai Pusat Jantung Nasional (National Cardiovascular Centre), selain menyediakan pelayanan kesehatan jantung, RSJPD Harapan Kita juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan serta pelatihan, dan penelitian dalam bidang kesehatan kardiovaskular. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan Good Corporate Governance, yakni: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah senantiasa meningkatkan mutu layanan yang salah satu upayanya dilakukan melalui program akreditasi baik tingkat Nasional maupun Internasional.

2.1.2 Visi dan Misi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Visi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah:

Terdepan dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang jantung dan pembuluh darah atau “Leader in Cardiovascular Care, Education and Research”.

Misi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah: - Melaksanakan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas - Menciptakan wahana pendidikan / pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik atau pelatihan - Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kardiovaskular - Mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas provinsi) - Berkontribusi dalam pencapaian indikator kesehatan jantung nasional

2.1.3 Motto dan Nilai-Nilai RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Motto RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pasien adalah yang utama atau “Patient First”. Nilai-Nilai Organisasi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki nilai PJNHK: Profesional, bekerja keras guna memberikan hasil kerja terbaik dengan meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus. Jaminan Kualitas, menciptakan produk/layanan yang berkualitas tinggi, dengan senantiasa menjaga mutu sarana/prasarana sumber daya manusia (input), proses, penyajian, dan luaran (output). iNovatif, berpikir maju mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kardiovaskular dan melaksanakan pembelajaran terus menerus. Harmoni, kerjasama erat dan selaras antara para karyawan maupun pimpinan atas dasar saling menghargai dan membutuhkan dalam menjalankan misi rumah sakit. Komitmen, tekad untuk senantiasa memenuhi kepuasan stakeholder (pasien, peserta didik, mitra, pemerintah, dan masyarakat).

Status RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Kepemilikan : Pemerintah Tipe / Kelas : Rumah Sakit Khusus / A Diresmikan : Oleh Presiden RI ke 2 Alm. Bapak Soeharto Tempat / Tgl. Diresmikan : Jakarta, 09 November 1985

Alamat : Jl. Let. Jen. S. Parman Kav 87 Slipi, Jakarta Barat

2.1.4 Fasilitas dan Pelayanan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan

Kita

Tabel 1. Fasilitas pelayanan, diagnostik penunjang dan pelayanan penunjang yang tersedia di RSJPD Harapan Kita Fasilitas Pelayanan Diagnostik Penunjang Pelayanan Penunjang Jumlah Tempat Tidur : 331 Tempat Tidur Rawat Inap : Perawatan Intensif ICU Dewasa ICU Anak ICVCU Perawatan Intermedite IW Medikal IW Surgikal IW Anak Diagnostik Penunjang Non Invasif (DNI) Kardiovaskular : Echokardiografi Treadmill TEE DSE Blood Pressure Monitoring Vaskular : TCD Pletismograpi Poliklinik Penyakit Dalam Poliklinik Paru Poliklinik Anaestesi Poliklinik Syaraf Poliklinik Gigi Poliklinik Gizi Poliklinik Karyawan Hemodialisa Endoscopy Laboratorium : a. Patologi Klinik

Fasilitas Pelayanan Diagnostik Penunjang Perawatan Average Care : Dewasa dan Anak (Penyakit Jantung Bawaan / Kongenital) Kelas I Kelas II Kelas III Suite Room Super VIP VIP Standar Rawat Jalan : Poliklinik Umum Poliklinik Khusus Aritmia Pediatrik / Penyakit Kongenital Gagal Jantung dan Hipertensi Pulmonal Bedah Poliklinik Eksekutif Deteksi Dini Kardiovaskular (MCU) One Day Care Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular UGD 24 Jam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Ruang Tindakan : Bedah Jantung Dewasa Bedah Jantung Anak Kateterisasi Vaskular Intervensi Vena Plebotomi Radiologi : Rontgen MSCT USG 3 Dimensi Kardiologi Nuklir dan Pencitraan : Pelayanan Penunjang

b. PMI Farmasi 24 Jam Laundry, Sterilisasi dan CSSD Pemulasaran Jenazah Medical Record

2.1.5 Struktur Organisasi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Gambar 1. Struktur Organisasi RSJPD Harapan Kita

Terlihat pada gambar 1 struktur organisasi RSJPD Harapan Kita dengan susunan dari Direktur utama dan direktorat-direktorat yang membantu jalannya pelayanan di RS JPD Harapan Kita, serta pada gambar 2 adalah nama-nama pejabat pimpinan RSJPD Harapan Kita saat ini.

Gambar 2. Dewan direksi RSJPD Harapan Kita

2.2 Profil Peserta

Gambar 3. Foto diri peserta

Nama : Sisca Natalia Siagian Tempat/ tanggal lahir : Pematang Siantar/ 15 desember 1981 NIP : 198112152020122001 Pangkat/ Golongan : Penata Muda / IIIB Jabatan : Dokter Ahli Pertama Unit Kerja : Divisi Kardiologi Pediatrik dan PJB Instansi : RSJPD Harapan Kita

2.3 Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara 2.3.1 Akuntabilitas

2.3.1.1 Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas tidak sama dengan responsibilitas. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 2.3.1.2 Aspek-aspek Akuntabilitas Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara dua pihak antara individu/ kelompok institusi dengan Negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil.

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. 2.3.1.3 Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/ kelompok/ institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban, kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2.3.1.4 Tingkatan dalam Akuntabilitas • Akuntabilitas Personal Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-ilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. • Akuntabilitas Individu Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. • Akuntabilitas Kelompok. Kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi merupakan hal penting dalam tercapainya organisasi yang diharapkan. • Akuntabilitas Organisasi Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi terhadap stakeholder lainnya. • Akuntabilitas Stakeholder Akuntabilitas Stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsive dan bermartabat. 2.3.1.5 Menciptakan Lingkungan Kerja yang Akuntabel Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung Jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi.

2.3.2 Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesi serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; dan mengembangkan sikap tenggang rasa.

2.3.3 Etika Publik

• Pengertian Kode Etik Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tertulis. • Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. • Nilai-nilai dasar Etika Publik Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam UU ASN No.5 Tahun 2014 yakni sebagai berikut : 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.

Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 4. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 5. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 6. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 7. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 8. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 9. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 10. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 11. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 12. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

2.3.4 Komitmen Mutu

• Pengertian

Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. • Nilai-nilai Dasar Orientasi Mutu

Zeithmalh, dkk (1990: 23) menyatakan bahwa terdapat sepuluh ukuran dalam menilai mutu pelayanan, yaitu : 1. Tangible (nyata/ berwujud) 2. Reliability (kehandalan) 3. Responsiveness (cepat tanggap) 4. Competence (kompetensi) 5. Access (kemudahan) 6. Courtesy (keramahan) 7. Communication (komunikasi) 8. Credibility (kepercayaan) 9. Security (keamanan) 10. Understanding the Customer (pemahaman pelanggan)

Secara lebih operasional, Djamaludin Ancok dkk (2014) memberikan ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima yaitu : 1. Menyapa dan memberi salam. 2. Ramah dan senyum manis. 3. Cepat dan tepat waktu. 4. Mendengar dengan sabar dan aktif. 5. Penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan. 6. Terangkan apa yang saudara lakukan. 7. Jangan lupa mengucapkan terimakasih. 8. Perlakukan teman sekerja seperti pelanggan. 9. Mengingat nama pelanggan.

2.3.5 Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.

KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

2.4 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI 2.4.1 Whole Of Government

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau “saling membunuh‟. Masing- masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen- elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.

2.4.2 Manajemen ASN

Pengelolaan atau manajemen ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau SDM dalam organisasi, baik untuk PNS maupun PPK. Manajemen ASN akan membuat seorang ASN mengerti apa saja kedudukan, peran, hak, kewajiban dan kode etik ASN. • Kedudukan ASN

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri, namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. • Peran ASN

Pelaksana kebijakan publik

Pelayan publik

Perekat pemersatu bangsa • Hak dan kewajiban ASN Seorang ASN mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut: 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas 2. Cuti 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 4. Perlindungan 5. Pengembangan kompetensi

2.4.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu - Organisasi penyelenggara pelayanan publik; - Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; - Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: - Partisipatif

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. - Transparan Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal terkait pelayanan publik yang diselenggarakan. Masyarakat juga harus diberi akses untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan publik pemerintah. - Responsif Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. - Tidak diskriminatif Tidak ada perbedaan pemberian layanan kepada masyarakat atas dasar perbedaan identitas warga negara. - Mudah dan murah Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang diperlukan dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. - Efektif dan efisien Efektif : mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan strategis negara dalam jangka panjang). Efisien : cara mewujudkan tujuan dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. - Aksesibel Pelayanan publik yang harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah ditemukan, dan lain – lain) dan dapat dijangkau dalam arti non – fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi. - Akuntabel Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media publik baik secara cetak maupun elektronik. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian sering disebut sebagai social accountability. - Berkeadilan

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok kuat.