Pelaporan SasaranKinerjaPegawai Sesuai Timeline Dgn Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian SKP

RANCANGAN AKTUALISASI

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS

GOLONGAN III ANGKATAN IV TAHUN 2022

OPTIMALISASI PELAPORAN SASARAN KINERJA PEGAWAI SESUAI (SKP) TIMELINE DENGAN

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGISIAN SKP MELALUI MEDIA DIGITAL DI BBKPM BANDUNG

Disusun Oleh

Nama : Elsa Christiana Hutajulu, SKM

NIP : 199704042022032004

Jabatan : Ahli Pertama – Administrator Kesehatan

Instansi : Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)

Bandung

BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI

PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS

GOLONGAN III ANGKATAN IV TAHUN 2022

“Optimalisasi Pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Timeline Dengan Pelaksanaan Sosialisasi

Pengisian Skp Melalui Media Digital Di Bbkpm Bandung”

Oleh

Nama : Elsa Christiana Hutajulu, S.K.M

NIP : 199704042022032004

Jabatan : Ahli Pertama - Administrator Kesehatan

Instansi : Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, 30 Juni 2022

Mengetahui Coach,

Agus Dwinanto, SAP, MM NIP. 197708282003121003

Mengetahui Mentor, Rita Sri Rahayu, S.Si., M.KM NIP. 196707031991022001

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS yang berjudul “Pembuatan

Modul sebagai Media Sosialisasi tentang Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah”. Saya menyadari

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. drg. Maya Marinda Montain, M.Kes selaku Plt. Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS

Tahun 2022

2. Drs. Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang beserta seluruh jajaran dan staf yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022

3. Rita Sri Rahayu, S.Si., M.KM selaku Kepala Sub bagian Administrasi Umum BBKPM Bandung sekaligus mentor penulis yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam menyusun rancangan aktualisasi

4. Agus Dwinanto, SAP, MM selaku coach yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun rancangan aktualisasi

5. Bapak/Ibu pengajar di Pelatihan Dasar CPNS Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Tahun 2022 yang telah memberikan ilmu selama pembelajaran secara daring

6. Nurani Wulandari, SKM selaku rekan kerja di BBKPM Bandung yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan rancangan aktualisasi

7. Seluruh anggota Kelompok B Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan IV Tahun 2022 yang telah membantu dan mendukung penulis dalam setiap rangkaian kegiatan Distance Learning hingga penyusunan rancangan aktualisasi.

Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang lebih optimal. Demikian rancangan aktualisasi ini penulis buat, semoga dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun bagi pembaca. Terima kasih.

Bandung, 30 Juni 2022

Penulis,

Elsa Christiana Hutajulu, S.K.M

NIP. 199704042022032004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Agar dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki

fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan

kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta

mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya secara resmi, PNS terlebih dahulu perlu mengikuti pelatihan dasar agar dapat mengabdi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Lembaga

Administrasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Latsar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang

dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Latsar CPNS terdiri atas MOOC, Distance Learning, Aktualisasi, dan Klasikal. Tahapan

MOOC merupakan pembelajaran mandiri mengenai Sikap Perilaku Bela Negara, Nilai-nilai

Dasar PNS, Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Habituasi. Lalu, keempat materi

tersebut dipelajari kembali pada Distance Learning dengan pola synchronous dan asynchronous disertai penugasan. Setelah memahami keempat materi tersebut, CPNS

melakukan Aktualisasi di unit kerja dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS, yaitu

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

(BerAKHLAK). Tahapan yang terakhir ialah pembelajaran dengan metode klasikal di Balai

Pelatihan Kesehatan Cikarang.

Berdasarkan keempat tahapan dan agenda Latsar CPNS tersebut, setiap peserta diharapkan untuk mampu peduli terhadap lingkungan sehingga dapat mengetahui dan menganalisa potensi masalah yang mungkin ada. Kemudian, setiap peserta dapat menentukan gagasan pemecahan masalah yang sesuai dan berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi rancangan penyelesaian dan diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Selain itu, setiap peserta Latsar CPNS juga diharapkan kedepannya untuk senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK.

B. Tujuan

a) Tujuan Umum

Tujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada unit kerja adalah sebagai berikut.

1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi masalah atau isu yang terdapat pada unit kerja

2. Mampu menentukan gagasan pemecahan masalah yang sesuai pada unit kerja

3. Mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

4. Mampu mengimplementasikan substansi pembelajaran mengenai Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government.

b) Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaksanaan kegiatan aktualisasi pada unit kerja agar optimalnya kegiatan penilaian perilaku skp oleh teman sejawat.

C. Manfaat

1. Bagi Penulis

Penulis dapat meningkatkan kinerja dengan melakukan internalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi.

2. Bagi Unit Kerja

Peningkatan kualitas kinerja ASN akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pada unit kerja.

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dilakukan di Sub Bagian Administrasi Umum Balai

Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (BBKPM) yang dimulai pada 01 Juli 2022 sampai

dengan 06 Agustus 2022.

BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA

A. Profil Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (BBKPM)

BBKPM Bandung didirikan pada tahun 1952, dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan

Penyakit Tuberkulosis (TB). BP5 Bandung menempati Gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi lokasi BBKPM Bandung

mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955

Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 144/Menkes/SK/IV/1978 tentang

Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberculosis tetapi juga penyakit paru lainnya.

BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) dengan

merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor : 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non

Departemen, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :

1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang

Kesehatan Paru Masyarakat, yang menetapkan BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru

Masyarakat (BKPM) eselon 3b.

Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan menjadi Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM). Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi di tingkat

Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari UPT di bawah

Direktorat Jenderal Binkesmas menjadi di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

(BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit

Pelaksana Teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan

BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada Kementerian Kesehatan RI

yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (PK-BLU) melalui Surat Kementerian

Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011. Dengan keluarnya Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan maka, BBKPM Bandung saat

ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

yang nomenklatur sebelumnya adalah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak Nomor 214 Bandung menempati bangunan

seluas 6.678 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 1.704 m2 dan di Cianjur memiliki bangunan

seluas 662 m2 dan bangunan Hibah ex. Kanto BKKBN Cianjur seluas 600 m2 yang berdiri di atas

tanah seluas 2.450 m2

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011

tentang Perubahan Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), bahwa Tugas Pokok BBKPM Bandung

adalah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan Kesehatan, penunjang Kesehatan, promosi Kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya.

B. Visi dan Misi BBKPM Bandung

• Visi

“Menjadi Rujukan Kesehatan Paru Masyarakat yang Terkemuka di Tingkat Nasional”

• Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat

2. Mensinergikan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara paripurna

3. Mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri dan berdaya

4. Meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat

C. Nilai BBKPM Bandung

Tata nilai yang dipilih untuk mengawal penerapan misi dan visi Klinik Utama BBKPM periode tahun 2020-2024 adalah:

1. Integritas yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga ;

2. Keteladanan yaitu menjadi role model bagi lingkungan kerja dalam pemikiran, perkataan dan perilaku ;

3. Profesionalisme yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, proaktif dan terus mengembangkan diri ;

4. Komunikasi yaitu proses dimana interaksi antar pegawai, pegawai dengan pasien/pengunjung, organisasi BBKPM dengan kelompok masyarakat/stakeholder yang dapat menyampaikan, menerima dan menggunakan informasi/bantuan sehingga terjadi

kesepahaman dan tercapai tujuan yang diinginkan kedua belah pihak untuk pencapaian visi BBKPM Bandung dan

5. Sinergi yaitu menciptakan dan meningkatkan kerjasama dengan mengedepankan kepercayaan untuk memberikan nilai tambah yang optimum.

D. Tugas dan Fungsi BBKPM Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011

tentang Perubahan Permenkes Nomor 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) B andung mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembang an sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. Adapun fungsi BBKPM Bandung adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran

2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat

4. Pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat

7. Pengelolaan data dan sistem informasi

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

9. Pelaksanaan urusan administrasi BBKPM

Nama : Elsa Christiana Hutajulu, S.K.M

Tempat, Tanggal Lahir : Tembagapura, 04 April 1997

NIP : 199704042022032004

Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a

Jabatan : Ahli Pertama – Administrator Kesehatan

Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Umum, Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (BBKPM)

Berikut adalah daftar kegiatan tugas pokok jabatan Administrator Kesehatan berdasarkan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 42/KEP/M.PAN/12/2000

tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya.

F. Profil Peserta Pelatihan

Gambar 1. Struktur Organisasi BBKPM Bandung

Tabel 1. Tabel Pokok Jabatan Administrator Kesehatan

No. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan

1. Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan

2. Menyusun kebijakan program kesehatan

3. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan

4. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan

6. Melaksanakan perijinan institusi dan sertifikasi produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan

7. Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program Kesehatan

8. Melaksanakan sertifikasi tenaga Kesehatan dan perijinan pemberi jasa di bidang kesehatan

9. Menyusun laporan

10 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan

11 Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang

Kesehatan

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan Kesehatan dalam penanggulangan penyakit secara khusus penyakit paru. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung dituntut untuk mentaati setiap kebijakan yang sudah disahkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan setiap tugas pokok di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM).

Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Untuk itu didapatkan beberapa isu yang perlu dilakukan pemecahan masalah. Dalam penetapan isu yang berkualitas dan aktual sebaiknya dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria isu yakni dengan metode AKPL (Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan).

No. Identifikasi Isu Kondisi Saat Ini Kondisi yang

Diharapkan

Kaitan dengan SKP

1. Belum tersedianya

aturan yang

lengkap terkait

pengajuan cuti

bagi karyawan di BBKPM Bandung

Pada SOP BBKPM

Bandung No.

OT.02.02/XLV.1/5264/20

20 tentang Cuti Pegawai

belum dicantumkan

informasi terkait batas

waktu pengajuan cuti

serta waktu yang

dibutuhkan untuk

SOP BBKPM

Bandung

No.OT.02.02/XLV.1

/5264/2020

mengenai proses

pengajuan cuti bisa

dilengkapi dengan

waktu yang

dibutuhkan untuk

Menyusun

rancangan

pedoman/prosedur

pelaksanaan

program upaya

kesehatan

Tabel 2. Daftar Isu di BBKPM Bandung

rekapitulasi absensi di BBKPM Bandung

penyusunan izin cuti yang

berdampak tidak adanya

proses cuti yang

memakan waktu terlalu

lama dan tidak adanya

surat izin cuti dari atasan

pengajuan serta

pemrosesan izin

cuti sehingga setiap

pegawai bisa

disiplin dan mendapatkan hak

cuti nya sesuai

dengan ketentuan

Petugas rekapitulasi

absen membutuhkan

waktu yang lebih lama

untuk merekapitulasi

absensi bulanan

dikarenakan data yang

dihasilkan oleh aplikasi

absensi yang digunakan di BBKPM Bandung masih

data mentah yang

membutuhkan banyak

waktu untuk di proses

sebagai data absensi yang akan di laporkan

pada atasan

Adanya aplikasi

terbaru yang dapat

membantu proses

rekapitulasi absensi

sehingga waktu

yang dibutuhkan

lebih singkat

Mengolah

bahan/literatur/lapo

ran secara elektronik

penerapan SKP

sesuai dengan

Surat Edaran

Menteri PANRB

No.8 Tahun 2021

Berdasarkan data yang

diperoleh dari Ditjen

Yankes (11 Juni 2022

Pukul 12.00 WIB)

Setiap pegawai bisa

mengerti dan

memahami proses

penilaian SKP

sehingga bisa

menyelesaikan

penilaian SKP

sesuai dengan tata

cara dan waktu

yang sudah di

tetapkan

Menyusun rancangan

pedoman/prosedur pelaksanaan

program upaya

kesehatan

2. Belum optimalnya proses

3. Belum dilakukannya

4. Belum optimalnya proses pengajuan

kenaikan gaji berkala

BBKPM Bandung baru

membuat 72 SKP dari

total 126 Pegawai dan belum ada yang

menyelesaikan penilaian

SKP sehingga masih 0% selesai.

Proses pengajuan

kenaikan gaji berkala

mash belum optimal

dikarenakan alur yang

sulit dan ketentuan di aplikasi serta peryaratan

yang dibutuhkan masih

sering berubah

Petugas yang

bertanggung jawab

pada proses

pengajuan gaji

berkala

membagikan ilmu

kepada rekan satu

bagian agar dapat

membantu proses

pengajuan

Mengolah

bahan/literatur/lapo

ran secara elektronik

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan empat isu yang menghambat pencapaian indikator kinerja unit

dikarenakan terdapat perbedaan antar kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jika isu tidak

diselesaikan, berikut dampak yang akan terjadi dan kaitannya dengan materi Agenda 3 yaitu

Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance

Tabel 3. Keterkaitan Isu dengan Agenda 3

No. Identifikasi Isu

1. Belum tersedianya aturan yang lengkap terkait

pengajuan cuti bagi

karyawan di BBKPM Bandung

Dampak Jika Tidak

Diselesaikan

- Pegawai sulit untuk

mendapatkan hak cuti

dikarenakan waktu

proses cuti yang tidak

diketahui

- Sulitnya bagian

kepegawaian dalam

melakukan proses izin

Kaitan dengan Agenda 3

Tidak dapat menjalankan

tugas sesuai dengan

peraturan dan ketentuan

yang diatur Pelaksana

Kebijakan Publik

2. Belum optimalnya proses

rekapitulasi absensi di

BBKPM Bandung

3. Belum optimalnya pelaporan

SKP sesuai dengan Surat

Edaran Menteri PANRB No.8

Tahun 2021

cuti dikarenakan

pengajuan cuti dari

pegawai yang terlalu

berdekatan dengan

tanggal cuti

- Terlambatnya laporan yang diberikan kepada

kepala sub bagian

administrasi umum

- Kesalahan dalam

rekapitulasi absensi yang merugikan pegawai

- BBKPM Bandung tidak

dapat melakukan

penilaian SKP sesuai

dengan tata cara dan waktu yang ditetapkan

- BBKPM Bandung tidak

dapat menjalankan tugas, fungsim dan tanggung

jawabnya sebagai

Rujukan Kesehatan Paru yang Terkemuka di Tingkat Nasional sesuai

visi nya

Belum bisa melakukan tugas dan fungsi secara optimal Pelayanan Publik

4. Belum optimalnya proses

pengajuan kenaikan gaji berkala

B. Penetapan Core Isu

- Lamanya waktu yang

dibutuhkan dalam proses

pengajuan gaji berkala

Tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang diatur Pelaksana

Kebijakan Publik

Belum bisa melakukan tugas dan fungsi secara optimal Pelayanan Publik

Setelah mengidentifikasi isu-isu yang ditemukan pada unit kerja, tahap berikutnya

adalah melakukan analisis ketepatan dan kualitas isu dengan Teknik Analisis AKPL. Teknik tersebut berfokus pada tingkat aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan dari isu-isu yang ditemukan di lingkungan unit kerja.

Isu Metode APKL

1 Belum tersedianya aturan

yang lengkap terkait

pengajuan cuti bagi karyawan

di BBKPM Bandung

Alasan pemilihan :

- Proses pengajuan cuti

yang belum memiliki alur

yang lengkap dan efektif

- Karyawan sulit dalam

mendapatkan hak cuti

dikarenakan alur

pengajuan yang masih

belum efektif

2 Belum optimalnya proses rekapitulasi absensi di BBKPM

Bandung

Alasan pemilihan isu:

- Kurang efisien nya

aplikasi yang sedang

digunakan - Mengurangi efektivitas

pekerjaan rekapitulasi

absensi setiap bulannya

3 Belum optimalnya pelaporan

SKP sesuai dengan Surat

Edaran Menteri PANRB No.8

Tahun 2021

Alasan pemilihan isu:

- Terdapat perubahan

sistem penilaian SKP

Tabel 4. Teknik Tapisan

yang berlaku sejak 1 juli

2021

- Dapat mempengaruhi

hasil penilaian SKP

seluruh pegawai

4 Belum optimalnya proses

pengajuan kenaikan gaji

berkala

Alasan Pemilihan Isu:

- Pengajuan gaji berkala

yang mempengaruhi hak

karyawan

Kurangnya efisiensi

waktu dalam persiapan

berkas pengajuan

kenaikan gaji berkala

- Adanya perubahan

ketentuan yang sering

berubah terkait

pengajuan kenaikan gaji

berkala

+ + + + Terpilih

+ + +Tidak terpilih

Berdasarkan Teknik Tapisan AKPL, dimana pada Teknik tapisan isu APKL ada satu isu yang tidak terpilih, melalui diskusi Bersama Kepala Sub Bagian Administrasi Umum bahwa pada isu yang terkait aplikasi pengajuan kenaikan gaji berkala, tidak dapat diangkat menjadi isu aktualisasi yang akan diangkat dikarenakan keterbatasan waktu dan kewenangan dalam meninjau aplikasi yang dibuat oleh biro kepegawaian kementerian Kesehatan dan didapatkan tiga isu terpilih yang selanjutnya akan dilakukan penapisan kembali dengan menggunakan

Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Urgency ialah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness ialah seberapa serius suatu isu harus

dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth ialah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak segera diselesaikan.

5 Sangat Urgen Sangat Serius Perkembangan Isu

Sangat Cepat

4 Cukup Urgen Cukup Serius Perkembangan Isu

Cepat

3 Urgen Serius Perkembangan Isu

Cukup Cepat

2 Kurang Urgen Kurang Serius Perkembangan Isu Lambat

1 Sangat Urgen Sangat Kurang Serius Perkembangan Isu

Sangat Lambat

1 Belum tersedianya aturan pengajuan cuti bagi karyawan di BBKPM Bandung 3 4 4 11

2 Belum optimalnya proses rekapitulasi absensi di BBKPM Bandung 4 4 4 12

3 Belum Optimalnya Penerapan Penilaian SKP sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No.8 Tahun 2021 di BBKPM Bandung

5 5 5 15

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan bekembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Urgensy atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan,

Tabel 5. Kriteria Penilaian

Tabel 6. Penetapan Prioritas Isu Menggunakan Metode USG

membahayakan system atau tidak. Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Berdasarkan tabel di atas didapatkan core isu “Belum Optimalnya Penerapan Penilaian

SKP sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No.8 Tahun 2021 di BBKPM Bandung” dengan perolehan skor tertinggi. Isu tersebut termasuk urgent dikarenakan penilaian Sasaran Kinerja

Pegawai mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang terbaru, dimana pegawai diwajibkan untuk melakukan penilaian perilaku rekan kerja secara 360O dan diharapkan untuk bisa segera beradaptasi dengan peraturan terbaru dikarenakan penilaian SKP yang harus dilakukan setiap semester dan menurut data yang diperoleh dari Ditjen Yankes (11 Juni 2022

Pukul 12.00 WIB). BBKPM Bandung baru membuat 72 SKP dari total 126 Pegawai dan belum ada yang menyelesaikan penilaian SKP sehingga masih 0% selesai. Kemudian, isu tersebut serious dikarenakan pentingnya penilaian SKP yang dapat mempengaruhi target dan kinerja

setiap pegawai serta organisasi, Isu juga termasuk growth dikarenakan akan menghambat

proses penilaian hasil kinerja setiap pegawai yang dapat berpengaruh pada kenaikan jabatan

setiap pegawai serta menghambat tercapainya sasaran kinerja organisasi. Jika penilaian kinerja

pegawai tersebut tidak dapat terselenggara sesuai dengan cara dan waktu yang tepat maka

BBKPM Bandung tidak dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pengembang sumber daya di bidang Kesehatan Paru Masyarakat.

C. Penyebab Isu

Setelah penetapan core isu, selanjutnya dilakukan analisis penyebab terjadinya isu tersebut. Analisis penyebab dapat menggunakan tools

berupa diagram fishbone seperti pada gambar di bawah ini.

Method Man

Adanya perubahan aturan dalam penilaian SKP

Penggunaan Aplikasi SKP yang terbaru belum diketahui oleh seluruh pegawai Belum optimalnya sosialisasi

Belum adanya evaluasi terkait pemahaman pegawai

mengenai penilaian SKP

Measurement Milieu

Belum optimalnya media yang digunakan untuk membagi informasi terkait penilaian skp terbaru

penilaian SKP

sesuai dengan

Peraturan

Menteri PANRB

No.8 Tahun

2021

Belum adanya sosialisasi penilaian SKP terbaru kepada seluruh pegawai

Adanya pembaruan aplikasi penilaian SKP

Material

Gambar 2. Analisis Penyebab Isu

Berdasarkan diagram fishbone di atas, penyebab terjadinya isu “Belum Optimalnya

Sosialisasi Penilaian SKP Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 8 Tahun 2021” terbagi atas faktor method, man, measurement, milieu, material. Faktor penyebab yang akan ditindaklanjuti ialah factor method, yaitu belum optimalnya media yang digunakan untuk membagi informasi terkait penilaiain SKP terbaru. Berdasarkan hasil observasi selama 1 bulan bekerja di Sub Bagian Administrasi Umum, terdapat pegawai yang pernah menanyakan bagaimana cara melakukan proses penilaian oleh teman sejawat pada aplikasi penilaian SKP, namun kurang mendapatkan jawaban yang sesuai dikarenakan kemampuan staf yang terbatas dan tidak adanya media yang membantu memudahkan penjelasan tentang cara penilaian teman sejawat pada aplikasi penilaian SKP. Hal tersebut pun dapat menyebabkan tidak terpenuhinya proses penilaian SKP sesuai dengan waktu yang diberikan Akibatnya, hasil penilaian SKP yang dihasilkan oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung menjadi tidak optimal.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis penyebab terjadinya isu “Belum Optimalnya Sosialisasi

Penilaian SKP Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 8 Tahun 2021”, didapatkan satu penyebab yang akan ditindaklanjuti menjadi rancangan aktualisasi. Penyebab tersebut adalah belum adanya media penyebaran informasi yang membantu menjelaskan cara melakukan penilaian perilkau di aplikasi penilaian SKP oleh teman sejawat sesuai dengan peraturan terbaru menurut PERMEN PANRB No. 8 Tahun 2021. Tentang penelitian yang kemudian dirumuskan menjadi gagasan pemecahan isu, yaitu Optimalisasi Pelaporan Sasaran Kinerja

Pegawai Sesuai Timeline Dengan Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian Skp Melalui Media Digital Di BBKPM Bandung

. Berikut adalah rincian kegiatan dari gagasan pemecahan isu tersebut.

No.

Kegiatan

Sumber

1. Penyampaian gagasan terkait pembuatan video dan flyer Inovasi

2. Pengumpulan bahan untuk proses pembuatan video dan flyer Inovasi, Arahan Atasan

3. Pembuatan video dan flyer Inovasi

4 Sosialisasi video Inovasi

5. Distribusi flyer Inovasi

Tabel 7. Kegiatan Gagasan Pemecahan Isu

E. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Umum

Identifikasi Isu : 1. Belum tersedianya aturan pengajuan cuti bagi karyawan di BBKPM Bandung

2. Belum optimalnya proses rekapitulasi absensi di BBKPM Bandung

3. Belum optimalnya penerapan penilaian SKP sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No.8 Tahun 2021

Isu yang Diangkat : Belum Optimalnya Sosialisasi Penilaian Perilaku di Aplikasi penilaian SKP oleh Teman Sejawat sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 8 Tahun 2021

Gagasan Pemecahan Isu : Optimalisasi Pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Timeline Dengan Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian Skp Melalui Media Digital Di BBKPM Bandung

No. Kegiatan Tahapan Output Keterkaitan Substansi Kontribusi Visi dan Misi

1. Penyampaian gagasan terkait pembuatan video dan flyer kepada kepala sub bagian administrasi

umum, analisis kepegawaian

1. Membuat undangan pertemuan koordinasi gagasan aktualisasi

2. Menyiapkan bahan presentasi pada pertemuan koordinasi rancangan aktualisasi

3. Melakukan pertemuan koordinasi

4. Membuat notulen hasil pertemuan

koordinasi gagasan aktualisasi

Mendapatkan dukungan untuk melaksanakan rancangan aktualisasi

1. Undangan pertemuan

2. Surat izin penggunaan ruang

3. Bahan presentasi

4. Notulensi pertemuan

5. Daftar hadir

6. Dokumentasi pertemuan

Permohonan izin

untuk bertemu dengan

atasan adalah

aktualisasi dari

Akuntabel Melaksanakan

pertemuan dengan

atasan sesuai jadwal

yang telah ditentukan

adalah aktualisasi

Kolaboratif Berdiskusi dengan

atasan terkait rencana

penyusunan modul

pembelajaran adalah

aktualisasi Kolaboratif

Pengajuan gagasan

pemecahan masalah

terhadap pencapaian

indikator kinerja sebagai

upaya meningkatkan

mutu unit kerja dapat

berkontribusi terhadap

visi dan misi organisasi

untuk menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

Penguatan Nilai Organisasi

Profesionalisme :

Penyampaian gagasan

terkait pembuatan video

mengenai cara melakukan

penilaian SKP oleh rekan

sejawat dilakukan untuk

pengoptimalan proses

penilaian SKP di BBKPM

Bandung

Komunikasi : Penyampaian gagasan

pada atasan merupakan

proses komunikasi untuk

menciptakan inovasi

dalam penilaian SKP

Tabel 8. Matriks Rancangan Aktualisasi

pembuatan

disampaikan

Memberitahu atasan

terkait pelaksanaan

kegiatan yang akan

saya lakukan adalah

aktualisasi dari

Akuntabel

Menerima saran dan

masukan dari atasan

sehingga gagasan

menjadi lebih

berkualitas adalah

aktualisasi dari

Harmonis

Berdiskusi dengan

atasan terkait kegiatan

pembuatan video dan

flyer adalah aktualisasi

dari Kolaboratif

Pembuatan draft video

mengenai cara

melakukan penilaian

perilaku oleh teman

sejawat pada penilaian

SKP merupakan upaya

Integritas :

Penyusunan draft video

untuk peningkatan

kompetensi pegawai di

BBKPM

2. Pengumpulan

bahan untuk proses

video dan flyer

1. Berdiskusi dengan atasan terkait materi yang akan

pada video dan flyer

1. Lembar konsultasi dengan atasan

2. Terkumpulnya

daftar bahan

2. Mencari referensi

yang sesuai dengan

tujuan video dan flyer

3. Membuat konsep video dan flyer

4. Menentukan

peralatan yang

dibutuhkan untuk

pembuatan video

yang akan di

gunakan pada video

3. Draft video

4. Draft flyer

Atasan mengetahui

dan menyetujui materi

yang akan ditampilkan

pada video dan flyer

adalah aktualisasi dari

Akuntabilitas Mencari materi yang

sesuai untuk

dimasukkan ke dalam

video adalah

aktualisasi dari

Adaptif Membuat draft video

dan flyer sesuai

dengan materi yang

telah ditentukan

adalah aktulisasi dari

Kompeten

peningkatan mutu

sehingga BBKPM dapat

menyelenggarakan

penilaian SKP yang

berkontribusi dalam

pencapaian visi dan

misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

Profesionalisme :

Melakukan pembuatan

draft video sesuai dengan

jadwal yang sudah

ditentukan

3. Pembuatan video 1. Menyiapkan peralatan dan bahan

pembuatan video

2. Membuat video

dengan materi yang sudah diperoleh

3. Mendiskusikan draft video dengan

atasan

4. Melakukan uji

coba video dan flyer kepada kepala sub bagian administrasi umum, analisis kepegawaian

5. Berdiskusi dengan

atasan terkait hasil

evaluasi uji coba video

6. Finalisasi pembuatan video

1. Draft Video

2. Lembar konsultasi dengan atasan

3. Dokumentasi pelaksanaan uji coba video

4. Lembar evaluasi hasil uji coba video

5. Lembar konsultasi dengan atasan

Berdiskusi dengan

atasan terkait draft

video yang telah

dibuat adalah

aktualisasi dari

Akuntabel Melakukan uji coba

video terhadap video

terhadap beberapa

pegawai adalah

aktualisasi dari

Harmonis Melakukan uji coba

video terhadap video

terhadap beberapa

pegawai dengan

cermat dan teliti

adalah aktualisasi dari

Kompeten

Pembuatan video dan

flyer mengenai penilaian

SKP yang dilakukan oleh

teman sejawat dapat

meningkatkan informasi

seluruh pegawai BBKPM

Bandung sehingga dapat

berkontribusi untuk

menjadi rujukan

kesehetan paru yang

terkemuka di tingkat

nasional

Integritas :

Pelaksanaan uji coba

video dan flyer kepada

atasan dengan jujur dan

teliti

Profesionalisme :

Pelaksanaan uji coba

video dan flyer berfungsi

untuk meningkatkan

kualitas dan manfaat

video dan flyer

4. Pembuatan flyer

1. Menyiapkan

peralatan dan bahan

pembuatan flyer

2. Membuat flyer

dengan materi yang

sudah diperoleh

3. Mendiskusikan draft flyer dengan

kepala sub bagian

umum, humas, analisis

kepegawaian, dan

kepala SPI

Melakukan evaluasi

hasil uji coba video

adalah aktualisasi

Adaptif Melaporkan hasil uji

video sesuai realita

adalah aktualisasi dari

Loyal

1. Draft flyer

2. Lembar konsultasi

3. Dokumentasi pelaksanaan uji coba flyer

4. Lembar

evaluasi hasil coba flyer

5. Lembar konsultasi

dengan atasan

Finalisasi penyusunan

video penilaian SKP

adalah aktualisasi dari

Akuntabel Mengajukan

permohonan perizinan

sosialisasi adalah

aktualisasi dari Loyal

Sosialisasi video

mengenai penilaian SKP

yang dilakukan oleh

teman sejawat dapat

meningkatkan informasi

seluruh pegawai BBKPM

Bandung sehingga dapat

berkontribusi untuk

menjadi rujukan

kesehetan paru yang

Komunikasi :

Membagikan serta

mensosialisasikan isi

video kepada seluruh

pegawai BBKPM

Bandung

Melakukan sosialisasi

video kepada seluruh

pegawai BBKPM

terkemuka di tingkat

nasional

Sinergi : Sosialisasi video kepada

seluruh pegawai dapat

meningkatkan Kerjasama

dengan mengedepankan

kepercayaan

5. Sosialisasi video

dan pembagian flyer

4. Melakukan uji

coba flyer flyer

5. Melakukan

evaluasi hasil uji

flyer

6. Berdiskusi dengan

atasan terkait hasil evaluasi uji coba

video

7. Finalisasi pembuatan video

1. Pembuatan undangan sosialisasi

2. Menyiapkan

tempat untuk

melakukan sosialisasi

3. Menyiapkan audio visual untuk sosialisasi

4. Melakukan sosialisasi

Bandung adalah

aktualisasi dari

Berorientasi

Pelayanan

Profesionalisme: Setelah mendapatkan

flyer pegawai BBKPM

dapat melaksanakan

penilaian SKP dengan baik

dan melaksanakan tugas

sesuai dengan

kompetensi dan terus

mengembangkan diri

1. Video penilaian perilaku oleh teman sejawat pada aplikasi SKP

2. Flyer SKP

3. Daftar hadir peserta yang mengikuti sosialisasi

Berdiskusi dengan

humas terkait kegiatan

distribusi flyer adalah

aktualisasi dari

Kolaboratif Distribusi flyer terkait

penilaian SKP kepada

seluruh pegawai

adalah aktualisasi dari

Harmonis

Distribusi flyer

mengenai penilaian SKP

yang dilakukan oleh

teman sejawat dapat

meningkatkan informasi

seluruh pegawai BBKPM

Bandung sehingga dapat

berkontribusi untuk

menjadi rujukan

kesehetan paru yang

Komunikasi : Membagikan serta

mensosialisasikan isi flyer

kepada seluruh pegawai

BBKPM Bandung

Sinergi : Distribusi flyer kepada

seluruh pegawai dapat

meningkatkan Kerjasama

5. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi (Memintas feedback dari pegawai /peserta)

6. Pembagian flyer

4. Lembar evaluasi dari peserta

terkemuka di tingkat nasional dengan mengedepankan kepercayaan

Profesionalisme:

Setelah mendapatkan

flyer pegawai BBKPM

dapat melaksanakan

penilaian SKP dengan baik

dan melaksanakan tugas

sesuai dengan

kompetensi dan terus

mengembangkan diri

F. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Berikut adalah rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan.

Tabel 9. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No. Kegiatan

1. Penyampaian gagasan terkait pembuatan video dan flyer

2. Pengumpulan bahan untuk proses pembuatan video dan flyer

3. Pembuatan video dan flyer

4. Sosialisasi video

5. Pendistribusi Flyer

Juli Agustus I II III IV I

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/Kep/M.PAN/12/2000

Tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan

Angka Kreditnya

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Wawasan Kebangsaan dan NilaiNilai Bela Negara. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: SMART ASN. Jakarta :

Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Analisis Isu Kontemporer.Jakarta :

Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Kesiapsiagaan Bela Negara.Jakarta

: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Berorientasi Pelayanan.Jakarta :

Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Akuntabel. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Kompeten. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Kompeten. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Harmonis. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Loyal. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Adaptif. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Kolaboratif. Jakarta : Lembaga

Administrasi Negara.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil.

Rencana Strategi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung 2020-2024

Peraturan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

OPTIMALISASI PELAPORAN SASARAN

KINERJA PEGAWAI (SKP) SESUAI TIMELINE

DENGAN PELAKSANAAN SOSIALISASI

PENGISIAN SKP MELALUI MEDIA DIGITAL DI

BBKPM BANDUNG

PROFIL PESERTA

• Nama : Elsa Christiana Hutajulu, S.K.M

• NIP : 199704042022032004

• Gol / Jabatan : III a / Administrator Kesehatan

• Pendidikan : S1 – Kesehatan Masyarakat

• Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi Umum

• Instansi : Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG

Menjadi rujukan

kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

Nasional

1.Menyelenggarakan pelayanan rujukan

kesehatan paru yang berorientasi

kepada masyarakat

2.Mensinergikan Upaya Kesehatan

Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM) secara paripurna

3.Mempercepat terwujudnya masyarakat

sehat paru yang mandiri dan berdaya

4.Meningkatkan derajat kesehatan paru

masyarakat

Melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan

ADMINISTRATOR KESEHATAN

Memfasilitasi

Memantau dan

mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan

program-program

kesehatan

kesehatan

Menyusun kebijakan program

Melaksanakan perijinan

institusi dan sertifikasi

produk-produk yang

terkait dengan bidang

kesehatan

pelaksanaan kebijakan

program-program

kesehatan

Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan

Menyusun laporan

Melaksanakan akreditasi institusi dan program-program

Kesehatan

No

INDENTIFIKASI ISU

Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan

1. Pada SOP BBKPM Bandung No. OT.02.02/XLV.1/5264/2020 tentang Cuti

Pegawai belum dicantumkan informasi terkait batas waktu pengajuan

cuti serta waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan izin cuti yang

berdampak tidak adanya proses cuti yang memakan waktu terlalu lama

dan tidak adanya surat izin cuti dari atasan

2. Petugas rekapitulasi absen membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

merekapitulasi absensi bulanan dikarenakan data yang dihasilkan oleh

aplikasi absensi yang digunakan di BBKPM Bandung masih data mentah

yang membutuhkan banyak waktu untuk di proses sebagai data absensi

yang akan di laporkan pada atasan

3. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Yankes (11 Juni 2022 Pukul 12.00 WIB)

BBKPM Bandung baru membuat 72 SKP dari total 126 Pegawai dan belum ada yang menyelesaikan penilaian SKP sehingga masih 0% selesai.

SOP BBKPM Bandung No.OT.02.02/XLV.1/5264/2020 mengenai proses

pengajuan cuti bisa dilengkapi dengan waktu yang dibutuhkan untuk

pengajuan serta pemrosesan izin cuti sehingga setiap pegawai bisa

disiplin dan mendapatkan hak cuti nya sesuai dengan ketentuan

Adanya aplikasi terbaru yang dapat membantu proses rekapitulasi absensi sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat

Setiap pegawai bisa mengerti dan memahami proses penilaian SKP

sehingga bisa menyelesaikan penilaian SKP sesuai dengan tata cara dan waktu yang sudah di tetapkan

4. Proses pengajuan kenaikan gaji berkala masih belum optimal dikarenakan alur yang sulit dan ketentuan di aplikasi serta peryaratan yang dibutuhkan masih sering berubah.

Petugas yang bertanggung jawab pada proses pengajuan gaji berkala membagikan ilmu kepada rekan satu bagian agar dapat membantu proses pengajuan

1. Belum tersedianya aturan yang lengkap terkait

pengajuan cuti bagi karyawan di BBKPM Bandung

2. Belum optimalnya proses rekapitulasi absensi di BBKPM Bandung

3. Belum dilakukannya penerapan SKP sesuai dengan

Surat Edaran Menteri PANRB No.8 Tahun 2021

4. Belum optimalnya proses pengajuan kenaikan gaji berkala

ANALISIS ISU MENGGUNAKAN METODE USG

Surat Edaran Menteri PANRB No.8 Tahun

ANALISIS PENYEBAB ISU

Tidak adanya

aturan yang jelas mengenai pembuatan SKP

terbaru

SKP tidak dapat

dinilai karena

tidak sesuai

dengan Peraturan

Menteri PANRB No. 8 Tahun 2021

Terhambatnya proses evaluasi terhadap kinerja pegawai

GAGASAN PEMECAHAN ISU

No. Gagasan Kegiatan Keterkaitan dengan

Agenda 3

1. Dibuatkan petunjuk teknis terkait pembuatan SKP sesuai dengan

Peraturan Menteri PANRB No. 8 Tahun 2021

Manajemen ASN (Pelaksana Kebijakan Publik)

3.

sosialisasi mengenai pembuatan dan penilaian

SKP kepada seluruh pegawai

workshop terkait aplikasi SKP terbaru dengan

Narasumber dari BKN mengenai Peraturan Menteri PANRB No. 8

Tahun 2021

4.

media informasi pengisian penilaian SKP di aplikasi

SILK Kemenkes

Manajemen ASN (Pelaksana Kebijakan Publik)

Manajemen ASN (Pelaksana Kebijakan Publik)

SMART ASN

2. Memberikan

Pelaksanaan

Pembuatan

KEGIATAN 1

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Visi dan Misi Penguatan Nilai Organisasi

1 Penyampaian gagasan terkait pembuatan

video dan flyer kepada analisis

kepegawaian

1. Membuat undangan pertemuan koordinasi

gagasan aktualisasi

2. Menyiapkan bahan presentasi pada pertemuan koordinasi

3. Melakukan pertemuan koordinasi

4. Membuat notulen hasil pertemuan koordinasi

gagasan aktualisasi

1. Mendapatkan dukungan

2. Undangan pertemuan

3. Surat izin

penggunaan ruang

4. Bahan presentasi

5. Notulensi pertemuan

6. Daftar hadir

7. Dokumentasi pertemuan

Permohonan izin untuk bertemu

dengan atasan adalah aktualisasi

dari Akuntabel

Melaksanakan pertemuan dengan

atasan sesuai jadwal yang telah

ditentukan adalah aktualisasi

Kolaboratif

Berdiskusi dengan atasan terkait

rencana penyusunan modul

pembelajaran adalah aktualisasi

Kolaboratif

Memberitahu atasan terkait

pelaksanaan kegiatan yang akan

saya lakukan adalah aktualisasi dari

Akuntabel

Menerima saran dan masukan dari

atasan sehingga gagasan menjadi

lebih berkualitas adalah aktualisasi

dari Harmonis

Pengajuan gagasan

pemecahan masalah

terhadap pencapaian

indikator kinerja sebagai

upaya meningkatkan mutu

unit kerja dapat

berkontribusi terhadap visi

dan misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

Profesionalisme : Penyampaian

gagasan terkait

pembuatan video mengenai cara

melakukan penilaian SKP oleh rekan

sejawat dilakukan

untuk pengoptimalan proses penilaian SKP

di BBKPM Bandung

Komunikasi : Penyampaian

gagasan pada atasan merupakan proses

komunikasi untuk

menciptakan inovasi

dalam penilaian SKP

KEGIATAN 2

No Kegiata n Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Visi dan Misi Penguatan Nilai Organisasi

2 Pengum pulan

bahan untuk proses

pembuat an video dan flyer

1. Berdiskusi dengan atasan terkait materi

yang akan disampaikan pada video dan flyer

2. Mencari referensi yang sesuai dengan

tujuan video dan flyer

3. Menetukan konsep video

4. Menentukan peralatan yang

dibutuhkan untuk pembuatan video

1. Lembar konsultasi

dengan atasan

2. Daftar bahan

yang akan di gunakan pada video

Berdiskusi dengan atasan terkait

kegiatan pembuatan video dan flyer

adalah aktualisasi dari Kolaboratif

Atasan mengetahui dan menyetujui

materi yang akan ditampilkan pada

video dan flyer adalah aktualisasi

dari Akuntabel

Mencari materi yang sesuai untuk

dimasukkan ke dalam video adalah

aktualisasi dari Adaptif

Membuat draft video dan flyer sesuai

dengan materi yang telah ditentukan

adalah aktulisasi dari Kompeten

Pembuatan draft video

mengenai cara

melakukan penilaian

perilaku oleh teman

sejawat pada penilaian

SKP merupakan

upaya peningkatan

mutu sehingga

BBKPM dapat

menyelenggarakan

penilaian SKP yang

berkontribusi dalam

pencapaian visi dan

misi organisasi untuk

menjadi rujukan

Kesehatan paru

masyarakat yang

terkemuka di tingkat

nasional

Integritas : Penyusunan draft

video untuk peningkatan

kompetensi

pegawai di BBKPM

Profesionalisme : Melakukan

pembuatan draft video sesuai

dengan jadwal yang sudah

ditentukan

KEGIATAN 3

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Visi dan Misi Penguatan Nilai Organisasi

3 Pembuatan video

1. Menyiapkan peralatan dan bahan pembuatan video

2. Membuat video dengan materi yang sudah diperoleh

3. Mendiskusikan draft video dengan atasan

4. Melakukan uji coba (tambahkan sasaran uji coba ) video dan flyer pada atasan

5. Melakukan evaluasi hasil uji coba video dan flyer

5. Berdiskusi dengan atasan terkait hasil evaluasi uji coba video

1. Draft Video

2. Lembar konsultasi dengan atasan

3. Dokumentasi pelaksanaan uji coba video

4. Lembar evaluasi hasil uji coba video

5. Lembar konsultasi dengan atasan

Berdiskusi dengan atasan terkait draft video yang telah dibuat adalah aktualisasi dari Akuntabel

Melakukan uji coba video terhadap

video terhadap beberapa pegawai

adalah aktualisasi dari Harmonis

Melakukan uji coba video terhadap video terhadap beberapa pegawai

dengan cermat dan teliti adalah

aktualisasi dari Kompeten

Melakukan evaluasi hasil uji coba video adalah aktualisasi Adaptif

Melaporkan hasil uji video sesuai

realita adalah aktualisasi dari Loyal

Pembuatan video dan flyer

mengenai penilaian SKP

yang dilakukan oleh teman

sejawat dapat

meningkatkan informasi

seluruh pegawai BBKPM

Bandung sehingga dapat

berkontribusi untuk

menjadi rujukan kesehetan

paru yang terkemuka di

tingkat nasional

Integritas : Pelaksanaan uji coba

video dan flyer

kepada atasan

dengan jujur dan teliti

Profesionalisme : Pelaksanaan uji coba

video dan flyer

berfungsi untuk

meningkatkan kualitas

dan manfaat video dan flyer

6. Finalisasi pembuatan video

KEGIATAN 4

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Visi dan Misi Penguatan Nilai Organisasi

4 Pembuatan flyer

1. Menyiapkan peralatan dan bahan pembuatan flyer

2. Membuat flyer dengan materi yang sudah diperoleh

3. Mendiskusikan draft flyer dengan kepala sub bagian administrasi

umum, analisis kepegawaian dan humas BBKPM Bandung

4. Melakukan uji coba flyer pada atasan

5. Melakukan evaluasi hasil uji coba flyer

6. Berdiskusi dengan atasan terkait hasil evaluasi uji coba video

7. Finalisasi pembuatan video

1. Draft Flyer

2. Lembar konsultasi dengan atasan

3. Dokumentasi pelaksanaan uji coba video

4. Lembar evaluasi hasil uji coba video

5. Lembar konsultasi dengan atasan

Berdiskusi dengan atasan terkait draft video yang telah dibuat adalah aktualisasi dari Akuntabel

Melakukan uji coba video terhadap

video terhadap beberapa pegawai

adalah aktualisasi dari Harmonis

Melakukan uji coba video terhadap

video terhadap beberapa pegawai

dengan cermat dan teliti adalah

aktualisasi dari Kompeten

Melakukan evaluasi hasil uji coba

video adalah aktualisasi Adaptif

Melaporkan hasil uji video sesuai

realita adalah aktualisasi dari Loyal

Pembuatan video dan flyer

mengenai penilaian SKP

yang dilakukan oleh teman

sejawat dapat

meningkatkan informasi

seluruh pegawai BBKPM

Bandung sehingga dapat

berkontribusi untuk

menjadi rujukan kesehetan

paru yang terkemuka di

tingkat nasional

Integritas : Pelaksanaan uji coba

video dan flyer

kepada atasan

dengan jujur dan teliti

Profesionalisme : Pelaksanaan uji coba

video dan flyer

berfungsi untuk

meningkatkan kualitas

dan manfaat video dan flyer

KEGIATAN 5

No Kegiata n Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Visi dan Misi Penguatan Nilai Organisasi

5 Sosialis asi video dan pembagi an flyer

1. Pembuatan undangan sosialisasi

2. Menyiapkan tempat untuk melakukan sosialisasi

3. Menyiapkan audio visual untuk sosialiasi

4. Melakukan sosialisasi

5. Evaluasi pelaksanaan sosialisasi (Meminta feedback dari

pegawai/peserta)

6. Pembagian flyer

1. Video penilaian perilaku oleh teman sejawat pada aplikasi SKP

2. Flyer SKP

3. Daftar hadir peserta yang mengikuti sosialisasi

Finalisasi penyusunan

video penilaian SKP

adalah aktualisasi dari

Akuntabel Mengajukan permohonan

perizinan sosialisasi

adalah aktualisasi dari

Loyal

Melakukan sosialisasi

video kepada seluruh

pegawai BBKPM Bandung

adalah aktualisasi dari

Berorientasi Pelayanan

Distribusi flyer terkait

penilaian SKP kepada

seluruh pegawai adalah

aktualisasi dari Harmonis

Sosialisasi video

dan pembagian

flyer mengenai

penilaian SKP

yang dilakukan

oleh teman

sejawat dapat

meningkatkan

informasi seluruh

pegawai BBKPM

Bandung

sehingga dapat

berkontribusi

untuk menjadi

rujukan kesehetan

paru yang

terkemuka di

tingkat nasional

Komunikasi :

Membagikan serta

mensosialisasikan isi video

kepada seluruh pegawai BBKPM

Bandung

Sinergi :

Sosialisasi video kepada seluruh

pegawai dapat meningkatkan

Kerjasama dengan

mengedepankan kepercayaan

Profesionalisme:

Setelah mendapatkan flyer

pegawai BBKPM dapat

melaksanakan penilaian SKP

dengan baik dan melaksanakan

tugas sesuai dengan kompetensi

dan terus mengembangkan diri

JADWAL AKTUALISASI

1. Penyampaian gagasan terkait pembuatan video dan flyer

2. Pengumpulan bahan untuk proses pembuatan video dan flyer

3. Pembuatan video dan flyer

4. Sosialisasi video

5. Pendistribusian Flyer

TERIMA KASIH