D. Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI

h. Berani i. Adil

D. Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI

1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegwai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai Pelaksana kebijakan publik, Pelayan Publik dan Perekat dan pemersatu bangsa.

2. Pelayanan Publik

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayann Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Whole of Government

WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam Ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik..

Alasan pentingnya WoG yaitu pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar berikut ini: a. Koordinasi Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan efisien antar lembaga dalam menjalankan kegiataan kelembagaan b. Kolaborasi Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung c. Integrasi Integrasi dilakukan dengan pembaruan sebuah sistem antar lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh d. Sinkronisasi Sinkronisasi merupakan penyelesaian semua kegiatan/data yang berasal dari berbagai sumber, dengan menyinkronkan seluruh sumber tersebut e. Simplifikasi Simplifikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait data/proses di suatu lembaga utuk mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya