B. Tugas Pokok dan Fungsi BBKPM Bandung

3) Nilai-nilai Organisasi  Integritas Keselarasan antara pikiran, perkataanm dan perbuatan. Indikatornya adalah konsisten, jujur, menghindari benturan keinginan, berpikiran positif, arif, bijaksana, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.  Keteladanan Memberikan sikap yang patut menjadi contoh baik bagi orang lain.  Profesionalisme Mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi.  Komunikasi Menciptakan hubungan dua arah antara institusi/lembaga dengan masyarakat sehingga tercipta saling keterhubungan antara satu dengan yang lainnya.  Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (BBKPM Bandung)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011, yang kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

2. Fungsi : 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat; 3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat; 4) Pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat; 5) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat; 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatanparu masyarakat; 7) Pengelolaan data dan sistem informasi; 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 9) Pelaksanaan urusan administrasi BBKPM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, maka struktur organisasi BBKPM disederhanakan, dimana susunanya hanya terdiri dari Kepala BBKPM, Subbagian administrasi umum dan Kelompok jabatan fungsional.

a. Subbagian Administrasi Umum Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKPM.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Di lingkungan BBKPM ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BBKPM sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BBKPM masing-masing.

c. Instalasi

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BBKPM. Adapun Instalasi yang ada saat ini di BBKPM Bandung adalah sebagai berikut: 1) Instalasi Rawat Jalan 2) Instalasi Rawat Inap 3) Instalasi Gawat Darurat 4) Instalasi Bedah Paru 5) Instalasi Radiologi 6) Instalasi Laboratorium 7) Instalasi Farmasi 8) Instalasi Rehabilitasi Medik 9) Instalasi Rekam Medik 10) Instalasi Gizi 11) Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Kesehatan Lingkungan 12) Unit Layanan Pengadaan

d. Dewan Pengawas

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BBKPM dapat dibentuk dewan pengawas.

Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.