![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
1 minute read
Mengumpulkan Data dan Informasi Terkait Penyusunan Pedoman
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis sebagai calon pegawai negeri sipil dengan jabatan Pranata Humas di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung (BBKPM Bandung) akan mengangkat isu dengan ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan informasi dan kehumasan.
Dalam konteks kehumasan, profesionalisme hubungan masyarakat (humas) sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Tata Kelola Hubungan Masyarakat di Lingkungan lnstansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah yang profesional, terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai salah satu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. BBKPM Bandung sebagai organisasi publik di bidang kesehatan, layanan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh unit kehumasan merupakan salah satu upaya agar masyarakat menjadi mandiri dalam memahami informasi kesehatan secara positif, obyektif, dan dinamis. Masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan sesuai dengen referensi kebutuhannya, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan diri untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Menurut Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan, pelaksana humas di bidang kesehatan memiliki tugas pokok, fungsi, dan peran yang penting dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dengan semakin berkembangnya isu kesehatan terutama pada masa Pandemi Covid19 ini, seorang Humas memiliki peran sentral yang sangat vital untuk merancang strategi komunikasi yang efektif di masa pandemi Covid-19. Informasi yang disampaikan harus benar,
Advertisement