2. Nasionalisme

iv. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Alat akuntabilitas

Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah:

i. Perencanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/ Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah, Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) untuk setiap PNS.

ii. Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja PNS.

iii. Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

2. Nasionalisme

Nasionalisme berbeda dengan cauvinisme. Keduanya merupakan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air namun memiliki perbedaan. Nasionalisme adalah paham kecintaan terhadap bangsa dan tanah air yang mengedepankan kepentingan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang

ASN. Sedangkan cauvinisme adalah rasa cinta yang berlebih terhadap tanah air sehingga selalu merasa bahwa bangsa, ras, suku, maupun agamanya adalah

yang terbaik dan tidak menghargai bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini cauvinisme merupakan paham yang lebih bersifat negatif.

Nilai Nasionalisme sesuai dengan butir-butir dalam Pancasila, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

i. ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 pasal 10, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul Understanding Public Policy yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan publik.

Implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu:

a) Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan.

b) Senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan.

c) Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

ASN juga harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, antara lain:

a) ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas

dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga karena itu harus dioperasionalisasikan.

b) ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan.

c) ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

ii. ASN sebagai Pelayan Publik

ASN yang melayani publik Menurut Sianipar (1998) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Masyarakat” pelayanan didefinisikan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus dan menyelesaikan keperluan serta kebutuhan seseorang atau sekolompok orang, artinya objek yang dilayani dapat meliputi individu, pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok organisasi.

iii. Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa

Aparatur Sipil Negara sebagai pemersatu bangsa dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS. Dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Seorang PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan.