3. Basis Intervensi

kerja sama antara Rumah Sakit Ranca Badak dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Pada tanggal 8 Oktober 1967 nama Rumah Sakit Ranca Badak diubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik. Pada tahun 1992-1997, RSHS ditetapkan menjadi unit swadana. Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 1997 menyebabkan status RSHS berubah menjadi Rumah Sakit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus menyetorkan seluruh pendapatan ke kas negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 119 tanggal 12 Desember 2000, status RSHS secara yuridis berubah menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada unitunit pelayanan tertentu untuk menyelenggarakan manajemennya secara mandiri, sehingga diharapkan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, dan fleksibel.

Tahun-tahun berikutnya adalah tahun di mana RSHS semakin berkembang. Di tengah pertumbuhannya ini, RSHS ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional, mengampu tujuh RS Regional di Jawa barat dan beberapa RS di luar provinsi Jawa Barat. Data terakhir menunjukkan, RSHS memiliki 944 tempat tidur, 3000 karyawan dengan 395 dokter spesialis dan subspesialis, dan enam layanan unggulan terdiri atas Pelayanan Jantung Terpadu, Pelayanan Onkologi, Pelayanan Infeksi, Bedah Minimal Invasif, Kedokteran Nuklir, dan Transplantasi Ginjal. Fungsi, Klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru lainnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi RS, khususnya terkait sistem keuangan ICW, Departemen Kesehatan mengarahkan pengelolaan RS pemerintah selaku Unit Pelaksana Teknisnya, menjadi unit swadana. Pada status sebagai Unit

7