11 minute read
BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROFIL PESERTA
from Optimalisasi Edukasi & Penatalaksanaan Range Of Motion Pada Pasien Stroke Di Ruang Azalea RSUP DR.HS
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDULError! Bookmark not defined.
Advertisement
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR.......................................................................................................iii
1.1 Latar Belakang .....................................................................................1 1.3 Manfaat Aktualisasi...............................................................................2
1.4 Ruang Lingkup.....................................................................................3
BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROFIL PESERTA.................................................4
2.1 Profil Institusi.......................................................................................4
2.3 Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN ..................................................................6
2.4 Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI................................................13
3.1 Identifikasi Isu ...................................................................................16
3.2 Penapisan Isu ....................................................................................21 3.3 Latar Belakang Pemilihan Isu...............................................................22 3.4 Analisis Isu ........................................................................................23
3.5 Gagasan Pemecahan Isu .....................................................................25 3.6 Rencana Kegiatan Rancangan Aktualisasi..............................................27
4.1 Kegiatan Aktualisasi............................................................................35 4.2 Uraian capaian penyelesaian isu...........................................................59 4.3 Uraian manfaat ..................................................................................60
5.1 Kesimpulan........................................................................................61 5.2 Saran ................................................................................................61
iv
LAMPIRAN.....................................................................................................................64
v
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil melaksanakan sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan, sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk memenuhi peran itu dibutuhkan sosok PNS yang profesional yaitu PNS yang bebas dari intervensi politik, memberikan pelayanan secara adil dan netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pembinaan PNS melalui jalur pelatihan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan merujuk pada Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4). Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa calon PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan pertimbangan diatas, diperlukan sebuah sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi, inovatif dan memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat pelatihan dan tempat kerja, sehingga peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, mengaktualisasikan dan membuatnya menjadi kebiasaan. Calon PNS dituntut untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA). Dalam merancang aktualisasi nilai-nilai dasar ini, setiap peserta Diklat Prajabatan harus mampu menyusun rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan ketika kembali ke tempat tugas. Rancangan kegiatan aktualisasi ini bersumber dari sasaran kerja pegawai (SKP), penugasan khusus dari atasan, atau kegiatan lain yang mendapat persetujuan dari atasan langsung, dan atau kombinasi diantara ketiganya. Kegiatan yang akan dilakukan, bersumber dari teridentifikasinya suatu kondisi yang terjadi di lingkungan kerja sebagai isu yang harus dipecahkan. Penulis yang bekerja sebagai perawat di RSUP Dr. Hasan Sadikin mengidentifikasi isu berawal dari Sasaran Kerja Pegawai dan juga tugas dan fungsi perawat yang tertuang dalam Undang-Undang 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Penulis bekerja di ruang
rawat inap Azalea dengan karakteristik pasien dewasa bedah neuro. Ruangan ini berkapasitas 18 tempat tidur. Di ruang Azalea terdapat isu-isu yang selama ini belum teratasi, baik dari segi pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia, maupun whole of government. Belum optimalnya edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien stroke merupakan salah satu isu yang ada diruangan. Oleh karena itu, penatalaksanaan edukasi ROM pada pasien stroke perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan.
1. 2 Tujuan Aktualisasi 1.2.1 Tujuan Umum
Menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, dalam memecahkan isu yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.
1.2.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS adalah: 1. Melakukan identifikasi, penyusunan, dan penetapan isu yang terjadi dan harus segera dipecahkan 2. Membuat gagasan pemecahan isu dengan menyusun daftar rencana, tahapan, dan ouput kegiatan 3. Menjelaskan keterkaitan antara rencana kegiatan pemecahan isu dengan nilai- nilai dasar PNS dan kedudukan serta peran PNS dalam KNRI yang meliputi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan publik, dan whole of government 4. Menjelaskan dekripsi hasil kegiatan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan serta peran PNS dalam NKRI terhadap pencapaian visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan terhadap nilai-nilai organisasi
1.3 Manfaat Aktualisasi
1. Bagi Penulis Untuk menambah pemahaman dalam melakukan penetapandan pemecahan yang terjadi di tempat kerja khususnya tentang nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), manajemen ASN, Whole of Government, pelayanan public serta dapat
2
mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari di RSUP
Dr. Hasan Sadikin Bandung. 2. Bagi Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Membantu kegiatan pembelajaran kepada CPNS guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah bahan kepustakaan
Bapelkes Cikarang untuk meningkatkan mutu program pendidikan CPNS angkatan selanjutnya. 3. Bagi Rumah Sakit
Kegunaan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah dapat memberikan saran dan masukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya tentang aktualisasi nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu dan Anti korupsi), manajemen ASN, WoG, pelayanan publik, serta diharapkan adanya peningkatan kompetensi dan mampu memahami problematika di tempat kerja.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini adalah kegiatan pelayanan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan menerapkan Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen ASN, WoG, pelayanan publik. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di Instalasi Rawat Inap khususnya ruang fresia 1 di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung.
3
BAB II PROFIL INSTITUSI DAN PROFIL PESERTA
Profil Institusi 2.1.1 Profil RSUP Dr. Hasan Sadikin
Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung merupakan rumah sakit kelas A yang menjadi rujukan tertinggi (top referral hospital) di Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Rujukan Nasional dan RS Pendidikan. RSHS berlokasi di Jalan Pasteur Nomor 38 Kota Bandung. RSHS ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri No HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional, menampung tujuh RS Regional di Jawa Barat dan beberapa RS di luar provinsi Jawa Barat. Data terakhir menunjukkan, kini RSHS memiliki 21 pelayanan medis spesialistik dan 133 pelayanan medis subspesialistik, 944 tempat tidur, 3000 karyawan dengan 395 dokter spesialis dan subspesialis dan enam layanan unggulan terdiri atas Pelayanan Jantung Terpadu, Pelayanan Onkologi, Pelayanan Infeksi, Bedah Minimal Invasif, Kedokteran Nuklir dan Transplantasi Ginjal.
2.2.2 Visi dan Misi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 2.2.2.1 Visi
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
2.2.2.2 Misi V
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2.2.3 Nilai-nilai dan Janji Pelayanan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Tata nilai-nilai filosofis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yaitu: PAMINGPIN PITUIN . Kepemimpinan : Nilai yang menggambarkan kepeloporan dan menyiapkan talenta-talenta terbaik dibidangnya Profesional : Nilai yang berorientasi pada pencapaian kinerja melalui perjalan kemitraan
4
Inovatif : Nilai yang menggambarkan keinginan untuk menghasilkan suatu yang baru dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan Tulus : Keinginan untuk memberi tanpa pamrih, proaktif dan responsive Unggul : Keinginan untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan kualitas prima Integritas : Nilai yang menggambarkan kejujuran, amanah, dan menjunjung etika yang tinggi dalam menjalankan tugas
Selain itu, terdapat janji pelayanan kesehatan di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung, yaitu : SIGAP S enyum-Sapa-Salam-Sopan-Santun (5S) I novatif dalam berkarya G elorakan Semangat Pelayanan Prima A manah Menjaga Keselamatan Pasien P eduli, Perhatian dan Perasaan
Terdapat juga nilai – nilai yang dianut dalam pelayanan, yaitu PRIMA P : Profesional Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik (prima) disertai kompetensi dalam disiplin ilmu yang mendasarinya R : Respek Pelayanan yang prima akan dapat diberikan apabila dilandasi oleh rasa saling hormat menghormati diantara anggota tim pemberi pelayanan kesehatan. Pelayanan yang prima tidak hanya ditentukan oleh satu profesi, tetapi oleh semua profesi yang terlibat dalam tim pelayanan kesehatan. I : Integrasi. Bertindak terintegrasi sesuai dengan nilai – nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. M : Manusiawi. Menganggap setiap individu atau manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Oleh karena itu harkat dan martabat mereka harus dijunjung tinggi.
5
A : Amanah. Melaksanakan dengan sungguh – sungguh segala hal yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan.
Adapun moto yang digunakan di RSUP Dr. Hasan Sadikin, yaitu ”Kesehatan Anda Menjadi Prioritas Kami”
2.2.4 Struktur Organisasi Organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Struktur organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dapat dilihat pada gambar.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
2.3 Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN 2.3.1 Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). 6
Nilai-Nilai Akuntabilitas : 1) Kepemimpinan Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by example). 2) Transparansi Tujuan dari adanya transparansi adalah: 1. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal 2. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan 3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan- keputusan 4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. 3) Integritas Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. 4) Tanggungjawab (Responsibilitas) Responsibilitas memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. 5) Keadilan Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 6) Kepercayaan Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 7) Keseimbangan Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8) Kejelasan Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.
7
9) Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.
2.3.2 Nasionalisme
Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila yang harus menjadi landasan filosofis ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai- nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: 1. Menempatkan persatuan – kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; 2. Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; 4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; 5. Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;mengembangkan sikap tenggang rasa.
2.3.3 Etika Publik
Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. 15 Nilai-Nilai Dasar Etika Publik (UU ASN psl. 4) 1. Memegang teguh Ideologi Pancasila;
8
2. Setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur; 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,tepat, akurat berdaya guna, berhasil guna, dan santun; 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama; 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 14. Mendorong kesetaraan dalampekerjaan; dan 15. Meningkatkan evektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan- ketentuan tertulis.
12 kode etik dan kode perilaku ASN (UU ASN psl. 5) 1. Melaksanakan tugasnya secara Jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi; 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin; 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku; 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan; 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan; 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
9
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efekti dan efisien; 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik ; kepentingantingan dalam melaksanakan tugasnya; 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritasASN; 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
2.3.4 Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji/komitmen baik personal maupun instansi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan profesional yang sesuai dengan harapan masyarakat/pengguna jasa pelayanan bahkan melampaui harapannya. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur pencapaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors). a. Ada 3 (tiga) aspek yang terdapat dalam komitmen mutu, yaitu 1. Efektifitas Menurut Richard L. Daft mendefinisikan efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektifitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. 2. Efisien
10
