BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita mendefinisikan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional.

Tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. 3. Inovasi

Menurut Richard L. Daft dalam Tita Maria Kanita inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang/jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai- nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orangorang yang ada di dalam organisasi.

Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif, dan lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide/gagasan baru untuk keluar dari rutinitas yang membosankan. Munculnya ide/gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatarbelakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar, yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan.

b. Karakteristik Mutu Pelayanan Sejalan dengan pandangan Zulian Yamit dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis institusi penyelenggara pemerintahan adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat yang merasa puas atas layanan aparatur termotivasi untuk berpartisipasi aktif menyukseskan berbagai program pemerintah. Lima dimensi karakteristik mutu pelayanan sebagai berikut: 1. Tangibles(bukti langsung) yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; 2. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjukan; 3. Responsiveness (daya tangkap) yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap

11

4. Assurance(jaminan) yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keraguraguan 5. Emphaty (empati) yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.

2.3.5 Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptioyang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Dalam UU No.31 Tahun 1999, korupsi diartikan setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut UU No. 31/1999 jo No. UU 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari : 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap-menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan Curang, 5. Penggelapan dalam Jabatan, 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, 7. Gratifikasi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

12

2.4 Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI 2.4.1 Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Tugas ASN ada 3 yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN yaitu berhak mendapatkan Gaji, tunjangan, dan fasilitas; Cuti; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua (hanya PNS); Perlindungan; dan Pengembangan kompetensi. Sebelum mendapatkan hak, ASN harus menunaikan kewajiban sebagai berikut: 1. Setia Dan Taat Pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Pemerintah Yang Sah; 2. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa; 3. Melaksanakan Kebijakan Yang Dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang; 4) Menaati Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; 4. Melaksanakan Tugas Kedinasan Dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, Dan Tanggung Jawab; 5. Menunjukkan Integritas Dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Kedinasan; 6. Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit merupakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan objektivitas, yaitu kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasar sistem merit menjadi fondasi untuk

13

memiliki pegawai yang kompeten dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya. Bagi organisasi sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sehingga sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dakam manajemen ASN sebagaimana tercantum daalam pasal 55 (mengatur manajemen PNS) dan pasal 93 (mengatur menajemen PPPK).

2.4.2 Pelayanan Publik

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan. Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/7/ 2003 antara lain adalah : a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. b. Kejelasan Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. c. Kepastian waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan d. Akurasi Produk Pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. e. Keamanan Proses dan produk Pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. f. Tanggung jawab

14

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. i. Kedisiplinan, kesopan dan keramahan

2.4.3 Whole of Goverment

Whole of Government (WoG) didefinisikan sebagai “suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. WoG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan public. Cara melaksanakan WOG 1. Respon pemerintah terintegrasi 2. Menghilangkan sekat sektoral 3. Kerjasama antar instansi pemerintah 4. Kolaborasi 5. Koordinasi 6. Sinergitas Hambatan WoG terutama disebabkan oleh tujuan, prioritas dan akuntabilitas yang tidak jelas, benturan agenda dan kepentingan sehingga tidak dapat tercipta kolaborasi, ego sektoral antar instansi dan insentif yang rendah. Pada sektor pelayanan publik, masalah akuntabilitas yang tidak jelas atau minim ini menjadi faktor kunci timbulnya korupsi di sektor publik. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa.

15

Identifikasi Isu BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

Identifikasi Isu dilakukan dengan melihat hal – hal yang tidak sesuai dalam Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ). Hal yang tidal sesuai dalam SKP akan berpotensi menjadi suatu masalah. Berikut penjelasan setiap butir SKP.

Tabel 3.1 Penjelasan Butir SKP

No POIN SKP KONDISI SEKARANG

KONDISI SEHARUSNYA

1 Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

2 Merumuskan diagnose keperawatan pada individu Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

3 Melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

4 Melakukan case finding/penemuan kasus baru pada individu Sudah dilakukan Meningkatkan penemuan kasus baru, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan

16

rekan sejawat dari profesi lain

5 Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu Sudah dilakukan Melakukan follow up dengan pasien terkait intervensi yang dilakukan

6 Melakukan pendidikan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat Tidak tersedianya media edukasi terkait dengan Range Of Motion (ROM) dan kurang terrsedianya media edukasi pemilahan sampah. Tersedianya media edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga (leaflet, video)

7 Melakukan managemen inkontinen urin Sudah dilaksanakan Meningkatkan kolaborasi dengan sejawat dari profesi lain dalam memberikan asuhan

8 Melakukan managemen inkontinen faecal Sudah dilaksanakan Meningkatkan kolaborasi dengan sejawat dari profesi lain dalam memberikan asuhan

9 Melakukan upaya membuat pasien tidur Telah diupayakan dengan membuat lingkungan yang nyaman. Memaksimalkan usaha dengan mengatur pencahayaan yang

17

sesuai, membuat suasana di ruangan lebih hening.

10 Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan Selalu dilakukan saat bersama pasien maupun keluarga Dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan

11 Memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual Belum dapat dilaksanakan Belum dapat dilaksanakan

12 Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (dying care) Sudah dilaksanakan Dapat mempertahankan

13 Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman Sudah dilaksanakan Membuat pengecekan secara berkala untuk kunci roda box bayi yang mengalami kerusakan. Mengurangi kebisingan yang ditimbulkan dari roda trolley tindakan yang dijalankan.

14 Mengambil sampel darah melalui arteri, pulmonal arteri, CVP Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

18

15 Memantau pemberian elektrolit konsentrasi tinggi Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

16 Melakukan resusitasi bayi baru lahir Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

17 Melakukan penatalaksanaan ekstravasasi Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

18 Melakukan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meninggal Sudah dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan psikologis pasien dan keluarga saat proses menjelang ajal berlangsung Mempertahankan kegiatan yang dilakukan

19 Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian Sudah dilaksanakan Mempertahankan kegiatan yang dilakukan

20 Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

21 Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan Sesuai dengan SOP Sesuai dengan SOP

22 Menyusun laporan pelaksanaan tugas Laporan pelaksanaan tugas mandiri telah Laporan pelaksanaan tugas mandiri tetap

19

terlaksana dengan baik terlaksana dengan baik

Berdasarkan hasil observasi di ruangan dan penjabaran SKP, ditemukan beberapa isu aktual kontemporer, antara lain :

Adapun masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian pemilahan sampah oleh pasien dan keluarga di Ruang Azalea

RSHS

Dari hasil observasi yang dilakukan diruangan, masih banyak pasien dan keluarga yang kurang pengetahuan tentang cara pemilahan sampah yang tepat.

Masih terdapat sampah yang dibuang tidak sesuai tempatnya. Contohnya sampah makanan masih dibuang ketempat sampah medis dan sebaliknya. 2. Pemasangan etiket obat belum berjalan optimal di Ruang Azalea RSHS

Untuk pemasangan etiket obat di ruang Azalea sebenarnya sudah berjalan tetapi belum optimal, terbukti dari masih adanya botol infus dan obat drip yang tidak dipasang etiket obat. Pemasangan etiket obat ini tujuannya untuk meningkatkan ketepatan dan keamanan obat yang diberikan ke pasien. 3. Edukasi dan penatalaksanaan ROM kepada pasien stoke belum optimal di Ruang

Azalea RSHS

Dari hasil obsrvasi di ruangan, edukasi dan pelaksaan ROM bagi pasien stroke belum optimal. Didapati keluarga belum dapat melakukan ROM bagi pasien stroke. Jika hal tersebut tidak optimal, akan terjadi kontraktur pada persendian.

Tujuan ROM ini untuk meningkatkan rentang gerak sendi pada pasien stroke.

20

3.2 Penapisan Isu

Dalam menentukan prioritas masalah, digunakanlah teknik analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria Urgency(U), Seriousness(S), Growth(G) atau yang biasa disebut identifikasi USG. Lebih jelasnya, kriteria USG dijelaskan sebagai berikut:

1. Urgency:Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu; 2. Seriousness: Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru; dan 3. Growth: Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan.

Tabel 3.2 Penapisan Isu Berdasarkan USG

No Isu Kriteria Priorita

U S G s Rangking

1

2

3 Ketidaksesuaian pemilahan sampah oleh pasien dan keluarga di Ruang Azalea RSHS

Pemasangan etiket obat belum berjalan optimal di Ruang Azalea

Belum optimalnya edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien stoke di Ruang Azalea RSHS

Keterangan: 4 4 4 12 2

3 3 3 9 3

4 5 4 13 1

U = Urgency; S = Seriousness; G = Growth.

21

Interval Penentuan Prioritas:

1. Angka 1 = Sangat tidak mendesak/gawat dan dampak 2. Angka 2 = Tidak mendesak/gawat dan dampak 3. Angka 3 = Cukup mendesak/gawat dan dampak 4. Angka 4 = Mendesak/gawat dan dampak 5. Angka 5 = Sangat mendesak/gawat dan dampak

Berdasarkan teknik analisis isu USG, didapatkanlah isu yang paling mendesak untuk ditangani, yaitu isu tentang Belum optimalnya edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien stroke di Ruang Azalea RSHS.

3.3 Latar Belakang Pemilihan Isu

Ruang Azalea adalah salah satu ruang rawat inap yang ada di RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung. Ruang Azalea adalah ruang perawatan neurologi kelas 3 yang memiliki 6 kamar perawatan dengan kapasitas 4 tempat tidur setiap kamarnya, dan terdapat 1 ruang perawatan Neurologi Intensive Care ( NIC ) dengan kapasitas 2 tempat tidur.

Penyakit terbanyak di ruang Azalea adalah Cerebral Infark ( Stroke ). Didapatkan data jumlah pasien Stroke tahun 2020 sebanyak 96 orang, bulan Januari – Mei tahun 2021 sebanyak 37 orang.

Stroke merupakan suatu serangan mendadak yang terjadi di otak. Salah satu dampak yang terjadi pada pasien stroke adalah mengalami kelemahan disalah satu sisi tubuh yang terpengaruh stroke. Kelemahan ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan kesulitan saat berjalan karena gangguan pada kekuatan otot, keseimbangan dan koordinasi gerak.

Terapi dibutuhkan segera untuk mengurangi kelemahan otot lanjut, pogram rehabilitasi yang bisa diberikan untuk pasien stroke yaitu mobilisasi persendian dengan latihan Range of Motion ( ROM ). ROM merupakan latihan yang dilakukan untuk memperbaiki kemampuan pergerakan pada sendi secara normal atau meningkatkan massa otot serta tonus otot. Latihan ROM secara dini dapat meningkatkan kekuatan otot, apabila tidak segera ditangani maka akan terjadi kelemahan otot secara permanen ( Potter & Perry, 2009 ).

22

3.4 Analisis Isu

Untuk mengidentifikasi Isu belum optimalnya edukasi dan penatalaksaan ROM pada pasien Stroke di Ruang Azalea RSHS sebagai langkah pencegahan kontraktur , penulis menggunakan diagram Fishboneuntuk analisis akar masalah.

23

MATERIAL

Tidak ada media edukasi (video dan leaflet)

Belum terlaksana edukasi ROM pada pasien yang akan pulang

METODE

Kurang koordinasi

Kurang pengetahuan

MAN (Petugas)

Kurang sosialisasi

Kurang edukasi

Pelaksanaan ROM tidak terjadwal

MANAGEMENT

24

Belum optimalnya edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien Stroke

3.5 Gagasan Pemecahan Isu

Gagasan pemecahan isu yang dilakukan bersumber dari SKP (sasaran kinerja pegawai), perintah atasan, dan inovasi dengan mengaplikasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi), prinsip Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government serta diintegrasikan dengan nilai-nilai dan visi misi RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung.

Keterkaitan dengan prinsip Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Governmentadalah antara lain:

Nilai Dasar Keterkaitan Substansi MataPelatihan

Manajemen ASN

Pelayanan Publik

Whole of Government

a. Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab

b. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain

a. Prosedur pelayanan

b. Kejelasan petugas pelayanan

c. Tanggung jawab petugas pelayanan

d. Kepastian jadwal pelayanan

e. Kenyamanan dan keamanan pelayanan

a. Kerjasama

b. Kolaborasi

c. Koordinasi

25

Gagasan pemecahan isu :

1. Membuat rancangan edukasi dan penatalaksanaan ROM kepada pasien dan keluarga. 2. Membuat media edukasi berupa leaflet dan videon yang dapat membantu pasien dan keluarga dalam melaksanakan ROM. 3. Melakukan edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien stroke dan keluarga 4. Melakukan dokumentasi edukasi dalam status rekam medis pasien.

No. Gagasan Isu Keterangan

1 Pelaporan rencana kegiatan kepada kepala ruangan dan mentor Sesuai SKP

2 Pembuatan leaflet ROMsebagai media edukasi Modifikasi

3 Pembuatan Video sebagai media edukasi Inovasi

4 Melakukan edukasi, penatalaksanaan dan evaluasi ROM Sesuai SKP

5 Melakukan dokumentasi edukasi ROM dalam status pasien Sesuai SKP

26

3.6 Rencana Kegiatan Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Ruang Rawat Inap Azalea RSUP. dr. Hasan Sadikin Bandung

Identifikasi Isu : Ketidaksesuaian pemilahan sampah oleh pasien dan keluarga di Ruang Azalea RSHS

Pemasangan etiket obat belum berjalan optimal di Ruang Azalea RSHS

Belum optimalnya edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien stroke di Ruang Azalea RSHS

Isu yang diangkat : Belum optimalnya edukasi dan penatalaksanaan ROM pada pasien stroke di Ruang Azalea RSHS

Gagasan pemecahan isu : Edukasi dan Penatalaksanaan ROM pada Pasien Stroke di Ruang Azalea RSHS

27

Tabel 3.3 Kegiatan Rancangan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi terhadap

Visi - Misi Rumah

Sakit Penguatan nilai organisasi

1 Melaporkan rencana kegiatan kepada kepala ruangan dan mentor 1. Membuat kontrak untuk bertemu dengan mentor 2. Menyampaikan tentang rancangan aktualisasi yang akan dilakukan 1. Mendapat kontrak untuk bertemu dengan mentor 2. Mendapatkan dukungan dan masukan dari mentor Menerapkan Nilai Akuntabilitas dengan membuat rancangan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab.

Menerapkan nilai Etika Publik dengan membuat janji sebelum bertemu dengan Metor dan Kepala Ruangan. Sesuai dengan visi Rumah Sakit, yaitu menjadi institusi kesehatan yang unggul dan transformative dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dan Nilai Pamingpin Pituin : Nila Integritas yaitu dengan kejujuran, amanah dan menjungjung etika

28

29 Menerapkan Nilai Etika Publik dengan menggunakan Bahasa yang sopan saat memaparkan Rancangan Aktualisasi.

Menerapkan Nilai Nasionalisme dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan rancangan aktualisasi dan saat memaparkan rancangan aktualisasi.

Menerapkan Nilai Etika Publik dengan menghormati dan menerima masukan dan misi Rumah Sakit, yaitu melakukan transformasi dalam mewujudkan status kesehatan masyarakat yang lebih baik.