4. Nilai-nilai Dasar PNS

dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. WoG ditekankan pada penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan dan pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau Lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. Faktor-faktor pentingnya WoG sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah meliputi:

1. Faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, serta program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. 2. Faktor-faktor internal, salah satu contohnya adalah adanya ego sektoral di masing-masing lingkungan kerja. 3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Berdasarkan ketiga faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya WoG untuk pemerintah karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentinganya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendoorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan adalah penguatan koordnasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Selain itu ada pula tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan manyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayan publik. Jenis pelayanan publik yang dilakukan dengan pendekatan WoG adalah pelayanan yang bersifat adminsitratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif.

4. Nilai-Nilai Dasar PNS

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan Dasar CPNS dilakukan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

CPNS juga diharapkan dapat menerapkan dan mengaktualisasikan nilai – nilai dasar ASN yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, yang diakronimkan menjadi ANEKA.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah yaitu menjamin terwujudnya nilai- nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud antara lain:

1) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara lain kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi 2) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah ketelibatan PNS dalam politis praktis 3) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan public 4) Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. PNS dinyatakan akuntabel jika memenuhi empat nilai dasar akuntabilitas. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel juga dibutuhkan langkah-langkah untuk membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu:

1) Tentukan tanggung jawab dan tujuan 2) Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 3) Lakukan implementasi dan monitoring kemajuan 4) Berikan laporan secara lengkap 5) Berikan evaluasi dan masukan perbaikan.

b. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme mengandung cita-cita serta pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa.

Setiap PNS wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Ketaatan dan aktualisasi semangat nasionalisme yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menjalankan tugas sebagai PNS.

Nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi lima sesuai dengan jumlah sila dari Pancasila.

1. Sila ketuhanan yang maha esa memiliki nilai religious, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah, dan percaya diri. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, tidak diskriminatif. 3. Sila persatuan Indonesia memiliki nilai cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentinngan public, dan gotong royong.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan bijaksana. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai bersikap adil, tidak serakah, tolong menolong, kerja keras, dan sederhana.

c. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik meliputi:

1) Pelayanan publik yang berkualitas dan revelen 2) Sisi dimensi refleksi, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan saran kebijakan publik dan alat evaluasi 3) Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada implementasi etika publik didefinisikan sebagai refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, soladiritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Penerapan etika publik PNS berhubungan erat dengan kode etik. Kode Etik yang harus diterapkan oleh PNS adalah perilaku pejabat sebagai penguasa menjadi pelayan, wewenang berubah menjadi peranan, dan jabatan publik menjadi amanah yang dipertanggungjawabkan.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut:

1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.

2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945.

3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.

6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

7) Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.

12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik dan dengan pelayanan yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ada 4 nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu: 1. Efektif

Efektif adalah berhasil guna, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2. Efisien

Efisien yaitu berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain: penghematan, ketercapaian target secara

tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak: pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. 3. Inovatif Inovatif adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreatifitas untuk meningkatkan mutu pelayanan. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik mesti menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun, bahkan semua aparatur pada setiap level organisasi dituntut untuk dapat memahami esensi dan manfaat inovasi tersebut, serta dapat melaksanakannya dengan baik.

Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Inovasi dapat menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, menambah keuntungan, memperkuat organisasi dalam meningkatkan daya saing di era ekonomi global, meningkatkan kemampuan organsasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

4. Orientasi mutu Orientasi Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya.

Selain itu, nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima meliputi :

1) Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer/client; 2) Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga danmemelihara agar customer/client tetap setia; 3) Menghasilkan produk/jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan;

4) Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer/client maupun perkembangan teknologi; 5) Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; 6) Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark.

e. Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yang termasuk kategori korupsi yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan atau jasa, serta gratifikasi. Anti korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya :

• Tata ekonomi, seperti: pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal

• Tata sosial budaya, seperti: revolusi sosial dan ketimpangan sosial

• Tata politik, seperti: ketidakstabilan politik, pengambilalihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah

• Tata administrasi, seperti: tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-

tindakan represif dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif / ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan / kewenangan tertentu, berlindung dibalik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan.

Pencegahan Korupsi yaitu dengan perbaikan sistem seperti peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib Lembaga, penerapan prinsip good governance, dan perbaikan manusia seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur dan anti korupsi.

Jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Membangun sistem integritas yaitu dengan:

A. RE-FRAMING CULTURE: Upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran (paradigma)

B. SEEDING OF INTEGRITY: Upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan dan budaya integritas.

C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI : Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya.

Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika, antara lain: Peningkatan Peran Pengawasan Internal, Post Employment, Integrity checking, Pengungkapan isu integritas, Pengendalian gratifikasi, Pelaporan harta kekayaan, Analisis resiko terhadap integritas, Revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, Seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, serta Evaluasi eksternal integritas.