RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 by Bappeda Prov Jateng

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2009 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Jo Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;

Mengingat

1. Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara Dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Seri E Nomor 1); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 82) Jo Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009. Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 berfungsi sebagai pedoman untuk: a. Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA); b. Penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; c. Memadukan dan mensinergikan rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2009; d. Seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah tahun 2009.

Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 3 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD BAB III : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN BAB IV : RANCANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH BAB V : RENCANA KERJA BAB VI : PENUTUP Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Derah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2008 GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ Diundangkan di Semarang pada tanggal 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH HADI PRABOWO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR

DAFTAR ISI

Hal. HALAMAN JUDUL

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum ………………………………………..……………………

B. Isu-Isu Strategis ……………………………………..………...................

C. Visi dan Misi ………………………………………..………………………

D. Evaluasi Kinerja Tahun 2007 dan Prediksi Kinerja Triwulan I Tahun 2008 ……………………………………………………………………… E. Kebijakan dan Strategi …………………………..…………....................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

A. Evaluasi Prioritas Pembangunan …………………………………………

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah……………….……………………………………

C. Evaluasi Pendapatan ………………………………………………………

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB IV RANCANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

A. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008….

B. Sasaran Ekonomi makro Tahun 2009 …………………………………..

C. Kondisi Perekonomian Regional……………..…………………………..

D. Prospek Ekonomi Tahun 2009 ………………..………………………….

E. Arah Kebijakan Perekonomian ……………..…………………………….

F. Arah Kebijakan Anggaran ………………………..………………………..

BAB V RENCANA KERJA

A. Kewenangan Urusan Wajib …………………………………………….

iii

1. Pendidikan ………………………………………………………………

2. Kesehatan ………………………………………………………………

3. Lingkungan Hidup ……………………………………………………...

4. Pekerjaan Umum ………………………………………………………

5. Penataan Ruang ……………………………………………………….

6. Perencanaan Pembangunan …………………………………………

7. Perumahan ……………...………………………………………………

8. Kepemudaan dan Olah Raga ….……………………………………..

9. Penanaman Modal …..…………………………………………………

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah …………………………

11. Kependudukan dan Catatan Sipil …………………………………...

12. Ketenagakerjaan………………………………………………………..

13. Ketahanan Pangan ……………………………………………………

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……………..

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ………………………

16. Perhubungan ………………………………………………………....

17. Komunikasi dan Informatika …………………………………………

18. Pertanahan ………………………………………………………........

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri …………………….

20. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ………

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .…………………………….

22. Sosial ………………………………………………………………......

100

23. Kebudayaan …………………………………………………………..

101

24. Statistik ………………………………………………………………..

101

25. Kearsipan ……………………………………………………………...

102

26. Perpustakaan …………………………………………………………..

102

B. Kewenangan Urusan Pilihan .. …………………………………..……

103

1. Kelautan dan Perikanan ………………………………………..…….

103

2. Pertanian .. ……………………………………………………..………

104

3. Kehutanan .. …………………………………………………………….

104

4. Energi dan Sumber Daya Mineral .. ………………………………….

105

5. Pariwisata ……………………………………………………………….

107

6. Industri ………….……………………………………………………….

108

7. Perdagangan

…………………………………………………………..

109

8. Ketransmigrasian …………………………………………………..….

109

BAB VI PENUTUP

111

LAMPIRAN II MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 LAMPIRAN III MATRIK RENCANA KERJA DAN PRAKIRAAN MAJU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TANGGAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3,25 juta Ha (25,04% dari Luas Pulau Jawa) atau 1,70% dari luas Indonesia, terletak di 5°40’ dan 8°30’ Lintang Selatan dan antara 108°30’ dan 111°30’ Bujur Timur. Secara administratif terdiri 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terbagi dalam 567 Kecamatan, 763 Kelurahan dan 7.807 Desa, dengan jumlah penduduk tahun 2007 sebanyak 33,42 juta jiwa atau meningkat 0,74% dibandingkan tahun 2006 sebanyak 33,18 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk miskin jumlahnya cukup tinggi yaitu tercermin dari jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang pada tahun 2006 tercatat sebanyak 3,171.201 rumah tangga setara 12,68 juta jiwa dengan kategori sangat miskin sebanyak 0,34 juta rumah tangga setara 1,39 juta jiwa; miskin 1,54 juta rumah tangga setara 6,16 juta jiwa, dan hampir miskin 1,27 juta rumah tangga setara 5,08 juta jiwa. Kondisi perekonomian makro Jawa Tengah dapat ditunjukkan antara lain oleh laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi Jawa Tengah tahun 2007 dapat bertahan pada level satu digit (6,24%). Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,59 %. Selanjutnya untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2007 sebesar Rp. 9,72 juta, adapun realisasi investasi PMDN pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.558,70 milyar dan PMA sebesar US$579,23 milyar, sedangkan nilai ekspor sebesar US $ 2,32 juta dan nilai impor sebesar US $ 1,03 juta. Pada bidang ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja hingga Agustus tahun 2007 sebanyak 17.664.277 jiwa, terdiri dari yang bekerja sebanyak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

16.304.058 jiwa dan pengangguran terbuka 1.360.219 jiwa (7,7%), mengalami penurunan dibanding tahun 2006 yang tercatat sebanyak 1.356.909 (8,02%). Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah meningkat dari Rp. 548.729,73 (tahun 2007) menjadi Rp. 601.418,92 (tahun 2008). Rata-rata UMK tersebut baru mencapai 90,07% dibandingkan dengan rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tercatat sebesar Rp. 667.715,88. Adapun untuk UMK tertinggi adalah Kota Semarang (Rp.715.700,-per orang/bulan) sedangkan UMK terendah adalah Kabupaten Brebes dan Temanggung sebesar Rp.547.000,- per orang/bulan. Proporsi UMK lebih rendah dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp.668.225,32 per orang/bulan sedangkan tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) sampai dengan Maret tahun 2007 sebesar 105,31. Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) sektor pertanian berjumlah 4,2 juta unit (BPS 2003) dan UMKM sektor non pertanian berjumlah 3,69 juta unit (BPS 2006) yang telah dibina 52.892 unit. Sedangkan jumlah koperasi 17.090 unit pada tahun 2007 dengan jumlah anggota koperasi 4.387.110 orang. Sejalan dengan meningkatnya jumlah koperasi, tenaga kerja yang terserap terdapat kenaikan sebanyak 5.293 orang, sehingga total tenaga kerja menjadi 41.234 orang. Di bidang pendidikan, pada Tahun 2006/2007 capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 108,23% untuk SD/MI dan 92,28% untuk SMP/MTs, serta 55,31% untuk SMA/SMK/MA. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mencapai 94,99% dan 79,50% untuk SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA 45,78%. Adapun Angka Transisi (AT) SD/MI ke SMP/MTs mencapai 89,96% dan AT SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 68,28%. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana telah dilakukan melalui upaya rehabilitasi ruang kelas SD/MI sebanyak 3.639 unit, SMP/MTs 631 unit, SMA/SMK 140 unit; pembangunan 370 Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMP/MTs, 30 RKB untuk SMA/SMK; serta pembangunan 5 Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

(MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota se Jawa Tengah. Pada tahun 2007 jumlah perpustakaan desa/kelurahan berjumlah 1.276 unit, dengan 937 unit dalam kondisi kurang baik, sedangkan perpustakaan sekolah berjumlah 26.849 unit, dengan 733 unit dalam kondisi rusak berat, 997 rusak sedang dan 3.436 rusak ringan. Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan akan diupayakan dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sekolah dan desa/kelurahan. Jumlah total guru di Jawa Tengah sebanyak 373.152 orang, yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan D-4 sebanyak 155.356 orang. Sisanya sebanyak 217.796 guru akan ditingkatkan kualifikasi pendidikannya. Selanjutnya dari 155.356 guru yang telah berpendidikan S1 dan D4, dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, sebanyak 28.773 orang guru telah mengikuti uji sertifikasi dengan tingkat kelulusan mencapai 38,20%. Untuk

peningkatan

pemerataan

dan

perluasan

kesempatan

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, dilaksanakan melalui program pemberian beasiswa kepada 15.000 siswa SD/MI dan 3.000 SMP/MTs siswa dari keluarga kurang/tidak mampu; pemberian bantuan penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD bagi 5.658 warga belajar dan Paket B Setara SMP sejumlah 41.451 warga belajar; Bantuan kepada 5.000 siswa SD/MI dan SMP/MTs yang hampir putus sekolah (Retrival). Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, difokuskan pada pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Penuntasan Buta Aksara Usia Produktif di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2007 telah berhasil menuntaskan warga belajar sebanyak 294.090 orang. Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari jumlah 3,6 juta anak sudah terlayani 1,1 juta anak (30,24%). Perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) telah mencapai 70 sekolah, meliputi 2 SD, 20 SMP, 23 SMA dan 25 SMK. Peningkatan kualitas dan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS). Pada tahun 2006/2007 dari jumlah siswa SD/MI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

sebanyak 616.484 siswa yang berhasil lulus sebanyak 571.130 siswa (92,64%), sedangkan untuk tingkat SMP/MTs dari 484.055 siswa berhasil lulus Ujian Nasional sebanyak 419.710 siswa (86,71%) dan untuk SMA/MA/SMK dari 279.385 siswa berhasil lulus 247.630 siswa (88,63%). Sebagai wujud dari pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keberagaman budaya, Jawa Tengah memiliki kelompok-kelompok masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 205 organisasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 organisasi (46,34%) telah mendapat pembinaan dari pemerintah, berupa bantuan bagi penyelenggaraan kegiatan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai dengan tahun 2007, Jumlah benda cagar budaya / situs tak bergerak yang terdokumentasi di 35 Kab/Kota sejumlah 1.076 lokasi. Disamping itu, Jawa Tengah telah memiliki berbagai situs peninggalan sejarah seperti situs kepurbakalaan di Sangiran Sragen, situs peninggalan sejarah di Taman Wisata Borobudur dan Prambanan, serta beberapa museum daerah/lokal yang tedokumentasi sejumlah 1.810 lokasi yang tersebar di berbagai daerah. Derajad kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup, tahun 2007 tercatat 71,1 tahun. Angka Kematian Bayi pada tahun 2007 sebesar 14,23 per 1000 kelahiran. Sedangkan Angka Kematian Ibu pada tahun 2007 mencapai 116,3 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu jumlah kasus Balita gizi buruk tahun 2007 tercatat 18.103 orang. Dari kasus tersebut sisa kasus lama tahun 2006 sebesar 9.610 orang sedangkan kasus baru sebesar 8.488 orang, yang meninggal dunia sebanyak 97 orang dan yang telah berhasil disembuhkan 9.566 orang. Dengan demikian kasus gizi buruk yang masih ada sebanyak 8.440 orang atau 46,62% dari jumlah kasus gizi buruk di Jawa Tengah. Meskipun telah terjadi peningkatan derajat kesehatan, namun masih ditemukan berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat, utamanya penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, Avian Influenza/AI (Flu Burung), dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Secara kumulatif jumlah penderita HIV/AIDS sampai dengan tahun 2007 sebanyak 1.291 orang, terdiri dari penderita HIV

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

positif sebanyak 962 orang dan AIDS sebanyak 329 orang, dimana 156 orang di antaranya (telah) meninggal dunia. Sedangkan kasus penyakit flu burung pada manusia dari 9 penderita, 8 diantaranya meninggal dunia. Selain itu, ditemukan penderita baru TBC sebanyak 8.356 penderita, yang penanganannya melalui pengobatan langsung jangka pendek (Directly Observed Therapy Shortcourse/DOTS), tingkat penyembuhannya mencapai angka 85,21% dari target 85%. Di sisi lain, tahun 2007 telah terjadi peningkatan jumlah penderita dibanding tahun sebelumnya secara signifikan pada penyakit DBD sebanyak 18.550 kasus. Untuk penyakit malaria, tercatat adanya penurunan penderita dari 2.042 kasus pada tahun 2006 menjadi 1.382 kasus. Penurunan ini salah satunya disebabkan karena makin efektifnya penerapan metode surveilance epidemology yaitu kewaspadaan dini secara terus menerus oleh pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat. Pada tahun 2007, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 6.248.972 PUS terdiri dari peserta KB Aktif sebanyak 4.861.221 PUS (77,79%) dan bukan peserta KB sebanyak 1.387.751 PUS (22,21%). Peserta KB Aktif Pria masih sangat rendah baru mencapai 128.776 atau 2,65%, sedangkan peserta KB Aktif Wanita sebanyak 4.732.445 atau 97,35%. Metoda kontrasepsi yang digunakan oleh peserta KB Aktif terdiri dari IUD sebanyak 480.359 (9,88%), MOW 292.739 (6,02%), MOP sebanyak 67.572 (1,39), Kondom sebanyak 61.204 (1,26%), Implant sebanyak 446.687 (9,19%), Suntik sebanyak 860.759 (17,71%). Peserta KB baru di Jawa Tengah sampai dengan Desember 2007 tercatat sebanyak 64.599 atau 84,96% dari sasaran PPM sebanyak 711.600. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani melalui sistem Panti sejumlah 4.125 orang. Sedangkan PMKS pada tahun 2007 sebanyak 171.287 anak terlantar, 11.324 anak nakal, 206.392 orang lanjut usia terlantar, 5.734 orang gelandangan dan pengemis, 30.453 orang penyandang cacat netra, 25.609 orang tuna rungu wicara, 5.626 orang wanita tuna susila, 14.531 orang gelandangan eks psikotik serta 2.257 orangkorban penyalahgunaan Napza.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Tingkat kecukupan gizi pada tahun 2007 di Jawa Tengah untuk kualitas konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 75,1 %, yaitu sebesar 1.812 kkal/kap/hari, sedangkan angka kecukupan energi sebesar 2.018 kkal/kap/hari dan protein sebesar 623,4 gr/kap/hari. Dengan demikian, konsumsi protein di Jawa Tengah telah melampaui standar kecukupan gizi, sedangkan konsumsi energi masih di bawah standar PPH. Dalam rangka mendukung ketersediaan pangan, potensi lahan di Jawa Tengah pada tahun 2006 seluas 3.254.412 Ha yang terbagi dalam lahan sawah 995.469 Ha (20,58 %) dan lahan bukan sawah 2.258.943 Ha (69,42 %). Dari potensi lahan tersebut, yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan sebesar 1.758.715 Ha (54,04 %) terdiri dari lahan sawah 995.469 Ha (56,60%) dan lahan kering 763.246 Ha (43,40%). Sementara itu, luas lahan perkebunan sebesar 623.418,47 ha, sebagian besar (91,11%) merupakan perkebunan rakyat seluas 568.029,34 ha, sedangkan sisanya merupakan perkebunan besar (PBS dan PBN) dengan lahan seluas 55.089,13 ha. Produksi Padi pada Angka Sementara (ASEM) 2007 sebesar 8.616.854 ton GKG setara 4.813.044 ton beras, dengan kebutuhan beras 2.803.430 ton beras, maka terdapat surplus sebesar 2.009.614 ton beras. Kontribusi beras ditingkat Nasional sebesar 15,10 %. Produksi Daging tahun 2007 sebanyak 222.691 ton (kontribusi nasional 16 %) dengan kebutuhan sebanyak 211.453 ton, sehingga surplus 11.238 ton. Untuk produksi telur sebanyak 200.213 ton (kontribusi nasional 16 %), dengan kebutuhan sebanyak 161.419 ton sehingga surplus 38.794 ton. Sedangkan untuk produksi susu sebanyak 73.500 liter (kontribusi nasional 17 %) dengan kebutuhan sebanyak 105.524 liter sehingga defisit 32.024 liter. Selanjutnya untuk komoditas unggulan perkebunan, produksi gula di Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 267.370,89 ton atau 8,10 % produksi nasional. Kebutuhan gula tahun 2009 diperkirakan meningkat menjadi 390.000 ton dan areal pertanaman kelapa seluas 227.879,55 ha. Seiring dengan kebutuhan penyediaan bahan baku energi alternatif (bio-fuel) berdampak pada meningkatnya areal perkebunan komoditas jarak seluas 2.134,70 ha.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Terkait dengan sumber daya perikanan dan kelautan, Provinsi Jawa Tengah mempunyai 33 buah pulau-pulau kecil tersebar di Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Cilacap. Di sebelah utara Jawa Tengah, terdapat 32 buah pulau, dimana pulau yang paling luas adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan (masuk wilayah administrasi Kabupaten Jepara), sedangkan Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap merupakan satu-satunya pulau yang berada di selatan Jawa Tengah. Kondisi sarana prasarana perikanan di Jawa Tengah terdapat 69 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), antara lain 59 unit di Pantai Utara, dan 10 unit di Pantai Selatan, termasuk 2 Unit Pelaksana Teknis Pusat, yaitu Pelabuhan Perikanan

Nusantara

(PPNP)

Pekalongan,

dan

Pelabuhan

Perikanan

Samudera Cilacap (PPSC), serta 2 pelabuhan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kabupaten Jepara dan PPP Tegalsari Kota Tegal, PPP Tasikagung Kab. Rembang, PPP Bajomulyo Kabupaten Pati, PPP Morodemak Kabupaten Demak, PPP Tawang Kabupetan Kendal, PPP Klidang Lor Kabupaten Batang, PPP Wonokerto Kabupetan Pekalongan, dan PPP Asemdoyong Kabupaten Pemalang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa kewenangan pengelolaan TPI oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pelabuhan Perikanan Pantai. Salah satu produk unggulan yang memberikan kontribusi penting terhadap nilai ekspor Jawa Tengah adalah hasil perikanan.

Secara

keseluruhan volume produksi perikanan tangkap sampai dengan November tahun 2007 mencapai 111,28 ribu ton senilai Rp.503,28 milyar, dengan volume ekspor sebanyak 17,70 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2007 sebanyak 114,01 ribu ton Dibidang kehutanan, total luas lahan yang berfungsi sebagai hutan pada tahun 2007 seluas 1,02 juta ha atau 31,43% dari luas daratan Jawa Tengah. Potensi sumberdaya hutan tersebut meliputi hutan negara seluas 647.133 ha (19,88%) dan hutan hak (rakyat) seluas 375.822 ha (11,55%).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Pada tahun 2006 produksi kayu Provinsi Jawa Tengah sebesar 3

2,5 juta m yang berasal dari hutan negara sebesar 0,34 juta m dan hutan hak 3

sebesar 2,2 juta m . Sedangkan, kebutuhan bahan kayu untuk industri pengolahan kayu di Jawa Tengah yang berjumlah 3.567 unit sebesar untuk 3

+ 7,1 juta m . Di bidang industri pariwisata, total kunjungan wisatawan di Jawa Tengah mengalami kenaikkan sebesar 4,9 %, yaitu dari 15.314.118 orang pada tahun 2006, menjadi 16.064.510 orang pada tahun 2007. Hal ini terjadi karena naiknya jumlah wisatawan mancanegara sebesar 4,1%, dan wisatawan nusantara sebesar 4,9 %. Keberdayaan perempuan ditinjau dari Gender Development Index (GDI) dan

Gender

Empowering

Measure

(GEM)

belum

menggembirakan.

Mendasarkan pada Angka GDI Jawa Tengah Tahun 2005 untuk usia harapan hidup perempuan sebesar 71,7; laki – laki sebesar 67,8; untuk melek huruf perempuan sebesar 81,5% , laki – laki sebesar 92,1. Rata – rata lama sekolah untuk perempuan 6,0; laki – laki sebesar 7,1. Untuk angkatan kerja perempuan 39,4; laki – laki sebesar 60,6. Sedangkan untuk GEM, perempuan di parlemen sebesar

10,4;

perempuan

pekerja

profesional

teknisi,

kepemimpinan

ketatalaksanaan 47,2; perempuan dalam angkatan kerja 39,4; dan upah non pertanian laki – laki 609,8; dan perempuan 369,6. Pembangunan

Kepemudaan

dalam

rangka

melindungi,

memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda diselenggarakan sesuai karateristik daerah. Pada tahun 2007, 4 (empat) pemuda Jawa Tengah berhasil meraih prestasi Pemuda Pelopor Tingkat Nasional di bidang Budaya Pariwisata, Bidang Teknologi Tepat Guna, Bidang Kewirausahaan dan Bidang Pendidikan. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemuda dalam rangka partisipasi pemuda di bidang pembangunan dapat dilihat dari kuantitas kelembagaan/organisasi pemuda di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2007 jumlah organisasi kelembagaan pemuda sebanyak 45 organisasi dan organisasi kemasyarakatan

sebanyak 64

organisasi, secara

kuantitas

organisasi kemasyarakatan mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

secara kualitas kelembagaan/ organisasi pemuda belum dapat berperan secara optimal dalam mengembangkan kapasitas pemuda. Di bidang kepramukaan, Jawa Tengah memiliki anggota pramuka sebanyak 4.436.806 orang dengan Gugus Depan berjumlah 68.874 buah. Pada tahun 2006 bidang kepramukaan telah meraih prestasi yang sangat menggembirakan, yaitu merebut kategori Pramuka Tergiat pada Perkemahan Bhakti Saka Bhayangkara tingkat nasional di Jakarta. Pada tahun 2007 memperoleh prestasi terbaik ke-2 Perkemahan Saka Wana Bhakti. Guna menunjang pembangunan di bidang olah raga, sampai dengan tahun 2007 telah terbentuk 57 pengurus cabang olahraga dan fungsional di tingkat Provinsi. Pembinaan yang dilakukan melalui pengurus cabang olah raga tersebut dilakukan dengan sasaran mencapai prestasi di tingkat nasional, serta tingkat internasional melalui keikutsertaan atlet-atlet yang berasal dari Jawa Tengah pada event Asian Games 2006 di Qatar dimana Jawa Tengah mengirimkan 18 atlet dengan prestasi perolehan 7 medali perunggu. Pada event Sea Games XXIV Tahun 2007 di Vietnam, Jawa Tengah ikut berperan serta mengirimkan 48 atlet pada 16 cabang olahraga dengan perolehan 11 medali emas, 12 medali perak dan 6 medali perunggu . Pembangunan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah mendasarkan pada Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah sampai dengan tahun 2007 seluruh Kabupaten/Kota telah mempunyai RTRW Kabupaten/Kota, 22 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Sedangkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) telah terbentuk di Provinsi dan 26 Kabupaten/Kota. Sebagai upaya penyesuaian terhadap Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sedang dilakukan evaluasi dan review RTRW Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Kebijakan penataan ruang diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Implementasi kebijakan tersebut diantaranya melalui upaya pemulihan fungsi kawasan lindung. Dari target luas kawasan lindung sebesar 19,33 % luas Jawa Tengah pada tahun 2018, saat ini sudah terpetakan seluas 9,13 %, terdiri dari Hutan Suaka Alam, Hutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Lindung, dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang mempunyai Fisiografi seperti Hutan Lindung. Namun hanya Hutan Suaka Alam dan Hutan lindung yang kondisinya baik, sedang selebihnya belum berperan secara optimal bahkan berpotensi kritis. Pada tahun 2005 luas lahan kritis mencapai 760.771,30 ha, tahun 2006 berkurang hingga mencapai seluas 659.253,77 ha, sedangkan pada tahun 2007 luasan lahan kritis berkurang menjadi seluas 649.153,77 ha. Upaya yang dilakukan pada tahun 2007 diantaranya dengan menanam 982.665 batang jati unggul, suren, rambutan, kina, bambu dan jenis tanaman serbaguna, yang setara dengan 2.456,67 hektar. Sedangkan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan telah direhabilitasi seluas 201.670 hektar antara lain untuk rehabilitasi lahan kritis, hutan desa, hutan sekolah, penanganan catchment area waduk Mrica dan waduk Gajah Mungkur, turus jalan, DAS Lampir dan Sengkarang. Kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat pula dari meningkatnya pencemaran air, udara dan limbah padat/sampah. Total volume sampah domestik rata-rata per hari tahun 2006 mencapai 16.565,40 m3, dan diperkirakan meningkat menjadi 17.565,40 m 3 pada tahun 2007. Selama tahun 2006 s/d 2007, beban pencemaran udara dari parameter debu, SO2, NO2, HC dan CO mengalami peningkatan sebesar 1 % dari sumber tidak bergerak, sedang pencemaran dari sumber bergerak mencapai 3 %. Untuk pencemaran air limbah di DAS Bengawan Solo, Kupang-Sambong dan Kaligarang mengalami penurunan lebih dari 90 %. Selama tahun 2007, Provinsi Jawa Tengah dilanda berbagai macam bencana alam baik banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang air laut. Berdasarkan data terakhir, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 147 orang, luka berat 189 orang, dan luka ringan 85 orang. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam. Sampai akhir tahun 2006, Satuan

Koordinasi

Pelaksanaan

(Satkorlak)

Penanggulangan

Bencana

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 1 unit perahu jukung, 13 unit perahu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

karet, 15 unit mesin tempel, 85 buah rompi pelampung, 36 buah dayung, 4 buah tenda, 5 unit mobil truk, yang didukung oleh tim perahu karet yang beranggotakan 31 orang. Selanjutnya dalam rangka pengendalian banjir, upaya yang dilakukan pada tahun 2007 telah mampu mengurangi luas genangan permukiman 90,58%, genangan tambak 96,67%, genangan jalan 86,67%, dan genangan sawah 31,41% dengan frekuensi kejadian banjir sebanyak 38 kali di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada bidang pertanahan, sampai dengan tahun 2007 bidang tanah yang bersertifikat baik melalui pemberian maupun penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7.543.819 bidang tanah (36,82%). Sedangkan luas tanah obyek land reform yang telah diredistribusikan kepada rakyat seluas 95.200 ha dengan jumlah penerima sebanyak 169.378 KK. Penataan bidang pertanahan (konsolidasi tanah) di Jawa Tengah seluas 4.838 ha. Perumahan atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan tahun 2008 diharapkan terdapat sebanyak Âą 7,34 juta unit rumah dengan persentase terbesar rumah tipe B dan C. Kualitas rumah dan lingkungan perumahan/permukiman yang tersebar di Âą 470 lokasi kawasan kumuh rata-rata belum layak, sehat dan aman dari bencana. Sedangkan kemampuan pengembang (developer) dalam menyediakan rumah lebih kurang 8.000 unit per tahun (dengan berbagai tipe) dan tidak sebanding dengan ratarata kebutuhan rumah pertahun yang mencapai kurang lebih 81.290 unit, sehingga backlog kebutuhan rumah lebih dari 1 juta unit rumah pertahun. Dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Jawa Tengah, pada tahun 2007 telah dicapai kondisi prasarana jalan baik 82,50%, kondisi sedang 16,90%, dan kondisi rusak 0,59%. Untuk jembatan, pencapaian kondisi baik mencapai 69,05%, kondisi sedang 29,75% dan kondisi rusak 1,19%. Sampai dengan akhir tahun 2007, sarana dan prasarana sumberdaya air yang telah tertangani mencapai 37,18 % dengan cakupan layanan irigasi seluas 86.252 ha dan intensitas tanam dipertahankan sebesar 262%. Hal ini ditunjukkan kondisi baik bangunan pengambilan (intake) mencapai 72%, rusak ringan 25% dan rusak berat 3%. Untuk bangunan air dalam kondisi baik 46%,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

rusak ringan 44% dan rusak berat 10%. Sedangkan untuk saluran pembawa air dalam kondisi baik 34,80%, rusak ringan 48,15% dan rusak berat 17,05%. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan sebesar ± 33,1% dan di perdesaan ± 8%, untuk cakupan pelayanan pengelolaan persampahan ± 65%, cakupan pelayanan air limbah ± 51% dan cakupan pelayanan drainase ± 40%. Untuk pemerataan distribusi dan mengurangi kesenjangan antar daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten memulai pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) secara bertahap. Pada tahun 2007 sudah dilakukan pembangunan konstruksi jalan mencapai 4,80 Km atau 2,26% dari target panjang jalan sebesar 212,25 km. Untuk pembebasan lahan JJLS sudah mencapai 97,50 Km atau 45,94% dari target panjang jalan yang pembiayaannya dilakukan bersama melalui pola sharing antara pemerintah provinsi dan 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Cilacap dan Kebumen. Di samping itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pada jalur ekonomi strategis telah diupayakan pembangunan akses jalan baru serta pembangunan jalan tol Semarang–Solo yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 6,1 trilyun yang konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun 2009 serta dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama Semarang-Bawen dan tahap kedua Bawen-Solo. Kinerja pelayanan transportasi jalan dilihat dari jaringan pelayanan angkutan penumpang umum tahun 2006 dan 2007 cenderung tetap, karena telah

diterapkan

kebijakan

pembatasan

ijin

trayek

guna

menjaga

keseimbangan dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 840 trayek dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 367 trayek. Guna meningkatkan keselamatan lalu lintas di perlintasan kereta api, telah dilaksanakan inventarisasi perlintasan sebidang di Jawa Tengah, yang selanjutnya dibangun pintu lintasan kereta api. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berpartisipasi melakukan penggantian block rel kereta api di 28 perlintasan sebidang dan pemberian Warning System di 17 lokasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Pada tahun 2007 jumlah bongkar muat barang perdagangan, angkutan peti kemas dan penumpang di pelabuhan Tanjung Emas mengalami penurunan, yakni untuk bongkar muat barang sebesar 4,68 juta ton, angkutan peti kemas sebanyak 321.586 teus dan angkutan penumpang sebanyak 264 ribu orang. Sedangkan di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, jumlah bongkar muat barang sebanyak 24,34 juta ton dan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut sebanyak 13,6 ribu ton. Untuk perhubungan udara, kinerja angkutan udara tahun 2007 di Bandara Ahmad Yani Semarang mengalami penurunan yang ditandai dengan jumlah pergerakan lalu lintas angkutan udara sebanyak 13.751 pergerakan pesawat, jumlah angkutan barang 749,5 ton dan jumlah penumpang sebanyak 1,56 juta orang. Sedangkan untuk Bandara Internasional Adi Sumarmo Surakarta pergerakan pesawat sebanyak 4.620 pergerakan dengan jumlah penumpang sebanyak 520.978 orang. Sedangkan untuk pengembangan Bandara Ngloram, Cepu Kabupaten Blora yang berdasarkan hirarki fungsi bandara merupakan bandara khusus dan merupakan pintu gerbang keluar masuknya tenaga ahli pengeboran minyak. Saat ini kondisi Bandara Ngloram masih jauh dari persyaratan yang distandarkan. Bandara Ngloram di dalam penggunaannya masih layak untuk pesawat Cessa 212. Guna

meningkatkan

keamanan

dan

keselamatan

penerbangan,

landasan pacu Bandara Ahmad Yani Semarang telah diperpanjang menjadi 2.650 Mâ&#x20AC;&#x2122; dan pengoperasiannya dilaksanakan pada bulan April tahun 2008. Untuk akses masuk dari jalan arteri lingkar utara menuju Bandara Ahmad Yani, telah dibangun jembatan Siangker dan jalan akses sepanjang 1,15 Km. Pelayanan pos di Jawa Tengah pada tahun 2007 jumlah fasilitas layanan pos pemeriksa dan cabang sebanyak 499 unit serta perusahaan jasa titipan barang (paket) berjumlah 491 unit. Sedangkan untuk telekomunikasi, di Jawa Tengah telah terpasang 619.309 satuan sambungan telepon (SST) telepon tetap (fixed phone) dengan pengguna frekuensi sebanyak 671 unit dan anggota ORARI sebanyak 7.317 orang serta RAPI 9.597 orang. Terkait bidang kemeteorologian, klimatologi dan geofisika, Search and Rescue (SAR) pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

tahun 2007 telah ditempatkan stasiun pengamatan iklim dan cuaca di Semarang, Cilacap dan Wonosobo. Di bidang ketenagalistrikan, pada tahun 2007 rasio elektrifikasi 67,19 %, dan rasio desa berlistrik sebesar 99,94 % atau masih terdapat 8 desa yang belum berlistrik yang akan diselesaikan tahun 2008. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan PLTMH 15 KVA di Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan yang dimanfaatkan oleh 172 KK, pemasangan 105 Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dan pengawasan Captive Power dan Ketenagalistrikan pada 150 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS). Di Bidang Pertambangan Umum, Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup potensial. Hasil identifikasi diketahui ada 44 jenis komoditas Bahan Galian yang terdiri dari : 3 jenis bahan galian Golongan A, 9 jenis Bahan Galian Golongan B dan 32 jenis Bahan Galian Golongan C. Sumber daya mineral industri dan mineral logam sangat bervariasi, baik dalam sebaran, kualitas, kuantitas. Untuk bahan galian industri sebarannya hampir merata di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan untuk potensi mineral logam Barit, Emas, Pasir Besi, Pirit, Mangaan, Galena dan Timah Hitam hanya terdapat pada beberapa wilayah. Beberapa jenis bahan galian bahkan dapat dikategorikan sebagai unggulan mengingat potensinya yang besar, memiliki karakteristrik khas, nilai tambahnya tinggi, dan permintaan pasar yang besar, diantaranya Feldspar, Phospat, Pasir Kuarsa, Pasir Besi, Batu Gamping dan Bentonit. Untuk Pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT), dari 19 Cekungan Air Tanah (CAT) ABT lintas kabupaten yang ada di Jawa Tengah telah dilaksanakan penelitian potensi dan konfigurasi akuifer pada 16 CAT. Sedangkan dalam pengelolaan migas Pemerintah Provinsi telah melakukan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian usaha jasa penunjang migas serta pengembangan energi alternatif pengganti Bahan Bahan Bakar (BBM) atau energi terbarukan. Di samping itu telah disepakati antara PT. Pertamina dengan Exxon Mobile dalam pengelolaan Blok Cepu. Hal ini memberikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

harapan bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan participating interest (PI) 10 % melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas Berbagai

pendekatan

perencanaan

diutamakan

pada

partisipasi

aktif

masyarakat dan keterlibatan stakeholders pembangunan untuk menjaring, menyerap dan mendapatkan aspirasi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Dalam

rangka

percepatan

pencapaian

hasil-hasil

pembangunan

maupun penyelesaian permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan United Nation Development Programme (UNDP), United Nation Children and Education Fund (UNICEF), Gesellschaft fĂ&#x153;r Technishe Zusammenarbeit (GTZ), United State of Agency for International Development (USAID), dan berbagai lembaga dalam negeri. Data merupakan salah satu pendukung utama dalam perencanaan pembangunan. Oleh karenanya, statistik sebagai salah satu urusan wajib yang terkait erat dengan pengelolaan dan penyajian data, mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam perencanaan kebijakan pembangunan. Selain itu, informasi statistik juga dapat menunjukkan perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Wujud nyata pembangunan bidang statistik di Jawa Tengah adalah dengan telah dilaksanakannya penyusunan PDRB Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka setiap tahunnya, serta dataâ&#x20AC;&#x201C;data insidentil yang mendukung perencanaan pembangunan, seperti Social Accounting Matrix (SAM) atau sistem neraca sosial ekonomi, Tabel Input - Output dan data lain yang dibutuhkan masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan senantiasa didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Kegiatan arsip sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan â&#x20AC;&#x201C; Ketentuan Pokok Kearsipan, kegiatan penyelenggaran pengelolaan arsip dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. Oleh karenanya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi suatu hal yang penting. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bintek) dan fasilitasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 sampai dengan 2008. Sedangkan terkait dengan sarana prasarana pemerintahan telah dilaksanakan pemeliharaan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan di 15 SKPD Provinsi. Upaya yang telah dilakukan selain peningkatan sarana dan prasarana pendukung kearsipan yaitu dengan pengembangan jaringan dan komunikasi untuk mendukung pelayanan informasi tentang Jawa Tengah dalam bentuk website (www.jawatengah.go.id), Selain itu dilakukan pula peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah bidang informasi, komunikasi dan kehumasan melalui kegiatan bimbingan teknis sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sampai tahun 2007 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pelatihan dan fasilitasi dalam rangka penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu di kabupaten/kota, penataan Sistem Koneksi

(Inter-Phase),

Nomor

Induk

Kependudukan

(NIK),

koordinasi

kebijakan kependudukan dan catatan sipil antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2008 diharapkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah telah melaksanakan pelayanan pembuatan Akte Kelahiran secara gratis. Dalam rangka implementasi otonomi daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta melakukan pengawasan represif terhadap peraturan

daerah

dan

peraturan

Bupati/Walikota.

Pada

tahun

2007,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap produk-produk hukum kabupaten/kota, berupa 282 buah Raperda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

dan 111 buah Perda. Perda Kabupaten/Kota tersebut dievaluasi dan diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan masyarakat dan pengembangan investasi di daerah. Dalam hal pengawasan, saat ini telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 12 tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi ( RAD- PK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2008. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan dilakukan terus menerus melalui berbagai upaya, antara lain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 3 jenis diklat, yang diikuti oleh sebanyak 11.964 orang PNS, dengan perincian diklat teknis sebanyak 1.119 orang, diklat fungsional sebanyak 715 orang, diklat kepemimpinan sebanyak 975 orang dan diklat pra-jabatan sebanyak 9.155 orang. Sedangkan pelaksanaan diklat bagi aparatur Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui pola kemitraan sebanyak 7.890 orang, dengan perincian diklat teknis sebanyak 195 orang, diklat fungsional sebanyak 150 orang, diklat kepemimpinan sebanyak 280 orang dan diklat prajabatan sebanyak 7.265 orang. Dalam bidang politik, pada tahun 2007 desk Pilkada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan aktif dalam memfasilitasi proses Pilkada Langsung di empat kabupaten, yaitu Jepara, Brebes, Cilacap dan Batang, melalui pengembangan kegiatan forum koordinasi dan pemantauan proses Pilkada di kabupaten/kota.

B. Isu-Isu Strategis Memasuki tahun 2009 secara nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengacu pada permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional maupun Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Jawa Tengah. Secara garis besar capaian kinerja pemerintah dan kondisi lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global, maka isu-isu strategis nasional tahun 2009, meliputi: 1. Masih tingginya angka pengangguran terbuka dan masih banyaknya jumlah penduduk miskin. 2. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor non-migas, termasuk belum optimalnya pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. 3. Masih rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal. 4. Masih relatif rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 5. Belum optimalnya penegakan hukum dan reformasi birokrasi oleh lembaga penegak hukum. 6. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal. 7. Masih belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana dan penanggulangan penyakit. 8. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar dan belum memadainya dukungan infrastruktur. Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional, kondisi Jawa Tengah baik dalam artian potensi dan agregat permasalahan yang dihadapi, maka isu strategis Jawa Tengah tahun 2009 adalah : 1. Masih banyaknya penduduk miskin dan tingginya tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 7,70 % dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif berpendidikan rendah serta kurang berketrampilan, sehingga mengurangi daya saing daerah dalam rangka menarik investasi. Persoalan ini juga terkait dengan potensi rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja dan petani serta kerawanan ketahanan pangan;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar, sehingga menurunkan kapasitas serta produktivitas kerja, kurangnya akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, rendahnya kualitas perumahan dan permukiman, dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hal atas perlindungannya; 3. Masih

adanya

kesenjangan

pertumbuhan

antar

daerah,

kelompok

pendapatan, aksesibilitas antar daerah dan wilayah akibat penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat. 4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta munculnya potensi konflik pertanahan dan makin meningkatnya potensi ancaman bencana termasuk dampak pemanasan global (global warming). 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Good Governance akibat dari belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta belum optimalnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN sebagai bagian menuju terwujudnya masyarakat madani.

C. Visi dan Misi 1. Visi RPJPD Jawa Tengah tahun 2005–2025 Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2005–2025 adalah: “JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI” Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Jawa Tengah. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis

dan

optimal

dapat

memberikan

kontribusi

dalam

rangka

pencapaiannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Jawa Tengah. Jawa Tengah diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. Mandiri. Artinya bahwa pembangunan daerah sebagai usaha untuk mengisi

kemerdekaan

merupakan

upaya

membangun

kemandirian.

Kemandirian bukan berarti situasi dan kondisi dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi pada era globalisasi dan otonomi daerah ketergantungan antardaerah semakin kuat karena disadari bahwa tidak ada suatu daerah yang dapat memenuhi segala kebutuhan dan mengatasi permasalahannya sendiri. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun

nilai-nilai

yang

mendasari

dan

memengaruhinya.

Untuk

membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Selain itu, secara prinsip kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu

memenuhi

tuntutan

kebutuhah

pembangunan

daerahnya;

kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Maju. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumbersumber

keuangan

lainnya

bagi

kepentingan

pembangunan;

dan

meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah. Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi

sejahtera

adalah

tercapainya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian

yang

meningkatnya

kualitas

kokoh sumber

berlandaskan daya

keunggulan

manusia

yang

kompetitif;

ditandai

oleh

terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan IPM, meningkatkan perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,

dan

bertanggung

jawab

yang

mampu

mendukung

pembangunan daerah. Lestari. Artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Dalam konteks visi Jawa Tengah kata lestari tidak dapat dipisahkan atau menjadi satu kesatuan kalimat sejahtera dan maju. Artinya, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai minimal selalu dipertahankan bahkan harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. Lestari juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi lestari adalah terbangunnya sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap; terjaminnya hak-hak warga, keamanan, ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terpeliharanya kekayaan keseragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

2. Misi RPJPD Jawa Tengah Tahapan Pertama tahun 2005-2009 Dalam tahap pertama pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 berorientasi pada kelanjutan pencapaian target

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pembangunan dalam Renstra Jawa Tengah tahun 2003-2008 yang diarahkan pada pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan serta pengelolaan sumber daya alam yang mencakup tahapan sebagai berikut : a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. b. Mewujudkan

perekonomian

daerah

yang berbasis pada

potensi

unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring. d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan. e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan gender.

D. Evaluasi Kinerja Tahun 2007 dan Prediksi Kinerja Triwulan I Tahun 2008 Berdasarkan pentahapan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 â&#x20AC;&#x201C; 2008, tahun 2007 2008 merupakan tahap pengembangan kemandirian, daya saing dan eksistensi Jawa Tengah sebagai pilar pembangunan nasional. Guna mendukung tercapainya tahapan tersebut maka yang menjadi program

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2007 adalah : 1) Peningkatan penanggulangan kemiskinan; 2) Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha; 3) Peningkatan akselerasi pembangunan antar daerah; 4) Peningkatan sosial dasar masyarakat; 5) Peningkatan investasi dan ekspor serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 6) Pengarusutamaan tata pengelolaan pemerintahan yang baik; 7) Peningkatan pelayanan pemerintahan; 8) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peran serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan; 9) Mencegah penyebaran penyakit menular dan penanggulangan korban bencana alam. Ditinjau dari rencana target dan sasaran serta rincian kegiatan pada masing-masing program prioritas dalam RKPD 2007, tidak seluruhnya dapat di implementasikan melalui pembiayaan dalam APBD 2007, karena keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu pada tahun 2008 target dan sasaran yang belum tercapai dalam tahun 2007 tersebut masih menjadi prioritas tahun 2008, antara lain : 1) Peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan; Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK); Revitalisasi perdesaan, serta Peningkatan pelayanan sosial dasar dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, pengangguran, perluasan kesempatan kerja serta pemerataan persebaran penduduk; 2) Peningkatan daya saing IKM/UMKM

dan

pengembangan

pariwisata

berbasis

masyarakat;

Penyelesaian pengembangan Bandara Ahmad Yani berupa operasionalisasi runway 2.650 mâ&#x20AC;&#x2122;, penyediaan Instrument Landing System (ILS), pembangunan drainase, pembangunan terminal dan appron; 4) Penyelesaian pembebasan tanah serta pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan di koridor JJLS serta fasilitasi penyelesaian pembebasan tanah dan pembangunan jalan tol Semarang-Solo,

khususnya

ruas

Semarang-Bawen;

Peningkatan

kemandirian dan daya saing wilayah yang berkaitan dengan penciptaan iklim kondusif; peningkatan infrastruktur wilayah dan perbaikan lingkungan hidup; 6) Peningkatan investasi & ekspor; 7) Pengurangan resiko bencana & pemberantasan penyakit menular; 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan dan penguatan kapasitas masyarakat madani; 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan ketertiban masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

(kamtibmas) dan kehidupan sosial yang harmonis; 10) Pengembangan energi alternatif diantaranya berupa pembangunan pembangkit listrik bertenaga air dan surya serta pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan. Dalam

pelaksanaannya,

keberhasilan

pembangunan

bidang

pelayanan sosial dasar meliputi bidang pendidikan yang diarahkan sesuai amanat UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 17,51% pada tahun 2007 dan 20 % pada tahun 2008 termasuk realisasi dari MoU pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Pada bidang kesehatan dilaksanakan akselerasi pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), peningkatan kualitas pelayanan dengan pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan perbekalan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana dan penyakit menular. Selanjutnya dalam rangka penanganan kemiskinan dan pengangguran dilakukan penyaluran dana bergulir sebesar Rp.27,430 milyar pada tahun 2007 dan Rp.60,641 milyar pada tahun 2008 serta didukung oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp. 884.960 milyar pada tahun 2008. Pada bidang infrastruktur telah dilaksanakan antara lain pengembangan Bandara A. Yani Semarang melalui perpanjangan landas pacu menjadi 2.680 mâ&#x20AC;&#x2122; pada tahun 2007 dan operasionalisasinya pada tahun 2008, pembangunan jaringan Jalan Lintas Selatan yang diawali pembebasan tanah yang mencapai panjang 97,5 Km (45,94%) dari panjang total 212,25 Km serta pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang diharapkan pembebasan tanahnya selesai pada tahun 2008. Demikian juga untuk pembangunan jalan tol Trans Java pembebasan tanahnya dimulai pada tahun 2008. Dalam penanggulangan bencana khususnya pasca gempa telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dengan biaya sebesar Rp. 1,945 Trilyun untuk 105.557 unit rumah. Disamping keberhasilan tersebut, terdapat kegiatan yang capaian target dan sasaran belum optimal implementasinya antara lain pada programprogram

penanganan

kemiskinan

dan

pengangguran,

pembangunan

infrastruktur wilayah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta pelayanan publik. Sedangkan dari aspek perencanaan, target dan sasaran RKPD 2008 tidak dapat tercapai secara keseluruhan, karena terbatasnya kemampuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

anggaran daerah, demikian juga dengan adanya beberapa kejadian bencana di Jawa Tengah berpengaruh terhadap capaian kinerja pembangunan. Sehingga masih menyisakan beberapa target dan sasaran yang harus menjadi prioritas pada tahun 2009. Keberhasilan untuk mencapai tahapan Renstra 2003-2008 tidak sepenuhnya didukung oleh implementasi dari program prioritas tersebut, namun juga dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dan hasil pelaksanaan program/kegiatan nasional di Jawa Tengah serta dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Tengah.

E. Kebijakan dan Strategi Berdasarkan pelaksanaan

misi

kondisi guna

umum,

isu

pencapaian

strategis visi

dan

tersebut,

dalam maka

rangka

kebijakan

pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2009 adalah melalui pendekatan pemecahan masalah secara faktual dengan penekanan pada pemecahan masalah yang menjadi urusan wajib berdasarkan kemampuan daerah, serta dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah lainnya baik yang berskala regional maupun nasional. Adapun secara umum kebijakan yang akan ditempuh meliputi : 1.

Mengurangi, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk mewujudkan investasi di daerah dan meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja agar mencapai tingkat kesejahteraan pekerja yang optimal serta mantapnya ketahanan pangan utamanya bagi petani;

Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan dasar dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan, peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, penyediaan perumahan dan perbaikan sanitasi permukiman, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak atas perlindungan serta pelayanan kesejahteraan sosial;

Meningkatkan

penyediaan

sarana

dan

prasarana

wilayah

untuk

mengurangi kesenjangan antar daerah dan antar kelompok pendapatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

serta

peningkatan

aksesibilitas

wilayah

dengan

melihat

potensi

perekonomian wilayah serta jaringan pemasarannya; 4.

Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW guna menjaga kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan serta pengurangan resiko bencana dan antisipasi terhadap pemanasan global;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberantasan KKN serta penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka langkah-langkah strategi

yang dilakukan adalah melalui : 1.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan calon tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan tenaga kerja serta perlindungan kerja; Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja petani sehingga terjadi peningkatan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat serta memberikan perlindungan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan utamanya bagi penduduk miskin;

Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan sosial dasar (kesehatan, pendidikan dan sosial) dengan mengembangkan perbaikan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak atas perlindungan serta dorongan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pengurangan

kesenjangan

antar

daerah,

kelompok

pendapatan,

aksesibilitas antar daerah dan wilayah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang sinergis dengan potensi dan kebutuhan pengembangan wilayah; 4.

Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai RTRW melalui pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan sumber energi terbarukan, konservasi, penegakan hukum, pertanahan dan lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

serta pengurangan resiko bencana dan antisipasi terhadap pemanasan global; 5.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat berperan serta dalam pembangunan dan pemberantasan KKN.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

A. Evaluasi Prioritas Pembangunan Isu

strategis

tahun

2007

dan

2008

mencakup

kemiskinan,

pengangguran terbuka, akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah, ekonomi daerah, good governance, kualitas lingkungan, dan kejadian bencana. Upaya penanganan isu tersebut dilaksanakan melalui program prioritas dengan hasil capaian sebagai berikut :

Peningkatan penanggulangan kemiskinan Program

yang

telah

dilaksanakan

untuk

penanggulangan

kemiskinan, antara lain : peningkatan cakupan dan kualitas layanan sosial dasar serta peningkatan aksesibilitas pada kawasan kumuh dan terisolir. Adapun kegiatannya meliputi pemberian ASKESKIN, RASKIN, BOS, bantuan

dan

akses

permodalan

dan

pembangunan

infrastruktur

perdesaan dan kawasan kumuh dan terisolir di perkotaan yang merupakan bagian kegiatan P2KP dan PPK. Di samping itu untuk menangani kawasan permukiman kumuh terutama di perkotaan, desa nelayan dan desa terisolir yang masih banyak tersebar di wilayah Jawa Tengah, diperlukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman terutama peningkatan cakupan layanan air bersih dan sanitasi serta perumahan yang layak huni, baik pada aspek kualitas dan kuantitasnya. Program kegiatan untuk penanganan hal tersebut antara lain melalui pembangunan sanitasi dan air

minum

berbasis

pembangunan

Rumah

masyarakat Susun

dan

pemugaran

Sederhana

Sewa

rumah

serta

maupun

Milik

(Rusunawa/Mi). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala terkait

dengan

penyediaan

lahan,

kesadaran

masyarakat,

dan

keterpaduan dalam pembiayaan maupun pola pengelolaaannya, sehingga belum sesuai yang diharapkan. Untuk

itu program kegiatan ini masih

menjadi prioritas, karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan perumahan bagi RTM, baik di perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui berbagai program, diantaranya

peningkatan

kualitas dan produktivitas tenaga

kerja,

perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Pada tahun 2007 angkatan kerja yang telah terserap sebanyak 135.313 orang dari target 90.000 orang melalui penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri baik sektor formal maupun informal meliputi kewirausahaan (531 orang), AKL (47.230 orang), AKAD (7.153 orang), AKAN (30.323 orang), Bursa Kerja Khusus (3.212 orang), Job Market Fair (2.417 orang), Bursa Kerja On-line (906 orang), penempatan pelatihan di BLK/LPTKS serta magang dalam maupun luar negeri (43.541 orang). Selanjutnya melalui program Transmigrasi Swakarsa

Mandiri berhasil

ditempatkan sebanyak 581 KK (2.158 jiwa) transmigran atau 67,87% dari target sebanyak 856 KK. Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah meningkat dari Rp. 548.729,73 (tahun 2007) menjadi Rp. 601.418,92 (tahun

2008).

Rata-rata

UMK

tersebut

baru

mencapai

90,07%

dibandingkan dengan rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tercatat sebesar Rp. 667.715,88. Meskipun upaya penanganan pengangguran sudah dilakukan namun jumlah pengangguran masih cukup besar, oleh sebab itu program penanganan pengangguran ke depan perlu lebih diintensifkan dan diarahkan pada kemandirian wirausaha.

Peningkatan akselerasi pembangunan antar daerah Dalam rangka menciptakan kemandirian, peningkatan akselerasi pembangunan antar daerah, serta daya saing antar wilayah, maka penyelesaian pembangunan Bandara Ahmad Yani dan pembangunan Jalan Lintas Selatan masih menjadi prioritas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Dari 2.539,7 km jalan Provinsi yang semula panjang jalan Provinsi 2.589,61 km dikarenakan alih status jalan Provinsi menjadi jalan Nasional sepanjang 49,91 km. Kondisi sampai akhir tahun 2007, sepanjang 2.095,15 km (82,5%) dalam kondisi efektif, dalam kondisi sedang sepanjang 429,21 km (16,9%) dan sepanjang 158,29 km (6,23%) dalam kondisi rusak. Guna mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa, maka seluruh panjang jalan dan jembatan yang ada harus dalam kondisi mantap. Untuk mencapai kondisi mantap tersebut, maka program dan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala menjadi prioritas utama. Disamping itu, perlu ditingkatkan pengendalian kelebihan muatan dan beban jalan.

Peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat Terkait dengan program Pelayanan Dasar Sosial, maka besaran rasio yang dicapai selama tahun 2007, antara lain : a. UHH tahun 2007 sebesar 71,1 tahun ; b. AKB tahun 2007 sebesar 14,23 Per 1.000 kelahiran hidup ; c. AKI tahun 116,3 per 100.000 kelahiran hidup ; d. Balita dengan gizi buruk tahun 2007 sebesar 18.106 atau 0,67 % dari 2.681.350 balita; e. APK SD/MI 108,23 % ; f. APK SMP/MTs 92,28 % ; g. Penyandang buta aksara 3.165.720 orang ; h. Anak korban kekerasan 2.585 orang ; i.

Anak nakal 11.324 orang ;

Anak jalanan 9.770 orang ;

k. Anak penyandang cacat 57.471 orang ; l.

Penyandang cacat 184.130 orang ;

m. Lanjut usia terlantar 206.392 orang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Sedangkan program yang telah dilaksanakan, diantaranya : a.

Pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) ;

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dasar dan menengah ;

Rehabilitasi sosial.

Peningkatan investasi dan ekspor, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jawa

Tengah

tahun

2007

dan

2008

memasuki

tahapan

pengembangan kemandirian, daya saing dan eksistensi Jawa Tengah sebagai pilar pembangunan nasional. Upaya pencapaian tahapan tersebut dilakukan dengan upaya swasembada beras, yang ditunjukkan dengan meningkatnya produksi beras dan telah mencapai surplus. Jawa Tengah menyumbang 16,08 % dari produksi nasional. Keberhasilan ini didukung dengan upaya alih teknologi petani, pelayanan irigasi, peningkatan ketrampilan petani dan penyediaan saprodi yang cukup. Disamping itu, dikembangkan pola distribusi pangan melalui penciptaan desa mandiri pangan untuk menciptakan desa berketahanan pangan. Realisasi investasi dan jumlah nilai ekspor non migas menunjukkan peningkatan yang signifikan yang dicapai melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perbaikan iklim usaha, peningkatan pelayanan perijinan satu pintu (One Stop Services/OSS), fasilitasi pemecahan masalah melalui Tim Task Force, penyelenggaraan forum CJIBF, pembentukan lembaga Investment Promotion Agency (IPA) pengembangan jaringan pemasaran dan diversifikasi produk ekspor. Sedangkan untuk peningkatan daya saing wilayah, dilaksanakan melalui pengembangan kerjasama ekonomi regional

dengan

fokus

pengelolaan

dan

pemasaran

bersama

produk/komoditas daerah, antara lain : Barlingmascakeb dan Sapta Mitra Pantura (SAMPAN). Untuk mencukupi kebutuhan energi listrik rumah tangga telah dilaksanakan upaya diversifikasi dan optimalisasi sumberdaya listrik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Tenaga Mikro Hidro, tenaga surya, dan biogas pada desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Sedangkan peningkatan kebutuhan energi listrik untuk industri, dipenuhi melalui perluasan dan peningkatan kapasitas jaringan distribusi. Terkait dengan capaian kegiatan pariwisata di Jawa Tengah, telah dapat meningkatkan lama tinggal wisman dan wisnus, hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah.

Pengarusutamaan tata pengelolaan pemerintahan yang baik untuk peningkatan iklim kondusif guna mendukung supremasi dan perlindungan hukum. Terkait dengan program pengelolaan pemerintahan yang baik, maka hasil yang dicapai pada tahun 2007 adalah : a.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan pergeseran paradigma pembangunan yang membawa konsekuensi perubahan kebijakan ;

Penyelenggaraan otonomi daerah yang menuntut kinerja aparatur daerah yang efektif, efisien dan akuntabel ;

Penyusunan regulasi guna memberikan perlindungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik ;

Peningkatan kualitas pelayanan publik hingga saat ini masih merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah masih

diperlukan upaya-upaya : a.

Validasi kriteria standar pelayanan minimal ;

Fasilitasi

kepada

Kabupaten/Kota

untuk

mewujudkan

dan

mengembangkan pelayanan perijinan satu pintu ; c.

Optimalisasi

pendayagunaan

teknologi

informasi

dalam

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Peningkatan

pemahaman

secara

menyeluruh

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peran serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi sampai dengan tahun 2007 sebanyak 24 % dalam kondisi rusak ringan dan 4 % rusak berat. Sementara bangunan air dalam kondisi baik sebesar 53 %, rusak ringan 32 % dan dalam kondisi rusak berat 15 %. Saluran pembawa 51 % rusak ringan dan 19 % dalam kondisi rusak berat. Sedangkan sarana dan prasarana sumberdaya air yang telah diperbaiki sebesar 37,18 % dari total

kerusakan.

Sehingga

perlu

upaya

untuk

memprioritaskan

peningkatan penyediaan sarana prasarana irigasi, terutama pada daerahdaerah rawan kekeringan. Semakin terbatasnya dan mahalnya energi baik listrik maupun bahan bakar, masih diperlukannya jaringan listrik pedesaan, serta untuk menambah rasio elektrifikasi Jawa Tengah yang sampai saat ini baru mencapai 67,20 %. Sedangkan rasio desa berlistrik akan mencapai 100% pada akhir tahun 2008. Degradasi lingkungan akibat pencemaran dan eksploitasi alam yang berlebihan menyebabkan terjadinya pemanasan global (global warming) yang mengakibatkan perubahan iklim global, penurunan kualitas

lingkungan

maupun

bencana

alam.

Ketidaksesuaian

pemanfaatan dan peruntukan ruang juga menyebabkan terjadinya bencana alam berupa banjir, longsor, dsb. Hal ini mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa yang cukup besar. Untuk itu masih diperlukan penerapan, pengendalian dan pemanfaatan ruang, serta penatagunaan pertanahan berdasarkan RTRW dan pengurangan resiko bencana

melalui

sosialisasi,

fasilitasi

dan

penguatan

kapasitas

kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Mencegah penyebaran penyakit menular dan penanggulangan korban bencana alam Upaya pencegahan penyakit menular yang dilakukan pada tahun 2007 masih belum sepenuhnya tertangani. Hal ini terlihat dari masih ditemukan : a.

IR > DBD 6,2/10.000 penduduk;

Annual Parasite Incidence (API) Malaria 0,05 per 1.000 penduduk ;

Prevalensi HIV/ AIDS 286 orang / 142 orang ; Terjadinya bencana alam di Jawa Tengah, baik gempa bumi,

banjir, longsor, dan angin puting beliung telah mengakibatkan korban manusia sebanyak 671.219 orang serta kerusakan infrastruktur. Dengan masih tingginya kasus penyakit menular yang terjadi, perlu peningkatan upaya pencegahan dan penanganan. Sedangkan untuk meminimalisasi korban bencana, perlu dilakukan upaya pengurangan resiko bencana.

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 yang dalam penyusunannya mendasarkan pada Undang Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam implementasinya dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hierarkhisnya yaitu mulai dari tingkat nasional berupa RTRWN yang bersifat arahan kebijakan (sangat makro), di tingkat Provinsi RTRWP yang bersifat arahan kebijakan pola dan struktur pemanfaatan ruang, serta di tingkat Kabupaten/Kota bersifat lebih operasional/detail pola dan pemanfaatan ruang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam RTRWP Jawa Tengah (Perda 21 tahun 2003) antara lain mencakup; 1) Sistem Kota; 2) Kawasan Lindung; 3) Kawasan Budidaya; 4) Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah; 5) Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas. Agar di dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis serta dapat mengeliminir terjadi konflik kepentingan baik antar sektor maupun antar daerah, maka dalam penyusunan Perda 21 tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Tengah dilandasi oleh Nota Kesepahaman yang ditandatangai oleh Gubernur dan Ketua DPRD Jawa Tengah dan Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Tata ruang sebagai matra ruang pembangunan daerah, maka perkembangan dari pelaksanaan penataan ruang akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik pada rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan. Untuk dapat mengetahui perkembangan dari implementasi penataan ruang tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan penataan ruang yang didasarkan pada aspek proses maupun substansialnya. Evaluasi pelaksanaan RTRWP Jawa Tengah akan diuraikan dengan menggambarkan kondisi capaian saat ini dari aspek proses (perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang) sampai dengan awal tahun 2008 yang secara substansial ditekankan pada urusan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi termasuk perkembangan pelaksanaan dari nota kesepahaman antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara komparatif juga memperhatikan terhadap kondisi yang direncanakan sesuai RTRWP serta perkembangan lingkungan strategisnya sebagai dasar matra ruang dalam perencanaan program pembangunan.

Perencanaan Tata Ruang. Dari aspek perencanaan akan dilihat dari ketersediaan dokumen RTRW dan efektifitas dari rencana tersebut. Di samping Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Tengah, sampai dengan tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

2008 telah tersusun sebanyak 24 dokumen perencanaan tata ruang penjabarannya dari 33 Kawasan yang perlu untuk disusun RTR nya, demikian pula dengan 35 Kabupaten/Kota telah mempunyai RTRWK dengan berbagai kondisi normatifnya. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka pada tahun 2008 dilakukan evaluasi terhadap RTRWP Jawa Tengah dan dilanjutkan pada tahun 2009 untuk proses penetapan peraturan daerahnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk evaluasi / penyesuaian bagi RTRW Kabupaten / Kota. Efektifitas dari RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten Kota masih

belum

optimal

sebagai

landasan

operasionalisasi dalam

pemanfaatan ruang. Hal tersebut terutama terlihat antara lain dari masih banyaknya ketidaksesuaian fungsi ruang, belum optimalnya fungsi RTRW sebagai matra ruang dalam pembangunan daerah dan masih rendahnya pemahaman serta peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Kondisi tersebut terjadi terutama disebabkan karena berdasarkan substansi Undang-undang 24 Tahun 1992 mempunyai tahapan rencana yang terlalu panjang sampai dengan rencana tersebut dapat dijadikan pedoman operasionalnya (RTR Teknis), sehingga kontraproduktif terhadap waktu rencana dan pelaksanaannya. Di samping itu masih adanya keterbatasan dan ketidaksamaan standart dalam penyusunan RTRW serta adanya faktor eksternal terutama adanya kebijakan baru dari pemerintah, misalnya adanya program nasional pembangunan jalan Tol Trans Jawa yang berpengaruh terhadap pola dan struktur pemanfaatan ruang baik bagi RTRW Provinsi maupun RTRW Kab/Kota. Berdasarkan pada kondisi tersebut serta sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Penataan Ruang yang baru, maka RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kab/Kota harus segera dilakukan peninjauan kembali ataupun penyesuaian, oleh karena itu dapat dicapai efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

tata ruang benar benar menjadi matra ruang dalam penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

maupun

menjadi

pedoman dalam penjabarannya.

Pemanfaatan Ruang. Pada aspek pemanfaatan ruang, dilihat dari perkembangan implementasi pola dan struktur pemanfaatan ruang yang meliputi Sistem

Kota-kota,

Pengembangan

Kawasan

Sistem

Sarana

Lindung, dan

Kawasan

Prasarana

Budidaya,

Wilayah

serta

Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas. a.

Sistem Kota, adalah sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota dan hirarki kota terkait dengan pola transportasi dan prasasarana wilayah Daerah. Sistem Kota-kota di Jawa Tengah terdiri dari yaitu : 5 Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Semarang, Surakarta, Cilacap, Kudus dan Purwokerto, 17 Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan 54 Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Perkembangan sistem kota-kota secara bertahap sudah

mengarah pada sistem yang direncanakan tetapi memang relative lambat dan belum dapat berjalan dengan optimal. Kondisi tersebut disebabkan antara lain: belum selesainya pembangunan prasarana wilayah daerah, seperti pembangunan Jalan (Tol Semarang-Solo, Tol Trans Jawa, beberapa Jalan Lingkar Pati, Kudus, Tegal, Brebes, dsb), Pelabuhan Kendal, Bandara A.Yani dan lain sebagainya, dan belum optimalnya peran dan fungsi kota-kota sesuai yang ditetapkan terutama kota-kota dengan fungsi PKN dengan keterbatasan prasarana dan sarananya. Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena rendahnya investasi pembangunan yang ada (masih tingginya ketergantungan pada investasi pemerintah),

kendala

proses

pembebasan

tanah,

optimalnya peraturan pendukung dan kewenangan. program

kegiatan

pembangunan

infrastruktur

belum

Ke depan

wilayah

perlu

diarahkan tidak hanya pada sasaran regulernya tetapi juga untuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

kearah peningkatan peran dan fungsi peran kota-kota terutama PKN dan PKW.

Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sesuai dengan RTRWP direncanakan bahwa kawasan lindung pada tahun 2018 akan meningkat menjadi + 19,33 % dari + 7,82 % pada tahun 2003. Perkembangan sampai dengan tahun 2008 luas kawasan lindung telah menjadi + 9,13%, peningkatan sebesar + 1,31% selama 5 Tahun memang masih rendah dan belum dapat secara signifikan berdampak dalam memperbaiki kondisi kerusakan kawasan

lindung,

sehingga

kejadian

bencana

alam

dan

penurunanan kualitas dan kuantitas sumber daya alam masih terjadi, walaupun upaya telah dilakukan termasuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Komitmen pemerintah dan masyarakat daerah terhadap penanganan kawasan lindung sudah tinggi antara lain telah diatur secara eksplisit dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 bahwa luasan kawasan lindung minimal dalam RTRW minimal 30%. Tetapi memang karena kondisi dan kecepatan kerusakan tidak sebanding dengan kemampuan dalam upaya perbaikannya, sehingga kedepan urusan, program dan kegiatan dalam upaya peningkatan luasan kawasan lindung sangat penting untuk

menjadi

prioritas

baik

pengaturan,

pengelolaan,

pembangunan dan penertiban, terutama pada upaya pengurangan resiko bencana kawasan rawan bencana dan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.

Kawasan Budidaya, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

buatan. Perkembangan kawasan budidaya masih ditandai dengan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan tren yang meningkat dan meluas dari tahun ketahunnya, tahun 1998 luas penggunaan tanah sawah seluas 1.008.369 ha (30,71 %) menjadi seluas 995,469 ha (30,44%) pada tahun 2007 atau berkurang sebanyak 8,997%, untuk lahan perkebunan terjadi alih fungsi ke penggunaan lain sebesar 39,064 % dan penggunaan lahan untuk permukiman naik 50,635 % selama 10 tahun walaupun luasannya relatif secara total masih rendah hanya 18,77 % dari luas tanah yang ada. Demikian juga dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya terutama di perkotaan, kawasan lindung untuk fungsi permukiman dan industri, luasan kawasan hutan produksi semakin berkurang sejalan dengan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan untuk infrastruktur wilayah (terutama

untuk

jalan

tol),

kawasan

industri,

kawasan

pertambangan dan kawasan pariwisata yang ditetapkan belum berperan optimal untuk meningkatkan daya saing wilayah dan mengurangi dampak lingkungan. Kondisi di atas sangat terkendala dengan kewenangan, serta keterpaduan penanganan, baik dengan pemerintah

Kab/kota

maupun

peran

serta

masyarakat,

permasalahan pertanahan dan perijinan, menjadi permasalahan tersendiri yang perlu penanganan lebih maksimal. Untuk itu program tahun 2009 perlu diarahkan untuk tetap mendorong kearah penetapan sawah lestari, upaya-upaya untuk menekan laju alih fungsi dan kesesuaian lahan (terutama pada kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan perkebunan), peningkatan peran dan pemahaman masyarakat, optimalisasi kembali pengembangan kawasan budidaya secara lebih terpadu konsisten, dan penataan bidang pertanahan.

Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah, meliputi pengembangan

sistem

sarana

dan

prasarana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

wilayah

(transportasi, pengairan, energi, telekomunikasi, serta air bersih dan persampahan), pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan, serta pengembangan sistem sarana dan prasarana perdesaan. Pengembangan sistem sarana prasarana wilayah menjadi salah satu prioritas provinsi Jawa Tengah. Pada bidang transportasi terdapat 3 (tiga) kegiatan prime mover ( Jl.Tol, Jalan Pantai Selatan, Bandara A. Yani) yang sedang dalam proses pelaksanaan pengembangan

pembangunan,

demikian

pelabuhan

penyeberangan

juga

dengan

Kendal,

pembangunan jalan untuk menunjang pengembangan kawasan, penghubung wilayah utara â&#x20AC;&#x201C; selatan, serta pembukaan kembali jalur kereta api. Pengembangan prasarana sumber daya air masih belum optimal, terlihat dengan meningkatnya daerah rawan kekeringan, banyaknya prasarana pengairan yang sudah menurun fungsinya yang terutama disebabkan dari penurunan kondisi lingkungan serta pembagian kewenangan penanganan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Kondisi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi juga masih relatif rendah cakupannya terutama di perdesaan yang baru mencapai + 8%, disisi lain tuntutan akan kualitas dan kontinuitas menjadi kebutuhan masyarakat sejalan dengan penerapan sasaran MDGs pada tahun 2015. Pembangunan infrastruktur perdesaan telah dilakukan dan semakin

menjadikan

perhatian

dengan

basis

pendekatan

pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi laju urbanisasi, serta upaya untuk mendorong kembali basis pembangunan pada sektor pertanian. Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah pertanahan, perijinan, keterbatasan pembiayaan dan peran serta masyarakat, sehingga ke depan pembangunan sistem sarana dan prasarana masih perlu menjadikan perhatian terutama upaya percepatan penyelesaian infrastruktur prime mover Jawa Tengah, melanjutkan pengembangan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat,

upaya

untuk

menarik

investasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

swasta

dan

masyarakat, peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi sejalan dengan sasaran MDGs, meningkatkan upaya-upaya peningkatan fungsi prasarana SDA, serta rehabilitasi DAS.

Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas, pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan kerjasama antar wilayah, pelaku, sektor dan level pemerintahan dalam meningkatkan keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah

dan

wilayah/kawasan,

perkotaan

dan

perdesaan

berdasarkan potensi, unggulan dan permasalahan.

Kerjasama

strategis antar daerah telah dilakukan antara lain di Kedungsepur, Barlingmascakeb, Sapta Mitra Pantura, Subosukowonosraten dan telah ditetapkan kawasan unggulan antara lain kawasan SSB, Pusat Industri Masaran, Kawasan Dieng Plateu, Kawasan Sangiran, Agrowisata Soropadan serta kawasan penunjang Pembangunan Perwilayahan antara lain Kawasan Agropolitan, Kawasan Kepulauan Karimunjawa, Kawasan Tujuan Wisata dan lain sebagainya. Kondisi dari pembangunan wilayah/kawasan unggulan telah berjalan sesuai koridor rencana tetapi memang perlu lebih diakselerasi pencapaian sasarannya supaya dampak dan pengaruhnya untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan lebih cepat tercapai, termasuk pula dalam upaya penanganan kawasan prioritas konservasi dan perlindungan terhadap bencana alam masih relatif lambat terutama pada penanganan kawasan konservasi Segara Anakan dan Dataran Tinggi

Dieng

yang

semakin

memprihatinkan

degradasi

lingkungannya, penanganan ke depan perlu lebih intensif dan konsisten, serta mempunyai investasi yang sebanding dengan kecepatan tingkat kerusakan pada urusan dan program yang sejalan berkaitan mengingat penanganan dari permasalahannya bersifat cross cutting issues. Demikian pula dengan kerjasama kawasan strategis upaya untuk mendorong operasionalisasi,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

efektifitas dan sekretariat bersama perlu lebih ditingkatkan dan dukungan terhadap program kegiatan dari suatu kerjasama perlu lebih diprioritaskan.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian

pemanfatan

ruang

diselenggarakan

melalui

kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfataan ruang. Pengendalian merupakan aspek yang masih perlu banyak ditingkatkan dalam implementasinya terutama pada penegakan hukumnya. Kondisi ini sangat terpengaruh dengan kewenangan dalam penertiban yang bertitik

tolak

pada

perijinan

dan

penindakan

yang

merupakan

kewenangan utama pada Kabupaten/Kota, serta kondisi substansi peraturan perundangan yang kurang optimal dalam memberikan sanksi serta masih rendahnya peran serta masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada pemanfaatan kawasan pada garis sempadan untuk fungsi budidaya, padahal telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, demikian juga dengan ruang hijau kota, kawasan rawan bencana dan lain sebagainya. Mendasarkan kondisi di atas, dengan mendasarkan pada Undang-undang 26 Tahun 2007, maka pengendalian diharapkan akan lebih baik karena antara lain sanksi telah ditetapkan secara lebih jelas dan berat, dimana dalam perijinan apabila terdapat pelanggaran maka pemberi dan yang mendapatkan ijin akan dapat terkena sansi, baik pidana maupun perdata. Kedepan program yang perlu mendapat perhatian adalah upaya untuk meningkatkan instrumen-instrumen operasional terutama perijinan, penegakan hukum dan peningkatan pemahaman, serta peran serta masyarakat dan aparatur. Memperhatikan

evaluasi

atas

maka

perkembangan

pelaksanaan RTRWP secara umum telah berada dalam jalan dan arah yang benar, serta semakin membaik (on the right track), tetapi memang belum optimal dan efektif dilaksanakan karena masih banyak dijumpai kondisi negatif yang terjadi karena keterbatasan kemampuan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

kewenangan Provinsi. Kondisi di atas harus diatasi secara lebih cepat, tepat dan konsisten mengingat dampak negatif yang semakin banyak dirasakan terutama dengan adanya peningkatan kejadian bencana alam dari tahun ke tahun, semakin menurunnya kenyamanan, kondisi perekonomian

dan

lain

sebagainya

yang

dikhawatirkan

akan

menurunkan kualitas kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang, serta berpengaruh terhadap daya saing Provinsi Jawa Tengah. Komitmen, konsistensi, kesadaran dan percepatan implementasi terutama pengendalian serta upaya konservasi merupakan prioritas upaya kedepan yang harus dilakukan untuk menuju penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

C. Evaluasi Pendapatan Pembangunan Daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Dinas/Badan/Instansi penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena mampu memperkecil tingkat ketergantungan terhadap sumber pembiayaan pusat dan mengindikasikan meningkatnya kemandirian dibidang keuangan Provinsi Jawa Tengah, dimana dapat dilihat pada kontribusi target PAD terhadap APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (lihat Tabel 2.1).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Tabel 2.1 Kontribusi Target PAD Terhadap APBD Tahun 2006 - 2007 dan 2008 PAD (Rp.)

Pertumbuhan (%)

Pendapatan (Rp.)

Proporsi PAD thd. Pendptan

Tahun

2006

2.562.319.579.000

21,10

3.745.189.579.000

68,42

2007

3.078.868.867.000

20,16

4.485.100.867.000

68,65

2008

3.365.222.676.000

9,30

4.845.225.088.000

69,45

Rata-rata per tahun

16,85

68,84

Sumber : Dipenda Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah Pada Tabel 2.1. terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap APBD pada TA. 2006 sebesar 68,42 %, sedangkan TA. 2007 naik menjadi 68,65 %. Atau mengalami peningkatan sebesar 0,23%.

Sedangkan Pertumbuhan Pendapatan mulai Tahun 2006, 2007, dan Tahun 2008 sebagai berikut : Tabel 2.2 Persentase Kenaikan Pendapatan Tahun 2006, 2007 Dan Tahun 2008 (Target) No

Tahun

Pendapatan

Kenaikan (%)

2006

3.745.189.579.000

19,66

2007

4.485.100.867.000

19,76

2008

4.845.225.088.000

8,03

Rata-rata

15,81

Sumber : Dipenda Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah antara lain : 1.

Terbatasnya

sumber

pendapatan

daerah

dan

belum

optimalnya

penggalian sumber-sumber pendapatan baru;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain;

Masih kurangnya sarana dan prasarana;

Belum optimalnya BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan kendala yang dihadapi khususnya oleh BUMD di Jawa

Tengah adalah: 1.

Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam, dimana BUMD harus taat pada aturan pemerintah (diantaranya perpajakan), sedang swasta tidak terkendala masalah tersebut ;

BUMD juga terkendala penentuan harga produk. Untuk yang bergerak di bidang penyediaan air, harga ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan social motive, hal ini berbeda dengan perusahaan swasta yang dapat menentukan harga sendiri dengan pertimbangan profit oriented ;

BUMD yang bergerak di bidang produk lainnya terkendala pada faktor produksi yang semakin sulit terjangkau ;

SDM yang tidak memenuhi kualifikasi. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, yaitu : 1.

Penegakan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Sumber Pendapatan Asli Daerah;

Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah secara optimal ;

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan Instansi terkait baik Pusat, antar Provinsi dan Kab./Kota ;

Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumbersumber pendapatan yang ada pada masing-masing SKPD penghasil ;

Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada dan mengupayakan

penggalian

sumber-sumber

PAD

baru,

serta

mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah ;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan ;

Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah ;

Memobilisir potensi sumber daya

dan dana masyarakat secara

berkelanjutan, adil dan merata ; 9.

Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;

10. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir ; 11. Mappingisasi (pemetaan) potensi sumber-sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh masing-masing Dinas penghasil ; 12. Mengadakan Rakor Pendapatan Daerah dan Evaluasi dalam rangka penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan ; 13. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat. Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam rangka mengantisipasi kekurangan penerimaan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi

Jawa

Tengah

mendorong

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembiayaan dari daerah. Upaya yang dilakukan adalah pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/wajib retribusi, serta meningkatkan kualitas aparat, melalui : 1.

Peningkatan Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber pendapatan yang saat ini telah dipetakan secara utuh dengan cara perbaikan pelayanan publik, peningkatan

sarana

dan

sarana

pelayanan,

serta

transparansi

pengelolaan pendapatan ; 2.

Ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan ;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, dilakukan dengan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah yang riil bekerjasama dengan Bawasda dan BPKP ;

Koordinasi dengan Dinas/Instansi penghasil PAD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Berdasarkan pada isu-isu strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang lalu maka sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, yaitu : 1. Penanganan kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menarik investasi. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pelayanan sosial dasar, kapasitas serta produktivitas kerja, perumahan dan permukiman, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak atas perlindungan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah, kelompok pendapatan, serta aksesibilitas antar daerah dan wilayah. 4. Pemaduserasian pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung serta daya tampung lingkungan termasuk pengurangan potensi ancaman bencana dan dampak pemanasan global (global warming). 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan Good Governance, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan, serta penegakan hukum . Mendasarkan

sasaran

pembangunan

tersebut,

maka

prioritas

pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2009 yaitu : 1. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan yang bertitik berat pada : a. Pemberdayaan masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan prasarana dasar permukiman dan ketersediaan perumahan, serta pelayanan penyandang masalah sosial; b. Upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. 2. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang bertitik berat pada : a. Peningkatan ketahanan pangan serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang berbasis komoditas lokal;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

b. Peningkatan sarana dan prasarana umum, dengan pengembangan sumber energi alternatif; c. Peningkatan daya saing UKM dan IKM; d. Perbaikan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup dengan memperhatikan efektivitas tata ruang dan tata guna tanah; e. Pengurangan resiko bencana. 3. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi dan keamanan ketertiban masyarakat yang bertitik berat pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta peningkatan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan HAM.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

BAB IV RANCANGAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

A. Kondisi Ekonomi Nasional Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008 Pertumbuhan ekonomi Tahun 2007 sebesar 6,3%, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2006 yaitu sebesar 5,5%, yang didorong oleh investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa yang terjaga, serta daya beli masyarakat yang semakin baik. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini juga membawa dampak pada menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 37,1 juta orang (16,6%) atau berkurang 2,1 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Bulan Agustus 2006 â&#x20AC;&#x201C; Agustus 2007 tercipta lapangan kerja baru bagi 4,5 juta orang, sehingga pengangguran terbuka menurun dari 10,9 juta orang (10,3%) menjadi 10,0 juta orang (9,1%). Pada semester II/2007, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto meningkat dua digit serta konsumsi masyarakat tumbuh lebih dari 5%. Total penerimaan ekspor mencapai US$ 118,0 milyar, atau naik 14,0% dibandingkan tahun 2006. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas sebesar 8,4% dan non migas sebesar

15,5%. Total impor meningkat

menjadi US$ 84,9 milyar, atau naik 14,9% dibandingkan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh impor migas dan non migas yang masing-masing naik sebesar 16,5% dan 14,5%. Defisit jasa-jasa meningkat menjadi US$ 22,1 milyar, surplus neraca transaksi berjalan mencapai sekitar US$ 11,0 milyar atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 (US$ 10,6 milyar). Laju inflasi pada tahun 2007 dapat dipertahankan pada

level di

bawah dua digit yaitu 6,6%, meskipun mengalami tekanan yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia dan harga komoditi pangan dunia dari sisi eksternal. Sedangkan dari sisi internal, tekanan inflasi dipicu oleh kenaikan BBM dan tarif listrik, sehingga meningkatkan biaya produksi, transportasi, serta mengurangi daya beli masyarakat. Di sisi lain kenaikan harga minyak dunia juga berpengaruh pada melemahnya mata uang rupiah terhadap US dollar, walaupun masih tetap terjaga pada rentang Rp. 9.000 â&#x20AC;&#x201C; Rp. 9.200,-.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Penurunan suku bunga atau BI rate ke level 8 persen, merupakan langkah yang diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dana dan suku bunga kredit, serta menstimulus pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menggairahkan industri perbankan dan kinerja sektor riil. Hal ini simultan dengan kebijakan pemerintah untuk meredakan tekanan lonjakan harga minyak terhadap kesinambungan fiskal, mempercepat paket kebijakan investasi serta mengatasi gangguan pasokan dan distribusi barang. Sementara itu, untuk mewujudkan realisasi investasi dibutuhkan ketersediaan infrastruktur, seperti jalan tol dan listrik, yang hingga kini pembangunannya banyak mengalami kendala. Beberapa permasalahan mendasar yang belum juga tuntas dan harus segera diatasi untuk dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan, antara lain : Pertama, permasalahan struktural yang menyebabkan iklim usaha dan investasi yang kurang kondusif seperti kepastian hukum, keamanan, undangundang ketenagakerjaan, insentif pajak (tax holiday) dan lain-lain. Kedua, tingkat investasi yang rendah menyebabkan terbatasnya peningkatan kapasitas produksi perekonomian. Rendahnya investasi juga dipengaruhi oleh adanya persepsi resiko usaha yang masih tinggi sehingga menyebabkan banyak pengusaha yang menahan diri dalam mengembangkan usahanya. Ketiga, rendahnya produktivitas tenaga kerja yang terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan formal maupun pendidikan ketrampilan. Keempat, perkembangan dan perluasan kapasitas ekonomi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini cenderung bergerak ke arah sektor-sektor yang padat modal sehingga menimbulkan paradoks dengan keinginan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Kelima, resiko mikro dalam perbankan (prudential banking) dan distorsi dalam perekonomian yang menghambat investasi terefleksikan pula pada semakin merenggangnya (decoupling) hubungan antara sektor moneter/keuangan dengan sektor riil. Dengan mempertimbangkan gejolak eksternal pada tahun 2008, seperti meningkatnya harga minyak mentah dunia, harga komoditi pangan dunia, dampak dari krisis suprime mortgage di Amerika Serikat (AS) serta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

melambatnya pertumbuhan ekonomi AS, maka sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang semula 6,8% disesuaikan menjadi 6,4%. Sedangkan angka inflasi diprediksi akan tetap terkendali pada angka 6,5%, dengan asumsi didukung oleh program stabilisasi harga kebutuhan pokok serta kebijakan moneter yang hati-hati. Total nilai ekspor pada tahun 2008 diperkirakan akan mencapai US$ 134,5 miltar, naik 14,0% didorong oleh ekspor non migas yang meningkat sebesar 13,5% dan ekspor migas sebesar 15,7%. Pengeluaran impor diperkirakan mencapai US$ 101,4 milyar atau 19,4% lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 didorong oleh impor non migas yang meningkat sebesar 17,5% dan impor migas sebesar 26,1%. Defisit jasa-jasa meningkat menjadi US$ 22,8 milyar, surplus neraca transaksi berjalan diperkirakan mencapai US$ 10,3 milyar, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007.

B. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2009 Dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2009 adalah : pertumbuhan ekonomi akan berada pada rentang 6,2 – 6,5%, laju inflasi antara 5,8 – 6,2%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga terjaga, maka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan menurun. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 6,5 – 7,5% dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 10 – 11%. Nilai tukar rupiah akan menguat pada kisaran Rp. 8.950,- – Rp. 9.050,-, Suku bunga SBI akan berada pada rentang 7,25 – 7,75%. Harga minyak ICP antara US$ 95 – 110/barel, dan lifting minyak dunia adalah 0,950 juta barrel/hari.

C. Kondisi Perekonomian Regional Kondisi makro perekonomian Jawa Tengah cenderung semakin membaik bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB triwulanan, pertumbuhan ekonomi kumulatif tahun 2007 mencapai 5,59%. Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV tahun 2007 dibanding Triwulan IV

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

tahun 2006 (year on year) sebesar 5,33%. Pada periode yang sama angka inflasi mencapai 6,24%. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yang diiringi dengan tekanan inflasi yang menurun dan suku bunga perbankan pada level yang kondusif, sehingga secara bertahap mendorong permintaan dan realisasi kredit, baik untuk konsumsi masyarakat maupun investasi. Pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional tahun 2006 2007 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2007 No 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Indikator PDRB Perkapita: Atas dasar harga berlaku (Rp Juta) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Jumlah Pengangguran (Juta Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Realisasi Investasi : PMDN (Milyar Rp) PMA (Milyar US $) Total Nilai Ekspor (Juta US$) *) Ekspor Non Migas (Juta US$) *) Impor (Juta US$) *)

Tahun 2006

Kenaikan/ Penurunan (%)

Tahun 2007

8,76 5,33 6,50 1,356 6,18

9,72 5,59 6,24 1,360 6,56

10,96 4,88 - 4,00 0,29 6,15

5.067,00 519,34 3,11 2,90 1,06

4.558,70 579,23 2,32 2,08 1,03

- 10,03 11,53 - 25,40 - 28,28 - 2,83

Sumber : BPS, BPM Provinsi Jawa Tengah (diolah). *) Data sampai dengan Desember 2007

Struktur perekonomian di Jawa Tengah tahun 2006 (BPS, PDRB Jateng tahun 2006, angka sementara) masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, dengan kontribusi terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 32,85%, diikuti sektor Pertanian, dan sektor Perdagangan, Hotel

dan

Restoran,

masing-masing

sebesar

20,34%

dan

19,63%.

Kecenderungan dominasi sektor industri pengolahan ini nampaknya akan berlanjut pada tahun 2009.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Tabel 4.2 Pertumbuhan Sektor dan Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen) Pertumbuhan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa TOTAL PDRB

Sumber

2006 *) 2007 **) 3,60 2,73

Distribusi Persentase 2006 *) 2007 **) 20,34 20,01

15,41

6,23

1,02

1,12

4,52 6,49 6,10

5,56 6,72 7,21

32,85 1,12 5,66

31,97 0,84 5,69

5,85

6,59

19,63

21,31

6,63

8,07

5,96

5,06

6,55

6,81

3,40

3,61

7,89 5,33

6,71 5,59

10,02 100

10,35 100

: BPS Provinsi Jawa Tengah. *) Angka sementara **) Angka sangat sementara.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 yaitu 5,59%, sedangkan pada tahun 2008 diprediksi akan berada pada angka 5,75 â&#x20AC;&#x201C; 6,25%, tingkat inflasi masih terkendali akan berada di bawah dua digit yaitu 6 â&#x20AC;&#x201C; 7%. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai tantangan baik faktor internal (dalam negeri) dan eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Namun demikian, dengan optimisme yang tinggi disertai dengan kebijakan-kebijakan yang pro investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2008 akan lebih tinggi dan berkualitas dibandingkan tahun 2007, dengan laju inflasi yang tetap terkendali dan stabil.

D. Prospek Ekonomi Tahun 2009 Perekonomian tahun 2009 diprediksi tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh faktor internal (dalam negeri) dan eksternal

(global)

yang

diperkirakan

belum

sepenuhnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

mendukung

optimalnya kinerja perekonomian Jawa Tengah. Faktor internal antara lain terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru karena pengalihan pengelolaan pendapatan daerah ke kabupaten/kota, serta rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kurang lebih 30 %, sehingga akan mengurangi potensi pendapatan (potensial loss) dari komponen

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD).

sisi

lain

program

penanggulangan bencana dan penanggulangan berbagai penyakit, tuntutan kenaikan upah ketenagakerjaan, serta penurunan daya beli masyarakat secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor riil. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global, dan melambatnya perekonomian negara-negara maju serta perubahan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif, sehingga kondisi perekonomian sulit diprediksi. Tantangan ke depan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi

yang

meningkatkan

pendapatan

per

tinggi

dan

kapita,

berkualitas,

sehingga

dapat

yang

mampu

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan), atau bahkan ke sektor tersier (sektor jasa). Di sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produkproduk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pertumbuhan diarahkan pada perekonomian berbasis UMKM dan Koperasi yang tangguh dan sinergis dengan usaha skala besar, serta semakin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2009, diproyeksikan tidak jauh berbeda dari prediksi angka nasional tahun 2009, akan berada pada kisaran 5,6% â&#x20AC;&#x201C; 6,2%, sementara angka laju inflasi diperkirakan akan mencapai 9,17 %,

dengan perkiraan ICOR sebesar 3,6. PDRB menurut

lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp. 415,560 trilyun dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja mencapai 14,5 juta. Kebutuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 %, diperkirakan akan mencapai Rp. 89,761 Trilyun. Investasi ini mencakup investasi swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 70%, serta investasi pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) sebesar 30%. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi: penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Tabel 4.3 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009 *) No 1.

2. 3. 4. 5.

Indikator PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp) Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp) Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.)

Tahun 2009 415,560 178,948 5,6 â&#x20AC;&#x201C; 6,2 9,17 12,644 89,761

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia (prediksi sementara)

Guna mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2009 sebesar 5,6 â&#x20AC;&#x201C; 6,2%, diperlukan pertumbuhan dan kontribusi sektor seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2009 Berdasarkan Harga Konstan 2000 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2009 Pertumbuhan Kontribusi (%) (%) 3,90 19,34 6,41 1,02 6,30 32,44 7,52 1,15 7,58 6,61 6,26 19,82 7,93 6,35 6,89

3,49

6,09 6,00

10,23 100

Sumber : BPS Jawa Tengah (angka perkiraan)

E. Arah Kebijakan Perekonomian Fokus kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Tengah adalah : 1. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. 2. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing. 3. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang

berorientasi

pada

sistem

agribisnis

dan

agroindustri

guna

mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah. 4. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan daerah, selain fokus tersebut diatas juga diperlukan dukungan : 1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. 2. Meningkatkan infrastruktur penunjang pelabuhan untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang. 3. Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

bandara

untuk peningkatan

pelayanan penumpang dan barang, melalui peningkatan fasilitas bandara agar bisa melayani penerbangan domestik maupun internasional. 4. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, melalui konservasi sumbersumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan. 5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor

riil

dalam

rangka

memperluas

kesempatan

kerja

dan

penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi : 1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan; 2. Merperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM, dengan dukungan infrastruktur yang memadai; 3. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development Strategic Program (RED-SP) dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Services (OSS);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

5. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus/Terpadu dalam rangka pengendalian dampak lingkungan serta peningkatan daya saing dan menekan

ekonomi

biaya

tinggi

melalui

peningkatan

kelancaran

aksesibilitas; 6. Meningkatkan

kapasitas

pemerintah

daerah,

meliputi

peningkatan

partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur; 7. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan dan sumberdaya kelautan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi penanggulangan bencana, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem; 8. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah. F. Arah Kebijakan Anggaran 1. Rincian Pendapatan / Investasi Pembangunan Daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber. Untuk memperoleh investasi sebesar Rp. 89,761 trilyun akan didukung investasi swasta sekitar 70% atau sebesar Rp. 62,832 trilyun dan investasi Pemerintah 30% atau sebesar Rp. 26,928 Trilyun. Investasi Pemerintah

terdiri dari Pusat (Dekonsentrasi)

yang diprediksi sebesar Rp. 3 Trilyun, Provinsi sebesar Rp. 5,158 Trilyun dan Kabupaten/kota sebesar Rp. 18 Trilyun, yang totalnya diasumsikan untuk investasi. Namun bila Investasi Pemerintah tersebut diasumsikan hanya digunakan sebesar 75%, berarti masih ada kekurangan investasi untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp. 2,059 Trilyun. Di sisi lain, investasi swasta diperoleh dari realisasi investasi PMA dan PMDN diprediksi sebesar Rp. 4,257 Trilyun yang terdiri dari 41 proyek PMA dan 7 PMDN. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 63,851 Trilyun diharapkan dapat dipenuhi dari Investasi masyarakat (Non Fasilitas). Dalam rangka memenuhi kekurangan kebutuhan investasi sebesar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Rp. 2,059 Trilyun tersebut, Pemerintah Provinsi telah mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya sektor riil. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti kepastian

hukum,

promosi

terpadu,

intermediasi

perbankan,

ketenagakerjaan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kebijakan tata ruang yang konsisten. 2. Kerangka Pendanaan 2009 Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang bisa menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sector), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka rancangan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2009 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perlu adanya penentuan Prakiraan Maju, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan. Proyeksi APBD Tahun 2009 dengan asumsi kenaikan PAD 6,7 % dari tahun lalu digambarkan sebagai berikut : Pendapatan sebesar Rp. 5,126,- Trilyun, terdiri dari PAD sebesar Rp. 3,593,- Trilyun ditambah Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.532,- Trilyun (terdiri dari : Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.053 Trilyun dan Bagi Hasil sebesar Rp. 0,479 Trilyun). Berdasarkan hasil kajian secara komprehensif APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, akan dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.676 Trilyun, yang diperuntukkan Belanja Pegawai, Belanja Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Bantuan Keuangan kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Kab/Kota, Belanja Tak Terduga dan Belanja Hibah. Sedangkan Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp.1,978Trilyun, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan penunjang operasional kantor yang berada pada seluruh SKPD, Program Reguler (termasuk dana pendidikan dan Reguler 33 urusan). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Prakiraan Maju maju pendanaan per program dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 5.1 Prakiraan Maju Pendanaan Masing-masing Program

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

URUSAN WAJIB Pendidikan

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

12.284.530.823

2 Program Pendidikan Dasar

18.501.118.795

3 Program Pendidikan Menengah

28.063.539.503

4 Program Pendidikan Luar Sekolah

59.968.776.335

5 Program Pendidikan Luar Biasa

5.154.024.390

6 Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi

3.102.032.192

Kesehatan

1 Program Pencegahan, Penanggulangan

30.617.000.000

Penyakit dan Lingkungan Sehat 2 Program Peningkatan Akses Pelayanan

250.615.795.000

Kesehatan Masyarakat 3 Program Peningkatan Gizi Masyarakat

6.088.000.000

4 Program Peningkatan Pemberdayaan

14.927.000.000

Kesehatan Masyarakat 5 Program Sumber Daya Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

54.094.000.000

No 3.

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

Pekerjaan Umum

1 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

162.356.305.000

dan Jembatan 2 Program Peningkatan Jalan dan Penggantian

181.700.000.000

Jembatan 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

12.000.000.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

14.238.000.000

Kebinamargaan 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan

22.016.808.496

Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya 6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

1.933.375.656

Baku 7 Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

16.492.878.049

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8 Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan

16.374.508.111

Pantai 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

8.206.982.378

Perkotaan dan Perdesaan 10 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air

23.042.681.293

Minum dan Sanitasi 11 Program Pembangunan dan Pengelolaan

986.416.151

Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi 4. Perumahan Rakyat 1 Program Pembangunan Perumahan 2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

10.179.814.681 8.680.462.131

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

5. Penataan Ruang 1 Program Perencanaan Tata Ruang

1.972.832.303

2 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

1.065.329.443

6. Perencanaan Pembangunan 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.809.765.154

2 Program Peningkatan Kapasitas

5.184.603.291

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Perhubungan 1 Program Perhubungan Darat

14.476.643.436

2 Program Perhubungan Laut

1.223.156.028

3 Program Perhubungan Udara

5.879.040.261

4 Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi

1.578.265.842

dan Search and Rescue (SAR) 8. Lingkungan Hidup 1 Program Perlindungan dan Konservasi

5.168.820.633

Sumberdaya Alam 2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

3.728.653.052

Cadangan Sumberdaya Alam 3 Program Pengembangan Kapasitas

3.590.554.791

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 4 Program Pengendalian Pencemaran dan

2.367.398.763

Perusakan Lingkungan Hidup 5 Program Pengembangan Jasa Lingkungan di

2.071.473.918

Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

1 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

8.325.352.317

No 9 Pertanahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 10 Kependudukan dan Capil 1 Program Pengembangan Dan Keserasian

301.448.776

Kebijakan Kependudukan 11 Pemberdayaan Perempuan 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

3.639.780.902

Perlindungan Terhadap Perempuan 2 Program Pelembagaan Pengarusutamaan

2.478.421.874

Gender Dalam Pembangunan 3 Program Perlindungan dan Kesejahteraan

721.155.433

Anak 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 Program Pelayanan Keluarga Berencana

263.570.396

13 Sosial 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 2 Program Pengembangan Kesejahteraan

7.228.457.556 737.839.281

Sosial 3 Program Peningkatan Partisipasi Sosial

1.100.840.425

Kemasyarakatan 4 Program Pemberdayaan Organisasi Sosial

2.209.572.179

14 Tenaga Kerja 1 Program Peningkatan Kualitas dan

3.876.186.975

Produktivitas Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

2 Program Perluasan dan Pengembangan

2.338.200.845

Kesempatan Kerja 3 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

2.736.712.970

Hubungan Industrial 15 Koperasi dan UKM 1 Program Penguatan, Pengembangan,

6.589.259.890

Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) 16 Penanaman Modal 1 Program Promosi Penanaman Modal

2.742.236.900

2 Program Pengembangan Iklim Investasi

1.964.940.973

17 Kebudayaan 1 Program Pembinaan dan Pengembangan

17.534.110.938

Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya 2 Program Pembinaan Penghayat

823.657.486

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 18 Pemuda dan Olah Raga 1 Program Pembinaan dan Pengembangan

3.279.833.703

Kepemudaan 2 Program Pembinaan Lembaga / Organisasi

493.208.076

Kepemudaan 3 Program Pembibitan, Pembinaan dan

5.065.246.937

Pemanduan Olah Raga 4 Program Pegembangan Kapasitas

1.948.171.899

Kelembagaan Organisasi Olah Raga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

863.114.132

Olah Raga 19. Kesbang dan Politik Dalam Negeri 1 Program Penyusunan dan Pembaharauan

1.538.809.196

Peraturan Perundangan di Daerah 2 Program Peningkatan Kesadaran dan

2.146.441.545

Kepatuhan Hukum 3 Program Peningkatan Keamanan dan

16.529.967.296

Ketertiban Mayarakat 4 Program Peningkatan Persatuan dan

15.739.413.936

Kesatuan Bangsa serta Pendidikan Politik Rakyat 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi

2.367.398.763

Daerah 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

49.611.587.261

Umum 3 Program Penyelenggaraan Administrasi

10.764.601.632

Keuangan Daerah 4 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan

23.954.155.069

Perangkat Daerah 5 Program Pengelolaan Asset Daerah 6 Program Sarana dan Prasarana Aparatur

4.267.370.423 283.204.174.597

Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

7 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya

22.901.493.577

Aparatur Pemerintahan Daerah 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

436.751.938.054

21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Program Fasilitasi Pengembangan

1.223.156.028

Masyarakat dan Desa 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 3 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

1.901.810.340 946.959.505

22 Statistik 1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah 23 Kearsipan 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian

379.859.390

Dokumen/Arsip Daerah 2 Program Penataan Sistem Administrasi

396.144.726

Kearsipan 3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

116.791.672

dan Prasarana Kearsipan 24 Komunikasi dan Informatika 1 Program Pengembangan Komunikasi,

9.083.286.078

Kerjasama Informasi dan Media Massa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

25 Perpustakaan 1 Program Pembinaan dan Peningkatan

2.758.710.050

Kapasitas Perpustakaan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian

9.346.391.675

Koleksi Perpustakaan 26 Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Ketahan Pangan II

18.067.528.873

URUSAN PILIHAN 1. Pertanian 1 Program Pengembangan Agribisnis 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

21.949.401.551 5.437.125.826

2. Kehutanan 1 Program Pengelolaan dan Pemanfaatan

2.469.700.377

Hutan 2 Program Rehabilitasi Perlindungan dan

4.440.458.838

Konservasi Hutan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Program Pengembangan Pertambangan dan

2.907.954.814

Air Tanah 2 Program Pengembangan Ketenagalistrikan

7.685.365.518

dan Migas 3 Program Pengembangan Mitigasi Bencana

638.775.480

Alam dan Geologi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Indikatif Tahun 2009

Prakiraan Maju Pendanaan (Rp.)

4. Pariwisata 1 Program Promosi Pariwisata

8.858.017.038

2 Program Pengembangan Produk Pariwisata

4.020.714.302

5. Kelautan dan Perikanan 1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

3.582.663.461

2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

5.819.855.292

6. Perdagangan 1 Program Pengembangan Perdagangan dalam

9.909.194.961

dan Luar Negeri 7. Perindustrian 1 Program Pengembangan Industri Kecil

4.448.342.276

Menengah (IKM) 2 Program Penataan Struktur Industri

2.030.439.006

8. Transmigrasi 1 Program Transmigrasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

986.416.151

BAB V RENCANA KERJA

Mendasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 tahun 2007 yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009, Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah 26 urusan kewenangan wajib dan 8 urusan kewenangan pilihan yang meliputi : A.

Kewenangan Urusan Wajib 1.

Pendidikan Sasaran

rencana

kerja

pembangunan

bidang

pendidikan

meliputi: 1) Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PAUD pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan; 2) Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dasar pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan, termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional; 3) Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan menengah pada jalur formal dan non formal dan Informal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan, termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional; 4) Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah pada jalur non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan; 5) Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada jalur formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan; 6) Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pendidikan tinggi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas manajemen, sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan PAUD pada jalur formal. b. Program Pendidikan Dasar. Dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas sarana prasarana, pengembangan kurikulum pendidikan dasar pada jalur formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan. c. Program Pendidikan Menengah . Dengan

fokus

kegiatan

kualitas

sarana

prasarana,

tenaga

pendidik/tenaga kependidikan, dan pengembangan manajemen pendidikan menengah, termasuk kegiatan yang mendukung Provinsi Vocation. d. Program Pendidikan Non Formal. Program ini memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan non formal dan in formal (termasuk pendidikan kemasyarakatan)

dalam

rangka

mencapai

standar

nasional

pendidikan. e. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Program ini memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada jalur formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan. f. Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi. Dengan fokus kegiatan fasilitasi pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Sasaran Rencana kerja Pembangunan urusan Kesehatan meliputi : 1) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan minimal kesehatan kepada masyarakat dan terpenuhi sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, 2) Peningkatan pencegahan, pengendalian beberapa penyakit menular dan tidak menular dan penanggulangan KLB atau bencana serta lingkungan sehat, 3) Peningkatan status gizi masyarakat terutama masyarakat miskin, 4) Peningkatan pemberdayaan dalam rangka fasilitasi perlilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), promosi kesehatan dan pengembangan jaminan

pemeliharaan

kesehatan

masyarakat,

Peningkatan

penyediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan berdaya saing sesuai kebutuhan,

pemenuhan

obat

dan

pengawasan

obat

serta

pengembangan kebijakan bidang kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pencegahan/Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan Sehat Dengan fokus kegiatan survailance, pencegahan, pengendalian penyakit

menular

serta

menyelenggarakan

operasional

penanggulangan masalah kesehatan akibat Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah termasuk bencana termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan melalui pengembangan lingkungan sehat skala provinsi

yang

dapat

menimbulkan

dampak

kesehatan

manusia/masyarakat. b.

Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan

dasar

dan

pelayanan

pendukung

pelayanan lainnya

kesehatan termasuk

rujukan

serta

pelayanan

haji,

peningkatan kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), penanganan kesehatan bagi korban bencana, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dasar dan rujukan, Peningkatan Standar

Pelayanan

Minimum

(SPM)

Bidang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Kesehatan,

Pemeliharaan dan Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan termasuk RSUD, RSJD dan UPT Dinas Kesehatan. c.

Program Peningkatan Gizi Masyarakat Dengan fokus kegiatan survailance, pencegahan dan perbaikan gizi masyarakat dan Penanggulangan masalah gizi masyarakat termasuk bantuan penanganan gizi buruk.

Program Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dengan

fokus

masyarakat

kegiatan

skala

untuk

provinsi

promosi

melalui

kesehatan

berbagai

kepada

media

dan

pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan perilaku hidup bersih

sehat

Kesehatan

serta

pengembangan

Masyarakat,

Jaminan

Pengembangan

Pemeliharaan

Sistem

Informasi

Pengembangan Kesehatan dan Sistem Kesehatan Provinsi. e.

Program Sumber Daya Kesehatan Dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, Institusi kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan, Penyediaan obat dan perbekalan termasuk pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI),bimbingan dan pengendalian mutu obat/ sediaan farmasi, perbekalan kesehatan,makanan minuman dan bahan berbahaya serta

peningkatan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

pembangunan kesehatan.

Lingkungan Hidup Sasaran rencana kerja pembangunan bidang lingkungan hidup adalah:

1) Terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi sumberdaya

alam dan lingkungan hidup berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), serta upaya pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai peruntukannya;

Terjaganya

kelestarian

dan

keberlanjutan

keanekaragaman hayati (biodiversity) sesuai habitat ekosistemnya baik di

wilayah

daratan

Terlaksananya

maupun

pelaksanaan,

wilayah

pesisir

pengendalian

dan

laut;

pengawasan

pemulihan kerusakan lingkungan, daya dukung dan daya tampung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana; 4) Terwujudnya peningkatan keberdayaan dan peran serta masyarakat dan stakeholder serta aparat/petugas dalam pengelolaan

lingkungan

hidup

secara

berkelanjutan;

5) Terminimalisirnya tingkat pencemaran udara khususnya di wilayah perkotaan, serta meningkatnya kualitas lingkungan di wilayah perairan dan lahan; 6) Tercapainya pengurangan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, baik oleh aktivitas industri maupun masyarakat; 7) Tersedianya perkembangan basis data dan informasi lingkungan yang

mudah

diakses

untuk

mendukung

pembangunan

yang

berwawasan lingkungan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Dengan fokus kegiatan untuk inventarisasi, identifikasi, penetapan dan pengelolaan kawasan lindung serta keanekaragaman hayati, identifikasi dan evaluasai lahan kritis, identifikasi dan evaluasi kawasan pertambangan serta pengembangan basis data dan informasi lingkungan.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Dengan fokus kegiatan untuk rehabilitasi lahan kritis, rehabilitasi pantai yang terkena abrasi, pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati, dan reklamasi lahan bekas pertambangan.

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan fokus kegiatan untuk pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan aksi kepedulian masyarakat dan aparat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, termasuk penyelenggaraan lomba-lomba.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Dengan fokus kegiatan pengendalian dan pemulihan kerusakan akibat pencemaran, pengurangan resiko bencana, implementasi produksi bersih, dan penegakan hukum lingkungan. e.

Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan â&#x20AC;&#x201C; Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Dengan fokus kegiatan pengembangan kerjasama pengelolaan maupun teknologi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di kawasan

Dieng,

Merapi-Merbabu,

Sindoro-Sumbing,

Segara

Anakan, DAS Garang, Rawapening, Pantura, Muria, Ungaran, Karimunjawa, Gunung Slamet, dan DAS Bengawan Solo.

Pekerjaan Umum Sasaran rencana kerja pembangunan bidang Prasarana Jalan adalah: 1) Terwujudnya pembangunan jalur jalan lintas selatan (Jalan Diponegoro) Kabupaten Kebumen; 2) Terwujudnya pembangunan jembatan Kali Pucang (JJLS) perbatasan dengan Jawa Barat; 3) Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi dan tertanganinya perbaikan jalan dan jembatan yang disebabkan bencana alam serta jalan dan jembatan provinsi; 4) Terwujudnya peningkatan kinerja jalan provinsi menjadi kondisi baik sebesar 84,25 % dan peningkatan kinerja jembatan provinsi menjadi kondisi baik sebesar 74,66 %;

5) Terpenuhinya peningkatan kualitas dan kuantitas alat

berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan, serta sistem informasi/data base jalan dan jembatan (leger jalan, data perhitungan lalu lintas, data kondisi jalan dan jembatan yang terbaru). Sasaran rencana kerja pembangunan bidang Sumber Daya Air adalah:

1) Terwujudnya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP)

jaringan irigasi pada 106 Daerah Irigasi (DI) seluas 86.252 Ha. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kegiatan peningkatan prasarana dan sarana irigasi dengan pelibatan aktif peran masyarakat petani, kegiatan pemberdayaan petani pemakai air, kegiatan pembinaan pendayagunaan air irigasi serta melaksanakan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

kegiatan monitoring dan evaluasi dalam eksploitasi irigasi di 6 Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2) Terwujudnya kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) saluran air baku Klambu-Kudu sepanjang 42 Km, kegiatan perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air baku dalam rangka pendayagunaan air baku dengan melibatkan peran serta massyarakat di 6 Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah, 3) Terwujudnya kegiatan pengelolaan data hidrologi, data abse dan sistim informasi Sumber Daya Air di 6 Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah, kegiatan pemantauan pencemaran dan analisis laboratorium kualitas air dan sedimentasi di 6 Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah, kegiatan konservasi Sumber Daya Air melalui kerjasama dengan masyarakat pada DAS Pemali, Sub DAS Kupang, DAS Bodri, DAS Tuntang (Rawa Pening), DAS Cokroyasan, Sub DAS Mrawu dan Sub DAS Cimeneng serta

kegiatan

pembebasan

tanah

mendukung

terwujudnya

pembangunan waduk Jatibarang Kotra Semarang, 4) Terwujudnya kegiatan pengendalian daya rusak air dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana pengendali banjir pada Wilayah Sungai (WS) Bodri-Kuto, kegiatan perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir, kegiatan pengelolaan banjir dan kekeringan serta kegiatan fasilitasi koordinasi dan informasi posko banjir dan kekeringan di 6 Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah. Sasaran

rencana

kerja

Perkotaan dan Kawasan adalah:

pembangunan

bidang

Prasarana

1) Terbangunnya fasiilitasi dan

stimulan sarana dan prasaran pendukung pembangunan kawasan, perkotaan dan perdesaan di Kedungsapur, Barlingmascakep, Sapta Mitra Pantura, Subosukowonosraten dan kawasan unggulan antara lain kawasan SSB, Pusat Industri Masaran, Kawasan Dieng Plateu, Kawasan Sangiran, Kawasan Agrowisata, Kawasan Agropolitan, Kawasan Kepulauan karimunjawa, Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri dan lain sebagainya serta pembangunan sarana dan prasarana perkotaan pada kota-kota Pusat Kegiatan Wlayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta kawasan Bandara Ahmad Yani Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Semarang; 2) Terbangunnya sarana dan prasarana untuk peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan cakupan pelayanan ± 40 % untuk perkotaan dan ± 20 % untuk perdesaan, cakupan pelayanan pengelolaan persampahan ± 67%, cakupan pelayanan air limbah ± 55% dan cakupan pelayanan drainase ± 43%; 3) Terwujudnya peningkatan prioritas dan peran serta dunia usaha serta masyarakat dalam pembangunan air bersih dan sanitasi baik investasi maupun operasi dan pemeliharaan; 4) Terjadinya peningkatan kualitas kinerja kelembagaan (antara lain Tim Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Pamsimas, Sanimas, RIPJM Cipta Karya) dan perusahaan pengelola air minum dan sanitasi di Provinsi dan Kabupaten / Kota (PDAB dan PDAM); 5) Terwujudnya kualitas pengelolaan serta pembangunan bangunan gedung sesuai dengan Norma Standart Prosedur dan Manual (NSPM) termasuk jasa konstruksi dan layanan informasi konstruksi bangunan dan uji, melalui peningkatan pemahaman, pengaturan, pembinaan dan pengawasannya. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dengan fokus kegiatan untuk mempertahankan kondisi prasarana jalan

dan

jembatan

agar

tetap

dalam

kondisi

yang

memadai/mantap dan menanggulangi keadaan darurat/khusus kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam untuk melayani arus lalu lintas, serta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalu-lintas. b.

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Dengan fokus kegiatan peningkatan kondisi struktur dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan agar tetap dapat melayani arus lalu lintas dengan maksimal.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dengan fokus kegiatan pembangunan jalan dan jembatan guna menunjang

kelancaran

arus

lalu

lintas

dan

meningkatkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

keselamatan pemakai jalan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan fokus kegiatan untuk mendukung kinerja penanganan jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas barang dan manusia, termasuk menyusun dan memperbarui secara terus menerus tentang kondisi jalan dan jembatan.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya Dengan fokus kegiatan perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan peningkatan

prasarana

dan

sarana

irigasi;

operasionalisasi

prasarana dan sarana Balai PSDA; pemberdayaan petani pemakai air; pembinaan dalam eksploitasi sumber daya air; pendampingan WISMP (Water Resources and Irrigation Sector Management Program) dan PISP (Participatory Irrigation Sector Project); fasilitasi kerjasama pengelolaan sumber daya air. f.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Dengan fokus kegiatan perbaikan prasarana dan sarana air baku; pembangunan sumur-sumur air tanah; operasi dan pemeliharaan air

baku

Klambu

Kudu;

peningkatan

distribusi

air

baku;

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. g.

Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Dengan fokus kegiatan pembinaan dan pengelolaan hidrologi dan potensi sumber daya air; pengelolaan data base hidrologi dan sistem informasi sumber daya air; pengujian mutu dalam penelitian bahan

bangunan,

quality

control,

dan

penerapan

SJM;

pembebasan tanah dalam pengelolaan sumber daya air; perbaikan prasarana dan sarana konservasi sumber daya air; pemantauan pencemaran dan analisis laboratorium kualitas air. h.

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Dengan fokus kegiatan perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana

pengendalian

banjir;

perawatan

dan

pemeliharaan

prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pantai; penanggulangan dan pengelolaan banjir dan kekeringan; fasilitasi koordinasi dan informasi posko banjir dan kekeringan; i.

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan. Dengan fokus kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

penunjang

pembangunan

kawasan

perdesaan

(agropolitan, SSB, Bahari Terpadu, Karimunjawa) dan revitalisasi kawasan perkotaan. j.

Program Peningkatan Kinerja Air Minum dan Sanitasi. Dengan fokus kegiatan fasilitasi dan stimulan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), fasilitasi dan stimulan penyediaan infrastruktur perdesaan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaksanaan kebijakan dan program nasional antara lain kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Pamsimas, Sanimas, ISSDP.

Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi. Dengan fokus kegiatan peningkatan kinerja bidang permukiman dan penataan ruang, sosialisasi NSPM, pembinaan bidang jasa konstruksi, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung negara serta peningkatan jasa layanan informasi konstruksi bangunan uji.

Penataan Ruang Sasaran rencana kerja pembangunan Penataan Ruang, meliputi: 1) Terperdakannya revisi / penyesuaian Perda 21 Tahun 2003 tentang RTRWP dan terfasilitasinya evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten/Kota mendasarkan pada Raperda Penyesuaian Perda 21 Tahun 2003 dan UU nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN dan tersedianya dokumen RTR dan dokumen penjabaran lainnya; 2) Terwujudnya efektifitas peran RTR sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah dan terjadinya pemahaman dan peranserta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

masyarakat umum dan aparatur pemerintah dalam penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) terutama dalam mewujudkan dan menjaga kawasan lindung dan kawasan rawan bencana alam; 3) Terjadinya peningkatan kinerja BKPRD Provinsi dan fasilitasi BKPRD Kabupaten/kota, kelembagaan pengendali perijinan pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota dalam penataan ruang serta kelembagaan kerjasama antar Daerah dalam pembangunan

kawasan

strategis;

Terjadinya

peningkatan

pengendalian alih fungsi lahan dari fungsi lindung kepada fungsi budidaya dan peningkatan kesesuaian lahan sesuai fungsi dalam RTR. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang penataan ruang, dilaksanakan melalui program: a.

Program Perencanaan Tata Ruang Dengan fokus kegiatan penyusunan rencana tata ruang rinci penjabaran dari RTRWP, pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi dan Kab./Kota) dengan Rencana Tata Guna Hutan, penyusunan Perda RTRW Prov. Jateng, peningkatan kinerja penataan ruang Prov. Jateng (BKPRD), identifikasi potensi dan konfigurasi Cekungan Air Tanah (CAT) di Jateng, penyusunan inventarisasi kondisi lingkungan kawasan resapan air dan kawasan sekitar mata air sesuai RTRWP.

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dengan

fokus

kegiatan

untuk

pembinaan

teknis

RTR

Kab./Kota/Provinsi, pengendalian dan pemanfaatan rencana tata ruang Kab./Kota/Provinsi serta penataan kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertambangan, serta sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam tanah longsor.

Perencanaan Pembangunan Sasaran rencana kerja bidang perencanaan pembangunan adalah: bidang

1) Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi;

Terwujudnya

peningkatan

perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya; 3) Terwujudnya peningkatan

perencanaan

pembangunan

bidang

prasarana

perwilayahan dan sumber daya alam; 4) Terwujudnya peningkatan koordinasi pembaharuan kebijakan perencanaan dan pengelolaan sektor pengairan dan irigasi (WISMP); 5) Terwujudnya peningkatan koordinasi pelaksanaan Partisipatory Irrigation Sector Project (PISP); 6) Terwujudnya ketersediaan data dan informasi hasil monitoring evaluasi

yang

pembangunan;

akurat 7)

sebagai

Terwujudnya

dasar

penyusunan

peningkatan

perencanaan

program-program

kerjasama dalam pembangunan; 8) Terwujudnya sinkronisasi program Dana Alokasi Khusus. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan fokus kegiatan peningkatan perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam; kegiatan

pendampingan

koordinasi

pembaharuan

kebijakan

perencanaan dan pengelolaan sektor pengairan dan irigasi (WISMP); dan koordinasi pelaksanaan PISP. b.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan fokus kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan melalui peningkatan perencanaan umum pembangunan dan sinkronisasi program DAK serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Perumahan Sasaran rencana kerja pembangunan perumahan rakyat adalah : 1) Terwujudnya sinergitas penyediaan perumahan dalam pembangunan RUSUNAWA,

RUSUNAMI,

stimulan

pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

perumahan

swadaya dan perbaikan kualitas perumahan bagi RTM dan korban bencana alam; 2) Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman kasiba / lisiba, desa nelayan, desa tradisional, permukiman kumuh, desa tujuan wisata, desa pusat pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan kawasan perbatasan lintas Kab/Kota; 3) Terwujudnya fasilitasi dan dukungan kelembagaan komunitas perumahan (Badan Koordinasi Pengendalian

Pengembangan

Perumahan

dan

Permukiman

Daerah/BKP4D), Rencana Pengendalian Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) dan RPJM KT2D; 4) Terlaksananya pembangunan bangunan evakuasi, rumah panggung, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan / rumah di kawasan pasca bencana alam termasuk lokasi relokasi serta tertatanya permukiman di kawasan rawan bencana

alam;

kesiapsiagaan

Terwujudnya

masyarakat

serta

pemahaman, komunitas

kesadaran

perumahan

dan dalam

pengurangan resiko bencana di perumahan dan permukiman. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang perumahan, program yang akan dilaksanakan antara lain : a.

Program Pembangunan Perumahan Dengan fokus kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar Rusunawa, fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan swadaya bagi RTM, stimulan pembangunan rumah evakuasi bencana alam, perbaikan rumah akibat bencana alam dan fasilitasi dan

stimulan

perbaikan

kualitas

perumahan

berbasis

pemberdayaan masyarakat. Serta penataan kawasan perumahan dan permukiman rawan bencana tanah longsor. b.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Dengan fokus kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana dasar Kasiba/Lisiba, rangka

pembangunan

pendampingan

komunitas

permukiman

dalam

hari habitat, fasilitasi pemberdayaan

pembangunan

pengembangan

lingkungan

perumahan Kawasan

dan

permukiman,

Terpilih

Pusat

Pengembangan Desa (KTP2D), penataan permukiman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

kawasan perbatasan lintas Kab./Kota, pembangunan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan pasca bencana alam serta daerah rawan bencana, dan sosialisasi NSPM perumahan dan permukiman. Untuk kegiatan fasilitasi peningkatan prasarana dasar lingkungan permukiman kumuh, nelayan, tradisional dan tujuan wisata.

Kepemudaan dan Olah Raga Sasaran rencana kerja pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga adalah : 1) Terwujudnya peningkatan

partisipasi generasi

muda dalam bela negara dan peningkatan ekonomi produktif; 2)

Terwujudnya

kapasitas

kelembagaan/organisasi

kepemudaan;

3) Terwujudnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olah raga secara

kontinyu;

kelembagaan/organisasi

Terwujudnya olah

kemampuan

raga;

dan

Terwujudnya

kapasitas motivasi

masyarakat dalam kegiatan olah raga dan kesegaran jasmani. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dengan fokus kegiatan pengembangan generasi muda, termasuk belanegara,

kewirausahaan

dan

pengembangan

ekonomi

produktif. b.

Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan Dengan fokus kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Olahraga. Dengan fokus kegiatan pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet dan Pelatih Olahraga Prestasi serta Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar.

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Dengan fokus kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan olahraga. e.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Dengan fokus kegiatan pemasyarakatan olahraga.

Penanaman Modal Sasaran rencana kerja peningkatan penanaman modal daerah adalah : 1) Terpenuhinya pelayanan masyarakat / dunia usaha dalam bidang investasi; 2) Terwujudnya peningkatan minat investor dan upaya meningkatkan realisasi investasi PMA / PMDN; 3) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana pendukung investasi dan koordinasi investasi lintas sektoral; 4) Tersedianya identifikasi, dokumentasi dan komunikasi berbagai potensi dan peluang invenstasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Promosi Penanaman Modal Dengan fokus kegiatan fasilitasi promosi investasi dalam dan luar negeri, Central Java Infrastructure Business Forum (CJIBF), Kawasan

Ekonomi

Khusus

Investasi

(KEKI),

Kerjasama

penanaman modal antar daerah dan antar negara, fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) serta penyusunan branding. b.

Program Pengembangan Iklim Investasi Dengan fokus kegiatan peningkatan jaringan One Stop Service (OSS) antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, fasilitasi dan koordinasi

pelayanan

Regulation

Impact

perijinan,

Assesment

pendampingan (RIA),

pelatihan

pengembangan

dan

pengendalian penanaman modal serta pengkajian sumber daya dan daya tarik investasi serta penyusunan Perda investasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sasaran rencana kerja pembangunan Koperasi dan UKM adalah: 1) Terwujudnya penguatan dan pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi KUMKM yang mantap bagi koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing; 2) Terwujudnya pengembangan dan penguatan struktur permodalan koperasi dan UMKM yang kuat, tangguh,

efektif

dan

efisien

;

Terwujudnya

pengembangan

kelembagaan KUMKM dalam pengelolaan koperasi dan UMKM, sehingga dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan pasar global yang kompetitif; 4) Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan daya saing koperasi dan UMKM yang berorientasi pada terbentuknya jaringan usaha KUMKM. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

dilaksanakan

melalui

Penguatan, Pengembangan, Pengawasan Koperasi dan UKM. Fokus kegiatan adalah fasilitasi kepada Koperasi dan UKM dalam diversifikasi usaha

dan

sistem

distribusi;

peningkatan

struktur

permodalan,

manajemen dan kewirausahaan; pengembangan kelembagaan, SDM dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu dan daya saing produk unggulan; pengembangan jejaring kemitrausahaan; penciptaan

iklim

usaha

yang

kondusif;

fasilitasi

peningkatan

kemampuan dalam mengurangi resiko bencana dan pembinaan pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan UMKM, serta prasarana pendukungnya.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil Sasaran

rencana kerja

pembangunan kependudukan

dan

cacatan sipil adalah: 1) Terwujudnya pemantapan sistem informasi dan administrasi

kependudukan

dan

catatan

sipil;

Tercapainya

peningkatan kapasitas dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Untuk

mencapai

sasaran

tersebut,

program

yang

akan

dilaksanakan pada bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Kependudukan

dengan fokus kegiatan pembangunan dan pemutakhiran sistem administrasi dan data base kependudukan, serta penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan.

12. Ketenagakerjaan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi : 1) Tersedianya kesempatan kerja bagi pencari kerja dalam dan luar negeri serta kesempatan berusaha di sektor informal; 2) Terwujudnya peningkatan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; 3) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bekerja di dalam dan luar negeri. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dengan fokus kegiatan untuk peningkatan ketrampilan, keahlian, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja termasuk peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Dengan fokus kegiatan fasilitasi penciptaan kesempatan kerja dan berusaha dan mobilitas tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri.

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial. Dengan fokus kegiatan penciptaan hubungan kerja yang harmonis, perlindungan tenaga kerja dan penguatan kapasitas lembaga tenaga kerja.

13. Ketahanan Pangan Sasaran rencana kerja pembangunan ketahanan pangan adalah: 1) Tersedianya pangan dan cadangan pangan yang cukup baik secara, kuantitas maupun kualitas dan kontinuitas serta aman dan terjangkau di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

tingkat rumah tangga; 2) Terdistribusinya bahan pangan secara proporsional baik antar waktu maupun wilayah di tingkat rumah tangga; 3) Terwujudnya konsumsi dan penganekaragaman pangan masyarakat yang berbasis pada sumberdaya lokal; 4) Meningkatnya pengetahuan produsen dan konsumen terhadap pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan standard mutu pangan; 5) Terbangunnya/terbentuknya lembaga ketahanan pangan masyarakat yang kokoh di tingkat petani. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan fokus kegiatan peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan ketersediaan pangan masyarakat, pengembangan program akasi desa mandiri pangan, pengembangan sarana prasarana distribusi dan akses pangan masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok, pengembangan konsumsi dan penganeka ragaman pangan yang beragam bergizi seimbang serta aman yang dapat meningkatan daya beli masyarakat.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran rencana kerja yang akan dicapai dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan adalah: 1) Terwujudnya keberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, kewirausahaan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan; 2) Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan;

Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan

dan

perlindungani anak . Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi, advokasi, mediasi dan kelembagaan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

perempuan,

meliputi bidang kesehatan

yang

berkualitas, akses pendidikan, akses pada sumberdaya ekonomi, peningkatan partisipasi politik, perlindungan perempuan (terhadap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

tindak kekerasan kelompok rentan termasuk lansia dan perempuan cacat , penanggulangan bencana serta konflik sosial). b.

Program

Pelembagaan

Pengarusutamaan

Gender

dalam

Pembangunan. Dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan

dan

pengawasan

serta

evaluasi

tentang

pengarusutamaan gender bagi Kabupaten / Kota, SKPD Provinsi serta institusi pemangku kepentingan lainnya, pengembangan informasi berbasis gender, penguatan kelembagaan PUG di segala bidang, penghapusan diskriminasi dan implementasi hak â&#x20AC;&#x201C; hak normatif pekerja perempuan. c.

Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dengan fokus kegiatan pada peningkatan kesejahteraan anak pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pelayanan kesehatan akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau , peningkatan partisipasi

anak

dalam

rangka

perolehan

hak-hak

anak,

perlindungan (dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual dan ekonomi, dan penelantaran ), perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum, serta mewujudkan anak Indonesia yang cinta damai .

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sasaran rencana kerja pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah terwujudnya peningkatan pelayanan KB yang berkualitas serta dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Pelayanan Keluarga Berencana dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas

kesehatan

reproduksi

dan

fasilitasi

pelayanan

serta

pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana. Sedangkan meningkatkan

sasaran

kesejahteraan

Keluarga dan

Sejahtera

ketahanan

adalah

keluarga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

untuk melalui

pendekatan siklus hidup mulai janin dalam kandungan sampai lanjut usia. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dikenalkan dengan Catur Bina, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), sedangkan ketahanan ekonomi keluarga dengan Bina Ekonomi Keluarga (BEK) yang dikenal dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Sejahtera (UPPKS) . Untuk meningkatkan kemandirian dan meningkatkan mutu kinerja para pengelola dan pelaksanaan di lapangan melalui kegiatan Pengelola Program Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

16. Perhubungan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan adalah : 1) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan jasa bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kualitas pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan jalan; meningkatnya disiplin berlalu lintas masyarakat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; meningkatnya profesionalisme SDM bidang lalu lintas dan angkutan jalan; serta meningkatnya prasarana keselamatan angkutan Kereta Api; 2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan laut, keselamatan, keamanan serta ketertiban angkutan laut di Jawa Tengah; 3) Terwujudnya peningkatan kapasitas dan

kualitas

layanan

Bandara

Ahmad

Yani

Kota

Semarang,

Adisumarmo Kota Surakarta dan Bandara Ngloram Cepu Kab. Blora; 4) Terwujudnya pelayanan jasa pos yang bervariasi sesuai dengan permintaan pasar, ketentuan dan peraturan yang berlaku; tertibnya penggunaan

frekuensi

dan

meningkatnya

kapasitas

pengguna

frekuensi; terpublikasikannya informasi iklim dan cuaca tepat waktu dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

sasaran pengguna; serta meningkatnya kesiapsiagaan unit SAR didukung peralatan dan SDM yang memadai. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Perhubungan Darat Dengan

fokus

kegiatan

penciptaan

kelancaran,

ketertiban,

keamanan, kenyamanan dan keselamatan melalui peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan darat dan manajemen transportasi darat (jalan Kereta Api, serta angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) dengan memadukan modamoda transportasi lainnya guna membentuk jaringan transportasi antar moda yang terpadu termasuk perlengkapan jalan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal. b.

Program Perhubungan Laut Dengan

fokus

keamanan,

kegiatan

kenyamanan

penciptaan dan

kelancaran,

keselamatan

ketertiban,

pelayaran

serta

manajemen pelayaran melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan laut serta memadukan moda-moda transportasi lainnya sehingga membentuk jaringan transportasi antar moda yang terpadu dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal. c.

Program Perhubungan Udara Dengan

fokus

keamanan,

kegiatan

penciptaan

kenyamanan,

kelancaran,

keselamatan

transportasi udara melalui dukungan

dan

ketertiban, manajemen

sarana dan prasarana

perhubungan udara yang memadai melalui peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan udara serta mampu menunjang distribusi barang dan penumpang antar pulau yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan memberikan tingkat pelayanan yang optimal. d.

Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan Search and Rescue (SAR) Dengan fokus kegiatan penciptaan kelancaran, ketertiban dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

keamanan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pos, telekomunikasi, meteorologi, dan dukungan SAR.

17. Komunikasi dan Informatika Sasaran rencana kerja pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika adalah : 1) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem informasi bidang komunikasi dan informasi yang memadai; 2) Tersedianya sistim informasi yang memadai untuk mendukung efisiensi

pelayanan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah; 3) Terwujudnya kualitas aparatur bidang komunikasi dan informasi sesuai tuntutan masyarakat; 4) Terwujudnya efektifitas penyebarluasan sistim informasi, komunikasi dan media massa. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa. Dengan fokus kegiatan peningkatan sarpras kehumasan, penyebar luasan

informasi

pembangunan

daerah

melalui

media,

serta

pengembangan akses informasi komunikasi dan media massa, fasilitasi sosialiasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan melalui ormas/LSM, OPP dan Media Watch, fasilitasi peningkatan sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), peningkatan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM), liputan kegiatan TTI.

18. Pertanahan Sasaran rencana kerja pembangunan pertanahan adalah : 1) Terjadinya peningkatan prosentase bidang tanah yang bersertifikat, inventarisasi HGB, HGU dan HP Aset Provinsi; 2) Terlaksananya fasilitasi

penyelesaian

permasalahan,

pembangunan,

monitoring

evaluasi dan informasi pertanahan serta terbangunnya penegasan wilayah perbatasan antar provinsi maupun antar Kabupaten/Kota; 3) Tersosialisasi dan terlaksananya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) dengan didukung insentif sertifikasi tanah pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

sawah lestari dan kawasan lindung yang potensial serta tersusunnya Raperda sawah lestari. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

(P4T),

dengan

fokus

kegiatan

peningkatan

koordinasi

permasalahan bidang pertanahan, pemetaan tematik administrasi wilayah dan fungsi lahan (HGB & HGU), invetarisasi tanah HGB, HP aset pemerintah, rehabilitasi dan pembangunan pilar batas provinsi, fasilitasi dan koordinasi bidang pertanahan, sosialisasi dan penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM), sertifikasi tanah, penyusunan sistem informasi pertanahan, penetapan Perda lahan sawah lestari dan inventarisasi serta strategi pemanfaatan tanah non produktif untuk pembangunan non perumahan.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Sasaran rencana kerja pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah : 1) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah; 2) Terwujudnya peran masyarakat melalui gerakan

Ratih

Penanggulangan

dan

Linmas

Bencana

serta

(OPB);

terfasilitasinya Terwujudnya

Organisasi peningkatan

solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan bangsa diantara aparatur dan masyarakat; 4) Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Penyusunan dan Pembaharuan Peraturan Perundangan di Daerah. Dengan

fokus

kegiatan

penyusunan

peraturan

daerah,

pengawasan produk hukum daerah kab/kota, pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. b.

Program Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Dengan

fokus

peningkatan

kegiatan

sosialisasi

pelayanan

produk-produk

penyelesaian

sengketa

hukum, hukum,

penghormatan HAM serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum, inventarisasi pelanggaran Perda, pembinaan masyarakat pelanggar Perda, peningkatan peran aparatur pemerintah dalam penegakan Perda, pengawasan pelaksanaan Perda Prov. Jateng. c.

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dengan

fokus

kegiatan

koordinasi

pengamanan

wilayah,

operasional siaga, pembinaan sosial politik, koordinasi bidang kesatuan

bangsa

dan

perlindungan

masyarakat,

orientasi

kesadaran bela negara, pengembangan kemampuan rakyat terlatih (Ratih) dan Satuan Linmas untuk antisipasi ancaman bahaya bencana, bantuan air bersih, banjir dan kebakaran, fasilitasi koordinasi pembinaan Kamtibmas dan pengendalian penanganan trantibum,

dialog

penanganan

pengelolaan

kehidupan

pendapat

beragama

umum, dan

fasilitasi organisasi

kemasyarakatan. d.

Program Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pendidikan Politik Rakyat. Dengan fokus kegiatan pemeliharaan dan pengembangan seni serta budaya daerah, pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar

umat

beragama

dan

antar

penghayat

kepercayaan,

pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya, pendayagunaan organisasi kemasyarakatan, pengkajian masalah sosial kemasyarakat, mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis, serta fasilitasi pimpinan daerah dengan pimpinan Parpol, peningkatan komunitas politik dengan elemen masyarakat, sitem dan implementasi Pemilu, Pilpres, Pilkada serta pengamanan Pemilu 2009.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Sasaran rencana kerja bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian adalah : 1) Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; 2) Terwujudnya penyusunan dan pembaharuan produkproduk hukum yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 3) Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan hukum oleh aparatur dan masyarakat; 4) Terwujudnya penerapan dan penegakkan hukum serta HAM bagi aparatur dan masyarakat; 5) Terwujudnya kinerja Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance); 6) Terwujudnya kerjasama antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah; 7) Terwujudnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; 8) Terinventarisasinya aset-aset daerah secara optimal; 9)

Terwujudnya

inventarisasi

aset-aset

daerah

sehingga

dapat

dimanfaatkan secara optimal; 10) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah; 11) Terfasilitasinya pendayagunaan aset daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan produktif; 12) Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintah daerah;

13)

Terwujudnya

kualitas

dan

efektivitas

pengawasan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan

profesionalisme 15)

tenaga

Terwujudnya

KDH;

14)

pemeriksa

efektifitas

dan

Terwujudnya dan

aparatur

efisiensi

kualitas

dan

pengawasan;

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan pemerintah daerah yang baik; 16) Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Diklat Aparatur pemerintah daerah. yang efektif; 17) Terwujudnya kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

latihan aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dengan fokus kegiatan implementasi proses pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD, Desk Pilkada Prov. Jateng, Sinkronisasi,

Sinergitas

Implementasi

pembagian

urusan

pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), evaluasi penyelenggaraan kinerja Pemda,

Pemberdayaan Potensi sumber daya Jateng dalam

rangka peningkatan daya saing serta pengembangan kapasitas daerah termasuk Fasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sosialisasi Tupoksi SKPD, evaluasi kelembagaan, dan penyusunan petunjuk teknis penataan organisasi. b.

Program Penyusunan dan Pembaharuan Peraturan Perundangundangan. Dengan

fokus

kegiatan

penyusunan

peraturan

daerah,

pengawasan produk hukum daerah Kab/Kota, pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum. c.

Program Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Dengan

fokus

peningkatan

kegiatan pelayanan

sosialisasi

produk-produk

penyelesaian

sengketa

hukum, hukum,

penghormatan HAM. d.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dengan

fokus

pemerintahan

kegiatan

peningkatan

Desa/Kelurahan

dan

penyelenggaraan

Kecamatan,

penyusunan

LPPD, peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat,

penyusunan

data

dan

kode

wilayah

administrasi

pemerintahan dan laporan capaian kinerja SKPD, peningkatan kerjasama antar daerah dengan luar negeri, pengendalian bantuan/pembangunan daerah, pelaporan, analisis pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

pembangunan, peningkatan kegiatan prestasi Jateng di tingkat nasional,

penyusunan

pelayanan

ibadah

LKPJ haji

Gubernur Jateng, (TPHD),

peningkatan

penyusunan

LAKIP,

FORKOMPANDA, penyusunan pedoman Standar Kinerja SKPD, penyusunan Indeks Tata Kelola kepemerintahan yang baik (good governance), evaluasi pelaksanaan Waskat, laporan kormonev, Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV, sosialisasi Bapertarum, penyusunan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang tahun 2009, koordinasi Pimpinan Daerah, penyusunan Raperda Inisiatif DPRD, kunjungan kerja dan kunjungan lapangan DPRD, reses DPRD, monitoring Pilkada, Ekspose

Interaktif

pertemuan/dialog

Dewan

DPRD

melalui

dengan

media

Pakar,

LSM,

elektronik, Pers

dan

masyarakat, seminar DPRD, liputan Pimpinan Komisi dan Kedewanan, penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, efektifitas perencanaan pengawasan dan kinerja penyelenggaraan Pemda, pelaksanaan Kormonev, tindak lanjut hasil pengawasan, perencanaan pengkajian dan pengembangan Diklat, penelitian dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Iptek,fasilitasi dan koordinasi program Kesbanglinmas, koordinasi mediasi dan fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

Kab/Kota Wilayah Bakorlin I, II dan III, pengembangan Up Dating Data Kantor Perwakilan Prov. Jateng, pengamanan barang milik daerah,

peningkatan

penyelesaian

kasus

sistem

informasi

masalah

tanah,

managemen operasional

aset,

bengkel

pemerintah Prov. Jateng, inventarisasi barang milik daerah. e.

Program Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah Dengan fokus kegiatan pelestarian dan peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Dengan fokus kegiatan pendidikan aparatur meliputi Diklat Teknis, Fungsional, Kepemimpinan, pengadaan CPNS, pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS, mutasi PNS, pengambilan Sumpah PNS, penataan jabatan struktural, fungsional, tes potensi pejabat

struktural,

ujian

kedinasan,

layanan

administrasi

kepegawaian, pemetaan dan evaluasi kinerja jabatan struktural dan

fungsional,

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

kepegawaian, pemberian tanda jasa, pengembangan layanan informasi kepegawaian.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sasaran yang akan dicapai dalam pemberdayaan masyarakat meliputi: (1) Peningkatan masyarakat yang mandiri dan berswadaya guna mencapai kesejahteraan dan terwujudnya desa yang mampu untuk mengemban amanat rakyat serta meningkatnya kemampuan kader

pemberdayaan

masyarakat

dalam

meningkatnya

masyarakat;

proses

(2).

Peningkatan

pengambilan

pemahaman

dan

keputusan

kemampuan

partisipasi publik

para

dan

pengelola

pembangunan disemua tingkatan pemerintahan tentang pendekatan pemberdayaan

masyarakat;

(3).

Peningkatan

kemitraan

antara

pemerintah, LSM, Ormas Perguruan Tinggi guna mempercepat upaya untuk keberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa; (4) Peningkatan kemampuan masyarakat dan desa dalam mengurangi resiko bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penguatan pemerintah desa, tata pemerintahan, tata kemasyarakatan dan tata ruang desa.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan peran serta

masyarakat

desa

dalam

tata

pemerintahan,

tata

kemasyarakatan dan tata ruang desa termasuk penyelenggaraan bulan bakti gotong royong dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c.

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dengan

fokus

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

fasilitasi

pembentukan, penguatan, peran serta kelembagaan di tingkat desa dalam rangka peningkatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

22. Sosial Sasaran rencana kerja pembangunan urusan sosial adalah: 1) Peningkatan

sarana dan prasarana pelayanan panti sosial yang

memadai serta mewujudkan dan memulihkan fungsi sosial bagi para korban bencana; 2) Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara optimal; 3) Peningkatan peran PSKS dan partisipasi masyarakat serta sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan;

keperintisan

dan

kejuangan

dalam

kehidupan

masyarakat; 4) Peningkatan keberdayaan lembaga-lembaga sosial dan organisasi

sosial

masyarakat,

dunia

usaha

dalam

peningkatan

kesejahteraan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dengan fokus kegiatan untuk mengembalikan dan melindungi fungsi sosial warga masyarakat penyandang cacat, bekas penyandang penyakit kronis, eks narapidana,

gelandangan,

pengemis dan orang terlantar, eks Wanita Tuna Susila, anak nakal, eks korban Napza dan para korban bencana dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat. b.

Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Dengan fokus kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok lanjut usia terlantar, keluarga rawan sosial ekonomi, wanita rawan sosial ekonomi, veteran/pahlawan dan keluarganya, anak dan remaja terlantar, anak jalanan, komunitas adat terpencil dan Keluarga Muda Mandiri (KMM), agar dapat hidup layak dan lebih bermartabat.

Program Peningkatan Partisipasi Sosial Kemasyarakatan. Dengan fokus kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam pelayanan sosial dan PSKS; meningkatkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam menangani permasalahan kesejahteraan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

100

sosial; mengembangkan dan melestarikan sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat. d.

Program Pemberdayaan Organisasi Sosial. Dengan fokus kegiatan untuk mengoptimalkan peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat (orsos, dunia usaha dll) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

23. Kebudayaan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang kebudayaan adalah: 1) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya termasuk fasilitasi kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; 2) Terlaksananya pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya Dengan fokus kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya, serta fasilitasi kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dengan fokus kegiatan pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

24. Statistik Sasaran rencana kerja pembangunan bidang statistik adalah terwujudnya pengembangan data/informasi serta peningkatan kualitas pelayanan data/informasi yang akurat serta up to date dan reabilitas tinggi, baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

101

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi.

25. Kearsipan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang kearsipan adalah: 1)

Terwujudnya

sistim

administrasi

kearsipan

yang

memadai;

2) Terselamatkannya dokumen dan arsip daerah; 3) Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kearsipan secara rutin dan berkala; 4) Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kearsipan dengan kualitas SDM kearsipan yang profesional. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Dengan fokus kegiatan fasilitasi akuissisi dan penilaian arsip Jateng serta kerjasama pengelolaan kearsipan.

Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan. Dengan fokus kegiatan pemantauan dan pembinaan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, layanan informasi kearsipan, pemasyarakatan kearsipan dan pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan. Dengan fokus kegiatan penyimpanan dan pelestarian arsip serta peningkatan sarana prasarana kearsipan.

26. Perpustakaan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang perpustakaan adalah terwujudnya pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat informasi pengetahuan melalui pengembangan sarana prasarana peningkatan pengelolaan dan motivasi minat baca masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

102

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kepustakaan Dengan

fokus

kegiatan

pengembangan

sarana

prasarana

perpustakaan dan pengembangan minat baca masyarakat. b.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dengan fokus kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.

Kewenangan Urusan Pilihan 1.

Kelautan dan Perikanan Sasaran rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan adalah: 1) Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap; 2) Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pemahaman pembudidaya ikan terhadap good aquaculture

practice;

Tercapainya

peningkatan

kapasitas

kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan; 4) Tercapainya peningkatan populasi ikan di kawasan penangkapan ikan; 5) Tercapainya peningkatan kualitas ekosistem pesisir dan laut; 6) Tercapainya pengembangan basis data dan peningkatan aksessibilitas sumberdaya perikanan dan kelautan; 7) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan

dan

pelestarian

ekosistem

wilayah

pesisir

serta

mengurangi resiko bencana. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dengan fokus kegiatan peningkatan produksi hasil tangkap, sarana prasarana dan sistem pengelolaan hasil tangkapan.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya Dengan

fokus

kegiatan

peningkatan

produktivitas,

sarana

prasarana perikanan budidaya dengan pendekatan kawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

103

Pertanian Sasaran rencana kerja pembangunan bidang pertanian meliputi: 1) Terbukanya akses pasar bagi petani dan pelaku usaha serta tercapainya peningkatan kualitas produk hasil pertanian; 2) Tersedianya informasi pertanian yang dapat diakses dengan mudah oleh petani dan pelaku usaha. 3) Terwujudnya peningkatan kemampuan petani dalam pemanfaatan teknologi dan semakin luasnya akses terhadap teknologi pertanian. 4) Tersedianya benih/bibit pertanian yang cukup dan berkualitas serta sarana prasarana pembibitan/ pembenihan yang memadahi. 5) Tersedianya sarana prasarana dan sistem informasi penanggulangan hama dan penyakit. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pengembangan Agribisnis Dengan fokus kegiatan peningkatan usaha pertanian dalam arti luas, peningkatan sarana prasarana UPT, peningkatan paska panen dan pemasaran, pengembangan usaha agribisnis serta pengembangan

kawasan

agropolitan,

sentra

produksi

dan

perikanan b.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan

fokus

kegiatan

peningkatan

SDM

dan

kapasitas

kelembagaan petani, dan penerapan inovasi teknologi.

Kehutanan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang kehutanan adalah: 1) Terwujudnya peningkatan sistem informasi kawasan hutan dan perencanaan

pengelolaan

sumberdaya

hutan;

Terwujudnya

pengelolaan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat, sehingga produktifitasnya dapat maksimal; 3) Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekitar hutan (hutan negara) dan petani hutan hak/rakyat dalam pemafaatan hutan, serta pembentukan kelembagaan yang memadai; 4) Tercapainya peningkatan pengolahan, pemasaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

104

dan pengendalian peredaran hasil hutan baik kayu maupun non kayu; 5) Tercapainya peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan sehingga dapat mengurangi lahan kritis; 6) Terwujudnya pengurangan potensi gangguan keamanan, kebakaran hutan dan bencana alam yang mengancam kerusakan sumberdaya hutan; 7) Tercapainya peningkatan fungsi hutan lindung dan hutan konservasi (kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru), bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Dengan fokus kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis, penyiapan prakondisi pengelolaan hutan, penatausahaan hasil hutan, pengendalian dan peredaran hasil hutan, pembinaan dan penertiban hasil hutan, serta pemberdayaan masyarakat desa hutan .

Program Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan Dengan fokus kegiatan bantuan bibit tanaman hutan dan pengolahan hutan melalui pola kemitraan.

Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran rencana kerja pembangunan bidang energi sumber daya mineral adalah: 1) Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme aparatur di bidang pertambangan dan energi; 2) Terantisipasinya korban yang lebih banyak akibat bencana alam geologi dan tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap

bahaya

bencana

alam;

Tercapainya

peningkatan

pemahaman masyarakat dan pelaku usaha pertambangan terhadap perangkat hukum di bidang pertambangan dan air bawah tanah sehingga

akan

tercapai

ketertiban

dan

kelestarian

lingkungan;

4) Tercapainya pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral melalui usaha kecil dan menengah sehingga membuka

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

105

lapangan

kerja

dan

meningkatkan

pendapatan

masyarakat;

5) Tersedianya air baku pada daerah rawan kering sehingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi; 6) Tercapainya peningkatan pelayanan informasi dan sarana prasarana promosi terhadap potensi bahan tambang dan hasil kegiatan pertambangan sehingga mendorong peningkatan investasi di bidang pertambangan; 7) Tersedianya data base dan dokumen perencanaan yang akurat di bidang geologi, pertambangan,

air

bawah

tanah

dan

energi

secara

detail;

8) Tersedianya sarana prasarana kelistrikan dan pengembangan potensi energi alternatif bagi daerah terpencil dan belum berlistrik; 9) Tercapainya penyediaan energi alternatif yang terbarukan sebagai pengganti BBM dari minyak bumi; 10) Tercapainya peningkatan kepatuhan dan ketertiban para pelaku usaha penyediaan listrik dan pelayanan jasa penunjang migas serta lancarnya pasokan dan distribusi BBM. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a.

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Dengan

fokus

kegiatan

peningkatan,

pengawasan

dan

pengembangan usaha pertambangan dan konservasi lingkungan air tanah sehingga pemanfaatan sumber daya alam ramah lingkungan dan berkelanjutan. b.

Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Dengan

fokus

kegiatan

peningkatan

pengawasan

dan

pengembangan ketenagalistrikan dan migas terutama energi alternatif yang berupa energi terbarukan dan bahan bakar nabati sehingga rasio elektrifikasi dapat meningkat dan kebutuhan bahan bakar minyak dapat tercukupi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

106

Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Dengan fokus kegiatan pengembangan kegiatan pengurangan resiko bencana alam yang diakibatkan oleh proses geologi sehingga kewaspadaan, kesiapan, dan kapasitas aparatur dan masyarakat dapat meningkat.

Pariwisata Sasaran

rencana

kerja

pembangunan

pariwisata

adalah

1) Tercapainya peningkatan jaringan pemasaran potensial dalam dan luar negeri untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, jumlah penginap; 2) Tercapainya kualitas dan kuantitas atraksi dan obyek wisata dengan peningkatan potensi keunikan lokal, berbasis budaya masyarakat dan alam; 3) Tercapainya peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan pemandu wisata yang memenuhi standar kompetensi serta pengelolaan ODTW; 4) Tercapainya peningkatan jaringan kerjasama lintas antar wilayah pada pasar wisata potensial. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a.

Program Promosi Pariwisata Dengan fokus kegiatan penyelenggaraan informasi pariwisata pada media cetak dan elektronik, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri, analisis pasar untuk promosi dan pemasaran

pariwisata,

peningkatan

kapasitas

dan

kualitas

pelayanan informasi pariwisata Jawa Tengah. b.

Program Pengembangan Produk Pariwisata Dengan fokus kegiatan pengembangan dan penguatan Litbang pariwisata Jawa Tengah, pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pariwisata, pengembangan dan penguatan informasi data base, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders bidang pariwisata, peningkatan kualitas pengelolaan obyek wisata, pengembangan potensi keunikan lokal, budaya masyarakat & alam menjadi atraksi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

107

wisata, peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata, pengembangan prasarana dan sarana pariwisata milik Pemerintah Prov. Jateng, optimalisasi pengelolaan sarana pariwisata milik Pemerintah Prov. Jateng, peningkatan pelayanan angkutan wisata di

Karimunjawa,

peningkatan

kualitas

pelaku

usaha

jasa

pariwisata, optimalisasi dan pemantapan kinerja SDM pariwisata, peningkatan

standart

kompetensi

SDM

pelaku

pariwisata,

optimalisasi minat wisatawan nusantara di dalam dan luar provinsi, perkuatan kualitas dan kompetensi remaja dalam peran pendidikan bidang pariwisata, peningkatan peran serta masayarakat dalam pengembangan kemitraan, revitalisasi Pokdarwis dan Lembaga Masyarakat/desa mendukung pengembangan pariwisata.

Industri Sasaran

rencana

kerja

pembangunan

bidang

perindustrian

meliputi: : 1)Terciptanya struktur industri yang kuat guna mewujudkan hubungan yang sinergis antara industri kecil, menengah dan besar, serta mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja sektor industri pada kisaran 1 â&#x20AC;&#x201C; 1,25 % dan pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 5 â&#x20AC;&#x201C; 5,5 % per tahun; 2) Terciptanya peningkatan iklim usaha yang kondusif; 3) Tercapainya peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang berbasis pada potensi lokal; 4) Terwujudnya peningkatan keragamanan komoditas ekspor industri Jawa Tengah di pasar internasional; 5) Tercapainya peningkatan kualitas SDM industri dalam penguasaan

ketrampilan,

kemampuan

IPTEK,

kewirausahaan,

kemampuan produksi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dilakukan

dengan

fokus

kegiatan

antara

lain

fasilitasi

pengembangan klaster industri, peningkatan diversifikasi produk andalan, infrastruktur industri, jejaring kerjasama dan pola

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

108

kemitraan IKM, peningkatan mutu dan standarisasi produk, penerapan teknologi produksi, serta dukungan Dekranasda. b.

Program Penataan Struktur Industri Dilakukan dengan fokus kegiatan antara lain fasilitasi peningkatan jaringan pemasaran dan informasi produk dalam negeri baik industri hulu dan hilir, sarana dan prasarana penunjang industri (UPT Kayu, UPT Logam, UPT Otomotif, dan Agroindustri), pengembangan klinik HKI dan standarisasi bidang industri.

Perdagangan Sasaran rencana kerja pembangunan bidang perdagangan adalah : 1). Terwujudnya efisiensi dan efektifitas sistem distribusi kebutuhan barang modal dan jasa bagi UKM; 2). Terwujudnya pelayanan tera dan tera ulang melalui koordinasi antar instansi terkait dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; 3). Tercapainya peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah 8% - 8,5%. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, dengan fokus kegiatan peningkatan sarana dan prasarana operasional kemetrologian di balai metrologi, pelatihan dan

penyediaan informasi penerapan

merek dagang, manajemen mutu UKM perdagangan, partisipasi pameran dagang, misi dagang, serta temu usaha dalam rangka perluasan pemasaran produk unggulan di dalam dan luar negeri, pengendalian dan pengawasan distribusi

barang kebutuhan

pokok,

serta perlindungan kepada konsumen.

Ketransmigrasian Sasaran rencana kerja pembangunan bidang transmigrasi adalah terjalinnya komunikasi yang harmonis antara daerah pengirim dan daerah penerima serta meningkatnya kualitas calon transmigran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

109

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui Program Transmigrasi, dengan fokus kegiatan penyiapan calon transmigran, pemberian pelatihan, pembekalan, identifikasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

110

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Program Indikatif Tahun 2009, menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2009 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) masing â&#x20AC;&#x201C; masing SKPD pada tahun 2009. Daftar program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugasâ&#x20AC;&#x201C;tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

SKPD Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.

Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

111 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, disusun mendasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan mengupayakan dengan sungguh-sungguh perwujudannya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ

112 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TANGGAL 11 Juli 2008

PROGRAM DAN FOKUS KEGIATAN RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

DAFTAR ISI Hal. A.

KEWENANGAN URUSAN WAJIB

1. Pendidikan .......................................................................................................................................................

II – 1

2. Kesehatan .......................................................................................................................................................

II – 3

3. Lingkungan Hidup ............................................................................................................................................

II – 5

4. Pekerjaan Umum .............................................................................................................................................

II – 7

5. Penataan Ruang ..............................................................................................................................................

II – 11

6. Perencanaan Pembangunan ...........................................................................................................................

II – 12

7. Perumahan ......................................................................................................................................................

II – 13

8. Kepemudaan dan Olah Raga ..........................................................................................................................

II – 14

9. Penanaman Modal ..........................................................................................................................................

II – 15

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ......................................................................................................

II – 16

11. Kependudukan dan Catatan Sipil ....................................................................................................................

II – 17

12. Ketenagakerjaan .............................................................................................................................................

II – 18

13. Ketahanan Pangan ..........................................................................................................................................

II – 19

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................................................

II – 20

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................................................................

II – 21

16. Perhubungan ...................................................................................................................................................

II – 22

17. Komunikasi dan Informatika ............................................................................................................................

II – 24 ii

18. Pertanahan ......................................................................................................................................................

II – 25

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................................................................................................

II – 26

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..............................................................................................................................................

II – 28

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............................................................................................................

II – 30

22. Sosial ...............................................................................................................................................................

II – 31

23. Kebudayaan ....................................................................................................................................................

II – 33

24. Statistik ............................................................................................................................................................

II – 34

25. Kearsipan ........................................................................................................................................................

II – 35

26. Perpustakaan ...................................................................................................................................................

II – 36

KEWENANGAN URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan ..................................................................................................................................

II – 37

2. Pertanian .........................................................................................................................................................

II – 38

3. Kehutanan .......................................................................................................................................................

II – 39

4. Energi dan Sumber Daya Mineral ...................................................................................................................

II – 40

5. Pariwisata ........................................................................................................................................................

II – 41

6. Industri .............................................................................................................................................................

II – 42

7. Perdagangan ...................................................................................................................................................

II – 43

8. Ketransmigrasian .............................................................................................................................................

II – 44

iii

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : TANGGAL : PROGRAM DAN FOKUS KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 1. URUSAN WAJIB 1.1. PENDIDIKAN PROGRAM 1

DEFINISI OPERASIONAL 2

FOKUS KEGIATAN 3

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PAUD pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan

Fasilitasi pengembangan PAUD, dengan fokus kegiatan: a. Fasilitasi akses jangkauan pelayanan pendidikan. b. Peningkatan kualitas siswa. c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan PAUD. d. Pendidik/tenaga pendidik. e. Manajemen program PAUD.

2. Pendidikan Dasar

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dasar pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan, termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional

Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar Kabupaten/Kota, utamanya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dasar, antara lain: a. Fasilitasi Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan (termasuk penanganan anak-anak putus sekolah) b. Peningkatan kualitas siswa. c. Peningkatan mutu kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar. d. Pengembangan manajemen dikdas. e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (termasuk fasilitasi kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan).

II - 1

PROGRAM 1 3. Pendidikan Menengah

DEFINISI OPERASIONAL 2

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan menengah pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan, termasuk fasilitasi sekolah bertaraf internasional

FOKUS KEGIATAN 3 Untuk kegiatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik/tenaga kependidikan, dan pengembangan manajemen pendidikan menengah, termasuk kegiatan yang mendukung Provinsi Vocation

4. Pendidikan Formal dan Informal

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah pada jalur non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan

Untuk kegiatan Kejar Paket, penuntasan buta aksara dan pendidikan kemasyarakatan

5. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa pada jalur formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan

Untuk kegiatan pendidikan inklusi atau layanan khusus

6. Fasilitasi Pendidikan Tinggi

Memuat kegiatan-kegiatan yang Untuk kegiatan fasilitasi pengembangan berkaitan dengan fasilitasi pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. tinggi pada jalur formal dan non formal dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.

II - 2

1.2. KESEHATAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pencegahan / Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan Sehat

Memuat kegiatan survailance, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta menyelenggarakan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah termasuk bencana termasuk upaya pencegahan & penanggulangan melalui pengembangan lingkungan sehat skala Prov. yang dapat dapat menimbulkan dampak kesehatan manusia/masyarakat

Untuk kegiatan surveilance , pencegahan, pengendalian penyakit menular serta menyelenggarakan serta imunisasi; pengendalian penyakit termasuk penanggulangan KLB dan Bencana; pengembangan kualitas lingkungan sehat; pengembangan pemberantasan penyakit dan lingkungan sehat; fasilitasi, koordinasi dan advokasi penanggulangan narkoba.

2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Memuat kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan pendukung lainnya termasuk pelayanan haji, Penanganan kesehatan bagi korban bencana serta pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan

Untuk kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan haji; peningkatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); peningkatan SIK dasar dan rujukan; peningkatan SPM Bidang Kesehatan serta peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan termasuk RSUD, RSJD dan UPT Dinas Kesehatan.

3. Peningkatan Gizi Masyarakat

Memuat kegiatan surveilance pencegahan dan perbaikan gizi masyarakat serta bantuan penanganan gizi buruk.

Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan surveilance pencegahan dan perbaikan gizi masyarakat; penanggulangan masalah gizi termasuk bantuan penanganan gizi buruk.

II - 3

PROGRAM 1 4. Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

5. Sumber Daya Kesehatan

DEFINISI OPERASIONAL 2

Memuat kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat skala provinsi melalui berbagai media dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan perilaku hidup sehat. Memuat kegiatan peningkatan kualitas penyediaan tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, serta spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan termasuk tugas bantuan dalam pengawasan obat dan makanan serta memuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

II - 4

FOKUS KEGIATAN 3 Untuk mendukung kegiatan promosi kesehatan; pemberdayaan masyarakat dalam PHBS; pengembangan sistem informasi pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan provinsi Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; penyediaan obat dan perbekalan termasuk pengembangan OAI; bimbingan dan pengendalian mutu obat/sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, makanan minuman dan bahan berbahaya serta peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.3 LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya alam dalam rangka mempertahankan dan mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya baik ekosistem di wilayah darat, pesisir dan laut termasuk peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk kegiatan inventarisasi dan penetapan status kawasan lindung, perbaikan lingkungan kawasan lindung di luar kawasan hutan, perlindungan fungsi lindung mata air dan waduk, penetapan kualitas air, penyusunan profil keanekaragaman hayati (kehati), serta pengembangan dan penyusunan basis data dan informasi lingkungan, kegiatan identifikasi dan evaluasi lahan kritis dan kawasan lindung di dalam kawasan hutan, termasuk kesepakatan kolaborasi pengelolaannya.

2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi sumberdaya alam dalam rangka mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam termasuk rehabilitasi lahan dan hutan serta reklamasi areal bekas pertambangan

Untuk kegiatan rehabilitasi pantai terabrasi dan kawasan konservasi laut di Pantura serta perlindungan, pemulihan dan pemanfaatan kehati; kegiatan fasilitasi dan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas dalam kerangka pengurangan resiko bencana dan pemulihan sumberdaya kehutanan, Kegiatan rehabilitasi dan pemulihan areal tambak yang terabrasi, kegiatan identifikasi dan evaluasi kondisi lingkungan pada usaha pertambangan, penataan sumber daya mineral dan sumur pantau serta reklamasi lahan bekas pertambangan.

3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan peran serta aparatur dan masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk kegiatan pelatihan masyarakat, penyelenggaraan lomba-lomba, termasuk Adipura, rencana aksi forum peduli lingkungan, pelatihan aparat, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan program lingkungan serta kegiatan fasilitasi peningkatan peran kelembagaan tingkat desa dalam upaya perbaikan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana.

II - 5

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global, termasuk pengurangan resiko terjadinya bencana serta penegakan hukum lingkungan.

Untuk kegiatan pengendalian dan pemulihan kerusakan akibat pencemaran air, udara dan limbah B3 serta limbah domestik, pengendalian pencemaran in proses maupun out proses, penanganan kasus lingkungan, pelatihan dan fasilitasi pengembangan proses produksi bersih pada usaha/industri kecil, koordinasi dan fasilitasi pemulihan infrastruktur dan mitigasi bencana.

5. Pengembangan Jasa Lingkungan di KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan kawasan di daerah (Dieng, Merapi-Merbabu,Slamet, Sindoro-Sumbing, Segara Anakan, DAS Garang, Rawa Pening, abrasi Pantura, Muria, DAS Bengawan Solo Hulu dan Karimunjawa).

Untuk kegiatan fasilitasi kerjasama pengelolaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk pengembangan teknologi dan pembangunan demplot di kawasan Dieng, Sindoro-Sumbing, dan Muria serta penyiapan rancangan regulasi lingkungan, fasilitasi kerjasama pengelolaan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat, termasuk pengembangan teknologi dan pembangunan demplot di kawasan Taman Nasional Merapi-Merbabu, Hulu Segara Anakan, DAS Bengawan Solo Hulu, dan kawasan Gunung Slamet, fasilitasi kerjasama pengelolaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk pengembangan teknologi dan pembangunan demplot di Laguna Segara Anakan dan kepulauan Karimunjawa.

II - 6

1.4. PEKERJAAN UMUM PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan fungsi jalan dan jembatan termasuk penanganan keadaan darurat/ khusus dan bencana alam.

Untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, rehabilitasi jalan dan jembatan, pemeliharaan berkala jalan, serta pengendalian program dan penanggulangan keadaan darurat/khusus.

2. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Memuat kegiatan-kegiatan peningkatan kondisi struktur dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan agar dapat melayani arus lalu-lintas dengan maksimal.

Untuk kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

3. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Memuat kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan guna menunjang kelancaran arus lalu-lintas dan meningkatkan keselamatan pemakai jalan.

Untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan baru

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana termasuk sistem informasi manajemen.

Untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis peningkatan jalan dan penggantian jembatan, penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan dan jembatan, fasilitasi orientasi dan sinkronisasi perencanaan sistem jaringan jalan dan jembatan, pengadaan peralatan alat berat, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi laboratorium, pengadaan dan pendayagunaan bahan jalan dan jembatan, perbaikan peralatan alat berat, pengadaan aspal, pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas, pemutakhiran data jembatan dan pendataan struktur jalan.

II - 7

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

5. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, serta Jaringan Pengairan Lainnya.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, pembangunan, operasional dan pengelolaan jaringan irigasi (termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi).

Untuk Kegiatan Penyusunan program pengelolaan sumber daya air, Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, Perbaikan, Perawatan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana irigasi, Operasionalisasi prasarana dan sarana irigasi Balai PSDA, Pemberdayaan petani pemakai air, Pembinaan dalam eksploitasi sumber daya air, pendampingan WISMP dan PISP, Fasilitasi koordinasi dlm kerjasama pengelolaan sumber daya air, Pengend. eval. pelaporan & eval. Kinerja pengelolaan sumberdaya air, Monitoring dalam eksploitasi sumber daya air, Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program irigasi.

6. Penyediaan dan Pengelolaan Air Memuat kegiatan penyediaan, Baku penggunaan, pengembangan, pengusahaan sarana dan prasarana air baku.

Untuk Kegiatan Perencanaan teknis penyediaan dan pengelolaan air baku, Perbaikan prasarana dan sarana air baku, Pembangunan sumur-sumur air tanah, OP Saluran air baku Klambu Kudu, Peningkatan distribusi penyediaan air baku, Perawatan & pemeliharaan prasarana & sarana Air Baku, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program air baku.

7. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Untuk Kegiatan Perencanaan teknis pengelolaan konservasi sumber daya air, Pembinaan dan Pengelolaan hidrologi dan potensi sumber daya air lainnya, Pengelolaan data hidrologi, data base & sistim informasi SDA Balai PSDA, Pengelolaan dan pengujian mutu dalam Penelitian bahan bangunan, Quality Control dan Penerapan SJM, Pembebasan tanah dan fasilitasinya dalam pengelolaan sumber daya air, Perbaikan prasarana dan sarana konservasi SDA, Perawatan dan pemel. prasarana dan sarana

Memuat kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

II - 8

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

3 konservasi SDA Balai PSDA, Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program konservasi, Fasilitasi koordinasi kehumasan dalam pengelolaan sumberdaya air, Pembinaan Teknis Sistem Jaminan Mutu/QA dan Penyempurnaan Buku Pedoman RMKg & RMK, Pengelolaan perijinan & penerbitan rekomendasi bidang SDA, Konservasi SDA melalui kerjasama dengan masyarakat, Pengelolaan aset sumber daya air, Monev, penyuluhan/sosialisasi dan Ratek pemakaian kekayaan milik daerah, pemanfaatan air permukaan, bahan galian Golongan C, Alih Fungsi lahan dan Tanah Pengairan Balai PSDA, Pemantauan pencemaran dan analisis laboratorium kualitas air Balai PSDA

8. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Memuat kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang disebabkan oleh daya rusak air, termasuk abrasi pantai.

Untuk Perencanaan normalisasi saluran sungai, Perbaikan dan peningkatan prasarana & sarana pengendalian banjir, Penanggulangan dan pengelolaan banjir dan kekeringan, Perawatan & pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai Balai PSDA, Monitoring dan Evaluasi PBME SJFCSP, Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, Fasilitasi koord dan informasi posko banjir dan kekeringan, Pengadaan tanah untuk pengendalian banjir dan pengamanan pantai

9. Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi percepatan pembangunan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan

Untuk kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan kaw perdesaan (agropolitan, SSB, bahari terpadu, karimunjawa) dan revitalisasi kawasan perkotaan PKN, pengad km/wc dan pengolahan air bersih mobile dan fasilitasi pembangunan,infrastruktur Kab/Kota, fasilitasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa

II - 9

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

3 Tengah, kajian dan analisis pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, koordinasi dan fasilitasi penanganan kerusakan infrastruktur akibat bencana

10. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi meliputi air limbah, persampahan dan drainase

1. 2. 3. 4.

11. Pembangunan dan pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pembangunan bangunan gedung publik (dibiayai oleh Pemerintah) sesuai dengan NSPM termasuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta layanan informasi

II - 10

Untuk kegiatan fasilitasi dan stimulan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi (air limah, persampahan dan drainase) Untuk kegiatan fasilitasi dan stimulan penyediaan infrastruktur pedesaan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat Untuk kegiatan fasilitasi dan stimulan pembangunan drainase bandara A.Yani dan Lingkungan Masjid Agung Semarang Pendampingan pelaksanaan kebijakan dan program nasional (AMPL, Pamsimas, Sanimas, ISSDP). Untuk kegiatan peningkatan kinerja bidang permukiman dan penataan ruang, sosialisasi NSPM, pembinaan bidang jasa konstruksi, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung negara serta peningkatan jasa l ayanan informasi konstruksi bangunan uji.

1.5. PENATAAN RUANG PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Perencanaan Tata Ruang.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi, RTR Rinci dan penjabarannya serta fasilitasi penyusunan RTRW Kab/Kota

Untuk kegiatan penyusunan rencana tata ruang rinci penjabaran dari RTRWP. pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi dan Kab/Kota) dengan Rencana Tata Guna Hutan, penyusunan Perda RTRW Prov. Jateng, identifikasi potensi dan kofigurasi CAT di Jateng, penyusunan inventarisasi kondisi lingkungan kawasan resapan air dan kawasan sekitar mata air sesuai RTRWP dan peningkatan kinerja penataan ruang Prov. Jateng (BKPRD)

2. Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang baik dari aspek pola dan struktur pemanfaatan ruang, kelembagaan, peran serta masyarakat (termasuk dunia usaha) dan penegakan hukum

Untuk kegiatan pembinaan teknis RTR Kab/Kota/Provinsi, pengendalian pemanfaatan ruang Kab/Kota dan Provinsi, penataan kesesuaian dan pengendalian kawasan pertambangan serta sosialisasi dan pemantauan mitigasi bencana alam tanah longsor

II - 11

1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Perencanaan Pembangunan Daerah.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Untuk kegiatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Pemsosbud, Praswil dan Sumber Daya Alam; pendampingan koordinasi pembaharuan perencanaan dan pengelolaan sektor pengairan dan irigasi (WISMP) dan PISP.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan , penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan pengendalian program, evaluasi, kajian, studi serta penelitian dan pengembangan.

Untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian program, pengkajian dan pengembangan pendapatan, belanja dan aset daerah serta sinkronisasi program DAK.

II - 12

1.7. PERUMAHAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pembangunan Perumahan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan stimulan (pengaturan pembinaan pembangunan dan pengawasan) dalam pembangunan rumah susun, perumahan swadaya, perumahan skala besar, rumah sederhana sehat, bencana alam, pengurangan resiko bencana, teknologi dan industri serta penyiapan dokumen pendukungnya

Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar Rusunawa, fasilitasi dan stimulan pembangunan perumahan swadaya bagi RTM, stimulan pembangunan rumah evakuasi bencana alam dn perbaikan rumah akibat, bencana alam fasilitasi dan stimulan perbaikan kualitas perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat

2. Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan stimulan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan kumuh, nelayan, perbatasan, desa tradisional Daerah Tujuan Wisata (DTW), Kasiba/Lisiba, KTP2D dan peningkatan peran serta masyarakat/pelaku pembangunan perumahan (BKP4K)

Untuk kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana dasar Kasiba/Lisiba, peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka hari habitat, pembangunan, Fasilitasi pemberdayaan komunitas pembangunan perumahan dan permukiman, pengembangan lingkungan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), penataan permukiman pada kawasan perbatasan lintas Kab/Kota, pembangunan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan pasca bencana alam serta daerah rawan bencana, fasilitasi peningkatan prasarana dasar lingkungan permukiman kumuh, nelayan, tradisional dan tujuan wisata.

II - 13

1.8. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam pembangunan termasuk belanegara, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi produktif

Untuk kegiatan pengembangan generasi muda, termasuk belanegara, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi produktif.

2. Pembinaan Lembaga/ Organisasi Kepemudaan.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pemuda dalam rangka partisipasi pemuda dalam pembangunan

Untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

3. Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Olahraga.

Memuat kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet dan Pelatih Olahraga termasuk pengembangan sarana prasarana olahraga

Untuk kegiatan pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet dan Pelatih Olahraga Prestasi serta Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar.

4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga.

Memuat kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan olah raga

Untuk kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan olahraga.

5. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Memuat kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemasyarakatan olahraga dan mengolahragakan masyarakat

Untuk kegiatan pemasyarakatan olahraga.

II - 14

1.9. PENANAMAN MODAL PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Promosi Penanaman Modal

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi penanaman modal antara lain business matching, membangun citra Jawa Tengah aman dan pengembangan sistem informasi serta kerjasama antar daerah dan antar negara

Untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi promosi investasi dalam dan luar negeri; CJIBF; KEKI; kerjasama penanaman modal antar daerah dan antar negara; fasilitasi FPESD dan penyusunan branding.

2. Pengembangan Iklim Investasi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dan koordinasi pelayanan perijinan, penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif, pengembangan dan pengendalian penaman modal serta pengkajian sumber daya dan daya tarik investasi.

Untuk kegiatan peningkatan jaringan OSS antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat; fasilitasi dan koordinasi pelayanan perijinan; pendampingan pelatihan RIA; pengembangan dan pengendalian penanaman modal serta pengkajian sumber daya dan daya tarik investasi; penyusunan Perda investasi

II - 15

1.10 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Penguatan, Pengembangan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diversifikasi usaha dan sistem distribusi koperasi; pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi dan kelembagaan KUKM; struktur manajemen, kewirausahaan dan permodalan serta pengembangan jaringan kemitraan dan usaha penciptaan iklim kondusif.

II - 16

Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan diversifikasi usaha dan sistem distribusi KUMKM; pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi dan kelembagaan KUMKM; struktur manajmt kewirausahaan dan permodalan serta pengembangan jaringan kemitraan, usaha penciptaan iklim kondusif dan Pengembangan, pembinaan dan pengawasan KUMKM beserta sistem pendukungnya

1.11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi administrasi kependudukan dan sistem informasi kependudukan

II - 17

Untuk kegiatan pembangunan dan pemutakhiran sistem administrasi dan data base kependudukan, serta penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan.

1.12. KETENAGAKERJAAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan, keahlian, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja termasuk peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan

Untuk kegiatan peningkatan ketrampilan keahlian, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja termasuk peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan.

2. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penciptaan kesempatan kerja produktif serta mobilitas tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja lokal, regional, nasional maupun internasional termasuk penyelenggaraan job market fair

Untuk kegiatan fasilitasi penciptaan kesempatan kerja dan berusaha dan mobilitas tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja dalam negeri dan luar negeri.

3. Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan hubungan kerja yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja termasuk penetapan upah minimum

Untuk kegiatan penciptaan hubungan kerja yang harmonis, perlindungan tenaga kerja dan penguatan kapasitas lembaga tenaga kerja.

II - 18

1.13. KETAHANAN PANGAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Peningkatan Ketahanan Pangan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, penganekaragaman pangan, distribusi dan konsumsi pangan termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan SDM dan peningkatan daya beli masyarakat

II - 19

Peningkatan produktivitas pertanian, penguatan kelembagaan pangan, peningkatan sistem distribusi konsumsi pangan dan daya beli masyarakat

1.14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi,advokasi & mediasi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dalam berbagai bidang diantaranya pelayanan kesehatan berkualitas, akses pendidikan, akses pada sumberdaya ekonomi, perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, politik dan penanggulangan bencana dan konflik sosial

Fasilitasi, advokasi, mediasi dan pelembagaan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan, meliputi bidang yang berkualitas , akses pendidikan, akses pada sumberdaya ekonomi, peningkatan partisipasi publik, perlindungan perempuan (terhadap tindak kekerasan kelompok rentan termasuk lansia dan perempuan cacat, penanggulangan bencana serta konflik sosial).

2. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan kontrol tentang pengarusutamaan gender bagi Kab/Kota dan SKPD Provinsi serta institunsi pemangku kepentingan lainnya termasuk pengembangan informasi berbasis gender, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan

Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi tentang pengarusutamaan gender bagi Kabupaten / Kota, SKPD Provinsi serta institusi pemangku kepentingan lainnya, pengembangan informasi berbasis gender, penguatan kelembagaan PUG di segala bidang, penghapusan diskriminasi dan implementasi hak - hak normatif pekerja perempuan.

3. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak dalam berbagai bidang diantaranya pelayanan kesehatan dan akses pendidikan serta perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak

Peningkatan kesehteraan anak dan pemenuhan hak - hak anak dalam bidang pelayanan kesehatan, akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan partisipasi anak dalam rangka perolehan hak - hak anak, perlindungan (dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual dan ekonomi, serta penelantaran), pelindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta mewujudkan anak Indonesia yang cinta damai.

II - 20

1.15. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pelayanan Keluarga Berencana

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pendataan kesejahteraan keluarga

II - 21

Untuk kegiatan peningkatan kesehatan reproduksi, fasilitasi pelayanan dan pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB.

1.16. PERHUBUNGAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Perhubungan Darat

Memuat kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, kelancaran, ketertiban, kenyamanan, keselamatan dan manajemen transportasi darat (Jalan dan KA serta Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

Untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan darat dan manajemen transportasi darat (jalan , Kereta Api, serta angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan); kegiatan koordinasi sektor perhubungan, kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, kelancaran, ketertiban pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2010; peningkatan dan pengembangan Rencana LLAJ; pengembangan Lalu Lintas Jalan Jateng; pengembangan Teknik dan Sarana Bidang LLAJ; pengembangan Angkutan Jalan Jateng pengembangan Pengendalian Operasional LLAJ; peningkatan Pelayanan LLAJ Wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Banyumas. pendampingan Pengembangan Penunjang Keselamatan melalui Bus Rapid Transportation )

2. Perhubungan Laut

Memuat kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi keamanan, kelancaran, ketertiban, kenyamanan, keselamatan dan manajemen pelayaran termasuk dukungan penyediaan sarana prasarana transportasi laut.

Untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan laut

3. Perhubungan Udara

Memuat kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi keamanan, kelancaran, ketertiban, kenyamanan, keselamatan dan manajemen transportasi udara termasuk dukungan penyediaan sarana prasarana transportasi udara

Untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan prasarana perhubungan udara

II - 22

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

4. Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan Search and Rescue (SAR)

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penertiban, pengawasan radio komunikasi, jasa pos dan filateli. Termasuk publikasi informasi cuaca dan dukungan pelayanan SAR.

II - 23

Untuk kegiatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pos, telekomunikasi, meteorologi, dan dukungan SAR

1.17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi, penyebarluasan informasi pembangunan daerah serta pengembangan akses informasi komunikasi dan media massa

II - 24

Untuk kegiatan peningkatan sarpras kehumasan, penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media, serta pengembangan akses informasi komunikasi dan media massa, fasilitasi sosialiasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan melalui ormas/LSM, OPP dan Media Watch , fasilitasi peningkatan sosialisasi

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), peningkatan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM), liputan kegiatan TTI.

1.18.PERTANAHAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pengembangan sistim informasi pertanahan lintas Kab/Kota dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan

II - 25

Untuk kegiatan Inventarisasi dan pembaharuan database batas administrasi wilayah, tanah negara, HGB badan hukum dan HP aset prov. di Prov. Jateng; fasilitasi dan koordinasi bidang pertanahan; sosialisasi dan penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM); penetapan Perda lahan sawah lestari; penetapan dan pem bangunan pilar batas Provinsi dan pada titik simpul antar wilayah Kab/Kota; inventarisasi dan strategi pemanfaatan tanah non produktif untuk pembangunan non pertanian, pensertifikatan tanah PRODA; Evaluasi Penggunaan lahan untuk kawasan Industri; Identifikasi lahan Pengganti Area Pertanian Produktif yang beralih Fungsi

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

Penyusunan dan Pembaharuan Peraturan Perundangan di Daerah

2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, evaluasi peraturan perundangan di daerah termasuk pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran serta kepatuhan hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat termasuk fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum dan HAM

Untuk kegiatan penyusunan Peraturan Daerah, pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Untuk kegiatan sosialisasi produk-produk hukum, Peningkatan Pelayanan Penyelesaian sengketa Hukum, Penghormatan HAM serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Koordinasi antar Lembaga dalam Bidang bantuan Hukum, Inventarisasi Pelanggaran Perda,

Pembinaan masyarakat pelanggar Perda, Peningkatan Peran Aparatur Pemerintah dalam Penegakan Perda, Pengawasan Pelaksanaan Perda Prov. Jateng.

3. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perwujudan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesadaran bela negara serta meningkatkan kemampuan pengamanan dan pengembangan kemampuan Ratih dan Satuan Linmas untuk antisipasi ancaman bahaya bencana

II - 26

Untuk kegiatan koordinasi pengamanan wilayah, operasional Siaga, Pembinaan Sosial Politik, Koordinasi bidang Kesbang dan Linmas, Orientasi kesadaran bela negara, Pengembangan kemampuan Ratih dan Satuan Linmas untuk antisipasi ancaman bahaya bencana,

bantuan air bersih, banjir dan kebakaran, fasilitasi koordinasi pembinaan Kamtibmas dan pengendalian penanganan trantibum, dialog pengelolaan pendapat umum, fasilitasi penanganan kehidupan beragama dan organisasi kemasyarakatan.

PROGRAM 1 4. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pendidikan Politik Rakyat

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN 3

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan seni dan budaya, keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan antar peng hayat kepercayaan, pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya,pendayagunaan potensi organisasi kemasyakatan, mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis , dan pengembangan kehidupan demokrasi seluruh komponen masyarakat

II - 27

Pemeliharaan dan pengembangan seni serta budaya daerah, pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan antar penghayat kepercayaan, peme liharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya, pendayagunaan organisasi kemasyara

katan, pengkajian masalah sosial kemasyarakatan, mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak polits, serta fasilitasi pimpinan daerah dengan pimpinan parpol, peningkatan komunitas politik dengan elemen masyarakat, sistem dan implementasi pemilu, pilpres, Pilkada serta pengamanan Pemilu 2009

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi proses PILKADA dan penggantian antar waktu anggota DPRD; dan pengembangan kapasitas daerah, termasuk fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota, sosialisasi Tupoksi SKPD, evaluasi kelembagaan dan petunjuk teknis penataan organisasi.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, kerjasama antar daerah, antar lembaga dan pemerintahan serta pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Untuk kegiatan implementasi proses pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD, Desk Pilkada Prov. Jateng, Sinkronisasi, Sinergitas Implementasi pembagian urusan pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), evaluasi penyelenggaraan kinerja Pemda, Pemberdayaan Potensi sumber daya Jateng dalam rangka peningkatan daya saing serta pengembangan kapasitas daerah.

Untuk kegiatan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD kepada masyarakat, peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, penyusunan data kode wilayah

administrasi pemerintahan dan laporan capaian kinerja SKPD Biro, peningkatan kerjasama antar daerah dengan luar negeri, pengendalian bantuan/pembangunan daerah, pelaporan, analisis pelaksanaan pembangunan, peningkatan kegiatan prestasi Jawa tengah di tingkat

Nasional, penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah, peningkatan pelayanan ibadah haji (TPHD), penyusunan LAKIP, FORKOMPANDA, penyusunan pedoman Standar Kinerja SKPD, penyusunan Indeks Tata Kelola kepemerintahan yang baik (good governance), evaluasi

pelaksanaan WASKAT, laporan kormonev, Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV, sosialisasi Bapertarum.

II - 28

PROGRAM 3.

1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah

4. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat daerah

DEFINISI OPERASIONAL 2

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur (aparatur teknis dan aparatur pengawas) dan perangkat daerah serta pengembangan sistem administrasi kepegawaian

FOKUS KEGIATAN 3 Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan peningkatan penerimaan, Penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Untuk kegiatan Pendidikan Aparatur meliputi Diklat Teknis, Fungsional, Kepemimpinan, pengadaan CPNS, pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS, mutasi PNS, pengambilan sumpah PNS, penataan jabatan struktural, fungsional, tes potensi /PCAP pejabat struktural, ujian kedinasan, layanan administrasi kepegawaian, pemetaan dan evaluasi

kinerja jabatan struktural dan fungsional, sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian, pemberian tanda jasa, pengembangan layanan informasi kepegawaian.

II - 29

1.21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penguatan pemerintah desa, tata pemerintahan,tata kemasyarakatan dan tata ruang desa

Untuk kegiatan fasilitasi penguatan tata pemerintahan desa dan tata ruang desa, pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif, pengembangan sistem pendataan profil desa serta evaluasi pemberdayaan masyarakat.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam tata pemerintahan, tata kemasyarakatan dan tata ruang desa termasuk penyelenggaraan bulan bakti gotong royong dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk kegiatan fasilitasi peningkatan dan penguatan peran serta masyarakat desa, Bulan Bakti Gotong Royong, pengembangan Posyandu, pengembangan Teknologi Tepat Guna, pemantapan program pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pemantapan unit pengaduan masyarakat, pemberdayaan sosial budaya masyarakat serta pemberdayaan ekonomi produktif.

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pembentukan, penguatan, peran serta kelembagaan di tingkat desa dalam rangka peningkatan pemerintahan dan pembangunan desa

Untuk kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas dan peran pembentukan kelembagaan di tingkat desa, pengembangan ekonomi mikro masyarakat, program penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri secara berkelanjutan.

II - 30

1.22. SOSIAL PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

KETERANGAN

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan fungsi sosial bagi warga panti asuhan/panti jompo, pembinaan dan pelatihan ketrampilan para penyandang cacat dan trauma dalam penghidupan dan kehidupan bermasyarakat (akibat korban bencana), Mengembalikan dan melindungi fungsi sosial bagi para penyandang cacat dan trauma (akibat korban bencana ) termasuk pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar yang dilakukan di Panti dan Non Panti

Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengembalikan dan melindungi fungsi sosial warga masyarakat penyandang cacat, bekas penyandang penyakit kronis, eks narapidana, gelandangan, dan orang terlantar, eks wanita tuna susial, anak nakal, eks korban napza dan para korban bencana dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2. Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar hidup lebih layak dan bermartabat

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, warga rawan sosial ekonomi, wanita rawan sosial ekonomi, veteran/pahlawan dan keluarganya anak dan remaja terlantar, anak jalanan, komunitas adat terpencil dan Keluarga Muda Mandiri, agar dapat hidup layak dan lebih bermartabat.

3. Peningkatan partisipasi Sosial Kemasyarakatan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam pelayanan sosial dan PSKS;meningkatkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial; mengembangkan dan melestarikan sikap kerelawanan, nilai-nilai

Untuk kegiatan peningkatan pelayanan sosial dan PSKS , meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial , peningkatan pelestarian sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, kegiatan Fasilitasi penanganan bantuan kepada Yayasan Sosial/Lembaga Sosial lainnya, kegiatan mudik lebaran masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta.

II - 31

PROGRAM 1

DEFINISI OPERASIONAL

KETERANGAN

kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat 4. Pemberdayaan Organisasi Sosial

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi lembaga-lembaga sosial (Orsos, Dunia usaha dll) dalam meningkatan kesejahteraan sosial

II - 32

Untuk kegiatan optimalisasi lembaga-lembaga sosial (Orsos, Dunia Usaha dll) termasuk pemberdayaan Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial.

1.23. KEBUDAYAAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pembinaan dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya termasuk fasilitasi kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya, serta fasilitasi kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

2. Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk kegiatan pembinaan kepada organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

II - 33

1.24. STATISTIK PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Penyusunan Data/Informasi/Statistik Daerah

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi.

II - 34

Untuk kegiatan penyusunan, pengolahan, data dan informasi.

1.25. KEARSIPAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

Memuat kegiatan-kegaiatan yang berkaitan dengan Melakukan langkah-langkah atau mekanisme penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dengan program ini diharapkan akan ada jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen-dokumen yang disimpan serta jaminan dokumen tersebut dapat dijaga keutuhannya (tidak rusak) dalam kurun waktu yang panjang.

2. Penataan Sistem Administrasi Kearsipan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan dan pembinaan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan serta pelayanan informasi kearsipan

3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Pemberian jaminan tidak rusak atas dokumen yang disimpan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dengan melakukan pemeliharaan secara rutin sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

II - 35

Untuk kegiatan fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip Jateng serta kerjasama pengelolaan kearsipan.

Untuk kegiatan pemantauan dan pembinaan kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, layanan informasi kearsipan, pemasyarakatan kearsipan dan pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan.

Untuk kegiatan penyimpanan dan pelestarian arsip serta peningkatan sarana dan prasarana kearsipan.

1.26. PERPUSTAKAAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, termasuk pengembangan minat baca masyarakat termasuk sarana dan prasarana serta sistem informasi perpustakaan

2. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan

II - 36

Untuk kegiatan pengembangan sarana prasarana perpustakaan dan pengembangan minat baca masyarakat.

Untuk kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan.

2. PILIHAN 2.1. KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengembangan Perikanan Tangkap

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pengelolaan sumber daya laut termasuk peningkatan produksi hasil tangkap, diversifikasi produk, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penguatan modal, ijin usaha serta pengawasan dan sistem informasi kelautan, penegakan hukum di wilayah laut termasuk pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

Peningkatan produksi hasil tangkap sarana prasarana dan sistem pengelolaan hasil tangkapan

2. Pengembangan Perikanan Budidaya

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pengelolaan sumber daya perikanan termasuk peningkatan produksi, diversifikasi produk, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penguatan modal, sarana/ prasarana pendukung termasuk pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu.

Peningkatan produktivitas, sarana prasarana perikanan budidaya dengan pendekatan Kawasan.

II - 37

2.2. PERTANIAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengembangan Agribisnis

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, perlindungan produk, diversifikasi produk pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, teknologi, penyuluhan pertanian, pengendalian hama dan penyakit, penanganan gagal panen, sarana/ prasarana pendukung termasuk pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Sentra Produksi.

Untuk kegiatan peningkatan usaha pertanian dalam arti luas, peningkatan sarana prasarana UPT, Peningkatan paska panen dan pemasaran, pengembangan usaha agribisnis serta pengembangan kawasan agropolitan, sentra produksi dan perikanan.

2. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam rangka bimbingan berusaha tani, penguatan modal, kelembagaan keuangan termasuk peluang kerjasama dengan mitra usaha

Untuk kegiatan peningkatan SDM Penyuluh, SDM dan kapasitas kelembagaan petani, serta penerapan inovasi teknologi

II - 38

2.3. KEHUTANAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pemanfaatan dan penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya kehutanan, penertiban industri yang memanfaatkan hasil hutan, termasuk penguatan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan, serta pengembangan aneka usaha hasil hutan, pengendalian penatausahaan hasil hutan dan industri kehutanan.

Penyusunan sistem informasi geografis, penyiapan pra kondisi pengelolaan hutan, penatausahaan hasil hutan, pengendalian dan peredaran hasil hutan, pembinaan dan penertiban hasil hutan, serta pemberdayaan masyarakat desa hutan.

2. Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan

Memuat kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan hasil hutan, penanganan daerah penyangga kawasan konservasi, serta penguatan kawasan konservasi.

Bantuan bibit tanaman hutan dan pengelolaan hutan melalui pola kemitraan

II - 39

2.4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan, pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan dan konservasi air tanah

Untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi peningkatan, pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan dan konservasi air tanah

2. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi untuk meningkatkan rasio eletrifikasi, pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi dan pengendalian serta pengawasan jasa usaha kelistrikan dan migas.

Untuk kegiatan-kegiatan peningkatan rasio eletrifikasi melalui jaringan listrik pedesaan; pengembangan energi alternatif melalui PLTMH, PLTS; pengendalian serta pengawasan jasa usaha kelistrikan dan migas.

3. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat terhadap bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengelolaan geologi tata lingkungan.

Untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi peningkatan kewaspadaan & kesiapan terhadap bencana serta kegeologian.

II - 40

2.5. PARIWISATA PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Promosi Pariwisata

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan jaringan (pelaku dan wilayah pariwisata), produk termasuk pengadaan bahan-bahan dan promosi pariwisata

Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dgn perluasan, perkuatan jaringan dan pelayanan informasi pariwisata; pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri

2. Pengembangan Produk Pariwisata

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pengembangan produk wisata di Kabupaten/Kota, termasuk pengembangan SDM, kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dan antar daerah

Untuk kegiatan-kegiatan yg berkaitan dgn fasilitasi pengembangan produk & fasilitasi pariwisata di Kabupaten/Kota, pengembangan SDM, kelembagaan & kerjasama antar lembaga dan antar daerah pendukung pariwisata

II - 41

2.6. INDUSTRI PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengembangan Industri Kecil, Menengah (IKM)

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam penguatan dan pengembangan IKM melalui penyediaan kebutuhan bahan baku, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran, permodalan, kelembagaan, SDM, standarisasi, kerjasama serta pengembangan IKM berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan termasuk pengembangan klaster.

Untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi pengembangan klaster industri, peningkatan diversifikasi produk andalan, infrastruktur industri, jejaring kerjasama dan pola kemitraan IKM, peningkatan mutu dan standarisasi produk, penerapan teknologi produksi, serta dukungan Dekranasda

2. Penataan Struktur Industri

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi dalam peningkatan penggunaan bahan baku lokal dan produk dalam negeri, optimalisasi keterkaitan industri hulu dan hilir, penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana penunjang industri, pengembangan kawasan industri, perlindungan dan pengawasan industri baik lingkungan maupun tanaga kerja, termasuk pengembangan sistem informasi industri dan pemanfaatan teknologi industri berbasis ICT.

Untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi peningkatan jaringan pemasaran dan informasi produk DN baik industri hulu dan hilir,sarana & prasarana penunjang industri (UPT Kayu, UPT Logam, UPT Otomotif, dan Agroin dustri) pengembangan Klinik HKI dan standarisasi bidang industri.

II - 42

2.7. PERDAGANGAN PROGRAM

DEFINISI OPERASIONAL

FOKUS KEGIATAN

1. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi peningkatan jumlah, variasi dan distribusi produk perdagangan, kelembagaan, SDM, permodalan, jejaring dan kerjasama, perlindungan dan pelayanan konsumen, serta sarana/ prasarana perdagangan.

II - 43

Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana operasional kemetrologian di balai metrologi, pelatihan dan penyediaan informasi penerapan merek dagang dan manajemen mutu UKM perdagangan, partisipasi pameran dagang, misi dagang dan temu usaha dalam rangka perluasan pemasaran produk unggulan di dalam dan luar negeri, pengendalian dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok, serta perlindungan kepada konsumen.

2.8. KETRANSMIGRASIAN

PROGRAM

FOKUS KEGIATAN

Transmigrasi

Memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan calon transmigran dan lokasi serta masyarakat daerah penerima termasuk melakukan fasilitasi kerjasama antar daerah pengirim dan penerima.

Untuk kegiatan penyiapan calon transmigran, pemberian pelatihan, pembekalan, identifikasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ

II - 44

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TANGGAL 11 Juli 2008

MATRIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (S K P D) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009

DAFTAR ISI Hal. 1. Dinas Pendidikan ...................................................................................................................................

Lamp III – 1

2. Dinas Kesehatan ..................................................................................................................................

Lamp III – 30

3. RSUD Moewardi Surakarta ..................................................................................................................

Lamp III – 33

4. RSJD Amino Semarang ........................................................................................................................

Lamp III – 34

5. RSUD Margono S .................................................................................................................................

Lamp III – 35

6. RSUD Tugurejo Semarang .....................................................................................................................

Lamp III – 36

7. RSUD Kelet Jepara ..............................................................................................................................

Lamp III – 37

8. RSJD Surakarta ....................................................................................................................................

Lamp III – 38

9. RSJD Klaten .........................................................................................................................................

Lamp III – 39

10. Skretariat BNP ........................................................................................................................................

Lamp III - 40

11. Badan Lingkungan Hidup .....................................................................................................................

Lamp III – 41

12. Dinas Bina Marga ..................................................................................................................................

Lamp III – 47

13. Dinas PSDA ..........................................................................................................................................

Lamp III – 50

14. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ........................................................................................................

Lamp III – 56

……………………………….................................................................................................

Lamp III – 59

16. Dinas Pemuda dan Olah Raga ...............................................................................................................

Lamp III – 64

17. Badan Penanaman Modal Daerah ........................................................................................................

Lamp III – 68

18. Dinas Koperasi dan UKM .......................................................................................................................

Lamp III – 70

19. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan ........................................................................

Lamp III – 71

15. BAPPEDA

20. Badan Ketahanan Pangan ………………………………………..............................................................

Lamp III – 83

21. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ............................

Lamp III – 85

22. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infromasi ....................................................................................

Lamp III – 90

23. Sekretariat KPID .....................................................................................................................................

Lamp III – 94

24. Badan Kesbangpol dan Linmas .............................................................................................................

Lamp III – 95

25. Satuan Polisi dan Pamong Praja ..........................................................................................................

Lamp III – 104

26. Sekretariat Daerah .... ...........................................................................................................................

Lamp III – 105

27. Sekretariat Dewan ................................................................................................................................

Lamp III – 122

28. Badan Litbang .. ....................................................................................................................................

Lamp III – 124

29. Inspektorat .............................................................................................................................................

Lamp III – 126

30. Kantor Perwakilan ..................................................................................................................................

Lamp III - 127

31. Badan Diklat ..........................................................................................................................................

Lamp III - 128

32. Badan Kepegawaian Daerah ................................................................................................................

Lamp III – 129

33. Bakorlin I ...............................................................................................................................................

Lamp III – 132

34. Bakorlin II ...............................................................................................................................................

Lamp III – 134

35. Bakorlin III ..............................................................................................................................................

Lamp III – 135

36. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah ...............................................................................

Lamp III – 137

37. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......................................................................................

Lamp III – 139

38. Dinas Sosial ...........................................................................................................................................

Lamp III – 142

39. Sekretariat BPBD....................................................................................................................................

Lamp III – 146

40. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .........................................................................................................

Lamp III – 148

iii

41. Badan Arsip dan Perpustakaan .............................................................................................................

Lamp III – 151

42. Dinas Kelautan dan Perikanan .............................................................................................................

Lamp III – 154

43. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura .............................................................................

Lamp III – 163

44. Dinas Perkebunan ..................................................................................................................................

Lamp III – 168

45. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ............................................................................................

Lamp III – 172

46. Sekretariat Bakorluh .............................................................................................................................

Lamp III – 174

47. Dinas Kehutanan ...................................................................................................................................

Lamp III – 176

48. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ..............................................................................................

Lamp III – 181

49. Dinas Perindustrian dan Perdagangan .................................................................................................

Lamp III – 184

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TANGGAL 11 Juli 2008 MATRIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 SKPD : DINAS PENDIDIKAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK 01 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik USIA DINI a. Bimbingan Teknis Penyusunan Media Pembelajaran b. Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan Guru TK/RA Bidang APS c. Fasilitasi Peningkatan Ketrampilan Guru TK/RA Bidang Seni a. b. c. d. d. TOT Guru dan Kepala TK/RA e. TOT Peningkatan Kemampuan Manajemen TK

III - 1

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Media Pembelajaran Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Guru TK dalam membuat Alat Permainan Sederhana (APS), 480 orang Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Guru TK dalam bidang Seni Seni Tari (klasik/tradisional, kreasi baru, gerak dan lagu) bagi Kepala/Guru TK Seni Mencipta Lagu Anak dan Mendongeng / Berceritera bagi Kepala/Guru TK Seni Lukis, Seni Kriya dan mono/menempel. bagi Kepala/Guru TK Penulisan cerpen, membuat karangan fiksi dan non fiksi bagi Kepala/Guru TK Penguasaan Kompetensi Profesional Guru & Kepala TK/BA/RA Meningkat Meningkatnya kemampuan manajemen Kepala TK

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 02 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini a. Rintisan TK/SD Satu Atap b. Pengembangan Lembaga PAUD Non Formal c. Workshop Pengembangan Penyelenggaraan TK/RA bagi Kepala TK, Guru, Pengawas, GOPTKI dan IGTKI d. Lomba Karya Tulis Ilmiah Inovatif Pembelajaran Guru TK 03 Penyelenggaraaan Pendidikan Anak Usia Dini a. Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Non Formal b. Lomba Pembuatan Alat Peraga Edukatif TK c. Lomba Kreatifitas Anak TK d. Fasilitasi Sertifikasi Pendidik Jawa Tengah bagi guru TK e. Semiloka Pengelolaan TK f. g. h. i.

Pendampingan Manajemen TK Lomba Gugus TK Lomba Sekolah Sehat TK Kegiatan Pembinaan Pengelola UKS TK

04 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Bahan Pembelajaran PAUD a. Lokakarya Penyusunan Kurikulum PAUD Formal b. Fasilitasi Penerapan Kurikulum PAUD Formal c. Lomba Pembuatan Alat Peraga bagi Guru TK/RA

III - 2

4 Terselenggaranya Rintisan TK/SD Satu Atap Terlaksananya Pengembangan Layanan PAUD Non Formal (1.250 Lembaga) Meningkatnya kemampuan peserta workshop dalam penyelenggaraan TK, 200 orang Kuantitas & Kualitas Karya Inovasi Pembelajaran Guru TK meningkat

Terfasilitasinya Penyelenggaraan PAUD Non Formal Terselenggaranya Lomba Pembuatan Alat Peraga Edukatif TK Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Anak TK Kemandirian pengembangan potensi diri Guru TK meningkat Meningkatnya kemampuan peserta Semiloka dalam pengelolaan mutu TK Terlaksananya pendampingan manajemen TK Terselenggaranya Lomba Gugus TK Terlaksananya Program UKS di Sekolah, 35 TK Terlaksananya Program UKS di Sekolah, 40 orang

Terlaksananya Lokakarya Penyusunan Kurikulum PAUD Formal Terfasilitasinya Penerapan Kurikulum PAUD Formal Terselenggaranya lomba pembelajaran dan membuat alat peraga TK bagi Kepala/Guru TK

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 05 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja Sama PAUD

a. Rapat Koordinasi PAUD Formal b. Rapat Koordinasi PAUD Non Formal 2. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

01 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi a. TOT Guru SD, SMP untuk Mata Pelajaran yang di UN-kan b. Sosialisasi Pengembangan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru SD, SMP c. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah d. Lomba Penulisan Karya Ilmiah Guru

Terkoordinasinya Penyelenggaraan PAUD Formal Terkoordinasinya Penyelenggaraan PAUD Non Formal

Terlaksananya TOT Guru SD, SMP untuk Mata Pelajaran yang di UN-kan Tersosialisasinya Pengembangan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru SD, SMP Terselenggaranya Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah

e. Penggandaan Publikasi Hasil Karya Ilmiah Guru SD, SMP f. Layanan Penyelesaian Angka Kredit Guru SD, SMP, SMA/SMK

Terselenggaranya Lomba Penulisan Karya Ilmiah Guru Penggandaan Publikasi Hasil Karya Ilmiah Guru SD, SMP Meningkatnya Layanan Penyelesaian Angka Kredit Guru SMA/MA/SMK

02 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik a. Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti TK/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB b. Pengelolaan dan Monitoring Pemantauan Bantuan Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti TK/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti TK/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB Terlaksananya Pengelolaan dan Monitoring Pemantauan Bantuan Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti TK/RA/BA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB

c. Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Studi Lanjut Guru TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK ke S1/D4

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengelolaan Bantuan Studi Lanjut Guru TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK ke S1/D4

III - 3

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

d. Pengelolaan dan Monitoring Pemantauan Bantuan Studi Lanjut Guru TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK ke S1/D4 e. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Berprestasi dan Berdedikasi 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Workshop Evaluasi Penyelanggaraan Sertifikasi Guru SD/SDLB, SMP/SMPLB

Terselenggaranya Pengelolaan dan Monitoring Pemantauan Bantuan Studi Lanjut Guru TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK ke S1/D4 Terselenggaranya Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Berprestasi dan Berdedikasi

Terselenggaranya Workshop Evaluasi Penyelanggaraan Sertifikasi Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB

04 Pelaksanaan Evaluasi Bidang Pendidikan a. Promosi dan Pameran Pendidikan TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Pendidikan Non Formal dan UPT

Terfasilitasinya Promosi dan Pameran Pendidikan TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Pendidikan Non Formal dan UPT

b. Penjaringan Data Calon Penerima Penghargaan bagi Siswa, Mahasiswa, Guru, Pengawas Berprestasi Nasional/Internasional TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PNF

Terlaksananya Penjaringan Data Calon Penerima Penghargaan bagi Siswa, Mahasiswa, Guru, Pengawas Berprestasi Nasional/Internasional TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PNF

c. Rapat Koordinasi dan Penyerahan Penghargaan bagi Siswa, Mahasiswa, Guru, Pengawas Berprestasi Nasional/Internasional TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PNF

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Penyerahan Penghargaan bagi Siswa, Mahasiswa, Guru, Pengawas Berprestasi Nasional/Internasional TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PNF

d. Operasional dan Fasilitasi Penyelenggaraan serta Pengendalian UASBN SD/MI/SDLB dan UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB

Terlaksananya Pengendalian Penyelenggaraan UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/MALB/SMALB, SMK

III - 4

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

05 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs 06 Pelatihan Kompetensi Pendidik a. Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan SD/SMP b. Peningkatan Bahasa Inggris Bagi Guru SD SBI

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB

f. TOT Pembinaan Seni dan Olah Raga Siswa bagi Guru SD, SMP

Terselengaranya Bimbingan teknis bagi 280 Orang Tenaga Pengelola Perpustakaan SD Meningkatnya Pemahaman Bahasa Inggris Bagi Guru SD SBI Meningkatnya Pemahaman Bahasa Inggris Bagi Guru SMP SBI Terselenggaranya Pelatihan Proses Pembelajaran PAKEM Bagi Guru SMP SBI Terlaksananya TOT Pembinaan Sains Siswa bagi Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Terlaksananya TOT Pembinaan Seni dan Olah Raga Siswa bagi Guru SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB

g. TOT bagi Kepala Sekolah SMP/MTs

Terlaksananya TOT bagi Kepala Sekolah SMP/MTs

h. TOT bagi Kepala Sekolah SD/MI

Terlaksananya TOT bagi Kepala Sekolah SD/MI

c. Peningkatan Bahasa Inggris Bagi Guru SMP SBI d. Pelatihan Proses Pembelajaran PAKEM Bagi Guru SMP SBI e. TOT Pembinaan Sains Siswa bagi Guru SD, SMP

07 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi a. Fasilitasi Pembinaan Sains bagi Siswa SD, SMP b. Try Out Persiapan Olimpiade Sains SD, SMP dan Fasilitasi Pengiriman Kontingen 08 Pelatihan Penyusunan Kurikulum a. Penyusunan Kurikulum/Silabus Pembelajaran SD SBI b. Penyusunan Kurikulum/Silabus Pembelajaran SMP SBI III - 5

Terfasilitasinya Pembinaan Sains bagi Siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Terselenggaranya Try Out Persiapan Olimpiade Sains SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan Fasilitasi Pengiriman Kontingen Terselnggaranya Penyusunan Kurikulum/Silabus Pembelajaran SD SBI ( 30 orang ) Tersusunnya Kurikulum/Silabus Pembelajaran SMP SBI

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 c. Workshop Penyusunan dan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SD, SMP Standar Nasional

i. Penyusunan Kisi-kisi Soal UASBN SD/MI/SDLB j. Penulisan Naskah Soal Ujian SDLB

4 Terselenggaranya Workshop Penyusunan dan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Tersedianya Pendampingan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Pendalaman Materi Pelajaran bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Penulisan Soal bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Pendalaman Materi Pelajaran UASBN dan UN bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Tersusunnya Kisi-kisi Soal UASBN SD/MI/SDLB Tersediannya Penulisan Naskah Soal Ujian SDLB

09 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar a. Lomba Perpustakaan SD/SMP

Terselenggaranya Lomba Perpustakaan SD/SMP

d. Pendampingan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SD, SMP Standar Nasional e. Workshop Pendalaman Materi Pelajaran bagi Guru SD, SMP Standar Nasional f. Workshop Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi Guru SD, SMP Standar Nasional g Workshop Penulisan Soal bagi Guru SD, SMP Standar Nasional h Workshop Pendalaman Materi Pelajaran UASBN dan UN bagi Guru SD, SMP Standar Nasional

b. Workshop Penyelenggaraan Manajemen SMP/MTs c. Fasilitasi Penyelenggaraan Manajemen SMP/MTs Pola REDIP d. Pendampingan Penyelenggaraan manajemen Sekolah Pola REDIP e. Penyusunan dan Penggandaan Modul REDIP SMP/MTs f. Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah bagi Guru SMP/MTs III - 6

Terselenggaranya Workshop Penyelenggaraan Manajemen SMP/MTs Terfasilitasinya Penyelenggaraan Manajemen SMP/MTs Pola REDIP Pendampingan Penyelenggaraan manajemen Sekolah Pola REDIP Terselenggaranya Penyusunan dan Penggandaan Modul Terselenggaranya Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah bagi Guru SMP/MTs

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 g. Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat h. Workshop Penyelenggaraan MBS

4 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat Terselenggaranya Workshp Penyelenggaraan MBS

i. Fasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah SD/MI j. Pendampingan Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah k. Penyusunan dan Penggandaan Modul MBS SD/MI

Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah SD/MI Terselenggaranya Pendampingan Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah Terlaksananya Penyusunan dan Penggandaan Modul

l. Fasilitasi, Replikasi MBS SD/MI

Terselenggaranya Fasilitasi, Replikasi MBS SD/MI

m. Workshop Desain Program Rintisan SD SBI n. Pelatihan Proses Pembelajaran PAKEM Bagi Guru SD SBI o. Penyusunan Modul Pembelajaran SD SBI p. Workshop Desain Program Rintisan SMP SBI q. Penyusunan Modul Pembelajaran SMP SBI r. Lomba Kreatifitas Pembelajaran Guru SMP SBI s. Lomba Kompetensi Siswa SMP SBI t. Penyusunan dan Penggandaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelas Imersi SMP u. Lomba Kreatifitas Pembelajaran Guru Imersi SMP v. Lomba Kompetensi Siswa Imersi SMP

III - 7

Terselenggaranya workshop Desain Program rintisan SD SBI ( 5 Sekolah ) Terselenggaranya Pelatihan PAKEM bagi Guru SD ( 30 orang ) Tersusunnya Modul Pembelajaran SD SBI ( 15 orang ) Terselenggaranya Workshop Desain Program Rintisan SMP SBI ( 70 orang ) Tersusunnya Modul Pembelajaran SMP SBI Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Pembelajatan Guru SMP SBI Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa SMP SBI Terlaksananya Penyusunan dan Penggandaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelas Imersi SMP Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Pembelajaran Guru Imersi SMP Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa Imersi SMP

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 w. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar x. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun y. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan UASBN 10 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa a. Pendampingan Pembinaan Seni dan Olah Raga bagi Siswa SD, SMP b. Lomba PORSENI SD, SMP 11 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi a. Workshop Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMP Berbasis TIK untuk TV Based Learning b. Pelatihan Penyusunan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Guru SMP c. Fasilitasi Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMP d. Penggandaan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMP e. Lokakarya Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP f. Pelatihan Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP g. Fasilitasi Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP h. Penggandaan Media Pembelajaran berbasis TIK bagi Siswa SMP

III - 8

4 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Wajar Terwujudnya rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan UASBN Tersedianya Pendampingan Pembinaan Seni dan Olah Raga bagi Siswa SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Terselenggaranya Lomba PORSENI SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB

Terlaksananya Workshop Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMP Berbasis TIK untuk TV Based Learning ( 105 Orang ) Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Guru SMP ( 105 orang ) Terfasilitasinya Penyusunan materi Ajar TIK bagi Siswa SMP Tersedianya Penggandaan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMP Terselenggaranya Lokakarya Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP Terfasilitasinya Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP Tersedianya Penggandaan Media Pembelajaran berbasis TIK bagi Siswa SMP

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 i. Pendampingan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP j. Workshop dan Fasilitasi ICT SMP

4 Tersedianya Pendampingan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMP Workshop dan Fasilitasi ICT SMP

12 Penyebarluasan dan Sosialisasi Pendidikan Dasar a. Publikasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar b. Sosialisasi Bantuan Rehabilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Pendidikan c. Workshop Pengembangan Perpustakaan SD/SMP d. Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB e. Sosialisasi Bantuan Khusus bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB f. Publikasi Hasil Akreditasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB 13 a. b. c. d.

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Rapat Koordinasi Akreditasi Rapat Koordinasi BAP SM Pelatihan Aksesor BAP SM Visitasi Akreditasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB

14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Rapat Koordinasi Evaluasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar b. Pendataan dan Pelaporan Penyaluran Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB III - 9

Tersebarluaskannya Informasi Pelaksanaan Wajar Dikdas di 35 Kab./Kota Terselenggaranya Sosialisasi Bantuan Rehabilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan MoU Pendidikan Terselenggaranya Workshop Pengembangan Perpustakaan SD/SMP Tersusunnya dan tergandakannya Buku Pedoman Beasiswa bagi Siswa Miskin Tersosialisasinya Bantuan Khusus bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB Publikasi Hasil Akreditasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Akreditasi Terlaksananya Rapat Koordinasi BAP SM Terselenggaranya Pelatihan aksesor BAP SM Terlaksananya Visitasi Akreditasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Wajar Dikdas Tersedianya Data dan tersusunnya Laporan Penyaluran Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 c. Monitoring Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB d. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pembangunan Perpustakaan SD/SMP e. Evaluasi Pemanfaatan dan Penerapan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMP f. Workshop Evaluasi Program SD SBI g. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan SMP SBI h. Workshop Review Program SMP SBI i. Workshop Review Program Imersi j. Monitoring dan Evaluasi Program Imersi k. Workshop Evaluasi Pengembangan dan Penerapan KTSP bagi Guru SD, SMP Standar Nasional m. Pemantauan Pelaksanaan Visitasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB n. Workshop Evaluasi Akreditasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB o. Advokasi Manajemen Sekolah p. Workshop Review Program q. Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah bagi Guru SD/MI r. Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat s. Advokasi Manajemen Sekolah t. Workshop Review Program

III - 10

4 Terlaksananya Monitoring Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB Terlaksananya monitoring dan evaluasi Bantuan Pembangunan Perpustakaan Terlaksananya Evaluasi Pemanfaatan dan Penerapan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMP Terselenggaranya evaluasi Program SD SBI terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan SMP SBI Terselenggaranya Workshop Review Program SMP SBI Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris oleh Penutur Asli bagi Guru Imersi SMP Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Program Imersi Terselenggaranya Workshop Evaluasi Pengembangan dan Penerapan KTSP bagi Guru SD, SMP Standar Nasional Pemantauan Pelaksanaan Visitasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Terselenggaranya Workshop Evaluasi Akreditasi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB Terselenggaranya Advokasi Manajemen Sekolah Terselenggaranya Workshop Review Program Terselenggaranya Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah bagi Guru SD/MI Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat Terselenggaranya Advokasi Manajemen Sekolah Terselenggaranya Workshop Review Program

PROGRAM

3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

KEGIATAN

SASARAN

3 15 Pembinaan Lingkungan Sosial Pendidikan Dasar

01 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi a. Workshop Penyusunan Action Research bagi Guru SBI b. Seleksi dan Fasilitasi Usulan Pogram Action Research c. Workshop Review Program Action Research d. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Action Research bagi Guru SBI SMA/SMK e. Publikasi Hasil Penelitian Action Research Guru SBI SMA/SMK f. TOT Guru SMA/MA/SMK untuk Mata Pelajaran yang di UN-kan g. Sosialisasi Pengembangan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru SMA/MA/SMK h. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah i. Lomba Penulisan Karya Ilmiah Guru j. Penggandaan Publikasi Hasil Karya Ilmiah Guru SMA/SMK

4 Terlaksananya pembinaan lingkungan sosial bagi antisipasi dampak nikotin/rokok di SD/MI, SMP/MTs

Terselenggaranya Workshop Penyusunan Action Research bagi Guru SBI Terlaksananya Seleksi dan Fasilitasi Usulan Pogram Action Research Terselenggaranya Workshop Review Program Action Research Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Action Research bagi Guru SBI SMA/SMK Terpublikasikannya Hasil Penelitian Action Research Guru SBI SMA/SMK Terselenggaranya TOT Guru SMA/MA/SMK untuk Mata Pelajaran yang di UN-kan Tersosialisasinya Pengembangan Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru SMA/MA/SMK Terselenggaranya Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Terselenggaranya Lomba Penulisan Karya Ilmiah Guru Terselenggaranya Penggandaan Publikasi Hasil Karya Ilmiah Guru SMA/MA/SMK

02 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi a. Rapat Koordinasi Penetapan Kuota Kualifikasi Guru/Tutor SMA/MA/SMK/SMALB

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penetapan Kuota Kualifikasi Guru/Tutor SMA/MA/SMK/SMALB

b. Monitoring Biaya Pendidikan bagi Guru/Tutor SMA/MA/SMK/SMALB

Terlaksananya Monitoring Biaya Pendidikan bagi Guru/Tutor SMA/MA/SMK/SMALB

III - 11

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 c. Rapat Koordinasi Evaluasi Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan bagi Guru/Tutor SMA/MA/SMK/SMALB 03 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA/SMK 04 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Workshop Pengembangan Model Teaching Clinic

4 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Evaluasi Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan bagi Guru/Tutor SMA/MA/SMK/SMALB

Terselenggaranya Workshop Pengembangan Perpustakaan SMA/SMK

c. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Model Teaching Clinic

Terselenggaranya Workshop Pengembangan Model Teaching Clinic Terfasilitasinya Penyelenggaraan Model Teaching Clinic Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Model Teaching Clinic

05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Workshop Evaluasi Penyelanggaraan Sertifikasi Guru SMA/MA/SMK

Terselenggaranya Workshop Evaluasi Penyelanggaraan Sertifikasi Guru SMA/MA/SMK

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Model Teaching Clinic

06 Pelaksanaan Kerja Sama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan a. Kerjasama Pendidikan dengan Negara Bagian Queensland, Australia b. Fasilitasi SBI dengan Sekolah di Asia c. Fasilitasi SBI dengan Sekolah di Amerika/Eropa d. Rapat Koordinasi Lembaga Donor Internasional Bidang Pendidikan e. Fasilitasi Program jejaring Pembelajaran di Kelas Antara Jawa Tengah (Indonesia), Bangkok (Thailand) dan Haringe (UK, England) III - 12

Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dengan Negara Bagian Queensland, Australia Terfasilitasinya SBI dengan Sekolah di Asia Terfasilitasinya SBI dengan Sekolah di Amerika/Eropa Terselenggaranya Rapat Koordinasi Lembaga Donor Internasional Bidang Pendidikan Terfasilitasinya Program jejaring Pembelajaran di Kelas Antara Jawa Tengah (Indonesia), Bangkok (Thailand) dan Haringe (UK, England)

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

07 Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Asas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan a. Pengendalian Program Bidang Pendidikan b. Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Integasi dan Akselerasi Pembangunan Pendidikan c. Workshop Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Pendidikan d. Fasilitasi Pemeriksaan dan Pengawasan Pendidikan

Terlaksananya Pengendalian Program Bidang Pendidikan Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Integasi dan Akselerasi Pembangunan Pendidikan

e. Workshop Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pendidikan f. Visitasi dan Identifikasi Sekolah Korban Bencana Alam g. Penyusunan Laporan Hasil Visitasi

Terselenggaranya Workshop Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Pendidikan Terfasilitasinya Pemeriksaan dan Pengawasan Pendidikan Terselenggaranya Workshop Penanggulangan Bencana Alam Bidang Pendidikan Terlaksananya Visitasi dan Identifikasi Sekolah Korban Bencana Alam Tersusunnya Laporan Hasil Visitasi

08 Pembinaan Dewan Pendidikan - Biaya Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tersedianya Biaya Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

09 a. b. c.

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikandan Fasilitasi ICT Workshop Operasional ICT Workshop dan Fasilitasi Pendataan Pendidikan Formal dan Non Formal

III - 13

Terselenggaranya Workshop dan Fasilitasi ICT Tersedianya Operasional ICT Workshop dan Fasilitasi Pendataan Pendidikan Formal dan Non Formal

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 10 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

a. Workshop Kajian Pendidikan b. Rapat Koordinasi Penelitian Bidang Pendidikan c. Fasilitasi Pelaksanaan Kajian Pendidikan d. Komparasi Hasil Kajian Pendidikan

Terselenggaranya Workshop Kajian Pendidikan Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penelitian Bidang Pendidikan Terfasilitasinya Pelaksanaan Kajian Pendidikan Terlaksananya Komparasi Hasil Kajian Pendidikan

e. Seminar Hasil Kajian Pendidikan

Terselenggaranya Seminar Hasil Kajian Pendidikan

f. Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tersedianya Pendampingan Analisis Sektor Bidang Pendidikan Terselenggaranya Workshop Analisis Sektor Bidang Pendidikan

g. Pendampingan Analisis Sektor Bidang Pendidikan h. Workshop Analisis Sektor Bidang Pendidikan 11 Perencanaan Bidang Pendidikan a. Rapat Kerja Daerah Perencanaan Pendidikan b. Lokakarya Penyusunan Renstra Pendidikan 20092013 c. Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikan d. Penyusunan dan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Kalender Pendidikan TA 2008-2009

Terselenggaranya Rapat Kerja Daerah Perencanaan Pendidikan Terlaksananya Lokakarya Penyusunan Renstra Pendidikan 2009-2013 Terselenggaranya Workshop Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bidang Pendidikaan Penyusunan dan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Kalender Pendidikan TA 2008-2009

e. Penyusunan Profil Pendidikan Jawa Tengah

Tersusunnya Profil Pendidikan Jawa Tengah

12 Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah a. Rapat Koordinasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK/SMK

III - 14

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 b. Sosialisasi Program Rehabilitasi Gedung SMA/SMK 13 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik a. Bintek Tenaga Pengelola Perpustakaan SMA/SMK b. Peningkatan Bahasa Inggris Bagi Guru SMA/SMK SBI c. Pelatihan Proses Pembelajaran PAKEM Bagi Guru SMA/SMK SBI 14 Pelatihan Penyusunan Kurikulum a. Penyusunan Kurikulum/Silabus Pembelajaran SMA/SMK SBI b. Workshop Penyusunan dan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional / SKM c. Pendampingan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional / SKM

4 Tersosialisasinya Program Rehabilitasi Gedung SMA/SMK Terselenggaranya Bintek Tenaga Pengelola Perpustakaan SMA/SMK Meningkatnya Pemahaman Bahasa Inggris Bagi Guru SMA/SMK SBI Terselenggaranya Pelatihan Proses Pembelajaran PAKEM Bagi Guru SMA/SMK SBI

e. Workshop Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional / SKM f. Workshop Penulisan Soal bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional / SKM

Tersusunnya Kurikulum/Silabus Pembelajaran SMA/SMK SBI Terselenggaranya Workshop Penyusunan dan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional Tersedianya Pendampingan Penerapan KTSP dan SKL bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Pendalaman Materi Pelajaran bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Penulisan Soal bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional

g. Workshop Pendalaman Materi Pelajaran UASBN dan UN SMP/MTs bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional / SKM

Terselenggaranya Workshop Pendalaman Materi Pelajaran UASBN dan UN SMP/MTs bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional

d. Workshop Pendalaman Materi Pelajaran bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional / SKM

III - 15

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 h. TOT Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Bahasa Jawa

4 Terselenggaranya TOT Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Bahasa Jawa

i. Fasilitasi Pembinaan Guru KIR SMA/SMK/MA

Terfasilitasinya Pembinaan Guru KIR SMA/SMK/MA

j. Fasilitasi Pembinaan Guru Karya Teknologi Tepat Guna k. Workshop Evaluasi Pengembangan dan Penerapan KTSP bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional l. Workshop Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMA/SMK m. Workshop Pembinaan MGMP dan MBPD SMA/SMK n. Wokrshop Pembinaan Guru Pengelola Bursa Kerja Khusus SMK o. Training Uji Kompetensi Guru Calon Asesor dan Real Assessment p. Fasilitasi Pembinaan Guru dalam Pengembangan Unit Produksi dan Karya Inovasi SMK q. Workshop Pengelolaan Bengkel SMK 15 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu a. Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SMA/SMK b. Sosialisasi Bantuan Khusus bagi Siswa dari Keluarga Miskin SMA/SMK 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah a. Workshop Desain Program Rintisan SMA/SMK SBI

III - 16

Terfasilitasinya Pembinaan Guru Karya Teknologi Tepat Guna Terselenggaranya Workshop Evaluasi Pengembangan dan Penerapan KTSP bagi Guru SMA/MA/SMK/SMALB Standar Nasional Terselenggaranya Workshop Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMA/SMK Terselenggaranya Workshop Pembinaan MGMP dan MBPD SMA/SMK Terselenggaranya Wokrshop Pembinaan Guru Pengelola Bursa Kerja Khusus SMK Training Uji Kompetensi Guru Calon Asesor dan Real Assessment Fasilitasi Pembinaan Guru dalam Pengembangan Unit Produksi dan Karya Inovasi SMK Terselenggaranya Workshop Pengelolaan Bengkel SMK

Tersedianya Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SMA/SMK Tersosialisasinya Bantuan Khusus bagi Siswa dari Keluarga Miskin SMA/SMK

Terselenggaranya Workshop Desain Program Rintisan SMA/SMK SBI

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 b. Penyusunan Modul Pembelajaran SMA/SMK SBI c. Lomba Kreatifitas Guru SMA/SMK SBI

f. Workhop Penyelenggaraan SMK Berkeunggulan Lokal g. Lomba Kewirausahaan Siswa SMK

4 Tersusunnya Modul Pembelajaran SMA/SMK SBI Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Guru SMASMK SBI Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Siswa SMA/SMK SBI Tersedianya Pendampingan/Pembinaan SMA/SMK SBI Terselenggaranya Workhop Penyelenggaraan SMK Berkeunggulan Lokal Terlaksananya Lomba Kewirausahaan Siswa SMK

h. Workshop Hasil-hasil Penyelenggaraan SMK Berkeunggulan Lokal i. Penyusunan dan Penggandaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelas Imersi SMA

Terselenggaranya Workshop Hasil-hasil Penyelenggaraan SMK Berkeunggulan Lokal Tersedianya Penyusunan dan Penggandaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelas Imersi SMA

j. Lomba Kreatifitas Guru Imersi SMA

Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Guru Imersi SMA Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa Imersi SMA Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan SBI SMA/SMK Terinventarisasinya Aset SBI SD, SMP, SMA dan SMK

d. Lomba Kreatifitas Siswa SMA/SMK SBI e. Pendampingan/Pembinaan SMA/SMK SBI

k. Lomba Kompetensi Siswa Imersi SMA l. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan SBI SMA/SMK m. Inventarisasi Aset SBI SD, SMP, SMA dan SMK

n. Workshop Inventarisasi Aset dan Pengalihan Penyelenggaraan SBI SD, SMP, SMA dan SMK o. Workshop Evaluasi Penyelenggaraan ICT Based Learning bagi SMA/SMK p. Workshop Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory SMK III - 17

Terselenggaranya Workshop Inventarisasi Aset dan Pengalihan Penyelenggaraan SBI SD, SMP, SMA dan SMK Terselenggaranya Workshop Evaluasi Penyelenggaraan ICT Based Learning bagi SMA/SMK Terselenggaranya Workshop Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory SMK

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 q. Workshop Fasilitasi Pengembangan Bussiness Centre SMK r. Workshop Pembinaan MKKS SMA/SMK s. Workshop Pembinaan Pengawas SMA/SMK t. Workshop Penyelenggaraan Manajemen SMA u. Pendampingan Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah SMA v. Penyusunan dan Penggandaan Modul w. TOT bagi Kepala Sekolah SMA x. Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah bagi Guru SMA y. Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat z. Advokasi Manajemen Berbasis Sekolah SMA aa. Workshop Review Program ab. Pembinaan Peserta Olimpiade Sains bagi Siswa SMA ac. Pembinaan Peserta Seni dan Olah Raga bagi Siswa SMA ad. Lomba Mata Pelajaran SMA/SMK ae. Lomba LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi af. Lomba Seni dan Olah Raga Siswa SMA/SMK Tingkat Provinsi ag. Lomba Gelar Prestasi Bela Negara Siswa SMK Tingkat Provinsi

III - 18

4 Terselenggaranya Workshop Fasilitasi Pengembangan Bussiness Centre SMK Terselenggaranya Workshop Pembinaan MKKS SMA/SMK Terselenggaranya Workshop Pembinaan Pengawas SMA/SMK Terselenggaranya Workshop Penyelenggaraan Manajemen SMA Tersedianya Pendampingan Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah SMA Terselenggaranya Penyusunan dan Penggandaan Modul Terlaksananya TOT bagi Kepala Sekolah SMA Terselenggaranya Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah bagi Guru SMA Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat Terlaksananya Advokasi Manajemen Berbasis Sekolah SMA Terselenggaranya Workshop Review Program Terlaksananya Pembinaan Peserta Olimpiade Sains bagi Siswa SMA Terlaksananya Pembinaan Seni dan Olah Raga bagi Siswa SMA Terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran SMA/SMK Terselenggaranya Lomba LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi Terselenggaranya Lomba Seni dan Olah Raga Siswa SMA/SMK Tingkat Provinsi Terselenggaranya Lomba Gelar Prestasi Bela Negara Siswa SMK Tingkat Provinsi

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 ah. Pembinaan Peserta Seni dan Olah Raga bagi Siswa SMK ai. Pembinaan Peserta LKS bagi Siswa SMK aj. Fasilitasi Lomba Siswa Tingkat Nasional SMA/SMK

4 Terbinanya Seni dan Olah Raga bagi Siswa SMK

al. Lomba Perpustakaan SMA/SMK

Terbinanya Peserta LKS bagi Siswa SMK Terfasilitasinya Lomba Siswa Tingkat Nasional SMA/SMK - Lomba LKS SMK - FLSN SMK - Lomba Gelar dan bela Negara Tk. Nasional - Lomba OSN SMA/SMK Tingkat Nasional - Lomba KIR SMA/SMK - Lomba PORSENI SMA/SMK Terselenggaranya Pemilihan Siswa SD, SMP, SMA, SMK Berprestasi Terlaksananya Lomba Perpustakaan SMA/SMK

17 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi a. Workshop Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMA/SMK Berbasis ICT b. Pelatihan Penyusunan Materi Ajar Berbasis ICT bagi Guru Siswa SMA/SMK c. Fasilitasi Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMA/SMK d. Penggandaan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK e. Evaluasi Pemanfaatan dan Penerapan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

Terselenggaranya Workshop Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMA/SMK Berbasis ICT Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Materi Ajar Berbasis ICT bagi Guru Siswa SMA/SMK Terfasilitasinya Penyusunan Materi Ajar bagi Siswa SMA/SMK Tersedianya Penggandaan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK Tersedianya Evaluasi Pemanfaatan dan Penerapan Materi Ajar Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

f. Lokakarya Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

Terselenggaranya Lokakarya Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

- Lomba LKS SMK - FLSN SMK - Lomba Gelar dan bela Negara Tk. Nasional - Lomba OSN SMA/SMK Tingkat Nasional - Lomba KIR SMA/SMK - Lomba PORSENI SMA/SMK ak. Pemilihan Siswa SD, SMP, SMA, SMK Berprestasi

III - 19

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 g. Pelatihan Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

4 Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

h. Fasilitasi Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK i. Penggandaan Media Pembelajaran berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK j. Pendampingan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

Terfasilitasinya Penyusunan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK Tersedianya Penggandaan Media Pembelajaran berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK Tersedianya Pendampingan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Siswa SMA/SMK

k. Workshop dan Fasilitasi ICT SMA/SMK

Workshop dan Fasilitasi ICT SMA/SMK

18 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri a. Diklat Kompetensi Kejuruan Siswa SMK b. Diklat Pra Uji Kompetensi Kejuruan c. Uji Kompetensi dan Sertifikasi SMK d. Bursa Kerja khusus BP DIKJUR e. Workshop Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan f. Diklat Kompetensi dan Sertifikasi LSP bagi Guru SMK g. In House Training dan On Job Training Tenaga Fungsional BP DIKJUR h. Diklat CBT dan PBT Guru SMK i. Fasilitasi Workshop BP DIKJUR se-Indonesia j. Layanan Community College BP DIKJUR Semarang k. Fasilitasi Audit ISO 9001-2000

III - 20

Terlaksananya Diklat Kompetensi Kejuruan Siswa SMK Terlaksanya Diklat Pra Uji Kompetensi Kejuruan Terselenggaranya Uji Kompetensi dan Sertifikasi SMK Bursa Kerja khusus BP DIKJUR Terselenggaranya Workshop Pengembangan Mutu Pendidikan Kejuruan Terlaksananya Diklat Kompetensi dan Sertifikasi LSP bagi Guru SMK In House Training dan On Job Training Tenaga Fungsional BP DIKJUR Terlaksananya Diklat CBT dan PBT Guru SMK Terfasilitasinya Workshop BP DIKJUR se-Indonesia Meningkatnya Layanan Community College BP DIKJUR Semarang Terfasilitasinya Audit ISO 9001-2000

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 l. Diklat Maintenance repair Teknisi SMK se-Jawa Tengah m. Penyusunan Pedoman Teknis Kemitraan Stakeholder dalam Rekruitmen Siswa SMK n. Fasilitasi Kegiatan Job Fair/Job Matching dengan Dunia Usaha Industri (DUDI)

4 Terselenggaranya Diklat Maintenance repair Teknisi SMK se-Jawa Tengah Penyusunan Pedoman Teknis Kemitraan Stakeholder dalam Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Terfasilitasinya Kegiatan Job Fair/Job Matching dengan Dunia Usaha Industri (DUDI)

19 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah - Workshop Jaringan Inovasi Pendidikan (JIP) Menengah Jawa Tengah

Terselenggaranya Workshop Jaringan Inovasi Pendidikan (JIP) Menengah Jawa Tengah

20 a. b. c. d.

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Rapat Koordinasi Akreditasi Rapat Koordinasi BAP SM Pelatihan aksesor BAP SM Visitasi Akreditasi SMA/MA/SMK/SMALB

g. Workshop Evaluasi Akreditasi SMA/MA/SMK/SMALB

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Akreditasi Terselenggaranya Rapat Koordinasi BAP SM Terselenggaranya Pelatihan aksesor BAP SM Terlaksananya Visitasi Akreditasi SMA/MA/SMK/SMALB Terselenggaranya Pemantauan Pelaksanaan Visitasi SMA/MA/SMK/SMALB Tersedianya Publikasi Hasil Akreditasi SMA/MA/SMK/SMALB Terselenggaranya Workshop Evaluasi Akreditasi SMA/MA/SMK/SMALB

21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Monitoring Bantuan Penyelenggaraan SMA/SMK

Terkendalinya Bantuan Penyelenggaraan SMA/SMK

e. Pemantauan Pelaksanaan Visitasi SMA/MA/SMK/SMALB f. Publikasi Hasil Akreditasi SMA/MA/SMK/SMALB

b. Workshop Evaluasi Bantuan Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SMA/MA/SMK/SMALB c. Workshop Evaluasi Program SMA/SMK SBI

III - 21

Terselenggaranya Workshop Evaluasi Bantuan Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Miskin SMA/MA/SMK/SMALB Terselenggaranya Workshop Evaluasi Program SMA/SMK SBI

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 d. Monitoring dan Evaluasi Program Imersi e. Workshop Review Program Imersi SMA 22 Pembinaan Lingkungan Sosial Pendidikan Menengah

4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

4 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Imersi Terselenggaranya Workshop Review Program Imersi SMA Terlaksananya pembinaan lingkungan sosial bagi antisipasi dampak nikotin/rokok di SMA/SMK

01 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan a. Workshop Penuntasan Buta Aksara b. Pembinaan Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Workshop Penuntasan Buta Aksara Terselenggaranya Pembinaan Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten/Kota

02 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup a. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Belajar Usaha b Penyelenggaraan Diklat Masyarakat di BP DIKJUR Semarang

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Belajar Usaha Terselenggaranya Diklat Masyarakat di BP DIKJUR sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat

c. Penyelenggaraan Diklat Masyarakat di BP DIKJUR Satker Pati

Terselenggaranya Diklat Masyarakat di BP DIKJUR Satker Pati

03 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi - Operasional Bantuan Biaya Kualifikasi Pendidikan ke S1/DIV bagi PNF

Tersedianya Operasional Bantuan Biaya Kualifikasi Pendidikan ke S1/DIV bagi PNF

04 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Workshop Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

Terselenggaranya Workshop Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

III - 22

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 b. Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan PNF c. Profesionalisasi Tenaga-tenaga PNF d. Workshop Review Program PNF 05 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal a. Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan Pengembangan ICT bagi PNF b. Pelatihan ICT bagi Tenaga Pengelola PKBM c. Pendampingan Pengelolaan ICT bagi PNF

4 Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan PNF Profesionalisasi Tenaga-tenaga PNF Terselenggaranya Workshop Review Program PNF

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan Pengembangan ICT bagi PNF Terselenggaranya Pelatihan ICT bagi Tenaga Pengelola PKBM Tersedianya Pendampingan Pengelolaan ICT bagi PNF

06 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Modal Pembelajaran Pendidikan Non Formal a. Penyusunan Kurikulum Bahan Ajar PNF b. Penyelenggaraan Pembinaan PNF

Penyusunan Kurikulum Bahan Ajar PNF Penyelenggaraan Pembinaan PNF

07 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik - Operasional Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

Tersedianya Operasional Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

08 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal a. Peringatan Hari Aksara Internasional

Terlasananya Peringatan Hari Aksara Internasional

b. Peringatan Hari Anak Nasional c. Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

III - 23

Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Terselenggaranya Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Rapat Evaluasi Penuntasan Buta Aksara Tingkat Provinsi b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan PNF 10 Pengembangan Pendidikan Formal dan Informal

5. FASILITASI PENDIDIKAN TINGGI

01 Fasilitasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pemberdayaan Masyarakat a. Penyusunan dan Penggandaan Desain Program b. Seleksi dan fasilitasi usulan program dosen dan mahasiswa c. Bintek Pengembangan dan Penerapan Karya Ilmiah d. Pelatihan Kewirausahaan bagi Mahasiswa e. Workshop Review Akselerasi IPTEKS f. Workshop Review Kewirausahaan bagi mahasiswa g. Lomba Karya Tulis Inovatif Produktif Mahasiswa h. Bantuan KKN Terpadu, Reguler dan Tematik i. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diskusi Mahasiswa j. Fasilitasi Penyelenggaraan Diskusi Mahasiswa k. Rakor Pengendalian Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu l. Kegiatan Fasilitasi Pekan Olah Raga Mahasiswa (POMNAS) Tahun 2009 III - 24

4 Terlaksananya Rapat Evaluasi Penuntasan Buta Aksara Tingkat Provinsi Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan PNF Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Formal dan Informal

Tersusunnya panduan teknis program fasilitasi perguruan tinggi Terseleksi dan terfasilitasinya usulan program fasilitasi perguruan tinggi Terselenggaranya Bintek Pengembangan dan Penerapan Karya Ilmiah Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Mahasiswa Terselenggaranya Workshop Review Akselerasi IPTEKS Terselenggaranya Workshop Review Kewirausahaan bagi mahasiswa Terlaksananya Lomba Karya Tulis Inovatif Produktif Mahasiswa Terselenggaranya Bantuan KKN Terpadu, Reguler dan Tematik Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diskusi Mahasiswa Terfasilitasinya Penyelenggaraan Diskusi Mahasiswa Tersusunnya panduan program Terfasilitasinya Kontingen Jawa Tengah pada POMNAS di Palembang

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 m. Fasilitasi Organisasi Pembinaan Kemahasiswaan n. Pembinaan Lingkungan Sosial di Perguruan Tinggi

6. PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

4 Terfasilitasinya Musyawarah Organisasi Pembinaan Kemahasiswaan Terfasilitasinya kegiatan pembinaan lingkungan sosial diperguruan tinggi sebagai antisipasi dampak buruk nikotin/rokok

01 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah a. Rapat Koordinasi Rehabilitasi SMA/SMK Inklusi b. Pemantauan Rehabilitasi SMA/SMK Inklusi 02 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik a. Bimbingan Teknis pengembangan perpustakaan SDLB/SLB b. Kegiatan Persiapan Seleksi Guru PLB c. Bintek Penulisan Karya lmiah Guru PLB d. Bimbingan Teknik Bidang Studi bagi Guru SLB e. Bimbingan Sistem Pembinaan Profesional Guru SLB f. Bimbingan kemampuan guru SLB membuat APE (Alat Peraga Edukatif) g. Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Guru PLB h. Bintek Ketrampilan Guru Olah Raga Seni Tari, Tata Boga dan Kecantikan. 03 Pelatihan Penyusunan Kurikulum a. Lokakarya Kurikulum PLB b. Workshop Penyusunan Kisi-kisi Ujian SDLB dan Penulisan Naskah Ujian SMPLB, SMPLBC, C1, D1 dan Cacat Ganda

III - 25

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Rehabilitasi SMA/SMK Inklusi Terlaksananya Pemantauan Rehabilitasi SMA/SMK Inklusi Terselenggaranya pengelolaan perpustakaan sekolah Terlaksananya Persiapan Seleksi Guru PLB Meningkatnya Profesional guru dalam Penulisan Karya Ilmiah Adanya pemahaman guru terhadap Bid. Studi Matematika dan IPA. Meningkatnya kompetensi Guru SLB Terciptanya kreatifitas guru dalam membuat dan memanfaatkan APE Meningkatnya Keterampilan Guru PLB Meningkatnya Profesional ketrampilan guru PLB

Terlaksananya Lokakarya Kurikulum PLB Terselenggaranya Workshop Penyusunan Kisi-kisi Ujian SDLB dan Penulisan Naskah Ujian SMPLB, SMPLBC, C1, D1 dan Cacat Ganda

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 c. Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Akselerasi

4 Terfasilitasinya Pembinaan Pendidikan Akselerasi

d. Fasilitasi dan Pembinaan KKG/KKKS SLB

Meningkatnya kelancaran proses pembelajaran SLB di Jawa Tengah

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Workshop Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Terselenggaranya Workshop Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

05 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah a. Rapat Koordinasi Peningkatan Manajemen PLB b. Workshop Pembelajaran PAKEM bagi PLB

c. Pendampingan Teknis MBS SDLB/SLB d. Peningkatan manajemen Kepala Sekolah SDLB/SLB e. Rapat Koordinasi Kreditasi SDLB, SMPLB dan SMALB f. Pembekalan Asesor g. Pelaksanaan Visitasi SDLB, SMPLB dan SMALB h. Pemantapan Hasil Akreditasi i. Layanan Terapi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) j. Layanan Pemanduan Bakat bagi Siswa SLB k. Layanan Keterampilan Siswa Berkebutuhan Khusus SDLB/SMPLB/SMALB l. Layanan Keterampilan Guru SLB dan SDLB/SMPLB/SMALB

III - 26

Terkoordinasinya Program dan terealisasinya program PLB di Jawa Tengah Terbinanya Proses Pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan SLB di Jawa Tengah Pengelolaan SLB dilakukan sesuai prinsip MBS Meningkatnya kemampu manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola SDLB/SLB Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kreditasi SDLB, SMPLB dan SMALB Tersedianya bahan akreditasi sekolah Terlaksananya akreditasi SDLB, SMPLB dan SMALB Tersusunnya daftar hasil akreditasi yang mantap Meningkatnya Layanan Terapi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Meningkatnya Layanan Pemanduan Bakat bagi Siswa SLB Meningkatnya Layanan Keterampilan Siswa Berkebutuhan Khusus SDLB/SMPLB/SMALB Meningkatnya Layanan Keterampilan Guru SLB dan SDLB/SMPLB/SMALB

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 m. TOT Peningkatan Kompetensi Tenaga Penyuluh

o. Workshop Pengembangan Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

4 Terlaksananya TOT Peningkatan Kompetensi Tenaga Penyuluh Terselenggaranya Penyuluhan Pendidikan Luar Biasa Terselenggaranya Workshop Pengembangan Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

p. Bimbingan Teknis Pengelolaan SDLB/SMPLB/SMALB bagi Kepala Sekolah

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan SDLB/SMPLB/SMALB bagi Kepala Sekolah

q. Workshop Pengembangan Sekolah Inklusi

Terlaksananya Workshop Pengembangan Sekolah Inklusi

r. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi s. Pemilihan Guru Kunjung Sekolah Inklusi t. TOT dan Tes Psikologi Pemanduan Bakat Minat bagi Siswa SLB dan SDLB

Terfasilitasinya Pembinaan Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Terselenggaranya Pemilihan Guru Kunjung Sekolah Inklusi Terdeteksinya Tingkat Kecerdasan Bakat Minat Siswa SLB/SDLB

06 a. b. c.

Meningkatnya kualitas anak sesuai potensinya Meningkatnya kualitas anak sesuai potensinya Meningkatnya keterampilan siswa SDLB/SLB

n. Penyelenggaraan Penyuluhan Pendidikan Luar Biasa

Pembinaan Siswa Porseni SDLB/SLB. Lomba Mapel SDLB/SLB Pengembangan keterampilan bagi Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB d. Lomba Kreatifitas Siswa dan Guru SDLB/SMPLB/SMALB e. Fasilitasi Pembinaan Kompetensi, Olah Raga dan Seni Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

III - 27

Terselenggaranya Lomba Kreatifitas Siswa dan Guru SDLB/SMPLB/SMALB Terfasilitasinya Pembinaan Kompetensi, Olah Raga dan Seni Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

PROGRAM

1 2 7. PROGRAM PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

KEGIATAN

SASARAN

3 01 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

a. Penyusunan dan Penggandaan modul, suplemen dan media KIE PUG Bidang Pendidikan

b. Workshop Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Review Program. c. Penyusunan Position Paper dan Rencana Aksi PUG Bidang Pendidikan 2009 - 2013

Terselenggaranya Penyusunan dan Penggandaan modul, suplemen dan media KIE PUG Bidang Pendidikan Terselenggaranya Workshop Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Review Program. Terselenggaranya Penyusunan Position Paper dan Rencana Aksi PUG Bidang Pendidikan 2009 - 2013

d. Workshop Penyusunan Silabus, RPP dan Media Pembelajaran Responsif Gender

Terselenggaranya Workshop Penyusunan Silabus, RPP dan Media Pembelajaran Responsif Gender

02 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a. Temu Forum Fasilitator/Vocal Point PUG Bidang Pendidikan. b. Pelatihan Gender Budgetting Bidang Pendidikan c. TOT Sensitivitas Gender bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah d. Fasilitasi dan Advokasi PUG Pendidikan Kab/Kota e. Studi Dampak : Pelaksanaan Program PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah f. TOT Calon fasilitator PKBG g. Fasilitasi dan Advokasi pelaksanaan model PKBG

III - 28

Terselenggaranya Temu Forum Fasilitator/Vocal Point PUG Bidang Pendidikan. Terselenggaranya Pelatihan Gender Budgetting Bidang Pendidikan Terselenggaranya TOT Sensitivitas Gender bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Terselenggaranya Fasilitasi dan Advokasi PUG Pendidikan Kab/Kota Terlaksananya Program PUG Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah TerselenggaranyaTOT Calon fasilitator PKBG Terselenggaranya Fasilitasi dan Advokasi pelaksanaan model PKBG

PROGRAM

1 2 8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK

KEGIATAN

SASARAN

3 01 Pengembangan Model Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Sekolah a. Workshop Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Review Program. b. TOT Calon Fasilitator Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Sekolah c. Fasilitasi dan Advokasi pelaksanaan model pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah d. TOT Calon Fasilitator Program AIM DAMAI dan AICINDA e. Fasilitasi dan Advokasi pelaksanaan program AIM DAMAI dan AICINDA f. Penyusunan, Penggandaan modul, suplemen modul pencegahan kekerasan berbasis gender

III - 29

Terselenggaranya Workshop Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Review Program. Terselenggaranya TOT Calon Fasilitator Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Sekolah Terselenggaranya Fasilitasi dan Advokasi pelaksanaan model pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah Terselenggaranya TOT Calon Fasilitator Program AIM DAMAI dan AICINDA Terselenggaranya Fasilitasi dan Advokasi pelaksanaan program AIM DAMAI dan AICINDA Terselenggaranya Penyusunan, Penggandaan modul, suplemen modul pencegahan kekerasan berbasis gender

SKPD : DINAS KESEHATAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Pencegahan/Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan Sehat 1 Peningkatan Surveilance penyakit, surveilance KLB & Bencana, dan Peningkatan imunisasi

Meningkatnya surveilance penyakit, KLB, Bencana dan Imunisasi

2 Pengendalian penyakit menular & tidak menular termasuk penanggulangan KLB dan Bencana

Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular termasuk KLB & Bencana

3 Pengembangan kualitas lingkungan sehat

Meningkatnya kualitas lingkungan sehat

4 Pengembangan pemberantasan penyakit dan lingkungan sehat (Analisis Resiko Lingkungan) 5 Penetapan kawasan bebas rokok

Meningkatnya kajian bidang pemberantasan penyakit dan lingkungan sehat. Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif merokok terhadap kesehatan

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

Meningkatnya yankes Ibu, Anak, Remaja, Usila & pelayanan kesehatan dasar lainnya.

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan kesehatan di RS Pemerintah & swasta. Meningkatnya pelayanan kesehatan Haji

2 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan berbasis Masy (UKBM)

Meningkatnya pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (PKD, Poskestren, Pos UKK, Posyandu, UKS, dan UKBM lainnya)

5 Peningkatan SIK Dasar & Rujukan

Meningkatnya sistem informasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

6 Penerapan dan Kajian SPM Bidang Kesehatan

Terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kab/Kota serta adanya kajian SPM

7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT

Meningkatnya pelayanan kesehatan UPT (BP4, BKIM, Labkes) Meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah lintas batas

8 Peningkatan pelayanan kesehatan lintas batas dan MPU III - 30

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 Peningkatan Gizi Masyarakat, 1 Surveilance pencegahan & perbaikan gizi masyarakat dan pengembangan penanggulangan masalah gizi masyarakat

Meningkatnya pengendalian dan pencegahan masalah gizi masyarakat.

2 Penanggulangan masalah gizi termasuk penyediaanPMT bagi Anak Sekolah

Tertanggulanginya masalah gizi di masyarakat

3 Kajian dan Pengembangan Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

Meningkatnya kajian dan pengembangan masalah gizi masyarakat

1 Pengembangan Promosi Kesehatan

Meningkatnya kepedulian terhadap PHBS

2 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam PHBS

Meningkatnya kepedulian terhadap PHBS

3 Pengembangan Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

Meningkatnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

1 Peningkatan kualitas tenaga kesehatan, & institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

Meningkatnya kualitas institusi pendidikan & pelatihan kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan, dan peran organisasi profesi Terpenuhinya jumlah & jenis sediaan obat & perbekalan kesehatan, & meningkatnya pemanfaatan OAI di pelayanan kesehatan formal

4 Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

5 Sumber Daya Kesehatan

2 Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan termasuk pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) 3 Bimbingan dan pengendalian mutu obat/sediaan farmasi & perbekalan kesehatan, makanan minuman dan bahan berbahaya

Meningkatnya kualitas Cara Pembuatan Obat/sediaan farmasi dan Makanan yang Baik (CPOB dan CPMB), serta terkendalinya penggunaan bahan berbahaya pada makan

4 Peningkatan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan kesehatan, peningkatan pembiayaan pembangunan kesehatan

Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan kesehatan, meningkatnya pembiayaan pembangunan kesehatan.

5 Pengembangan sistem informasi pembangunan kesehatan dan Sistem Kesehatan Propinsi

Meningkatnya kualitas siste informasi kesehatan & implementasi sistem kesehatan provinsi

III - 31

PROGRAM

KEGIATAN 6

6 Pendidian Luar Sekolah

3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

1 Kegiatan pendidkan Kemasyarakatan

III - 32

SASARAN 4 Meningkatnya sumber daya kesehatan dalam pencegahan dampak negatif merokok Meningkatnya kualitas SDM di bidang kesehatan sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan secara optimal

SKPD : RSUD MUWARDI SURAKARTA NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS

Terbangunnya gedung workshop lantai 2 200m2 dan peningkatan fungsi gd. IGD

2 Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Rujukan

Tersedianya peralatan medis kedokteran untuk Hemodialisa unit, Pusat radiodiagnosik, kebutuh rawat inap, gawat darurat rawat intensif & lab..

3 Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan mebeler utk pengembangan peralatan perkantoran, pengembangan komputer jaringan & perlengkapan rumah sakit.

4 Kegiatan Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan PAPK (Korban kekerasan)

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

1 Promosi Kesehatan

Terselenggaranya Keg. Promosi Kesehatan melalui event tertentu

Program Sumber Daya Kesehatan

1 Peningkatan mutu SDM RS

Terpenuhinya kualitas SDM kesehatan di RS

III - 33

SKPD. RSJD. DR. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG

No.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

1. Peningkatan RSJ Semarang a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan b. Peningkatan kesehatan masyarakat c. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup d. Kemitraan pengobatan lanjut bagi pasien miskin rujukan e. Peningkatan gedung asrama diklat f. Peningkatan gedung narkoba g. Rahabilitasi gedung auditorium h. Peningkatan gedung Instalasi Laboratorium i. Peningkatan gedung administrasi j. Peningkatan gedung poliklinik k. Penyehatan lingkungan RS l. Peningkatan kenyamanan pasien m. Peningkatan pelayanan pendidikan n. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

III - 34

Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Tercapainya Kesehatan masyarakat Tercapainya promosi dan informasi hidup sehat Tersedianya pengobatan lanjut bagi pasien rujukan kebutuhan asrama diklat Kebutuhan gedung narkoba terpenuhi Kebutuhan gedung auditorium terpenuhi tersedianya gedung Instalasi Narkoba Tersedianya gedung & administrasi Kebutuhan gedung poli Terpenuhi Lingkungan RS indah Kebutuhan kenyamanan terpenuhi kebutuhan pendidkan terpenuhi Pemenuhan kesehatan pasien miskin

SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Progr. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

1 Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS

Tersedianya pembangunan gudang & Renovasi Bangsal dlm menunjang pelayanan Geriatri yg komprehensif.

2 Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Rujukan

Tersedianya peralatan medis spesialistik dan inventaris ruangan

3 Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan

Tersedianya Sarana Penunjang Yan RS

4 Kegiatan Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan PAPK

1 Promosi Kesehatan

Terselenggaranya Keg. Promosi Kesehatan melalui event tertentu

III - 35

SKPD: RSUD TUGUREJO SEMARANG NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 3

1 Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1. Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS

Terpenuhinya peningkatan fasilitas RS berupa : a. Renovasi berat bekas IBS b. Pengembangan Service Area c. Pengembangan Depo Farmasi d. Pengembangan IGD e. Infrastruktur

2. Keg. Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan/ kedokteran RS

3. Kegiatan PPKPA

Tercapainya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui RS

1. Kegiatan Pengembangan SDM

Tercapainya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan yang diadakan oleh RS

1. Kegiatan pendidikan kemasyarakatan

Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan baik di perorangan maupun masyarakat

2 Program Sumber Daya Kesehatan

3 Program Pendidikan Luar Sekolah

III - 36

SKPD : RSUD KELET /DONOREJO JEPARA NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Progr. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Kegiatan Peningkatan RSUD Kelet Donorojo

III - 37

Tersedianya peralatan Medis,kantor RS dan pembangunan rehabilitasi gedung penunjang pelayanan

SKPD : RSJD SURAKARTA

PROGRAM

KEGIATAN

Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan masyarakat

SASARAN 4

Kegiatan pembangunan prasarana Gedung, Pengadaan sarana administrasi & peralatan kesehatan.

III - 38

- Terpenuhinya fasilitas pelayanan Kesehatan

SKPD. : RSJD DR. SOEJARWADI KLATEN No 1

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Promosi Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Terselenggaranya Kegiatan Promosi Kesehatan, dan pengembangan mutu RS

Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit

Terbangunnya Gedung RS / Klinik NAPZA dan Pagar Depan seluas 360 M2 dan 40 M2 Terbangunnya Gedung RS Asrama 2 unit 2 lantai seluas 624 M2 dan Mushola 1 unit 1 lantai 40 M2 Terlaksananya Renovasi dan Pembangunan Aula dan Pagar Klinik Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Rumah Sakit

Tersedianya peralatan kesehatan untuk unit stroke

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana

Terselenggaranya kegiatan pelayanan Korban Bencana

III - 39

SKPD SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA PROVINSI

NO 1

PROGRAM 2

Program Pencegahan / Penanggulangan Penyakit dan Lingkungan Sehat

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN 3

SASARAN 4

Koordinasi dan sinkronisasi bidang pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba

Terkoordinasi dan sinkronisasi bidang pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di kab/kota

Koordinasi dan sinkronisasi bidang penegakan hukum

Terkoordinasi dan sinkronisasi bidang penegakan hukum dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kab/kota

Koordinasi dan sinkronisasi bidang terapi dan rehabilitasi

Terkoordinasi dan sinkronisasi bidang terapi dan rehabilitasi dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kab/kota

Koordinasi dan sinkronisasi bidang data dan sistem informasi

Terkoordinasi dan sinkronisasi bidang data dan sistem informasi dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kab/kota

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program BNP

Terkoordinasi dan sinkronisasi perencanaan program bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tk. Nasional dan kab/kota secara optimal

Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Badan Narkotika Prov. Jateng

Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung tugas kedinasan

III-40

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program pendidikan luar sekolah

Pendidikan kemasyarakatan dalam bidang lingkungan hidup

a b. c d e f

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Fasilitasi Pengendalian Aspek Lingkungan pada Pemanfaatan Ruang

Pengembangan Manajemen Sistem Informasi dan Data Base Lingkungan

Fasiliitasi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup disekitar Waduk Kedung Ombo (WKO)

III-41

Pelatihan bagi pengelola lingkungan di industri (termasuk industri rokok) pembelajaran pengelolaan LH bagi pemuda dan pondok pesantren pembelajaran lingkungan bagi kelompok kader bina lingkungan pembelajaran lingkungan bagi pengarajin knalpot pembelajaran konservasi lingkungan bagi masyarakat pesisir penyiapan kearifan dan kelembagaan masyakarat dalam penanganan limbah

a Fasilitasi penanganan kesepakatan b Penyusunan instrumen pengendalian dan pelaksanaan pengawasan aspek lingkungan pemanfaatan ruang c Fasilitasi pemetaan daerah resapan kawasan Bergas Karangjati

a Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan b Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup c Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) d Penerbitan warta lingkungan

a Penanganan masalah sosial warga disekitar WKO b Relokasi bagi warga Desa Kemusu dan Genengsari Kecamatan Kemusu

PROGRAM

KEGIATAN 3.

SASARAN

3 Fasilitasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan dan Penanganan Konservasi Lingkungan

III-42

4 a Pembentukan kelompok komunitas sebagai motivatior pelaksanaan perlindungan dan konservasi kawasan lindung daerah resapan air b Pengkayaan tanaman konservasi pada daerah kawasan lindung daerah resapan air dan daerah tangkapan waduk c Demplot bangunan sumur resapan Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan konservasi pada kawasan lindung daerah resapan air dan tangkapan waduk d Peningkatan kualitas lingkungan hidup pada kawasan lindung di luar kawasan hutan e Penyusunan data base tumbuhan Biofarma dan profil kehati jateng f Pembuatan kebun koleksi tanaman langka g Pengendalian kerusakan lingkungan kawasan karst secara partisipatif di Kab. Wonogiri dan Kebumen h Perbaikan/pemulihan kerusakan lingkungan kaw karst di Kab. Wonogiri 5 Ha dan Kebumen 5 Ha i Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengelolaan lingkungan kawasan karst di Kab. Wonogiri dan Kebumen j Penyusunan dokumen konservasi ekosistem kawasan karst dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya air k Pemberian penghargaan bagi masyarakat/ kelompok masyarakat peduli lingkungan l Pemberian penghargaan hadiah bagi pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam m Gerakan penghijauan dan konservasi alam

PROGRAM

2 4.

KEGIATAN

SASARAN

3 Penanganan Kerusakan dan Pelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut

4 a Pelestarian ekosistem pesisir dengan vegetatif b Pembangunan sabuk pantai di Kab Rembang, Kendal dan Kota Tegal

Bantuan Penanganan untuk Pelestarian Lingkungan a Fasilitasi bantuan penanganan untuk pelestarian lingkungan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan 1. Cadangan Sumberdaya Alam

Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Kerusakan Akibat Bencana/Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

a Fasilitasi perbaikan kerusakan lingkungan di kawasan Merapi-Merbabu, Sindoro-Sumbing, Muria, Lawu dan Slamet b Sekolah lapang pencegahan pereusakan dan perbaikan lingkungan di kawasan Merapi-Merbabu,Sindoro-Sumbing, Muria, Lawu dan Slamet c Fasilitasi perbaikan kerusakan lingkungan di hulu DAS Kaligarang dan DAS Segara Anakan d Penetapan daerah rawan bencana alam e Fasilitasi pendampingan dalam rangka peyiapan sosial budaya masyarakat daerah rawan bencana alam f Penanganan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana alam

a b c d

III-43

Peningkatan pembelajaran LH di Sekolah Dasar Pengembangan kapasitas pengelola LH Pengembangan Kapasitas SDM, kelembagaan dan masyarakat PLH Pengembangan Sekolah Peduli Lingkungan (ADIWIYATA) di Jateng

PROGRAM

KEGIATAN 2.

SASARAN

3 Pengembangan Laboratorium Lingkungan

4 a DED Bangunan Laboratorium b Pembangunan Laboratorium yang lingkungan yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku c Penyediaan peralatan Laboratorium Lingkungan dan regensia d Penyediaan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai e Penyediaan personil Laboratorium lingkungan yang mampu mengoperasikan peralatan sesuai Sistem mutu Laboratorium Lingkungan f Penyediaan prototype teknologi pengolahan limbah g Penyediaan data kualitas lingkungan.

Program Pengendalian Pencemaran dan 1. Perusakan Lingkungan Hidup 2.

Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penerapan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Fasilitasi pengelolaan lingkungan industri rokok

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di Jawa Tengah

III-44

a Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan LH serta penerapan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan b Evaluasi dan implementasi dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Jawa Tengah

Terfasilitasinya pengelolaan lingkungan di sekitar industri rokok

a Pengawasan Penaatan Peraturan Per-UU-an di bidang LH pada usaha dan/atau kegiatan b Penanganan dan Penyelesaian kasus lingkungan c Pengenaan Sanksi Administrasi LH pada usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan per-UU-an di bidang LH

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat, B3 dan Limbah B3

Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran Akibat Bencana/Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global

a Pengendalian Pencemaran udara b Fasilitasi Peningkatan kualitas kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan di Jateng c Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3 d Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan LH (PROPER)

a Fasilitasi Kegiatan Bebas Kendaraan Bermotor b Fasilitasi Penanaman Pohon Pereduksi Zat Pencemar Udara c Work shop dan Sosialisasi Penghapusan Bahan Perusak Ozon d Forum Komunikasi Program Pengendalian Pencemaran dari Usaha Ternak e Fasilitasi penanganan dan pengelolaan sampah

Pengendalian Pencemaran air dan laut Pembangunan IPAL Anorganik limbah industri kecil batik b Pembuatan IPAL Organik industri tapioka dan tahu c Pembinaan dan pemantauan pencemaran air dan laut d Penetapan kelas air Kaligarang a

Pemanfaatan kearifan tradisional dan penyiapan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

III-45

a Tersosialisasinya Perda Nomor 5 Tahin 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah beserta pedoman pelaksanaannya

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN b c

Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan

Fasilitasi Kerjasama dan Pengembangan Penerapan Teknologi Penanganan Kerusakan Lingkungan Kawasan Dieng

Peningkatan Kerjasama para pihak dalam penanganan lingkungan

III-46

4 Pelaksanaan legislasi Daerah bidang LH di 3 Bakorlin Monitoring dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten/ Kota di 3 Bakorlin Pembentukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang lingkungan hidup se Jawa Tengah Fasilitasi Peraturan Desa di Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar

a Fasilitasi teknologi pengendalian kerusakan lingkungan secara vegetatif b Pemulihan lingkungan sekitar obyek wisata c Uji kualitas lingkungan pada sampel air, tanah dan produk pertanian d Gelar Teknologi pengendalian kerusakan lingkungan

a Pelatihan pemanfaatan ampas tahu b Pelatihan pemanfaatan limbah ternak c Penyelenggaraan Dialog Interaktif Kader penggerak masyarakat d Dukungan penyelenggaraan lomba lingkungan bersih dan sehat e Pelatihan pengelolaan & pemanfaatan (daur ulang) sampah rumah tangga

SKPD : DINAS BINA MARGA NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan : 1 Pembangunan Jalan Diponegoro (JJLS) Kab. Kebumen Pembangunan Jembatan : 1 Pembangunan Jembatan K. Pucang (JJLS) perbatasan dengan Jawa Barat

Pembangunan jalan 1,60 km

Pembangunan jembatan 180 m

Pemeliharaan jalan 117,2 km

Pemeliharaan jalan 138,15 km

Pemeliharaan jalan 167,69 km

Pemeliharaan jalan 258,04 km

Pemeliharaan jalan 201,04 km

Pemeliharaan jalan 142,93 km

Pemeliharaan jalan 125,22 km

Pemeliharaan jalan 78,40 km

Pemeliharaan jalan 108,07 km

Pemeliharaan jembatan 1.107,50 m

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 1 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang 2 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati 3 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Purwodadi 4 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta 5 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang 6 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo 7 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap 8 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal 9 Pemeliharaan jalan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pekalongan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan : 1 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang III - 47

PROGRAM

KEGIATAN 3 2 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati 3 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Purwodadi 4 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta 5 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang 6 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo 7 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap 8 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal 9 Pemeliharaan jembatan Provinsi di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pekalongan

4 Pemeliharaan jembatan 725,73 m

Pemeliharaan jembatan 547,73 m

Pemeliharaan jembatan 2,397,70 m

Pemeliharaan jembatan 994,54 m

Pemeliharaan jembatan 374,62 m

Pemeliharaan jembatan 1.106,06 m

Pemeliharaan jembatan 111,80 m

Pemeliharaan jembatan 214,84 m

Pemeliharaan berkala jalan 249,74 km Pemeliharaan berkala jalan 166,50 km

Pemeliharaan berkala jalan 214,91 km

Pengendalian Program dan Penanggulangan Keadaan Darurat/Khusus

Tertanganinya prasarana jalan/jembatan yang terkena bencana alam

Pembebasan tanah untuk jalan dan jembatan

Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan

Peningkatan Jalan : 1 Peningkatan jalan Provinsi di Wilayah Timur 2 Peningkatan jalan Provinsi di Wilayah Tengah 3 Peningkatan jalan Provinsi di Wilayah Barat

Peningkatan jalan 289,07 km Peningkatan jalan 240,75 km Peningkatan jalan 195,73 km

Pemeliharaan Berkala Jalan : 1 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Wilayah Timur 2 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Wilayah Tengah 3 Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Wilayah Barat

SASARAN

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

III - 48

PROGRAM

KEGIATAN 3 Penggantian Jembatan : 1 Penggantian jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2 Penggantian jembatan Provinsi di Wilayah Tengah 3 Penggantian jembatan Provinsi di Wilayah Barat

SASARAN 4 -

Penggantian jembatan 110,65 m Penggantian jembatan 71,39 m Penggantian jembatan 85,31 m

1 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 2 Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan 3 Pembuatan Leger Jalan dan Perhitungan Lalu Lintas

4 Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan 5 Pengadaan Alat Berat 6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 7 Pengadaan Aspal Bantuan Kab/Kota dan Masyarakat

8 Pengadaan dan Pendayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan 9 Perbaikan Peralatan Alat Berat

Tersusunnya produk perencanaan dan pengawasan jln dan jbt. = 709.52Km / 485.8m' Tersusunnya program dan kebutuhan anggaran jalan dan jembatan Tersusunnya produk leger jalan dan perhitungan lalu lintas Tersusunnya produk data base jalan dan jembatan serta data base statigrafi Tersedianya alat berat, 2 unit Tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Meningkatnya kualitas jalan perdesaan 1900 drum aspal Terpenuhinya kebutuhan bahan jalan dan jembatan, 1.500 lembar bronjong Terpeliharanya peralatan alat berat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

III - 49

SKPD : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1 Tersedianya pedoman dan arahan dalam pelaksanaan di DI Karanganyar, Kedungdowo, Siwayut, Kedungwaru, Bapang, Parean Kepoh, dan Tangsi seluas 7.397 ha.

2 Pemberdayaan petani pemakai air

2 Meningkatnya partisipasi dan peran P3A dalam pengelolaan irigasi di 6 Balai PSDA.

3 Penyusunan program pengelolaan sumber daya air

3 Lancarnya pelaksanaan dalam pengelolaan sumber daya air

4 Perbaikan dan peningkatan prasarana & sarana irigasi

4 Terjaganya layanan air irigasi di DI Tapak Menjangan, Pesayangan-sal Sek. Lemahduwur, Krenceng, Kd. Pengilon, Bakalan, Garat, dan Slinga seluas 8.644 ha.

5 Operasionalisasi prasarana dan sarana irigasi

5 Terwujudnya pembagian air secara proporsional di 6 Balai PSDA. Terjaganya kinerja prasarana dan sarana layanan air irigasi di 6 Balai PSDA (106 DI, 86.252ha)

6 Perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi

6 Terjaganya kinerja prasarana dan sarana layanan air irigasi di 6 Balai PSDA (106 DI, 86.252ha)

7 Pembinaan dalam eksploitasi sumber daya air.

7 Terjaganya layanan air irigasi :106 DI, 86.252ha

8 Kegiatan pendampingan WISMP dan PISP.

8 Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan irigasi di 6 Balai PSDA.

III-50

PROGRAM

KEGIATAN

9 Fasilitasi koordinasi dalam kerjasama pengelolaan sumber daya air.

SASARAN

9 Tercapainya pengelolaan irigasi antar kepentingan secara optimal (4 Provinsi Perbatasan)

10 Pengend. eval. pelaporan & eval. Kinerja pengelolaan sumberdaya air.

10 Terkendalinya kinerja SDA secara optimal di 6 Balai PSDA.

11 Pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan irigasi

11 Terkendalinya kinerja jaringan irigasi secara optimal di 6 Balai PSDA.

12 Monitoring dalam eksploitasi sumber daya air.

12 Tersusunnya data monev eksploitasi untuk pengelolaan dan Pengembangan SDA di 6 Balai PSDA.

13 Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program irigasi.

13 Terjaganya kinerja pras & sar layanan air irigasi (106 DI, 86.252ha)

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 Pembangunan sumur-sumur air tanah.

1 Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk penanggulangan kekeringan di 3 Kabupaten

2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

2 Terjaganya kinerja layanan air baku Klambu Kudu, antara lain menghindari konflik pemakaian air.

3 Peningkatan distribusi penyediaan air baku.

3 Terjaganya kinerja layanan air baku Klambu Kudu sepanjang 42 km

4 Perencanaan teknis penyediaan & pengelolaan air baku.

4 Tersedianya pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan air baku di MA Traju dan Gurang, Embung Bawang, Desa Gringging, Desa Sidomulih, Desain pemanfaatan MA di Wil. BPSDA Serayu Citanduy.

III-51

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4

5 OP Saluran air baku Klambu Kudu.

5 Terjaganya kinerja pras dan sar layanan air baku untuk memelihara saluran sepanjang 42 km

6 Perawatan & pemeliharaan prasarana & sarana Air Baku.

6 Terjaganya kinerja pras dan sar layanan air baku di 6 Balai PSDA sesuai syarat teknis 42 km.

7 Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program air baku.

7 Terjaganya kinerja pras dan sar layanan air baku di 6 Balai PSDA dan 32 Satker

1 Perencanaan teknis pengelolaan konservasi sumber daya air.

1 Tersedianya pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya air di DAS Pemali, Sub DAS Kupang, DAS Bodri, DAS Tuntang, DAS Lusi, Sub DAS Keduang, Sub DAS Keduang, DAS Cokroyasan, Sub DAS Mrawu, Sub DAS Cimeneng.

2 Pembinaan dan Pengelolaan hidrologi dan potensi sumber daya air lainnya.

2 Tercukupinya publikasi data hidrologi untuk pengelolaan SDA se Jawa Tengah

3 Penyusunan pola pengelolaan SDA WS Bodri Kuto

3 Tersedianya studi kelayakan & AMDAL SDA WS Bodri Kuto

4 Pengelolaan data hidrologi, data base & sistim informasi SDA Balai PSDA,

4 Tercukupinya data base untuk pengelolaan SDA di 6 Balai PSDA sebanyak 225 pos.

5 Pengelolaan dan pengujian mutu dalam Penelitian bahan bangunan, Quality Control dan Penerapan SJM.

5 Tersedianya informasi ketersediaan & kualitas bahan/material dan meningkatnya ketaatan penerapan SJM di 6 Balai PSDA.

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

III-52

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4

6 Pembebasan tanah dan fasilitasinya dalam pengelolaan SDA

6 Lencarnya pelaksanaan dalam pengelolaan SDA

7 Perbaikan Pras dan Sar konservasi SDA

7 Terjaganya fungsi konservasi SDA di telaga swiwi dan telaga cebong di kawasan dieng, DAS Cimeneng dan Cacaban, anak sungai Rawa Pening, & enceng gondok Rawa Pening

8 Perawatan dan pemeliharaan Pras dan Sar konservasi SDA

8 Terjaganya kinerja dan fungsi Pras & Sar konservasi di 6 Balai PSDA untuk 13 DAS & Sub DAS

9 Pembinaan dalam pemeliharaan Pras & Sar SDA program konservasi

9 Terjaganya kinerja dan fungsi Pras & Sar konservasi di 6 Balai PSDA & 32 Satker

10 Fasilitasi koordinasi kehumasan dalam pengelolaan SDA

10 Lancarnya koordinasi & informasi kegiatan bidang SDA (2 kegiatan kehumasan)

11 Pembinaan teknis Sistem Jaminan Mutu/QA & penyempurnaan Buku Pedoman RMKg & RMK

11 Meningkatnya pemahaman sistem jaminan mutu (2 pelatihan)

12 Pengelolaan perijinan & penerbitan rekomendasi bidang SDA

12 Terjaganya tertib administrasi perijinan & rekomendasi teknis (90 surat ijin & rekomendasi)

13 Konservasi SDA melalui kerjasama dengan masyarakat

13 Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan dan kelestarian fungsi waduk serta sumber air lain. (10 Waduk dan 8 Sumber Air)

14 Pengelolaan aset SDA

14 Terjaganya aset SDA di Dinas & 6 Balai PSDA

15 Monev & penyuluhan/sosialisasi pemakaian kekayaan milik daerah, pemanfaatan air permukaan, bahan galian Golongan C dan alih fungsi lahan

15 Meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dalam pemanfaatan aset di Dinas dan 6 Balai PSDA.

III-53

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4

16 Pemantauan pencemaran dan analisis laboratorium kualitas air

16 Tersedianya data kualitas air untuk pengelolaan SDA di 6 Balai PSDA untuk 73 lokasi

17 Penyuluhan & sosialisasi pengamanan kekayaan milik daerah, penyiapan rektek air permukaan, bahan galian Gol. C dan tanah pengairan.

17 Terkendalinya pemanfaatan aset & terjaganya aset SDA di 6 Balai PSDA untuk 950 patok dan 52 kegiatan

Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1 Perencanaan normalisasi saluran Sungai

1 Tersedianya pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengelolaan saluran sungai untuk normalisasi S. Bulanan, S. Damar, S. Blukar, S. Plumbon, S. Kendal, S. Babon, S. Gangsa, S. Winong, S. Plawangan.

2 Perbaikan dan peningkatan pras & sar pengendalian banjir.

2 Terjaganya fungsi dan kapasitas bangunan pengendali banjir di S. Kreo.S. Bodri, Groundsill S. Damar, S. Kuto, S. Erang, S. kalong, S. Slogo, S Pojok, S. Gentan Banaran, S. Jlantah, S. Silandak, S. Banjir Kanal Timur, Muara S. Turunsih, S. babon.

3 Penanggulangan banjir dan kekeringan

3 Berkurangnya luas genangan dan kekeringan di 6 Balai PSDA & tersedianya alat berat

4 Perawatan & pemeliharaan pras & sar pengendalian banjir & pengamanan pantai Balai

4 Terjaganya kinerja dan fungsi prasarana dan sarana bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai di 6 Balai PSDA dan 32 Satker.

5 Pengelolaan banjir dan kekeringan

5 Meningkatnya akselerasi/percepatan tanggap darurat bencana banjir dan kekeringan di 6 Balai PSDA untuk 6 bln piket banjir & 3 bln piket kekeringan serta penyediaan bhn banjiran.

III-54

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4

6 Monitoring dan Evaluasi PBME SJFCSP.

6 Terpantaunya kinerja pengendalian banjir Jawa Selatan (1 laporan)

7 Pembinaan dalam pemeliharaan sarpras sumber daya air program pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

7 Terjaganya kinerja pras & sar pengendalian banjir & pengamanan pantai di Balai PSDA dan 32 satker.

8 Fasilitasi koord dan informasi posko banjir dan kekeringan.

8 Meningkatnya percepatan penanggulangan banjir dan kekeringan (6 bln piket banjir di Dinas dan 10 rapat koordinasi)

III-55

SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROGRAM

KEGIATAN

1 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan

2 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

SASARAN 4

1 Pembangunan sarana dan prasarana desa agropolitan.

1 Terbangunnya sarana dan prasarana desa agropolitan di 6 desa/kab.

2 Pembangunan sarana dan prasarana perumahan penunjang kawasan SSB

1 Terbangunnya sarpras lingkungan permukiman di 4 desa wisata di kawasan SSB Lokasi Kab Magelang - Boyolali

3 Peningkatan sarana dan prasarana perumahan kawasan bahari terpadu.

1 Terbangunnya sarana dan prasarana kawasan wisata bahari di KBT Rembang, Purworejo, Kebumen dan Kawasan Karimunjawa.

4 Fasilitasi revitalisasi kawasan perkotaan kumuh di Kota Semarang dan Surakarta sebagai fungsi PKN

1 Terfasilitasinya revitalisasi kawasan kumuh di Kota Surakarta dan Semarang.

5 Pengadaan KM/WC darurat dan mobil pengolahan Air bersih untuk Bencana.

1 Tersedianya km/wc darurat dan mobil pengolahan air bersih.

6 Pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum

1. Tersedianya tempat khusus untuk merokok di tempat umum

1 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih

1 Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di 5 IKK dan di 20 Desa.

2 Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

1 2 3 4

3 Peningkatan Drainase Bandara A.Yani dan Lingkungan Masjid Agung Semrang.

1 Terbangunnya drainase Bandara A. Yani dan lingkungan masjid Agung Semarang.

4 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS

1 Terlaksanannya pendampingan dan pengelolaan teknis PPMU PAMSIMAS.

III - 56

Terbangunnya MCK Sanimas di 25 lokasi. Terbangunnya IPAL Komunal di 2 lokasi. Terbangunnya TPA Terpadu Dieng Terbangunnya AMDAL TPA di 2 Lokasi

PROGRAM

KEGIATAN

3 Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

SASARAN 4

1 Peningkatan Layanan uji laboratorium dan informasi konstruksi 2 Peningkatan kinerja dan monev bidang Cipta Karya dan Tata Ruang 3 Pemberdayaan dan pengawasan Jasa Konstruksi 4 Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung negara

1 Terlaksananya operasional layanan uji laboratorium dan informasi konstruksi 1 Terselenggaranya KIS program dan monevdal bidang ke ciptakaryaan dan tata ruang 1 Terlaksanannya pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi 1 Terlaksannaya sosialisasi NSPM dan pengawasan pembangunan gedung negara.

4 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Penyusunanan Rencana Tata Ruang Rinci penjabaran dari RTRWP

1 Tersusunnya RTBL Kaws. Bandara Adi Sumarmo Surakarta dan Kaws. Palur.

5 Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

1 Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1 Terpantau, terkendali dan terfasilitasinya pemanfaatan ruang di Prov. Jateng 1 Terfasilitasinya NSPM dan tersusunnya SIM Penataan Ruang. 1 Terfasilitasinya Penyusunan Review RTR Kab/Kota.

2 Fasilitasi NSPM, SIM Penataan Ruang 3 Pembinaan dan fasilitasi Penyusunan/ Review di Kab/Kota 6 Program Pembangunan Perumahan

1 Fasilitasi prasarana RUSUNAWA 2 Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Perumahan swadaya bagi RTM

3 Fasilitasi dan stimulan perbaikan / pengurangan resiko bencana perumahan rentan bencana alam 4 Stimulan pembangunan rumah evakuasi bencana

7 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1 Penyelenggaraan Hari Habitat 2 Fasilitasi penyediaan prasarama Kasiba/Lisiba perumahan PNS

III - 57

1 Tersediannya prasarana Rusunawa di 4 lokasi: Kota Semarang , Surakarta, Kota Pekalongan Kudus 2 Terfasilitasinya dan terbangunnya rumah swadaya 456 unit bagi masyarakat RTM di Wonosobo, Pemalang, Wonogiri, Grobogan, Sukoharjo, Surakarta, Kota Magelang, Purworejo. 3 Terlaksananya fasilitasi perbaikan 200 rumah bagi perumahan rentan bencana Brebes, Banjarnegara, Banyumas, Purworejo 4 Terbangunnya rumah evakuasi di 4 lokasi rawan bencana alam di Pati, Grobogan, Kudus, dan Blora 1 Terselenggaranya lomba hari habitat 1 Tersediannya prasarana Kasiba/Lisiba di 2 K/K (3lokasi) di Pati (2) dan Purworejo

PROGRAM

KEGIATAN

3 3 Pembangunan sarana dan prasarana lokasi KTP2D

4 1 Tersediannya prasarana di 3 lokasi KTP2D di 3 Kab./Kota Sragen, Kab. Semarang dan Kebumen

4 Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di daerah resiko bencana alam

1 Telaksanannya sarana dan prasarana lingkungan permukiman di 20 lokasi daerah resiko bencana alam

5 Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman kumuh, desa nelayan dan desa tradisional pras perkim 6 Penataan lingkungan permukiman perbatasan Kab/Kota

1 Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perumahan kumuh, desa nelayan dan desa tradisional pras. Perkim 1 Tertatanya lingkungan permukiman di 2 lokasi perbatasan K/K

8 Fasilitasi pemberdayaan BKP4K Provinsi

1 Terlaksananya operasionalisas1 BKP4K dan pembinaan pembangunan perumahan permukiman.

1 Evaluasi Penggunaan lahan untuk kaw Industri

1 Terbentuknya koordinasi dan sinkronisasi mekanisme pertanahan dan penatagunaan lahan

8 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

SASARAN

2 Tersusunnya Evaluasi penggunaan lahan untuk kaw.Industri di Jateng

3. Terbentuknya kawasan industri hasil tembakau 2 Identifikasi lahan Pengganti Area Pertanian Produktif yang beralih Fungsi

9 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah

10 Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

1 Terkoordinasi dan terjadinya sinkronisasi data alih fungsi lahan pertanian 2 Terinventarisasinya penggunaan lahan pertanian dan alih fungsi lahan

Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan bidang Keciptakaryaan dan tata ruang

Terlaksananya Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan bidang Keciptakaryaan dan tata ruang

Pengadaan perangkat Lunak/ alpikasi system

Tersedianya perangkat lunak/aplikasi system

III - 58

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian

1. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan kehutanan (RPPK) serta Primatani 2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koord. Pengembangan klaster dan REDSP 3. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koord. Forum Rembug Rawapening 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi tindaklanjut Central Java Invesment Business Forum (CJIBF) 2009. 5. Pengembangan Daya Saing Potensi UMKM. 6. Pelaksanaan Koord. Dan konsultasi Pengembangan Prog.Promosi TTI. 7. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Program Sumber Daya Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (FEDEP) 8. Pemberdayaan Ekonomi Lokal (PEL)

1.2 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Pelaksanaan koordinasi Prog KHPPIA th. 2009 2. Pelaksanaan Koord. Integrasi dan Akselerasi Bidang Pendidikan. 3. Peningkatan Pengembangan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 4. Pelaksanaan Fasilitasi Keg. Iptek (Litbang)

1.3 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

1. Pelaksanaan Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Prog TMMD 2. Pelaksanaan Koord. Bidang Pemerintahan

III - 59

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3. 4. 5. 6.

1.4 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

4 monitoring dan evaluasi Prog TMMD Pelaksanaan Koord. Bidang Pemerintahan Pendampingan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program Kemiskinan. Pelaksanaan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tertinggal.

1. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Banjir di Jateng (Flood Management). 2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur 3. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Peren canaan Bantuan Pembangunan kepada Kab/ Kota dan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 4. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah

1.5 Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP)

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembaruan kebijakan perencanaan dan pengelolaan sektor pengairan dan irigasi di 17 Kabupaten.

1.6 Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Partisipatory Irrigation Sector Project (PISP)

Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi partisipasi stakeholders dalam bidang perencanaan dan implementasi irigasi di 5 Kabupaten

III - 60

PROGRAM

1 2 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

KEGIATAN 3 2.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Perencana

SASARAN 1.

3. 4.

4 Pelaksanaan curah pendapat/FGD/second opinion dengan pakar/tenaga ahli nasional/ internal Pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dan Sekretariat TPAK Fungsional Perencana Pembinaan pegawai/outbound Pengikutsertaan short course/ Lokakarya/ seminar /workshop/ pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri

2.2 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan

1. Penyusunan rancangan penganggaran sektoral APBD (Pagu Indikatif) Th. 2010 2. Pelaksanaan forum SKPD dan Gabungan SKPD 3. Penyusunan RKPD Prov. Jateng Th. 2010 4. Fasilitasi verifikasi dan pengesahan RKA-DPA SKPD 5. Fasilitasi dan koordinasi proses finalisasi penetapan ABPD 6. Pelaksanaan Rakortas Jateng-Jabar, Jateng-Jatim dan Jateng-DIY 7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi forum konsultatif Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota 8. Rakorpus 9. Musrenbangnas 10. Musrenbangreg Wilayah B se Jawa-Bali

2.3 Kegiatan Penyusunan Rencana Integrasi Pengembangan Transportasi dan Perhubungan Kawasan Strategis

1. Penyusunan identifikasi potensi dan permasalahan sarana dan prasarana transportasi di Jawa Tengah 2. Penyusunan rencana pengembangan sistim jaringan transportasi regional Kedungsepur

III - 61

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3. Program Penyusunan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

4. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

2.5 Kegiatan Identifikasi prog/ keg APBD

Tersusunnya prog/ keg APBD 25 buku

2.6 Kegiatan Identifikasi prog/ keg APBN

Tersusunnya prog/ keg APBN 25 buku

2.7 Kegiatan Penyusunan laporan konsolidasi triwulanan

Tersusunnya rekap kegiatan pembangunan setiap triwulan @ 25 buku

2.8 Kegiatan Penyusunan dan pengendalian serta evaluasi hasil-hasil pembangunan Jawa Tengah.

Tersusunnya pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah 25 buku.

3.1 Kegiatan Penyusunan Jawa Tengah Dalam Angka 2009 3.2 Kegiatan Penyusunan PDRB Jateng 2008

3.3 Kegiatan Penyusunan tabel input-out put Jateng 2008. 3.4 Kegiatan Penyusunan data potensi daerah

3.5 Kegiatan Pengembangan jaringan database 3.6 Kegiatan Pengelolaan pemetaan wilayah

f. g.

Tersusunnya Jawa Tengah Dalam Angka 2009 sebanyak 600 buku Tersusunnya PDRB Jateng 2008 sebanyak 600 buku Tersusunnya tabel input-out put Jateng 2008 sebanyak 200 buku. Terkoordinasikannya data potensi daerah di 35 Kab./Kota Terkoneksinya 1 unit jaringan database Terkelolanya pemetaan wilayah se Jateng

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

- Terfasilitasi dan tersosialisasinya Pelaksanaan Jaknas AMPL - 15 Kab - Terkoordinasi dan terfasilitasinya Program PAM SIMAS 30 Kab/Kota dan 3 Kota ISSDP

III - 62

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 - Terkoordinasi dan terfasilitasinya Pelaksanaan ProgramAir Minum di Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota

5. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Penyelesaian revisi RTRWP dan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

- Tersepakatinya Raperda RTRWP. - Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perencanaan tata ruang serta BKPRD Provinsi.

6. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan Inventarisasi dan strategi pemanfaatan tanah non produktif untuk pembangunan non pertanian.

- Tersusunnya database, peta dan strategi pemanfaatan tanah non produktif untuk pembangunan non pertanian.

III - 63

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Atlet Olahraga

a. a. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kelompok Pemuda di Jateng b. Identifikasi Sarana dan Prasarana Klub Olahraga di Jateng c. Pembuatan buku Informasi tentang Kepemudaan d. Pembuatan buku Informasi tentang Kepemudaan e. Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Klub Olahraga f. Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Induk Organisasi Olahraga f. Fasilitasi Pengadaan Peralatan Laboratorium Olahraga g. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar h. Sirkuit Training i. Fasilitasi Biaya Sekolah Bagi Atlet PPLP Jawa Tengah

Terselenggaranya Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Atlet Olahraga Provinsi Jawa Tengah

j. Informasi Media Cetak dan Elektronik k. Identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah 2.

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga a. Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga III - 64

Tercapainya peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga di Jawa Tengah

PROGRAM

KEGIATAN 3 b. Kegiatan Fasilitasi dan kOordinasi Pembangunan Olahraga 1) Pengembangan Perencanaan Olah Raga 2) Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan c. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga d. Peningkatan Jumlah dan Kualitas

SASARAN 4

Kompetensi Pelatih, Peneliti Praktisi dan Tenaga

Teknis Olahraga Unggulan Daerah e. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga f. Permasalahan Olahraga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat 3.

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga a. Kegiatan Peringatan Haornas b. Kegiatan Tri Lomba Juang c. Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani

Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan

Peningkatan Wawasan Kepemudaan

a. Seleksi dan Pemantapan Paskibraka b. Seleksi PPAN c. Lomba Keteladanan Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA d. Lomba Debat Bahasa Inggris e. Lomba TUB/BB f. Peningkatan Apresiasi terhadap Pahlawan di Bidang Pendidikan III - 65

Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga bagi Masyarakat Jawa Tengah

Terbinanya Lembaga/Organisasi Kepemudaan di Jawa Tengah

PROGRAM

KEGIATAN 3 g. Lomba Lukis bernuansa Agro h. Peningkatan/Pengembangan Kegiatan Kewirausahaan Siswa dan Pemuda

Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

SASARAN 4

Terbina dan Terlaksanaya kegiatan kepemudaan di Jawa Tengah a. Workshop Penanggulangan Penyalahgunan HIV/AIDS dan Narkoba & antisipasi dampak buruk nikotin/rokok b. Pembinaan OSIS 1) Bintek OSIS 2) Pelatihan Manajemen OSIS c. Pelatihan Dasar Kepecintaalaman d. Lomba Wawasan Wiyata Mandala e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Generasi Muda 1) Peningkatan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2) Lomba Adi Wiyata 3) Peningkatan Wawasan Kebangsaan 4) Latihan Kepemudaan 5) Peningkatan Rasa Nasionalisme 6) Fasilitasi Kegiatan Kwarda Jateng 7) Fasilitasi Kegiatan KNPI 8) Fasilitasi Kegiatan PMI/PMR Jateng 9) Pemilihan Pemuda Pelopor 10) Pemilihan Peserta Kapal Pemuda Nusantara 11) Pembinaan Sarjanan Penggerak Pembangunan Pedesaan 12) Sinkronisasi dan Koordinasi Generasi Pemuda 13) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pemuda III - 66

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Generasi Muda

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

14) Hari Sumpah Pemuda 15) Dialog Pemuda 16) Kemah Bhakti Pemuda

14) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Generasi Muda 6

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas PORA Prov. Jateng.

III - 67

Terpenuhinya sarpras kantor

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Promosi Penanaman Modal 1. Identifikasi potensi dan peluang penanaman modal a. Mapping dan Telaah Potensi penanaman modal Sektoral Daerah dan Kawasan b. Identifikasi Potensi Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Penyusunan profil penanaman modal a. Penyusunan Profil per Lapangan Usaha/Sektor b. Penyusunan Profil Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan 3. Pengembangan Kerjasama penanaman modal Antar Daerah dan Antar Negara a. Kerjasama Pengembangan Penanaman Modal Antar Daerah dan Antar Negara b. Kerjasama Pengembangan Potensi dan peluang penanaman modal Antar Sektor dan Daerah 4. Pengadaan Sarana, Prasarana Promosi penanaman modal Branding Jawa Tengah 5. Pengembangan, Peningkatan Promosi Penanaman modal dan Investment promotion Agency (IPA) 6. Fasilitasi dan promosi penanaman modal di pasar penanaman modal dalam dan luar negeri dan TTI

III - 68

1 keg di Jateng 1 keg di Jateng

1 keg di Dalam dan Luar Negeri 1 keg di Dalam Negeri

1 keg di Semarang 1 keg di Jateng

1 keg di Dalam dan Luar Negeri

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

2. Pengembangan Iklim Investasi 1. Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelaporan penanaman modal 2. Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan penanaman modal 3. Peningkatan Pengawasan, Pengendalian penanaman modal dan Business Climate Survey (BCS) 4. Peningkatan Kualitas Penerapan Regulasi dan Insentif penanaman modal Antar Daerah 5. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kemitraan UMKM dengan usaha skala besar dan FPESD 6. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penanaman modal 7. Fasilitasi Kinerja program pengembangan penanaman modal 8. Peningkatan dan evaluasi pelayanan penanaman modal di Provinsi melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Regulatory Impact Assesment (RIA)

III - 69

1 keg di Semarang 1 keg di Semarang 1 keg di Jateng

1 keg di Jateng 1 keg di Jateng

1 keg di Semarang dan Jateng 1 keg di Semarang 1 keg di Semarang

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Penguatan, Pengembangan, Pengawasan Koperasi dan UKM (UMKM)

Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi KUMKM.

370 Koperasi

Pengembangan dan Penguatan Struktur Permodalan

955 KSP/USP

Pengembangan Kelembagaan KUMKM

455 Koperasi

Pengembangan Kewirauhaan dan daya saing UMKM Pembinaan, pengawasan dan penguatan UKM dan masyarakat petani tembakau

550 UKM

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penguatan UKM dan masyarakat petani tembakau.

Program Peningkatan Kualitas 1 Hidup Perempuan

Penyelenggaraan Bintek dan PKL serta Temu Kemitraan

665 org dari KOPWAN/ TPK Wanita/ Kelompok usaha wanita dari Kabupaten/Kota se Jateng

Program Pendidikan Kemasyarakatan

Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah

1.500 org/ 50 angkatan dari KUMKM

1 2.

Peningkatan SDM Petani Tembakau

III - 70

SKPD : DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan 1.

Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. - Pembinaan administrasi kependudukan dan Capil - Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan

Peningkatan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan kerja bagi pekerja perempuan. - Sosialisasi keselamatan dan kesehatan bagi

pekerja perempuan.

Meningkatnya pemahaman dan profesionalisme para petugas teknis dalam pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistim informasi, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan meningkatnya cakupan kepemilikan akte kelahiran, KK, Perkawinan, Perceraian, kematian dan pengakuan anak Terselenggaranya pembinaan kepada masyarakat perihal pentingnya administrasi DUKCAPIL guna penyusunan kebijakan Tercapainya penyebaran informasi DUKCAPIL di Jawa Tengah.

Terselenggaranya sosialisasi keselamatan & kesehatan bagi pekerja perempuan.

- Desiminasi teknis perlindungan fungsi

reproduksi pekerja perempuan. - Sosialisasi penanggulangan anemia gizi

perlindungan fungsi reproduksi pekerja

pekerja perempuan di perusahaan,

Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan anemia gizi pekerja

- Sosialiasasi tempat penitipan anak di perusahaan formal bagi pekerja perempuan

Terselenggaranya desiminasi teknis

perempuan di perusahaan,

Terselenggaranya sosialiasasi tempat penitipan anak di perusahaan formal bagi pekerja perempuan

III - 71

NO. 1 3

PROGRAM 2 Program Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

KEGIATAN

SASARAN

Identifikasi data pilah gender di perusahaan.

Tersedianya data pilah gender di perusahaan.

Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Pembentukan Komite Aksi Kab. / Kota Penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (KAPPBTA)

Terlaksananya pembentukan KAPPBTA.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Pelayanan, Penempatan, Pembinaan dan Pemberdayaan TKI asal Jawa Tengah.

Terlaksananya pembekalan pemantapan CTKI dan eluarga CTKI

2. Peningkatan Kualitas pelayanan CTKI/TKI Pelayanan penempatan

30,000 oraang

3. Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan di sektor informal.

Tertanganinya 1,450penganggur dan setengah penganggur di 35 Kab/Kota melalui SI, Usman, UEP, BUM, WUB dan CBT

4. Pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK) melalui on line system/ BKO.

Terselenggaranya pengembangan Informasi Pasar Kerja (IPK) melalui on line system/ BKO.

5. Penyelenggaraan Job Market Fair.

Terselenggaranya Job Market Fair, 2 kl

6. Pengembangan Bursa Kerja Khusus.

Terselenggarakannya Pengembangan Bursa Kerja Khusus ( BKK) sebanyak 700 BKK

7. Penempatan tenaga kerja melalui program AKAD.

Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi penempatan TK AKAD di Jateng/250 org

8. Penyuluhan prosedur penempatan TKI ke luar negeri.

Penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur penempatan TKI ke luar negeri kepada petugas, aparat di tk. Kab/ Kota, Kec/Desa/Kel dan tokoh masyarakat.

III - 72

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

9. Bimbingan Teknis Pengelola Cabang PPTKIS di Jawa Tengah.

10. Penyuluhan Bimbingan Jab.

10. Terselenggaranya penelusuran bakat dan kemampuan calon pencaker di SMK dan pencaker di Jateng, 1.000 org

Penyusunan Standarisasi Pelatihan Kerja - Penyusunan Modul Pelatihan CBT - Penyusunan Program Pelatihan CBT

a b

- Penyusunan Program Berbasis Masyarakat

- Penyusunan Modul PLRT 2 paket / 20 Unit kompetensi

- Diseminasi SKKNI

- Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional indonesia (SKKNI)

- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

III - 73

Tersedianya modul pelatihan CBT Tersedianya sebanyak 4 program pelatihan CBT sesuai dengan kebut pasar Tersedianya 3 program pelatihan berbasis masyarakat Tersusunnya Modul PLRT 20 Unit Kompetensi 2 Tersusunnya program pelatihan sesuai pasar kerja di BLKI Cilacap, BLKI Klampok serta Balatrans-Penca

2 Identifikasi kebutuhan pelatihan di 5 UPTD

3 Penerapan SKKNI, KKNI, dan akreditasi - Penyuluhan Komite Akreditasi

Bimbingan Teknis kepada pengelola Cabang PPTKIS di Jawa Tengah, 4 angkatan

Meningkatnya informasi yang diterima 40 orang pengelola LPK di bidang Akreditasi Lembaga Pelatihan Tersebarnya informasi tentang SKKNI terhadap 75 orang Meningkatnya pemahaman terhadap 70 orang pengelola tenaga pelatih, tersusunya 2 modul CBT yang masing-masing 8 unit kompetensi dan tersusunya 1 program pelatihan SKKNI Meningkatnya pengakuan status kelembagaan pelatihan kerja

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 4 Peningkatan kualitas dan produiktivitas naker industri rokok 5 Pembudayaan dan kampanye produktivitas - Sosialiasi Klinik Produktivitas

4 3 Meningkatnya kualitas dan produiktivitas naker industri rokok

- Penyuluhan pembentukan UP3

- Pembudayaan Produktivitas

- Pembudayaan Green Produktivity

6 Uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja - Fasilitasi UJK bagi CTKI

- Kompetisi Kompetensi Tenaga Kerja

- Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja - Monitoring pelaksanaan Uji Kompeensi dan Sertifikasi

7 Pemagangan dalam dan luar negeri - Pemagangan Dalam Negeri

III - 74

Tersebarnya informasi ttg pelayanan produktivitas thd masyarakat dan perusahaan Tersebarnya informasi terhadap 35 orang pimpinan perusahaan di bidang pembentukan UP 3 Tersebarnya informasi terhadap 70 orang pimpinan perusahaan yang siap meningkatkan kinerja perusahaannya untuk memperoleh setifikasi ISO Tersebarnya informasi terhadap 35 orang pengusaha di Kab/Kota tentang pelaksanaan produktivitas ramah lingkungan

Tersertifikasinya sebanyak 500 orang yang mempunyai sertifikasi kompetensi Terseleksinya sebanyak 40 orang tenaga kerja yang akan dipilih menjadi duta Jateng pada kompetisi tingkat nasional Tersertifikasinya sebanyak 100 orang yang mempunyai kompetensi standar Tersedianya data pelaksanaan UJK & sertifikasi di Jateng

tersedianya tenaga kerja kompeten 200 orang di berbagai bidang keahlian yang siap ditempatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat magang

NO.

PROGRAM

KEGIATAN 3 - Pemagangan Luar Negeri

SASARAN b

8 Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM pelatihan - Bintek Pengelola Pelatihan

- Penngkatan Kinerja Instruktur

- Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan bagi Instruktur - Bintek Tenaga Pengelola

9 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Produktivitas - Bintek Pembentukan UP3 bagi perusahaan

- Bintek Produktivitas

- Bintek ISO

10 Fasilitasi Subsidi Pelatihan Kerja bagi LPKS

11 Peningkatan jejaring pelatihan dan produktivitas

III - 75

4 Ditempatkannya sebanyak 300 orang lulusan magang

Terselenggaanya bintek pengelolaan LPK sebanyak 100 org Tersedianya data kinerja Instruktur di LPK 35 Kab/Kota Terselenggaranya Bintek Metodologi Pelatihan bagi 40 Instruktur LPKS Meningkatnya kompetensi tenaga kepelatihan sebanyak 40 orang di bidang pengadministrasian pelatihan kerja

Meningkatnya kompetensi dan 40 org. profesionalisme pimpinan perusahaan dalam membentuk UP 3 Meningaktnya kompetensi dan profesionalisme sebanyak 20 orang dibidang peningkatan produktivitas Meningkatnya kompetensi sebanyak 20 orang pimpinan perusahaan ttg Sertifikasi ISO 9 ditempatkannya sebanyak 1280 orang lulusan LPKS 10 Terjalinnya kerjasama antar penyedia dan pengguna TK yang siap memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja

NO.

PROGRAM

KEGIATAN 3 12 Pelatihan berbasis kompetensi bagi penganggur (2 UPTD) - Pelatihan berbasis kompetensi

SASARAN 4

- Pelatihan kerja bagi Penganggur di BLKP Klampok

- Pelatihan bagi Penganggur di BLKI Cilacap dan pelatihan swadana

Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi sejumlah 324 orang Tersedianya tenaga kerja trampil dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan mekanisasi, prosesing dan keramik 20 paket (320 orang) Terlatihnya tenaga kerja penganggur 200 org

13 Pelatihan berbasis masyarakat/MTU(2 UPTD) - Pelatihan berbasis masyarakat - Pelatihan keliling dipedesaan (MTU)

a b

Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat Terlatihnya calon tenaga kerja mandiri dipedesaan

14 Pelatihan bagi CTKI - Pelatihan bagi CTKI - Pelatihan Menjahit High Speed 12 Angkt

a b

Terlatihnya TKI yang kompeten 200 org Terlatihnya TKI yang kompeten sebanyak 240 orang

6 Akt = 90 Org

6 Akt=90 Org

Terlaksananya pelatihan total quality controll (TQC) Terlaksananya pelatihan pengembangan motivasi berprestasi (AMT) Terlaksananya pelatihan pengembangan kewiraswastaan mandiri 3 paket/60 org Terlaksananya pelatihan produktivitas tenaga kerja, 3 paket/60 org

15 Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Penyandang cacat - Pelatihan Penyandang Cacat dengan kejuruan - Pemberdayaan bagi Penyandang Cacat 16 Pelatihan Produktivitas - Pelatihan Total Quality Controll (TQC) - Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi (AMT) - Pelatihan Pengembangan Kewiraswastaan Mandiri - Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja

III - 76

b c d

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 e

- Pelatihan 5 S / Kaizen 17 Pengukuran Produktivitas - Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja - Pengukuran Total Faktor Produktivitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah 18 Pemeliharaan produktivitas - Konvensi GKM Tingkat Provinsi Jateng - Bimbingan Konsultasi Bagi UKM

a b

- Pengembangan Konsep dan Metode Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

- Pemasaran Program Peningkatan Produktivitas - Penyusunan Brosur / Leaflet dan Katalog

19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan produktivitas di 5 UPTD dan LPKS

a b

20 Pemasaran program, lulusan pelatihan dan produktivitas (5 UPTD)

4 Terlaksananya pelatihan 5 S / Kaizen

Terlaksananya pengukuran produktivitas tenaga kerja di 8 perusahaan Terlaksananya pengukuran total faktor produktivitas tingkat provinsi jawa tengah

Telaksananya konvensi GKM tingkat Prov. Terlaksananya bimbingan konsultasi manajemen bagi UKM di Jawa Tengah Telaksananya kegiatan pengembangan konsep dan metode peningkatan produktivitas tenaga kerja di 15 Kab/Kota di Jawa Tengah Terlaksananya pemasaran program peningkatan produktivitas, 4 paket/100org Tersusunnya brosur dan katalog BPPTK jawa Tengah 2500 Expl / 200 Buku Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan dan produktivitas di 5 UPTD Terfasilitasinya penambahan sarana dan prasarana di lembaga latihan kerja swasta

Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan tersebarnya informasi keberadaan dan kegiatan 5 UPTD

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial 1 Penetapan Upah Minimum

Ditetapkannya Upah Minimum pada 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah III - 77

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

2 Pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial - Pemberdayaan LKS Tripartit

- Pemberdayaan LKS Bipartit

- Pemilihan Bipartit Award

- Pembinaan Syaker di Perusahaan penyedia jasa TK/Outsourcing - Pembinaan syaker di perusahaan PP, PKB dan PKWT - Sosialisasi Jamsostek di luar hubungan kerja

3 Kortek dan penyelesaian Kasus PHI - Penyelesaian Perselisihan HI oleh Mediator Skala Provinsi - Sosialisasi/Koordinasi Teknis tentang Tata cara penyelesaian kasus PHI oleh Mediator, Konsi liator dan Arbiter. - Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Kasus PHI bagi pekerja/Serikat Pekerja dan Pengusaha. - Koordinasi Teknis Mediator dan peningkatan Kemampuan Teknis Mediator

- Penyuluhan keselematan dan kesehatan kerja/ K3 naker di pabrik rokok 4 Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian PHI/PHK di perusahaan. III - 78

e f

Terselenggaranya forum koordinasi tripartit dan meningkatnya peran dan fungsi LKS Tripartit Terselenggaranya peran dan fungsi LKS Bipartit Terpilihnya juara LKS Bipartit dari 600 LKS Bipartit Terselenggaranya pembinaan syaker di perusahaan outsourcing Terselenggaranya Pembinaan syaker di perusahaan PP, PKB dan PKWT Terselenggaranya Jamsostek di luar hubungan kerja bagi pengusaha sektor informal

Terselesaikannya kasus PHI oleh Mediator

Terciptanya persepsi yang sama tentang tata cara pe nyelesaian kasus PHI oleh Mediator, Konsiliator dan Arbiter. Terselenggaraya Bintek tata cara penyele saian kasus PHI bagi pekerja dan pengusaha, 5 Akt 150 or psrt Terwujudnya persamaan persepsi diantara para petugas Teknis Hubungan Industrial dan sekaligus meningkatnya kemampuan Teknis Mediator

Tersosialisasinya K3 naker di pabrik rokok

Terselenggaranya Pembi naan di 60 perusahaan,

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 5 Fasilitasi Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan

4 Terselesaikannya kasus Ketenagakerjaan

6 Pembinaan & Evaluasi Pelaksanaan Hubungan Industrial

Tersedianya data Hubungan Industrial

7 MPU Hubungan Industrial

Terselenggaranya MPU Hubungan Industrial & Syaker

8 Pemberdayaan Organisasi Keserikatan pekerja dan konsolidasi Organisasi Kepengusahaan - Aktualisasi data SP/SB (Verifikasi)

Tersedianya data SP/SB yang akurat 2.168 PUK Terlatihnya pengurus SP/SB 35 kab/kota x 25 org x 1 keg

- Pemberdayaan SP/SB

9 Bimbingan Teknis Sistem Pengupahan (Struktur dan Skala Upah)

Dipahaminya dan diterapkannya struktur dan skala upah di perusahaan oleh pengusaha dan pekerja ,

10 Pengembangan Koperasi Pekerja

Meningkatnya jumlah koperasi pekerja di perusahaan serta terbinanya koperasi pekerja yang sehat di perusahaan

11 Penyusunan Draft Raperda Perlindungan TKI asal Jawa Tengah

Terlaksananya penyusunan Draft Raperda Perlindungan TKI asal Jawa Tengah

11 Pengawasan pelaksanaan UMK & THR

Terlaksananya pengawasan UMK & THR 10 Kab/kota

12 Fasilitasi Pengawasan PPTKIS /Kancab PPTKIS,LPPS dan pembentukan Satgas perlindungan TKI di Kab./kota

III - 79

a b

Terlaksananya pengawasan terhadap 100 PPTKIS & LPPS Terlaksanya fasilitasi pembentukan satgas perlindungan TKI di Kab./kota

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

13 Fasilitasi Penanganan kasus penempatan Tenaga kerja dan Operasi Satgas Perlindungan TKI

a b

Terlaksananya fasilitasi penanganan kasus penempatan Tenaga kerja Terlaksananya operasi satgas

14 Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba di Tempat Kerja

Sosialisasi PenanggulanganHIV-AIDS dan Narkoba di tempat kerja

15 Penanganan Kasus Kecelakaan Kerja

Tertanganinya kasus-kasus kecelakaan kerja, sebanyak 15 kasus

16 Fasilitasi Pemeriksaan/pengujian obyek keselamatan kerja & lingkungan kerja (Perusahaan jasa boga, persh pengguna bahan kimia, P2K2)

Terlaksananya fasilitasi pemeriksaan/pengujian obyek kesehatan kerja dan lingkungan kerja di 150 perusa haan.

17 Fasilitasi Peningkatan peran,fungsi dan pembentukan P2K3

Terlaksananya fasilitasi peran, fungsi dan pembentukan P2K3

18 Fasilitasi pengawasan perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang cacat & tenaga kerja asing

Terlaksananya fasilitasi pengawasan perusahaan pengguna TK cacat & TKA

19 Sosialisasi Hak penyandang cacat akibat kerja di tempat kerja

Terlaksananya sosialisasi perlindungan hak Penca akibat kerja

20 Sosialisasi Pembentukan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Kerja

Terlaksananya Sosialisasi pembentukan P2K2, 60 perusahaan

21 Identifikasi Data Pengawasan keselamatan Kerja

Akurasi data obyek Keselamatan Kerja

22 Pengujian Lingkungan Sektor Industri, Ambient dan Emisi Stack

Terlaksananya pengujian faktor kimia lingkungan kerja dan pemukiman

23 Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Tehnisi Perusahaan

Terlaksananya Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Tehnisi Perusahaan -

III - 80

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

24 Pengembangan dan Akreditasi Laboratorium BPKK dan Hiperkes

Menjamin konsistensi penerapan Sistem Mutu Lab. BPKK sesuai ISO/IEC 17025: 2005

25 Pelatihan Hiperkes dan Dokter Perusahaan

Terlaksananya Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter perusahaan -

26 Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan

Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan -

1. Kajian Kelayakan dikawasan Transmigrasi Pasca Penempatan

Terlaksananya kajian kelayakan dikawasan transmigrasi pasca penempatan di 10 Provinsi Penempatan

2. Pemantapan Kerjasama Bidang Ketransmigrasian

Terlaksananya Pemantapan Kerjasama Bidang Ketransmigrasian di 19 Provinsi penempatan

3 Pelatihan Transmigrasi

Terlatihnya transmigran 5 angkatan asal 150 KK = 300 org) Jateng bidang ketrampilan pertanian dan industri

4 Penempatan Transmigran Tindak lanjut kesepakatan bersama dengan provinsi lain.

Terlaksananya penempatan transmigran hasil kesepakatan bersama dengan prov. Lain dari Jawa Tengah.

5 Pemantauan Pasca Program Penempatan Transmigrasi Hasil Kerjasama

Terlaksananya Pemantauan Pasca Program Penempatan Transmigrasi hasil kerjasama

1 Bintek Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengawas

Terpahaminya penilaian angka kredit pejabat fungsional pengawas

2 Bintek Pengelola Kepegawaian

Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan kepegawaian

Program Transmigrasi

9 Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemda

III - 81

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

10 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemda

3 Bintek 5 S / Kaizen

Peningkatan ketrampilan penataan rumah tangga perkantoran

4 Bintek Petugas Informasi Pasar Kerja & BKO

Terpahaminya kerjasama IPK & BKO antara Provinsi dan Kab./Kota

5 Bintek Hubungan industrial

Terpahaminya pelaksanaan hubungan industrial

6 Bintek Tenaga Pelatihan

Tersedianya tenaga trampil dalam pelaksanaan pelatihan

7 Bintek Pengelola Pelatihan

Meningkatnya motivasi dan ketrampilan bagi pengelola pelatihan

Peningkatan Sarana dan prasarana Kantor Disnakerduk Prov. Jateng

III - 82

Terpenuhinya sarpras kantor

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pendidikan Luar Sekolah

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pendidikan Kemasyarakatan

Peningkatan ketrampilan dan kemampuan SDM

1 Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan

Berdayanya masyarakat dalam pemberantasan kemiskinan lewat percepatan diversifikasi konsumsi pangan

2 Pengembangan Ketersediaan dan kemandirian pangan di masyarakat.

Tersedianya kecukupan pangan baik nabati maupun hewani di tingkat rumah tangga

3 Penanganan Kerawanan Pangan

Meningkatnya kualitas pangan yang memadai bagi masyarakat di daerah rawan pangan

4 Penanganan sertifikasi dan pelabelan buah dan sayur segar (Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah / OKKPD )

Adanya hasil pertanian yang bersertifikat dan berlabel (Sertifikat PRIMA III )

5 Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan

Meningkatnya kemampuan petani, kelompok tani dan pedagang dalam penanganan mutu pangan

6 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan

Adanya perencanaan ketahanan pangan yang sinergis dan terpadu antara provinsi

7 Pengembangan distribusi dan peningkatan akses Pangan

Terbinanya distribusu daan meningkatnya akses pangan

8 Pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah

Tersedianya cadangan pangan yang cukup di masyarakat secara baik khususnya pangan pokok (beras)

1 Intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan 3 B pada SD/ MI dan Ponpes

Meningkatnya pengetahuan anak SD/MI terhadap makanan 3 B

III-83

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pengembangan Agribisnis

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

2 Fasilitasi Ketersediaan Pangan Melalui Pendekatan Agroforestry

Terwujudnya kelembagaan dan sistem penyediaan pangan kawasan hutan (Forest For Food)

3 Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Aksi Desa Mandiri Pangan

Tumbuh & berkembangnya kelembagaan petani dan masyarakat. Dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan.

1 Pengembangan kawasan agropolitan dan usaha agribisnis pedesaan

Terbinanya sumberdaya agribisnis dan pelaku usaha di pedesaan.

2 Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida sayuran dan buah segar dalam peningkatan keamanan hasil pertanian di pedesaan

diketahuinya kandungan residu produk pangan segar sayuran dan buah-buahan dan mening katnya kewaspadaan keamanan pangan

3 Pemberdayaan masyarakat dalam revitalisasi sistem agribisnis pangan.

Meningkatnya pengembangan ketersediaan pangan melalui kemitraan agribisnis.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor BKP Prov. Jateng

Tersedianya peralatan gedung baru

III-84

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NO

PROGRAM

1 1

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan

KEGIATAN 3 1 Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah

SASARAN 4 1 Seluruh korban kekerasan yang dirujuk ke KPPA mendapatkan pelayanan 2 Meningkatnya kualitas PPT di Provinsi dan 10 Kab/Kota 3 Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan bagi korban kekerasan di provinsi dan 10 kab/kota 4 Adanya kerjasama dengan 10 Provinsi MPU dan 4 Provinsi Non MPU dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak 5 Terlaksananya model penguatan komunitas/masyarakat untuk penanganan kekerasan berbasis gender, anak dan tindak pidana perdagangan orang 6 Terbentuk dan meningkatnya kapasitas gugus tugas trafikcing dan PPT di 35 kab/kota 7 Meningkatnya keterpaduan di antara 3 RSUD, RSJD dan 35 PPT Kab/Kota 8 40 orang terlatih dalam pendampingan korban kekerasan 9 1 Hotline service bagi perempuan korban kekerasan 10 Adanya pertemuan teknis KPPA 2 kali dan pertemuan Sekpel KPPA 12 kali, serta pertemuan insidentil jika diperlukan 11 Meningkatnya pemahaman dan kepedulian 500 masyarakat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1 70 orang Pokjatap Provinsi, 35 orang pokjatap kab/kota

2 Revitalisasi GSI

2 3 kabupaten/kota dengan kasus kematian ibu tertinggi III-85

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 3 Terimplementasinya pedoman Revitalisasi GSI di 35 kab/kota Pendekatan partisipatori dalam pelaksanaan 4 Penerapan

3 Advokasi dan fasilitasi kebijakan Peningkatan kualitas hidup perempuan

GSI 1 5 Desa Prima (untuk pemberdayaan ekonomi perempuan) di 5 Kabupaten dengan karakteristik wilayah yang berbeda 2 2 Klp PEDILA, 2 peer group peduli kespro di 3 kabupaten 3 Terlaksananya ujicoba pelembagaan kearifan lokal berkaitan dengan air bersih, lingkungan hidup, kesehatan dan pangan di 3 kab. 4 Adanya komitmen 35 pemerintah kab/kota untuk pelaksanaan PKHP bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi 5 Meningkatnya partisipasi 1 jaringan dunia usaha dan organisasi perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan 6 3 jaringan kelembagaan perempuan di Jawa Tengah

4 Advokasi dan fasilitasi program peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan 5 Advokasi dan fasilitasi perlindungan perempuan kelompok rentan (perempuan lansia, cacat, perempuan korban bencana alam, dan konflik)

Program pelembagaan Pengarusutamaan Gender

1 Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kab/kota

1 Terlatihnya 35 orang dari 5 kabupaten/kota tentang kepemimpinan tanggap gender Terselenggaranya advokasi dan fasilitasi perlindungan perempuan kelompok rentan (Perempuan lansia, cacat, perempuan korban bencana, dan konflik) dan pemberdayaan perempuan napi 1 Terintegrasinya perspektif dan strategi PUG di beberapa program dan kegiatan pembangunan pada 3 program, yaitu penanggulangan kemiskinan, pariwisata, pertanian, tersusunnya program responsif gender di 35 kab/kota 2 35 perangkat daerah yang menangani PP di kab/kota, 30 PSW/PSG, 15 Pokja PUG, dan 60 Focal point gender

III-86

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 3 35 kab/kota dan seluruh SKPD Provinsi

2 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan masyarakat dalam PUG

1 36 organisasi perempuan, 10 organisasi keagamaan, 5 pengusaha media 2 Terbentuknya 1 jaringan lembaga masyarakat untuk PUG di provinsi dan 5 kab/kota 3 Menguatnya jejaring organisasi perempuan

3 Pengembangan sistem informasi gender

1 Disepakatinya Sistem Informasi Gender di Jawa Tengah 2 Tersedianya 1 sistem informasi gender 3 Tersedianya data pilah gender dari 6 area kritis

3 Program kesejahteraan dan Perlindungan Anak

1 Penguatan pelembagaan pengarusutamaan anak

4 Tersedianya data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di 5 kab/kota 5 Teridentifikasinya kesenjangan gender dalam penanggulangan kemiskinan, lingkungan dan ketahanan 1 pangan Terlaksananya fasiltiasi Kota layak anak di 6 kab/kota 2 Tersedianya analisis situasi anak 3 Terbentuknya forum KPA di 12 kab/kota guna meningkatkan pengetahuan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan anggota forum KPA dari 12

2 Fasilitasi dan advokasi tentang Perlindungan Anak

1 Terlaksnannya workshop penguatan kapasitas 300 personil jejaring penanganan ABH di 12 kab/kota Terbentuknya jejaring ABH di 35 kab/kota. 2 Tersusunnya model penanganan ABH di 12 kab/kota 3 Terlaksananya penguatan kapasitas jejaring penanganan ABH di 35 kab/kota tentang model keadilan restoratif dan terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis bagi aparat penegak hukum, petugas sosial, dan LSM tentang model keadilan restoratif bagi 60 APH d

III-87

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 4 Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pemanfaatannya di 6 kab/kota 5 Tersedianya sistem pencatatan dan pendataan, serta pelaporan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 6 Terlaksananya fasilitasi dan advokasi anak yang memerlukan perlindungan khusus

3 Fasilitasi dan advoksi peningkatan kualitas hidup anak.

7 Terlaksananya advokasi dan bimbingan teknis pengembangan kebijakan penanganan ABH di 12 Kab. / Kota. 1 Tercapainya peningkatan partisipasi 105 anak dari 35 kab/kota dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan 2 Terlaksananya fasilitasi bagi 105 orang fasilitator dari 35 Kab./Kota pengembangan budaya cinta damai di lingkungan keluarga, anak dan masyarakat (AIMDAMAI) 3 Tersedianya tempat pengasuhan anak yang sensitif hak anak di 3 lokasi (TPA di fasilitas umum, diperkantoran) Kab./Kota. 4 Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pemenuhan hak anak (dengan penguatan komunitas peduli hak anak) 5 Terwujudnya kesejahteraan pekerja rumah tangga anak (melalui pendidikan dan ketrampilan).

4 Program Keluarga Berencana

4 Fasilitasi dan koordinasi jejaring kerjasama

1 Terbentuk dan pengembangan kapasitas jaringan KPA peduli anak

1 Keluarga Berencana

1 Tersedianya pelayanan MOW (1.647), MOP (200), cabut implant (749) 2 Meningkatnya jumlah kelompok prio utoma di 35 kab/kota 3 Meningkatnya cakupan KB di 10 Perusahaan

III-88

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 4 Peningkatan partisipasi 5 kelembagaan masyarakat untuk KB 5 Terlaksananya rakorwil KB di 3 Bakorlin 6 Meningkatnya komunikasi informasi dan edukasi tentang KB 1 Meningkatnya pendayagunaan SDM Pengelola pendidikan sebaya sebanyak 100 orang

2 Kesehatan Reproduksi Remaja

3 Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

2 Terbentuknya jaringan Pusat Informasi Konsultasi di 35 kab/kota dan provinsi 1 Terlaksananya TMKK, PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan, dan Harganas 2 Terselenggaranya temu kader institusi (IMP) masyarakat perdesaan bagi 140 orang 3 Terfasilitasinya pelaksanaan pedoman pengembangan ketahanan keluarga di 35 kab/kota

4 Pemberdayaan Keluarga

1 Tersosialisasinya pedoman BLK di 35 Kab/Kota 2 Terlaksananya fasilitasi ujicoba BLK di 5 Kab/kota

5 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

1 Tersedianya data dan informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

6 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Pemantapan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

1 Tersosialisasinya program kegiatan BP3AKB kepada stekholder di 35 Kab./Kota. 2 Tercapainya persamaan persepsi dengan stakeholder dalam rangka pemantapan pelaksanaan program. 3 Tersusunnya daftar skala prioritas program kegiatan 4 Tersusunnya program BP3AKB.

III-89

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda

Meliputi Kegiatan : 1 Bintek operator jembatan Timbang 2 Pelatihan Basic Forwarding Internasional Course (BFC) 3 Bintek Kelaikan dan Konstruksi Kapal, 4 5

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Perhubungan Darat

1 2 3

Pemantauan Kinerja Aparatur Dishubkominfo Prov. Jateng Pengembangan sistem Informasi kepegawaian

4 5

Meliputi Kegiatan : 1 Penyusunan & sosialisasi Produk Hukum Dishubkominfo, 2 Publikasi penyelenggaraan Perhubungan Kominfo 3 Fasilitasi pengembangan Kerjasama MPU Bidang Perhub Kominfo Meliputi Kegiatan : Pengembangan ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Jateng Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah -

Pengembangan rencana Perhubungan dan Kominfo

Pengembangan Lalu Lintas Jalan Jateng Pengembangan Kelaikan Kendaraan Jateng Pengembangan Angkutan Jalan Jateng

III - 90

Tersusunnya Produk Hukum Dishubkominfo,

Terpublikasinya penyelenggaraan Perhubungan Kominfo Terfasilitasinya pengembangan Kerjasama MPU Bidang Perhub Kominfo

Terlaksananya Bintek operator jembatan Timbang Terlaksananya Pelatihan Basic Forwarding Internasional Course (BFC) Terlaksananya Bintek Kelaikan dan Konstruksi Kapal, Terlaksanya Pemantauan Kinerja Aparatur Dishubkominfo Prov. Jateng Terlaksananya Pengembangan sistem Informasi kepegawaian

Terwujudnya pengembangan ASDP di Jawa Tengah Terwujudnya pengembangan Perkeretaapian di Jateng Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Perhub dan Kominfo Peningkatan kinerja LLAJ Jateng Peningkatan kondisi laik jalan kendaraan bermotor Jateng Peningkatan penyelenggaraan angkutan jalan Jateng

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Perhubungan Laut -

Program Perhubungan Udara

Pengembangan Pengendalian Operasional LLAJ Pengembangan Keselamatan LLAJ Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Banyumas, Wonogiri, Boyolali, Cilacap, Brebes Pendampingan pengembangan Penunjang Keselamatan melalui Bus Rapid Transportation (BRT) Meliputi Kegiatan : Pengembangan Angkutan Laut Jateng Pengembangan Keselamatan Pelayaran Jateng Pengembangan Fasilitas Pelabuhan laut Jateng Pengembangan Perhubungan Laut di UP Perhubungan Wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Brebes, Cilacap Meliputi Kegiatan : - Pengembangan Angkutan Udara Jateng

Pengembangan keselamatan Penerbangan

Pengembangan fasilitas Perhubungan Udara Jateng, Pengembangan Perhubungan Udara di UP Perhubungan Wilayah Semarang

Pengembangan Perhubungan Udara di UP Wilayah Surakarta

III - 91

Peningkatan pengendalian operasional LLAJ Peningkatan keselamatan LLAJ Terwujudnya peningkatan Pelayanan LLAJ di UP Perhubungan wil Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang,Surakarta, Banyumas, Wonogiri,Boyolali, Cilacap,Brebes Terwujudnya koridor BRT di Jateng

Peningkatan penyelenggaraan Angkutan Laut Jateng Peningkatan Keselamatan Pelayaran Jateng Peningkatan Fasilitas Pelabuhan laut Jateng Terlaksananya Patroli terpadu di Rembang, Semarang, Pekalongan, Brebes, Cilacap

Terwujudnya pengembangan Angkutan Udara di Jateng Peningkatan keselamatan Penerbangan Jateng Peningkatan Fasilitas Perhubungan Udara Jateng Terbinanya kendaraan yang beroperasi di sisi udara pada Bandara Ahmad Yani Semarang Terlaksananya Posko angkutan haji dan terbinanya kendaraan yang beroperasi di sisi udara pada Bandara Adi Sumarmo Surakarta

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Meliputi Kegiatan : Pengembangan Postel Jateng Meliputi Kegiatan : 1 Fasilitasi pengembangan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) Prov. Jateng

Peningkatan penyelenggaraan Postel Jateng

1 Fasilitasi pengembangan Forum Komunikasi Media Tradisional, Jateng

2 Rakor Bidang Infokom

2 Terselenggaranya Rakor Bidang Infokom

3 Peningkatan dan pengembangan Lembaga Komunikasi masyarakat (LKM),

3 Terwujudnya peningkatan dan pengembangan Lembaga Komunikasi masyarakat (LKM),

4 Fasilitasi Pembentukan Warung Masyarakat Informasi (WARMAS) di kab/Kota se-Jateng,

4 Terfasilitasinya pembentukan Warung Masyarakat Informasi di Kab/Kota di Jateng

5 Peningkatan kerjasama penyampaian informasi melalui Ormas/LSM, Organisasi Profesi Pers (OPP) dan Media Watch

5 Terwujudnya peningkatan kerjasama penyampaian informasi melalui Ormas/LSM, Organisasi Profesi Pers (OPP) dan Media Watch

6 Pengembangan Sistim informasi Jateng Online (SIJOLI)

6 Peningkatan Pengelolaan Sistim Informasi Jateng Online

Sosialisasi dampak rokok di lingkungan HUBKOMINFO

1 Pengadaan sarpras Gedung Kantor DISHUBKOMINFO Prov. Jateng

III - 92

Tersosialisasikannya dampak rokok pada awak kewndaraan dan pengguna transportasi serta tersedianya fasiolitas smoking area, neonsign, billboard, stiker di halte angkutan. Terminal, pelabuhan, bandara, stasiun, kantor pelayanan dilingkungan HUBKOMINFO

1 Tersedianya perlengkapan kantor (AC,Komputer, Mebelair, genset)

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

2 Peningkatan fasilitas jembatan timbang

III - 93

2 Terpenuhinya fasilitas jembatan timbang di Toyoga, Subah, Butuh, Katonsari, Ajibarang, Pringsurat dan Lebuawu.

SKPD : SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemda

1 Pelaksanaan sertifikasi SDM bidang penyiaran di Jawa Tengah

1 Terselenggarnya sertifikasi SDM bidang penyiaran di Jawa Tengah

Pengembangan komunikasi, kerjasama informasi dan media massa

1 Pembuatan peta digital lembaga penyiaran Jawa Tengah

1 Tersedianya data peta lembaga penyiaran di Jawa Tengah

2 Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah.

2 Terlaksananya pengawasan isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah

3 Pelayanan perijinan Lembaga penyiaran di Jawa Tengah

3 Terlaksananya pelayanan perijinan Lembaga penyiaran di Jawa Tengah

4 Pembuatan dan penayangan spot iklan layanan masyarakat yang sehat dan bermartabat

4 Terlaksananya Pembuatan dan penayangan spot iklan layanan masyarakat yang sehat dan tidak mengandung unsur pornoaksi, pornografi, kekerasan dan mistik.

5 Pemantauan kegiatan penyiaran Jawa Tengah

5 Terlaksanaya pemantauan kegiatan penyiaran Jawa Tengah

Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

1 Pengadaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat KPID Prov. Jateng

III - 94

Tersedianya mebelair dan peralatan kantor yang memadai

SKPD: BADAN KESBANGPOL & LINMAS NO 1 1

PROGRAM 2 Program Pendidikan Luar Sekolah 1.

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

KEGIATAN

SASARAN

Pendidikan Kemasyarakatan

- Peningkatan ketrampilan Sistem Keamanan lingkungan - Pendidikan Ketrampilan Pengamanan bagi Ormas di Wilayah Pantai Utara - Pendidikan Ketrampilan Pengamanan bagi Ormas di Wilayah Pantai Selatan - Pendidikan Ketrampilan Pertahanan Wilayah Daratan

- Peningkatan Kemampuan Pengamanan Kawasan Hutan Lindung - Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara bagi Organisasi Pemuda dan Mahasiswa - Pendidikan Dasar Perlindungan Masyarakat bagi Anggota Ormas - Peningkatan Kemampuan Reaksi Cepat bagi Ormas Pemuda - Pendidikan Dasar Manajemen Konflik dan Pengamanan Strategis - Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini bagi anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat - Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengamanan Terpadu bagi Pimpinan Ormas - Pendidikan Dasar Pertahanan Wilayah bagi Ormas Pemuda - Peningkatan Ketrampilan Rakyat Terlatih bagi anggota Ormas

1 Pelaksanaan koordinasi bidang kesbang dan linmas

III - 95

Terlatihnya anggota Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Menwa dan Masyarakat peduli kamtibmas. Terlatihnya anggota Ormas di daerah rawan kamtibmas Terlatihnya anggota Ormas di daerah rawan kamtibmas khususnya di wilayah Pantura Terlatihnya anggota Ormas di daerah rawan kamtibmas khususnya di wilayah Pantai Selatan Terlatihnya anggota Ormas dalam upaya penyelamatan wilayah daratan Terlatihnya Anggota Ormas dalam menyelamatkan kelestarian hutan lindung Terlatihnya Organisasi Pemuda dan Mahasiswa dalam rangka bela negara Terlatihnya generasi muda dalam rangka perlindungan kepada masyarakat Terwujudnya kemampuan Ormas Pemuda rawan kamtibmas Terlatihnya anggota Ormas dalam manajemen konflik dan pengamanan strategis Terlatihnya Anggota Ormas dan Tokoh Masyarakat dalam deteksi dini Terwujudnya kemampuan Pimpinan Ormas rawan kamtibmas Terlatihnya Ormas Pemuda dalam rangka bela negara Terlatihnya anggota Ormas rawan kamtibmas

1 Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Jateng

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 Rakor Pam Penanganan masalah kerawanan sosial politik Posko siaga Dukungan pengamanan tamu VVIP/ pejabat negara/pejabat asing 2 KOMINDA

3 Pengawasan orang asing 4 5 6 7

Koordinasi pengamanan wilayah Pembiayaan operasional siaga Pembinaan sosial politik Peningkatan Kesadaran Bela Negara - Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Kab / Kota se Jawa Tengah - Sosialisasi PPBN bagi Organisasi Masyarakat Kab / Kota se Jawa Tengah - Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bela Negara di Daerah Kab / Kota se Jawa Tengah

- Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Pelajar dan Pramuka - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesadaran Bela Negara 8 Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip / Linmas se Jawa Tengah - Pemberian Santunan, Uang Duka dan Piagam Penghargaan bagi Anggota Hansip / Linmas yang meninggal dunia - Pemberian Tali Asih bagi Anggota Hansip / LInmas Kab / Kota se Jawa Tengah - Fasilitasi Bantuan Modal Usaha Hansip / Linmas Kab / Kota se Jawa Tengah 9 Fasilitasi Pembinaan dan Pengerahan Hansip / Linmas Kab / Kota se Jawa Tengah III - 96

2 Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Jateng 3 Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Jateng 4 Terciptanya situasi kondusif di Jawa Tengah 5 Terciptanya situasi kondusif di Jawa Tengah 6 Terciptanya situasi kondusif di Jawa Tengah - Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda

- Organisasi Masyarakat - Instansi terkait yang menangani program Bela Negara di Kab / Kota (Polres, Kodim, Kesbang Linmas) dan Tokoh Masyarakat - Pelajar Tingkat SLTA dan Pramuka - Masyarakat dimana dilaksanakan bhakti praja bagi Siswa Akmil

- Keluarga ahli waris Anggota Hansip / Linmas yang meninggal dunia - Anggota Hansip / Linmas usia 50 Th ke atas dengan masa pengabdian lebih dari 25 Th

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 - Fasilitasi Pembinaan Anggota Hansip / Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Keamanan Lingkungan - Gladi Lapangan Kesiapan Satlinmas Inti se Jawa Tengah - Fasilitasi Kegiatan Apel Siaga Anggota Hansip/ Linmas Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 10 Peningkatan Sarana Perlindungan Masyarakat - Fasilitasi Sarana Pendukung Keamanan Lingkungan - Fasilitasi Pendukung Administrasi POS Keamanan Lingkungan 11 Pemantauan Dampak Kelangkaan/ Kenaikan Harga Kepokmas dan Bahan Penting Lainnya 12 Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian 13. Peningkatan Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat - Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas - Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan di Air dan Menyelam bagi anggota Satlinmas - Peningkatan Ketrampilan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Pesisir Utara - Peningkatan Ketrampilan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Pesisir Selatan - Peningkatan Ketrampilan Pertahanan Rakyat (HANRA) - Peningkatan Ketrampilan Keamanan Rakyat (KAMRA) - Peningkatan Kemampuan Reaksi Cepat bagi Linmas Inti

III - 97

4 - Anggota Hansip / Linmas dan Ka Satgas Hansip / Linmas Desa / Kelurahan - Anggota Satlinmas Desa / kelurahan - Anggota Hansip / Linmas petugas pengamanan wilayah dalam kegiatan Pemilu

- Pos-Pos keamanan lingkunagn di RT Kab / Kota - Pos - Pos keamanan lingkunagn di RT Kab / Kota 11 Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Jateng 12 Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Jateng 13 Terlatihnya anggota Ratih dan Linmas dalam menangani gangguan kamtibmas dan perlindungan masyarakat secara cepat dan tepat - Terwujudnya ketrampilan anggota Satlinmas rawan kamtibmas - Terlatihnya anggota Satlinmas dalam memberikan perlin-dungan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir - Terlatihnya anggota Satlinmas di daerah rawan kamtibmas khususnya di pesisir utara - Terlatihnya anggota Satlinmas di daerah rawan kamtibmas khususnya di pesisir selatan - Terlatihnya anggota Satlinmas dalam pertahanan rakyat - Terlatihnya anggota Satlinmas dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat - Terwujudnya kemampuan anggota Linmas Inti rawan kamtibmas

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 - Peningkatan Kemampuan Matrik Hansip/ Linmas - Peningkatan Ketrampilan Dasar Perlindungan Masyarakat - Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengamanan Terpadu - Peningkatan Kemampuan Manajemen Kelinmasan bagi Aparat Linmas - Peningkatan Ketrampilan RakyatTerlatih - Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini bagi anggota Linmas - Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Hansip/Linmas dalam Pam Pemilu

Program Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pendidikan Politik Rakyat

1 Pemeliharaan & Pengembangan seni serta budaya daerah

2 Pemeliharaan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama serta antar penghayat kepercayaan.

3 Pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya

4 Pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan. 5 Pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

III - 98

4 - Terwujudnya kemampuan anggota Matrik Hansip/Linmas - Terlatihnya anggota Satlinmas dalam perlindungan masyarakat - Terwujudnya kemampuan anggota Satlinmas rawan kamtibmas - Terlatihnya Aparat Linmas dalam manajemen kelinmasan - Terlatihnya anggota Satlinmas rawan kamtibmas - Terlatihnya anggota Satlinmas dalam deteksi dini - Anggota Hansip/Linmas petugaspam pemilu

1 Terlaksananya pemeliharaan & Pengembangan seni serta budaya daerah bagi Mahasiswa PTN/PTS, siswa SMA/SMK, Ormas/LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat 2 Pemeliharaan harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama serta antar penghayat kepercayaan bagi Aparat Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas / LSM dan Generasi Muda 3 Terpeliharanya solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya bagi Tokoh antar etnis, tokoh masyarakat, dan pengamat budaya 4 Tercapainya pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan bagi ormas dan LSM 5 Tercapainya Pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan bagi ormas/LSM, Gerakan Pemuda, Mahasiswa, PTN/PTS, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 6. Mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis. 7. Forkomkon Ormas dan Tokoh Masy./Tokoh Agama - Forkomkon Ormas dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama - Penguatan Orga-nisasi Kepemudaan se Jateng 8. Penguatan FKDM se Jateng - Rakor FKDM se Jateng - Rapat Dewan Penasehat dan anggota FKDM - Rapat Dewan Penasehat dan anggota FKDM - Rapat Dewan Penasehat dan anggota FKDM - Honor Tim FKDM - Pembuatan Peta Kewaspadaan Dini Masyarakat - Pemantauan dan Penanganan Kewaspadaan Dini Masy. - Pelatihan Anggota FKDM Provinsi dan Kab/Kota se Jateng 9. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintahan - Pengembangan Aplikasi Politik Pemerintah - Peningkatan Jaring Komunikasi dan Koordinasi Penanggulangan Dampak Politik

- Temu Aparatur Pemerintah

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpollinmas

III - 99

4 Mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis. Ormas/LSM, generasi muda, PTN/PTS, Toga dan Tomas 7. Aparatur Kesbangpollinmas Pengurus Parpol. Ormas/LSM. Pimpinan Daerah. - Pengurus OKP Jawa Tengah/Kab/Kota

8. Dewan Penasehat dan anggota FKDM serta masyarakat pada umumnya.

- Wilayah Jawa Tengah - Wilayah Jawa Tengah - Anggota FKDM Jateng 9. - Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota - Ormas/LSM Parpol Elemen masyarakat Aparatur Pemerintah Aparatur Kesbangpollinmas Apam - Aparatur Pemerintah Provinsi/Kab/Kota Aparatur Kesbangpollinmas Apam - Aparatur Kesbangpollinmas Provinsi dan Kab/kota serta Pusat.

PROGRAM

KEGIATAN 3 10. Penguatan Sistem & Implementasi Kelembagaan Parpol - Forum Pimpinan Daerah dan Pimpinan Parpol se Jateng - Rakor Pimpinan Parpol Provinsi, Parpol Kab/Kota se Jateng dengan Pimpinan Daerah Jateng - Fasilitasi Peningkatan Peran Organisasi Sayap Parpol - Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol 11. Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu - Fasilitasi Non Teknis Kegiatan Pemilu (dari Pra, Saat dan Paska) - Penanganan Aspek Politis Proses Pemilu - Penanganan Dampak Konflik Sospol Pemilu - Rakor Politik menghadapi Pemilu 12. Penguatan Sistem dan Implementasi Pilpres - Fasilitasi Non Teknis Kegiatan Pilpres (Pra, Saat dan Paska) - Penanganan Aspek Politis Proses Pilpres Penanganan Dampak Konflik Sospol Pilpres - Rakor Politik menghadapi Pilpres 13. Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada - Fasilitasi Non Teknis Kegiatan Pilkada (dari Pra, Saat dan Paska) - Penanganan Aspek Politis Proses Pilkada - Penanganan Dampak Konflik Sospol Pilkada - Rakor Politik menghadapi Pilkada 14. Penguatan Potensi Politik Masyarakat - Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat - Fasilitasi Kegiatan Seminar bagi PTN/PTS dan Orkesmas - Pendidikan Politik bagi elemen Masyarakat III - 100

SASARAN 4 10. Pengurus Parpol Provinsi Ormas/LSM. - Pimpinan Daerah. - Pengurus Parpol Provinsi, Ormas/LSM, Pimpinan Daerah. - Organisasi sayap Parpol, Parpol, Kesbangpollinmas - Organisasi sayap Parpol, Parpol, Kesbangpollinmas 11. - Ormas/LSM, Parpol, Kesbangpollinmas, Aktivis 12. -

Ormas/LSM, Parpol, Kesbangpollinmas,Aktivis Kesbang linmas se Jateng, Parpol, Ormas dan Kesbangpollinmas,

Ormas/LSM, Parpol, Kesbangpollinmas . - Aktivis, Ormas/LSM, Parpol, Kesbangpollinmas Kesbang linmas se Jateng, Parpol, Ormas dan LSM. - Kesbangpollinmas. 13. - Ormas/LSM, Parpol, Kesbangpollinmas, aktivis - Kesbang linmas se Jateng, Parpol, Ormas dan LSM - Kesbang linmas se Jateng, Parpol, Ormas dan LSM - Kesbangpollinmas. 14. Pengurus Parpol, Pengurus Ormas/ LSM, Kelompok masyarakat .

PROGRAM

KEGIATAN 3 - Peningkatan Peran Politik bagi Mahasiswa 15. Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula - Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula 16. Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat - Peningkatan Peran Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Keraton dalam Penguatan Sistem Politik - Sosialisasi Permendagri 39 tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton dan Adat Istiadat - Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Masyarakat Urusan Pelestarian Budaya 17. Peningkatan Budaya Politik Masyarakat Bidang Ideologi - Peningkatan jatidiri yang berbasis etika dan budaya politik - Peningkatan Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Negara - Implementasi dan Implikasi Proses Demokratisasi 18. Sarasehan Hubungan Etnisitas dengan Negara

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

4 15. Pemilih Pemula, SMU, SMK, Santri 16. Ormas/LSM, Parpol, Pemerhati budaya, pemerhati lingkungan, aparatur pemerintah

17. Ormas/LSM, Parpol, Aktivis, Elemen masyarakat, Aparatur, Kesbangpollinmas

18. Ormas/LSM, Aktivis, Pengamat politik, Kelompok adat, Kelompok etnis

Bintek SDM Aparatur Kesbang dan Linmas

Sosialisasi Peraturan-peraturan di bidang Kesbang Linmas Rakor Pengkajian Masalah-masalah Strategis Daerah

Sinkronisasi Program-program Kesbang dan Linmas

SASARAN

III - 101

TerselenggaranyaBintek kapasitas SDM Kesbanglinmas Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang Kebanglinmas Terlaksananya Rakor dalam rangka meningkatkan Aparatur Kesbang dan Linmas yang profesional

Terselenggaranya Rakor rasionalisasi program-program Kesbang dan Linmas se Jateng

PROGRAM

1 6.

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN 3 Peningkatan penanganan korban bencana alam

Peningkatan sarana dan prasarana kantor Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng

III - 102

SASARAN 4 Terlatihnya perempuan korban bencana alam

Terpenuhinya sarpras kantor untuk mendukung tugas kedinasan

SKPD

: SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA

PROGRAM

USULAN KEGIATAN

SASARAN

Program Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dan HAM

Program Penerapan dan Penegakkan Hukum serta HAM

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pembinaan Masyarakat Pelanggar Perda

Masyarakat, Badan Usaha dan Lembaga di Jateng

Penyuluhan Perda bagi Masyarakat, Badan Usaha dan Lembaga se Jateng

Masyarakat, Badan Usaha dan Lembaga se Jateng

Kegiatan peningkatan peran aparatur Pemerintah dalam penegakkan Perda

150 orang bagi anggota Satpol PP di 3 wilayah Bakorlin

Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pelanggar Pemanfaatan Asset Pemprov. Jateng

Aset Pemprov di 35 Kab/Kota se Jateng

Pelatihan Aplikasi Pemberkasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) se Jateng

Kegiatan Rakor Satpol PP Kab/Kota se Jateng

Kepala Satpol PP se Jateng

Kegiatan Fasilitasi pembinaan Kamtibmas

Masyarakat, Badan Usaha dan Lembaga di Jateng

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Trantib di Wilayah Perbatasan

Satpol PP di wil Perbatasan Jateng-Jabar, Jateng-Jatim dan Jateng-DIY

Kegiatan Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Trantib

Wil. Kab/Kota se Jateng

III - 103

PROGRAM

USULAN KEGIATAN

SASARAN

4. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemda

Kegiatan Pemeliharaan Trantibum di Jateng

Wil. Kab/Kota se Jateng

Kegiatan Fasilitasi Forum Trantib Terpadu

Satpol PP Kab/Kota se Jateng

Peningkatan sarana dan prasarana Kantor

Terpenuhinya sarpras kantor

III - 104

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

(UMUM)

(TAPEM)

(ADM BANGDA)

Penyusunan standarisasi biaya kegiatan, honorarium,biaya dan harga

Standarisasi harga, honorer dan honorarium biaya dan harga

2 Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat

Meningkatnya peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat

3 Pembinaan Wilayah Kecamatan

Terselenggaranya pembinaan Wilayah Kecamatan

4 Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Tersusunnya Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Meningkatnya kemampuan Sekretaris Desa/Aparatur Pemerintahan Desa dan koordinasi bidang pemerintahan

6 Pengendalian Pembangunan Daerah

Terselenggaranya Rakor, Ratek, dan monitoring pelaksanaan APBD; terfasilitasinya proses pengadaan barang dan jasa; dan tersedianya data perkembangan pelaksanan APBD bagi 60 SKPD

7 Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah

Tekendalinya bantuan keuangan dan bantuan sosial di 35 Kab/Kota

8 Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan

Koordinasi Pelaporan APBD, asistensi monitoring pelaporan sim Bangda di 35 Kab/Kota

9 Penyusunan LKPJ Gubernur

tersusunnya LKPJ Gubernur 400 set buku LKPJ dan 75 set drfat LKPJ

10 Peningkatan Prestasi Jawa Tengah di Tingkat Nasional III - 105

Pengiriman kegiatan berprestasi di tingkat nasional (15 Kegiatan)

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

(BINA MENTAL) 11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji b. Peningkatan Pelayanan dan Sosialisasi KTP Bermasalah (ORPEG)

Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji

12 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur (FORKOMPAN) Pemerintah Prov. Jateng

Terselenggaranya Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur (FORKOMPAN) Pemerintah Prov. Jateng Tahun 2009

13 Penyusunan Pedoman Standar Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tersusunnya Pedoman Standar Kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

14 Pedoman Penyusunan Indeks Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tersusunnya Pedoman Penyusunan Indeks Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) Pemerintah Prov. Jateng

15 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Jawa Tengah

Tersusunnya : a. Penetapan Kinerja Gubernur Jateng b. LAKIP Prov. Jateng c. RKT Prov. Jateng. d. IKU Pemerintah Prov. Jateng

16 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan WASKAT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

17 Penyusunan Laporan KORMONEV Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Pemerintah Prov. Jateng

Tersusunnya Laporan semesteran KORMONEV Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

18 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV pada SKPD Provinsi Jawa Tengah. - Penyusunan Pedoman SOP dan Mekanisme Kerja

Tersusunnya Pergub. Jateng tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV pada SKPD Provinsi Jawa Tengah Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pedoman

III - 106

PROGRAM

KEGIATAN

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SASARAN 4 SOP dan Mekanisme Kerja pada Dinas dan Kantor Prov. Jateng Terlaksananya fasilitasi penilaian kinerja unit pelayanan publik

19 Evaluasi dan Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Perangda Prov. Jateng

Terevaluasinya Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Perangda Prov. Jateng

20 Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pem.Prov.Jateng

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pedoman Pakaian Dinas Di Lingkungan Pem.Prov. Jateng

21 Penyusunan Pola Hubungan Kerja di lingkungan Lemtekda, SETDA dan SET DPRD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja di lingkungan Lemtekda, SETDA dan SET DPRD

22 Fasilitasi Penilaian kinerja Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Publik

Terlaksananya Fasilitasi Penilaian kinerja Pemerintah Daerah di bid. Pelayanan Publik

23 Evaluasi Pengkajian SOP Pelayanan Publik di lingkungan Dinas dan UPTD Prov. Jateng

Terevaluasi Pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik di lingkungan

24 Pendampingan SMM dan Sertifikasi ISO 9001 â&#x20AC;&#x201C; 2000 pada unit pelayanan publik Pemprov. Jateng

Terwujudnya penerapan SMM dan Sertifikasi ISO 9001â&#x20AC;&#x201C;2000 pada 2 unit pelayanan publik

26 Fasilitasi dan Sosialisasi program Bapertarum PNS di Provinsi Jawa Tengah

1 Tersosialisasinya program Bapertarum-PNS Provinsi Jawa Tengah 2 Terlayaninya Pengembalian Taperum-PNS kepada PNS Pemprov. Jateng yang Pensiun Tahun 2009 3 Terfasilitasinya permohonan PUM dan BUM

27 Pengembangan Potensi PNS Fungsional Umum di Lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah

1 Tersusunnya rekomendasi pengembangan karier PNS Fungsional Umum di Lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah

III - 107

PROGRAM

KEGIATAN

(OTDA & KERJSM)

Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri a. Fasilitasi Forum Koordinasi Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri b. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/PNS Prov. Kab/Kota c. Evaluasi dan analisis Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri

Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri a. Penerimaan delegasi Luar Negeri b. Sosialisasi Sistem Kerjasama Daerah Dengan Luar Negeri c Pengembangan SIM Kerjasama Daerah

d. Evaluasi dan Analisis Kerjasama Antar Daerah Bidang Ketenagakerjaan dengan Luar Negeri 3

Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri a. Fasilitasi Proses Kerjasama dengan Lembaga non Pemerintah Dalam Negeri b. Rintisan Kerjasama dengan Lembaga non Pemerintah Dalam Negeri c. APPSI d. Peningkatan Forum Kerjasama Dalam Negeri III - 108

SASARAN 4 2 Terfasilitasinya PNS Fungsional Umum yang memiliki potensi untuk meningkatkan karier.

Terselenggaranya fasilitasi forum koordinasi dengan lembaga Non Pemerintah Luar Negeri : 1 kali kegiatan Terselenggaranya fasilitasi pelayanan administrasi perijinan dinas ke Luar Negeri bagi pejabat/PNS Prov, Kab/Kota : 40 ijin Tersusunnya evaluasi dan analisis pelaksanaan kerjasama dg lembaga non Pemerintah Luar Negeri : GTZ, UNICEF, JICA dll

Terselenggaranya penerimaan delegasi negara lain : 8 Negara Terselenggaranya sosialisasi sistem kerjasama dengan luar negeri Tersedianya data dan informasi kerjasama yang up to date dan sarana penunjang website biro kerjasama : 5 unit Komputer 10 OR/12 bln Tersusunnya evaluasi dan analisis kerjasama antar daerah bidang ketenagakerjaan dg luar negeri : 1 Negara

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga non Pemerintah Dalam Negeri : 6 kali keg Terlaksananya rintisan kerjasama Pemda dan Lembaga Swasta : 1 Provinsi lain Peran serta dalam kegiatan Rapat APPSI : 3 kali kegiatan Terfasilitasinya optimalisasi forum kerjasama Dalam

PROGRAM

KEGIATAN 3 e. Fasilitasi, identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri 4

Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri. a. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

b. Kerjasama Antar Daerah Anggota MPU c. Penyusunan Pedoman Umum Kerjasama Dalam Negeri

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

(TAPEM)

SASARAN 4 Negeri : 18 Kab/Kota dan RakorTersusunnya data dan informaasi kerjasama Dalam Negeri : 35 Kab/Kota dan 1 buku

Terselenggaranya fasilitasi kerjasama antara Pemprov. Jateng dg Provinsi lain dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan kerjasama antar daerah : 2 kali kegiatan kunker ke Prov. Lain dan 2 kali penerimaan kunker Prov. Lain Terselenggaranya kerjasama antar daerah anggota MPU : 3 kali kegiatan Tersususnnya draft pedoman umum kerjasama dalam negeri : 1 draf dan 2 kali kegiatan

Peningkatan koordinasi dan fasilitasi permasalahan dan pembangunan bidang pertanahan

- Terselenggaranya rakor triwulanan bidang pertanahan. - Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan daerah - Terlaksananya peningkatan tertib pertanahan terkait pemanfaatan ruang. - Terlaksananya orientasi pengelolaan pertanahan dalam pembangunan daerah pertanahan di Prov. Jabar

Inventarisasi dan pembaharuan data base batas administrasi wilayah, tanah negara, HGB badan hukum dan HP aset Provinsi di Provinsi Jateng

- Terbaharuinya data base dan peta administrasi Wilayah Prov/Kab/Kota, tanah negara, HGB badan hukum HGU dan HP aset prov. - Terinventarisasinya 30 bidang tanah HGB berbadan hukum dan 20 bidang tanah HP aset Prov. - Tersusunnya Sistim Informasi Pertanahan Prov Jateng berbasis GIS.

III - 109

PROGRAM

KEGIATAN 3

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi daerah

SASARAN

3 Rehabilitasi pilar batas antara daerah pasca gempa bumi Prov. Jateng-DIY

4 Terehabilitasinya 30 pilar batas antar daerah pasca gempa bumi.

Pembangunan pilar batas pada titik simpul antar wilayah kab/Kota di wilayah eks Karesidenan Pati

Terbangunnya 28 pilar batas pada titik simpul antar Wilayah Kab/Kota

(TAPEM)

Koordinasi Pengendalian Kamtibmas serta Fasilitasi aspirasi unjuk rasa

Terselenggaranya pengendalian kamtibmas serta fasilitasi aspirasi unjuk rasa di Prov. Jateng

(HUMAS)

Kegiatan dialog pengelolaan pendapat umum di Jawa Tengah

Masyarakat Jawa Tengah

(BINTAL)

Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama - Pembinaan Kerukunan Beragama dan Sosial Keagamaan

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama

(OTDA & KERJSM)

Implementasi Proses Penggantian Anggota DPRD. - Verifikasi Persyaratan Calon Anggota DPRD.

Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengah. a. Persiapan dan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah ( 3 Kab/Kota) b. Evaluasi Pilkadasung Th. 2005-2009.

c. Raker Bupati / Walikota se Jawa Tengah.

III - 110

1 Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota. 2 Terwujudnya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota sesuai dengan Perundangan yang berlaku 3 Tertib dan lancarnya pelaksanaan kinerja DPRD.

Terlantiknya 3 (tiga) Kepala Daerah.

Pengumpulan data permasalahan Pilkadasung Tahun 2005-2009 di 35 Kab/Kota. 1 Terselenggranya Rapat Kerja Bupati dan Walikota se Jawa Tengah

PROGRAM

KEGIATAN

Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah a. Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kab./ Kota

SASARAN 4 2 Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan proses Pilkada. 3 Meningkatnya keterpaduan penyelesaian permasalahan Pilkada 4 Terwujudnya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada dan pelantikan Kepala Daerah terpilih.

Tersusunnya laporan dan evaluasi pengukuran kinerja peyelenggaraan Pemerintahan Kab./ Kota, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kab./ Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kab./ Kota

b. Rapat Koordinasi Penyusunan laporan dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terselenggaranya Sosialisasi Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 35 Kab./ Kota dan Provinsi Jawa Tengah

c. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008

d. Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah

Tersusunnya evaluasi kebijakan Pemda yang mendukung penyelenggaraan Otda, 35 Kab./ Kota

Sinkronisasi, Sinergitas, Implementasi Pembagian Urusan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kab/Kota. a. Monitoring dan Evaluasi Pembagian urusan Kab./ Kota Pembagian Urusan Kab/Kota

III - 111

Terfasilitasinya dan evaluasi Pembagian urusan Pemerintahan

PROGRAM

KEGIATAN 5.

(ORPEG)

3 Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal a. Rakor Penyusunan SPM b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Penyelenggaraan SPM Kab/Kota Pengembangan Kapasitas Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi a. Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas b. Implementasi Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi c. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Kab./ Kota

SASARAN 4

Tersusunnya SPM 1 Provinsi Jawa Tengah, 35 Kab./ Kota 2 Tersosialisasinya SPM, 35 Kab./ Kota Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Tersusunnya CB-Aps Untuk Desentralisasi

d. Koordinasi Pengembangan Kapasitas Prov.

Terlaksananya kegiatan Capacity Building untuk Desentralisasi OTDA, 35 Kab./ Kota Tersusunnya evaluasi dan analisis pengembangan kebijakan kapasitas Pemerintahan Kab./ Kota, 35 Kab./ Kota Terkoordinasinya Kegiatan Antar Pem.Prov dan Kab./ Kota

Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Jawa Tengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

Meningkatnya Kapasitas Daerah melalui Implementasi Penyelenggaraan Daya Saing

8 Fasilitasi LNS Prov dan Kelembagaan Perangda Kab./ Kota di Jateng

9 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Provinsi Jawa Tengah

a. Terjadi pemahaman Tupoksi masing-masing SKPD Prov. Jateng; b. Terjadi pemahaman Tupoksi masing-masing UPTD Prov. Jateng di 35 kab/kota; c. Termonitoring permasalahan dan hambatanhambatan dalam pelaksanaan tupoksi kelembagaan perangda Prov. Jateng

10 Evaluasi Kelembagaan Perangda Prov. Jateng

III - 112

Terfasilitasinya permasalahan bidang kelembagaan kab/kota b. Terfasilitasinya Raperda SOTK Kab/Kota c. Terfasilitasinya permasalahan bidang kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS)

a. Teridentifikasinya permasalahan kelembagaan perangda prov. Jateng;

PROGRAM

KEGIATAN

Program Penyusunan dan Pembaharauan Peraturan Perundangan di Daerah

Program Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

(HUKUM)

4 b. Tersedianya data permasalahan kelembagaan guna penyusunan kebijakan.

11 Penyusunan petunjuk teknis penataan organisasi

Tersusunnya Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangda; dan tertatanya sistem penataan kelembagaan.

Penyusunan Peraturan Daerah

Tersusunnya Perda Provinsi sesuai dengan kebutuhan dalam mengdukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pengawasan Produk hukum Daerah Kab/Kota

Tersedianya produk hukum daerah Kab/Kota yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundanganundangan.

Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Terlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Prov. Jateng secara cepat, tepat dan akurat bagi aparat dan masyarakat pengguna jasa informasi hukum.

Sosialisasi Produk-produk Hukum

Terselenggaranya sosialisasi produk-produk hukum kepada aparat dan masyarakat.

2 Peningkatan Pelayanan Penyelesaian sengketa Hukum, penghormatan HAM serta Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 3

(HUMAS)

SASARAN

Koordinasi antar Lembaga dalam Bidang Bantuan Hukum.

Terlaksananya pelayanan penyelesaian sengketa hukum, penghormatan HAM dan pembinaan penyidik PNS di Prov. Jateng Terselenggaranya koordinasi antar lembaga dalam bidang bantuan hukum di Prov. Jateng.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai

Tersosialisasinya perundang-uindangan bidang cukai

Sosialisasi peraturan perundangan cukai melalui media masaa

tersosialisasikannya peraturan perundangan cukai melalui media massa

III - 113

PROGRAM

1 7

2 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan

Program Pendidikan Dasar

KEGIATAN 3 (AD BANGDA) Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di Kab/Kota se Jateng

BIRO BINA MENTAL

4 Terkoordinasi dan terfasilitasinya dukungan pembangunan infrastruktur di 35 Kab/Kota

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan dan Penataan Guru Agama se Jawa Tengah

Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan dan Penataan Guru Agama se Jawa Tengah

Fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan Menengah

(BINA MENTAL) Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan dan

Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya

(BINA MENTAL) Fasilitasi Pengemb. Kesenian dan Nilai Budaya

Penataan Guru Agama se Jawa Tengah

a. b. c. d. e. f. g.

Audisi Paduan Suara GBN Kegiatan Bulan Bahasa Peningkatan Kecintaaan NKRI Tradisi Dugderan Pekan Seni Budaya Jateng Peningkatan Seni Keroncong Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Program Penyelenggaraan Peningkatan (PEREKONOMIAN) dan Pengembangan BUMD Administrasi Keuangan a. Pembinaan, monitoring dan evaluasi BUMD Daerah b. Kunjungan kerja penjagaan potensi, komoditas dan pelaksanaan manajemen

(KEUANGAN)

SASARAN

Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan dan Penataan Guru Agam se Jawa Tengah Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Nilai Budaya

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi stakeholders dengan unit usaha BUMD

Penanganan pengelolaan cukai rokok

Terlaksanannya penglolaan cukai rokok di Jawa Tengah

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengendalian/evaluasi keuangan daerah

Tersusun dan terlaksananya penatausahaan keuangan daerah

III - 114

PROGRAM

KEGIATAN 2.

Program Perhubungan Darat

(PEREKONOMIAN)

Program Penguatan, Pengembangan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

(PEREKONOMIAN)

3 Monitoring/Asistensi/Pendampingan pelaksanaan anggaran SKPD dan anggaran

SASARAN 4 Tersediannya data yang akurat penerimaan, pengeluaran, pelaporan kas daerah dan penghitungan jasa giro serta bunga deposito

Fasilitasi dan Koordinasi Sekretariat BLUD

Koordinasi Pengembangan Sektor Perhubungan

- Terlaksananya kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, kelancaran, ketertiban, pada saat Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2010

Penguatan Struktur Permodalan

- Terbentuknya kebutuhan modal bagi pengusaha UMKM - Tersedianya kajian tentang pendirian BLU UMKM di Jateng - Tersedianya kajian tentang pemanfaatan dana bergulir APBD di 35 Kab/Kota se Jateng

Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Desa

Kab/Kota dan LPED LKD (Lembaga Keuangan Desa) luar Provinsi LPED di 15 Desa/Kabupaten

Program Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri

(PEREKONOMIAN)

Peningkatan Koordinasi Bidang Promosi

- Terselenggaranya keikut sertaan UKM pada pameran PRJ, Inacraf, Indokraf, PKB, Pameran Kerajian, Hari Jadi Prov. Jateng/Mega Jateng Fair - Terlaksananya Road Show TTI ke Malaysia

Program Pengembangan Produk Pariwisata

(PEREKONOMIAN)

Peningkatan Koordinasi Usaha Pariwisata Lintas Instansi dan Kabupaten/Kota

- Terselenggaranya koordinasi urusan parisata dan terselenggaranya Rakor Pengembangan Pariwisata di Jateng

Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama informasi dan media massa

Dialog pengelolaan pendapat umum di Jateng

Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Penjaringan dan Audit Pendapat Umum melalui Angket

Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM Eksekutif dan Legislatif

(HUMAS)

III - 115

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 Peningkatan kualitas media komunitas cetak di Jawa Tengah

4 Redaktur/Aktivis Media Komunitas Cetak yg potensial di Jateng.

Press Tour

Wartawan

Fasilitasi pengelolaan Berita Terkini/Jateng News Room

Aparatur pemerintah, media Massa dan Masyarakat

Pembuatan bahan sosialisasi kebijakan dan program-program pembangunan melalui video dan foto

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

Rubrik dan kolom khusus sosialisasi kebijakan Pemerintah dan program-program pembangunan melalui Media Cetak

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

Peningkatan pengelolaan dokumen melalui digitalisasi negatif film

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

Pembuatan Buletin/Majalah

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

10. Konferensi pers dan peliputan

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

11. Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

12 Dialog interaktif Gub/Ka. Badan/Dinas/ Kantor/ Biro, Ormas melalui TV dan Radio

Masyarakat Jateng

13 Pembuatan sambutan, makalah, keynote speaker Gubernur Jateng

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

14 Pembuatan himpunan naskah sosialisasi kebijakan (sambutan, makalah, keynote

Masyarakat Jateng, Unsur Pimpinan Pemerintah Prov. Jateng

III - 116

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 speakers, rubrik, kolom khusus dan dialog interaktif Gubernur Jawa tengah.

15 pembuatan bahan promosi TTI Jateng dalam bentuk buku, leaflet, brosur-brosur.

Masyarakat Jateng dan media massa Luar Negeri.

16 Kegiatan liputan kunjungan delegasi TTI Jateng ke Luar Negeri dalam rangka penyebaran informasi melelui Media Massa tentang hasil kunjungan delegasi TTI Jateng oleh wartawan Media Massa

Masyarakat Jateng dan media massa Luar Negeri.

17 Kegiatan liputan kunjungan wartawan luar negeri di Jawa Tengah dalam rangka mengeks pose potensi dan hasil-hasil pembangunan Jawa Tengah di Media Massa di Luar negeri

Masyarakat Jateng dan media massa Luar Negeri.

18 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya TI

Masyarakat Jateng

19 Fasilitasi kegiatan peringatan HARKITNAS tahun 2009

Masyarakat Jateng

Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pendidikan Politik Rakyat

(HUMAS)

Fasilitasi kegiatan demokratisasi

Masyarakat Jawa Tengah

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

(HUMAS

Analisis Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi hasil analisis

Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

(HUMAS)

Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan

III - 117

Masyarakat Jawa Tengah

NO 1 20

PROGRAM

KEGIATAN

2 Program perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial

(BINA SOSIAL)

Program Transmigrasi

(BINA SOSIAL) Fasilitasi dan Koordinasi bidang Transmigrasi

Program Pengembangan Kapasitas Usaha Masyarakat

(BINA SOSIAL)

3 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Keternagakerjaan

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan

(BINA SOSIAL)

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

(BINA SOSIAL)

Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

(BINA SOSIAL)

SASARAN 4 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang ketenagakerjaan

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang ttransmigrasi

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Usaha Masyarakat

1 Meningkatnya kepedulian dan komitmen untuk mengembangkan kapasitas usaha masyarakat 2 Meningkatnya kepedulian dan komitmen untuk mengembangkan kapasitas usaha masyarakat 3 Meningkatnya koordinasi dan komitmen dalam upaya pengembangan kapasitas usaha masyarakat 4 Tersedianya data yang valid dan up to date

Fasilitasi Pembangunan Networking antara Kelompok Usaha Masyarakat dengan Lembaga Pembiayaan Bank/Non Bank

1 Tersedianya data kelompok usaha masyarakat yang layak dimitrakan 2 Meningkatnya peran serta lembaga pembiayaan bank/non bank dalam peningkatan usaha masyarakat 3 Tersedianya data yang valid dan up to date

Fasilitasi & koordinasi peningkatan kualitas hidup dan perlindugan terhadap perempuan

Fasilitasi & koordinasi pelembagaan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Terlaksananya fasilitasi & koordinasi pelembagaan bagaan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Fasilitasi dan Koordinasi perlindungan dan kesejahteraan anak

Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi perlindungan dan kesejahteraan anak

III - 118

1 Terlaksananya fasilitasi & koordinasi peningkatan kualitas hidup dan perlindugan terhadap

PROGRAM

1 26

2 Keluarga Berencana

KEGIATAN (BINA SOSIAL)

SASARAN

3 Penyusunan kebijakan umum bidang keluarga berencana Penyusunan Renstra Bidang KB

Rakerda Bidang KB

4 Tersedianya pedoman pelaksanaan program keluarga berencana Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang KB Terwujudnya komitmen pelaksanaan program KB

Rakor Kebijakan Bidang KB di Tingkat Provinsi

Terwujudnya sinkronisasi program KB di tingkat Prov.

Program Lingkungan sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masayarakat

(BINA SOSIAL)

Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit menular (demam Berdarah), Flu Burung dan Narkoba serta HIV/AIDS) dan promosi Kesehatan di Jawa Tengah

Terkoordinasinya Penanggulangan penyakit menular , Flu Burung , Narkoba dan promosi Kesehatan

Program Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat

(BINA SOSIAL)

Fasilitasi Pembinaan dan Monitoring Yayasan sosial dan dan Lembaga Sosial Lainnya

Terlaksananya Fasilitasi pembinaan terhadap pengurus yayasan sosial dan lembaga sosial lainnya

Program Peningkatan keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(BINA SOSIAL)

Koordinasi , fasilitasi & pemantauan penanganan bencana

Terintegrasi penanganan penanggulangan bencana secara koordinatif dan kelancaran proses pengiriman bantuan bencana di Karimunjawa serta terpantaunya aktivitas penanganan bencana dan penanggulangannya

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

(BINA SOSIAL)

Koordinasi & Fasilitasi Penanganan Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi , kepedulian dan dan komitmen dalam upaya pengembangan kapasitas usaha masyarakat

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan

(TAPEM)

Kajian dan evaluasi kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Jawa Tengah

Ketahanan Pangan dan Agribisnis

(BIRO PRODA)

Fasilitasi pelaksanaan penghargaan ketahanan pangan dan agribisnis.

III - 119

1 Terlaksananya Pencanangan tahun tertib adminduk dan capail di Prov. Jatang 2 Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi target pencapaian pelayanan adminduk dan capil secara 1. 2. 3. 4. 5.

Petani/kelompoktani penerima penghargaan Pengusaha/perusahaan penerima penghargaan Pengusaha/perusahaan penerima penghargaan Pejabat penerima penghargaan Penyuluh/pembina

PROGRAM

KEGIATAN 2.

3 Fasilitasi kegiatan Pokja Agropolitan dan peringatan HPS

SASARAN 4 1. 2. 3.

Anggota Pokja Provinsi Anggoat Pokja Kabupaten Petani/kelompok tani

Fasilitasi penyelenggaraan Soropadan Agro Expo IV 2009

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelaku utama Pelaku usaha dalam dan luar negeri Pemerintah luar provinsi Perusahaan sawata/pemerintah Perguruan Tinggi/LSM Perbankan

Fasilitasi penyediaan/penyaluran bantuan pangan dan dana talangan pengadaan pangan pangan

1. 2.

Petani/kelompoktani Kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan

Fasilitasi pengadaan, penyaluran dan pengawasan sarana produksi

1. 2. 3. 4.

Petani/kelompoktani Tim Monitoring saprodi Produsen saprodi Distributor saprodi

Fasilitasi pengembangan pertanian perikanan

Pengurus KTNA Kab/Kota, Provinsi dan pelaku utama pertanian adan perikanan

Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan Pengelolaan pemanfaatan

(BIRO PRODA) Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan pelestarian Sumber Daya Alam

1. 2. 3.

Pemerintah Kab/ Kota se Jateng Masyarakat dan LSM Pelaku Usaha (Stakeholder)

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

(BIRO PRODA) Fasilitasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. 2. 3. 4.

Pemerintah Kab/ Kota se Jateng Masyarakat Instansi terkait lingkup Provinsi Stakeholder

Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas

(BIRO PRODA) 1.

1. 2. 3. 4.

BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas. Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah. Pemilik SPBU, Agen Minyak Tanah dan Pangkalan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Distribusi BBM.

Pemantapan Koordinasi Penyaluran dan Pengendalian Harga BBM dan Pengembangan Listrik Perdesaan

III - 120

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 5.

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air

1. 2. 3. 4.

Pengembangan Pertambangan (BIRO PRODA) Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah dan Mineral

1. 2. 3. 4.

Program pemberdayaan & penataan Basis produksi & distribusi

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemda

Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

(BIRO PRODA) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi tembakau yang berwawasan lingkungan di Jateng

(UMUM)

4 Badan Usaha Penyediaan dan Distribusi Listrik Perdesaan. Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan Swasta. Masyarakat luas /LSM Pemerintah Kab./Kota di Jateng Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan swasta/perorangan pelaku usaha Masyarakat luas /LSM

Petani tembakau yang berwawasan lingkungan

Bintek Persandian dan Telekomunikasi

Ujian Nasional sertifikasi pengadaan barang dan jasa Bintek Kehumasan

1 Terselenggaranya Bintek Persandian dan Telekomunikasi 2 Terselenggaranya Ujian Nasional sertifikasi pengadaan barang dan jasa 3 Terselenggaranya bintek kehumasan

(HUMAS)

(UMUM)

Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Prov. Jateng

1 Terpenuhinya sarpras dilingkungan setda Prov. Jateng

Peningkatan prasarana Gedung/tempat parkir/ garasi

2 Terwujudnya prasarana gedung, tempat parkir roda 2 dan garasi mobil.

III - 121

SKPD: SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Penyusunan pembahasan Raperda dan Raperda inisiatif serta Peraturan DPRD Prov. Jateng 2 Penyiapan, pengkajian dan penelahaan peraturan perundang-undangan 3 Kunjungan kerja dan kunjungan lapangan DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah 5 Ekspose, interaktif Dewan melalui media elektronik dan media cetak 6 Penerbitan majalah mimbar legislatif 7 Pertemuan/dialog DPRD dengan Pakar. LSM, Pers dan Masyarakat 8 Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah 9 Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan

10 Penyaluran aspirasi masyarakat ke Pusat

11 Dialog interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Prov. Jateng dengan masyarakat melalui media Televisi 12 Dialog interaktif Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Komisi, Fraksi DPRD Prov. Jateng dengan masyarakat melalui media Radio 13 Penyusunan Buku Memori DPRD Prov. Jateng masa Bhakti 2004-2009

III - 122

Ditetapkannya raperda menjadi perda

2 Terlaksananya pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan 3 Terlaksananya kunjungan kerja dan Kunjungan lapangan 4 Terlaksananya kegiatan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah 5 Terlaksananya ekspose, interaktif Dewan memalui media elektronik 6 Terlaksananya penerbitan majalah mimbar legislatif 7 Terlaksananya pertemuan/dialog dengan stake holder 8 Terlaksananya seminar 9 Terselenggaranya liputan pimpinan, Komisi dan kedewanan 10 tersalurnya aspirasi masyarakat ke Pusat 11 Terselenggaranya dialog interaktif melalui media televisi 12 Terselenggaranya dialog interaktif melalui media Radio 13 Tersusunnya buku memori DPRD Prov. Jateng masa Bhakti 2004-2009

NO 1 2

PROGRAM 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN

3 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat DPRD Prov. Jateng

III - 123

SASARAN 4 1 Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang tugas kedinasan

SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian Bidang Ekonomi

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian Bidang Ekonomi - Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian Bidang Ekonomi

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian Bidang Prasarana Wilayah

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian Bidang Prasarana Wil - Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian Bidang Prasarana Wil

4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian Bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

5. Kegiatan Penelitian Berbagai Bidang dan Sektor

- Terlaksananya penelitian unggulan daerah dan penelitian mandiri serta penelitian di berbagai bidang dan sektor pemerintahan

6. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Penelitian Bangda

- Terlaksananya rencana kerja jarlit, peningkatan layanan informasi Balitbang melalui website

III - 124

PROGRAM

KEGIATAN

3 Fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan potensi dan kualitas produk hasil industri tembakau

III - 125

SASARAN -

4 Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan potensi dan kualitas produk hasil industri tembakau

SKPD : INSPEKTORAT NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

1 Peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

2 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda

2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda

3 Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pengawasan

3 Program Kerja Pengawasan Tahunan

4 Peningkatan efektifitas kinerja Penyelenggaraan Pemda

4 Peningkatan kinerja obyek pemeriksaan dan pengawasan

5 Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

5 Peningkatan Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

1 Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan 2 Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengawasan

1 Terselenggaranya bintek bidang pengawasan 2 Terselenggaranya Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengawasan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat

III - 126

Tersedianya sarana dan prasarana kantor baru guna mendukung kegiatan kedinasan

SKPD : KANTOR PERWAKILAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Penyelenggaraan pemerintahan umum

Pengembangan up dating data Kantor Perwakilan

Tersedianya data dan informasi manajemen Kantor perwakilan yang memadai

Peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan

Kegiatan mudik lebaran masyarakat Jawa Tengah di Jakarta

Terlaksananya kegiatan mudik lebaran untuk masyarakat asal Jawa Tengah di Jakarta

Penguatan, Pengembangan Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Pameran produk unggulan dan potensi daerah Jawa Tengah di Jakarta

Terlaksananya peningkatan kreativitas pengusaha untuk menciptakan produk unggulan daerahnya. Tercapainya jumlah transaksi penjualan selama pameran

Pembinaan dan pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya.

Paket Acara Khusus dan Pelestarian seni budaya di Anjungan TMII.

Terlaksananya Paket Acara Khusus dan Pelestarian seni budaya di Anjungan TMII.

Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Rehab dan Penataan lingkungan Anjungan Jateng TMII

Terlaksananya penataan lingkungan Anjungan Jateng TMII

III - 127

SKPD: BADAN DIKLAT NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian mutu Diklat

1 Terlaksananya kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu diklat

Penerbitan Warta Diklat, Leaflet, dll

2 Tersedianya Warta Diklat, Kalender dan Leaflet

Pendidikan Aparatur Teknis

1 Terdidiknya 500 orang PNS yang mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai kompetensi teknis yang dimilikinya

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional

2 Terdidiknya 560 orang PNS Pejabat Fungsional Provinsi dan kabupaten/Kota se Jateng

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan

3 Terdidiknya 4.605 orang PNS yang mampu melaksanakan tugas secara profesional sesuai kompetensi jabatan yang dimilikinya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

1 Pengadaan rumah genset 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Diklat Prov. Jateng

III - 128

1 Tersedianya rumah genset 2 Terpenuhinya Alat Studio : ;- Stand Mic 20 buah - Speaker Aktiv 500 W 2 buah - Microphone 20 buah,mixer 24 buah, Chanel 1 buah.

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah

Penyusunan DSP dan formasi PNS

Tersusunnya DSP dan formasi PNS

2 Pengadaan CPNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi pengadaan CPNS Kab/Kota

2 Terangkatnya honorer menjadi CPNS dan terseleksinya PNS dari pelamar umum

3 Penataan PNS dalam jabatan struktural

3 Dilantiknya PNS dalam jabatan struktural

Penataan PNS dalam jabatan fungsional khusus

Terselenggaranya administrasi penataan PNS dalam jabatan fungsional

Penataan PNS dalam jabatan fungsional umum

Terselesaikannya SK PNS sebagai pejabat fungsional umum

Pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS

Terselesaikannya SK CPNS, SK KP PNS, SK Sekretaris Desa sebagai CPNS, Fasilitasi KP Satu atap

Mutasi dan pensiun PNS

Terselesaikannya SK mutasi dan pensiun

Seleksi calon praja IPDN dan pembekalan purna praja IPDN

Terseleksinya calon praja IPDN dan terbekalinya purna praja IPDN

Ujian kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/kota a. Ujian Dinas b. Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah

Terlaksananya ujian dinas dan ujian kenaikan penyesuaian ijazah

Tes potensi pejabat struktural

10 Terlaksananya tes potensi pejabat struktural Pem. Prov. Jateng dan pejabat struktural Pem. Kab/Kota se Jateng

III - 129

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 11 Evaluasi kinerja pejabat struktural

4 11 Terlaksananya evaluasi kinerja pejabat struktural di UPT Dinas-Dinas Pem. Prov. Jateng

12 Evaluasi kinerja pejabat fungsional a. Evaluasi bagi pejabat fungsional tertentu

b. Evaluasi bagi pejabat fungsional umum

a. Terlaksananya evaluasi kinerja pejabat fungsional tertentu di Pem. Prov. Jateng b. Tersusunnya job profile untuk jabatan fungsional umum di lingkungan Pem. Prov. Jateng

13 Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian

13 Tersosialisasikannya peraturan kepegawaian kepada pejabat penge lola kepegawaian, tersedianya buku himpunan peraturan kepegawaian, dan CD peraturan kepegawaian

14 Layanan administrasi kepegawaian

14 a. Terselesaikannya administrasi kedudukan hukum PNS, terse lenggaranya pengelolaan website dan LS BKD b.Terselesaikannya administrasi ijin belajar, ijin penggunaan gelar, penempatan kembali PNS tugas belajar, ijin cuti, SPTKG, fasilitasi penyelesaian DP3 pejabat struktural, sumpah janji PNS

15 Bantuan uang duka PNS yang meninggal dunia

15 Tersalurkannya bantuan duka bagi PNS yang meninggal dunia @ Rp. 2.000.000

16 Chek up kesehatan, perawatan dan pengobatan bagi PNS

16 Terselenggaranya cek up kesehatan bagi pejabat struktural, cek up personality pejabat struktural dan layanan klinik kesehatan BKD

17 Penganugerahan tanda jasa kepada PNS

17 Diserahkannya tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. dan Kab/ Kota se Jateng Pemberian insentif kepada penerima tanda jasa sebanyak @ Rp. 200.000,-

III - 130

PROGRAM

KEGIATAN 3 18 Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas dan tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai CPNS a. Pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas

b. Pembekalan bagi tenaga honorer yang tidak bisa diangkat CPNS

SASARAN 4 18

a. Terbekalinya PNS gol. I dan II yang akan purna tugas dan diberikannya bantuan transport @ Rp. 300.000,b. Terbekalinya tenaga honorer yang tidak bisa diangkat CPNS

19 Penyelesaian pelanggaran disiplin PNS

19 Terselenggaranya sidang kasus kepegawaian

20 Pengelolaan Pusat Kebugaran PNS

20 Terlaksananya pengelelolaan Pusat Kebugaran PNS (Fitnes Center)

21 Pengembangan aplikasi sistem informasi data kepegawaian

21 Terpeliharanya data kepegawaian dan program data kepegawaian

22 Pengelolaan data tata naskah kepegawaian secara manual dan elektronik 23 Pengembangan layanan informasi administrasi kepegawaian

22 Terpeliharanya data tata naskah kepegawaian PNS Pem. Prov. Jateng dan Kab/Kota 23 Terpeliharanya program e-document dan tersedianya buletin aparatur

24 Pengembangan SIMPEG pada 8 SKPD Pem. Prov. 24 Terbangunnya SIMPEG di SKPD Pem. Prov. Jateng Jateng 25 Studi Banding Manajemen Arsip Dinamis

25 Terlaksananya penataan arsip dinamis dengan baik, rapi dan cepat ditemukan kembali

Peningkakatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah

Bintek pembinaan PNS

Terselenggaranya bintek PNS

Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor BKD Prov. Jateng

Rehab atap fitnes center dan sarpras kantor (komputer, printer,UPS, LCD, Laptop, filling cabinet, almari, almari perpustakaan)

III - 131

SKPD: BAKORWIL I NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan 4

Program Perlindungan dan kesejahteraan anak

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1 Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pemerintahan

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan mediasi lintas Kab/Kota di bidang pemerintah

2 Dukungan Regionalisasi

3 Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan mediasi lintas Kab/Kota di bidang kemasyarakatan

4 Peningkatan Bidang Kesekretariatan

Tersedianya Program Kerja, RKA, DPA,

Terkoordinasinya Pengembangan Kawasan /Antar Daerah - Terealisasinya kesepakatan kerjasama (MoU) kawasan antar Daerah

Fasilitasi dan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terselenggaranya fasilitasi dan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

1. Fasilitasi Rakor UPT Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terselenggaranya fasilitasi Rakor UPT Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Fasilitasi dan Rakor Penguatan Pelembagaan AIMDAMAI.

Terselenggaranya fasilitasi dan Rakor Penguatan Pelembagaan AIMDAMAI.

1 Penanggulangan Bencana Alam, Kekeringan, Kebakaran & Banjir

III - 132

Tersalurkannya bantuan bencana alam, kekeringan, kebakaran dan banjir

NO 1 6

PROGRAM 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN

SASARAN

3 1 Peningkatan sarana dan prasarana kantor

4 Tersedianya peralatan kantor yang memadai

2 Revitalisasi kompleks rumah dinas Eks Pembantu Gubernur Pati

Tersedianya rumah dinas, Guest House, indoor Ekshibition, bisnis centre, Convention Haal

III - 133

SKPD: BAKORWIL II NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

1 Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan & Lintas Kab / Kota.

Terindentifikasinya Permasalahan Pembangunan Lintas Kab/Kota Wilayah II

2 Fasilitasi Pengembangan Regional

Terfasilitasi penyelesaian / pemecahan masalah aktual Bidang Pembangunan

1 Penanggulangan Bencana Alam, Kekeringan, Kebakaran & Banjir Peningkatan sarana dan prasarana kantor

Tersalurkannya bantuan bencana alam, kekeringan, kebakaran dan banjir Tersedianya sarpras kantor untuk mendukung tugas kedinasan

III - 134

SKPD: BAKORWIL III NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan 4. Program Perlindungan dan kesejahteraan anak

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1 Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pemerintahan

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan mediasi lintas Kab/Kota di bidang pemerintahan

2 Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pembangunan

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan mediasi lintas Kab/Kota di bidang pembangunan

3 Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Kemasyarakatan

Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan mediasi lintas Kab/Kota di bidang kemasyarakatan

4 Peningkatan Bidang Kesekretariatan

Tersedianya Program Kerja, RKA, DPA, Terselenggaranya fasilitasi dan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Fasilitasi rakor revitalisasi Gerakan Sayang Ibu

1. Fasilitasi Rakor UPT Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terselenggaranya fasilitasi Rakor UPT Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Fasilitasi dan Rakor Penguatan Pelembagaan AIMDAMAI.

Terselenggaranya fasilitasi dan Rakor Penguatan Pelembagaan AIMDAMAI.

Penanggulangan bencana alam, kekeringan, kebakaran dan banjir.

III - 135

Tersalurkannya bantuan bencana alam, kekeringan, kebakaran, dan banjir.

NO 1 6

PROGRAM 2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN 3 1 Peningkatan sarana dan prasarana kantor

SASARAN

2 Pembangunan lapangan tenis, taman rumah dinas dan kantor

III - 136

4 Tersedianya sarpras kantor yang memadai

Tersedianya lapangan tenis, taman rumah dinas dan kantor

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah. 2. Program Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan, Belanja dan Aset Daerah

Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan Pendapatan, belanja dan aset daerah

Pengolahan data dan pengembangan pendapatan

Tercapainya sistem dan pengelolaan PAD secara baik dan benar, tercapainya pengolahan data yang benar, tercapainya pengolahan data yang benar dengan didukung sistem perencanaan yang baik

Pengendalian Pajak Daerah

Terlatihnya Petugas Pemungut Pajak Daerah, Terjalinnya koordinasi di bidang pendapatan, terbayarnya tunggakan pajak daerah.

Pembinaan dan Evaluasi

Laporan Hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja UPPD

Pengendalian Pungutan Retribusi Daerah

Tersusunnya dasar hukum Retda Evaluasi penerimaan Retda dan PLL

Pengendalian Penerimaan Lain-lain dan bagi hasil

Terciptanya akurasi data antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota maupun Pusat

Kegiatan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Data aset yang akurat dan kredibel

Kegiatan Penyusunan DKBMD dan DKPBMD Provinsi Jawa Tengah

Tercetaknya buku DKBD dan DKPBD

Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Prov. Jateng

Terlaksananya penghapusan dan Pemindahtanganan BMD

III - 137

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Kegiatan Up Dating data pengadaan dan Mutasi Barang Milik Daerah

Penyempurnaan program SIM Aset BMD SKPD

Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Prov. Jateng

Terlaksananya pengamanan fisik dan administrasi atas Aset Pemprov

Kegiatan Penyelesaian masalah/kasus tanah dan bangunan

Terlaksananya penyelesaian atas kasus/masalah aset Pemprov. Jateng

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan Aset Pemprov. Jateng

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Prov. Jateng

Terlaksananya mutasi Barang Milik Daerah

4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemda

Bintek Pengelolaan Barang Daerah

Terselenggaranya Bintek Pengelolaan Barang Daerah

5. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas SKPD Prov. Jateng

Pengadaan inventaris kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Jateng

Tersedianya barang inventaris kantor yang memadai

Pembangunan/penyempurnaan gedung kantor UPPD/Samsat

Terwujudnya gedung kantor yang representatif

Pengadaan peralatan asrama Donohudan

Tersedianya peralatan asrama Donohudan

Rehab berat asrama Haji Donohudan

Terlaksananya rehab berat asrama haji Donohudan

Pembangunan Asrama Satgas

Terlaksananya pembangunan asrama satgas

III - 138

SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO

PROGRAM

Program Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa

Program peningkatan partisipasi masyarakat

Kegiatan

SASARAN

1 Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa.

- Terselenggaranya pelatihan perncanaan partisipasif pembangunan masyarakat desa dan terselenggaranya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat di 35 kab/kota di Jawa Tengah

2 Pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa

- Terfasilitasinya penguatan kapasitas aparat pemerintaha desa di 29 Kab di jawa tengah

3 Pengembangan sistim pendataan profil desa dan kel di Jawa Tengah

- Tersusunnya data desa tertinggal dan profil desa/kel di prov jateng

4 fasilitasi dan evaluasi pengembangan pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi jawa tengah

- Teridentifikasinya data kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

1 Penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan di Jawa Tengah

- Meningkatnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya

- Terevaluasiya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan keluraahan dan terpilihnya desa/kelurahan mewakili Jawa Tengah dalam pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Nasional.

- Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan 2 Pemasyarakat dan Pe manfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan 3 Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat

- Terselenggaranya Gelar TTG Nas XI Th 09 di Prov Jateng - Tersusunnya dokumen dokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah tahun 2010

6 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan posyandu di Jawa Tengah

- Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan terlaksananya pemilihan posyandu berprestasi

7 Pengembangan nilai-nilai budaya damai di Jawa Tengah

- Terselenggaranya pelatihan kader program - Tersosialisasinya program AIMDAMAI - Tersosialisasinya sistem perlindungan masyarakat melalui media

III - 139

PROGRAM

Kegiatan

SASARAN

8 Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman tentang hak anak sebagai anggota masyarakat 9 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat

Program penguatan kelembagaan masyarakat

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

10 Pemantapan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan pelaksanaan program Raskin dan distribusi minyak tanah. 1 Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)

- Terselenggaranya identifikasi lembaga sosbud di masyarakat dan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas bagi kelompok sosial budaya masyarakat pada 10 Kab/Kota - Teridentifikasinya komunitas adat tertinggal

Fasilitasi program-program penanggulangan kemiskinan secara sinergis melalui penguatan kelembagaan TKPKD

- Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program Raskin dan distribusi minyak tanah bersubsidi - Tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat - Meningkatnya sistem koordinasi dan kinerja TKPK - D serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara sinergis

Fasilitasi pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan di Jawa Tengah

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan PNPM mandiri pedeaan

Sosialisasi dan penerapan manajemen pertanahan berbasis masyarakat (MPBM)

- Tersosialisasinya dan diterapkannya MPBM di 20 Desa di 6 Kabupaten di Jawa Tengah

Sertifikasi tanah dikawasan lindung dan tanah sawah lestari.

- sertifikasi tanah masyarakat yang potensi fungsi sebagai tanah lestari dan kawasan lindung sebanyak 5.000 bidang tanah - Terselenggaranya penguatan perencanaan dari bawah dan implementasi program terpadu pemberdayaan masyarakat berperspektif gender

Pelembagaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)

Pengelolaan Lingkungan sosial

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan

Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Fasilitasi & Stimulan AB dan Sanitasi BM (Berbasis Masyarakat)

Pembangunan Perumahan

Fasilitasi & stimulan perbaikan kualitas perumahan BM (Berbasis Masyarakat)

III - 140

- Terbentuknya kelompok masyarakat dan terfasilitasi pengembangan pengawasan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan di 12 lokasi Terlaksananya fasilitasi dan pemberian stimulan SAB di 40 lokasi dan Stimulan Sanitasi di 20 Lokasi - Terlaksananya fasilitasi dan perbaikan kualitas perumahan BM untuk: a. Pemugaran rmh 40 lok 10 rmh b. Rumah Punggung 40 rmh

PROGRAM

Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kegiatan

SASARAN

Fasilitasi dan stimulan perbaikan kualitas lingkungan perumahan permukiman BM (Berbasis Masyarakat)

- Terlaksananya fasilitasi dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan permukiman BM untuk: a. b. c.

III - 141

Penataan lingkungan 100 lokasi Penanganan Bencana Alam 10 lokasi Penangaan sarpras desa terisolir dan kritis di 10 lokasi

SKPD : SOSIAL NO

PROGRAM

KEGIATAN 3

SASARAN 4

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1

Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat

Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap PMKS

1 Meningkatnya kemampuan dan kesos paraa penyandang cacat yang memperoleh pelayanan sosial 2 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat

3 Pelayanan Sosial Terhadap Tuna Sosial a. Pencegahan dan rehabilitasi Sosial Terhadap Eks PGOT b. Pencegahan dan rehabilitasi Sosial terhadap Eks Napi c. Rehabilitasi Sosial Terhadap Eks WTS dan Penyandang Masalah HIV/AIDS 4 Rehabilitasi Sosial terhadap Anak dan anak jalanan

3 Meningkatnya kemampuan dan kesos para PGOT, Eks Napi dan WTS dan penyandang Masalah HIV/AIDS

5 Fasilitasi Penyantunan terhadap Lanjut Usia Potensial

5 Meningkatnya kemampuan , rasa aman dan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial Terlantar

6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti-Panti Sosial Pemda Jawa Tengah

6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam memberikan pelayanan Sosial kepada PMKS

7 Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pekerja Migran dan Korban Tindak kekerasan serta bantuan permakanan bagi korban bencana alam

7 Tertanganinya para pekerja migran korban tindak kekerasan , orang terlantar kembali ke tempat asal serta bantuan permakanan bagi korban bancana alam

III-142

4 Meningkatnya Kemampuan dan Kesejahteraan Sosial Eks Anaka Nakal, Nakal jalanan dan Eks Korban Penyalahgunaan Narkotika

PROGRAM

Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap KEGIATAN Pekerja Migran dan Korban Tindak kekerasan serta bantuan permakanan bagi korban bencana alam 3

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKRSE) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

1 Meningkatnya kemampuan dan Kesejahteraan Sosial warga rawan sosial ekonomi

Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan bagi perintis Kemerdekaan/ Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya

3 Meningkatnya Kemampuan dan Kesejahteraan sosial para PK/Pahlawan Nasional, veteran dan Keluarganya yang bermasalah kesejahteraan Sosial

Penyiapan Daerah Prioritas Pembangunan Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Penyusunan Indikator Keberhasilan Pembangunan Kesos

4 Meningkatnya kualitas penanganan dan hasil pembangunan kesejahteraan sosial di Jateng 5 Tersusunnya indikator/tolok ukur keberhasilan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Peningkatan Koordinasi Penanganan PMKS antar daerah

6 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lintas daerah dalam rangka pengentasan PMKS antar daerah/provinsi

Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

1 Terciptanya PKSS dan PSM yang mandiri dibidang UKS

3. Peningkatan Partisisipasi Sosial Kemasyarakatan

Tertanganinya paraSASARAN pekerja migran korban tindak kekerasan , orang terlantar kembali ke tempat asal serta bantuan permakanan4bagi korban bancana alam

III-143

2 Meningkatnya kemampuan dan Kesejahteraan Sosial warga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 Pengembangan sistem jaminan sosial gotong royong

4 Terwujudnya kelembagaan sistem jaminan sosial 2 gotong royong dalam menangani PMKS

Penyuluhan Sosial dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tanggungjawab dan Kesetiakawanan Sosial

3 Meningkatnya kesadaran, tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS

Pembinaan & pengembangan Orsos yang bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

1 Terbinanya dan berkembangnya 95 orsos di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Penanganan Terhadap Anak dan Remaja Terlantar Pelatihan Petugas dalam mewujudkan Anak Indonesia membangun Budaya Damai

1 Anak dan remaja terlantar dari keluarga kurang beruntung 2 Petugas pengelola panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat

Kegiatan Pengarustamaan Gender Bidang Kesos

1 Terciptanya kader wanita pendamping korban tindak kekerasan yang handal

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Fasilitasi Kader Sosial Perempuan Bidang Kesos

2 Terbentuknya kader sosial perempuan di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

4. Pemberdayaan Organisasi Sosial

Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 1 2

6. Pelembagaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan

2 Terciptanya kerjasama antara Orsos, Dunia Usaha dan Pemerintah di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Pendidikan Luar Sekolah

III-144

Meningkatnya kualitas SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sehingga mampu hidup mandiri

PROGRAM

1 2 8. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN 3

1. Rehab Gedung Kantor Dinas Sosial 2. Pengadaan sarpras Kantor Sosial dan UPTD

III-145

SASARAN 4

1 Tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat 2. Tersedianya sarpras pelayanan sosial yang representatif di Dinas Sosial dan UPT

SKPD SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Perdesaan

1 Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kerusakan Infrastruktur pasca bencana di Jawa Tengah

1 Terkoordinasi dan terfasilitasinya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di lokasi yang terkena bencana & rawan bencana

2 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

1 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Banjir dan kekeringan

1 Terfasilitasinya dan terkoordinasinya penanggulangan banjir dan kekeringan

3 Program Pengembangan Pos, telekomunikasi, meteorologi dan SAR

1 Fasilitasi dan Koordinasi Publikasi serta kehumasan Penanggulangan bencana di Jawa Tengah

1 Terselenggaranya penyebarluasan publikasi dan Kehumasan penanggulangan bencana

2 Perencanaan Pembangunan Sistem Data Base dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanggulangan Bencana

2 Tersusunnya pengembangan perencanaan sistem database dan sistem informasi manajemen penanggulangan bencana

1 Perencanaan umum penanggulangan bencana di Jawa Tengah

1 Tersusunnya dokumen perencanaan penanggu-langan bencana di Jawa Tengah

2 Penyusunan peta resiko bencana Prov. Jateng

1 Tersusunnya peta risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi ancaman bahaya, kerentanan dan kapasitas 1 Terlaksananya fasilitasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah pusat, provinsi lain, kab/kota lain, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, yayasan, perorangan dan swasta 2 Terselenggaranya Operasi SAR

4 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

3 Fasilitasi dan kerjasama bencana dengan pihak lain

dalam

penanggulangan

4 Gladi manajemen bencana 5 Pengembangan budaya sadar bencana 6 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana di Jawa Tengah 7 Identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana di Jawa Tengah III-146

1 Terselenggaranya kegiatan gladi manajemen bencana Provinsi Jawa Tengah 1 Terciptanya budaya sadar bencana di masyarakat Jawa Tengah 1 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana di 35 kab/kota 1 Teridentifikasi dan tersosialisasinya daerah rawan bencana di Jawa Tengah

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

9 Pengendalian evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana 10 Pengadaan peralatan/sarana penanggulangan bencana

11 Posko siaga bencana 12 Pengembangan pusat bencana di Jawa Tengah 5 Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemda 6 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

informasi

penanggulangan

1 Bintek SAR 2 Kegiatan Out Bound

4 2 Teridentifikasinya pos dan jalur evakuasi korban bencana 3 Terselenggaranya Operasi SAR 1 Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana di Jateng 1 Tersedianya peralatan/sarana dalam rangka menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana di Jawa Tengah 2 Tersedianya peralatan operasi SAR 1 Tersedianya posko siaga bencana Prov. Jateng 1 Terselenggaranya pusat informasi pengembangan penanggulangan bencana di Jawa Tengah (6 lokasi satgas PB) Terlaksananya Bintek SAR Terlaksananya Kegiatan Out Bound

Pengadaan sarana dan parasarana gedung kantor Sekretariat Badan Penanggulangan

III-147

Tersedianya sarana dan parasarana kantor untuk menunjang tugas kedinasan

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1. Program Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Formal dan non formal

- Meningkatnya kemampuan teknis pengelolaan kepariwisataan bagi masyarakat sekitar obyek wisata

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan

Peningkatan kemampuan perempuan dalam industri pariwisata

- Menikngkatnya peran & kemampuan perempuan dalam pembangunan pariwisata

3. Program Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di industri pariwisata

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya

a. Pengembangan Pembinaan Pemahaman Bahasa & Sastra b. Peningkatan Penulisan Bahasa & Sastra Daerah & Indonesia c. Pengembangan & Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya d. Pembinaan & Pengembangan Sejarah & Purbakala & Pelestarian Koleksi Museum UPTD Museum Jateng Ronggowarsito : e. Peningkatan Sarana & Prasarana Museum f. Koordinasi/Konsultasi Antar Museum g. Pengkajian & Pelestarian Budaya Tradisi h. Pengembangan Mutu Layanan Informasi i. Penyebarluasan Informasi Museum j Peningkatan Sarana Prasarana UPT TBJT

5. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuha

a. Pembinaan Nilai Tradisi & Sejarah b. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap III - 148

- Berkurangnya eksploitasi seksual komersial anak di industri pariwisata - Terjaganya Nilai Kekayaan & Keragaman Budaya Daerah & Indonesia

Terjaganya Nilai Tradisi & Sejarah serta Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

YME

Tuhan YME

6. Program Promosi Pariwisata

a. Penyelenggaraan Informasi Pariwisata pada Media Cetak dan Elektronik b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri c. Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Pariwisata d. Peningkatan Kapasitas & Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata Jawa Tengah

- Meningkatnya kualitas promosi produk wisata Jawa Tengah - Meningkatnya jaringan promosi pariwisata Jateng

7. Program Pengembangan Produk Pariwisata

a. Pengembangan & Penguatan Litbang Pariwisata Jawa Tengah b. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata c. Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Program Pariwisata d. Pengembangan & Penguatan Informasi dan Database e. Koordinasi & Kerjasama dengan stakeholders Bidang Pariwisata f. Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata g. Peningkatan Manajemen Usaha Jasa & Sarana Pariwisata h. Peningkatan Pelayanan Angkutan Wisata di Karimunjawa i. Pengembangan Prasarana & Sarana Pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah j. Optimalisasi Pengelolaan Sarana Pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- Meningkatnya kualitas ODTW & atraksi wisata di Jawa Tengah - Meningkatnya kualitas usaha jasa dan sarana pariwisata - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada wisatawan - Meningkatnya kesadaran masyarakat dlm mendukung pengembangan pariwisata Jawa Tengah

III - 149

PROGRAM

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN 3 k. Peningkatan Kualitas Usaha Jasa Pariwisata l. Optimalisasi & Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata m. Optimalisasi Minat Wisatawan Nusantara di Dalam dan Luar Provinsi n. Perkuatan Kualitas & Kompetensi Remaja dalam Peran Pendidikan Bidang Pariwisata o. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pengembangan sarpras pariwisata milik Pemprov. Jateng

III - 150

SASARAN 4

Terlaksananya pengembangan sarpras pariwisata di hotel Garuda, Gedung TIC Jl. Pemuda dan studi kelayakan

SKPD : BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Penyelamatan dan Pelestarian Doumen/Arsip Daerah Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan

1 Fasilitasi, Akuisisi dan Penilaian Arsip di Jateng

Terfasilitasinya penilaian Arsip

2 Kerjasama Pengelolaan Kearsipan

Terjalinnya kerjasama antar instansi

1 Pemantauan dan Pembinaan Kearsiapan

Terpantaunya kegiatan kearspan

2 Penyusunan Pedoman Kearsipan

Tersusunnya pedoman Kearsipan

3 Layanan Informasi Kearsipan

Terlayaninya pengguna jasa informasi kearsipan

4 Pemasyarakatan Kearsipan 5 Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

Tersusunnya jaringan infromasi kearspan

6 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kearsipan 3

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarpras Kearsipan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

1 Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis

Terpeliharanya arsip statis

2 Peningkatan Sarpras Kearsipan

Meningkatnya sarpras kearsipan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya ketrampilan SDA

1 Pengembangan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah

Bertambahnya koleksi buku perpus

2 Pengembangan & Pembinaan Koleksi buku Perpustakaan untuk Perpustakaan keliling

Terbinanya unit unit perpus

III - 151

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 Sekolah, Rumah Ibadah, Desa/ Kelurahan dan Perpus Umum se Jateng

3 Pengkajian Pengembangan Perpustakaan

Tersusunya hasil kajian

4 Promosi Minat Baca 5 Pengembangan Jaringan Kemitraan Bidang Perpus

Terlaksananya jaringan kemitraan

6 Up Date Pangkalan Data

Ter up date nya data

7 Bintek Pengelola Perpustakaan

Meningkatnya ketrampilan pengelola perpus

8 Pembinaan Organisasi Perpus dan Kepustakawanan 9 Pengembangan Perpustakaan Desa

Terlaksananya perpus desa

10 Revisi dan Penggandaan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan

Tersusunnya pedoman penyelenggaraan perpus

11 In House Training

Meningkatnya ketrampilan pengelola perpus

12 Peningkatan Kualitas SDA Bid Perpus 13 Rakor Perpustakaan 14 Penyusunan Panduan dan Rencana kerja

Tersusunnya panduan dan rencana kerja

15 Pengembangan Otomasi Perpus 16 Pembinaan Perpus Keliling 17 Pengembangan Layanan Perpus III - 152

Terbinanya perpus keliling

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

18 Rapat Evaluasi Layanan Perpus 19 Pendidikan Pemakai Perpus 20 Penggandaan Buku Pedoman Perpus Sekolah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

21 Persipan Penyusunan Perda Perpus

Tersusunnya perda perpus

22 Pengadaan tanah JLC

Pengembangan pusat pembelajaran

1 Pelestrian Bahan Pustaka

Terpeliharanya bahan pustaka

2 Penerbitn Literatur Sekunder & Monitor Evaluasi Pelaksanaan UU No. 4 / 1990

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan UU No 4/1990

3 Alih Media Kaset ke CD 4 Pelestarian Bahan Pustaka Kuno 5 Buletin Pustakawan 6 Stock Opname Koleksi Perpus

III - 153

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO

PROGRAM

KEGIATAN

Pendidikan Luar Sekolah

SASARAN 4

Pendidikan kemasyarakatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

III-154

Pelatihan Hama dan Penyakit Ikan Pelatihan Sertifikasi Perbenihan untuk UPR Pelatihan Budidaya Ikan Patin Pelatihan Budidaya Vannamae Pelatihan Budidaya Ikan Nila Pelatihan Pengelolaan Induk Ikan Pelatihan Pembenihan Ikan Lele Pelatihan CBIB Pelatihan Perbengkelan dan Mesin Las Kapal Pelatihan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Penyesuaian Ijasah SKK 60 Mil menjadi ANKAPIN/ATKAPIN Pelatihan Pengelolaan Perikanan Tangkap PU Pelatihan Alat Komunikasi Kapal Pelatihan Ketrampilan Teknis Pengurus dan Anggota Koperasi Penerima PEMP Pelatihan Ketrampilan & Pengembangan Usaha Wanita Nelayan Pelatihan Penyamakan Kulit Ikan Pari Bimbingan Bakul dan Pengolah Ikan Pelatihan Penanganan Produk Pasca Tangkap Pelatihan Nilai Tambah Produk Perikanan [Kendal, Jepara, Rembang, Pemalang] Pelatihan penerapan HACCP bagi SDM UPI Modern (40 org) Pelatihan pengemasan & pemasaran hasil perikanan

PROGRAM

KEGIATAN

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

SASARAN 4 22 Bimbingan teknis diversifikasi olahan hasil perikanan

1 Pengelolaan dan rehabilitasi habitat vital terpadu

- Sosialisasi kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir - Groin bis beton - APO (alat pemecah ombak) - Penenggelaman TKB - Transplantasi karang

2 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pertemuan statistik pesisir dan pulau-pulau kecil - Koordinasi pengelola kedai pesisir - Koordinasi pengelola SPDN - Koordinasi pengelola Swamitra PEMP - Pemberdayaan perempuan pesisir

Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

1 Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut

- Studi Pengembangan Jasa Lingkungan di Segara Anakan - Sosialisasi Peraturan Perundangan di Bidang Jasa dan Kelestarian Lingkungan - Penanaman mangrove - Penebaran benih ikan

Pengembangan Agribisnis

1 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan

- Sosialisasi Peraturan Perizinan Usaha Perikanan - Peningkatan Kerjasama Temu Koordinasi dengan Instansi Terkait - Peningkatan Operasional Pelayanan - Gelar Pelayanan Perizinan Perikanan - Monitoring dan Evaluasi - Publikasi Ketentuan Perizinan Usaha

III-155

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4

2 Peningkatan Koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM

Bimbingan Manajemen Usaha Perikanan Pertemuan penyusunan program penyuluhan perikanan Temu koordinasi penyuluhan perikanan Intensifikasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Penyusunan Buku Statistika Pengolahan dan Pemasaran Pertemuan MPU Lomba Masak Ikan Tk Provinsi

- Media Informasi Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2010 3 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Monitoring Harga Produk Perikanan Kampanye dan Gelar Produk Perikanan Sosialisasi Hasil Kajian Laos Merah dan Citin Citosan

- Pengadaan Sarana Industri Kecil Pengolah Ikan - Promosi Makan Ikan dan Gemarikan - Sosialisasi Peraturan Perundangan Jaminan Mutu & Keamanan Pangan - Pelatihan HACCP - Sosialisasi Hasil Kajian Liquid Smoke - Revitalisasi kawasan pengolahan dan pemasaran produk perikanan 4 Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang

III-156

- Pengadaan media dan alat LPPMHP - Peralatan penunjang keg. Official control di lapangan

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 - Pengadaan alat uji formaldehida test, histamin test kit dan peralatan keselamatan kerja - Monitoring antibiotik (Chloramphnicol, tetracuclin) dan histamin pd produk budidaya dan UPI - Monitoring formalin, kualitas air & es di kapal, TPI, pasar ikan & UPI - Monitoring penerapan HACCP di UPI di kapal, TPI, pasar ikan & UPI

5 Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan

- Pengadaan media dan alat LPPMHP - Peralatan penunjang keg. Official control di lapangan - Monitoring antibiotik (Chloramphnicol, tetracuclin) dan histamin pd produk budidaya dan UPI - Monitoring formalin, kualitas air & es di kapal, TPI, pasar ikan & UPI - Monitoring penerapan HACCP di UPI di kapal, TPI, pasar ikan & UPI - Peningkatan kualitas SDM Lab

6 Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap

III-157

PROGRAM

KEGIATAN

4 - Peningkatan kualitas SDM Lab

7 Pengembangan Kawasan Perikanan

8 Perencanaan & monitoring evaluasi program kegiatan perikanan kelautan

Pengembangan Perikanan Tangkap

SASARAN

Pengemb. Kawasan Agropolitan bantuan 30 pkt bddy di 10 kab. - Pengemb. Kawasan FPESD - Pengemb. Kawasan Rawapening

Penyusunan program dan monitoring evaluasi program/kegiatan perikanan kelautan

1 Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan

- Pembinaan penggunaan Alat tangkap ramah lingkungan (Kmjw, Btg, Jpr, Clp, Kbm) - Pengadaan jaring monofilament (pwrj)

2 Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan

- Pengadaan cold box (kt smg) - Kajian optimalisasi polyurethan palka ikan

3 Pengendalian & Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap

- Identifikasi & Evaluasi kegiatan pemeriksaan kapal - Pengadaan GPS (pantura, pansela) - Pengadaan peralatan cek fisik kapal Pembinaan pengendalian & pemulihan SDI Tkap (Kmjw, pantura)

4 Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap

- Kajian potensi perikanan di perairan pedalaman - Sosialisasi kelestarian ekosistem ikan di perairan umum - Penyusunan statistik perikanan tangkap - Penebaran benih di perairan umum

III-158

PROGRAM

Pengembangan Perikanan Budidaya

KEGIATAN 3 5 Pengembangan dan pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)

SASARAN

4 Diversifikasi usaha penangkapan pengadaan alat perbengkelan Pembinaan ekonomi produktif 2 pkt Pengadaan rumpon laut dalam (pantura)

6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Laut

- Optimalisasi pelabuhan perikanan pantai - Pengembangan prasarana pelabuhan perikanan pantai (PPP) - Pembinaan para pelaku usaha perikanan (ttg kesyahbandaran, pembinaan bakul, dan nelayan andon)

7 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar

- Pengelolaan dan Pengembangan PBIAT Muntilan - Pengelolaan dan Pengembangan PBIAT Janti - Pengelolaan Satker Ambarawa - Pengembangan satker Ngrajek - Aksesbilitas Terminal Soropadan - Pengadaan sarpras broodstock center nila di PBIAT Janti

III-159

Operasi pengawasan terpadu Sosialisasi regulasi perikanan Pertemuan kerjasama pengelolaan SDKP Pertemuan evaluasi kerjasama pengelolaan Perbatasan jateng - jatim - Revitalisasi sistem pengawasan SDKP ~Pemberdayaan PPNS ~Pemberdayaan Pokwasmas ~Pokja Kamla - Temu nelayan konflik antar kabupaten

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 - Pengadaan sarpras broodstock center gurame di PBIAT Muntilan - Pengadaan sarpras broodstock center lele di PBIAT Ngrajek

2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut

- Pengelolaan dan Pengembangan Satker Maribaya - Normalisasi saluran tambak Maribaya - Pengelolaan dan Pengembangan PBIAT Karanganyar Tugu - Pengembangan BBIL Karimunjawa - Pemb. Asrama Satker Sluke

3 Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan

- Bantuan induk nila ut UPR di 5 Kab - Bantuan induk lele u/ UPR Demak, Kdl, Grb, Pbl, Kt.Pkl, Byll - Culture Base Fisheries (CBF) di Rw.pening - Pengembangan perbenihan ikan laut - Temu teknis dan bintek pengawas benih

4 Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan

III-160

Pelatihan budidaya kerapu di Kmjw Temu lapang budidaya kerapu di kmjw Pelatihan budidaya abalone di Kmjw Temu lapang bddy abalone di kmjw Release nila strain baru Budidaya berbasis sekolah Pengmb. Udang galah di Sltg Pengmb Nila di Sukoharjo Pengmb Gurame di Bjngr, Purbalingga Pengmb Patin di Kab. Sragen Pengmb Nila KJA di Bjngr Kebun rumput laut di Karimunjawa

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 - Pengemb. Rumputlaut di Kota Semarang - Pengmb kepiting bakau di Pemalang

5 Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ikan

- Pertemuan jar. informasi penyakit ikan & lingkungan lintas batas (Jateng-Jatim) & (Jateng-Jabar), 2 pkt - Pembuatan pemecah gelombang di pantai maribaya - Penanaman mangrove pelindung tambak di Maribaya - Kajian logam berat - Operasional mobil lab - Penyusunan statistik perikanan budidaya

6 Optimalisasi dan Pengembangan Lab Karantina dan Kesehatan Ikan

- Pengadaan reagen dan peralatan lab karantina & hama penyakit ikan - Pengadaan obat-obatan lab klinik ikan, - Pelatihan hama dan penyakit ikan - Identifikasi penyakit ikan/udang - Monitoring & pengendalian penyakit ikan / udang & penggunaan obat2an,

7 Revitalisasi Perikanan Budidaya [RPPK] a. Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya di Kawasan Pengembangan Agropolitan b. Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya di Luar Kawasan Pengembangan Agropolitan

III-161

- Pengemb. Lele di Pblg + Wnsb

- Peningkatan dan pengembangan komoditas lele di Kds, Dmk, Kdl, Grb - Peningkatan dan pengembangan komoditas rumput laut (Brb, Pml, Kt.Smg) - Peningkatan dan pengembangan bandeng di Pt, DMk, Jpr, Kt.Smg

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 - Peningkatan dan pengembangan Nila di Srg, Kltn, Byll, WNsb

c. Pengembangan Budidaya Ikan Rakyat

- Bantuan benih ikan nila/tawes/lele* - Bantuan pakan ikan*

Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemda

Peningkatan SDM aparatur Dislutkan

Terlaksananya Bintek Dislutkan

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Rehab Gedung kantor dan Rumdin UPTD Dislutkan

Terlaksananya rehab kantor dan Rumdin di - Lidang Lor Batang - Ngrajeg Magelang - Rumdin LPPMHP Cilacap

III-162

SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pendidikan Menengah

Pengembangan sarana prasarana SPMA H. Moenadi.

Terbangunnya sarana dan prasarana kantor; Terbangunnya laboratorium pasca pannen; Terbangunnya laboratorium bahasa dan komputer; Tersediannya fasilitas pendukung mutu pendidikan; Terbangunnya bengkel Alsintan dan Alat Praktek Pertanian. Tersedianya alat peraga/perakitan kelistrikan, refrigator, model mesin bensin dan solar.

Program Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan masyarakat.

- Petani - Wanita tani - Pemuda tani - Kelompok tani - Pengusaha prosesing

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

III-163

Berkembangnya padi hibrida Tersedianya benih padi hibrida spesifik Jateng Meningkatnya produktivitas padi melalui padi hibrida Meningkatnya produksi & produktivitas padi sawah non hibrida (VUB) Meningkatnya produksi jagung hibrida Meningkatnya mutu intensifikasi kacang tanah Meningkatnya mutu intensifikasi kacang tanah Meningkatnya mutu intensifikasi kedelai Meningkatnya ketersediaan benih bersertifikat Meningkatnya mutu benih yang beredar Diperolehnya galur-galur baru benih padi hibrida spesifik Jawa Tengah

NO.

PROGRAM

KEGIATAN 3 2 Pengelolaan sumberdaya air

SASARAN

3 Pemantauan dan penanganan bencana alam (banjir & kekeringan).

Terinventarisasinya data bencana alam (banjir dan kekeringan )

4 Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Terpantaunya daerah serangan OPT Tersedianya teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan. Tercapainya penerapan pengendalian OPT secara terpadu. Meningkatnya SDM tentang perlindungan tanaman baik petugas maupun petani. Menurunnya serangan OPT pada daerah sumber serangan. Terpantaunya lokasi bencana & terdatanya angka kerusakan akibat bencana. Meningkatnya pengawasan dan distribusi pestisida

Program Pengembangan Agribisnis

4 Terlaksananya sosialisasi pola tanam ke petani Tersedianya pompa air Terpenuhinya kebutuhan air di MK Berkurangnya puso karena kekeringan

Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura

III-164

Bertambahnya populasi komoditas hortikultura Meningkatnya penggunaan benih hortikultura unggul bermutu. Terciptanya percontohan kebun GAP dan SOP hortikultura Terfasilitasinya penerapan GAP (Good Agriculture Practises) dan SOP (Standart Operasional Prosedure) Terciptanya Kawasan sentra produksi hortikultura (termasuk kawasan agropolitan) Bertambahnya populasi tanaman pisang unggulan

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

2 Penanganan panen, dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura.

3 Pengelolaan lahan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura

4 Peningkatan mutu perencanaan, pemantapan data statistik, Monev, dan pengendalian program

5 Peningkatan akses pemasaran dan pengembangan usaha pertanian.

III-165

Terpantaunya angka kehilangan hasil Rekomendasi penanganan kehilangan hasil panen Meningkatnya mutu kacang tanah dan jagung dengan menekan aflatoksin. Terbinanya UP3HP Terlatihnya aparat tentang penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura Tersedianya data informasi pasar sebanyak 25 unit terciptanya sistem usahatani konservasi dengan pendekatan agribisnis Terrehabilitasinya dan tereklamasinya lahan yang rusak Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan lahan Tersedianya dokumen perencanaan SKPD Tersedianya data statistik pertanian yang valid Tersedianya Sistem Informasi Pertanian berbasis web Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tersedianya informasi pasar yang dapat diakses secara global Dikenalnya produk unggulan TPH melalui pameran dan agro expo Terselenggaranya promosi potensi dan produk unggulan. Terjalinnya kemitraan agribisnis antara konsumen - pengusaha - petani melalui temu usaha.

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

6 Peningkatan penerapan inovasi teknologi dan pupuk organik pada tanaman pangan dan hortikultura

7 Pengembangan perbenihan.

8 Pengembangan Fungsi Kebun-kebun Benih

9 Pengembangan Alsintan mendukung ketahanan pangan dan hortikultura.

III-166

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan & hortikultura melalui penerapan teknologi. Meningkatnya penggunaan pupuk organik pada lahan pada sawah yg mengalami pelandaian produktivitas. Tumbuh dan berkembangnya usaha pembuatan pupuk organik di pedesaan. Meningkatnya kualitas hasil produksi TPH Meningkatnya pengawasan penggunaan pupuk kimia dan penerapan pupuk organik Meningkatnya ketersediaan benih bersertifikat Meningkatnya mutu benih yang beredar Meningkatnya produksi benih bermutu melalui ; Perbanyakan benih padi, palawija dan hortikultura. Meningkatkan akses pemasaran Berkembangnya usaha pertanian Tersedianya lokasi pemasaran produk pertanian Bertambahnya ketersediaan alsintan Meningkatnya profesionalisme kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan. Berkembangnya inovasi teknologi perekayasaan dan alsintan baru. Terlaksananya pembangunan gedung laboratorium alsintan

NO.

PROGRAM

KEGIATAN 3 10 Peningkatan mutu dan sertifikasi hasil produksi pertanian

SASARAN 4 Meningkatnya mutu produk pertanian Terlsosialisasinya penyusunan dokumen sistem mutu di bidang GHP, GMP dan SSOP (Standart Sanitary Operating Prosedure) Terlaksananya pembangunan gedung laboratorium uji mutu produk

Program Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan SDM dan pemberdayaan kelembagaan Petani petani.

Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemda

Bintek Aparatur Bidang Pertanian

Terlaksananya Bintek Aparatur Bidang Pertanian

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Peningkatan Sarpras kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jateng

Terpenuhinya sarpras kantor

III-167

1 2 3 4

Pemberdayaan petani/kelompok tani Aksebilitas pelaku agribisnis TPH Fasilitasi Saka Taruna Bumu/Persami Pemanfaatan lahan pekarangan bagi wanita tani /PKK 5 Pendampingan PUAP

SKPD : DINAS PERKEBUNAN NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pendidikan Luar Sekolah 1 Pendidikan Kemasyarakatan -

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Terlatihnya penyusunan program dan populasi data perkebunan tingkat Desa, 20 Kab/60 orang Terlatihnya penanganan pasca panen/ pengolahan hasil komoditas perkebunan di Kabupaten se Jawa Tengah di 31 Kab./Kota Terlaksana dan terlatihnya petani pengamat OPT dan SL PHT Terlatihnya secara teknis pemanfaatan lahan dan air bagi pengembangan komoditas perkebunan Meningkatnya manajemen kelembagaan usaha perkebunan

1 Penanaman dan intensifikasi tebu -

Terealisasinya penerapan teknologi intensifikasi (KTG) dengan menggunakan VUB seluas 150 ha

Terlaksananya pengendalian OPT di sentra produksi perkebunan, 1 paket

Terlaksananya pengembangan perbenihan komoditas utama perkebunan sebanyak 4 komoditas Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pupuk dan pestisida di 31 Kab./Kota Meningkatnya pemanfaatan/ konservasi lahan dan air untuk tanaman perkebunan, 3 paket

2 Fasilitasi pengembangan sarana produksi

III-168

NO. 1 3

PROGRAM 2 Program Pengembangan Agribisnis

KEGIATAN

SASARAN

3 1 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4 -

2 Pengembangan Usaha, Kelembagaan dan SDM Perkebunan

Terlaksananya demfarm kajiterap pengembangan budidaya kelapa, karet, kopi, jarak, tanaman obat-obatan dan minyak atsiri Terlaksanannya pengemb. model usaha tani partisipati di kab Temanggung, Wonosobo, Semarang (kelapa, kakao, kopi)

Terlaksananya klasifikasi kebun di 72 kebun Terbinanya agropolitan, cluster dan wisata agro, 3 paket Terlaksananya bimbingan kelembagaan, manajemen usaha tani dan akses permodalan, 3 paket Terwujudnya kemitraan antar petani dlm asosiasi dg dunia usaha, 2 kegiatan

3 Fasilitasi Pengolahan Hasil dan Pemasaran -

4 Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas

III-169

Tersosialisasinya teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil, 3 paket Terwujudnya unit pengolah, penyimpanan, kemasan dan pemasaran hasil, 4 paket Terlaksananya promosi hasil dan informasi harga pasar, 4 paket Terlaksananya uji mutu hasil perkebunan untuk 40 sampel

Beredarnya benih yang bermutu dan bersertifikat dan Terpeliharanya display tanaman secara optimal Terlaksananya pemeliharaan Kebun Dinas di 32 kebun

NO.

PROGRAM

KEGIATAN 3 5 Pengembangan Produksi Sarana Pengendalian OPT

SASARAN 4 -

Produksi dan aplikasi agensia hayati dan pestisida nabati, 2300 ltr, 100 kg Opersionalnya laboratorium lapang dan pengendalian OPT, 2 LL, 24 UPPT

6 Pengembangan Sarana Produksi Alat Mesin -

7 Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan

Terlaksananya produksi prototype alat mesin perkebunan (kopi, jarak, mete) Terpelihanya peralatan bengkel alat mesin perkebunan

Tersusunnya perencanaan pembangunan perkebunan, 4 Kegiatan Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan, 10 Kegiatan

8 Peningkatan dan Penyajian Mutu Data -

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pembinaan dan Pengawasan bahan baku tembakau

Terlaksananya identifikasi, analisis dan penyajian data perkebunan, 6 Kegiatan Terlaksananya identifikasi geografis komoditi spesifik lokal, 3 Komoditas Terbinanya dan terawasinya bahan baku industri tembakau

1 Peningkatan Kualitas SDM Petani Perkebunan -

III-170

Terlatihnya RPH perkebunan, 2 Kegiatan Terlaksananya magang penanganan pasca panen, 3 Kegiatan/60 orang Terbinanya menejemen kelompok petani perkebunan, 5 kegiatan

NO.

PROGRAM

1 5

2 Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemda

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang perkebunan

SASARAN 4 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang perkebunan

1 Rehab penunjang sarana Olah Raga

1 Terlaksananya rehab penunjang sarana Olah Raga

2 Peningkatan sarana dan prasarana kantor

2 Terlaksananya peningkatan sarpras kantor

III-171

SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pendidikan Luar Sekolah 1

Pendidikan kemasyarakatan

Program Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Program Ketahanan Pangan

Peningkatan Produksi Peternakan

Program Pengembangan Agribisnis

Peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan KWT 150 orang

Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan Ungaran

a b c

Peningkatan Perbibitan Ternak Pengembangan Budidaya Ternak Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Optimalisasi produksi, Distribusi dan Pemasaran semen beku Optimalisasi pemeliharaan pejantan dan pelayanan reproduksi Pengembangan IB Ternak Besar dan Kecil

b c.

Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia

a b c

Ruminansia Besar Ruminansia Kecil Optimalisasi Pabrik Pakan Mini

Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia

a b

Ternak Unggas Aneka Ternak

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan

a b c

Pengamatan penyakit hewan Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan Obat Hewan

a b

Pengendalian Zoonosis & Pembinaan Kesrawan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan

Pengembangan Pelayanan Kesmavet & Kesrawan III-172

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN c

4 Pemantauan Penerapan Hygiene & Sanitasi Pangan Asal Hewan

Optimalisasi Lab Keswan, Puskeswan & PLLT

a b c. d.

Optimalisasi Lab. Keswan Optimalisasi Puskeswan Optimalisasi PLLT Klinik Hewan

Optimalisasi Lab. Kesmavet

a b

Pengendalian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Pengujian Bahan Asal Hewan

Peningkatan Perencanaan Program, Data dan Evaluasi Bidang Peternakan

Peningkatan perencanaan program bidang peternakan Pengolahan data peternakan Pengendalian kegiatan bidang peternakan penyebaran informasi bidang peternakan

b c d 9

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Pengembangan Peternakan Terpadu

Peningkatan layanan usaha dan penguatan permodalan peternakan

a b

Pengembangan kawasan sentra produksi ternak unggul Pengembangan kawasan agropolitan

a b c

Pengembangan usaha produktif peternakan Pengembangan kelembagaan Peningkatan promosi bidang peternakan

Rehab Gedung PLLT Prambanan

Terlaksananya Rehab Gedung PLLT Prambanan

Rehab bangunan UPTD Ternak Non Ruminansia

Terlaksananya Rehab bangunan UPTD Ternak Non Ruminansia

III-173

SKPD : SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

1 Program Kesejahteraan Petani

Fasilitasi Peran dan Fungsi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian

Pengembangan Balai penyuluhan Model Pengembangan Pos Pelayanan Penyuluhan Desa/ Kelurahan Model

Peningkatan kemampuan SDM dan Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan

Fasilitasi forum koordinasi dan komisi penyuluhan Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyuluhan Pemberdayaan penyuluh swadaya dan swasta Pengembangan sistem kerja, latihan dan kunjungan di Balai penyuluhan Peningkatan kemampuan THL - TBPP

Pengembangan Penyusunan Programa, Informasi dan Metoda Penyuluhan.

Pendampingan Program FEATI

III-174

Penyusunan programa penyuluhan tingkat Prov. Fasilitasi penghargaan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Fasilitasi tim penilai angka kredit Pengembangan Sistem informasi manajemen penyuluhan Pengembangan siaran pedesaan, radio dan tv Penyusunan dan diseminasi bahan informasi teknologi pengembangan metoda penyuluhan (mimbar sarasehan, temu usaha, temu lapang dan temu karya) Penyusunan rencana kerja penyuluhan tingkat Provinsi Menumbuhkembangkan FMA Tingkat Provinsi Menumbuhkembangkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Supervisi Kegiatan Kabupaten/Kota

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN 4 Fasilitasi Forum Petani dan Penyuluhan/ Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Materi cetakan kampanye penyuluhan

2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program

Fasilitasi dan pengembangan penyuluhan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertembakauan di Jateng Pengadaan sarana dan prasarana kantor Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Jateng

III-175

Tersedianya dokumen perencanaan dokumen Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan -

Terfasilitasi dan terlaksananya pengembangan penyuluhan terhadappelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertembakauan di Jateng Tersedianya sarpras kantor

SKPD : DINAS KEHUTANAN NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Program Pendidikan Luar Sekolah a Pendidikan Kemasyarakatan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Pelatihan konservasi tanah dan air bagi masyarakat daerah tangkapan air Pelatihan budidaya porang di sekitar kawasan hutan Pelatihan pengelolaan mangrove bagi masy. Pesisir Pelatihan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu bagi masyarakat Pelatihan teknik pengelolaan hutan rakyat bagi petani hutan Pelatihan pengend. kebakaran hutan Pelatihan budidaya anggrek bagi masy. Di sekitar kawasan konservasi Pelatihan agroforestry bagi masy. Daerah penyangga kwsn. konservasi Pelatihan penaksiran potensi tegakan bagi petani hutan Pelatihan teknik penyusunan RPBI (Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri) bagi industri

a Identifikasi dan evaluasi lahan kritis dan rehabilitasi kawasan hutan lindung

Monev rehabilitasi kawasan hutan lindung Rekonsiliasi data lahan kritis Updating data lahan kritis Monev lahan kritis

a. Fasilitasi penanganan rehabilitasi lahan pada daerah rawan bencana

Penyusunan rancangan teknis rehabilitasi lahan di daerah rawan bencana Koordinasi penanganan lahan kritis di daerah rawan bencana Fasilitasi rehabiltiasi lahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam

III-176

NO. 1 4

PROGRAM 2 Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

KEGIATAN

SASARAN

a. Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Lokakarya Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan Koordinasi pengembangan jasa lingkungan hutan Pembuatan rancangan pengembangan jasa lingkungan hutan Penguatan kapasitas kelembangaan pengemb. jasa lingkungan hutan

a. Paduserasi RTRWK dan Tata Guna Hutan

Paduserasi RTRWK dan TGH Pengendalian tata guna hutan

a Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Hutan (PHBM)

Penguatan kapasitas kelembagaan PHBM Fasilitasi pemanfaatan lahan hutan dgn tanaman produktif Pengendalian penerapan sistem PHBM Koordinasi peningkatan kinerja Forkom PHBM

b. Pengendalian Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan

Pembekalan teknis penatausahaan hasil hutan Koordinasi pembinaan penatausahaan hasil hutan Pengendalian peredaran hasil hutan Pengendalian penatausahaan hasil hutan Pengendalian produksi hasil hutan kayu

c. Pengembangan Pengolahan Hasil Hutan dan Pemasaran Hasil Hutan

Temu usaha hasil hutan rakyat Pembinaan teknis industri primer hasil hutan kayu (UKM/IKM) Desiminasi teknologi tepat guna pengolahan hasil hutan kayu Fasilitasi pemasaran kayu rakyat Promosi produk hasil hutan Sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan Rakortek BPPHH Pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah BPPHH

Penanganan Peredaran dan Pengendalian Hasil Hutan di Wilayah BPPHH Pati

III-177

NO.

PROGRAM

KEGIATAN e.

3 Penanganan Peredaran dan Pengendalian Hasil Hutan di Wilayah BPPHH Semarang

SASARAN -

Penanganan Peredaran dan Pengendalian Hasil Hutan di Wilayah BPPHH Kendal

g. Penanganan Peredaran dan Pengendalian Hasil Hutan di Wilayah BPPHH Tegal

h. Pengembangan Sistem Informasi Geografis DAS

i. Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan j. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan

k. Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan dan Statistik Kehutanan

III-178

4 Sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan Rakortek BPPHH Pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah BPPHH Sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan Rakortek BPPHH Pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah BPPHH Sosialisasi peraturan peredaran hasil hutan Rakortek BPPHH Pengendalian peredaran hasil hutan di wilayah BPPHH Updating data spasial dan atribut Kompilasi sistem perangkat lunak Identifikasi hutan lindung Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Rapat koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan rencana kehutanan jangka menengah (Renstra) 2009 -2014 Penyusunan RKO dan Rencana Kinerja Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan Penyusunan laporan akuntabilitas Pembuatan sofware aplikasi data base kehutanan Penyusunan data base kehutanan Pengembangan jejaring pengolahan data dan informasi kehutanan Penyusunan statistik kehutanan Updating lahan kritis Inventarisasi potensi hasil hutan rakyat Pameran bidang kehutanan Penyebarluasan informasi kehutanan

NO.

PROGRAM

KEGIATAN 3 l. Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan

SASARAN -

Program Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi hutan

a. Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan dan PPKAN

c. Penanganan DAS/Cathment Area

d. Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung

Bantuan bibit tanaman kayu dan MPTS Penyelenggaraan gerakan menanam pohon Penyelenggaraan PPKAN Sosialisasi kegiatan Penanaman tanaman pengendali erosi tanah dan air Sosialisasi kegiatan Penanaman tanaman pengendali erosi tanah dan air Pengembangan pemanfaatan HL Pembinaan masy. di sekitar HL

e. Pembinaan perbenihan dan pengendalian hama/ penyakit hutan

Pembinaan perbenihan Pengendalian penyakit dan hama tanaman hutan

f. Pengembangan hutan mangrove

Rakor penanganan mangrove Pengembangan hutan mangrove

g. Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dan aneka usaha kehutanan

Pengendalian pengembangan hutan rakyat pola kemitraan Failitasi usaha hutan rakyat Pembinaan penerapan pengelolaan hutan lestari hutan rakyat

b. Penangan Kanan Kiri Sungai

4 Identifikasi kebijakan sektor/bidang kehutanan dan dokumen perencanaan pengelolaan hutan Sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah tentang perencanaan pengelolaan hutan 3 kali Koordinasi perencananaan pengelolaan hutan Penilaian URKT IUPHHK Kajian penerapan insentif dan disintensif pengelolaan hutan hak/rakyat di kawasan lindung Rapat koordinasi teknis sektor kehutanan

III-179

NO.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN -

e. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

f. Pembangunan Kawasan Pelestarian Alam KR Baturaden dan Tahura Ngargoyoso

g. Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Hutan Konservasi

h. Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Konservasi Alam

III-180

4 Pengembangan hasil hutan non kayu 3 komoditas Pengendalian kebakaran hutan Operasi pengamanan hutan Pengendalian Flora Fauna Koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan Pengembangan Sarpras Pengembangan koleksi tanaman dan satwa liar Pemeliharaan koleksi tanaman dan sawa serta sarpras Fasilitasi masyarakat sekitar hutan konservasi Fasilitasi pembangunan sekolah alam Pengembangan model desa konservasi Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi Pembangunan demplot pengembangan usaha masyarakat di bidang konservasi Pembinaan generasi muda di bidang konservasi Pembinaan masyarakat di bidang konservasi

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Pendidikan Luar Sekolah

2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

1 Pendidikan kemasyarakatan

Pengguna briket batubara, pengelolaan pertambangan, pengelolaan air tanah, pengelolaan PLTMH dan pengelolaan geowisata di 4 wilayah

1 Reklamasi lahan bekas Pertambangan

2 Identifikasi kondisi lahan bekas penambangan di Jateng 3 Pembangunan sumur pantau ABT 4 Penataan daerah resapan air pada CAT Kudus

Lahan bekas pertambangan rakyat di Kab. Pemalang, Kebumen dan Kudus Tersusunnya Neraca Sumber Daya Mineral di Jawa Tengah Pengguna air tanah di Jawa Tengah Kab. Kudus, Jepara, Pati, Demak dan Purwodadi

1 Identifikasi potensi dan konfigurasi CAT di Jateng

Diketahuinya potensi air tanah pada CAT Karangkobar

1 Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi

Masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

1 Fasilitasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Rawan Bencana Tanah Longsor di Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen dan Purworejo

Kawasan perumahan dan permukiman rawan longsor di Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen dan Purworejo

3 Program Perencanaan Tata Ruang

4 Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

5 Pembangunan Perumahan

III-181

NO 1

PROGRAM

2 6 Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah

KEGIATAN

SASARAN

1. Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pembangunan 2. Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan Kering

Pameran pertambangan, Expo dan temu usaha

3. Intensifikasi Perhitungan Produksi dan Pajak Pengambilan Air Tanah 4. Pengembangan Data Base Spasial dan Statistik Pertambangan dan Energi Berbasis Sistem Informasi Geografis di Jawa Tengah 5. Peningkatan Pelayanan Perijinan Air Bawah Tanah dan Usaha Pertambangan 6. Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah 7. Pengawasan dan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di Jawa Tengah 8. Sosialisasi Geologi dan Peraturan Minerba

Terbangunnya sumur bor/unit pengambilan air tanah untuk masyarakat di daerah rawan kekeringan Sumur air bawah tanah di Jawa Tengah

9. Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Pertambangan dan Energi 10. Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang bagi Pertambangan Rakyat

11. Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah

III-182

Validasi data spasial 32 jenis Bahan Galian Golongan C, 1 Jenis Bahan Galian Golongan A dan 6 jenis Bahan Galian Golongan B Usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah di Jawa Tengah Terkendalinya K3LL dan produksi pengusahaan pertambangan Terkendalinya konservasi air tanah dan tertibnya pengambilan air tanah Aparatur Pemerintahan maupun praktisi bidang pertambangan dan energi se Jawa Tengah Keterpaduan program pembangunan bidang pertambangan dan energi di Jawa Tengah Demplot/Percontohan peralatan pengolah tanah liat di Kab. Wonogiri dan Sukoharjo, alat penghancur batu (crusher) di Kab.Tegal serta pengolah batu marmer di Kab.Rembang Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat maupun pengusaha pertambangan terhadap regulasi maupun kaidah penambangan yang benar di 35 Kab./Kota

NO 1

PROGRAM

2 7 Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas

8 Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi

9 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN

SASARAN

1. Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah (Brebes) 2. Rehabilitasi PLTMH di Jawa Tengah 3. Pembangunan PLTS di Jawa Tengah (Wonogiri, Sragen dan Jepara) 4. Pengembangan Energi Listrik dan EBT di P. Karimunjawa 5. Pengembangan Forum Energi Daerah 6. Identifikasi dan Pengembangan Hasil Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah

7. Pembangunan Jaringan/ Distribusi Listrik di Jawa Tengah 8. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak serta Agen Elpiji 9. Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan Non PLN 10. Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah 11. Pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah

1. Evaluasi Geologi Tata Lingkungan di Kabupaten Jepara, Pati dan Rembang 2. Evaluasi Daerah Rawan Gerakan Tanah

3(tiga) Kabupaten di Jawa Tengah

21 wilayah kabupaten rawan bencana tanah

1 Pengadaan sarpras kantor ESDM Provinsi, BPPE Wil Serayu dan Solo 2 Rehab Gedung BPPE Wilayah Kendeng Muria

III-183

Peningkatan Rasio Elektrifikasi di desa terpencil di Kab. Brebes PLTMH di Kab. Pekalongan Peningkatan Rasio Elektrifikasi di desa terpencil di Kab. Wonogiri, Sragen, Jepara Pengembangan Desa Wisata dan Instalasi Energi di Kec. Karimunjawa Kab. Jepara Pengembangan Forum Energi Daerah Penentuan cadangan dan demplot "Biogenic Gas" di Kab. Banjarnegara, Kebumen dan Sragen Desa yang dekat dengan jaringan listrik PLN di Jawa Tengah Usaha jasa penunjang migas, lindungan lingkungan pada SPBU, agen minyak tanah, pangkalan minyak tanah dan agen LPG 150 usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (UKS) Fasilitasi stake holder dalam pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah Manifestasi panas bumi G. Slamet di Kab. Brebes, Tegal, Banyumas dan Purbalingga

Tersedianya sarpras kantor Terlaksananya Rehab Gedung BPPE Wilayah Kendeng Muria

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH NO

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

Pendidikan Luar Sekolah

2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan

1 Pendidikan Kemasyarakatan bidang industri dan perdagangan.

Pelatihan IKM garmen dan peningkatan ketrampilan manajemen mutu, design dan proses produksi

Pelatihan perkuatan kelembagaan UDKM dan peningkatan Kuantitas dan kualitas Pelaku Ekspor

1 Peningkatan dan Pengembangan kualitas produksi bagi perempuan pelaku Industri

Kualitas perempuan melalui peningkatan dan pengembangan kualitas produksi bagi perempuan pelaku industri.

2 Peningkatan kemampuan Berusaha bagi Perempuan Pelaku Usaha di bidang Perdagangan

Identifikasi Isu Gender, pelatihan teknis dan bantuan sarana usaha perempuan pelaku usaha di bidang perdagangan.

5. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

1 Penerapan IKM secara In - Proses

Pelatihan dan fasilitasi pengembangan proses produksi bersih pada usaha/industri kecil

6. Pengembangan Industri Kecil, Menengah (IKM)

1 Peningkatan Diversifikasi Produk Andalan Jateng

III - 184

- Pengembangan sutera Jateng, Peningkatan daya saing dan pengembangan sutera, Peningkatan mutu Peningkatan mutu desain dan pola bagi IKM bordir, Magang dalam rangka peningkatan ketrampilan SDM IKM tenun ke Sumbar.

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 2 Peningkatan & Penguatan Basis Produksi Industri Pendukung

4 - Peningkatan jejaring kerjasama industri komponen dan industri alat transportasi, Daya saing industri perkapalan, mekanik bengkel industri kendaraan bermotor, Pengembangan usaha jasa keteknikan perbengkelan, Penguatan pengembangan industri karoseri.

3 Peningkatan dan Penguatan Infrastruktur Industri Komponen Otomotif

- Peningkatan kerjasama pengembangan klaster industri alat transportasi, mutu standarisasi industri komponen otomotif, Penguatan teknologi produksi industri komponen

4 Peningkatan dan Penguatan Infrastruktur Industri Elektronika dan Aneka

- Study Banding IKM Elektronika, Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di Jawa Tengah, Magang IKM Kulit ke Jatim, Pelatihan dan Banlat IKM Kulit, Pelatihan dan Banlat IKM Kerajinan di Cilacap dan Purbalingga

5 Peningkatan Industri Alternatif berbasis SDA.

- Pengembangan Kerajinan Keramik melalui Pola Kemitraan, Pengembangan Industri Kerajinan di Blora, Pelatihan dan banlat IKM Keramik / gerabah di Jepara dan Kudus.

6 Peningkatan Akselerasi IKM Daerah terkena bencana alam

- Peningkatan ketrampilan dan banlat bagi IKM terkena bencana alam

III - 185

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 7 Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil

4 - Pemberdayaan klaster TPT. Peningkatan SDM garmen, Workshop dan fasilitasi logo batik Indonesia, Fasilitasi pengembangan dalam penyediaan bahan baku sutera, Fasilitasi promosi produk industri TPT.

8 Peningkatan dan Pengembangan Klaster Industri Meubel

- Peningkatan dan pengembangan SDM bagi IKM mebel orientasi eksport, Peningkatan informasi bahan baku, teknologi dan pemasaran, Peningkatan mutu desain, SDM dan manajemen industri mebel

9 Peningkatan dan Pengembangan Klaster Industri Makanan dan Minuman

- Peningkatan informasi bahan baku, teknologi dan pemasaran, Peningkatan teknologi dan bantuan peralatan kepada IKM pangan, Peningkatan ketrampilan produk industri makanan dan minuman.

10 Pengembangan Pola Kemitraan Industri Kecil dan Menengah

- Kemitraan antara IKM makanan dan minuman dengan penghasil bahan baku, Temu usaha kemitraan IKM makanan & minuman dng. perusahaan Besar/BUMN.

11 Peningkatan & Pengembangan IKM Lintas Kab/Kota

- Peningkatan teknologi tepat guna/bantuan peralatan IKM penggerak perekonomian daerah

12 Peningkatan Dukungan Dekranasda Bidang Industri.

- Promosi Produk Kerajinan, Peningkatan informasi industri kerajinan, Pengadaan sampel produk unggulan kerajinan

III - 186

PROGRAM

KEGIATAN 3 13 Peningkatan dan Penerapan teknologi produksi IKM Orientasi Ekspor

4 - Penerapan GMP dan HACCP, Produk IKM Makanan Minuman Orientasi Ekspor, Pendampingan Penerapan HACCP dan GMP IKM Makanan Minuman Orientasi Ekspor Peningkatan Teknologi Produksi dan Peningkatan Mutu & Banlat IKM Makanan, Minuman Orientasi Ekspor.

14 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Industri Orientasi Eskpor berbasis teknologi informasi industri.

- Perluasan akses pasar produk kerajinan berbasis TI, Pengembangan dan peningkatan SDM, IKM orientasi ekspor dibidang e-Business

15 Pengembangan dan Pendampingan klaster IKM melalui FPESD

- Peningkatan teknologi tepat guna klaster IKM, Fasilitasi pameran pengembangan FPESD sektor industri.

16 Peningkatan & Pengembangan IKM Penghasil Komoditas Strategis

- Pengujian dan evaluasi mutu garam beryodium di tingkat produsen, Peningkatan kualitas produksi IKM garam beryodium, Pengembangan IKM pupuk organik - Bimbingan dokumen mutu dan penerapan sistem manajemen mutu ISO-900-2000 industri manufaktur, Bimbingan dan

17 Peningkatan Mutu dan Standarisasi produk IKM.

7. Penataan Struktur Industri

SASARAN

1 Peningkatan Penggunaan dan Informasi Produk Dalam Negari

III - 187

- Promosi produk unggulan IKM Jawa Tengah, Magang dan bantuan peralatan desain kemasan

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 2 Peningkatan Sarana dan Prasa- rana UPT Kayu

4 - Pengadaan sarana dan prasarana UPT Kayu, Pemberdayaan pengelolaan UPT Kayu

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Logam

- Pengadaan sarana dan prasarana UPT logam, Pemberdayaan pengelolaan UPT logam

4 Peningkatan Sarana dan Prasa rana UPT Otomotif

- Pemberdayaan Pengelolaan UPT Otomotif, Pengadaan peralatan produksi UPT Otomotif

5 Peningkatan Kualitas dan Keamanan Produk Agroindustri Skala Kecil dan Menengah

- Sosialisasi penggnaan food addive pada industri makanan minuman, Peningkatan Teknologi dan Proses Produksi Industri AgroPelatihan Teknik Peningkatan Mutu dan Bantuan Alat Penunjang RPPK, Pelatihan Teknik Peningkatan Mutu dan Bantual Alat di Wilayah Agropo, Pengembangan PIKK Rawapening, Penunjang RPPK di Jawa Tengah, Peningkatan devisifikasi bahan baku Industri makanan minuman

6 Peningkatan Sinergitas Program Pembangunan Industri dan Perdagangan.

- Forum Fokus Group Discussion (FGD) sektor Indag Kab./Kota, Forum Peningkatan Kompetensi Inti, Monitoring dan evaluasi kegiatan

7 Pengembangan Klinik HKI dan Standarisasi Bidang Industri

III - 188

Sosialisasi / Desiminasi HKI, Forum Fasilitasi Kajian Merek, Pelayanan Konsultasi, Aplikasi / Regristrasi HKI

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

8 Pembinaan industri hasil tembakau dan lingkungan IHT Jawa Tengah

8. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Terlaksananya pengembangan industri hasil tembakau dan pmbinaan lingkungan sosial masyarakat sekitar IHT.

1. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Lelang dan Resi Gudang

Meningkatnya perkembangan Pasar Lelang Forward, Partisipasi Pasar Lelang Luar Provinsi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Resi Gudang.

2. Peningkatan Pembudayaan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui promosi, misi dagang dan Temu Usaha.

3. Peningkatan Sarana Usaha bagi Usaha Dagang Kecil dan Menengah

Meningkatnya kemampuan UKM melalui penyaluran bantuan sarana Usaha.

4. Peningkatan Informasi Harga, Pengamanan Stock dan distribusi

Tersedianya informasi harga Kepokmas, Pengamanan Stock dan Distribusi.

5. Peningkatan dan Pengembangan SIM Perdagangan Dalam Negeri.

Terlaksananya pengembangan SIM Perdagangan Dalam Negeri di Jawa Tengah.

6. Peningkatan Perlindungan Konsumen

Meningkatnya perlindungan konsumen pada 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

III - 189

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 7. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar

4 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian barang beredar di 35 Kabupaten/Kota di Jateng dalam rangka perlindungan konsumen dan kepastian berusaha.

8 Peningkatan Pelayanan Balai Metrologi se Jateng

Meningkatnya kinerja pelayanan Balai Metrologi di Jawa Tengah kepada masyarakat.

9 Peningkatan Pelayanan Informasi Perusahaan

Tersedianya layanan informasi bagi dunia usaha di Jawa Tengah.

10 Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Semarang.

Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang di 6 Kabupaten/ Kota di Wilayah Semarang.

11 Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Pati.

Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang di 5 Kabupaten di Wilayah Pati.

12 Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal.

Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang di 7 Kabupaten/ Kota di Wilayah Tegal.

13 Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Banyumas.

Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang di 4 Kabupaten di Wilayah Banyumas.

14 Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Magelang.

Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang di 6 Kabupaten/ Kota di Wilayah Magelang.

III - 190

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

3 15 Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Surakarta.

4 Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang di 7 Kabupaten/ Kota di Wilayah Surakarta.

16 Peningkatan Sinergitas Kebijakan dan ProgramPembangunan Sektor Perdagangan di Jateng

Terwujudnya koordinasi dan sinergitas program kegiatan perdagangan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota serta 9 Prov. anggota MPU.

17 Peningkatan Penerapan HAKI Bidang Perdagangan

Meningkatnya penerapan HAKI bidang perdagangan khusunya dalam pendaftara Merek Dagang.

18 Peningkatan ragam dan mutu komoditi ekspor non migas

Tersedianya Data Produk UKM berorientasi ekspor di Jateng dan Produk UKM yang telah mempunyai merek dagang.

19 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO - 9000

Semakin meningkatnya penerapan SMM bagi Produk UKM orientasi ekspor dan tersedianya data produk ekspor yang telah memliki ISO-9000.

20 Peningkatan Pelayanan Informasi Ekspor

Terwujudnya pelayanan ekspor yang efisien, efektif dan transparan serta meluasnya informasi ekspor di kalangan dunia usaha.

III - 191

PROGRAM

KEGIATAN 3 21 Peningkatan Efisiensi impor dalam rangka mendukung ekspor.

4 Semakin meningkatnya efisiensi impor dalam mendukung peningkatan ekspor dan tersedianya data dan informasi produk-produk impor yang beredar di pasar.

22 Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar

Tersedianya data dan informasi pasar dalam dan luar negeri dan terlayaninya kebutuhan promosi bagi pelaku ekspor.

23 Pengujian Mutu Produk Berorientasi Ekspor.

Meningkatnya mutu Produk orientasi ekspor di Jawa Tengah dan berperannya BPSMB BPSMB sebagai lembaga pengujian dan sertifikasi mutu barang.

24 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri

Meningkatnya pangsa pasar luar negeri dan dalam negeri bagi produk ekspor Jawa Tengah

25 Promosi dan Pameran Produk Kerajinan Berorientasi Ekspor kerjasama dengan Dekranasda Jawa Tengah.

Semakin meningkatnya pangsa pasar Produk UKM orientasi ekspor dan Kerajinan di dalam negeri dan luar negeri

26. Peningkatan pengujian dan sertifikasi mutu tembakau di Jawa Tengah 9 Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemda

SASARAN

Pengembangan kualitas Aparatur Bidang Perindustrian dan perdagangan

III - 192

- Meningkatnya pengujian dan sertifikasi mutu tembakau di Jawa Tengah Terselenggaranya Bintek Aparatur Bidang Perindustrian dan Perdagangan

PROGRAM

1 2 10 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan

KEGIATAN

SASARAN

3 1 Rehab Gedung Kantor UPT Disperindag Prov. Jateng

4 1 Terlaksananya Rehab Gedung Kantor UPT Disperindag Prov. Jateng

2 Peningkatan sarana fisik bangunan kantor Balai Metrologi

2 Terlaksananya peningkatan sarana fisik bangunan kantor Balai Metrologi

3 Peningkatan kualitas dan Kuantitas sarpras TBJT

GUBERNUR JAWA TENGAH

ALI MUFIZ

III - 193