DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................
i
DAFTAR TABEL ...................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................
1
A. Latar Belakang .......................................................................
1
B. Dasar Hukum Penyusunan ......................................................
2
C. Hubungan Antar Dokumen ......................................................
5
D. Sistematika Dokumen RKPD ....................................................
5
E. Maksud dan Tujuan ................................................................
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................
9
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah. ...........................................
9
B. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ...................................
18
C. Lingkungan Strategis ..............................................................
75
D. Isu Strategis ...........................................................................
80
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .............................................................
85
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..............................................
85
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................ 101 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .......... 111 A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 111 B. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah................................... 112 C. Sasaran Pembangunan Daerah ................................................ 113 D. Prioritas Pembangunan Daerah................................................ 114 E. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah..............
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
115
i
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 ........................................................... 137 A. Kewenangan Urusan Wajib...................................................... 137 B. Kewenangan Urusan Pilihan..... ............................................... 171
BAB VI PENUTUP ............................................................................... 183
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 .
Tabel 2.2
Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010 ...............................................
Tabel 2.3
Kepadatan
Penduduk
Provinsi
Jawa
Tengah
20
Laju Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .......................................
Tabel 2.7
19
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 ......................................
Tabel 2.6
16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 - 2010 ......................
Tabel 2.5
15
Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010 ................................................. Tabel 2.4
10
21
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .......................................
22
Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .
22
Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .......................................
23
Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 .....................
23
Tabel 2.11 IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2008 – 2009 ......................................................
24
Tabel 2.12 Kondisi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ..........
28
Tabel 2.13 Kondisi Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ..............
30
Tabel 2.14 Capaian Produksi Komoditas Utama Pertanian Pada Tahun 2009 – 2010 .........................................................................
53
Tabel 2.15 Capaian Produksi Komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009 – 2010 .........................................................................
54
Tabel 2.16 Capaian Produksi Komoditas Utama Perkebunan Pada Tahun 2009 – 2010 .........................................................................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
61
iii
Tabel 2.17 Capaian Populasi komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009 – 2010 ......................................................................... Tabel 3.1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Jawa Tengah ....................................................................
Tabel 3.2
62 91
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 ...............................................................
95
Tabel 3.3
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012**)
99
Tabel 3.4
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2012 Berdasarkan Harga Berlaku ...........................................
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
99
Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 – 2013 (dalam Rp. 000) .......................... 102 Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 (dalam Rp. 000) ...................................... 106
Tabel 3.7
Prediksi Persentase Indikasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Tahun 2012 ........................ 107
Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 (dalam Rp. 000) ..... 109
Tabel 4.1
Matriks Prioritas Program Pembangunan Daerah ...................... 125
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tingkat Inflasi di Jawa Tengah tahun 2008-2013...................... 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
v
Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Tanggal 22 Juni 2011
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 dinyatakan bahwa tahun 2012-2013 merupakan tahap ketiga (terakhir) bagi upaya perwujudan “Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi�. Sebagai konsekuensi dari pentahapan tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 berisi upaya keras yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat dalam pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2010, masih terindikasi adanya indikator-indikator pembangunan yang belum sesuai dengan harapan (belum mencapai target yang telah ditetapkan). Berdasarkan tuntutan adanya usaha keras untuk mencapai visi pembangunan pada tahun 2012-2013, maka RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 disusun dengan memperhatikan: (1) hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya; (2) capaian indikator masing-masing urusan; (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kondisi lingkungan strategis; dan (4) capaian indikator amanat afirmatif seperti percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs), pencapaian kesepakatan Pendidikan Untuk Semua (education for all), dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu penyusunan RKPD juga mempertimbangkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah, menampung aspirasi masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang
pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Proses penyusunan RKPD dilakukan
dengan berpedoman pada tiga
peraturan perundangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
(2)
Peraturan 1
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di dalamnya mengatur RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Sementara itu dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, mengatur penyusunan RKPD sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, evaluasi RKPD tahun 2010, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan rencana program serta kegiatan prioritas. Penyusunan RKPD telah diupayakan untuk memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu: 1) acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD; dan 2) pedoman penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). B. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
2
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada
Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
3
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
4
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. C. Hubungan Antar Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2012, dokumen perencanaan sektoral, dokumen perencanaan lainnya antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Perda Nomor 6 Tahun 2010), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs (Pergub Nomor 20 Tahun 2011), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB), Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS), dan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan (RAD PP). Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional maupun provinsi. D. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
5
BAB II
GAMBARAN PELAKSANAAN
UMUM RKPD
KONDISI TAHUN
DAERAH, 2010
DAN
EVALUASI CAPAIAN
HASIL KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat kondisi eksisting wilayah Jawa Tengah berdasarkan aspek geografi dan demografi, Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2010 dan pencapaian target RPJMD 2008-2013, lingkungan strategis serta isu strategis pembangunan daerah. BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah (berisi kondisi perekonomian nasional dan daerah tahun 2010 serta perkiraan tahun 2011) dan arah kebijakan keuangan daerah (berisi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah).
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, tujuan pembangunan tahap ketiga RPJMD 2008-2013, kebijakan umum pembangunan daerah, sasaran, prioritas pembangunan daerah, prioritas program tahun 2012.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Memuat Rencana Program dan fokus Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, meliputi Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan.
BAB VI
PENUTUP Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
6
E.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah untuk : a. Menjabarkan RPJMD 2008-2013 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Jawa Tengah tahun 2012 dan mensinkronkan dengan sasaran dan program RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2012. b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya nasional dan daerah dalam rangka pembangunan daerah. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah untuk menghasilkan pedoman dalam: a. Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, baik Rancangan APBD maupun Rancangan APBD Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ataupun KUA Perubahan (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011. b. Penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. c. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2012
7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
1. Aspek Geografi a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang terletak antara 5040’ dan 8030’ Lintang Selatan dan antara 108030’ dan 111030’ Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas 3,25 juta hektar (25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas Indonesia). Dilihat dari topografi, Provinsi Jawa Tengah merupakan daratan yang dilewati jajaran pegunungan Kendeng Utara dan didukung oleh tata sungai yang cukup menguntungkan dalam mendukung sistem tata air di provinsi ini. Kemiringan lahan di Provinsi Jawa Tengah relatif bervariasi, yaitu sebesar 38% lahan dengan kemiringan 0-2%, 31% lahan dengan kemiringan 2-15%, 19% lahan dengan kemiringan 1540% dan sisanya 12% lahan dengan kemiringan lebih dari 40%. Kondisi hidrologis Jawa Tengah dibentuk oleh beberapa aliran sungai, dengan Sungai Bengawan Solo sebagai salah satu sungai terpanjang dan merupakan sumber daya air terpenting. Terdapat pula sungai lain yang bermuara di Laut Jawa di antaranya Kali Pemali, Kali Comal dan Kali Bodri serta sungai yang bermuara di Samudera Hindia di antaranya Sungai Luk Ulo dan Citanduy.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
8
Keadaan iklim di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tropis basah. Pada tahun 2009 suhu udara di provinsi ini berkisar antara 24,50C - 28,20C dan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 75%83%. Curah hujan tertinggi adalah 3.590 mm dan hari hujan terbanyak 207 hari. b. Penggunaan Lahan Luas lahan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sebesar 3.254.412 Ha, terbagi atas lahan sawah seluas 991.652 Ha (30,47%) dan bukan sawah seluas 2.262.760 Ha (69,53%). Lahan sawah terdiri dari sawah pengairan teknis, pengairan ½ teknis, pengairan sederhana, pengairan desa/non PU, tadah hujan, pasang surut, lebak, polder dan lainnya. Adapun
lahan
bukan
sawah
terdiri
dari
bangunan/pekarangan,
tegalan/kebun, ladang/huma, padang rumput, hutan negara, hutan rakyat, perkebunan negara, rawa, tambak, kolam/empang, lahan kering yang sementara tidak diusahakan dan lain-lain. Penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 – 2009 Tahun 2007
Tahun 2008
Luas (Ha)
%
Luas (Ha)
%
Luas (Ha)
990.824
30,45
990.652
30,44
991.652
30,47
Pengairan Teknis
386.033
38,96
382.643
38,63
383.262
38,65
b
Pengairan 1/2 Teknis
130.048
13,13
129.630
13,09
133.769
13,49
c
Pengairan Sederhana
137.824
13,91
136.796
13,81
136.635
13,78
d
Pengairan Desa/Non PU
52.364
5,28
57.032
5,76
52.596
5,30
e
Tadah Hujan
281.919
28,45
281.919
28,46
282.521
28,49
No.
Penggunaan Lahan
1
Lahan Sawah
a
Tahun 2009
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
%
9
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
No.
Penggunaan Lahan
g
Lebak, Polder, Lainnya
1.075
0,11
1.071
0,11
1.256
0,13
2
Bukan Lahan Sawah
2.263.588
69,55
2.263.760
69,56
2.262.7 60
69,53
a
Bangunan/ Pekarangan
521.769
16,03
524.465
16,12
503.923
15,48
b
Tegal/Kebun
737.677
22,67
732.853
22,52
730.370
22,44
c
Ladang/Huma
10.341
0,32
13.346
0,41
13.413
0,41
d
Padang Rumput
1.906
0,06
1.231
0,04
1.184
0,04
e
Hutan Rakyat
94.090
2,89
95.550
2,94
103.402
3,18
f
Hutan Negara
568.305
17,46
568.572
17,47
578.107
17,76
g
Perkebunan Negara
75.865
2,33
71.868
2,21
69.345
2,13
h
Rawa
8.201
0,25
9.027
0,28
9.035
0,28
i
Tambak
33.050
1,02
34.972
1,07
39.810
1,22
j
Kolam/Empang
6.328
0,19
3.719
0,11
8.259
0,25
k
Lahan kering yang sementara tidak diusahakan l
Lain-lain Jumlah (Ha)
Luas (Ha)
1.819
Luas (Ha)
%
0,06
1.772
Luas (Ha)
%
0,05
1.628
%
0,05
204.237
6,28
206.385
6,34
204.284
6,28
3.254.412
100,00
3.254.412
100,00
3.254.4 12
100,00
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2010
c. Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2025, kawasan rawan bencana alam di Provinsi Jawa Tengah terdiri atas kawasan rawan banjir, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan tsunami, kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
10
rawan kekeringan, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan gas beracun, dengan uraian sebagai berikut : 1).
Kawasan Rawan Banjir Kawasan
rawan
bencana banjir
di Provinsi
Jawa Tengah
ditetapkan di 26 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas,
Kabupaten
Purbalingga,
Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten
Brebes,
Kota
Surakarta,
Kota
Semarang,
Kota
Pekalongan dan Kota Tegal. 2).
Kawasan Rawan Tanah Longsor Kawasan rawan tanah longsor di Jawa Tengah ditetapkan di 27 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Kebumen,
Kabupaten
Purworejo,
Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten
Semarang,
Kabupaten
Temanggung,
Kabupaten
Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang,
Kabupaten
Tegal,
Kabupaten
Brebes
dan
Kota
Semarang. 3).
Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi Kawasan rawan letusan gunung berapi berada di kawasan Gunung Merapi (meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
11
Boyolalidan Kabupaten Klaten) dan kawasan Gunung Slamet (meliputi
Kabupaten
Banyumas,
Kabupaten
Purbalingga,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal). 4).
Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan rawan gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.
5).
Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan rawan gelombang pasang berada di Kota/Kabupaten yang mempunyai pantai terutama pantai yang landai, antara lain di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten
Jepara,
Kabupaten
Demak,
Kabupaten
Kendal,
Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. 6).
Kawasan Rawan Tsunami Kawasan rawan tsunami di Provinsi Jawa Tengah terletak di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa yang meliputi beberapa kabupaten
yaitu
Kabupaten
Cilacap,
Kabupaten
Kebumen,
Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri. 7).
Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Lokasi daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah (dilihat dari aspek ketersediaan air) adalah di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten
Rembang,
Kabupaten
Pati,
Kabupaten
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Demak,
12
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. 8).
Kawasan Rawan Abrasi Kawasan pantai yang rawan abrasi di Provinsi Jawa Tengah terletak di beberapa kabupaten/kota yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.
9).
Kawasan Rawan Angin Topan Kawasan rawan angin topan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 ditetapkan berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten
Banyumas,
Kabupaten
Purbalingga,
Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kota Pekalongan. 10). Kawasan Rawan Gas Beracun
Kawasan rawan gas beracun di Provinsi Jawa Tengah terletak di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. 2. Aspek Demografi a. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Pertumbuhan cenderung
jumlah
mengalami
penduduk
peningkatan.
di
Provinsi
Jawa
Tengah
Berdasarkan
hasil
Sensus
Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 32.380.687 orang. Bila dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 sebanyak 30.775.847 orang, maka laju pertumbuhan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
13
penduduk Jawa Tengah sebesar 0,37% per tahun. Hal ini merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16.299.547 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.081.140 jiwa. Rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 98,66 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan kabupaten/kota dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Brebes sebesar 1.732.719 jiwadan terendah berada di Kota Magelang sebesar 118.316 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010 No.
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1.
Kab. Cilacap
823,394
817.637
1.641.031
2.
Kab. Banyumas
777,568
776.334
1.553.902
3.
Kab. Purbalingga
420,389
428.934
849.323
4.
Kab. Banjarnegara
436,074
433.210
869.284
5.
Kab. Kebumen
577,975
580.853
1.158.828
6.
Kab. Purworejo
342,957
351.447
694.404
7.
Kab. Wonosobo
383,232
371.466
754.698
8.
Kab. Magelang
593,949
587.967
1.181.916
9.
Kab. Boyolali
459.200
472.337
931.537
10.
Kab. Klaten
554.715
575.147
1.129.862
11.
Kab. Sukoharjo
408.424
415.376
823.800
12.
Kab. Wonogiri
452.114
476.573
928.687
13.
Kab. Karanganyar
402.530
410.629
813.159
14.
Kab. Sragen
420.173
436.310
856.483
15.
Kab. Grobogan
648.566
660.026
1.308.592
16.
Kab. Blora
408.853
420.751
829.604
17.
Kab. Rembang
295.236
296.381
591.617
18.
Kab. Pati
578.046
612.775
1.190.821
19.
Kab. Kudus
383.633
394.321
777.954
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
14
No.
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
20.
Kab. Jepara
547.876
549.282
1.097.158
21.
Kab. Demak
525.712
533.226
1.058.938
22.
Kab. Semarang
457.987
473.054
931.041
23.
Kab. Temanggung
355.568
352.541
708.109
24.
Kab. Kendal
457.237
443.374
900.611
25.
Kab. Batang
352.910
353.105
706.015
26.
Kab. Pekalongan
417.012
421.242
838.254
27.
Kab. Pemalang
625.642
636.371
1.262.013
28.
Kab. Tegal
693.287
698.973
1.392.260
29.
Kab. Brebes
872.135
860.584
1.732.719
30.
Kota Magelang
58.334
59.982
118.316
31.
Kota Surakarta
243.363
257.279
500.642
32.
Kota Salatiga
83.721
87.346
171.067
33.
Kota Semarang
762.621
791.157
1.553.778
34.
Kota Pekalongan
141.339
140.798
282.137
35.
Kota Tegal
119.368
122.759
242.127
16.081.140
16.299.547
32.380.687
Jumlah 2010
Sumber: Susenas, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010
b. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 994,97 orang per km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Surakarta, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Blora. Data kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 No
Kabupaten/Kota
Luas Daerah (km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk per km2
1.
Kab. Cilacap
2.138,51
1.641.031
767,37
2.
Kab. Banyumas
1.327,59
1.553.902
1.170,47
3.
Kab. Purbalingga
777,65
849.323
1.092,17
4.
Kab. Banjarnegara
1.069,74
869.284
812,61
5.
Kab. Kebumen
1.282,74
1.158.828
903,40
6.
Kab. Purworejo
1.034,82
694.404
671,03
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
15
No
Kabupaten/Kota
7.
Kab. Wonosobo
8.
Luas Daerah (km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk per km2
984,68
754.698
766,44
Kab. Magelang
1.085,73
1.181.916
1.088,59
9.
Kab. Boyolali
1.015,07
931.537
917,70
10.
Kab. Klaten
655,56
1.129.862
1.723,51
11.
Kab. Sukoharjo
466,66
823.800
176,52
12.
Kab. Wonogiri
1.822,37
928.687
509,60
13.
Kab. Karanganyar
772,20
813.159
1.053,04
14.
Kab. Sragen
946,49
856.483
904,04
15.
Kab. Grobogan
1.975,85
1.308.592
662,29
16.
Kab. Blora
1.794,40
829.604
462,32
17.
Kab. Rembang
1.014,10
591.617
583,33
18.
Kab. Pati
1.491,20
1.190.821
798,56
19.
Kab. Kudus
425,17
777.954
1.821,18
20.
Kab. Jepara
1.004,16
1.097.158
1.092,61
21.
Kab. Demak
897,43
1.058.938
1.179,97
22.
Kab. Semarang
946,86
931.041
983,29
23.
Kab. Temanggung
870,23
708.109
813,70
24.
Kab. Kendal
1.002,27
900.611
898,57
25.
Kab. Batang
788,95
706.015
894,87
26.
Kab. Pekalongan
836,13
838.254
1.002,54
27.
Kab. Pemalang
1.011,90
1.262.013
1.247,17
28.
Kab. Tegal
879,70
1.392.260
1.582,65
29.
Kab. Brebes
1.657,73
1.732.719
1.045,24
30.
Kota Magelang
18,12
118.316
6.529,58
31.
Kota Surakarta
44,03
500.642
11.370,47
32.
Kota Salatiga
52,96
171.067
3.230,12
33.
Kota Semarang
373,67
1.553.778
4.158,16
34.
Kota Pekalongan
44,96
282.137
6.275,29
35.
Kota Tegal
34,49
242.127
7.020,21
Jumlah 2010
32.544,12
32.380.687
994,97
2009
32.544,12
32.864.563
1.009,85
2008
32.544,12
32.626.390
1.002,53
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2008 – 2009 dan Sensus Penduduk, BPS, 2010
c. Struktur Penduduk Dilihat dari struktur penduduk, pada tahun 2009 penduduk Jawa Tengah usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 21.598.118 jiwa, kemudian untuk penduduk usia non produktif sebanyak 11.266.445 jiwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
16
terdiri dari usia 0 – 14 th sebanyak 8.784.425 jiwa dan usia 64 tahun ke atas sebanyak 2.482.020 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka angka
dependency ratio pada tahun 2009 sebesar 52,16 lebih baik dibandingkan tahun 2008 yaitu sebesar 52,29. B. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Jawa Tengah Target pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah dengan indikator agregat makro pembangunan, yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang menjadi salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran IPM dibentuk oleh 3 (tiga) parameter yaitu angka usia harapan hidup, pencapaian pendidikan dengan komponen rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf serta pengeluaran riil per kapita. IPM Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 72,9 meningkat dari tahun 2009 sebesar 72,1dan telah melampaui target RPJMD tahun 2010 sebesar 72,6, tetapi masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 74,3. Apabila dibandingkan dengan kedua provinsi di Pulau Jawa yang situasi dan kondisinya hampir sama dengan Jawa Tengah yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat IPM Jawa Barat sebesar 71,64 (2009) dan sebesar 72,08 (2010), sedangkan IPM Jawa Timur sebesar 71,06 (2009) dan sebesar 71,55 (2010).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
17
Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
72,10
72,9
2
Jawa Barat
71,64
72,08
3
Jawa Timur
71,06
71,55
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jawa Tengah selama kurun waktu 3 tahun (2008–2010) mengalami pertumbuhan yang relatif baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebesar 5,8%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 4,7%dan tahun 2008 sebesar 5,5%. Lapangan usaha yang pertumbuhannya cukup tinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, meski kontribusi pertumbuhan masih disumbang tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahandan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Walaupun pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun yang lalu mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,66% (RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013) maka diperlukan strategi dan upaya yang kuat, sebab kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2010 baru mencapai 5,8%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 4,19% (2009) dan sebesar 6,09% (2010), sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,01% (2009) dan sebesar 6,67% (2010).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
18
Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
4,7%
5,8%
2
Jawa Barat
4,19%
6,09%
3
Jawa Timur
5,01%
6,67%
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
c. Laju Inflasi Besarnya laju inflasi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008 – 2010 termasuk rendah, tidak melampaui angka dua digit. Besarnya inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,88%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yaitu sebesar 6,96%. Inflasi di Jawa Tengah terutama disebabkan oleh inflasi volatile foods, terkait terbatasnya pasokan beberapa komoditas pangan, seperti beras dan kelompok aneka bumbu sehubungan dengan pola musimannya. Sejauh ini, tekanan inflasi dari sisi eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional, seperti emas dan gula, yang dapat dikompensasi dengan kecenderungan apresiasi nilai tukar Rupiah. Perkembangan inflasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.1 Tingkat Inflasi di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) 12 9,55 10 6,88
8 6 3,32 4 2 0 2008
2009
2010
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
19
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010
Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat inflasi Jawa Barat sebesar 2,02% (2009) dan sebesar 6,62% (2010), sedangkan inflasi Jawa Timur sebesar 3,4% (2009) dan sebesar 7,1% (2010). Tabel 2.6 Laju Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
3,32%
6,88%
2
Jawa Barat
2,02%
6,62%
3
Jawa Timur
3,4%
7,1%
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
d. Indeks Gini dan Indeks Williamson Indeks Gini di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008– 2009 menunjukkan penurunan dari sebesar 0,30 pada tahun 2008 menjadi 0,25
pada
tahun
2009. Hal ini
menunjukkan bahwa
pemerataan hasil-hasil pembangunan di Jawa Tengah semakin baik. Indeks Williamson Jawa Tengah selama kurun waktu dua tahun (2008 dan 2009) relatif tetap yaitu sebesar 0,66 artinya pemerataan hasilhasil pembangunan antar wilayah di Jawa Tengah cukup baik. e. Nilai Tukar Petani Nilai
Tukar
Petani
(NTP)
adalah
untuk
menunjukkan
kemampuan tukar barang-barang (produk pertanian) yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Pada tahun 2009, NTP Jawa Tengah sebesar 100,03 meningkat menjadi 103,12 pada tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat NTP Jawa Barat sebesar 97,79 (2009) dan sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
20
101,46 (2010), sedangkan NTP Jawa Timur sebesar 99,24 (2009) dan sebesar 98,87 (2010). Tabel 2.7 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
Tahun 2009
Tahun 2010
1
Jawa Tengah
100,03
103,12
2
Jawa Barat
97,79
101,46
3
Jawa Timur
99,24
98,87
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
f. Penduduk Miskin dan Pengangguran Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan yaitu 17,72% (2009) menjadi 16,56% (2010), sedangkan target
akhir
RPJMD
tahun
2013
sebesar
13,27%. Kondisi ini
menggambarkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan
kinerja
yang
semakin
baik,
meningkatnya program-program penanggulangan
terutama
karena
kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun demikian perlu kerja keras untuk pencapaian target RPJMD. Besarnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 No
Indikator
2008
2009
2010
∑ (ribu)
%
∑ (ribu)
%
∑ (ribu)
%
1
Kota
2.556,5
16,34
2.420,9
15,41
2.258,9
14,33
2
Desa
3.633,1
21,96
3.304,7
19,89
3.110,2
18,66
3
Kota + Desa
6.189,6
19,23
5.725,7
17,72
5.369,2
16,56
Sumber data: BPS Provinsi Jawa Tengah (Susenas), 2010
Tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada tahun
2009
sebanyak 1.252.267 orang (7,33%) dan tahun 2010 sebanyak 1.046.883 orang (6,21%) telah melampaui target akhir RPJMD sebesar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
21
7,34%. Kondisi ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2009 sebanyak 4.983 ribu (11,96%) dan tahun 2010 sebanyak 4.773 ribu (11,27%), sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 6.022 ribu (16,68%) dan tahun 2010 sebanyak 5.529 ribu (15,26%). Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada tahun 2009 sebanyak 2.079.830 orang (10,96%) dan tahun 2010 sebanyak 1.951.391 orang (10,33%), sedangkan TPT di Jawa Timur pada tahun 2009 sebanyak 1.033.512 orang (5,08%) dan tahun 2010 sebanyak 828.943 orang (4,25%). Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
1
Jawa Tengah
2 3
2009
2010
∑ (ribu)
%
∑ (ribu)
%
5.725,7
17,72
5.369,2
16,56
Jawa Barat
4.983
11,96
4.773
11,27
Jawa Timur
6.022
16,68
5.529
15,26
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2009 – 2010 No
Provinsi
2009
2010
Jumlah
%
Jumlah
%
1
Jawa Tengah
1.252.267
7,33
1.046.883
6,21
2
Jawa Barat
2.079.830
10,96
1.951.391
10,33
3
Jawa Timur
1.033.512
5,08
828.943
4,25
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
22
g. IPG dan IDG Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 64,66 dan tahun 2009 mencapai 65,03. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2008 sebesar 59,76 dan tahun 2009 sebesar 59,96. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan IPG dan IDG dari tahun 2008 ke 2009. Indeks Pembangunan Gender diukur dari indikator komposit meliputi: 1) angka harapan hidup antara perempuan dan laki-laki; 2) angka melek huruf perempuan dan laki-laki; 3) ratarata lama sekolah untuk perempuan dan laki-laki; dan 4) sumbangan pendapatan. Kemudian untuk IDG diukur dari indikator komposit meliputi: 1) keterlibatan perempuan di parlemen; 2) perempuan sebagai
tenaga
manajer,
profesional,
administrasi,
teknisi;
dan
3) sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, terlihat IPG Jawa Barat sebesar 61,81 (2008) dan
sebesar
61,84 (2009), sedangkan IPG Jawa Timur sebesar 62,97 (2008) dan sebesar 63,48 (2009). Sementara IDG Jawa Barat sebesar 55,51 (2008) dan sebesar 55,77 (2009), sedangkan IDG Jawa Timur sebesar 59,81 (2008) dan sebesar 60,26 (2009). Tabel 2.11 IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah, Jawa Baratdan Jawa Timur Tahun 2008 – 2009 No
Provinsi
IPG
IDG
2008
2009
2008
2009
1
Jawa Tengah
64,66
65,03
59,76
59,96
2
Jawa Barat
61,81
62,97
55,51
55,77
3
Jawa Timur
62,97
63,48
59,81
60,26
Sumber : BPS Jateng, Jabardan Jatim (diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
23
2. Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Provinsi a. Urusan Wajib Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut: 1).
Pendidikan Capaian kinerja pembangunan pendidikan, antara lain ditunjukkan beberapa indikator sebagai berikut : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); capaian APK PAUD tahun 2010 sebesar 68,41% sudah melampaui target akhir RPJMD sebesar 65%. Dikaitkan dengan target Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagaimana Deklarasi Dakar, APK PAUD perlu dipacu untuk mencapai target 75% pada tahun 2015. Pendidikan Dasar; APM SD/MI Tahun 2010 sebesar 97,08%, namun masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 98%. Dikaitkan dengan rangkaian pencapaian target MDGs, target capaian APM SD/MI pada tahun 2011 sebesar 97,67% dan tahun 2012
sebesar
98,25%.
Apabila
trend
tersebut
dapat
dipertahankan, diharapkan APM SD/MI pada tahun 2015 dapat mencapai 100. APK SMP/MTs tahun 2010 sebesar 99,40%. Capaian tersebut telah melampaui target RPJMD sebesar 98%. Hal yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian indikator untuk menuju Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SD/MI Tahun 2009/2010 sebesar 94,85%. Angka tersebut dibawah target RPJMD sebesar 98%. Untuk SMP/MTs tahun 2010/2011 sebesar 99,05% (500.570 siswa dari 505.393 siswa) Angka tersebut diatas target RPJMD sebesar 93%. Pendidikan Menengah; APK SMA/SMK/MA dan sederajat sebesar 64,62%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 70%. Rasio Siswa SMK : SMA tahun 2010 adalah 60,90 : 39,10. Hal yang perlu dipacu untuk mendukung Program Provinsi Vokasi adalah peningkatan capaian rasio siswa SMK : SMA sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
24
70 : 30 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA tahun 2010/2011 sebesar 98,43% (303.056 siswa dari 307.888 siswa). Pendidikan Non formal dan Informal, indikator kinerja antara lain : (1) Pengembangan Desa Vokasi, sampai dengan tahun 2010 jumlah Desa Vokasi sebanyak 140 Desa, dengan target pada tahun 2013 sebanyak 245 Desa; (2) Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Desa/Kelurahan di Jawa Tengah memiliki TBM sebesar 9,00% namun masih di bawah target akhir RPJMD 15%; (3) Kelulusan Paket A sebesar 96,50%, di bawah target akhir RPJMD sebesar 97%; (4) Kelulusan Paket B 90,00%, di bawah target akhir RPJMD 95%; (5) Kelulusan Paket C sebesar 86,00%, di bawah target akhir RPJMD 90%; (6) Angka buta aksara usia >45 thn pada tahun 2010 sebesar 1%, sesuai terget RPJMD sebesar <1%. Pendidikan Khusus; APK Pendidikan Khusus sebesar 37,00%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 40%; Pendidikan Khusus terakreditasi tahun 2010 sebesar 68,45%, di bawah target akhir RPJMD sebesar 100%; Angka Naik Kelas sebesar 97%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 98%; Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan; sampai dengan Tahun Anggaran 2010 jumlah pendidik di Jawa Tengah yang berkualifikasi S1/D4 sebanyak 164.081 orang (41,96%) dan yang belum memenuhi kualifikasi sebanyak 226.933 orang (58,04%). Sedangkan pendidik yang telah bersertifikat pendidik sebanyak 117.864 orang (30,14%), sehingga masih terdapat 273.150 orang (69,86%) yang belum tersertifikasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad pada tahun 2013 seluruh pendidik di Jawa Tengah telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik
dalam
Dibandingkan
upaya
dengan
meningkatkan target
RPJMD,
mutu Tenaga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
pendidikan. Pendidik
25
berkualifikasi S1/D4 sampai dengan tahun 2010 pada PAUD mencapai 18,83%, masih di bawah target RPJMD 30%; SD/SDLB mencapai 34,11%, di bawah RPJMD 45%; SMP/SMPLB mencapai 76,03%; SMA /SMK/SMALB 89,83%, masih di bawah target akhir RPJMD 93%. Pendidikan Tinggi; kemitraan Perguruan Tinggi dengan Pemda sebesar 18%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 25%. Kemitraan tersebut akan ditingkatkan untuk mendukung kualitas
pembangunan
pendidikan
pada
khususnya
dan
pembangunan bidang lainnya (kesehatan, pertanian dan lainnya) pada umumnya. Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
dan
Pendidikan
Berkelanjutan; Wawasan Kebangsaan melalui Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan sebesar 60%, masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 75%; Kearifan Lokal 100%, Sekolah di Jawa Tengah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa sesuai target RPJMD sebesar 100%. Beberapa langkah konkrit yang perlu dilakukan guna percepatan pencapaian target akhir RPJMD adalah perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistikkomprehensif,
mempertahankan
dan
meningkatkan
kualitas
layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS), peningkatan mutu dan relevansi
Pendidikan
Menengah
(DIKMEN),
pengembangan
layanan pendidikan inklusi, pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS),
akselerasi
standarisasi
(Akreditasi)
satuan
pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik secara berkelanjutan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta pengembangan pendidikan berkarakter secara konsisten dan berkelanjutan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
26
Gambaran kondisi mengenai pendidikan Jawa Tengah terdapat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.12 Kondisi Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 No.
Variabel Indikator
2008
2009
2010
96 6,8
99 6,86
99,99 7,2*
106,79 92,63
107,31 96,93
108,00 99,40
a)
Angka Melek Huruf (%)
b)
Rata-rata lama sekolah
c)
APK SD/MI (%)
d)
APK SMP/MTs (%)
e)
APK SMA/SMK/MA (%)
53,51
54,87
64,62
f)
APM SD (%)
90,99
95,82
97,08
g)
APM SMP/MTs (%)
h)
APM SMA/SMK/MA (%)
71,5 48,78
75,29 49,19
76,87 50,12
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, data diolah *Susenas, BPS, Juli 2010
2).
Kesehatan Usia harapan hidup di Jawa Tengah pada tahun 2009 dan 2010 sebesar 72 tahun, masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 73,8 tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2009 yaitu 114 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010 yaitu 104,97 per 100.000 kelahiran hidup, masih di bawah target
RPJMD yaitu 102 per
100.000 kelahiran hidup. Menurunnya AKI antara lain disebabkan oleh meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal dan meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan.
Masih
perlu
upaya
serius
terutama
untuk
meningkatkan cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 yaitu 9,7 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2010 yaitu 10,62 per 1.000 kelahiran hidup, masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 9,8 per 1.000 kelahiran hidup. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penanganan neonates komplikasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
27
Kasus kekurangan gizi pada balita yang menyebabkan terjadinya kelainan tinggi terhadap berat badan permanen (anak pendek untuk umurnya/stunting) pada tahun 2007 (data riskesdas 2007) adalah 34,4 % dan Tahun 2010 sebesar 12,56%. Prevalensi gizi buruk pada tahun 2009 sebesar 0,16% dan tahun 2010 sebesar 0,08% (data Riskesdas 2010), masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 0,82%. Untuk pencapaian target tersebut, perlu peningkatan perbaikan gizi masyarakat terutama bagi penduduk miskin melalui berbagai program lintas sektor. Prioritas penanganan penyakit menular dititikberatkan pada HIV/AIDS, TB Paru, Demam Berdarah, Malaria dan Kusta. Jumlah kasus (penderita baru) HIV/AIDS tahun 2009 sebanyak 573 kasus (72 orang meninggal), meningkat pada tahun 2010 sebanyak 874 kasus (160 orang meninggal). Meningkatnya penemuan jumlah kasus
penderita
HIV/AIDS
tersebut,
dikarenakan
semakin
efektifnya kegiatan sosialisasi pencegahan dan pendorongan kelompok
beresiko
tinggi
untuk
melakukan
pemeriksaan
(voluntary, concelling and testing). Penemuan penderita baru penyakit Tubercolusis Paru (TB) pada Tahun 2010 sebesar 53,72% meningkat dibanding tahun 2009 sebesar 48,5%, namun demikian masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 70%. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas untuk penemuan penderita baru TB paru melalui
surveillance dan kegiatan pendamping minum obat. Angka
Kesakitan
DBD
pada
tahun
2010
sebesar
59,5/100.000 penduduk dan angka kematian DBD sebesar 1%. Target
akhir
RPJMD
untuk
Angka
Kesakitan
DBD
adalah
<15/100.000 penduduk. Angka kematian karena DBD masih belum mencapai target akhir RPJMD sebesar <1%. Peningkatan angka kesakitan DBD antara lain disebabkan karena masih rendahnya
perilaku
hidup
bersih,
belum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
optimalnya
28
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pemanasan global yang berdampak pada penularan penyakit DBD secara trans ovarian. Pada tahun 2009 Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,047 per 1.000 penduduk dan tahun 2010 sebesar 0,101 per 1.000, telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 1 per 1.000. Daerah endemis malaria di Jawa Tengah adalah Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo dan
Banyumas
dengan
prevalensi
Malaria (API) paling tinggi adalah Kabupaten Purbalingga. Penanganan penderita gangguan jiwa yang dipasung sampai dengan bulan Juni 2011 sebanyak 144 orang dari 333 kasus di 16 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk mewujudkan Jawa Tengah Bebas Pasung. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan penanganan penderita gangguan jiwa yang dipasung. Gambaran kondisi mengenai kesehatan Jawa Tengah terdapat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.13 Kondisi Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2008-2010 No.
Variabel Indikator
1.
Angka Harapan Hidup (tahun)
2.
Angka Kematian Ibu ( per 100.000 KH)
3.
Angka Kematian Bayi ( per 1000 KH)
2008
2009
2010
71,1
72
72
117
114
104,97
9,88
9,7
10,62
Sumber data: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, data diolah
3).
Pekerjaan Umum Panjang jalan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 adalah 26.368,792 km, terdiri dari jalan nasional 1.390,571 km, jalan provinsi 2.565,621 km dan jalan kabupaten/kota 22.412,60 km. Kinerja jalan provinsi dalam kondisi baik 85% (2009) menjadi 85,36% (2010); kondisi sedang 14,61% (2009) menjadi 14,29% (2010); kondisi rusak 0,39% (2009) menjadi 0,35% (2010),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
29
dengan target akhir RPJMD untuk kondisi jalan baik sebesar 86,54%. Sedangkan kinerja jalan Nasional tahun 2010 kondisi baik sebesar 5,97%, kondisi sedang sebesar 65,71% dan kondisi rusak sebesar 28,32%. Panjang jembatan Provinsi adalah 25.335 m, dengan kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 75,46% dan tahun 2010 sebesar 76,35%, target RPJMD sebesar 79% di tahun 2013, sehingga masih perlu dipacu untuk dapat mencapai target akhir RPJMD. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2010 mencapai 97,66 km (46,51%), sedangkan untuk pembangunan konstruksi baru sepanjang 27,09 km (12,76%). Melalui Regional
Road Development Project (RRDP) Tranche I (2011 – 2013), target sampai akhir tahun 2013 sepanjang 102,89 km (48,48% dari total panjang JJLS yaitu 212,25 km). Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo sepanjang 75,67 km, sampai tahun
2010
pembangunan jalan tol Seksi I
(Semarang–Ungaran) sepanjang 14,1 km baru mencapai 93,34% dikarenakan mundurnya waktu penyelesaian pembebasan tanah pasca
konsinyasi
di
Paket
III
(Penggaron-Beji),
redesign
menyesuaikan kondisi struktur tanah pada lokasi STA 5 Paket Gedawang-Penggaron di Dusun Karangpucung-Pudakpayung dan terhambatnya pengeprasan bukit Ceper dan Cemorosewu karena kondisi cuaca/intensitas hujan yang cukup tinggi. Selanjutnya untuk Seksi II (Ungaran–Bawen) sepanjang 9 km, dalam tahap pembebasan lahan (89,08%). Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya ruas jalan provinsi yang mempunyai kapasitas dan kualitas struktur yang belum mantap, terutama di wilayah timur Jawa Tengah, wilayah perbatasan antar Provinsi dan antar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
30
Kabupaten/Kota,
daerah
rawan
bencana
dan
kawasan
pengembangan perekonomian wilayah. Pada tahun 2010, kondisi jaringan irigasi baik mencapai 49% tetapi kondisi ini masih perlu didorong untuk mencapai target RPJMD sebesar 72%. Kondisi DAS kritis yang telah tertangani sampai tahun 2010 sebanyak 16 DAS dari 35 DAS kritis yang harus ditangani sesuai target RPJMD. Selain itu, luas genangan banjir di tahun 2010 sebesar 186.456 Ha, berkurang dari tahun 2009 seluas 192.942 Ha, sehingga masih perlu penanganan untuk mencapai
target
RPJMD
seluas
167.000
Ha.
Pemenuhan
kebutuhan air baku sampai tahun 2010 telah mencapai 44% masih
sesuai
target
mengantisipasi
dampak
RPJMD, perubahan
namun iklim
demikian masih
untuk
dibutuhkan
pembangunan sarana prasarana air baku terutama di daerah kritis. Panjang pantai kritis di tahun 2010 sebesar 140 km, menurun dari tahun 2009 sepanjang 157 km, namun masih perlu didukung untuk mencapai target RPJMD sepanjang 130 km. Cakupan pelayanan air bersih di Jawa Tengah pada tahun 2009 di kawasan perkotaan (37%) dan kawasan pedesaan (9%) meningkat pada tahun 2010 di kawasan perkotaan (38,7%) dan kawasan pedesaan (10,4%). Cakupan layanan sanitasi tahun 2009 sebesar 54,73% meningkat pada tahun 2010 sebesar 57,70%. Capaian tersebut masih sesuai dengan target RPJMD, apabila dibandingkan dengan target MDGs khususnya untuk cakupan air bersih pedesaan masih perlu percepatan pencapaian. 4).
Perumahan Pada tahun 2010, backlog rumah di Jawa Tengah sebanyak 755.493 unit. Salah satu penyebab tingginya backlog rumah adalah bencana alam sehingga banyak keluarga yang kehilangan rumah.
Selain
itu
masih
terdapatnya
rumah
tidak
layak
huni/kumuh di perkotaan sebanyak 115.000 rumah tangga atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
31
5% dari 2.300.000 rumah tangga yang dalam kondisi tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni yang telah dipugar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 2.250 rumah. Pada tahun 2009 jumlah rumah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diperbaiki sebanyak 714 unitdan pada tahun 2010 sebanyak 591 unit, Bantuan Rumah Tangga Miskin pada tahun 2009 sebanyak 1.275 unit dan pada tahun 2010 sebanyak 575 unit, serta Bantuan Rumah Panggung tahun 2009 sebanyak 40 unitdan tahun 2010 sebanyak 50 unit. Memperhatikan kondisi di atas, peran pemerintah provinsi dalam pengembangan perumahan yang terbatas pada pemberian stimulan perbaikan rumah dan peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) masih perlu ditingkatkan dengan
mendorong
swadaya masyarakat dan swasta yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah rumah layak huni. 5).
Penataan Ruang Sebagai pelaksanaan amanat UU No 26 Tahun 2007, Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda No 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah yang berlaku sampai 20 tahun mendatang. Selain itu, juga telah menyusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW sebanyak 2 buah, sosialisasi dan mitigasi kawasan rawan bencana. Dalam
fasilitasi
penyusunan/penyesuaian
Perda
RTRW
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan
rekomendasi
terhadap
31
Raperda
RTRW
Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh BKPRD Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, secara normatif terlambat, tetapi hal ini dikarenakan keterlambatan terbitnya
pedoman
penyusunan
Perda
RTRW
Provinsi,
Kabupatendan Kota, sehingga keterlambatan tidak hanya terjadi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
32
pada Provinsi Jawa Tengah (beserta kabupaten/kota di Jawa Tengah), tetapi juga terjadi secara nasional. Secara nasional, penetapan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah relatif lebih cepat, yaitu merupakan urutan ke-6 secara nasional. Berkenaan dengan telah tersusunnya perda-perda RTRW provinsi maupun kabupaten/kota, maka perlu ditindaklanjuti dengan
upaya
konsistensi
pemanfaatan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang. 6).
Perencanaan Pembangunan Capaian kinerja perencanaan pembangunan sampai tahun 2010 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yaitu RKPD Tahun 2011 melalui forum-forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbangwil, Musrenbangprov, Rakortas dan Musyawarah Regional. Di samping itu, dalam rangka mendukung
kebijakan
dan
strategi
pembangunan
daerah,
dilakukan melalui penyusunan dokumen-dokumen di bidang ekonomi,
kesejahteraan
rakyat,
bidang
pemerintahan
kependudukan dan bidang sarana prasarana wilayah antara lain berupa
Potensi
Ekonomi
Daerah
Kawasan
Kedungsapur,
Perencanaan Pembangunan Lingkungan Pedesaan, Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Air Energi Alternatif Pedesaan, Pengembangan Penanggulangan
Kawasan
Agropolitan,
Kemiskinan
Daerah
Rancangan (SPKD),
Strategi
Pelaksanaan
Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA), Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua
(PUS),
Membangun
Rencana
Desa
Umum
(TMMD),
Program
Rencana
TNI
Manunggal
Pengelolaan
Bencana
(Disaster Management Plan), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB). Di samping itu untuk mendukung penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan dilakukan kajian dan penelitian di
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
33
bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, teknologi air bersih, penangkapan ikan, pengembangan usaha dan pemerintahan. Dalam rangka pengendalian dan konsistensi kebijakan pembangunan daerah telah dilakukan fasilitasi penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota serta evaluasi kinerja program pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. 7).
Perhubungan Jumlah trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 840 trayekdan
jumlah trayek Antar Kota
Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 367 trayek, relatif tetap dengan tahun sebelumnya. Jumlah bus pada tahun 2009 sebanyak 11.825 unit menurun di tahun 2010 sebanyak 10.174 unit. Hal ini disebabkan
masyarakat
cenderung
memilih
menggunakan
angkutan pribadi (sepeda motor). Jumlah Mobil Penumpang Umum (MPU) relatif tetap sejumlah 397.667 unit. Jumlah rambu lalu lintas tahun 2009 sebanyak 9.238 buah, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 10.436 buah. Sedangkan jumlah jembatan timbang di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2009-2010 sebanyak 17 unit dengan sistem komputerisasi, terdiri dari kapasitas 40 ton sebanyak 9 unit dan kapasitas 80 unit sebanyak 8 unit. Jumlah penumpang Kereta Api (KA) di Jawa Tengah pada tahun 2009 sebanyak 2.147.859 orang menurun pada tahun 2010 sebanyak 1.854.806 orang. Jumlah barang yang diangkut pada tahun 2009 sebesar 19.179,65 ton meningkat pada tahun 2010 sebesar 19.982 ton. Pada tahun 2010 telah disusun Rencana Induk Perkeretapian Jawa Tengahdan DED perlintasan tidak sebidang pada 5 lokasi (Kabupaten Sragen, Purworejo, Kebumen, Brebes dan Sukoharjo). Untuk pelayanan SDP, selama tahun 2009 KM. Muria yang melayani lintas Jepara-Karimunjawa PP mengangkut penumpang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
34
sebanyak 22.901 orang, menurun di tahun 2010 sebanyak 16.350 orang. Sedangkan untuk KM. Kartini yang melayani lintas Semarang – Karimunjawa – Jepara PP selama tahun 2009 mengangkut penumpang sebanyak 13.257 orang meningkat di tahun 2010 sebanyak 15.977 orang. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Mas tahun 2009 sebanyak 1.398 Call atau 8.605.624 GT meningkat di tahun 2010 sebanyak 2.221 Call atau 12.556.730 GT. Jumlah cargo yang diangkut tahun 2010 sebanyak 7.863.850 ton/m³/liter. Jumlah container yang diangkut tahun 2009 sebesar 82.029 teus meningkat
di
tahun
2010
sebesar
384.522
teus.
Jumlah
penumpang domestik dan internasional tahun 2009 sebanyak 302.772 orang meningkat di tahun 2010 sebanyak 449.645 orang. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap pada tahun 2009 sebanyak 2.326 Call menurun pada tahun 2010 sebanyak 1.249 Call atau 21.882.020 GT. Jumlah bongkar muat barang dan migas 23.895.627 ton/m³/liter dan hewan 24.952 ekor. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Tegal tahun 2009 sebanyak 938 Call atau 295.668 GT meningkat pada tahun 2010 sebanyak 3.949 Call atau 426.768 GT. Jumlah
bongkar muat
tahun 2009 sebesar 69.486 ton m³/liter menurun pada tahun 2010 sebesar 29.525 ton/m³/liter. Jumlah penumpang domestik di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang
selama
tahun
2009
sebanyak
1.627.706
orang
meningkat selama tahun 2010 sebanyak 1.954.901 orang. Sedangkan penumpang internasional pada tahun 2009 sebanyak 23.278 orang meningkat di tahun 2010 sebanyak 38.603 penumpang. Pergerakan pesawat sebanyak 16.328 penerbangan domestik dan 508 penerbangan internasional. Barang yang diangkut dalam penerbangan domestik pada tahun 2009 sebesar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
35
19.722.375 kg meningkat pada tahun 2010 sebesar 23.862.533 kg. Sedangkan barang yang diangkut dalam penerbangan internasional tahun 2009 sebesar 456.709 kg meningkat ditahun 2010
sebesar
1.641.079
kg.
Dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan jasa transportasi udara telah dilakukan
peningkatan
dan pengembangan sarana dan prasarana pada Bandar Udara Ahmad Yani dengan dikembangkannya pembangunan terminal di sisi utara tahun 2011 dan direncanakan selesai tahun 2013. Jumlah Penumpang di Bandara Adi Soemarmo tahun 2009 sebanyak 686.410 orang meningkat pada tahun 2010 sebanyak 737.854 orang. Pergerakan pesawat domestik pada tahun 2009 sebanyak 4.646 meningkat di tahun 2010 sebanyak 5.106. Sedangkan penerbangan internasional pada tahun 2009 sebanyak 1.056 menurun di tahun 2010 menjadi sebanyak 887. Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa dengan realisasi pembebasan tanah seluas 10.177 m² pada tahun 2010 dari total kebutuhan 155.831 m², sisanya diakomodir pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Capaian urusan perhubungan secara umum sesuai dengan tahapan yang direncanakan tetapi belum optimal yaitu kinerja pelayanan
untuk
mendukung
keselamatan
lalu
lintas,
pengembangan jalur kereta api regional dan pembangunan double
track,
Pengembangan
Pelabuhan
Tanjung
Emas
melalui
pembangunan Terminal Kendal, Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani serta Pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa. 8).
Lingkungan Hidup Perlindungan dan konservasi sumber daya alam merupakan salah satu program peningkatan fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air. Sampai dengan tahun 2010 penanganan lahan sekitar kawasan lindung di luar kawasan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
36
hutan telah tertangani 1.525,5 Ha dari target 11.137,95 ha (5% dari seluruh luas kawasan lindung 222.759 ha) dan pelaksanaan konservasi tanaman langka 279 jenis tanaman dari target 360 jenis. Selain konservasi secara vegetatif, dilakukan konservasi secara sipil teknis meliputi : Pembangunan 200 unit sumur rombong, pembangunan 15 PAH (Penampungan Air Hujan) dan 28 sumur resapan. Penanganan kerusakan pesisir akibat abrasi pantai sampai dengan tahun 2010 dilakukan dengan pembangunan sabuk pantai sepanjang 1.475,5 m dan penanaman mangrove sebanyak 336.529 btg (109 ha), jauh dari target RPJMD yakni 3.000 m sabuk pantai dan mangrove 200 Ha. Penyusunan kajian daya tampung dan penetapan kelas air sungai baru dilakukan di 4 sungai dari 6 sungai yang ditargetkan RPJMD, termasuk kajian daya dukung lingkungan ditargetkan di 6 DAS/Sub DAS yang sampai saat ini belum dapat terealisasi dikarenakan menunggu panduan pusat terkait penyusunan daya dukung lingkungan. Upaya peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 10 Kabupaten diharapkan pada tahun 2013 dapat mencapai 20%, dimana realisasi sampai tahun 2010 peningkatan kualitas RTH di 5 daerah baru seluas 80,16 Ha atau 0,26%, sehingga belum mencapai target RPJMD yaitu 10 daerah. Cadangan air tanah di Jawa Tengah diprediksi kurang lebih sejumlah 12.168.523.000 m3, sedangkan sumur air tanah yang berijin sampai Tahun 2010 jumlahnya mencapai 4.259 buah, sumur P2AT 563 buah
dan masih banyak lagi yang tidak
terdaftar. Pemanfaatan air tanah meningkat sehingga perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi krisis air. Pada Tahun 2010 tercatat jumlah industri besar 764 buah, industri kecil dan menengah 644.311 buah, rumah sakit 162 buah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
37
Hotel Bintang dan Melati 1.196 buah. Pengendalian Pencemaran dan
perusakan
lingkungan
pada
target
RPJMD
adalah
pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 pelaku usaha menengah/besar dan 50 obyek domestik. Sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan upaya pengendalian pencemaran terhadap 294 industri menengah/besar, 13 kluster UMKM dan 20 obyek domestik dengan membangun 23 unit bodigester bagi industri kecil tahu dan usaha ternak serta fasilitasi pembuatan IPAL Komunal bagi 319 Industri Kecil di Kabupaten Pekalongan, Pati, Sragen dan Tegal. Upaya pengendalian kualitas udara dilakukan melalui uji kualitas udara ambien di 25 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan penanaman tanaman pereduksi zat pencemar udara di Kabupaten Brebes, Blora dan Kota Tegal. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain meliputi : peningkatan fungsi lindung pada kawasan lindung di luar hutan, penanganan kerusakan ekosistem pesisir, penanganan sumber-sumber
pencemar,
peningkatan
RTH,
pembangunan
sumur pantau dan sumur resapan sebagai upaya konservasi air tanah dan
kajian
daya dukung lingkungan DAS/Sub DAS
Prioritas. 9).
Pertanahan Pembangunan pertanahan dilaksanakan melalui program pengaturan
penguasaan
dan
penatagunaan
tanah.
Melalui
program tersebut selama 2009-2010 telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi yang melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan lindung dan sawah lestari. Sertifikasi pada kawasan lindung pada tahun 2009 seluas 4.284 hektar dan tahun 2010 seluas 4.564,2 hektar. Sertifikasi pada sawah lestari pada tahun 2010 seluas 21,8 hektar. Sertifikasi pada tanah kas desa juga telah dilakukan sejak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
38
tahun 2007-2009 seluas 72,05 hektar dan tahun 2010 menjadi 122.48 hektar. Secara umum sampai tahun 2009 tanah yang sudah disertifikatkan baru seluas 1.093.094,96 Ha atau 33,29% dari luas tanah di Provinsi Jawa Tengah 3.283.609 Ha dengan perincian capaian untuk kegiatan inventarisasi hak atas tanah yang meliputi HGU sudah terinventarisasi 100% pada tahun 2006, HGB baru mencapai 24,39% dari 410 lokasi dan HP baru mencapai 33% dari 175 lokasi. 10). Kependudukan Dan Catatan Sipil
Pembangunan bidang Kependudukan termasuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, sehingga penyediaan data kependudukan secara valid dan dinamis sangat diperlukan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010
telah
menerapkan
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK) di 15 Kabupaten/Kota, namun masih di bawah
target akhir
RPJMD
yaitu penerapan
SIAK
di 35
Kabupaten/Kota. 11). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan pada tahun 2009 lebih rendah dibanding laki-laki (56,29% : 82,69%), sementara pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan (7,75% : 6,74%). Pada penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja, perbandingan jumlah pekerja yang tidak dibayar menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (71,74% : 28,26%). Jumlah tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) tahun 2009, jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki (23.838 : 1.764) dan pada tahun 2010 menunjukkan kondisi yang sama (23.030 : 5.652). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
39
Pada periode 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2014, persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif sebesar 16,19% meningkat dibanding periode 2004 â&#x20AC;&#x201C; 2009 sebesar 10,22%. Pada jabatan publik, partisipasi perempuan pada Jabatan Eselon II yaitu sebesar 22% (2009) turun menjadi 9% (2010), sedangkan pada Jabatan Eselon III sebesar 15,40% (2009) meningkat menjadi 24,50% (2010). Kasus
kekerasan
berbasis
gender
dan
anak
di
Kabupaten/Kota menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 2.512 kasus (2009) menjadi 2.829 kasus (2010). Kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga anggota Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 250 kasus (2009), meningkat menjadi 373 kasus (2010). Penanganan korban kekerasan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPT yang telah terbentuk di 35 Kabupaten/Kota dan Pelayanan Terpadu rujukan di Provinsi Jawa Tengah. Menyikapi berbagai persoalan kesenjangan gender yang muncul, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencanangkan
uji
coba
penyusunan
Perencanaan
dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diimplementasikan pada tahun anggaran 2011 di 15 SKPD. Dalam hal perlindungan anak, akte kelahiran menjadi indikator penting dari hak hidup anak. Cakupan Balita usia 0 â&#x20AC;&#x201C; 5 tahun yang memiliki akte kelahiran sebesar 70,10%, sehingga perlu didorong penerbitan akte kelahiran gratis terutama bagi keluarga kurang mampu. Pada tahun 2010, jumlah anak korban kekerasan fisik sebanyak 254 anak, korban kekerasan psikis 146 anak, korban kekerasan
seksual/eksploitasi
seksual
801
anak,
korban
penelantaran 58 anakdan Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) 291 anak. Terkait hak partisipasi anak dalam proses pengambilan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
40
keputusan, telah terbentuk 29 Forum Anak di 29 Kabupaten/Kota, meskipun belum berjalan maksimal. Sebagai
upaya
meningkatkan
komitmen
pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pengintegrasian Pengarusutamaan Hak Anak, pada tahun 2010 dideklarasikan 2 (dua) Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 6 kabupaten/kota menuju KLA (Rembang, Klaten, Sragen, Grobogan, Kota Semarang dan Kota Surakarta). 12). Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
Pembangunan bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) mempunyai peran penting untuk menekan angka kelahiran mengingat
guna
mengendalikan
pertumbuhan
penduduk,
pada Tahun 2009 angka kelahiran usia produktif
cukup tinggi yaitu sebesar 2,29%. Sedang angka Total Fertility
Rate (TFR) atau angka kelahiran anak di Jawa Tengah sebesar 2,3, naik 0,2 jika dibanding angka TFR Tahun 2006 yaitu 2,1. Jumlah peserta KB aktif (PA) di Jawa Tengah sebanyak 5.155.761 akseptor atau 78,25% dari 6.561.254 orang Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah peserta KB diupayakan dengan adanya peserta KB baru mencapai 997.425 pasangan atau 104,51 % dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Peningkatan peserta KB aktif
yang
tidak
signifikan
tersebut
disebabkan
karena
kelembagaan yang menangani KB hanya pada tingkat Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota penanganannya bersamaan dengan fungsi lainnya sehingga kurang fokus. Persentase Drop Out (DO) KB di Jawa Tengah tahun 2010 sebesar 13,86%, lebih tinggi dibanding tahun 2009 sebesar 11,69%, sedangkan Unmetneed (PUS yang belum terlayani) pada tahun 2010 sebesar 11,59% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 11,69%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
41
13). Sosial
Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal ini ditunjukkan dengan penanganan PMKS yang berdasarkan data tahun 2010 tercatat sebagai berikut: a. Anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal sebanyak 138.439 orang, dengan jumlah penanganan Anak Nakal 40 anak (0,49%), Anak Jalanan 1.766 (7,64%), Anak Terlantar 3.549 (2,85%); b. Korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 1.766 orang yang ditangani 180 orang; c. Penyandang cacat sebanyak 234.256 orang yang dapat tertangani sebanyak 2.790 orang (panti Pemerintah 435 orang, Swasta 2.355 orang) dan di luar panti sebanyak 715 orang; d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebanyak 164.813 orang, yang tertangani sebanyak 220 orang; e. Lanjut Usia Terlantar sebanyak 191.037 orang telah tertangani sebanyak 1.209 orang (0,63%); f. Penderita HIV/AIDS sebanyak 846 orang ditangani 500 orang (59,1%); g. Tuna Susila sebanyak 5.108 orang ditangani 220 orang (4,31%); h. Jumlah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sebanyak 5.640 orang ditangani 1.145 orang (21,085%); i. Eks Narapidana sebanyak 13.098 orang tertangani sebanyak 30 orang (0,22%). Pada tahun 2010 kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai
Âą
Rp.2,38
penanggulangan
trilyun.
bencana
Dalam yang
rangka
mewujudkan
terencana,
terpadu,
terkoordinasidan menyeluruh, telah terbentuk 29 lembaga BPBD di kabupaten/kota
sebagai
upaya
untuk
melaksanakan
penanggulangan bencana baik pada waktu sebelum, saat dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
42
sesudah terjadi bencana melalui tindakan yang bersifat preventif, represif maupun rehabilitatif. 14). Ketenagakerjaan
Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah tercatat 16.856.330 orang dengan komposisi jumlah yang bekerja sebanyak 15.809.447 orang (93,79%) dan pengangguran terbuka sebanyak 1.046.883 orang (6,21%). Sedangkan pada Tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka sebesar 1.252.267 orang (7,33%), sehingga secara persentase
mengalami
penurunan sebesar
1,12%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2010, sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian sebanyak
5.616.529
orang
(35,53%),
diikuti
oleh
sektor
perdagangan 3.388.450 orang (21,43%) dan sektor industri 2.815.292 orang (17,81%). Antar Kerja Lokal (AKL) hingga tahun 2010 mencapai 71.855 orang (71% dari target RPJMD sebanyak 100.000 orang). Adapun yang masih perlu dipacu adalah Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang baru mencapai 27.162 orang (36,21% dari target RPJMD sebanyak 75.000 orang). 15). Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Pada tahun 2009 jumlah koperasi sebanyak 25.077 unit menjadi 25.426 unit pada tahun 2010 (meningkat 1,39%) yang terdiri dari koperasi aktif 19.617 unit dan koperasi tidak aktif 5.809 unit. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 56.987 orang meningkat menjadi 70.315 orang (2010). Jumlah aset/modal usaha tahun 2009 sebesar Rp. 740,14 milyar meningkat menjadi Rp. 11,058 trilyun (2010). Jumlah KUD sampai akhir tahun 2010 sebanyak 590 unit dengan jumlah KUD aktif 544 unit dan KUD tidak aktif 36 unit. Dalam rangka revitalisasi KUD telah dicapai 49 unit KUD sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
43
distributor pupuk meningkat 75% dibanding tahun 2009 sebanyak 28 unit. Jumlah UMKM yang telah dibina pada tahun 2009 sebanyak 65.878 UMKM meningkat menjadi 67.616 UMKM di tahun 2010, terdiri dari bidang Non pertanian sebanyak 20.682 unit (2009) menjadi 21.205 unit (2010), bidang pertanian 9.385 unit (2009) menjadi 9.775 unit (2010), bidang perdagangan 28.172 unit (2009) menjadi 28.247 unit (2010) dan jasa 7.639 unit (2009) menjadi 8.389 unit (2010). Penyerapan kerja tahun 2009 sebanyak 278.000 orang meningkat menjadi 285.335 orang di tahun 2010. Salah satu lembaga keuangan mikro alternatif yaitu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KSP/USP Koperasi pada tahun 2009 sebanyak 15.932 unit meningkat di tahun 2010 menjadi 19.129 unit. Peningkatan tersebut diikuti dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebanyak 42.124 orang (2009) menjadi 49.385 orang (2010). Hal ini terlihat pada volume usaha yang meningkat dari Rp. 14,096 trilyun (2009) menjadi Rp. 16,55 trilyun (2010). Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2010 sebesar Rp. 4,795 trilyun. Jumlah debitur sebanyak 914.809 UMKM dengan NPL rata-rata sebesar 1,8% melalui 7 (tujuh) Bank Pelaksana (Bank Mandiri, BRI, BNI, BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, BTN dan Bank Jateng). Melihat kondisi di atas, masih perlu upaya pembinaan terhadap koperasi maupun KUD yang tidak aktif di samping peningkatan jumlah volume usaha baik koperasi maupun UMKM. 16). Penanaman Modal
Realisasi investasi dalam konteks Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2010 sebesar Rp. 72,279 trilyun terdiri dari :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
44
1) Investasi swasta senilai Rp. 9,619 trilyun (PMA senilai Rp. 0,794 trilyun, PMDN senilai Rp. 8,825 trilyun); 2) Investasi pemerintah senilai Rp. 5,550 trilyun; 3) Investasi masyarakat senilai Rp. 21, 950 trilyun; dan 4) Investasi dari lembaga keuangan senilai Rp. 35,160 trilyun. Jumlah proyek yang dapat direalisasikan sejumlah 34 proyek dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 12.794 orang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 12.751 orang dan 43 orang tenaga kerja asing. Meskipun realisasi investasi PMTB tahun 2010 secara keseluruhan telah melebihi target RPJMD sebesar Rp 55,502 trilyun, namun masih perlu adanya peningkatan realisasi investasi untuk menopang target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. 17). Kebudayaan
Terkait
dengan
Pembinaan
dan
Pengembangan
Nilai
Kekayaan dan Keragaman Budaya, saat ini di Jawa Tengah terdapat 56 candi, 142 situs dan 1.800 benda cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak serta 48 museum (47 Museum Swasta dan Kabupaten/Kota dan 1 Museum Provinsi, yakni Museum Jawa Tengah Ronggowarsito), 7.917 sanggar seni budaya dan masyarakat pelaku seni budaya (3.541 kesenian tradisional dan 4.376 kesenian non tradisional), 4.470 seniman tari, 1.792 seniman teater, 383 dalang, 314 seniman seni rupa, 4.727 seniman musik dan 215 upacara tradisional. Upaya pembinaan dan pengembangan yang telah dilakukan, antara lain : konservasi 8 buah candi, 1 situs, optimalisasi tata pameran 6 museum, pembinaan dan fasilitasi Juru Pelihara (200 orang), konservasi 5.834 buah koleksi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
(dari
sanggar/kelompok
seni,
59.784
koleksi),
pembinaan
150
pembinaan pengelola
540
upacara
tradisional dan pembinaan 700 Pegiat Film.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
45
Selanjutnya
berkaitan
dengan
Pembinaan
Penghayat
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari keberagaman budaya, Jawa Tengah memiliki kelompok-kelompok masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 58 Organisasi Pusat dan 232 Organisasi Cabang, 173 Pemuka Penghayat dengan jumlah pengikut 187.684 orang, yang telah difasilitasi melalui pembinaan kepada 72 Organisasi penghayat kepercayaan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa
dan
memperkuat
pranata
sosial
dalam
kehidupan
masyarakat. 18). Kepemudaan Dan Olah Raga
Di bidang Kepemudaan, jumlah generasi muda di Jawa Tengah usia 16â&#x20AC;&#x201C;30 tahun sampai dengan tahun 2010 sebanyak 8.628.700 orang (26,65% dari total penduduk Jawa Tengah) yang terdiri dari 4.408.000 laki-laki (51,09%) dan 4.220.700 perempuan (48,91%). Jawa
Tengah
telah
melakukan
pembinaan
dan
pemberdayaan pemuda, antara lain peningkatan ketrampilan pemuda untuk kegiatan ekonomi produktif di bidang budidaya ikan air tawar sebanyak 100 orangdan peningkatan kewirausahaan pemuda berbasis klaster sebanyak 51 orang, membentuk 17 kelompok usaha di bidang perbengkelandan fasilitasi 8 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dalam upaya mengembangkan kepeloporan pemuda di pedesaan. Di samping itu, pada tahun 2010 pemuda-pemuda Jawa Tengah
juga
menunjukkan
prestasi-prestasi
yang
cukup
membanggakan, antara lain sebagai Juara I Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) tingkat nasional, Juara III Pemuda Pelopor tingkat nasional di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Juara III Pemuda Pelopor tingkat nasional di bidang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
46
kebaharian serta keikutsertaan dalam program kapal pemuda nusantara. Di bidang Keolahragaan, prestasi yang telah diraih atlet Jawa Tengah pada tahun 2010 di tingkat regional dan nasional cukup menggembirakan. Untuk tingkat regional, pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) III di Semarang, Jawa Tengah berhasil menjadi Juara Umum dan meloloskan semua cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2011 di Riau. Untuk kompetisi di tingkat nasional, pada Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) V di Surabaya, Jawa Tengah berhasil menjadi Juara Umum II di bawah Jawa Timur dengan memperoleh medali 11 emas 17 perak 15 perunggu. Pada Kejuaraan Nasional Siswa Sekolah Dasar di Jakarta, Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat III dengan memperoleh medali 4 emas 6 perak 5 perunggu, tim Sepakbola dan Tenis Meja Jawa Tengah menjadi Tim Indonesia 3 dalam mengikuti APSO. Selanjutnya, pada Kejuaraan Nasional antar PPLP Sepak Takraw, Tim Jawa Tengah berhasil menjadi Juara Umum dengan memperoleh medali 2 emas dan 1 perunggu. Kompetisi di tingkat internasional, pada Kejuaraan Sepak Takraw ASEAN School di Malaysia, terdapat 6 orang atlet PPLP Jawa Tengah yang memperkuat Tim Indonesia dan mendapat 2 perunggu. Pada penyelenggaraan Asian Games XVI Tahun 2010 di Guangzhou China, dari 21 atlet Jawa Tengah yang dikirim terdapat 9 atlet yang berhasil meraih medali terdiri dari 1 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain itu terdapat 5 cabang olah raga (cabor) unggulan baru yang mulai menunjukkan prestasi di tingkat nasional (PON Kaltim tahun 2008), yaitu: Dayung (1 perak), Tenis Meja (1 perak), Tenis (2 perak), Basket (1 perak) dan Tinju (4 perunggu). Selanjutnya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
47
pada POPNAS 2009, Dayung mendapat 2 perak, tenis 2 emas dan tenis meja 1 emas, sedangkan untuk cabor basket dan tinju, pada Kejurnas Basket tahun 2009 Jawa Tengah mendapat 1 emas dan pada Kejurnas Tinju tahun 2010 mendapat 3 emas dan 1 perak. Ke depan diharapkan prestasi kelima cabor unggulan daerah diharapkan dapat meningkat lagi. Namun demikian, pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga Jawa Tengah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, khususnya untuk persiapan menghadapi Sea Games dan Asean Games 2011, serta PON XVIII Tahun 2012 yang akan datang, karena prestasi Jawa Tengah dalam PON XVII 2008 di Kalimantan Timur belum dapat memenuhi target yang diharapkan yaitu menempati peringkat V dengan perolehan medali 53 emas, 81 perak dan 80 perunggu. Terkait dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam upaya mendukung peningkatan prestasi olahraga di Jawa Tengah. 19).
Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang kondusif saja, tetapi berbagai faktor
pendukung
debirokratisasi
lainnya
khususnya
seperti
aspek
deregulasi
kebijakan-kebijakan
makro
dan juga
berpengaruh terhadap stabilitas nasional maupun regional pada umumnya. Pada Pemilu Legislatif Jawa Tengah tahun 2009 yang diikuti oleh 38 partai politik, dengan jumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih sebanyak 26,19 juta orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 18,67 orang. Dari hasil Pemilu tersebut, Partai Politik yang mempunyai keterwakilan di DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 partai politik, yaitu PDIP (23 orang), Partai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
48
Demokrat (16 orang), Partai Golkar (11 orang), PAN (10 orang), PKS ( 10 orang), PKB (9 orang), Partai Gerindra (9 orang), PPP (7 orang), Partai Hanura (4 orang) dan PKNU (1 orang). Dari 10 (sepuluh) partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi Hanuraku. Terkait dengan keamanan dan ketertiban, pada tahun 2010 indikasi Jumlah Tindak Pidana (JTP) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 17.391 kasus turun menjadi 12.991 kasus (74,69%). Begitu pula dengan indikator Tindak Pidana Menonjol (TPM) yang mengalami penurunan dari 6.555 kasus turun menjadi 5.422 kasus (82,71%). 20).
Otonomi
Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan
otonomi
daerah
berpengaruh
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah harus merespon secara proporsional terhadap dinamika perubahan. Pada tahun 2010 di Jawa Tengah telah diselenggarakan 17 Pilkada Kabupaten/Kota,
meliputi
Kabupaten
Boyolali,
Semarang,
Rembang, Kendal, Kebumen, Pemalang, Klaten, Sukoharjo, Blora, Wonosobo,
Wonogiri,
Purworejo,
Purbalingga
serta
Kota
Surakarta, Magelang, Semarang dan Pekalongan. Selanjutnya telah dilakukan pelantikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2010 kepada 12 Bupati dan 4 Walikota. Sedang khusus Bupati Pemalang pelantikan dilaksanakan pada tahun 2011. Pada Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan 3 jenis Diklat, yang diikuti oleh 6.393 Orang yang terdiri dari Diklat Teknis sebanyak 935 Orang, Diklat Fungsional 409 Orang dan Diklat Kepemimpinan 5.049 Orang. Di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
49
samping itu, yang sifatnya teknis dilaksanakan melalui bintek pada SKPD
terkait.
meningkatkan
Upaya
lain
kualitas
yang
SDM
dilakukan
aparatur
dalam
adalah
rangka
peningkatan
pelayanan administrasi kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian
akuntabilitas
dan
kondusivitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan 9 Peraturan Daerah, pengkajian terhadap 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan 41 UPT-SKPD, evaluasi 204 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota serta klarifikasi 143 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan sosialisasi
produk
hukum
kepada
masyarakat di 35 Kabupaten/Kota. Di samping itu, sebagai upaya penegakan hukum atas pelanggaran Perda telah dilaksanakan penertiban terhadap 234 pelanggar dan penindakan terhadap 166 pelanggar Perda Provinsi. Tahun 2010 telah diterbitkan Perda yang merupakan penjabaran Undang-undang dan Peraturan, antara lain Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, Perda tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah, Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perwujudan transparansi publik dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, telah dilaksanakan secara elektronik (LPSE), yaitu untuk kegiatan pelelangan sebanyak 142 paket pada 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 37 paket pada 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Kendal, Pati, Jepara, Klaten, Brebes dan Cilacap.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
50
Di bidang pengawasan, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara keseluruhan sebanyak 95 obyek pemeriksaan, terdapat 1.610 temuan dan 2.006 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.224 (61,02%) selesai, dalam proses 420 (20,94%) dan 362 (18,04%) belum ditindaklanjuti. Di samping itu telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 110 kasus dengan rincian 5 kasus ditangani provinsi, 96 kasus dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota, 5 kasus diserahkan kepada aparat penegak hukum dan 4 kasus dikembalikan. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebesar Rp 1,04 Triliun dengan dana pendamping keseluruhan sebesar Rp 127.071.365.800,- atau 16,07% dimaksudkan sebagai stimulan
kepada
Kabupaten/Kota
untuk
menyelesaikan
permasalahan di wilayah masing-masing sekaligus mengurangi kesenjangan
antar
wilayah.
Sedangkan
untuk
percepatan
pembangunan di pedesaan, telah diberikan berbagai bantuan kepada pemerintah desa. Dalam rangka terciptanya pengelolaan aset daerah yang tertib, telah dilakukan inventarisasi, pengamanan, penyelesaian kasus dan pemanfaatan aset daerah . Berdasarkan Hasil Sensus Barang dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat aset tanah senilai Rp 8,828 Triliun; peralatan dan mesin senilai Rp 882,04 Miliar; gedung dan bangunan senilai Rp 1,244 Triliun; Jalan Irigasi dan jaringan senilai Rp 1,013 Triliun; aset tetap lainnya senilai Rp 15,88 Miliar dan Kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp 12,63 Milyar. Guna pengamanan aset daerah telah dilakukan pematokan dan pemasangan label sebanyak 1.500 patok dan 150 label, serta telah dilakukan sertifikasi tanah sebanyak 732 bidang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
51
Untuk
mendukung
pemerintahan
perwujudan
penyelenggaraan
e-government
secara
ditempuh
melalui
pengembangan Sistem Informasi Jawa Tengah on-line (SIJOLI) yang didukung aplikasi sistem penunjang lainnya, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), system Informasi
Pengelolaan
Keuangan
daerah
(SIPKD),
Sistem
Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE). Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) atau One Stop Service (OSS) di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sesuai dengan ketentuan, lamanya proses perijinan di Jawa Tengah maksimal 15 hari sejak proses pengajuan. Namun demikian penerapan OSS tersebut masih menghadapi berbagai kendala terkait tarik ulur kewenangan dengan
dinas
pemerintah
teknis,
daerah,
konsistensi kompetensi
regulasi
dan
sumberdaya
kebijakan manusiadan
keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi. 21). Ketahanan Pangan
Kontribusi
Jawa
Tengah
pada
tahun
2010
terhadap
kebutuhan beras nasional sekitar 15,3%, sedangkan produksi daging pada tahun 2009 memberikan kontribusi Nasional sekitar 19,27% (48,34 ribu ton). Tahun 2010 produksi komoditas utama pertanian di Jawa Tengah yaitu padi, jagung, kedelai dan
ubi kayu mengalami
peningkatan dibanding capaian produksi pada Tahun 2009, sedangkan
komoditas
kacang
tanah
mengalami
penurunan
dikarenakan curah hujan tinggi sehinggga terjadi perubahan pola tanam ke padi (Tabel. 2.14).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
52
Tabel. 2.14 Capaian Produksi Komoditas Utama Pertanian Pada Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2010 No
Komoditas
Produksi 2009 (ATAP 2009) 9.600.415 Ton
Produksi 2010 (ASEM 2010) 10.110.830 Ton
Keterangan
1.
Padi
5,32 %
2.
Jagung
3.057.845 Ton
3.058.710 Ton
0,03 %
3.
Kedelai
175.156 Ton
187.992 Ton
7,33 %
4.
Kacang Tanah
162.430 Ton
161.222 Ton
-0,74 %
5.
Ubi Kayu
3.676.809 Ton
3.876.242 Ton
5,42 %
Sumber : : Dinas Pertanian dan TPH Prov. Jateng
Capaian produksi padi dan kedelai telah mencapai target RPJMD yaitu peningkatan 1,5% per tahun. Komoditas ubi kayu yang telah mencapai target sebesar 3% dalam 5 tahun. Sedangkan untuk produksi jagung belum mencapai target RPJMD yaitu 1,5% per tahun. Capaian kinerja sektor peternakan tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, sesuai dengan tabel berikut: Tabel 2.15 Capaian Produksi Komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009-2010 No 1. 2. 3.
Komoditas Daging Telur Susu
Produksi Tahun 2009 (kg)*
Produksi Tahun 2010 (kg)*
Kenaikan (%)
203.841.029 249.804.428 91.762.220
228.189.441 250.226.811 100.149.736
11,94 0,16 9,14
Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah Keterangan : * (Angka Tetap)
Capaian produksi daging belum mencapai target RPJMD sebesar 7% per tahun. Produksi telur mengalami kenaikan sebesar 2,99% dan telah mencapai target RPJMD sebesar 2,3%/tahun. Kenaikan produksi susu sebesar 10,54% telah mencapai target sebesar 3%/tahun. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Swasembada Gula Nasional tahun 2014, telah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
53
ditempuh langkah intensifikasi dan ekstensifikasi tebu. Produksi tebu 3,21 juta ton (2009) menjadi sebesar 4,11 juta ton (2010) atau naik 28,04%,
sedangkan produksi gula meningkat 6,80%
dari sebesar 227,21 ribu ton (2009) menjadi 242,66 ribu ton (2010). Pembangunan pertanian
di Jawa Tengah
menghadapi
kendala yaitu adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (Wereng Batang Coklat), yang mengakibatkan puso tanaman padi seluas 4.149 Ha. Anomali cuaca telah menyebabkan bencana banjir dan mengakibatkan puso pada tanaman padi seluas 10.324 Ha, palawija seluas 19.988 Ha dan hortikultura seluas 531 Ha. Akibat erupsi Gunung Merapi, terjadi puso pada tanaman padi seluas 1.515 Ha, palawija 1.688 Ha dan hortikultura seluas 2.057 Ha. Target RPJMD untuk kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90, dari skor PPH ideal adalah 100 pada tahun 2013, dengan capaian tahun 2010 sebesar 86,02 meningkat 2,32% dibandingan tahun 2009 yaitu 83,7. Angka Kecukupan Energi (AKE) konsumsi makanan pada tahun 2010 mencapai 2.015 Kkal/kap/hr dengan konsumsi protein 57,81 gr/kap/hr di atas target AKE RPJMD yaitu konsumsi energi 2000 Kkal/kap/hr dan protein 52 gr/kap/hr. Untuk dilakukan
mewujudkan Gerakan
kemandirian
Kemandirian
Pangan
pangan
masyarakat
Masyarakat,
yang
difokuskan di pedesaan. Sampai dengan Tahun 2010 telah melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di 144 desa (APBD 35 desa APBN 109 desa), memfasilitasi pengisian 45 lumbung pangan masyarakat (APBN : 16 kelompok, APBD : 29 kelompok), mengembangkan 78 LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), memfasilitasi penyediaan cadangan pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
54
sebanyak 110 ton untuk penanganan daerah rawan pangan transien. Upaya pembinaan peningkatan mutu pangan sampai tahun 2010 telah menghasilkan 9 sertifikat produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi) dengan 7 komoditas, yaitu Salak Nglumut di Magelang (4 kelompok), Salak Pondoh, Mangga, Melon Orange, Semangka, Melon Action (putih) dan Jambu Air Merah Delima (Pemalang, Sragen, Pekalongandan Demak) dari target RPJMD sebanyak 17 komoditas. Hal-hal
yang
perlu
mendapatkan
perhatian
adalah
peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan (padi, jagung, kedelai, daging, telur, susu), peningkatan produksi tebu, penanganan hama penyakit dan peningkatan konsumsi energi. 22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Keberhasilan
pembangunan
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat pada Tahun 2010 antara lain berupa: Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa dan metodologi pemberdayaan masyarakat 475 orang; Penumbuhan kapasitas Lembaga Usaha Masyarakat 8.576 unit, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 575 unit dan perbaikan 50 unit rumah
panggung,
permukiman
perbaikan
perdesaan
sarana
sebanyak
prasarana
1.083
lingkungan
kelompok
serta
pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi sebanyak 60 kelompok. Di samping itu dilakukan penguatan kapasitas pemerintah
desa melalui peningkatan kemampuan 600 orang
aparat desa, penyusunan profil desa di 70 desa/kelurahan. Dalam rangka penguatan ekonomi dan sosial pedesaan dilakukan antara lain melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) 60 unit, pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa senilai Rp 47,5 milyar untuk 475 desa, Peningkatan wawasan 105 kader Posyandu dan pengembangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
55
Posyantekdes di 12 Kabupaten/Kota, Pengelola Lingkungan, peningkatan kualitas kader perencanaan pemberdayaan desa dan Anak Indonesia Mencintai Budaya Damai, Penumbuhan semangat gotong royong melalui Gerakan Bulan Bhakti Masyarakat di 34 Kabupaten/Kota dan Pemberian bantuan stimulan kegiatan bagi 10 kelompok (1 kelompok sejumlah 10 orang) di masing-masing 35 Kabupaten/Kota Kelompok Masyarakat Mitra di desa/kelurahan lokasi P2MBG. 23). Statistik
Produk-produk statistik yang telah dihasilkan meliputi Jawa Tengah Dalam Angka (JDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah, Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)/Social Accounting Matrix (SAM) Jawa Tengah, data potensi daerah (profil daerah), peta daerah melalui web aplikasi penelusuran metadata pada Jaringan Database Spasial Daerah (JDSD) Provinsi Jawa Tengah serta web aplikasi sistem informasi perencanaan, data dan pengendalian. 24). Kearsipan
Pada Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menyelamatkan arsip melalui alih media arsip tekstual 3.500 record, arsip rekaman suara 2.500 record MP 3, arsip foto dan 3.500 record arsip ke DVD sebanyak 80 kaset. Dalam rangka mendukung Program Gubernur Jawa Tengah Bali nDeso mBangun
Desodan
sesuai
dengan
tupoksinya
dilaksanakan
kegiatan
diantaranya meningkatkan tertib administrasi kearsipan desa melalui bimbingan teknis kearsipan bagi 500 sekretaris desa dan pembenahan kearsipan di 232 desa, pembinaan kearsipan pada 16 desa di 4 Kabupaten (Blora, Brebes, Banjarnegaradan Batang). Upaya peningkatan sumber daya aparatur telah dilakukan pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (SJIK) di 15 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
56
SKPD Provinsi. Selain itu dalam rangka peningkatan sarana prasarana kearsipan di desa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana bantuan kepada 2.350 desa di 29 Kabupaten digunakan untuk menunjang kearsipan desa untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa. 25). Komunikasi Dan Informatika
Di bidang kehumasan, pelaksanaan komunikasi dan informasi dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan kebijakan dan hasil pembangunan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan untuk membangun citra positif pemerintah. Di bidang informasi, untuk mendukung diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu, di Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik
(LPSE)
yang
telah
beroperasi sejak 10 Maret 2010. Pelayanan jasa pos di Jawa Tengah pada tahun 2009 dilayani di semua kantor pos yang ada dan tersebar di seluruh wilayah. Jumlah kantor pemeriksa pos sebanyak 29 unit dan kantor pos cabang sebanyak 540 unit yang siap melayani masyarakat. Jumlah kantor pos yang sudah melayani pelanggan secara online mencapai 494 unit (91,48%). Pelayanan jaringan telekomunikasi di Jawa Tengah yang dilakukan oleh PT. Telkom Drive IV Jawa Tengah yang meliputi Pekalongan, Purwokerto, Surakarta dan Semarang. Sampai tahun 2009 jumlah sambungan telepon mencapai 630.517 sambungan. Di bidang penyiaran, pada Tahun 2010 dilakukan kegiatan fasilitasi proses perijinan bagi lembaga penyiaran di Jawa Tengah dengan
jumlah
pemohon
ijin
Penyelenggaraan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Penyiaran
57
sebanyak 66 Lembaga Penyiaran terdiri dari 53 lembaga penyiaran radio, 3 lembaga penyiaran televisi komunitas, 1 lembaga penyiaran televisi berlangganan dan 9 lembaga penyiaran televisi dengan sistem siaran jaringan. Sedangkan untuk mewujudkan isi siaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjaga integritas bangsa, telah dimanfaatkan perangkat pemantauan isi siaran televisi, yang hasilnya berupa teguran kepada lembaga penyiaran televisi sejumlah 33 isi siaran, serta 87 isi siaran radio swasta dan radio publik lokal. Dalam rangka memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat menyangkut hasil pembangunan, di tahun 2010 telah dilakukan pemetaan potensi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) di 35 Kabupaten/Kota
dan
fasilitasi
pembentukan
LKM
di
14
Kabupaten/Kota serta mendorong pembentukan FK METRA di 8 Kabupaten/Kota.
LKM
merupakan
mempublikasikan
pengembangan
suatu
lembaga
produkâ&#x20AC;&#x201C;produk
lokal
yang yang
belum dikenal secara luas, sedangkan FK METRA merupakan forum kelompok kesenian tradisional yang berfungsi sebagai penyampai hasil-hasil pembangunan dalam bentuk seni tradisional di daerah. 26). Perpustakaan
Pada tahun 2010 pengembangan kebiasaan membaca masyarakat meningkat dibanding tahun 2009 antara lain : (1) jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari 493.952 orang menjadi 494.665 orang; (2) tingkat peminjaman koleksi perpustakaan dari 224.187 buku menjadi 225.188 buku; serta (3) jumlah peminjam dari 110.866 orang menjadi 111.846 orang. Upaya pengembangan budaya baca masyarakat dilakukan dengan
memberikan
bantuan
kepada
Perpustakaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Desa
58
sebanyak
659
desa,
pengembangan
Pojok
Baca,
fasilitasi
pembinaan bagi layanan perpustakaan keliling, serta rangkaian promosi perpustakaan (meliputi : pameran buku perpustakaan, penataan dan penambahan fasilitas ruang untuk pengunjung serta kegiatan Bedah Buku). Terkait dengan kapasitas perpustakaan, pada tahun 2010 jumlah perpustakaan di Jawa Tengah sebanyak 154.766 unit yang meliputi 35 perpustakaan umum/Kabupaten dan Kota, 9.142 perpustakaan
desa/kelurahan
dan
kecamatan,
115.182
perpustakaan khusus yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah dan swasta. Selain itu, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat dilakukan melalui layanan Mobil Perpustakaan Keliling, yang sampai saat ini berjumlah 50 unit yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota, 3 diantaranya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan melalui program/kegiatan di tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi pengembangan Perpustakaan
perpustakaan Desa,
melalui
pembinaan
150
pembinaan anggota
di
500
organisasi
Pustakawan dan dukungan penyediaan 5.500 buku untuk 80 Perpustakaan. Selain itu juga telah dilakukan upaya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan. b. Urusan Pilihan Evaluasi terhadap layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah yaitu: 1).
Pertanian Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas pada PDRB Jawa Tengah
2010
sebesar
19,4%
dan
mampu
meningkatkan
kesejahteraan petani yang diukur dari rata-rata Nilai Tukar Petani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
59
(NTP) sebesar 103,12 per Desember Tahun 2010 meningkat 3,09% dibanding periode yang sama Tahun 2009 sebesar 100,03 dan lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 102,75. Ekspor komoditas hortikultura pada tahun 2010 meliputi Buncis Perancis 38,651 ton, Lobak 6,82 ton, Bawang Daun 4,9 ton, Seledri 1,3 ton, Parsley 7,7 ku, Salak Magelang dan Banjarnegara 322,3 ton. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dilakukan pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Tahun 2010 ketersediaan alsintan antara lain traktor roda dua sebanyak 25.319 unit, meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 22.639, pompa air sebanyak 28.479 unit meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 17.714 unit, power threser sebanyak 3.735 unit meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 3.255dan mesin pengering (dryer) sebanyak 272 unit meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 215 unit. Areal perkebunan rakyat di Jawa Tengah pada tahun 2010 seluas 548.594 ha, dengan komoditas unggulan yaitu kopi, kelapa, kakao, karet, nilam, teh dan cengkeh. Hasil capaian produksi untuk komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. 2.16 Capaian Produksi Komoditas Utama Perkebunan Pada Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2010 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Komoditas Kopi Kelapa Kakao Karet Nilam Teh Cengkeh
Produksi 2009 15.010 Ton 177.713 Ton 1.231 Ton 795 Ton 15.810 Ton 5.512 Ton 6.108 Ton
Produksi 2010 16.224 Ton 179.490 Ton 1.510 Ton 1.187 Ton 17.499 Ton 6.131 Ton 6.552 Ton
Keterangan 8,09 % 1,00 % 22,66 % 49,31 % 10,68 % 11,23 % 7,27 %
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jateng
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, utamanya komoditas diatas melalui rehabilitasi,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
60
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan
benih
bermutu,
sarana
produksi,
perlindungan
perkebunan dan penanganan gangguan usaha secara optimal. Capaian populasi sapi potong telah mencapai target RPJMD sebesar 2%/tahun. Untuk capaian populasi komoditas utama peternakan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.17 Capaian Populasi Komoditas Utama Peternakan Pada Tahun 2009-2010 Populasi Tahun Populasi Tahun 2009 (ekor)* 2010 (ekor)* 1. Sapi Potong 1.525.250 1.554.650 2. Sapi Perah 120.677 122.489 3. Kambing 5.648.600 5.837.856 Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jateng Keterangan : * (Angka Tetap) No
Komoditas
Kelembagaan
penyuluhan
sangat
Kenaikan (%) 1,92 1,50 3,35
diperlukan
untuk
menunjang pencapaian sasaran produksi di sektor pertanian, perikanan/kelautan dan kehutanan. Sampai tahun 2010 telah terbentuk
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
(Bapeluh)
di
31
kabupaten/kota, dengan rincian dengan Perda 15 Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota di 16 Kab/Kota, sedangkan 3 kabupaten/kota
baru
kesanggupan
membentuk
yaitu
Kota
Semarang, Magelang dan Kabupaten Kudus. Selain itu telah terbentuk Balai Penyuluhan Model sebanyak 13 Unit dan Posluhdes 26 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2010 sebanyak 82 unit. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Kapasitas
SDM
Penyuluh
PNS,
THL-TBPP
dan
Penyuluh
Swasta/Swadaya telah dilakukan sampai dengan tahun 2010 sebanyak 3.825 orang. Untuk peningkatan SDM petani dilakukan melalui demplot, Sekolah Lapang, Pelatihan dan Magang kepada 4.639 orang. Hal-hal peningkatan
yang
perlu
produksi
mendapatkan
komoditas
perhatian
adalah
hortikultura,
ketersediaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
61
alsintan dan alsinbun, peningkatan populasi sapi dan kambing, peningkatan
produksi
komoditas
perkebunan,
peningkatan
kapasitas SDM penyuluh dan kelembagaan penyuluhan serta peningkatan kesejahteraan petani. 2).
Kehutanan Sampai saat ini Provinsi Jawa Tengah mempunyai hutan negara seluas 647.133 ha (19,88 % dari luas daratan) dan hutan rakyat seluas 412.980,69 ha (12,69 % dari luas daratan) sehingga luas kawasan yang berfungsi sebagai hutan di Provinsi Jawa Tengah 1.060.113,69 ha (32,58 dari luas daratan). Namun demikian luas lahan kritis di luar kawasan hutan masih cukup luas yaitu 696.797 ha menurun dari tahun 2009 seluas 1,03 juta ha. Sampai dengan tahun 2010 dilakukan rehabilitasi sebanyak 171,76 ribu ha, jauh melampaui target RPJM yaitu 25 ribu ha/tahun. Hal tersebut ditunjang oleh peran partisipasi dalam rangka antisipasi pemanasan global tahun 2009 telah dilaksanakan penanaman satu juta pohon (One Man One Tree/OMOT) dengan realisasi 41 juta batang dari target 36 juta batang dan dilaksanakan gerakan pananaman satu milyar pohon (One Billion
Indonesia Trees/OBIT). Tahun 2010 terjadi pencurian pohon sebanyak 7.407 pohon menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 8.272 pohon, dikarenakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan swadaya masyarakat dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selain itu karena musim hujan yang hampir sepanjang tahun 2010 maka angka kebakaran hutan tahun 2010 mencapai luas 160 Ha menurun dibandingkan Tahun 2009 dengan luas 3.850 Ha. Akibat kerusakan hutan selain menimbulkan kerugian finansial juga menimbulkan gangguan keseimbangan tata air, kekeringan, banjir dan lain-lain.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
62
Kebutuhan bahan baku kayu bulat untuk 481 unit industri kayu di Provinsi Jawa Tengah sebanyak Âą 4,4 juta m3 per tahun. Kebutuhan kayu bulat tersebut dipenuhi dari produksi kayu bulat dari Perum Perhutani saat ini Âą 235.053 m3 dan dari hutan rakyat Âą 2,5 juta m3, kekurangannya sebanyak Âą 1,6 juta m3 dari hutan alam luar Pulau Jawa. Untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sampai tahun 2010 dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan melalui kegiatan pemantapan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH sebanyak 1.918 LMDH (137 adalah LMDH baru). Selain itu dilakukan pemberian bantuan bibit 60.490 batang, pupuk organik 39.040 kg dan bantuan peralatan untuk 6 desa penyangga kawasan hutan (KK). Pengelolaan hutan secara lestari melalui sertifikasi ekolabel dipandang sebagai sebuah langkah yang strategis, karena unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikasi akan menjadi dasar dalam penerapan/ pemberlakukan Sistim Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sertifikasi perdagangan karbon (carbon trade) serta mengimbangi geliat sertifikasi lacak balak bagi industri yang akan tergantung dari bahan baku kayu dari hutan yang dikelola secara lestari. Prestasi yang diperoleh di tingkat nasional bidang kehutanan Tahun 2010 adalah Penghargaan Wana Lestari sebagai Juara Umum Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Nasional yang merupakan predikat sebagai Juara Umum untuk ke empat kali secara berturut-turut sejak Tahun 2007. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain : Rehabilitasi hutan dan lahan, Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan secara lestari,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
63
Pemantapan kawasan hutan dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan. 3).
Energi Dan Sumberdaya Mineral Potensi sumber daya mineral di Jawa Tengah didominasi oleh
mineral
jenis
non
logam.
Jumlah
perijinan
usaha
pertambangan mineral pada Tahun 2008 dan 2009 telah diterbitkan 107 buah ijin usaha pertambangan (SIPD), sedangkan Tahun 2010, diterbitkan 42 buah (280% dari target), dimana dalam RPJM ditargetkan sebanyak 140. Selain itu juga dilakukan kegiatan pengawasan dan penertiban usaha pertambangan di 32 Kabupaten/Kota serta penerapan teknologi tepat guna 6 kelompok penambang rakyat. Pemenuhan kebutuhan air baku yang merupakan solusi permanen penyediaan air bersih untuk masyarakat di daerah rawan kering, sampai tahun 2010 telah dibangun 22 sumur yang dimanfaatkan 3.751 KK, yang ditargetkan 30 sumur sampai tahun 2013.
Selain
itu
untuk
memenuhi
kebutuhan
air
untuk
pertanian/perkebunan di daerah kering pada tahun 2010 telah dibangun
sumur
gali/pasak
17
unit.
Untuk
menjaga
keberlangsungan ketersediaan air tanah baik secara kualitas maupun kuantitas sampai tahun 2010 telah dibangun sumur pantau 6 buah dari target RPJMD 22 buah dan juga dilakukan kegiatan
pengawasan
pemanfaatan
air
tanah
di
35
kabupaten/kota. Pada Bidang Ketenagalistrikan, sampai dengan Tahun 2010 telah dibangun 5 unit PLTMH, 655 PLTS SHS dengan kapasitas 25 KW dan 50 KW dan 1 unit PLTS Komunal berkapasitas 18 KWp, serta 2 (dua) genset 100 KVA dan 250 KVA di Kec. Karimunjawa Kab. Jepara. Selain itu dilakukan Pembangunan jaringan listrik pedesaan dengan panjang jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 8,77 kms dan jaringan tegangan rendah (JTR)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
64
sepanjang 9,88 kms. Realisasi tersebut masih jauh dari target RPJMD yaitu pembangunan PLTMH 8 unit, PLTS SHS 1.400 unit, PLTS Komunal 3 unit, JTM 30 kms dan JTR 20 kms, dikarenakan letaknya
sangat
terpencil,
melewati
kawasan
hutan
dan
komunitasnya menyebar serta membutuhkan biaya yang tinggi untuk
membangun
pembangkit
tenaga
listrik
dengan
memanfaatkan potensi energi setempat (PLTS komunal dan PLTMH). Sedangkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sampai dengan 2010 telah dilakukan pelelangan 3 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, yaitu : Gunung Ungaran (tahap eksplorasi), Guci dan Baturaden dalam tahap penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) serta proses penetapan 1 WKP Telomoyo. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah sangat banyak, antara lain : 1) Mikro Hidro dengan kapasitas berkisar antara 3 KW sampai 6.174 KW terdapat di 12 Kabupaten; 2) Surya, berpotensi di semua wilayah Jawa Tengah; 3) Gas Rawa (Biogenic) berpotensi di Kabupaten Pemalang, Magelang dan Banjanegara, Grobogan dan Sragen; 4) Panas Bumi, terdapat di 5 komplek, yaitu : Gunung Ungaran (52 MW), Pegunungan Dieng (280 MW), Gunung Slamet (92 - 185 MW), Gunung Telomoyo (+ 92 MW) dan Gunung Lawu (+ 25 MW); 5) Gelombang laut di Pantai selatan dan Pantai Utara; 6) Biogas dari kotoran ternak sebesar 6.619,83 ton serta Bahan Bakar Nabati (BBN), yaitu : Singkong di 8 Kabupaten, Nipah di Kabupaten Purbalingga (20 ha), Sorghum di Kabupaten Wonogiri (1.388 ha), Jarak Pagar (249.381 Ha) di 5 Kabupatendan Nyamplung (427 Ha) di 4 Kabupaten. Selain itu juga ada potensi Biomassa yang terdapat di 35 Kabupaten/Kota dengan total potensi sebesar 23.936 m3 (sekam padi) dan 19.237 m3 (sampah).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
65
Untuk mengurangi korban bencana alam geologi sampai dengan tahun 2010 dilakukan update peta rawan longsor di 27 kabupaten/kota,
pemetaan
geologi
kabupaten/kota,
pemasangan
alat
tata pantau
lingkungan gerakan
9
tanah
sebanyak 2 unit dan sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 34 lokasi/kecamatan. Dalam rangka investasi bidang migas Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (PT.SPHC) ambil bagian sebesar 1,1% dalam
Participating Interest (PI) sebesar 10% yang ditawarkan oleh Pemerintah untuk pengelolaan Blok Cepu dan telah melakukan produksi sejak 31 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2010 sebesar 7.971.102,29 barrel (rata-rata 15.847,12 barrel/hari). Target puncak produksi dari lapangan Banyuurip adalah sebesar 165.000 barrel/hari (direncanakan tercapai tahun 2014), apabila masalah infrastruktur dapat diatasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disetorkan melalui PT.SPJT sampai tahun 2010 sebesar Rp. 8.127.799.275. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Pengembangan potensi energi alternatif. 4).
Pariwisata Jawa Tengah memiliki 257 daya tarik wisata yang terdiri dari 54 daya tarik wisata budaya, 120 daya tarik wisata alam dan 83 daya tarik wisata buatan tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Khusus desa wisata terjadi kenaikan 35,29 % dari 85 desa wisata menjadi 115 desa wisata. Fasilitas penunjang pariwisata terdiri dari 118 hotel bintang, 1.034 hotel melati dan 377 pondok wisata/homestay, 106 restoran, 1.445 rumah makan dan 308 biro perjalanan wisata. Di samping itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki 6 (enam) Pusat Informasi Pariwisata (TIC-Tourist
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
66
Information Centre) dengan jumlah pengunjung tahun 2009 sebesar 17.073 orang, tahun 2010 naik 14,96 % menjadi 19.628 orang. Adapun fasilitas hotel yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4 hotel meliputi Hotel Pringgosari di Tawangmangu, Hotel Garuda di Kopeng, Hotel Pondok Slamet di Baturaden dan Hotel Karimunjawa Inn di Karimunjawa. Dimana di hotel Garuda Kopeng terjadi peningkatan jumlah kamar dari 62 kamar menjadi 66 kamar. Perkembangan pariwisata Jawa Tengah selama tahun 2010 menunjukkan angka capaian optimistis dengan jumlah wisatawan 22,59 Juta, yang terdiri dari wisatawan nusantara 22,28 Juta orang dan wisatawan mancanegara 324.190 orang.
Mengalami
peningkatan 18,33% dibanding tahun 2009 sebanyak 19,09 Juta orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara 18,78 juta orang dan wisatawan mancanegara 308.519 orang. Sedangkan lama tinggal wisatawan nusantara 1,98 hari meningkat 2,06% dibanding tahun 2009 1,94 hari dan wisatawan mancanegara 2,27 hari meningkat 7,07% dibanding tahun 2009 sebesar 2,12 hari, namun demikian masih di bawah target RPJMD yaitu untuk lama inap wisatawan nusantara selama 2 hari dan wisatawan mancanegara selama 2,3 hari. Untuk pengeluaran belanja wisatawan nusantara sebesar Rp 250 ribu per hari dari target Rp. 336 ribu, sedangkan wisatawan mancanegara sebesar 160 US dollar per hari dari target 200 US dollar.
Masih
belum
tercapainya
terhadap
target
RPJMD
dikarenakan belum optimalnya dukungan dari pelaku pariwisata, kurangnya diversifikasi produk dan paket wisata, produk usaha pariwisata kurang memiliki daya saing. Jumlah kunjungan wisatawan dengan kapal pesiar (cruise ship) 15 kapal (9.379 orang).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
67
Sebagai upaya untuk mewujudkan target RPJM, rencana pembangunan
kedepan
difokuskan
pada:
(1)
Pemasaran
Pariwisata; (2) Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan (3) Pengembangan Kemitraan. 5).
Kelautan Dan Perikanan Produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah pada tahun 2010
sebanyak
219.659
ton,
meningkat
sebesar
14,17%
dibandingkan tahun 2009 sebesar 192.411,1 ton. Nelayan di Jawa Tengah sebanyak 160.396 orang, sebagian besar termasuk nelayan pandega (tidak memiliki kapal). Rata-rata pendapatan nelayan di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar Rp 8.351.984,81 per kapita/tahun (Rp.695.998,73 per bulan), meningkat dibandingkan tahun 2009 Rp 7.144.737,43 per kapita/tahun dan tahun 2008 sebesar Rp 5.878.807,86 per kapita/tahun. Pendapatan nelayan pada tahun 2010 tersebut masih
lebih rendah dibandingkan
Kebutuhan
Hidup Layak
Penduduk Jawa Tengah sebesar Rp 801.210,27 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Tengah masih rendah. Untuk mengurangi tingkat persaingan dan kepadatan jumlah nelayan tradisional serta mengurangi over fishing, mulai tahun 2010 dilakukan modernisasi kapal penangkap ikan berukuran 30 GT yang dapat menjangkau jalur penangkapan >12 mil sebanyak 6 unit melalui APBN, tahun 2011 dialokasikan sebanyak 27 unit kapal. Kerusakan terumbu karang pada tahun 2010 yang mencapai 827,69 ha dari total luasan terumbu karang di Jawa Tengah sebesar 3.212,66 ha, sedangkan terumbu karang yang dalam kondisi rusak sedang seluas 76,28 ha. Kerusakan juga terjadi pada ekosistem padang lamun, yang saat hanya dapat ditemui di Perairan
Jepara.
Kerusakan
karang
dan
lamun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
tersebut
68
disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai standar dan tidak ramah lingkungan. Kawasan mangrove juga mengalami
kerusakan,
dengan
luas
kawasan
yang
telah
terehabilitasi seluas 4.413,91 ha, sehingga sampai tahun 2010 total luas kawasan mangrove di Jawa Tengah 15.325,75 ha. Dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem vital di pesisir/laut yang hingga tahun 2010 dilakukan penanaman pohon mangrove 360.510 batang, transplantasi karang 102 unit, terumbu karang buatan 16 unit dan penebaran benih ikan di kawasan konservasi sebanyak 1.268.100 ekor, hal tersebut jauh dari target RPJM yaitu penanaman mangrove sebanyak 1.017 batang, transplantasi karang 265 unit dan terumbu karang buatan 225 unit. Produksi perikanan budidaya di Jawa Tengah mencapai 170,96 ribu ton pada tahun 2010, meningkat dibandingkan tahun 2009
sebesar
145,02
ribu
ton.
Tingkat
kesejahteraan
pembudidaya ikan di Jawa Tengah tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan pembudidaya ikan sebesar Rp 2.973.325,00 per kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 2.525.396,50 per kapita/tahun. Di Jawa Tengah peningkatan produksi perikanan budidaya telah dilakukan melalui pengembangan minapolitan di Kabupaten Banyumas dan Klaten. Di beberapa kabupaten juga dilakukan pengembangan budidaya untuk jenis ikan tertentu, seperti budidaya Patin di Kab. Semarang dan Banjarnegara, budidaya Gurami di Kab. Banjarnegara, Cilacap dan Banyumas, budidaya Nila di Kab. Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar dan Pekalongandan Rumput Laut di Kab Pemalang, Jepara, Rembang dan Brebes. Selain itu, pengembangan Kawasan Minapolitan juga didukung oleh Pemerintah Pusat, pada tahun 2010 meliputi Kabupaten Banyumas (Gurami), Boyolali (Lele), Tegal (Nila),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
69
Demak (Lele), Purbalingga (Gurami), Magelang (Nila), Brebes (rumput laut) dan untuk perikanan tangkap meliputi Kab. Pati, Cilacap, Rembang, Kota Tegal dan Pekalongan. Jumlah ekspor produk perikanan di Jawa Tengah secara keseluruhan (perikanan tangkap dan budidaya) pada tahun 2010 sebanyak 16,552 ribu ton, mengalami penurunan (-0,26%) dibandingkan tahun 2009 sebanyak 16,596 ribu ton. Tetapi secara keseluruhan nilai ekspor tahun 2010 sebesar 66,12 juta US$, mengalami peningkatan 9,97% dibandingkan tahun 2009 sebesar 60,12 juta US $. Sedangkan untuk konsumsi makan ikan pada tahun 2010 mencapai 15,57 kg/kapita/tahun, lebih tinggi 2,23% dibandingkan tahun 2009 sebesar 15,23 kg/kapita/tahun, tetapi lebih rendah dari target RPJM yaitu meningkatnya konsumsi makan ikan sebesar 2,45 pertahun dan ekspor produk perikanan 5,10%
pertahun.
Rendahnya
ekspor
produk
perikanan
dikarenakan penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor, sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan karena dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi ikan yang masih kurang. Hal-hal
yang
perlu
mendapatkan
perhatian
adalah
peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta peningkatan Konsumsi Makan Ikan. 6).
Perdagangan Kinerja perdagangan luar negeri dilihat dari capaian nilai ekspor non migas tahun 2010 yaitu sebesar US$ 3.674,04 Juta meningkat 27,34% dibanding tahun 2009 sebesar US$ 2.885,30 Juta. Komoditas utama ekspor non migas merupakan produk unggulan Jawa Tengah utamanya adalah Mebel dan pengolahan kayu (13,70%), Tekstil dan Produk Tekstil (40,71%), Makanan dan
Minuman
(2,47%),
Logam
(0,62%),
Permesinan
dan
perlengkapan elektronika & elektronika (3,43%). Sedangkan nilai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
70
impor non migas tahun 2010 mencapai US$ 4.071,64 Juta meningkat 64,90% dibanding tahun 2009 sebesar US$ 2.469,19 Juta. Adapun komposisi komoditi impor non migas tersebut adalah barang modal 45%, bahan penolong 45%dan barang konsumsi sebesar 10%. Kondisi tersebut merupakan tantangan ke depan untuk mewujudkan surplus neraca perdagangan, yaitu dengan mengefisiensi impor bahan baku produksi industri manufaktur. Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah yang telah dibina sampai dengan tahun 2010 mencapai 62,34% atau sebanyak 3.117 unit usaha dari target RPJMD sebanyak 5.000 unit usaha. Sedangkan pembinaan sarana perdagangan telah mencapai 28 unit pasar melampaui terget RPJMD sebanyak 25 pasar di Jawa Tengah.
Guna
mendukung
tertib
ukur,
tertib
niaga
dan
perlindungan konsumen dilakukan pelayanan kemetrologian di 35 Kabupaten/Kota melalui 6 (enam) Balai Metrologi Wilayah Semarang, Pati, Tegal, Banyumas, Magelang dan Surakarta. Jumlah pengusaha Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Jawa Tengah tercatat sebanyak 60 unit usaha. Jumlah UTTP yang
telah ditera dan tera ulang tahun 2010 sebanyak
2.475.000 buah. Kegiatan pengawasan kemetrologian dalam tahun 2010 dilakukan terhadap alat UTTP sebanyak 23.266 buah. Sedangkan untuk pengawasan Barang yang Beredar tahun 2010 dilakukan sebanyak 39 kali; dengan sasaran jenis produk yang diwajibkan memenuhi ketentuan dan telah memiliki sertifikasi SNI, yaitu antara lain Besi Baja, Helm, Selang beserta kelengkapannya dan tabung untuk kompor LPG, Makanan/Minuman, peralatan makan,
elektronika,
sarana
pertanian,
kosmetika,
bahan
berbahaya/kimia, pupuk, minyak goreng dan minyak tanah, barang kena cukai di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
71
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian ke depan adalah 1) peningkatan akses pasar luar negeri dan 2) pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah. 7).
Industri Dalam rangka meningkatkan daya saing industri di Jawa Tengah, maka
model pengembangan yang gunakan adalah
melalui pendekatan klaster industri prioritas berbasis kompetensi inti industri daerah. Klaster industri prioritas yang dikembangkan adalah (1) Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), (2) Industri Mebeldan Pengolahan Kayu dan (3) Industri Komponen Otomotif, (4) Industri Makanan dan Minuman, (5) Industri logam dan mesin dan (6) Industri Aneka. Dari enam klaster tersebut IKM yang yang telah dibina sampai dengan tahun 2010 sebanyak 1.494 IKM atau 99% dari target RPJMD yaitu sebanyak 1.500 IKM. Di samping itu peningkatan dan pengembangan industri dilaksanakan melalui pendekatan kawasan antara lain pemberdayaan IKM wilayah Agropolitan dan pengembangan Kawasan Industri. Jumlah unit usaha di Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 644.77 Ribu Unit usaha, terdiri dari 811 industri besar dan 643.96 Ribu IKM serta pengembangan melalui klaster sebanyak 570 Unit usaha. Nilai produksi pada tahun 2009 sebesar Rp.225,76 Triliun menjadi Rp. 236,06 Triliun pada tahun 2010 sedangkan jumlah tenaga kerja disektor industri pada tahun 2010 sebesar 3,40 Juta orang (1,08%) dibanding tahun 2009 sebesar 3,36 Juta orang. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha industri dan peningkatan kemampuan teknis, untuk mengurangi bahan baku impor beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, penerapan standar produk dan bantuan peralatan produksi yaitu sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan pembinaan teknis sebanyak 2.625 IKM melebihi dari target RPJMD sebanyak 1.000 IKM. Adapun salah satunya adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
72
fasilitasi industri pengecoran logam Batur Jaya Klaten yang memproduksi komponen mesin, otomotif dan peralatn rumah tangga, mendapatkan dana APBN sebesar Rp 980 juta untuk pengadaan tungku induksi listrik cor logam dan dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 450 juta untuk instalasi listriknya. Pemberdayaan
kepada
masyarakat
dalam
rangka
peningkatan kesempatan berusaha dibidang industri, pada tahun 2010 telah dilatih masyarakat usia produktif putus sekolah sebanyak 5.030 orang meningkat 61,33 % dibanding tahun 2009 sebanyak 3.085 orang serta melebihi target RPJMD yaitu sebanyak 3.000 orang. Halâ&#x20AC;&#x201C;hal
yang perlu
mendapat
perhatian
utama pada
pembangunan urusan industri kedepan adalah : (1) penguatan dan
pengembangan
IKM
berbasis
Klaster
dan
OVOP;
(2) peningkatan kemampuan SDM dan teknologi industri. 8).
Ketransmigrasian Pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian adalah adanya kebutuhan masyarakat bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota untuk mengatasi persoalan yang dihadapi terutama
dalam
mengurangi
masalah
pengangguran
di
daerahnya. Minat calon transmigran di Jawa Tengah cukup tinggi yaitu
sejumlah
5.455
orang
pada
tahun
2010,
namun
pelaksanaannya tergantung jumlah kuota dari Pemerintah Pusat. Penempatan transmigran Jawa Tengah pada tahun 2010 sesuai dengan kuota Pemerintah Pusat sebanyak 593 KK tersebar di Provinsi Bengkulu 110 KK, Sumatera Selatan 5 KK, Kalimantan Barat 200 KK, Kalimantan Tengah 50 KK, Kalimantan Selatan 25 KK, Kalimantan Timur 74 KK, Sulawesi Selatan 50 KK dan Sulawesi Tengah 79 KK. Target RPJMD urusan ketransmigrasian adalah sebanyak 7.500 KK, realisasi sampai dengan tahun 2010 sebanyak 2.406 KK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
73
sehingga masih tersisa sebanyak 5.094 KK. Hal ini dikarenakan jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terbatas, di samping itu terkendala juga adanya cuaca yang tidak menentu sehingga penyiapan lahan transmigrasi menjadi tidak sesuai jadwal yang ditentukan. C. Lingkungan Strategis
1. Kondisi Lingkungan Internasional a. Perubahan Iklim Dunia kini sedang mengalami sebuah fenomena perubahan iklim
yang
mengancam
kehidupan
umat
manusia
yang
dipicu
meningkatnya efek Gas Rumah Kaca (GRK). Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia, seperti karbondioksida, metanadan dinitrogen oksida, khususnya selama 50 tahun ini, telah secara drastis menaikkan suhu Bumi. Sebelum masa industri, aktivitas manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca, tetapi pertambahan penduduk, pembabatan hutan, industri peternakandan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global. Dampak perubahan iklim global dapat menyebabkan dua kondisi penting, yaitu peningkatan temperatur dan kenaikan tinggi muka air laut. Akibat kenaikan muka air laut dapat menjadi ancaman terhadap beberapa industri seperti anjungan minyak dan gas di laut, ekowisata, industri perikanan, jasa pelayanandan diperkirakan 405.000 ha/tahun lahan pesisir dan pulau-pulau kecil akan tergenang. Curah hujan semakin sulit diperkirakan dan hal tersebut tentunya akan berdampak
serius
terhadap
sektor
pertanian,
kesehatan
dan
ketersediaan sumberdaya air. Kenaikan temperatur udara rata-rata 0,03째C/tahun dan kenaikan curah hujan sebesar 2 hingga 3 persen per tahun. Namun demikian, dengan terjadinya perubahan iklim, hal tersebut telah memberikan pengaruh terhadap siklus ENSO (El Nino Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
74
Southern Oscillation). Siklus ENSO biasanya terjadi 3-7 tahun sekali, namun sekarang berubah menjadi 2-5 tahun sekali. Dampak negatif akibat perubahan tersebut berupa meningkatnya kekeringan dan banjir/longsor di beberapa kawasan. Perubahan iklim tersebut terjadi di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi ikut merasakan dampak besar dari perubahan iklim tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan keunggulan dalam bidang pertanian. Berbagai produk pertanian Jawa Tengah mewarnai pasar kebutuhan nasional bahkan pada tingkat internasional. Perubahan iklim secara tidak langsung maupun langsung berdampak pada hasil pertanian. Perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan suhu, pergeseran periode curah hujan dan intensitas curah hujan (berakibat banjir dan kekeringan), telah membuat kesulitan bagi petani dalam menentukan masa tanam, terjadinya kerusakan tanaman akibat meledaknya hama, serta kerugian petani akibat banjir atau puso. Kasus kerusakan tanaman terjadi antara lain di Klaten, sukoharjo dan Boyolali yang mendapat serangan organisme tanaman seperti hama wereng batang coklat padi. b. Krisis Pangan Dunia Krisis pangan dunia merupakan salah satu krisis yang sangat diwaspadai oleh negara-negara di dunia. Semakin bertambah padatnya penduduk bumi, maka seyogyanya diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian guna menghasilkan pangan yang mencukupi. Jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat dan tidak disertai peningkatan luas lahan pertanian, membuat ketersediaan pasokan pangan
semakin
terbatas. Hal
ini
semakin
diperparah
dengan
perubahan iklim yang berpengaruh pada produksi hasil pertanian. Krisis pangan membuat masyrakat kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Harga bahan pangan semakin menjulang tinggi membuat masyarakat miskin kesulitan memperoleh bahan pangan. Kondisi ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
75
perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh Jawa Tengah mengingat masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah. c. Krisis Energi Manusia merupakan salah satu mahluk Tuhan pengguna energi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber energi yang digunakan selama ini didominasi oleh sumber energi yang tidak
terbarukan
seperti
minyak
bumi, batu
baradan
lain-lain.
Meledaknya jumlah penduduk bumi rupanya tidak sejalan dengan terciptanya energi yang terbarukan. Sebagaimana diketahui sebagian besar energi yang digunakan oleh manusia adalah minyak mentah, sumber energi yang memerlukan waktu jutaan tahun untuk dihasilkan. Walaupun ditemukan beberapa energi alternatif, penggunaannya masih belum memasyarakat secara luas terutama di Indonesia. Konsumsi energi nasional perkapita pada 2010 adalah sebesar 2,28 BOE (Barrels
of Oil Equivalent). Hal ini berakibat krisis energi merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari ke depan. Keterbatasan sumber energi juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Jawa Tengah. Oleh karena itu upaya dalam menumbuhkembangkan sumber energi alternatif harus segera dilakukan. Sudah saatnya Indonesia beralih pada upaya diversifikasi energi terutama pemanfaatan energi terbarukan. Eksplorasi sumber energi terbarukan penting karena memenuhi dua unsur, suplai energi jangka panjang (supply security) dan kesinambungan lingkungan hidup (environtmental sustainability) karena sifatnya yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, seperti biomassa (limbah), panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), tenaga surya atau air bisa menjadi jalan keluar. d. Krisis Air Bersih Air adalah bagian dari salah satu hajat hidup orang banyak. Air menjadi sumber kehidupan bagi semua mahluk. Kebutuhan akan air bersih kini semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk bumi. Ketersediaan akan air bersih kini semakin
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
76
terancam dengan semakin minimnya sumber mata air bersih. Sumber mata air bersih kini banyak yang tercemar akibat ulah tangan manusia. Selain tercemar, juga terdapat sumber mata air bersih yang mengalami kerusakan akibat hilangnya hutan penyanggah penyedia air bersih. Kondisi krisis ketersediaan air bersih juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah. Tindakan antisipatif harus segera dilakukan agar ancaman terbatasnya ketersediaan air bersih semakin parah di Jawa Tengah. e. Pengaruh Ekonomi Global Krisis ekonomi global yang terjadi seperti fluktuasi mata uang dollar Amerika yang merupakan salah satu mata uang yang sering digunakan oleh negara-negara di dunia sebagai alat tukar internasional, krisis ekonomi Eropa yang berawal dari Yunani yang kemudian menjalar ke negara-negara Eropa lainnya yang disebabkan pembengkakan defisit fiskal, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain semakin menguatnya nilai mata uang rupiah yang secara signifikan mampu mendorong peningkatan nilai ekspor produk industri, terlebih lagi didukung dengan iklim investasi
yang
semakin
membaik
yang
diharapkan
mampu
menggerakkan perekonomian daerah. Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Indonesia juga perlu memberikan perhatian dan melakukan antisipasi terhadap dampak dan berbagai kebijakan yang timbul akibat krisis global tersebut,
sehingga
perekonomian
Jawa
Tengah
dapat
tetap
dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. 2. Kondisi Lingkungan Nasional a. Daya Saing Produk Nasional Pasca Asian China Free Trade Agreement (ACFTA) yang mulai berlaku pada Juni 2010, produk-produk asli Indonesia semakin terpukul Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
77
keberadaannya. Indonesia kini semakin terdesak oleh banjirnya produkproduk dari negara tirai bamboo tersebut. Tidak hanya untuk produkproduk olahan akan tetapi juga untuk produk-produk hasil bumi. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif pada perekonomian secara nasional.
Akan
tetapi
juga
berdampak
negatif
pada
kondisi
perekonomian Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui salah satu produk unggulan Jawa Tengah adalah batik. Batik sebagai kekayaan budaya Indonesia kini sedang mengalami tren yang sangat baik. Tanpa disadari ternyata kini China telah mampu mengadopsi secara sempurna produksi batik tersebut dan dipasarkan ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih rendah. Hal ini harus segera diantisipasi agar hal yang terjadi pada batik tidak dialami oleh produk-produk unggulan Jawa Tengah yang lain. Antisipasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu produk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). b. Bencana Alam Kejadian bencana alam merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang dan lain-lain, yang kesemuanya telah menimbulkan kerusakan dan kerugian harta benda serta menelan korban jiwa. Berbagai bencana alam tersebut telah terjadi di Jawa Tengah. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada pertengahan tahun 2010 yang kemudian
disusul
dengan
kejadian
banjir
lahar
dingin
telah
mengakibatkan kerusakan sarana prasarana sosial dan ekonomi, serta banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal, membuat kondisi perekonomian, sosial dan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana terpuruk, khususnya di wilayah 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Mengingat Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana maka diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
78
bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kejadian bencana. c. Infrastruktur Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan yang luas, sehingga ketersediaan infrastruktur yang mendukung kelancaran lalu lintas barang dan orang antar pulau dan antar provinsi berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh bagi Jawa Tengah
mengingat
Jawa
Tengah
adalah
jembatan
ekonomi
(penghubung) antar Jawa Barat dan Jawa Timur. Kerusakan parah yang terjadi di Jalur Pantai Utara dan belum selesainya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ditengarai berdampak pada terhambatnya lalu lintas barang dan orang. d. Narkoba Globalisasi yang telah menjalar sampai ke Indonesia, membawa banyak dampak bagi budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya bersifat positif akan tetapi juga negatif seperti merebaknya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius bagi Jawa Tengah, mengingat penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan
kerusakan
jiwa
dan
mental
generasi
muda.
Penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya melanda di wilayah perkotaan tetapi ditengarai telah menjalar di pedesaan. Upaya menyelundupkan narkoba seberat 1,4 kg ke Jawa Tengah melalui Bandara Adi Soemarmo berhasil digagalkan. Namun demikian, langkahlangkah untuk mencegah penyelundupan narkoba ke Jawa Tengah dan menjauhkan generasi muda dari pengaruh terhadap narkoba tetap terus dilakukan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
79
D. Isu Strategis Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro, kinerja pembangunan daerah dan memperhatikan lingkungan strategis maka dapat dirumuskan berbagai isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sebagai berikut: 1. Kemiskinan dan Pengangguran Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, meskipun dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya relatif masih besar, demikian juga terkait dengan pengangguran. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 19,23%, menurun menjadi 17,72% (2009) dan kembali mengalami penurunan menjadi
16,56%
(2010).
Untuk
jumlah
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2008 sebanyak 6.701.000 orang menurun menjadi 6.655.000 pada tahun 2009 dan menjadi 6.322.494 orang pada tahun 2010. Kemudian untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2008 sebesar 7,35% menurun menjadi 7,33% (2009) dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,21% pada tahun 2010. Banyaknya penduduk miskin, pengangguran dan PMKS berdampak antara lain pada rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya upaya penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dan PMKS antara lain disebabkan belum efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan sosial masyarakat. Terjadinya perubahan iklim turut memberikan andil terhadap kondisi kemiskinan dan pengangguran, mengingat terjadinya bencana banjir di beberapa daerah menyebabkan kegagalan
panen
yang berdampak
pada penghasilan petani
dan
terhentinya kegiatan usaha/pekerjaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
80
2. Kualitas Hidup Kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah belum sepenuhnya menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu. Selain itu juga banyaknya temuan kasus HIV/AIDS dan TB dan tingginya kasus enemi pada ibu hamil dan nifas. Terjadinya penularan virus DBD melalui transovarial dan virulensi virus demam berdarah, meningkatnya populasi nyamuk Aedes Agypte serta belum optimalnya PSN di masyarakat berpengaruh pula terhadap kualitas hidup masyarakat. Belum optimalnya pemerataan dan akses pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang ditandai masih terdapat sekolah yang belum sepenuhnya sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta terkait dengan akreditasi sekolah. Selain itu, pemerataan dan kualifikasi
pendidik
dan
pengembangan
pendidikan
berkarakter
merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan pendidikan. Disisi lain rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak ditunjukkan antara lain dengan masih tingginya angka kekerasan berbasis gender dan anak, serta rendahnya akses bagi perempuan dan anak terhadap pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan antara lain budaya patriarkhi yang memaksa perempuan dan anak dalam posisi subordinat dan termarjinalkan. Selain itu sistem pengelolaan pembangunan sendiri belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam proses dan tahapan pembangunan. 3. Ketahanan Pangan Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat bukan hanya terkait dengan ketersediaan pangan yang cukup, namun juga terciptanya kemandirian pangan menuju kondisi ketahanan pangan yang mencakup sub sistem ketersediaan, distribusi, konsumsidan keamanan ketersediaan pangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
81
Permasalahan yang terjadi terkait dengan ketahanan pangan di Jawa Tengah adalah terbatasnya sarana dan prasarana distribusi pangan sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah, utamanya wilayah terpencil. Selain itu rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap
diversifikasi
pangan;
besarnya
penduduk
miskin
yang
menyebabkan kemampuan akses pangan yang rendah; dan terbatasnya ketersediaan bibit yang berkualitas. 4. Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur sebagai pendukung keberhasilan pembangunan masih banyak terdapat permasalahan yang belum dapat terselesaikan antara lain: a) masih terdapat jalan dan jembatan yang rusak terutama di daerah perbatasan; b) terjadinya banjir yang diakibatkan oleh kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS), buruknya sistem drainase di perkotaan serta dipengaruhi juga oleh padatnya permukiman di bantaran sungai; c) pengelolaan sumberdaya air belum dilaksanakan secara terpadu; d) rendahnya akses masyarakat miskin terhadap perumahan, sanitasi dan air bersih; e) perubahan iklim global yang menyebabkan tingginya curah hujan, gelombang pasang dan naiknya permukaan air laut yang memicu terjadinya rob serta abrasi pantai. 5. Daya Saing Lemahnya daya saing produk industri kecil merupakan kendala yang memerlukan perhatian serius. Saat ini pelaku usaha masih menghadapi permasalahan antara lain kurangnya inovasi usaha, lemahnya informasi pasar, rendahnya kemampuan akses perbankan serta semakin gencarnya dominasi produk-produk dari Cina dengan harga yang sangat murah. Kondisi ini pada tahap tertentu dapat mematikan industri kecil di Jawa Tengah mengingat masih lemahnya daya saing produk. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa rendahnya daya saing produk industri UMKM dapat dilihat dari nilai eksport non migas Jawa Tengah tahun 2010 mencapai 3,67 Milyar US Dolar. Sedangkan nilai impor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
82
non migas Jawa Tengah tahun 2010, lebih tinggi dari nilai ekspor yaitu sebesar 4,07 Milyar US Dolar. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan terhadap produk impor sangat tinggi yang mengindikasikan masih lemahnya daya saing produk. Upaya pengembangan daya saing produk industri dan UMKM saat ini dirasa perlu untuk ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan pengembangan SDM pelaku usaha industri melalui berbagai pelatihan serta memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap akses usaha untuk meningkatkan daya saing industri. 6. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Permasalahan lingkungan hidup masih banyak dijumpai di Jawa Tengah antara lain: a) tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah industri, limbah pestisida, limbah kotoran ternak; b) bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan serta berkurangnya tutupan hutan; c) tingginya kerusakan mangrove terutama di pantai utara Jawa; d) penanganan pasca bencana yang belum optimal; e) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi bencana; f) masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana; g) masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim. 7. Pelayanan publik Pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah belum optimal. Hal ini terlihat dari antara lain: a) adanya tumpang tindih jenis pelayanan perijinan di kabupaten/kota; b) pelayanan perijinan satu pintu (one stop
service) dirasakan belum optimal; c) keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi; d) belum optimalnya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; e) penyelenggaraan pelayanan catatan sipil dirasakan belum optimal; f) terbatasnya sarana prasarana jaringan sistem informasi administrasi kependudukan online dan kemampuan SDM pengelola SIAK; g) pelayanan akte pada kantor catatan sipil di kabupaten/kota di rasakan belum optimal.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
83
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Kondisi Ekonomi Nasional Kondisi perekonomian secara makro di Indonesia cenderung tumbuh secara positif, hal ini salah satunya ditunjukkan oleh laju inflasi yang dapat ditekan pada angka yang paling rendah pada satu dekade ini. Kondisi ini memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri karena didukung oleh kemampuan daya beli masyarakat yang juga cukup kuat. Pemulihan perekonomian global pada tahun 2010 membawa dampak pada perekonomian domestik yang juga tumbuh secara linear. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 5,8%, pertumbuhan ekonomi tersebut juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,5%. Pertumbuhan ekonomi secara global, meskipun ditengah krisis global pertumbuhan ekonomi yang membaik juga terkonfirmasi oleh peningkatan perekonomian daerah. Secara umum, peningkatan kondisi perekonomian ditunjukkan dengan
semakin
kuatnya
kemampuan
beli
masyarakat,
sehingga
menggerakkan sektor perdagangan kearah yang positif. Peningkatan juga ditunjukkan semakin kuatnya kegiatan ekspor dan meningkatnya kegiatan investasi di seluruh wilayah, yang juga didukung dengan meningkatnya realisasi belanja modal Pemerintah Daerah (APBD) secara umum pada akhir tahun 2010. Sampai dengan tahun 2010 dominasi swasta dalam struktur pertumbuhan ekonomi masih dominan. Sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,7%. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menyumbang sebesar 2%, sedangkan ekspor sebesar 6,4%. Disisi lain kegiatan impor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
84
masih cukup kuat yaitu sebesar 5,6%, sehingga mengurangi kontribusi kekuatan perdagangan luar negeri menjadi sebesar 0,8%. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp 6.422,9 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp.2.310,7 triliun. PDB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp. 23,9 juta pada tahun 2009 menjadi Rp 27 juta pada tahun 2010. Selama tahun 2010 pada semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5%, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,7%, sektor konstruksi sebesar 7%, dan sektor jasa-jasa sebesar 6%. Pada tahun 2010, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 101,20 menjadi 102,75. Penyerapan tenaga kerja sampai dengan bulan Agustus 2010 mengalami peningkatan menjadi 108,21 juta orang, meningkat sebesar 3,34 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 104,87 juta orang (per Agustus 2009). Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% pada tahun 2010, maka setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja sebanyak 548 ribu orang (Bank Indonesia dan BPS). Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Tahun 2010 mencapai 6,96%, sebagai dampak dari kenaikan harga bahan pangan yang terjadi pada akhir tahun. Kenaikan harga pangan tersebut merupakan fenomena global dan telah menimbulkan tekanan inflasi di berbagai negara. Tingginya inflasi juga didukung oleh harga pangan yang sering bergejolak (volatille foods) sebesar 17,74% (yoy). Inflasi administered prices sebesar 5,40% (yoy), terutama karena kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Namun tekanan inflasi inti masih terkendali yang tercatat sebesar 4,28%, didorong oleh apresiasi Rupiah dan cukupnya kapasitas perekonomian. Pemintaan investor asing di Indonesia juga semakin tumbuh yang memperkuat
pada
sisi
penanaman
modal
asing.
Daya
tarik
ini
menunjukkan bahwa prospek dan ketahanan ekonomi di Indonesia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
85
semakin menguat. Namun investasi asing di Indonesia masih didominasi bidang-bidang
usaha
yang
tergolong
resourced
based,
seperti
pertambangan. Hal ini terlihat dari aliran Foreign Direct Investment yang mencapai US$ 12,6 miliar, hampir tiga kali lipat dari nilai tahun 2009 yang hanya berada pada kisaran US$ 4,9 miliar. Pada neraca pembayaran terlihat posisi yang cukup solid, yang ditunjukkan oleh jumlah cadangan devisa semakin besar serta posisi likuiditas eksternal (external liquidity) semakin kuat. Kombinasi kedua ratio tersebut dibandingkan dengan ratio utang luar negeri terhadap PDB menunjukkan penurunan (29,5% dari PDB per Oktober 2010). Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketahanan eksternal yang semakin membaik. Neraca pembayaran yang surplus direprentasikan dengan nilai tukar rupiah yang secara umum relatif stabil. Sepanjang tahun 2010, nilai tukar rupiah menguat 4,2% atau antara Rp 9.100,00 sampai dengan Rp 9.400,00. Hal ini konsisten dengan kondisi makro yang berlaku, salah satunya laju inflasi yang cukup terkendali, sehingga menjadi salah satu daya tarik dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Meningkatnya kegiatan ekonomi selama tahun 2010 juga ditopang oleh kinerja sektor perbankan yang terlihat dari meningkatnya fungsi intermediasi dan terjaganya likuiditas dan stabilitas perputaran nilai kredit yang berjalan. Hal ini tercermin dari ekspansi kredit selama 2010 yang mencapai 22,8%, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequancy
Ratio atau CAR) yang cukup tinggi, serta rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan atau NPL) yang cukup rendah, yaitu berada di bawah 5%. Secara keseluruhan ketahanan pasar keuangan domestik semakin membaik yang secara linear berdampak pada kondisi keuangan daerah. Meski kondisi nilai perputaran kredit sudah semakin membaik, namun kondisi ini belum memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan penguatan UMKM. Hal ini disebabkan suku bunga kredit untuk dunia usaha masih berada pada kisaran 12%, karena spread (selisih) BI rate
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
86
dengan suku bunga kredit masih berada antara 6,5% - 6,75%, sehingga belum cukup terjangkau oleh mayoritas UMKM yang ada. Suku bunga kredit perbankan yang kompetitif untuk dunia usaha diharapkan dapat turun hingga dibawah 10%. Dalam rangka mengantisipasi resiko global maupun domestik selama tahun 2010, kebijakan moneter dan makro yang hati-hati telah diimplementasikan. Untuk menghadapi derasnya arus masuk modal dan masih tingginya akses likuiditas, respon terhadap tekanan inflasi dirasa tidak dapat sepenuhnya bersandar pada instrumen kebijakan konvensional seperti suku bunga. Oleh karena itu ditempuh dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal, seperti nilai tukar dan pengelolaan lalu lintas modal, agar neraca pembayaran makin kuat secara berkesinambungan. Sementara itu untuk menjaga stabilitas internal seperti harga dan permintaan domestik, ditujukan untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil, serta pertumbuhan yang berkualitas. Berdasarkan asumsi makro perekonomian nasional tahun 2011, peluang pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin tinggi dan sampai dengan bulan April 2011 telah mencapai 6,5%. Prospek pertumbuhan ini akan ditopang oleh kinerja eksternal yang tetap solid. Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 7.019,9 triliun, sementara itu laju inflasi tahun kalender (yoy) sampai dengan bulan April 2011 sebesar 6,16%.
Penguatan
kegiatan
ekonomi
diperkirakan
akan
disertai
peningkatan tekanan inflasi, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan pangan dan kemungkinan penyesuaian harga-harga pangan serta penyesuaian harga-harga yang ditetapkan pemerintah. Nilai kurs rupiah terhadap dollar akan berada pada kisaran Rp 9.250,-. Posisi ekspor akan semakin terdiversifikasi dan tumbuh tinggi, sementara impor tumbuh pesat seiring dengan semakin kuatnya kegiatan investasi dan konsumsi. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sebesar 80 US$/barrel dan produksi minyak per hari sebesar 970.000 barrel.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
87
Penanaman modal langsung (FDI) diperkirakan akan mempunyai peran
yang
besar
dalam
komposisi
arus
modal
masuk.
Secara
keseluruhan, neraca pembayaran pada tahun 2011 diperkirakan akan mengalami surplus US$ 16,4 miliar, dengan cadangan devisa mancapai US$ 112,6 miliar pada akhir tahun 2011. Jumlah tersebut diperkirakan akan menutup 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek, serta semakin memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam memitigasi
berbagai
perekonomian
kejutan
diperkirakan
eksternal
masih
(self
terkendala
insurance). peminatan
Kondisi investasi
terutama investasi asing yang memang cenderung belum begitu kuat. Perlu ada penguatan infrastruktur dan penguatan iklim investasi yang kondusif. Bank
Indonesia
memiliki
target
untuk
mengarahkan
Suku
Bunga/BI rate guna mencapai target inflasi jangka menengah, menuju kisaran 3,5%, sedangkan SBI 3 bulan diasumsikan 6,5%. Penetapan BI
rate ini dilakukan dengan takaran yang tepat agar inflasi mengarah pada target inflasi tersebut, tanpa mengorbankan pertumbuhan. Target inflasi jangka menengah yang rendah dan stabil disertai perbaikan berbagai kendala struktural ini sangat relevan untuk menjaga daya saing perekonomian domestik, terutama dalam menghadapi ASEAN
Economic Community pada tahun 2015. Kedepan berbagai persoalan dan tantangan domestik masih perlu diantisipasi, terutama dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang lebih berdaya saing dan tumbuh secara berkesinambungan. Meski secara makro struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral, dinamika struktur pertumbuhan ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil. Mendasarkan pada hal tersebut, prediksi Bank Indonesia, pada tahun 2012 pertumbuhan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
88
ekonomi akan berada pada kisaran 6,1%- 6,6% yang didorong oleh konsumsi, investasi dan ekspor. Tantangan selanjutnya adalah mengarahkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah dan stabil sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2012 tingkat inflasi diperkirakan menurun dan berada pada kisaran 4,5 + 1%. Untuk itu kebijakan suku bunga (BI-rate), nilai tukar, kepastian dunia usaha diarahkan agar tetap konsisten terhadap pencapaian sasaran inflasi yang sudah ditetapkan. Dalam skala regional, daya saing perbankan dari sisi efisiensi dan permodalan masih kurang bila dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Kedepan perlu diarahkan pada peluang yang cukup potensial dan cukup menarik bagi tumbuh kembang UMKM sebagai motor penggerak perekonomian, karena selama ini UMKM yang mendominasi total kredit perbankan. Oleh karena itu, bunga pinjaman pada sektor UMKM diharapkan dapat diturunkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendorong kegiatan perekonomian. 2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Pertumbuhan
ekonomi
Jawa
Tengah
pada
tahun
2010
menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat cukup tinggi (5,8%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 4,7%. Kekuatan perekonomian masih terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan. Selain itu hotel dan restoran (PHR) masih tumbuh cukup kuat dalam menopang ekonomi Jawa Tengah tersebut. Tahun 2010, besaran struktur kontribusi PDRB yang terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 32,9%, disusul Sektor PHR sebesar 19,6%, Sektor Pertanian sebesar 19,4% dan Sektor Jasa-jasa sebesar 10,5% (Tabel 3.1). Namun bila dilihat dari pertumbuhannya, Sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2010 mengalami
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
89
kenaikan menjadi sebesar 7,1 % meskipun kontribusinya terhadap PDRB relatif kecil yaitu 1,0%. Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Harga Berlaku di Jawa Tengah No
Sektor
Pertumbuhan 2009
2010*)
Kontribusi 2009
2010*)
1.
Pertanian
4,40
2,5
19,9
19,4
2.
Pertambangan dan Penggalian
5,50
7,1
1,0
1,0
3.
Industri Pengolahan
1,80
6,9
32,8
32,9
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
5,60
8,4
1,0
1,0
5.
Bangunan
6,80
6,9
6,1
6,1
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
6,00
6,1
19,7
19,6
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
7,00
6,7
6,0
5,9
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
7,80
5,0
3,6
3,6
9.
Jasa-jasa
7,80
7,4
9,9
10,5
TOTAL PDRB
4,70
5,8
100,00
100,0
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2009-2010 (diolah).
Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Tengah tercatat sebesar 6,88% (yoy) pada tahun 2010, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,32%. Dari sisi perkembangan harga, tekanan inflasi pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan. Relatif tingginya inflasi tersebut terutama disebabkan oleh inflasi volatille foods, yang terkait pada terbatasnya pasokan beberapa komoditas pangan, seperti beras dan kelompok aneka bumbu sehubungan dengan pola musimannya. Sejauh ini, tekanan inflasi dari sisi eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional, seperti kenaikan harga emas dan gula. Dari sisi perbankan, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercermin pada pertumbuhan kredit yang cukup tinggi. Selain itu, indikator kinerja perbankan lainnya juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Aset bank dan DPK tumbuh cukup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
90
tinggi, dengan LDR berada pada level yang sangat baik serta rasio NPL yang rendah. Pada tahun 2011 perekonomian Jawa Tengah diharapkan masih menunjukkan prospek positif, yang diperkirakan tumbuh sebesar 5,75% 6,25% meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Berdasarkan Data BPS Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi (y-o-y) sampai dengan triwulan pertama tahun 2011 telah mencapai 5,9%, sedangkan secara q-to-q mencapai 6,4%. Kontribusi terbesar masih didominasi 3 (tiga) sektor utama yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, yang diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan tahun 2011. Salah satu pendukung struktur perekonomian adalah pada industri pengolahan yang berdasarkan hasil liaison KBI Semarang, tumbuh kembangnya antara lain dipengaruhi oleh: Permintaan domestik pada industri rokok yang tetap tumbuh cukup baik, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan mebel yang optimis mengalami peningkatan usaha, serta rencana investasi pada salah satu industri TPT di Jateng senilai Rp. 1,02 Triliun. Namun, perlu diwaspadai dampak pemberlakuan kenaikan TDL penuh pada industri mulai 1 Januari 2011 yang diperkirakan sedikit berpengaruh pada industri, khususnya TPT. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur juga akan menjadi pendorong yang kuat bagi perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, diantaranya
akan
beroperasinya
jalan
tol
Semarang-Solo
seksi
I
Semarang- Ungaran, pembebasan tanah seksi II Ungaran â&#x20AC;&#x201C; Bawen dan Tol Trans Jawa dari Pejagan-Semarang, pembangunan waduk Jatibarang, pembangunan Polder Kalibanger, pengembangan bandara Ahmad Yani, peningkatan sarana prasarana pelabuhan Tanjung Mas dengan pelabuhan Kendal, peningkatan jalan Pantura Timur serta pembangunan pabrik gula di Blora. Pelaksanaan Pemilukada di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 diperkirakan juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
91
Laju inflasi Tahun 2011 diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berkisar antara 5,0â&#x20AC;&#x201C;5,5%, namun diperkirakan tekanan dari sisi volatille food masih akan terjadi. Dengan gambaran tersebut tantangan yang dihadapi antara lain terkait upaya untuk mendorong investasi terutama infrastruktur dan meningkatkan penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi terkait gangguan pasokan dan distribusi. Sampai dengan bulan Juni Tahun 2011 (y-o-y), angka inflasi dapat ditekan yaitu sebesar 4,72%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga pada indeks kelompok bahan makanan (1,51%); sandang (0,38%); kesehatan (0,32%); makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,24%); transportasi, komunikasi serta jasa keuangan (0,20%). Untuk kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tidak mengalami perubahan
indeks
(stabil).
Sedangkan
kelompok
yang
mengalami
penurunan indeks (deflasi) yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,05%). Strategi untuk mengendalikan inflasi pada tahun 2011, antara lain akan ditempuh beberapa hal seperti: peningkatan koordinasi antar TPPH se-Jawa Tengah dan DIY, pemetaan produksi dan distribusi komoditas penting
di Jawa Tengah, survei lapangan untuk pemantauan harga
kebutuhan pokok secara terpadu dan lintas, serta rekomendasi untuk pembentukan Badan Penyangga Komoditas Daerah (Sumber: Bank Indonesia) serta percepatan perbaikan infrastruktur prasarana jalan dan irigasi. Nilai Ekspor Non Migas pada tahun 2010
mengalami kenaikan
dibanding tahun 2009 yaitu dari 2.885,30 juta US$ menjadi 3.674,04 juta US$, atau meningkat 27,34% dan ekspor migas juga meningkat dari 181,16 juta US$ menjadi 194,55 juta US$ atau meningkat (7,39%). Di sisi lain nilai impor non migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 2.469,19 juta US$ menjadi 4.071,64 juta US$ atau sebesar 64,90%, dan nilai impor migas mengalami kenaikan dari 3.861,85 juta US$ menjadi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
92
5.573,41
juta
US$
atau
meningkat
sebesar
44,32%,
sehingga
berpengaruh pada defisit neraca perdagangan. Target impor non migas tahun 2011 sebesar 2000 juta US$ sebagaimana target tahunan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi substitusi bahan baku impor dan ketergantungan terhadap bahan baku impor, khususnya untuk mendorong produk UMKM agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mampu bersaing di pasar ekspor. Kesenjangan pendapatan masyarakat yang ditunjukan oleh Indeks Gini (IG) tahun 2009 sebesar 0,25 sedikit menurun dibandingkan tahun 2008 (0,30). Kesenjangan antar wilayah juga diharapkan semakin menurun, yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Regional (Indeks
Williamson/IW) yang pada tahun 2008-2009 relatif tetap yaitu 0,66 atau lebih kecil dari target akhir RPJMD sebesar 0,69. Penurunan IG maupun IW menunjukan kondisi kesenjangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan wilayah atau daerah semakin membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun 2009 ke 2010 mengalami pertumbuhan dari 100,03 menjadi 103,12. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan semakin baik. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 5,369 juta jiwa (16,56%), tahun 2011 menurun menjadi 5,107 juta jiwa (15,76%). Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga persentasenya makin menurun, dari 6,21% (1.046.883 orang) pada tahun 2010 menjadi 6,07% (1.042.496 orang) sampai dengan Februari 2011. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009 adalah 72,10 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 72,90. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik karena terdapat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, derajat kesehatan, angka melek huruf dan lama sekolah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
93
Secara rinci perkembangan indikator makro ekonomi tahun 2009 – 2010 dan target tahun 2011 tercantum pada tabel berikut : Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2009 – 2011 No 1.
2.
Indikator
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011 **)
PDRB : Atas dasar harga berlaku (trilyun rupiah) Atas dasar harga konstan (trilyun rupiah)
397,903 176,673
444,396* 186,995*
471,058 198,214
PDRB/Kapita Atas dasar harga berlaku (juta rupiah) Atas dasar harga konstan (juta rupiah)
12,323 5,471
13,724* 5,774*
14,547 6,121
3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
4,70
5,80*
5,75 – 6,25
4.
Inflasi (%)
3,32
6,88*
5 – 5,5
5.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (trilyun rupiah): a. Investasi Swasta b. Investasi Pemerintah c. Investasi Masyarakat d. Investasi Lembaga Keuangan
75,945
72,279*
92,307
10,108 5,833 23,064 36,940
9,619* 5,550* 21,950* 35,160*
12,286 7,089 28,034 44,898
181,16 2.885,30
194,55* 3.674,04*
N.A 3.515,40
3.861,85 2.469,19
5.573,41* 4.071,64*
6.
Ekspor Januari s/d Desember (juta US $) - Migas - Non Migas
7.
Impor Januari s/d Desember (juta US $) - Migas - Non Migas
N.A 2.000
8.
Jumlah Pengangguran (Juta Jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1,252 7,33
1,046 6,21
1,042 a) 6,07 a)
9.
Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
5,725
5,369
5,107
10.
Prosentase Penduduk Miskin (%)
17,72
16,56
15,76 b)
11.
Indeks Gini
0,28
0,25*
0,24
12.
Indeks Ketimpangan Regional
0,66
0,72*
0,71
13.
Nilai Tukar Petani (NTP)
100,03
103,12
103,30
14.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,6
72,9
73,7
15.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
65,03
-
-
16.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
59,96
-
-
b)
Sumber : BPS, BPMD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2011 (diolah) *) Angka Sementara **) Angka Prediksi a) Periode Februari 2011 b) Periode Maret 2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
94
Secara makro kondisi perekonomian di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan pada berbagai sisi. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya arah pembangunan pada berbagai sektor sehingga diharapkan akan semakin menarik investasi baik PMA maupun PMDN. Penguatan struktur perekonomian diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi guna menopang kemampuan daya beli masyarakat dan perputaran roda perekonomian. Berlakunya perdagangan bebas, khususnya ASEAN - China Free
Trade Agreement (ACFTA) diantisipasi dengan peningkatan kualitas dan daya saing di pasar domestik maupun global melalui kebijakan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi yang lebih transparan, efektif dan efisien antara negara-negara anggota untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan bebas. 3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2012 Pada Tahun 2012, kondisi perekonomian di Jawa Tengah diharapkan
akan
mengalami
peningkatan
sejalan
dengan
kondisi
perekonomian Nasional, hal ini sejalan dengan gerakan â&#x20AC;&#x153;Bali nDeso
mBangun Desoâ&#x20AC;? yang berorientasi pada pedesaan dan diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat, bersifat padat karya dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan sektor riil. Selain itu juga didukung dengan pembangunan yang lebih menitikberatkan
pada
pengembangan
dan
penguatan
keberadaan
koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi kerakyatan terbesar di Jawa Tengah. Kejadian bencana alam pasca erupsi Merapi, banjir lahar dingin, iklim yang tidak menentu dan cenderung ekstrem, kemungkinan timbulnya dampak
negatif
pasca
Pemilukada,
dan
tuntutan
kenaikan
upah
ketenagakerjaan, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor riil. Selain itu faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan
ekonomi
global
khususnya
pasar
bebas,
fluktuasi
perekonomian negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
95
yang belum stabil akan menjadi perhatian sehingga tidak akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian daerah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan peranan Provinsi Jawa Tengah dalam Koridor Ekonomi Jawa, maka tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif, perekonomian berbasis pertanian dan UMKM, dengan mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal dan UMKM di pasar regional ataupun global dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Di sisi lain meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi pengangguran, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi dalam lingkungan alam yang lestari. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi akan berada pada kisaran
6,1 â&#x20AC;&#x201C; 6,6%. Sejalan dengan target RPJMD sebesar 6,52% pada
tahun 2012, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2012 diproyeksikan tidak jauh berbeda dari prediksi angka nasional maupun RPJMD, yaitu berada pada kisaran 6,25 â&#x20AC;&#x201C; 6,75%. Sementara angka laju inflasi diperkirakan akan berada dibawah 2 digit berkisar antara 4 â&#x20AC;&#x201C; 6%, dengan perkiraan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 3,5 dengan catatan harus dilakukan efisiensi. PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp. 501,676 trilyun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas harga terjaga, maka pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin akan semakin menurun. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 5,8% dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 13,44% pada tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
96
Kebutuhan investasi sebagai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%, diperkirakan akan mencapai Rp.110,805 Trilyun. Diharapkan kebutuhan investasi tersebut dapat dipenuhi dari investasi swasta (PMA/PMDN, migas, proyek PPP di Jawa Tengah) sebesar 14 – 18 %, investasi pemerintah (belanja modal APBD Provinsi dan Kab./Kota, APBN di Jawa Tengah) sebesar 9 – 14 %, investasi masyarakat sebesar 30 – 38% dan investasi lembaga keuangan sebesar 40 – 45 %. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi: penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Swasta (Public Private
Partnership/PPP) peningkatan daya saing wilayah/daerah melalui promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyediaan infrastruktur yang memadai serta kebijakan penataan ruang yang konsisten, optimalisasi layanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui One Stop Service (OSS). Perkembangan perekonomian tahun 2012 juga akan didukung dengan rencana investasi yang besar antara lain pabrik semen di Rembang, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Ungaran, perluasan PLTU Geodipa di Dieng Wonosobo dengan kapasitas 1 x 60 MW, pengembangan Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo, proyek lanjutan pelebaran jalur Pantura Timur dan Barat, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Pembangunan jalan tol Solo – Kertosono, Pengoperasian KM Kalibodri Kendal – Kumai, serta pembangunan jalur kereta api Semarang – Kedungjati – Tuntang. Penguatan mendekati
riil
struktur dengan
perekonomian komposisi
tersebut
perkiraan
akan
berbagai
semakin indikator
perekonomian sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
97
Tabel 3.3 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2012 **) No 1.
Indikator
Tahun 2012
PDRB : Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)
501,676
Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)
211,097
2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,25 – 6,75
3.
Inflasi (%)
4.
PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)
15,493
PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp)
6,519
4–6
5.
Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.)
6.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7.
Kemiskinan
110,805 5,8 13,44
Sumber : BPS Jawa Tengah dan Bank Indonesia (diolah) **) angka sangat sementara
Guna mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 6,25 – 6,75% pada tahun 2012, maka diperlukan pertumbuhan dan kontribusi sektor seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2012 Berdasarkan Harga Berlaku No
Sektor
2012 Pertumbuhan (%)
Kontribusi (%)
1.
Pertanian
6,04
19,22
2.
Pertambangan dan Penggalian
6,07
0,97
3.
Industri Pengolahan
6,03
33,31
4.
Listrik, Gas dan Air Minum
7,01
1,06
5.
Bangunan
7,05
5,99
6.
Perdagangan, Hotel dan Restoran
6,11
19,38
7.
Pengangkutan dan Komunikasi
7,13
6,20
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa
9.
3,44
Perusahaan
6,05
Jasa – jasa
7,02
10,42
6,50
100
TOTAL PDRB
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (angka perkiraan diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
98
Berdasarkan kebijakan ekonomi makro nasional Tahun 2012 dan upaya untuk mendorong target capaian RPJMD 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 maka kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 secara umum ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing serta mendasarkan pada sasaran maupun prioritas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan, melalui fokus kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, antara lain diarahkan pada : peningkatan
dan
pengembangan
peran
UMKM,
peningkatan
dan
pengembangan perekonomian daerah, pengembangan potensi dan produk unggulan
daerah,
peningkatan
dan
pengembangan
produk
dan
produktivitas pertanian dalam arti luas, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, serta peningkatan ketahanan pangan, pengembangan potensi ekonomi lokal serta didukung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah. Pengembangan potensi ekonomi lokal dilakukan melalui kerjasama lokal, regional dan antar wilayah guna meningkatkan daya tarik investasi, dengan fokus sasaran pada peningkatan pembentukan jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis, pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah, serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan
daerah
khususnya
dalam
bidang
infrastruktur
dan
peningkatan sistem pelayanan melalui OSS. Peningkatan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan
dan
gizi,
lumbung
pangan
dan
desa
mandiri
pangan,
meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna serta peningkatan kondisi infrastruktur irigrasi dan air baku. Melalui pendekatan klaster dan kawasan diharapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
99
akan dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi khususnya pertanian, industri dan pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan peningkatan
kualitas
forum
pengembangan
ekonomi
daerah
di
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2012 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals
atau MDGs), sebagai perwujudan
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup lebih baik. Adapun arah kebijakan dalam rangka percepatan target MDGs adalah : menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk
semua,
mendorong
kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan
perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dan memastikan kelestarian lingkungan hidup. B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari realisasi pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,80%. Dalam kurun waktu yang sama rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 10,43%, sedangkan rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 6,87%. Mendasarkan hal tersebut maka kenaikan PAD Tahun 2012 diperkirakan sekitar 2,94% dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari Rp.4,72 Trilyun menjadi Rp. 4,86 Trilyun (Tabel 3.5). Kondisi ini menunjukkan bahwa intensifikasi dan potensi pendapatan asli daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
100
meningkat. Kontribusi pendapatan terbesar PAD adalah sektor Pajak Daerah, yaitu sebesar 83,33%. Pajak daerah yang menjadi sumber utama pendapatan daerah yaitu Pajak Bea Balik Nama, Pajak kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Minyak. Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan pendapatan daerah tahun 2012, melalui: 1. Optimalisasi dan pengembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Penerimaan lain-lain; 2. Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD serta peningkatan pendapatan dari penyertaan modal; 3. Upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana lainnya; 4. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah; 5. Upaya peningkatan kerjasama Pemerintah – Swasta (PPP). Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 (dalam Rp. 000) No.
Uraian
1. 1.1. 1.2. 1.3.
PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak DAU DAK Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Insentif Daerah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH(1+2+3)
1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1.
Jumlah 2009
2010
2011
2012
2013
4.000.735.709 3.236.777.063 127.405.510 153.848.189
4.417.869.227 3.893.699.996 127.685.944 195.688.500
4.729.330.386 3.900.000.000 57.527.332 208.365.967
4.868.806.297 4.000.000.000 62.177.859 218.181.967
5.012.246.612 4.100.000.000 65.286.752 229.091.065
482.704.947
200.794.787
563.437.087
588.446.471
1.695.272.222
1.811.657.949
1.883.703.974
1.829.643.161
1.829.643.161
557,654.771
614.565.942
555.733.954
553.462.941
553.462.941
1.276.180.220 51.789.800 27.209.938
1.276.180.220 -
1.276.180.220 -
-
-
1.132.289.251 5.328.200 5.696.007.931
1.168.787.757 28.304.250 24.590.163 24.590.163
27.209.938
6.254.117.339
6.640.244.298
6.698.449.458
617.868.795
6.841.889.773
Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 2009 – 2013 (diolah)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
101
Penerimaan retribusi pada tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan tahun 2011, dikarenakan dengan diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa potensi pendapatan dialihkan kewenangannya ke Kab/Kota (ABT),
yaitu : Pajak Air Bawah Tanah
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di samping itu juga disebabkan oleh hilangnya potensi Retribusi kelebihan muatan, Pelayanan Jasa Ketatausahaan, Ijin pengambilan Air Permukaan Tanah (APT) serta retribusi pelayanan bidang perhubungan. Capaian rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 sebesar 4,14% ternyata lebih rendah dibandingkan target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013 sebesar 10%. Pajak daerah yang diprediksikan mengalami peningkatan sebesar 7%, ternyata terealisasi sebesar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD kurang sesuai dengan realisasi, sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang dalam penghitungan kapasitas keuangan daerah tahun 2012. Upaya pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, juga didukung oleh dana APBN dan partisipasi masyarakat termasuk kalangan dunia usaha. Adapun dana APBN Tahun 2012 yang akan dialokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah sesuai hasil desk/kesepakatan Pra Musrenbangnas RKP Tahun 2012 diperkirakan sebesar + Rp. 10, 58 Trilyun. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam rangka harmonisasi pencapaian sasaran dan target pembangunan baik pusat maupun daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
102
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi : a. Belanja Tidak Langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 diarahkan untuk: 1).
2).
Belanja Pegawai, antara lain : ď&#x201A;ˇ
Gaji dan Tunjangan Pegawai
ď&#x201A;ˇ
Tunjangan Beras
ď&#x201A;ˇ
Tambahan penghasilan pegawai
Belanja Hibah, pada APBD Tahun 2012 dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Semi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
3).
Belanja Bantuan Sosial, pada APBD Tahun Anggaran 2012 dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
4).
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5).
Belanja
Bantuan
Keuangan
kepada
Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2012 diutamakan Bantuan yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Provinsi Jawa Tengah serta Bantuan kepada Partai Politik; 6).
Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
103
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk : 1).
Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS;
2).
Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk barang pakai habis, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu,
belanja
pemeliharaan,
perjalanan
dinas,
perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai; 3).
Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat tidak bermotor, alatalat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer
meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, kontruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan,
buku/kepustakaan,
barang
bercorak
kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
104
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2011 (dalam Rp. 000) No. 1.
Uraian Belanja Tidak
Jumlah 2009
2010
2011 *)
3.525.877.766
3.917.484.099
3.833.963.415
1.138.690.727
1.136.186.927
1.183.394.409
langsung 1.1.
Belanja Pegawai
1.2.
Belanja Bunga
0
0
0
1.3.
Belanja Hibah
69.820.303
68.368.269
84.461.968
1.4.
Belanja Bantuan
431.545.754
354.506.325
269.005.980
1.123.798.129
1.186.352.002
1.072.413.808
737.022.853
1.142.070.576
1.199.687.250
25.000.000
30.000.000
25.000.000
2.166.734.610
2.345.962.370
2.228.186.583
242.916.811
230.178.173
206.957.607
1.335.571.106
1.653.980.474
1.592.170.854
588.246.693
461.803.723
429.058.122
5.692.612.376
6.263.446.469
6.062.149.998
Sosial 1.5.
Belanja Bagi Hasil
1.6.
Belanja Bantuan Keuangan
1.7.
Belanja Tidak Terduga
2.
Belanja Langsung
2.1.
Belanja Pegawai
2.2.
Belanja Barang Jasa
2.3.
Belanja Modal TOTAL JUMLAH BELANJA (1+2)
Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jateng Keterangan: *) APBD Murni
Sesuai dengan prediksi kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan tahun 2012 diperlukan belanja daerah sebesar Rp. 6,698 Trilyun terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3,557 Trilyun yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bagi hasil, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,141 Trilyun yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tahap III RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Prediksi persentase indikasi anggaran belanja langsung pada tiap-tiap urusan kewenangan dapat dilihat pada tabel 3.7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
105
Tabel 3.7 Prediksi Persentase Indikasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Tahun 2012 No
Urusan
Persentase Indikasi (%)
1
2
3
Urusan Wajib 1
Pendidikan
10,33 *)
2
Kesehatan
15,16 **)
3
Pekerjaan Umum
30,62
4
Perumahan
1,31
5
Penataan Ruang
0,24
6
Perencanaan Pembangunan
0,87
7
Perhubungan
1,50
8
Lingkungan Hidup
1,28
9
Pertanahan
0,20
10
Kependudukan dan Catatan Sipil
0,10
11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0,70
12
Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera
0,34
13
Sosial
2,32
14
Ketenagakerjaan
1,10
15
Koperasi dan UKM
1,41
16
Penanaman Modal
0,35
17
Kebudayaan
0,69 *)
18
Kepemudaan dan Olah Raga
0,93 *)
19
Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri
1,35
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
11,84
21
Ketahanan Pangan
2,47
22
Pemberdayaan Masyarakat Desa
0,98
23
Statistik
0,06
24
Kearsipan
0,26
25
Komunikasi dan Informatika
1,00
26
Perpustakaan
0,36 *)
Urusan Pilihan 27
Pertanian
4,09
28
Kehutanan
0,68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
106
No
Urusan
Persentase Indikasi (%)
1
2
3
29
Energi dan Sumberdaya Mineral
1,24
30
Pariwisata
0,58
31
Kelautan dan Perikanan
1,93
32
Perdagangan
1,01
33
Perindustrian
2,58
34
Transmigrasi
0,09
Keterangan : *) Alokasi Anggaran Pendidikan (20%) meliputi : - 12,31% dari Belanja Langsung diarahkan untuk program/kegiatan pada Urusan Pendidikan termasuk kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan/Non Formal pada 18 SKPD, Urusan Kebudayaan, PORA dan Perpustakaan. - Bantuan Tidak Langsung, meliputi Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Hibah. **) Persentase indikasi anggaran urusan kesehatan sudah tidak termasuk BLUD.
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2012. Penerimaan pinjaman pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan dan Bergulir. b. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
Menyisihkan SiLPA untuk pembentukan Dana Cadangan. Penyertaan
modal
Pemerintah
Daerah
kepada
BUMD
untuk
perbaikan kinerja. Pemberian
Dana
Talangan
Pengadaan
Pangan
kepada
Kabupaten/Kota. Pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009 – 2011 sebagian
besar
untuk
pembayaran
pembentukan
cadangan
dan
penyertaan modal. Jumlah SiLPA dari tahun 2009 – 2011 cenderung fluktuatif. Selengkapnya pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
107
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 â&#x20AC;&#x201C; 2012 (dalam Rp. 000) No.
Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
Jumlah 2009
2010
2011
2012
694.157.160
906.439.509
379.904.851
300.000.000
588.958.731
850.362.509
312.000.000
300.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
0
1.
Penerimaan Pembiayaan
1.1.
SiLPA
1.2.
Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan
1.3.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir
0
1.000.000
17.904.851
0
1.4.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM & IKM
7.333.000
1.500.000
0
0
1.5.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman
2.625.000
2.077.000
0
0
1.6.
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Peralatan utk IKM
3.000.000
1.500.000
0
0
1.7.
Penerimaan Piutang Daerah
40.597.179
0
0
0
1.8
Penerimaan Dana Bergulir Penempatan TKI ke LN
1.575.000
0
0
0
1.9
Penerimaan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat
68.250
0
0
0
1.10
Pencairan Dana Cadangan
0
0
0
0
1.11
Penerimaan dana bergulir kpd kelompok tani seluruh Kecamatan se Jateng
0
0
0
0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
694.157.160
906.439.509
379.904.851
300.000.000
2.
Pengeluaran Pembiayaan
341.937.835
330.500.000
190.000.000
300.000.000
2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
0
150.000.000
100.000.000
200.000.000
2.2.
Penyertaan Modal (investasi)
143.156.000
130.500.000
40.000.000
50.000.000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
108
No.
Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah
2.3.
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
2.4
Pembayaran Utang Daerah
2.5
Jumlah 2009
2010
2011
2012
50.000.000
50.000.000
50.000.000
0
148.781.835
0
0
50.000.000
Pemberian dana bergulir penempatan TKI ke LN
0
0
0
0
2.6
Pemberian dana bergulir UKM dan IKM
0
0
0
0
2.7
Pemberian dana bergulir Perkuatan permodalan bagi kel wanita produktif
0
0
0
0
341.937.835
330.500.000
190.000.000
300.000.000
341.937.835
565.939.509
0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto
Sumber data: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
109
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2013 dalam dokumen RPJMD 2008–2013 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera” Peningkatan
kesejahteraan
yang
dimaksudkan
adalah
kondisi
kemakmuran masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual) atau terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat lahir dan batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Periode 2008–2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai–nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan 6 (enam) Misi yaitu: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat. 2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasis kearifan lokal. 4. Pengembangan
sumber
daya
manusia
berbasis
kompetensi
secara
berkelanjutan. 5. Peningkatan
perwujudan
pembangunan
fisik
dan
infrastruktur
pembangunan pedesaan. 6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan bagian dari tahun pertama tahap ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yaitu Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
110
yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdayasaing Tinggi yang ditandai dengan kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif serta masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tahapan
ketiga
RPJMD
(2012-2013)
adalah
untuk
mewujudkan
tercapainya 2 (dua) butir tujuan yaitu: 1. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri; 2. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah pada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. B. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Guna mencapai tujuan tahapan ketiga RPJMD (2012-2013) dan sejalan dengan upaya mewujudkan Pembangunan Nasional yang adil dan merata serta keterpaduan dan sinkronisasi program/kebijakan yang pro poor, pro job, pro
growth dan pro environment, dengan memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs), keadilan untuk semua (justice for all), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka kebijakan umum Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 diarahkan pada : 1. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran difokuskan kepada kabupaten/kota dengan
tingkat
kemiskinan
dan
pengangguran
tinggi.
Upaya
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tersebut harus didukung berbagai unsur terutama oleh kabupaten/kota yang bersangkutan. 2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemerataan dan akses serta peningkatan kualitas pendidikan terutama bagi masyarakat miskin, efektivitas penanganan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
111
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. 3. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dengan memperbaiki iklim investasi, mendorong daya saing, pengembangan pariwisata, meningkatkan daya beli masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
serta
mengupayakan
pengembangan
kawasan
strategis dan inovasi teknologi. 4. Pembangunan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan didukung infrastruktur
yang
memadai
serta
pengendalian
alih
fungsi
lahan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 5. Penanggulangan bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk pemulihan kondisi wilayah bencana guna mendukung tumbuh
kembangnya
kegiatan
perekonomian,
sosial
dan
budaya
masyarakat, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan pemulihan fungsi-fungsi ekologis wilayah pasca bencana. 6. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyediaan data serta informasi yang lengkap dan akurat, optimalisasi pemanfaatan aset
daerah,
peningkatan
sinergi
dan
harmonisasi
perencanaan
program/kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. C. Sasaran Pembangunan Daerah Sasaran pembangunan daerah tahun 2012 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka memperkuat daya saing. 2. Terbukanya akses untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang mampu
menciptakan
dan
memperluas
lapangan
kerja
sehingga
berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana. 4. Pulihnya fungsi-fungsi ekologis akibat kerusakan lingkungan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
112
5. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik yang mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. D. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013, isu-isu strategis, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2010 serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kesenjangan pembangunan baik sektoral, wilayah, dan masyarakat, maka pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 diprioritaskan pada : 1. Pembangunan pertanian dalam arti luas yang meliputi peningkatan ketahanan
pangan,
pengembangan
agribisnis
dan
peningkatan
kesejahteraan petani dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, dengan fokus upaya menuju perwujudan swasembada gula tahun 2013, swasembada daging tahun 2014, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, produksi hortikultura serta produksi perikanan tangkap dan budidaya. 2. Peningkatan
ekonomi
kerakyatan
untuk
meningkatkan
aktivitas
perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja
serta
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
fokus
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengambangan destinasi dan pemasaran pariwisata berdasarkan lokalitas Daya Tarik Wisata (DTW), serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial
dasar
masyarakat dengan fokus peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak, keterjangkauan air bersih dan sanitasi, pengendalian dan penanganan penyakit menular serta optimalisasi program KB, peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak), pelestarian seni budaya daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
113
peningkatan
pemberdayaan
pemuda
dan
prestasi
olahraga,
serta
peningkatan budaya membaca masyarakat. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan fokus pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, transportasi, perumahan pemukiman, dan energi. 5. Penanggulangan
bencana
guna
memberikan
perlindungan
kepada
masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana Erupsi Merapi dan fungsi-fungsi ekologis serta mitigasi bencana. 6. Peningkatan
daya
dukung
dan
daya
tampung
lingkungan
guna
mengembalikan fungsi-fungsi ekologis dengan fokus rehabilitasi hutan dan lahan
kritis,
penanganan
pencemaran
lingkungan
dan
konservasi
sumberdaya alam. 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta pemeliharaan situasi dan kondisi daerah agar lebih kondusif. Adapun prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan Standar
Pelayanan
Publik
(SPP)
dan
peningkatan
administrasi
kependudukan dalam rangka mendukung persiapan penerapan e-KTP. E. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan pada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah maka Rencana Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut: 1. Pembangunan pertanian dalam arti luas. Sebagai
upaya
untuk
percepatan
pembangunan
perdesaan
dan
peningkatan kesejahteraan petani, maka prioritas pembangunan pertanian dalam arti luas difokuskan pada upaya perwujudan swasembada gula yang berpihak terhadap petani tebu lokal, swasembada daging, peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
114
produksi dan produktivitas tanaman pangan, produksi hortikultura serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, adapun program prioritas meliputi : a. Program Ketahanan Pangan, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan : 1) produksi padi, jagung, kedelai; 2) produksi gula dan tebu; 3) produksi daging, telur, susu; 4) Angka Kecukupan Energi; 5) Pola Pangan Harapan. b. Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan : 1) produksi hortikultura; 2) produksi kopi; 3) produksi kelapa; 4) populasi sapi potong; 5) populasi sapi perah; 6) populasi kambing; 7) semen beku; 8) Optimalisasi Kesejahteraan hewan melalui pengadaan obat dan vaksin; 9) Optimalisasi Kesmavet melalui Pengujian specimen BAH. c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan prioritas yaitu : pemberdayaan petani melalui optimaliasi pemberdayaan kelembagaan penyuluhan. d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) peningkatan produksi perikanan budidaya; dan 2) pengembangan minapolitan. e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan prioritas yaitu : peningkatan produksi perikanan tangkap. f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan prioritas yaitu 1) Peningkatan kondisi jaringan irigasi; 2) Pemeliharaan jaringan irigasi. 2. Peningkatan ekonomi kerakyatan Peningkatan ekonomi kerakyatan mempunyai arti penting dalam rangka mendukung
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
daerah,
dinamisasi
aktivitas perekonomian masyarakat, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fokus prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
115
pengambangan destinasi dan pemasaran pariwisata berdasarkan lokalitas Daya Tarik Wisata (DTW), serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun program prioritas meliputi : a.
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Fasilitasi pengurusan sertifikasi merk UMKM; 2) Penerapan teknologi untuk pengembangan UMKM; 3) Fasilitasi ijin kesehatan; 4) Fasilitasi pengembangan KUD sektor agribisnis.
b.
Program peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pengembangan desain kemasan
produk
UMKM;
2)
Peningkatan
wirausaha
baru
UMKM/kelompok; dan 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM anggota sentra; 4) Penguatan usaha Waserda dibidang retail. c.
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, dengan kegiatan prioritas yaitu Peningkatan akses pasar produk unggulan ke luar negeri.
d.
Program Pengembangan Sentra/klaster industri potensial, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pelatihan dan bantuan sarana produksi IKM TPT; 2) Identifikasi produk unggulan berbasis OVOP dan sertifikasi uji mutu produk makanan olahan; 3) Pelatihan dan bantuan sarana produksi IKM Aneka; dan 4) Fasilitasi IKM komponen otomotif.
e.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegitan prioritas yaitu peningkatan sarana prasarana UPT.
f.
Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan prioritas guna menyongsong Visit Jawa Tengah 2013 yaitu : 1) Peningkatan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri; 2) Peningkatan Sarana Promosi Pariwisata.
g.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata.
h.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan kompetensi pengelola tenaga kepelatihan, dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
116
pemerintah (BLK/LLK) dan swasta (LPK swasta/LPK perusahaan); 2) Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja di BLK. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat dilakukan dengan fokus peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak,
keterjangkauan
air
bersih
dan
sanitasi,
pengendalian
dan
penanganan penyakit menular serta optimalisasi program KB, peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
(perwujudan
kesetaraan
dan
keadilan
gender,
peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak), pelestarian seni budaya daerah, peningkatan pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga, serta peningkatan budaya membaca masyarakat, adapun program prioritas meliputi : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan
prioritas
yaitu
:
1)
Pembangunan
ruang
kelas
baru
TK/RA;
2) Pengembangan kelembagaan Pos PAUD Non Formal; 3) Penyediaan alat permainan edukatif. b. Program Pendidikan Dasar, dengan kegiatan prioritas yaitu :
1) Rehabilitasi ruang kelas; 2) Pembangunan ruang kelas baru; 3)
Pembangunan
gedung
perpustakaan;
4)
Penyediaan
alat
laboratorium RSBI dan Olimpiade Sains; 5) Penyediaan alat olahraga siswa SD/MI. c. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan prioritas yaitu :
1) Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu; 2) Rehabilitasi ruang kelas; 3) Pembangunan ruang kelas baru SMK; 4) Pembangunan laboratorium dan tempat uji kompetensi; 5) Pengembangan RSBI/SBI.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
117
d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan kegiatan
prioritas yaitu : 1) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C); 2) Pengembangan Desa Vokasi; 3) Pelestarian melek huruf. e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan kualifikasi S1/D4 pendidik; 2) peningkatan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti. f.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan penjaringan, pencegahan, dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk termasuk upaya pencegahan kelainan tinggi berat badan permanen/stunting terhadap balita.
g. Program
Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
dengan
kegiatan prioritas yaitu peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dan Jamkesda dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta penanganan penderita gangguan jiwa yang dipasung. h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan
kegiatan prioritas yaitu surveillance, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana. i.
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan kegiatan prioritas yaitu pelayanan air bersih dan sanitasi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di perkotaan dan perdesaan.
j.
Program Pelayanan KB dengan kegiatan prioritas yaitu Pelayanan KB (MOW, MOP dan IUD) bagi keluarga pra KS dan KS 1.
k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
dengan kegiatan prioritas yaitu penanganan dan pemberian bantuan sosial (Usaha Ekonomi Produktif) terhadap PMKS, pekerja migran dan korban tindak kekerasan. l.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pemberdayaan dan kerjasama dunia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
118
usaha; dan 2) Pembinaan dan pengembangan organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. m. Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas
Perempuan dan Anak dengan kegiatan prioritas yaitu Fasilitasi dan advokasi kebijakan yang responsif gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya. n. Program
Peningkatan
Perempuan 1)
dan
Peningkatan
Kualitas
Anak
Hidup
dengan
pemenuhan
dan
kegiatan
pelayanan
Perlindungan
prioritas
kebutuhan
yaitu
dasar
:
bagi
perempuan dan anak; 2) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; dan 3) Penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak. o. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
dengan
kegiatan
prioritas
yaitu
peningkatan
serta
penguatan
kelembagaan PUG dan PUHA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. p. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan
Keragaman Budaya, dengan kegiatan prioritas pembinaan kesenian, museum dan pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB). q. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dengan
kegiatan
prioritas
peningkatan
kewirausahaan
pemuda
dan
pemberdayaan organisasi kepemudaan. r. Program
Pembibitan,
Pemasyarakatan
Pembinaan
Olahraga,
dengan
dan
Pemanduan
kegiatan
prioritas
serta pada
penyelenggaraan PPLP dan PPOP untuk peningkatan prestasi olahraga di Jawa Tengah. s. Program Pengembangan budaya baca, dengan kegiatan prioritas
pada pengembangan layanan perpustakaan keliling dan pengembangan pojok baca. 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang sehingga berdampak pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
119
meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor yang dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fokus dari prioritas peningkatan infrastruktur adalah peningkatan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, konservasi DAS kritis, pembangunan sarana prasarana air baku, transportasi, perumahan pemukiman dan energi. Terkait dengan fokus prioritas tersebut maka program yang menjadi prioritas ditetapkan sebagai berikut: a. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pembangunan jalan akses menuju bandara A.Yani (pendanaan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Kota Semarang); 2) Pembebasan tanah untuk Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3) Peningkatan jalan di Kawasan Pengembangan Perekonomian Wilayah Timur Provinsi Jawa Tengah yang kondisi tanahnya labil; 4) Pengembangan Kawasan Blok Cepu; 5) Perbatasan antar provinsi; 6) Aksesibilitas Pantura-Pansela. b. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan kegiatan prioritas yaitu penanganan dan pengendalian konservasi DAS Kritis. c. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dengan kegiatan
prioritas yaitu perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku (pembangunan 8 embung). d. Program Pengembangan Perhubungan Udara dengan kegiatan
prioritas yaitu : 1) Pengembangan Bandara A.Yani (pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat dan PT. Angkasa Pura sedangkan pemerintah provinsi berperan melakukan fasilitasi); 2) Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa (pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat sedangkan pemerintah provinsi dan Kabupaten Jepara menyediakan lahan serta melakukan fasilitasi). e. Program Pengembangan Perhubungan Laut dengan kegiatan
prioritas yaitu pengembangan kawasan pelabuhan Tanjung Emas (Terminal Kendal).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
120
f.
Program Pengembangan Perhubungan Darat dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) pembangunan rel KA double track di Pantura (Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
mendukung
terwujudnya
pembangunan rel KA double track di Pantura yang sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Pusat); dan 2) Pengembangan keselamatan lalu lintas. g. Program Pembangunan Perumahan dengan kegiatan prioritas yaitu
1)
Pembangunan
prasarana
sarana
umum
permukiman;
2) Pembangunan Rusunawa; 3) Peningkatan kualitas permukiman; serta 4) Stimulan pembangunan rumah layak huni untuk RTM. h. Program Ketenagalistrikan dan Migas, dengan kegiatan prioritas
yaitu: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Pengembangan sarana dan prasarana kelistrikan untuk daerah terpencil dan belum berllistrik; dan 2) Pengembangan pemanfaatan dan diversifikasi potensi energi alternatif. 5. Penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi upaya mitigasi bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Adapun fokus upaya penanggulangan bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana Erupsi Merapi dan bencana lainnya, serta upaya mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana, adapun program dan kegiatan prioritas penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi,
dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Stimulan Usaha Ekonomi Produktif; 2) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan air baku; 3) Bantuan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial. b. Pengurangan Risiko Bencana, dengan kegiatan prioritas yaitu :
1) Pemetaan daerah rawan bencana; 2) Penyediaan alat deteksi dini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
121
(early warning system); 3) Pengembangan jalur evakuasi; dan 4) Peningkatan masyarakat siaga bencana. 6. Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kejadian bencana alam yang semakin meningkat merupakan indikasi kerusakan lingkungan yang semakin parah dan juga dipengaruhi oleh perubahan
iklim
akibat
pemanasan
global.
Sebagai
upaya
untuk
mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang difokuskan pada rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumberdaya alam. Selanjutnya program yang ditetapkan sebagai prioritas adalah sebagai berikut : a. Program Rehabiltiasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pemberian benih/bibit aneka usaha kehutanan; 2) Pemberian bibit penghijauan; 3) Meningkatnya tutupan lahan dengan vegetasi tanaman kehutanan dan Multi Purpose Trees Spesies (MPTS). b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas yaitu : peningkatan kinerja pelaku usaha dan kegiatan dalam pengelolaan air limbah c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan tutupan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air; 2) Penyediaan bibit tanaman konservasi, KEHATI dan kawasan Karst. d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam,
dengan
pertambangan;
kegiatan 2)
prioritas
Pembangunan
yaitu sabuk
:
1)
pantai;
Reklamasi 3)
lahan
Penanaman
Mangrove. e. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan prioritas peningkatan kualitas RTH di 4 kawasan perkotaan. 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah perlu disikapi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
122
yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta pemeliharaan situasi dan kondisi daerah agar lebih kondusif. Adapun prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan
peningkatan administrasi kependudukan (e-KTP). Selanjutnya program yang ditetapkan sebagai prioritas adalah sebagai berikut : a. Program Pengelolaan Aset Daerah, dengan kegiatan prioritas yaitu
Pensertifikatan aset tanah daerah. b. Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum,
dengan
kegiatan prioritas yaitu Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP). c. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan
prioritas yaitu pelaksanaan e-KTP di Kabupaten/Kota. Program prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah secara rinci dijabarkan dalam Tabel 4.1. Matriks Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 di bawah ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
123
Tabel 4.1 MATRIKS PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012
No
Prioritas Pembangunan
1
2
1.
Pembangunan pertanian dalam arti luas yang meliputi peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, dengan fokus upaya perwujudan swasembada gula yang berpihak terhadap petani tebu lokal, swasembada daging, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, produksi hortikultura serta produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Kinerja Tahun 2012 Indikator 3 - produksi tebu - Produksi gula - produksi daging - Populasi sapi potong - Populasi sapi perah - Populasi kambing dan domba - Produksi Semen beku - Produksi telur - Produksi susu - Obat dan vaksin untuk kesrawan - Pengujian specimen BAH untuk kesmavet
Target Capaian 4
SKPD
Keterangan
5
6
7
4,745 jt ton (10%/thn) 365.000 ton
- Program Pengembangan Agribisnis
247.802.156 kg (7%/thn) 1.675.044 ekor (2%/thn) 124.500 ekor (0,6%/thn) 7.090.600 ekor (10%/thn) 345.000 dosis
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Program Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan lainnya
- Program Ketahanan Pangan
Dinpertan TPH, Dinas Perkebunan, Disnakkeswan, BKP, Dinas PSDA
262.010.159 kg (2,3%/thn) 106.248.855 lt (3%/thn) 200 pkt, 8.000 dosis 12.000 sampel
- produksi padi
10.416.429,84 ton (1,5%/thn)
- Produksi jagung
3.151.159,51 ton (1,5%/thn)
- Produksi kedelai
195.586,88 ton (2%/thn)
- Produksi kentang
300.000 ton
- Produksi Bawang merah
425.000 ton
- Produksi cabe merah
145.000 ton
- Produksi salak
240.000 ton
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Program / Pembangunan
124
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator - Produksi kopi - Produksi kelapa - Produksi Perikanan Budidaya - Produksi Perikanan Tangkap - Minapolitan - Angka Kecukupan Energi
2.
Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas
Target Capaian
SKPD
Keterangan
15.800 ton (5%/thn) 180.000 ton (5%/thn) 194.344,33 ton (6,62%/thn) 224.074,15 ton (1%/thn) 4 kab dan 1 kota
- Pola Pangan Harapan
min 2.000 Kkal /kapita/hari 89,30
- Kondisi Irigasi Baik
60%
- Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat merek
80
- Jumlah UMKM yang memanfaatkan teknologi
20
- Jumlah UMKM yang mendapatkan ijin kesehatan
900
- Jumlah KUD sektor Agribisnis yang difasilitasi perkembangan usahanya - Jumlah UMKM yang menggunakan desain kemasan produk - Jumlah wirausaha baru UMKM/kelompok
100 80 240
- Jumlah anggota UMKM yang mengikuti pelatihan 900 peningkatan kualitas dan kapasitas produk - Jumlah Waserda yang mendapatkan penguatan usaha 70 bidang retail - Pameran Produk Unggulan Daerah di luar negeri
7 negara
- Jumlah IKM TPT yang dilatih
150 Unit Usaha
Fasilitasi bantuan sarana produksi IKM TPT
7 paket
- Jenis produk unggulan berbasis OVOP yang teridentifikasi
35 jenis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Program / Pembangunan
- Program pengembangan Dinas Koperasi Diversifikasi Usaha dan Peningkatan UMKM, Dinperindag, Daya Saing Disnakertransduk, Dinbudpar - Program Peningkatan Produktivitas, Pemasaran, dan Jaringan Usaha - Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional - Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial - Program Peningkatan Industri Teknologi - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pengembangan Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
125
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
- Sertifikasi uji mutu produk makanan olahan
20 Unit Usaha
- Jumlah IKM Aneka yang dilatih
90 Unit Usaha
- Fasilitasi sarana produksi IKM Aneka
8 paket
- Fasilitasi IKM Komponen Otomotif
13 paket
- Peningkatan sarana prasarana UPT
6 UPT
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di 45 kawasan Kab/Kota - Penayangan Reportase Daya Tarik Wisata 35 DTW
3.
Peningkatan kualitas sumber daya
- Pengembangan Destinasi berbasis Desa Wisata
20 DW
- Pengemasan keunikan lokal sebagai DTW
10 kegiatan
- Paritispasi pada event pariwisata Luar Negeri
3 event, 60 orang
- Pengelolaan TIC
6 lokasi
- Pelayanan informasi kepada calon wisatawan
20.000 orang
- Partisipasi BTM (Borobudur Travel Mart)
1 kali, 100 orang
- Gebyar Wisata Nusantara
150 orang
- Tourism Mart
100 orang
- Launching Visit Jawa Tengah
1 paket
- Jumlah tenaga kerja yang berkompeten
8500 orang
- Jumlah instruktur yang difasilitasi
60 orang
- Sarana prasarana Pelatihan
8 unit
TK/BA/RA berakreditasi ≥ B
41,22%
manusia dan pelayanan sosial
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan, Dinkes, BP3AKB,
APK TK/BA/RA/TKLB
70,42%
- Program Pendidikan Dasar
Dinas Cipkataru,
SD/MI berakreditasi ≥ B
47,32%
- Program Pendidikan Menengah
Dinbudpar, Dinpora,
SMP/MTs berakreditasi ≥ B
43,15%
pendidikan, peningkatan gizi,
APK SD/MI/SDLB
109,06%
- Program Pendidikan Non Formal Badan Arpus, Dinas dan Informal - Program Peningkatan Mutu Pendidik Sosial dan Tenaga Kependidikan
kesehatan ibu dan anak,
APK SMP/MTs/SMPLB
100,49%
dasar masyarakat dengan fokus peningkatan pemerataan, kualitas dan relevansi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
126
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
Program / Pembangunan
keterjangkauan air bersih dan
APM SD/MI/SDLB
98,25%
sanitasi, pengendalian dan
APM SMP/MTs/SMPLB
77,79%
pena
Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB
0,16%
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
0,38%
- Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
Angka Lulus Sekolah SD/MI/SDLB
97,44%
- Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya
Angka Lulus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
99,10%
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
SMA/MA berakreditasi â&#x2030;Ľ B
44,85%
- Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olahraga
SMK berakreditasi â&#x2030;Ľ B
93,47%
- Program Pengembangan Budaya Baca
APK SMA/MA/SMK/SMALB
66,72%
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
APM SMA/MA/SMK/SMALB
51,33%
- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan & Anak
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB
0,08%
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Angka Lulus Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB
98,50%
- Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rasio SMA : SMK = 34 : 66
34 : 66
Jumlah desa vokasi
35 desa
Pasca Buta Aksara
2.500 kelompok
Operasional Penyelenggaraan Paket A
300 kelompok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
SKPD
Keterangan
- Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit - Program Pelayanan KB
127
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
Operasional Penyelenggaraan Paket B
350 kelompok
Operasional Penyelenggaraan Paket c
410 kelompok
Taman Bacaan Masyarakat yang dikembangkan
140 desa
Jumlah pendidik kualifikasi S1/D4
3500 guru
Peningkatan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti
38.000 guru
- Prevalensi Balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi Prevalensi Balita Gizi Buruk
15,04%
- Prevalensi Balita Gizi Kurang
12,20%
- Jumlah Kabupaten / Kota dengan pengembangan kelembagaan Jamkesda - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Jamkesda - Angka Kematian Balita
35 Kab/Kota
- Cakupan Pelayanan kesehatan anak Balita
81%
- Angka Kematian Bayi
9/1000 KH
- Cakupan Kn 1
88%
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
86%
- Persentase Anak Usia 1 Th yang diimunisasi Campak
95%
- Angka Kematian Ibu
90/100.000 KH
- Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) - Prevalensi HIV
99%
- Proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
70%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
2,84%
100% 12/1000 KH
0,4
128
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 101 100.000 penduduk/ tahun) - Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 228 - Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 penduduk) - Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS
<4,5
- Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate ) - Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
87
- Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk)
50
- Angka Kematian DBD
1%
- Jumlah Keluarga Pra KS dan KS1 yang memperoleh pelayanan KB - Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap :
33.500 akseptor
75
0,025
- Air Minum Layak Perkotaan
63%
- Air Minum Layak Perdesaan
30,9%
- Sanitasi Layak
63%
- Pembinaan Organisasi Kesenian
120 orang
- Museum daerah yang dibina
3 museum
- Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB)
3 lokasi
- Pengembangan kewirausahaan pemuda
225 orang
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan
72 OKP
- Jumlah atlit PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan 110 atlit Pelajar) 450 atlit &100 - Jumlah atlit PPOP (Pusat Pengembangan Olahraga Prestasi) pelatih
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Dalam implementasinya dilaksanakan oleh KONI Jateng
129
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
- Layanan perpustakaan keliling yang terbina
35 unit
- Jumlah Pojok baca yang dikembangkan
3 lokasi
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Jumlah PMKS yang terehabilitasi : - Penyandang cacat
360 orang
- Penyandang cacat eks kronis
560 orang
- Penderita Penyakit Menahun Terlantar (PPMT)
400 orang
- Penyandang cacat, penyandang bibir sumbing-katarak- 140 orang cacat lainnya - Penyandang cacat dalam loka bina karya 180 orang - Anak Nakal/ABH
300 orang
- Anak Jalanan
360 orang
- Korban Narkoba
190 orang
-Tokoh Masyarakat
200 orang
- Penyantunan LU
520 orang
- LU non potensial
391 orang
- Komda Lansia
1 lbg
- Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTK-PM) yang terbina - Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)
618 orang
- Jumlah Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR) - Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna
160 orang
1000 orang
- Pemberdayaan dan kerjasama DU di bidang PMKS
75 KT (610 anggota) 1 unit DU
- Pembinaan dan pengembangan TKSS dan PSM
376 PSM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
130
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Target Capaian
- Panti sosial yang dikembangkan dan dibina
45 panti sosial
- Organisasi sosial yang dikembangkan dan dibina
51 orsos
- Ordes yang dikembangkan dan dibina
13 ordes
- Pemberdayaan TKSK
568 orang
- Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial
27 Barehsos
- Peksos profesional dan TKSK yang bersertifikat
50 Peksos Dan TKSS 50 pengelola Barehsos dan Urehsos 125 tenaga penyuluh sosial 1 dokumen
- Pengelola bahresos dan urehsos yang kualitasnya ditingkatkan - Jumlah tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat yang ditingkatkan kualitasnya - Raperda tentang Perlindungan Anak - Pengembangan Kabupaten/Kota Layanan Anak (KKLA) - Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
12 kabupaten/kota 120 orang
- Jumlah SKPD dan kabupaten yang mengimplementasikan PPRG
49 SKPD dan 5 Kab dengan IPG rendah - Persentase korban kekerasan berbasis gender dan anak 100% yang mengadu ke lembaga pelayanan terpadu Permendagri 15 tahun 24kab/kota SKPD - Implementasi Pengarusutamaan Hak 2008 Anak 4 4.
Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan fokus pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, transportasi, perumahan pemukiman, dan energi.
- Kondisi Jalan baik
86,16%
- Kondisi Jalan sedang
13,52%
- Kondisi Jembatan Baik
78,12%
- Kondisi Jembatan Sedang
21,17%
Luas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan JJLS 390.000m2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
- Program Pembangunan/Peningkatan Dinas Bina Marga, Jalan dan Penggantian Jembatan Dinas PSDA, Dinas Hubkominfo, Dinas ESDM, Ro. Keu - Program Penyediaan dan (Bankeu) Pengelolaan air baku - Pengembangan,pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air lainnya - Program Pengembangan Perhubungan Udara - Program Pengembangan Perhubungan Laut
131
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator - Pemenuhan Air Baku
Target Capaian 46%
- Jumlah DAS kritis yang memperoleh penanganan dan 6 DAS pengendalian konservasi - Bandara A. Yani Semarang yang terbangun antara lain: - Panjang jalan akses menuju Bandara A. Yani
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
- Program Pengembangan Perhubungan Darat - Program Pembangunan Perumahan - Program Ketenagalistrikan dan Migas
-
700 meter
- Urugan tanah, konstruksi apron, exit taxi way, gedung 50% terminal, dan sarana penunjang - Luas tanah yang dibebaskan untuk pengembangan 3,5 Ha Bandara Dewandaru Karimunjawa - Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas / Terminal 1 Paket Kendal antara lain : - Terminal Penumpukkan, pengerukan kolam pelabuhan, jalan akses
APBN dan PT. Angkasa Pura I
- Panjang Rel KA double track di Pantura
APBN
35 km
APBN
- Perlengkapan jalan - Rambu
2.164 buah
- Marka
6.451.988 m
- Guardrail
11.579 beam
- Jumlah rumah yang terbangun untuk RTM
500 unit
- Rasio Elektrifikasi (RE)
meningkat 2,45 %
- Jaringan listrik pedesaan yang terbangun
10 kms
- Jumlah PLTMH yang terbangun
3 unit
- Jumlah PLTS SHS yang terbangun
777 unit
- Jumlah WKP panas bumi
1 unit
- Jumlah PLTS komunal yang terbangun
1 WKP
- Jumlah demplot biogas yang terbangun
9 lok
- Jumlah demplot pengolahan biofuel yang terbangun
2 lok
- Jumlah lokasi pemanfaatan biomassa
1 lok
- Jumlah demplot pemanfaatan gas rawa
3 lok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
132
No 5.
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
Indikator
Penanggulangan bencana guna - Rehabilitasi Rekonstruksi Erupsi Merapi : memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan - Jalan yang direhabilitasi dampak bencana dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk - Jembatan yang direhabilitasi memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat korban bencana Erupsi - Rehabilitasi lahan dengan tanaman keras Merapi dan fungsi-fungsi ekologis serta mitigasi bencana. - Lokasi wisata yang direhabilitasi
Target Capaian
Program / Pembangunan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 16.000 m (15 ruas - Program Pengendalian Banjir dan jalan) Pengamanan Pantai 50 m (3 unit) - Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan 3 paket (3 lokasi) - Program Pembangunan Perumahan 1 lokasi
Dinas Bina Marga, Dinas PSDA, Dinas Cipkataru, Dinas Budpar, Dinas Pertanian TPH, Dinlutkan, Dinakeswan, Ro Keu (Bankeu)
Keterangan - Untuk Rehab Rekon Merapi menunggu perkembangan dari Pemerintah Pusat (BNPB) - Kewenangan Provinsi sesuai RAD
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Program Perikanan Budidaya
- Jumlah rumah yang terbangun kembali/terenovasi
1 paket
- Pembangunan jembatan di atas kolam broodstock center - Pengadaan peralatan kolam dan hatchery
1 unit
- Populasi sapi dan kambing
-5 kelompok - Program Peningkatan Ketahanan peternak sapi Pangan @40 ekor sapi; 5 kelompok peternak kambing @40 ekor kambing
1 paket
SKPD
- Mitigasi Bencana: - Peta Risiko Bencana
1 buah
- Gladi Manajemen Bencana
2 kali
- Logistik dan Peralatan
1 paket
- Antisipasi bencana
1 paket
- Sarana dan Prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai akibat banjir
200.000 lembar karung plastik
- Penanggulangan akibat bencana alam
1 paket
- Pengadaan bahan jalan dan jembatan
1 paket
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
133
No
Kinerja Tahun 2012
Prioritas Pembangunan
6 Peningkatan daya dukung dan
Indikator - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi
daya tampung lingkungan guna - Jumlah bibit penghijauan lingkungan mengembalikan fungsi-fungsi ekologis dengan fokus - Jumlah bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitasi hutan dan lahan peningkatan tutupan lahan dengan Multi Purpose kritis, penanganan pencemaran Trees Species (MPTS) lingkungan dan konservasi Jumlah IPAL komunal industry kecil tapioka, alkohol, air sumberdaya alam. limbah domestik yang terbangun - Jumlah bibit tanaman kehutanan untuk meningkatkan tutupan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air - Jumlah bibit tanaman konservasi, Kehati dan kawasan karst - Lahan pertambangan yang tereklamasi
Target Capaian
Program / Pembangunan
SKPD
Keterangan
25.000 Ha/thn
- Program Rehabilitasi hutan dan Dinhut, BLH, Dinas lahan ESDM 12.000 batang - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH (30 ha) 104.000 batang - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3 unit 76500 batang/ 170 ha
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam - Program Peningkatan Ruang
3.000 batang; 3 kab; 8 ha 3 lokasi
- Panjang sabuk pantai yang terbangun
800 m
- Jumlah mangrove
135.000 btg
- Jumlah Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4 kawasan
7 Peningkatan tata kelola - Jumlah aset tanah daerah yang bersertifikat 614 bidang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik serta pemeliharaan situasi dan kondisi daerah agar lebih kondusif. Adapun prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan peningkatan administrasi kependudukan dalam rangka mendukung persiapan penerapan e-KTP. - Jumlah SKPD yang menyusun Standar Pelayanan Publik 7 SKPD (SPP)
- Program Pengelolaan Aset Daerah - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum - Program Penataan Administrasi Kependudukan
DPPAD, Biro Orpeg
1. Jumlah aset 10.897 bidang dikonversi 6.321 bidang aset berkembang karena geografis menjadi 6.969 bid aset 2. Bersertifikat 5.316 3. Sertifikat jadi s/d Maret 2011 bertambah 539 4. s/d Des 2011 target bertambah 500 sertifikat 5. Total s/d Des 2011= (5.316+539+500)=6.355 6. Kekurangan (6.969-6.355)=614 bidang aset 2010=19 SKPD 2011=8 SKPD 2012=7 SKPD
- Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan e-KTP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
35 Kab/Kota
134
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 Berdasarkan pada sasaran dan prioritas pembangunan sesuai yang tertuang dalam Bab IV, maka guna mewujudkan pencapaian tujuan tahapan ketiga RPJMD Tahun 2008-2013 yang merupakan tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi, direncanakan
program
dan
kegiatan
pembangunan
secara
menyeluruh
berdasarkan kewenangan urusan pembangunan di Jawa Tengah. Adapun program dan fokus kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh tersebut dikelompokkan menjadi 26 kewenangan urusan wajib dan 8 kewenangan urusan pilihan, sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Masingmasing urusan terdiri dari : A. Kewenangan Urusan Wajib 1. Pendidikan Program pendidikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 adalah : a.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia
Dini,
dengan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan sarana prasarana, kurikulum, pembinaan kesiswaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan. b.
Pendidikan Dasar Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Dasar, dengan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan
sarana prasarana, kurikulum, pembinaan kesiswaan, pengembangan dan pengayaan sumber belajar Dikdas, peningkatan kualitas tenaga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
135
pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan. c.
Pendidikan Menengah Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Menengah,
dengan
kegiatan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan sarana prasarana, kurikulum, pembinaan kesiswaan, pengembangan dan pengayaan sumber belajar Dikmen, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan. d.
Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan kegiatan pengembangan kelembagaan, pengembangan sarana prasarana, pembinaan warga belajar dan pendidikan masyarakat, pengembangan kurikulum PNF, pembinaan kesiswaan, pengembangan dan pengayaan sumber belajar PNF, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan.
e.
Pendidikan Khusus Fokus kegiatan diarahkan pada 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan dengan penekanan pada upaya peningkatan mutu Pendidikan Khusus, dengan kegiatan pengembangan kelembagaan, kesiswaan, kurikulum, pengembangan dan pengayaan sumber belajar Pendidikan Khusus, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen penyelenggaraan pendidikan.
f.
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui studi
lanjut,
pendidikan
dan
pelatihan,
sertifikasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
guru
dan
136
peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. g.
Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
serta
partisipasi
masyarakat. h.
Fasilitasi Pendidikan Tinggi Fokus kegiatan mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah, antara lain melalui kerjasama penjaringan prestasi lulusan SMA/SMK berprestasi dan fasilitasi peningkatan potensi mahasiswa.
i.
Pendidikan Berkelanjutan Fokus kegiatan memfasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan
kesetaraan gender dalam penyelenggaraan
pendidikan, antara lain melalui pembinaan nasionalisme pendidikan, fasilitasi pendidikan untuk semua dan pengarustamaan gender dalam pendidikan. 2. Kesehatan Program kesehatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan adalah peningkatan penjaringan, pencegahan dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk
melalui surveilance,
konseling, penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan dan asupan vitamin bagi ibu hamil dan balita serta penanganan penyakit penyerta (TB anak, diare, ISPA). b. Sumber Daya Kesehatan Fokus kegiatan pemerataan tenaga kesehatan (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat dan sanitarian); peningkatan kualitas tenaga kesehatan; tindak lanjut kerjasama dengan luar negeri; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; pembinaan pengendalian dan pengawasan
dibidang farmasi, makanan
minuman
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
dan
bahan 137
berbahaya; pengembangan sistem informasi dan pengkajian bidang kesehatan serta pemantapan perencanaan pembangunan kesehatan. c.
Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Fokus prioritas kegiatan berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan rumah sakit yang cepat dan tepat melalui
pelaksanaan
Pencegahan
Komplikasi
Program (P4K),
Perencanaan
Persalinan
peningkatan
kualitas
dan
PONED,
Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung serta peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas di 35 Kabupaten/Kota. Program Jamkesda merupakan salah satu upaya untuk menurunkan kematian ibu. d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus
kegiatan
surveilance,
pencegahan,
pengendalian
dan
penanggulanan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana dan penyakit tidak menular; melalui peningkatan kualitas Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN); penyuluhan, penemuan, pengobatan kasus TB Paru; mengembangkan deteksi dini kanker leher rahim dan promosi pola hidup sehat; meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS
melalui
peningkatan
pelayanan
VCT;
meningkatkan
kemitraan dengan kelompok peduli HIV/AIDS dan RS. e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan adalah promosi dalam rangka mendukung program kesehatan
dan
meningkatkan
kemandirian
masyarakat
untuk
mengatasi masalah kesehatan dan mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat (termasuk penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif / NAPZA). f.
Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan peningkatan kualitas lingkungan (pemanfaatan air bersih), rumah sehat, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) melalui pemantapan kebijakan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
138
g. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan peningkatan kualitas, penyediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan termasuk bimbingan, pengawasan dan pengendalian obat, makanan-minuman, bahan berbahaya
dan
perbekalan
kesehatan;
pengembangan
dan
pemanfaatan Obat Asli Indonesia (OAI) pada pelayanan kesehatan formal. 3. Pekerjaan Umum Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembangunan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada: Fasilitasi pembangunan jalan akses menuju terminal penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang; Fasilitasi pembangunan JJLS di Jawa Tengah, Fasilitasi pembangunan jalan lingkar (diantaranya : Lingkar Brebes – Tegal, Lingkar Selatan Pati, Lingkar Sumpiuh, Lingkar Pemalang, Lingkar Utara Sragen); Fasilitasi pembangunan jalan tol (Lanjutan Semarang – Solo & Solo – Sragen – Mantingan);
Fasilitasi
pembangunan
lanjutan
ruas
Cemorosewu,
Tawangmangu, Karanganyar. b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan. Fokus kegiatan pada: Penanganan ruas jalan di wilayah timur yang kondisi tanah dasarnya labil/ekspansif dengan konstruksi beton (rigid
pavement); Peningkatan aksesibilitas ruas jalan penghubung wilayah Pantura – Pansela; Peningkatan ruas jalan perbatasan antar provinsi dan
Peningkatan
ruas
perekonomian/kawasan
jalan
yang
mendukung
strategis/pariwisata;
serta
pengembangan Penggantian
jembatan yang kinerjanya sudah semakin menurun. Sedangkan dukungan dari pusat diharapkan difokuskan untuk : Peningkatan ruas jalan Pantura diantaranya : ruas Losari – Brebes, ruas pantura timur di wilayah Kab. Pati dan Kab. Rembang (pelebaran 2-7Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
139
2); Peningkatan JJLS/pelebaran menjadi 7 m di ruas jalan Patimuan – Sidareja – Jeruklegi (eks jalan Provinsi) dan jalan dalam Kota Cilacap; Penanganan permanen ruas jalan Muntilan – Yogyakarta (Kawasan Kaliputih,
Jumoyo,
Salam)
yang
terkena
banjir
lahar
dingin;
Peningkatan kapasitas ruas jalan provinsi yang masuk dalam jalur strategis nasional (Wiradesa – Kalibening – Wanayasa – Dieng, Rembang – Blora – Cepu). c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada : Pemeliharaan berkala jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan; Rehabilitasi Jalan dan Jembatan; Pengendalian program
dan
penanggulangan
keadaan
darurat/khusus
untuk
menanggulangi ruas jalan kewenangan provinsi yang rawan bencana alam longsor/ambles. d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Fokus kegiatan pada : Pengadaan alat berat; Pengadaan dan pendayagunaan
bahan
jalan
dan
jembatan;
Perencanaan
dan
pengawasan peningkatan jalan dan penggantian jembatan; Perbaikan peralatan alat berat; Penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan/jembatan; Pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas; Pemutakhiran
data
jembatan
pendataan
struktur
jalan
dan
Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi laboratorium. e. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya. Fokus kegiatan Peningkatan kondisi sarana dan prasarana irigasi di 14 DI (15 Kab), operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Provinsi di 106 DI (86.252 Ha) yang termasuk di dalamnya penanggulangan darurat prasarana dan sarana irigasi akibat bencana. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pusat di 31 DI seluas 298.879 Ha, pengembangan DI Cilopadang (Kab. Cilacap) dan DI Slinga (Kab. Purbalingga); serta rehabilitasi DI Kaliwadas (Kab. Pekalongan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
140
Pemalang), DI Colo (Kab. Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen dan Karanganyar), DI Malahayu (Kab. Brebes) dan DI Comal (Kab. Pemalang). f. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Fokus kegiatan pada perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku melalui pembangunan Embung Sub DAS Kalong (lanjutan) Kab. Kebumen, Embung Curug (lanjutan) Kab. Tegal, Embung Triharjo Kab. Kendal, Embung Celep Kab. Sukoharjo, Embung Sridadi Kab. Rembang, Embung Bumiayu Kab. Kendal, Embung Sub DAS Blorong Hulu Kab. Kendal, Embung Gringsing Kab. Batang dan Embung Desa Tlogo Kab. Rembang; serta operasi dan pemeliharaan saluran air baku Klambu Kudu (Kab. Demak dan Kota Semarang). Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan pembangunan Waduk Cileuweng (Kab. Kuningan dan Brebes) dan Waduk Pidekso (Kab. Wonogiri); pembangunan Embung Gubug (Kab. Boyolali), Embung Segoro Gunung (Kab. Karanganyar), Embung Cikandang (Kab. Brebes), Embung Kali Sragi-Sengkarang (Kab. Pekalongan), Embung Grawan (Kab. Rembang) dan Embung Musuk (Kab. Boyolali) serta rehabilitasi Waduk Plumbon (Kab. Wonogiri). g. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Fokus kegiatan pada Peningkatan 7 Daerah Aliran Sungai (DAS/Sub DAS) dan pembangunan Klante Rawapening, serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi SDA di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan pembangunan Waduk Jatibarang; pembangunan Cek Dam Gandul (Kab. Boyolali) dan Embung Kwangen (Kab. Sragen); serta rehabilitasi Waduk Cacaban (Kab. Tegal), Waduk Penjalin (Kab. Brebes) dan Waduk Cengklik (Kab. Boyolali). h. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
141
Fokus kegiatan pada perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana
pengendalian
banjir
dan
pengamanan
pantai
melalui
peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir pada 7 sungai (Sungai Blukar, Waridin, Bulanan, Kuto, Bodri, Silandak dan Siangker); serta penanggulangan darurat akibat bencana banjir se-Jawa Tengah. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan penanganan Sungai Bengawan Solo; rehabilitasi Sungai Cimeneng, Sungai Cikawung, Sungai Serayu, Sungai Keruh, Sungai Kabuyutan dan Sungai Babakan; normalisasi Sungai Progo, Sungai Juana, Sungai Wulan, Sungai Lusi, Sungai Banjir Kanal Barat (Kota Semarang), Sungai Banjir Kanal Timur (Kota Semarang) dan Sungai Bringin (Kota Semarang); perbaikan pintu air Wilalung (Kab. Kudus) dan Demangan (Kota Surakarta); pengamanan Pantai Sluke dan Kragan (Kab. Rembang), Kedung Semat (Kab. Jepara), Jeruk Sari (Kab. Pekalongan)
dan
Randusanga
Kulon
(Kab.
Brebes);
proses
pembangunan Waduk Matenggeng (Kab. Cilacap dan Kab. Ciamis); serta
penanganan
banjir
lahan
dingin
Gunung
Merapi
melalui
penanganan secara bertahap pada Sungai Pabelan, Sungai Krasak dan Sungai Woro. i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pedesaan. Fokus kegiatan pada pembangunan sarana prasarana Agropolitan, pembangunan prasarana dan sarana perumahan penunjang Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/Cagar Budaya, penataan Kawasan perbatasan serta revitalisasi kawasan perkotaan kumuh di PKN dan PKW. j. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Fokus kegiatan pada peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan Air Bersih, Peningkatan pelayanan air minum (SPAM Bregas: Brebes, Tegal, Slawi), Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional, Peningkatan Sanitasi Komunal dan Sistem Pengelolaan Air
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
142
Limbah, pendampingan Program Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas, Pokja AMPL dan PPSP). k. Pembangunan
dan
Pengelolaan
Bangunan
Gedung
serta
Pengembangan Jasa Konstruksi. Fokus kegiatan pada peningkatan layanan uji laboratorium dan informasi jasa konstruksi, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi serta pengawasan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan gedung negara. 4. Perumahan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pembangunan Perumahan Fokus Kegiatan pada program ini adalah fasilitasi perbaikan perumahan rumah tidak layak huni dan stimulan pembangunan rumah bagi RTM dan
masyarakat
berpenghasilan
rendah
(MBR)
yang
meliputi
pembangunan PSD pada Kasiba/Lisiba, pembangunan rusunawa dan pembangunan rumah sehat sederhana, serta stimulan perbaikan dan pembangunan rumah dan sarpras akibat bencana. b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fokus kegiatan pada program ini adalah fasilitasi perbaikan lingkungan permukiman
berbasis masyarakat,
Pembinaan
dan
Pengendalian
Pembangunan Perumahan di Daerah melalui kelembagaan BKP4K (Badan
Koordinasi
Permukiman),
fasilitasi
Pengendalian Penanganan
Pembangunan Lingkungan
Perumahan
Perumahan
dan
Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), sebagai amanah dari
UU. No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. 5.
Penataan Ruang Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perencanaan Tata Ruang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
143
Fokus kegiatan peningkatan kinerja penataan ruang, penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang penjabaran dari RTRWP, penyusunan Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi, fasilitasi sosialisasi Perda RTRW Kabupaten/Kota, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten/Kota. b. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang Fokus kegiatan Peningkatan kinerja POKJA Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi Jawa Tengah, fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota utamanya dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan lahan pertanian serta kawasan rawan bencana alam. 6. Perencanaan Pembangunan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Fokus
kegiatan
perencana
diarahkan
melalui
untuk
pengiriman
peningkatan
diklat,
kualitas
lokakarya,
aparatur
seminar
dan
pelaksanaan FGD; penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK; serta pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN/APBD pada SKPD Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota. b. Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada penyusunan 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012; Fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi (Forum SKPD, Musrenbangwil, Dialog Interaktif Eksekutif - Legislatif); Fasilitasi
sinergitas
perencanaan
Pusat
-
Daerah
(Musrenbang
Nasional); Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Jateng - Jabar, Jateng - Jatim, Jateng - DIY dan Regional Jawa - Bali. c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
144
Fokus kegiatan pada Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan perekonomian daerah, pemetaan potensi ekonomi daerah Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora (Pakujembara) dan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosuka Wonosraten); Pelaksanaan program PEL di 35
Kabupaten/Kota;
Fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan agropolitan/minapolitan di 10 Kabupaten; Fasilitasi penanganan kawasan Dieng di 5 Kabupaten; Primatani di 12 Kabupaten; Penyusunan Model pengelolaan dan pengembangan mangrove di 2 Kabupaten dan rencana pengembangan unit perbenihan rakyat di 3 Kabupaten. d. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fokus kegiatan pada Pengembangan KHPPIA/SDM Dini Tahap II di 7 Kabupaten; Implementasi penanggulangan GAKI di 29 Kabupaten/Kota; Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan (APM dan PUS) SD/MI
di
6
Perencanaan
Kabupaten/Kota pembangunan
dan
SMP/MTs
pedesaan
melalui
di
14
Kabupaten;
stimulasi
sarana
Pemerintahan Desa di 7.810 desa, 476 desa berkembang, 760 desa untuk kearsipan, kesehatan 500 desa dan 29 desa vokasi; Identifikasi sarana prasana prioritas aparatur di 48 SKPD; Sosialisasi Indeks Demokrasi
Indonesia
(IDI)
di
35
Kabupaten/Kota;
Penyusunan
Perencanaan Pembangunan TMMD Reguler di 9 Desa dan Sengkuyung di
61
Desa;
Fasilitasi
dan
advokasi
Penyusunan
Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di 35 Kabupaten/Kota; Pendampingan dan Penguatan PUG/ARG di 35 Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi; Fasilitasi Perencanaan bidang Perlindungan Anak;
dan
Fasilitasi
perencanaan
bidang
Kependudukan
untuk
mencapai target unmedneed sebesar 8,4% dan DO KB sebesar 9,43%. e. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; Bantuan Keuangan Tahun 2013; kegiatan APBN, Pendampingan WISMP dan PISP tahun 2012;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
145
Pengembangan intermoda transportasi kawasan Juwan a- Jepara â&#x20AC;&#x201C; Kudus â&#x20AC;&#x201C; Pati (Wanarakuti) dan peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur.
7. Perhubungan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Perhubungan Darat. Fokus
kegiatan
peningkatan
pelayanan
dan
pengembangan
keselamatan perhubungan di 10 (sepuluh) wilayah UPP (wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Banyumas, Boyolali, Wonogiri, Kebumen, Brebes), pengembangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan
serta
peningkatan
dan
pemeliharaan
perlintasan
sebidang. b. Pengembangan Perhubungan Laut. Fokus kegiatan pengoperasian Kapal Motor Cepat Kartini 1 dan Kapal Kemujan,
Fasilitasi
Pengembangan
Pelabuhan
dan
Keselamatan
Pelayaran di Jateng. c. Pengembangan Perhubungan Udara. Fokus kegiatan Fasilitasi Bandara A. Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Ngloram Cepu serta pengadaan tanah di Bandar Udara Dewandaru Karimunjawa, pemantauan dan pengawasan ruang udara di Jateng, Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara, Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo Surakarta. d. Pos, Telekomunikasi, Meterologi dan SAR. Fokus kegiatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal bidang telekomunikasi dan internet pedesaan, fasilitasi penyelenggaraan radio siaran bergerak, penertiban dan pengawasan jasa titipan. 8. Lingkungan Hidup Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
146
Fokus
kegiatan
pengendalian dan
pemulihan
lingkungan
akibat
pencemaran dari UMKM/IKM, menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi, pembinaan laboratorium lingkungan, implementasi produksi bersih, penanganan limbah B-3, penegakan hukum lingkungan dan penetapan kelas air sungai serta peningkatan kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan serta pedesaan (ADIPURA) dengan menitikberatkan pada Pembangunan IPAL komunal industri kecil, Rekomendasi IPLC 15 perusahaan di Jawa Tengah, Prokasih 125 perusahaan se-Jateng, Proper 80 industri, Pemantauan kualitas air 130 titik untuk kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) LH Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan pemantauan kualitas sampel air limbah UMKM 20 titik seâ&#x20AC;&#x201C;Jateng, Penetapan kelas air dan penghitungan daya tampung sungai Tuntang, Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan
di
Jawa
Tengah,
Pengumpulan
Bahan
Keterangan
(PULBAKET) 9 usaha/industri dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 10 usaha/kegiatan, Penataan rekomendasi AMDA/UKL-UPLL, Penanganan Limbah B3, Penerapan teknologi ramah lingkungan dan Penyusunan KLHS pada kawasan prioritas/pengembangan strategis Jawa Tengah. b. Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Fokus kegiatan fasilitasi kerjasama penanganan kerusakan lingkungan kawasan Dataran Tinggi, Daerah Tangkapan Air dan Kawasan Prioritas, Daerah Resapan Air, Rawan Bencana serta Sumber Air menitikberatkan pada kegiatan penerapan teknologi dan kerjasama pengendalian kerusakan/pencemaran lingkungan secara vegetatif maupun sipil teknis di
Kabupaten
Karanganyar,
Boyolali,
Magelang,
Wonosobo,
Banjarnegara, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Semarang, Kota Salatiga; dan Fasilitasi perbaikan lingkungan kawasan prioritas dan daerah resapan air oleh para pemanfaat air di DAS Garang, Serayu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
147
c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan identifikasi permasalahan dan fasilitasi penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan Daerah Tangkapan Air/Resapan sekitar Mata Air serta pelestarian keanekaragaman hayati, pemberian penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat pelaku konservasi dan yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan serta penanganan dampak sosial masyarakat yang bermasalah di bidang lingkungan menitikberatkan pada kegiatan Fasilitasi program stimulasi pengembangan K-3 di sekitar WKO di Kabupaten Grobogan, Boyolali, Sragen dan konservasi kawasan karst; Fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan LH (KALPATARU); Fasilitasi penyediaan bibit tanaman konservasi bagi masyarakat se-Jateng; dan Pengembangan usaha tani konservasi pada lahan kritis, DAS Daerah Tangkapan. d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus
kegiatan
fasilitasi
pengendalian
aspek
lingkungan
pada
pengelolaan ruang terbuka hijau di 4 wilayah perkotaan yaitu Kabupaten Wonosobo, Banyumas, Tegal, Kota Surakarta dan penyiapan penghitungan daya tampung dan/atau daya dukung lingkungan Sub DAS Serayu, Pemali, Gung. e. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Rehabilitasi kerusakan lingkungan pantai yang terkena abrasi menitikberatkan pada kegiatan Pembangunan sabuk pantai untuk penanganan abrasi pantai sepanjang 800 m di Kab. Demak, Kendal, Pekalongan, Penanaman mangrove untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem pesisir secara vegetatif 135.000 mangrove di Kabupaten Pati, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Cilacap; Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global; Terbangunnya sumur pantau air tanah dan alat GWLR 4 unit di Kab. Kudus, Pekalongan, Tegal Pemalang, Terbangunnya sumur resapan dalam 4 lokasi (Kab. Pati, Kudus, Klaten dan Boyolali); Terbangunnya sumur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
148
resapan dangkal di 6 lokasi (Kab. Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara dan Blora); dan Terbangunnya demplot reklamasi lahan bekas pertambangan di 3 Kab (Kab. Tegal, Pemalang dan Brebes) serta penyusunan DED Reklamasi lahan bekas pertambangan di 3 lokasi (Grobogan, Blora dan Wonogiri). f. Pengembangan
Kapasitas
Pengelolaan
Sumber
Daya
Alam
dan
Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan aksi kepedulian masyarakat dan aparat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Sinkronisasi dan evaluasi program penanganan lingkungan hidup, Pembelajaran Lingkungan Hidup
Bagi
Tokoh
Masyarakat/Kader
Lingkungan
dan
Kaum
perempuan; Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan di Pondok Pesantren di Kabupaten Batang; ADIWIYATA; Pelaksanaan Gerakan Penanganan Lingkungan melalui Rangkaian Peringatan HKG PKK, Harganas & Gerakan Wanita Tanam Pohon; Fasilitasi Penyiapan dan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi dan Nasional se-Jateng; Fasilitasi Peringatan Hari Lingkungan Hidup Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan. g. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Fokus kegiatan pengembangan basis data dan informasi lingkungan, penyediaan data dan informasi sumberdaya alam, daerah rawan bencana serta kualitas lingkungan hidup menitikberatkan pada kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 100 set, Penyusunan dan Penerbitan Buku Statistik Lingkungan Hidup Jawa Tengah 70 set dan Penyusunan/Penerbitan Bulletin Warta Lingkungan Hidup Jawa Tengah 400 set. 9. Pertanahan Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan fokus kegiatan dalam program diatas, pada Tahun 2012 diarahkan pada upaya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
149
pemenuhan kebutuhan akan data/informasi pertanahan, peningkatan akses masyarakat dan aparat desa dalam penguasaan tanah serta penurunan kasus pertanahan baik dalam alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya dan alih fungsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjadi aset Pemerintah Provinsi (HP dan HGU). 10. Kependudukan Dan Catatan Sipil Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan
dengan
fokus
kegiatan
Pembinaan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk dan Capil) di 35 Kabupaten/Kota; Pengembangan Online Sistem Aplikasi SIAK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Provinsi ke Pusat serta Pembinaan kebijakan penyelenggaraan Adminduk. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan melalui fasilitasi dan advokasi kebijakan pengembangan pada 12 Kabupaten/Kota Layak Anak, penyusunan Perda Perlindungan Anak, peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dalam politik dan advokasi peningkatan partisipasi politik perempuan pada partai politik. b. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, fasilitasi dan advokasi kebijakan yang responsif gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya, fasilitasi dan advokasi anggaran responsif gender melalui pengintegrasian penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kedalam dokumen perencanaan di seluruh SKPD Provinsi dan 5 Kabupaten dengan IPG rendah, pedoman umum penganggaran dan indikator kinerja, 35 Kabupaten/Kota memahami Pedoman PPRG, 10 Kabupaten/Kota mampu menyusun dokumen ARG, pembentukan dan pengembangan P2TP2A, pengembangan materi KIE Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
150
PUG, pengembangan sistem informasi gender dan anak, fasilitasi Penguatan dan Pengembangan pada 12 Kabupaten/Kota Layak Anak. c.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Fokus kegiatan peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan; penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (trafficking); advokasi dan fasilitasi peningkatan peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan perempuan kelompok perempuan rentan; fasilitasi dan advokasi
anak yang berhadapan dengan hukum; fasilitasi dan
advokasi perlindungan perempuan dan anak di daerah rawan bencana. d. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Fokus
kegiatan
penguatan
organisasi
kemasyarakatan
dalam
pelaksanaan PUG dan PUHA; pemberdayaan masyarakat berperspektif gender dan anak yang diarahkan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan partisipasi peran serta anak dalam pembangunan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pelayanan Keluarga Berencana Peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB terhadap 1,4 juta Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB di 6 Kabupaten/Kota yang unmetneed tinggi serta 8 Kabupaten/Kota yang DO-nya tinggi; peningkatan peran serta masyarakat
dan
lembaga
masyarakat
serta
perusahaan
dalam
mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB. b. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
151
Peningkatan peran kelompok Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja sehingga meningkatkan kualitas
remaja
dalam
memahami
kesehatan
reproduksi,
mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja; peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. c. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD Pengembangan model integrasi operasional BKB, Posyandu dan PAUD; peningkatan kualitas BKB, peningkatan peran lembaga masyarakat dalam
ber-KB
dan
KS;
terwujudnya
layanan
informasi
dalam
pelaksanaan KB-KS; difokuskan pada kegiatan fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara, KB Kesehatan, KB lestari dan Harganas; peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesertaan pelaksanaan KB Mandiri termasuk KB Pria; peningkatan akses bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan KB; Fasilitasi pendampingan/magang kelompok UPPKS Mandiri/Paripurna. e. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Peningkatan Komitmen, partisipasi dan minat Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan, KB Lestari, Keluarga Sejahtera (Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu; peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; Pembentukan jejaring kelembagaan keluarga kecil berkualitas, Temu Kader IMP, pelaksanaan Jambore
dan
Perkemahan Bhakti Saka Kencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
152
13. Sosial Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fokus Kegiatan pada Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Rawan Sosial Ekonomi Wanita Rawan Sosial Ekonomi; Pemberdayaan Sosial
KAT;
Fasilitasi
Peningkatan
Kesejahteraan
bagi
Perintis
Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya difokuskan dan diprioritaskan pada Warakawuri, Perintis Kemerdekaan dan Keluarganya, Veteran dan keluarganya; Fasilitasi dan koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH); Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. b. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada Pengembangan Sistim Jaminan Sosial Gotong Royong (JS-GR), Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha dibidang Kesejahteraan Sosial, Monitoring dan Pengawasan Pemberdayaan
Pelaksanaan
Penarikan
Undian
Tenaga Kesejahteraan
di
Jawa
Sosial Kecamatan
Tengah, (TKSK),
Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pembinaan dan Pengembangan Orsos yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna, Rintisan Pelaksanaan Akreditasi
lembaga
kesejahteraan
sosial,
Rintisan
pelaksanaan
sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, Bimbingan Teknis organisasi manajemen entrepreneurship bagi pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Unit Rehabilitasi Sosial,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
153
Bimbingan Teknis Tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat difokuskan dan diprioritaskan pada Tenaga Penyuluh. c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada Rehabilitasi Sosial terhadap anak nakal, anak jalanan
dan
eks
penyalahgunaan
narkoba,
Tokoh
Masyarakat;
Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat, Eks Penyandang Penyakit Kronis, Penderita Penyakit menahun terlantar,
Penyandang
Cacat Bibir sumbing dan katarak, Penyandang cacat lewat Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK); Fasilitasi Penyantunan terhadap lanjut usia potensial, non potensial dan Lembaga; Peningkatan sarana dan prasarana
panti-panti
Pemda
Jawa
Tengah;
Penanganan
dan
pemberian bantuan sosial terhadap pekerja migran dan korban tindak kekerasan; Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi sosial bagi korban kekerasan. d. Program Pembinaan Eks penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Fokus kegiatan pada Pelayanan sosial terhadap Tuna Sosial difokuskan dan diprioritaskan pada PGOT, Eks Napi, Eks WTS dan Penyandang HIV/AIDS; Penjaringan dan pendampingan sosial bagi PGOT dan kelompok rentan lainnya; Penjaringan Tuna Sosial. e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fokus kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana alam secara cepat dan tepat baik sebelum bencana (Pra bencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana). 14. Ketenagakerjaan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Fokus
kegiatan
fasilitasi
penempatan
tenaga
kerja
melalui:
1) Mekanisme AKL, AKAD, AKAN, pengembangan kewirausahaan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
154
2) Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; 3) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (BKO, BKK, JMF dan PBJ). b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan Penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing pelatihan
kerja
melalui : 1) Pendidikan formal
dan
informal,
dan pengembangan di tempat kerja serta uji
kompetensi sertifikasi tenaga kerja; 2) Meningkatkan kompetensi pengelola dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK)
atau
swasta
(LPK
Swasta/LPK
Perusahaan)
dan
meningkatkan peran serta dan partisipasi lembaga â&#x20AC;&#x201C; lembaga pendidikan
dalam
penyiapan
kualitas
tenaga
kerja;
3) Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; 4) Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; 5) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK. c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fokus kegiatan penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui : 1) Penetapan upah minimum, 2) Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial, 3) Pembinaan lembaga ketenagakerjaan,
4)
Peningkatan
kesejahteraan
tenaga
kerja;
5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus pada Fasilitasi Pegawasan, pengendalian dan akuntabilitas Koperasi
Primer dan sekunder tingkat Provinsi melalui: a) Bintek
pengendalian
sistem
pengendalian
internal
koperasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
90
orang, 155
Pengendalian, pembinaan dan pengawasan KSP dan USP Koperasi pada 350 koperasi; b) Perencanaan koordinasi dan sinergitas model sistem penguatan KUMKM melalui pembentukan 1
koperasi dan 1 UMKM
pada Kabupaten/Kota yang memiliki sistem penguatan terpadu; c) Pengembangan koperasi sentra-sentra ekonomi kerakyatan di 35 Kabupaten/Kota. b. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Fokus kegiatan: a) fasilitasi perlindungan produk UMKM melalui penerbitan P-IRT bagi 900 UMKM di 35 Kabupaten/Kota; b) Pengurusan Sertifikat Merk bagi 80 UMKM; dan c) fasiitasi pengembangan koperasi dibidang agribisnis perdesaan melalui Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan Koperasi di wilayah
perdesaan
melalui temu usaha, aplikasi teknis dan magang pengembangan koperasi
pertanian
di
bidang
agribisnis
di
7
Kabupaten
(35
Kabupaten/Kota). c. Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha Fokus kegiatan : peningkatan dan pengembangan permodalan, linkage program jaringan usaha, kemitraan, asosiasi KSP/USP/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) melalui fasilitasi
akses
permodalan
KSP/USP/KJKS/UJKS,
pengembangan
jaringan usaha/kemitraan/lingkage program, fasilitasi penyalur KUR 250 KSP/USP/KJKS/UJKS, Terbinanya LKM dibidang usaha simpan pinjam 250 KSP/USP/KJKS/UJKS, Aplikasi sistem komputerisasi 4 KSP/USP/KJKS/ UJKS, peningkatan legalitas LKM menjadi koperasi 100 KSP/USP/KJKS/ UJKS lokasi Provinsi, 35 Kabupaten/Kota. d. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha,
fokus
kegiatan : a) peningkatan kualitas produk sentra, penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 211 UMKM dan fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kegiatan kemitraan, misi dagang, pameran dan gelar kiprah KUMKM 9 event dan pengembangan trading
house 1 paket; b) Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
156
peningkatan
kualitas
produk
sentra
240
UMKM
lokasi
35
Kabupaten/Kota. e. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM. Fokus
kegiatan:
Peningkatan
Penguatan
Kualitas
SDM
melalui
peningkatan ketrampilan manajerial dan teknis SDM KUMKM di bidang usaha,
peningkatan
kompetensi
SDM
pengelola
KJKS/UJKS,
peningkatan kerjasama lembaga kompetensi SDM dengan sertifikasi profesi pada 1.000 UMKM (35 Kabupaten/Kota). 16. Penanaman Modal Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
Fokus pelaksanaan yaitu untuk : Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi kepada calon investor dan tercapainya realisasi investasi meliputi profil 6 sektor usaha, promosi, temu usaha nasional dan internasional serta up date website potensi investasi; Meningkatkan jumlah kerjasama investasi dan kerjasama dalam negeri dengan provinsi potensial serta kerjasama luar negeri. b. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi;
Fokus pelaksanaan yaitu untuk : Meningkatkan persetujuan realisasi investasi, menurunkan gangguan keamanan penanaman modal dan mempermudah
aturan
pelaksanaannya
investasi,
meningkatkan
kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota Jawa Tengah dalam
menarik
investasi,
meningkatkan
sinergitas
perencanaan
pengembangan investasi antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota c. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
Fokus pelaksanaan yaitu untuk : Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui kualitas jalan akses ekonomi desa ke kota, peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor dan dermaga peti kemas, meningkatkan kualitas bandara, peningkatan energi telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
157
17. Kebudayaan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembinaan dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keberagaman
Budaya Fokus kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya, penyusunan data base budaya, promosi budaya, serta
fasilitasi
kerjasama
pengelolaan
kekayaan
budaya
dan
permuseuman. b. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Fokus
kegiatan
pembinaan
kepada
organisasi
dan
masyarakat
kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 18. Kepemudaan dan Olah Raga Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan
Fokus kegiatan antara lain pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster, peningkatan keterampilan pemuda, pembinaan sarjana penggerak
pembangunan
di
pedesaan
(SP3),
peningkatan
dan
pengembangan generasi muda meliputi pendidikan nasionalisme, nilainilai agama dan pendidikan karakter pemuda, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, serta peningkatan kepedulian pemuda terhadap lingkungan. b. Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan
Fokus
kegiatan
pengembangan
kapasitas
dan
kualitas
kelembagaan/organisasi kepemudaan antara lain melalui pemantapan paskibraka, keikutsertaan dalam pertukaran pemuda antar negara (PPAN), serta revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan termasuk organisasi pelajar dan mahasiswa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
158
c. Pembibitan,
Pembinaan
dan
Pemanduan
serta
Pemasyarakatan
Olahraga. Fokus kegiatan antara lain penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD), penyelenggaraan kompetisi olahraga, pengembangan olahraga unggulan daerah, pengembangan olahraga rekreasi dan kesegaran jasmani, serta pemassalan olahraga. d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga.
Fokus kegiatan antara lain peningkatan mutu dan manajemen organisasi
olahraga,
peningkatan
kualitas
SDM
olahraga,
pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga, serta pengembangan industri olahraga. e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Fokus kegiatan antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga bagi PPLPD dan klub olahraga pelajar/sekolah, pengembangan data dan informasi keolahragaan, serta pengembangan pola kemitraan. 19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Fokus kegiatan peningkatan fungsi koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 35 Kabupaten/Kota, Pengawasan Orang Asing di 4
Kabupaten/Kota,
koordinasi
Pengamanan
Wilayah
di
35
Kabupaten/Kota, peningkatan koordinasi dan pemantapan kerjasama antar daerah Kabupaten dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal di 3 wilayah perbatasan, serta fasilitasi pembinaan tranmas bagi petugas pengamanan. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Fokus kegiatan peningkatan kesadaran bela negara sebanyak 7 kegiatan, peningkatan pemahaman ideologi negara melalui 2 kali kegiatan, penguatan rekonsiliasi elemen masyarakat dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
159
peningkatan wasbang melalui 2 kali kegiatan rekonsiliasi, pemeliharaan dan pengembangan seni serta budaya daerah melalui 4 kali kegiatan, pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama serta antar penghayat kepercayaan melalui dialog antar umat beragama sebanyak 60 peserta, pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya melalui penyelenggaraan 4 kali kegiatan serta pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebanyak 2 kali kegiatan. c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Fokus
kegiatan
peningkatan
apresiasi
nilai-nilai
kebangsaan,
pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan melalui 2 kali kegiatan dengan 60 peserta, pemeliharaan hubungan etnisitas dengan negara sebanyak 60 peserta, penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara serta fasilitasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat pinggiran dan marginal dengan melibatkan 15 lembaga. d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; Fokus kegiatan fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 12 kali kegiatan, Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (FORKOMKON) penanganan tramtibum sebanyak 3 kegiatan, peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial sebanyak 50 peserta, harmonisasi ruang publik dalam rangka kondusifitas daerah dengan target sasaran 500 orang. e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; Fokus kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik ormas/LSM dan
Tomas/Toga sebanyak
250
orang, penguatan
sistem dan
implementasi kelembagaan politik pemerintah dengan melibatkan 280 orang, penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol dengan anggota 225 orang, penguatan potensi politik masyarakat, pendidikan politik bagi elemen masyarakat, penguatan sistem dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
160
implementasi Pilkada serta penguatan budaya dan etika politik masyarakat melalui penyelenggaraan FGD dengan 180 peserta. f. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Fokus kegiatan fasilitasi kesejahteraan anggota Hansip/Linmas se Jateng
sebanyak
3
kegiatan,
pembinaan
dan
pengerahaan
Hansip/Linmas se-Jateng, peningkatan keterampilan PAM Lingkungan bagi
Komandan
Satlinmas
sebanyak
35
orang,
peningkatan
keterampilan penyelamatan di air dan menyelam sebanyak 60 orang, monitoring kemampuan
dan
evaluasi
Linmas
di
pemberdayaan daerah
rawan
Satlinmas,
peningkatan
kamtibmas,
peningkatan
kemampuan Linmas di wilayah perbatasan, peningkatan ketrampilan Linmas dalam pengamanan lokasi bencana, peningkatan kemampuan Linmas di daerah suhu politik tinggi, peningkatan ketrampilan Linmas Siaga Merapi serta kegiatan operasional Menwa sebanyak 400 orang. g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Fokus kegiatan peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama tramtib
di
daerah
perbatasan,
pengendalian
dan
penanganan
ketenteraman dan ketertiban umum, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja, kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja, peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. h. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; Fokus kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Napza, Miras dan penyakit masyarakat lainnya. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
161
Fokus kegiatan penyusunan 7 Perda dan disahkannya 6 Perda Provinsi; penyuluhan, pembinaan serta penindakan penegakan Perda Provinsi; pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum; sosialisasi produk hukum; pelayanan penyelesaian sengketa hukum; penghormatan HAM; serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian hukum. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan; penguatan peran Gubernur sebagai wakil
Pemerintah
administrasi
Pusat;
pemerintahan;
penyusunan penyusunan
data
dan
basis
kode
data
wilayah
Rupabumi/
Toponimi; penyusunan analisis pengembangan wilayah perbatasan; fasilitasi tatakelola penataan dan pemetaan wilayah administrasi pemerintahan antara lain melalui pembangunan 9 pilar batas dan terpeliharanya 350 pilar batas daerah Provinsi Jawa Tengah â&#x20AC;&#x201C; Jawa Barat dan Jawa Timur; pengendalian pelaksanaan kinerja SKPD dan bantuan/pembangunan daerah di 35 Kabupaten/Kota; pelaporan dan analisis
pelaksanaan pembangunan; peningkatan kegiatan prestasi
Jateng
di tingkat nasional; pengembangan Simbangda; monitoring
dan
evaluasi
pemanfaatan
DAK;
koordinasi
dan
fasilitasi
dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; pengendalian pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP); pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyusunan LKPJ, LAKIP dan EKPPD Provinsi Jawa Tengah; peningkatan
pelayanan
ibadah
haji (TPHD); Forum
Komunikasi
Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA); fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 urusan wajib; penerapan
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
pada
SKPD;
pengukuran indeks kepuasan masyarakat melalui penerapan sertifikasi ISO;
Implementasi
reformasi
birokrasi
Provinsi
Jawa
Tengah;
penyusunan Indeks Tata Kelola Kepemerintahan yang baik ( good
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
162
governance); evaluasi pelaksanaan Waskat; dukungan pelaksanaan Inpres 5/2004; pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV; penyusunan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang
tahun
2013;
Pembuatan
naskah
dan
himpunan
sambutan/makalah/keynote speakers; perencanaan pengkajian dan pengembangan
Diklat;
koordinasi,
mediasi
dan
fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lintas Kabupaten/ Kota di Wilayah Bakorlin I, II dan III; inventarisasi, pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah. c. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Fokus kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan daya saing; pengembangan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi; sinkronisasi, sinergitas implementasi pembagian urusan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; Desk Pilkada di 4 Kabupaten/Kota Provinsi Jateng; Analisis dan penyusunan LPPD dan ILPPD; implementasi proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD; fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah. d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Fokus
kegiatan
pengembangan
teknologi
informasi
melalui
pengembangan Sistem Informasi Jawa Tengah On line (SIJOLI) yang didukung oleh aplikasi sistem informasi penunjang lainnya, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Fokus kegiatan peningkatan kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam dan luar negeri. f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
163
Fokus kegiatan peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah. g. Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan sertifikasi 100 bidang aset, penyelesaian 348 bidang, 500 patok dan 100 label kepemilikan; asuransi aset Provinsi meliputi Gedung dan kendaraan; optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset milik Provinsi; penyempurnaan dan penggabungan jaringan pengelolaan aset; revaluasi nilai aset serta pengawasan dan penertiban pelanggar pemanfaatan aset. h. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Fokus kegiatan pengawasan internal secara berkala pada 94 Obrik; penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda; Pemeriksaan Khusus/Strategis atas perintah pejabat berwenang serta Monitoring dan Evaluasi, pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. i. Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparat
Pengawasan Fokus kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebanyak 6 kegiatan.. j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Fokus kegiatan pembahasan 9 Raperda Provinsi Jawa Tengah; Penyiapan,
pengkajian
dan
penelahaan
peraturan
Perundangan-
undangan; Ekspose Interaktif Dewan melalui media elektronik dan media cetak; kunjungan kerja dan kunjungan lapangan DPRD; reses DPRD; pertemuan/dialog DPRD
dengan
Pakar, LSM, Pers
dan
masyarakat; seminar DPRD; liputan kegiatan DPRD. k. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
164
Fokus kegiatan koordinasi Pimpinan Daerah di 35 Kabupaten/Kota. l. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Fokus kegiatan pendidikan aparatur meliputi Diklat Teknis sebanyak 950 orang, Fungsional 560 orang, Kepemimpinan; pengadaan CPNS Provinsi dan fasilitasi pada 35 Kabupaten/Kota, pengangkatan CPNS dan kenaikan pangkat PNS; mutasi PNS; pengambilan Sumpah PNS; penataan jabatan struktural, fungsional; tes potensi pejabat struktural Provinsi dan fasilitasi pada 35 Kabupaten/Kota; ujian kedinasan; layanan administrasi kepegawaian; pemetaan dan evaluasi kinerja jabatan struktural dan fungsional; sosialisasi peraturan perundangundangan
kepegawaian;
pemberian
tanda
jasa;
pengembangan
layanan administrasi kepegawaian; pemberian uang duka PNS yang meninggal dunia; check up kesehatan dan perawatan serta pengobatan bagi PNS; pembekalan bagi PNS yang akan purna tugas dan tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai CPNS; penyelesaian pelanggaran disiplin PNS; Evaluasi penempatan PNS dalam jabatan fungsional umum. m.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Fokus kegiatan Pembangunan/Penyempurnaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan penyediaan kendaraan dinas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. n. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah Fokus kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis (Bintek). 21. Ketahanan Pangan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ketahanan Pangan
Fokus kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan seluas 12.975 Ha di 35 Kabupaten/Kota; Pengembangan Perbenihan padi, jagung dan kedelai di 3 BBTPH dan 44 kebun benih; Peningkatan sertfikasi benih padi, jagung, kedelai, sayur 6.725 Ha di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
165
BPSB; Pengembangan Cadangan Pangan Jawa Tengah di Jawa Tengah; Penanaman dan Intensifikasi Tebu di 26 Kabupaten; Peningkatan produksi dan produktivitas menggunakan benih/bibit unggul seluas 20 Ha di 13 Kabupaten; Peningkatan Produksi Peternakan melalui pengembangan VBC 40 ekor di Jawa Tengah, Revitalisasi Persusuan 28 unit, restrukturisasi perunggasan 5 lokasi, pengembangan kawasan terpadu 5 paket di Jawa Tengah. b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan
Fokus
kegiatan
Pengembangan
Diversifikasi
Konsumsi
dan
Penganekaragaman Pangan di Jawa Tengah. c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Fokus kegiatan Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayuran Segar melalui sertifikasi PRIMA III di Jawa Tengah. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat,
Fokus kegiatan melalui penguatan Peran Aktif Masyarakat melalui Gerakan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa/kelurahan di Jawa Tengah; pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
pemantapan
Koordinasi
dan
Keterpaduan
Program
Pemberdayaan Masyarakat; peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Posyandu di Jawa Tengah; pengembangan Pelestarian
dan
Adat istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pemahaman tentang Hak Anak sebagai Anggota Masyarakat; fasilitasi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Menunjang PNPM Mandiri Pedesaan di Jawa Tengah. b. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat Desa,
Fokus kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa; perlombaan desa dan kelurahan, sistem pendataan profil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
166
desa/kelurahan,
fasilitasi
pengembangan
bantuan
kapasitas
476
desa
pemerintahan
berkembang; desa/kelurahan;
Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M-PMTAS). c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
Fokus kegiatan revitalisasi 90 unit pasar desa/tradisional, 90 UED-SP dan 116 Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dan 200 lembaga usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) serta 30 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PNPM â&#x20AC;&#x201C; Mandiri; koordinasi dan Fasilitasi Masyarakat pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan. 23. Statistik Program yang
akan
dilaksanakan
adalah
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. 24. Kearsipan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Fokus kegiatan pembenahan kearsipan di 290 desa, pembinaan kearsipan,
pengembangan
sistem
jaringan
informasi
kearsipan,
peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan 500 orang dan evaluasi kearsipan di 116 desa. b. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Fokus kegiatan fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip di Jateng; Kerjasama Pengelolaan Kearsipan; Program Arsip Vital; Peningkatan Kualitas Informasi Arsip; Penyimpanan dan Pelestarian 500 berkas arsip Statis dan Digitalisasi Arsip Statis. c. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Fokus kegiatan pemasyarakatan kearsipan melalui pameran kearsipan. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
167
Fokus kegiatan pengembangan layanan informasi kearsipan. 25. Komunikasi dan Informatika Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan Fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; Pembuatan buletin/majalah/tabloid;
Pengembangan
Sumber
Daya
Informasi;
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi; Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi; Diseminasi peraturan dan perundangan penyiaran; Pemantauan penyiaran; Pengawasan Isi siaran di 23 Kabupaten/Kota; Pembentukan Pokmas pemantau penyiaran; Fasilitasi proses perijinan pada 45 lembaga penyiaran; peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. b. Kerjasama Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan Dialog interaktif /pidato/siaran langsung/spot; Fasilitasi sosialisasi pengarusutamaan gender di Media Massa, rubrik dan sosialisasi pembangunan Jawa Tengah, konferensi pers dan peliputan, sinkronisasi bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Fasilitasi Forum Komunikasi Media tradisional (FK-Metra); Sosialisasi hasil pembangunan melalui Ormas/LSM; Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Kemitraan dengan Media Lokal. c. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Fokus kegiatan Analisis naskah Berita dan Pendapat Umum serta Diskusi
Hasil
Analisis
terkait
dengan
kebijakan
dan
hasil-hasil
pembangunan; Pemuatan Informasi Pembangunan melalui Media Massa; Sosialisasi dan fasilitasi Penerapan hasil penelitian dan pengembangan d. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Kehumasan. 26. Perpustakaan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
168
a. Pengembangan Budaya Baca Fokus kegiatan meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat dengan fokus kegiatan antara lain promosi minat baca masyarakat, pengembangan gerakan nasional gemar membaca pengembangan otomasi
perpustakaan
daerah
dan
pendidikan
bagi
pemakai
perpustakaan serta pengembangan pojok baca. b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Fokus kegiatan mengembangkan sarana prasarana perpustakaan, meningkatkan presentase semua jenis perpustakaan dan meningkatkan kualitas SDM perpustakaan dengan fokus antara lain, pengembangan perpustakaan, pengembangan layanan perpustakaan, in house training kepribadian
dan
ketrampilan,
terisolasi
atau
terbelakang,
pengembangan jaringan kemitraan perpustakaan, pelatihan dan Bintek bagi
pengelola
perpustakaan,
organisasi
perpustakaan
dan
kepustakawanan, pengembangan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan
serta
penambahan
koleksi
untuk
perpustakaan
desa/kelurahan, keliling, rumah ibadah. c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Fokus kegiatan melestarikan koleksi perpustakaan yang bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah difokuskan pada penerbitan literatur sekunder monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU no. 4 tahun 1990, alih media koleksi deposit (digital) dan transliterasi koleksi bahan pustaka kuno & buletin perpustakaan. B. Kewenangan Urusan Pilihan 1. Pertanian Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Agribisnis Fokus kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 14 komoditas di 16 Kabupaten/Kota, Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pemasaran TPH di 35 Kabupaten/Kota, Pengelolaan Lahan Usaha Tani TPH, Pengembangan Alsintan mendukung Produksi Tanaman Pangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
169
dan hortikultura dengan pengujian 1 paket dan pengadaan alsintan 1 paket; Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan untuk 6 komoditas di 29 Kabupaten; Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan melalui produksi semen beku 345.000 dosis. b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Fokus kegiatan Pengembangan Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) di
35
Kabupaten/Kota,
Peningkatan
SDM
dan
Pemberdayaan
Kelembagaan P4S 12 angkatan di 12 Kabupaten/Kota; Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat melalui penyediaan cadangan pangan di Jawa Tengah; Pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan di 35 Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kebutuhan Dasar Penyuluh melalui penyediaan sarana/alat peraga penyuluh se-Jawa Tengah; Peningkatan Kapasitas SDM dan Kompetensi SDM Penyuluh dan Pelaku Utama/Usaha melalui pelatihan peningkatan SDM penyuluh dan THL-TBPP se Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan melalui pelatihan dan pertemuan pengembangan jejaring kelembagaan se-Jawa Tengah. 2. Kehutanan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Rehabilitas hutan dan lahan Fokus kegiatan Fasilitasi bantuan bibit, perbenihan dan pengembangan budidaya tanaman kehutanan di 20 Kabupaten, Pengembangan perbenihan
tanaman
hutan
di
5
Kabupaten,
Rehabilitasi
dan
penanganan DAS pada 8 DAS di 9 Kabupaten, Pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan di 6 Kabupaten. b. Pembinaan dan penertiban Industri hasil Hutan Fokus kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan di 8 Kabupaten, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil I, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil II, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
170
Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil III, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wil IV. c. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan di 8 Kabupaten, Pemantapan
Pengendalian
Pemanfaatan
Hutan
di
5
Penatausahaan Kabupaten,
Hasil
Hutan
Inventarisasi
dan
Hutan
dan
Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan. d. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Fokus
kegiatan
Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Kehutanan, Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan di 35 Kabupaten/Kota. e. Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan Fokus kegiatan Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam Tahura KGPA Mangkunegoro I, Pembangunan Kawasan Pelestarian Alam Kebun Raya Baturraden, Rehabilitasi Pengelolaan dan Pengamanan Tahura KGPA Mangkunegoro I (Pendampingan DAK Kehutanan). f. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Deviosa Sumber Daya Alam Fokus kegiatan Penatagunaan Hutan di 6 Kabupaten. g. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus
kegiatan
Perlindungan
dan
Pengamanan
Hutan
di
35
Kabupaten/Kota. h. Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan Fokus
kegiatan
Pengendalian
Pemanfaatan
Flora
Fauna
dan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan di 5 Kabupaten. i. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Fokus kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung di 11 Kabupaten, Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di 9 Kabupaten. 3. Energi dan Sumber Daya mineral Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
171
Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Fokus kegiatan peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga teknis di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan bintek pertambangan di 2 Kab. (Kab. Banjarnegara dan Kebumen), pembinaan usaha pertambangan terhadap eks pengusaha tambang maupun PETI dan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2013 dan LKPJ Gubernur Bidang ESDM serta terlaksananya sinergitas progam pembangunan dan monev Bidang ESDM di 35 Kabupaten/Kota. b. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
Fokus kegiatan penyusunan profil investasi, peningkatan promosi dan kerjasama, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian usaha pertambangan dan air tanah (termasuk PETI dan pemanfaatan air tanah tanpa ijin), pengembangan teknologi tepat guna, penataan kawasan dan daerah resapan serta pemenuhan air baku di daerah rawan kering dan identifikasi potensi sumber daya mineral dan air tanah serta peningkatan pelayanan perijinan/rekomendasi usaha pertambangan
dan
pemanfaatan
air
tanah,
sehingga
dapat
mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pembangunan sumur bor daerah rawan kering 3 unit di Kab. Purbalingga, Banyumas dan Magelang, penyediaan data potensi air tanah dari survey geolistrik di 3 lokasi (Kabupaten Kendal, Grobogan dan Batang), pembangunan sumur gali/pasak 22 unit di Kabupaten Blora,
Rembang,
Pati,
Kendal,
Batang,
Klaten
dan
Sukoharjo,
penyusunan peta konservasi air tanah di 3 CAT meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Kudus, Pati, Pekalongan dan Pemalang serta antiklinorium Rembang, penanganan kebutuhan air baku pasca bencana Gunung Merapi (Kab. Klaten), tersedianya 2 unit peralatan pemotong batu dan grafir batu untuk peningkatan nilai tambah bahan tambang di Kabupaten Purbalingga dan Kebumen. c. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
172
Fokus kegiatan peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan (10 kms) di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Magelang, Pati dan Blora, pengembangan pembangkit energi alternatif yaitu pembangunan 3 unit PLTMH di daerah terpencil di Kabupaten Cilacap dan Pekalongan, Terbangunnya 1 Unit PLTS Komunal di Banyumas dan 777 unit PLTS SHS di daerah terpencil (Kabupaten Sragen, Wonogiri, Boyolali, Batang, Banyumas, Banjarnegara dan Rembang), pengembangan desa mandiri energi melalui pengembangan energi baru terbarukan yaitu pembangunan demplot biogas di 9 Kabupaten (Kabupaten Batang, Wonosobo, Banyumas, Kebumen, Klaten, Pekalongan, Tegal, Brebes, Pemalang), demplot pengolahan
biofuel di 2 Kabupaten (Kabupaten Karanganyar dan Cilacap), pemanfaatan
biomassa
di
Kota
Magelang,
Identifikasi
dan
pengembangan potensi gas rawa di (Kabupaten Magelang, Purworejo dan Cilacap), pengembangan panas bumi melalui lelang 1 WKP Panas Bumi Telomoyo, pelaksanaan wasdal usaha pertambangan panas bumi di 4 WKP (Kabupaten Semarang, Pemalang, Brebes, Benyumas, Tegal, Wonosobo, Banjarnegara), pengawasan manajemen dan operasional ketenagalistrikan (captive power & EBT), wasdal jasa usaha penunjang distribusi migas dan LPG, evaluasi dan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, penyusunan DED PLTMH di Pekalongan serta audit energi gedung perkantoran Pemerintah Provinsi. d. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Fokus kegiatan meliputi pemetaan potensi mineral pasir di kawasan Merapi, pemetaan daerah rawan bencana geologi vulkanik di 3 Kabupaten (Kabupaten Banyumas, Tegal dan Pemalang), tektonik di 3 Kabupaten (Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo), geologi tata lingkungan
di
4
Kabupaten
(Kabupataen
Purworejo,
Kebumen,
Temanggung dan Banjarnegara), geologi detail di 3 Kabupaten (Kabupaten Purbalingga, Kebumen dan Purworejo) dan pemasangan alat pantau (early warning system) pada daerah rawan longsor di 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
173
Kabupaten (Kabupataen Magelang, Wonosobo, Karanganyar, Brebes, Sragen dan Wonogiri) serta sosialisasi dan pengawasan mitigasi bencana
alam
geologi
sebagai
informasi
untuk
meningkatkan
kewaspadaan, kesiapan dan kapasitas masyarakat serta pemangku kepentingan. 4. Pariwisata Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Dengan fokus kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam negeri dan Pelaksanaan promosi pariwisata di luar negeri melalui Roadshow
Sail Indonesia di Karimunjawa, Partisipasi pada Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta, temu bisnis table top di Surakarta dan Semarang serta partisipasi pada event pariwisata di Malaysia, Singapura, Australia dan China, untuk meningkatkan jaringan pasar dan promosi secara lintas wilayah yang dititikberatkan pada karakteristik wisatawan guna memberikan masukan pada produk, kualitas pelayanan dan promosi. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Dengan fokus kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan dan Pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam menjadi atraksi wisata melalui Citra Pesona Wisata se-Jawa Tengah (cipta award) 100 obyek, Festival Desa Wisata se-Jawa Tengah di 85 desa wisata dan Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata berbasis desa wisata di 20 Desa Wisata, untuk pengembangan potensi sumber daya wisata menjadi produk kolektif antar wilayah atau daerah, peningkatan potensi keunikan lokal, budaya masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata termasuk kualitas produk, pengkayaan daya tarik produk, peningkatan kualitas SDM pariwisata serta pengelolaan manajemen produk pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan, pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama antar kawasan wisata dengan perkuatan koordinasi, kerjasama antar institusi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
174
swasta dan lembaga pemerintah, antar wilayah, sektor, stakeholders dan lembaga kepariwisataan serta swadaya masyarakat. c. Program Pengembangan Kemitraan
Dengan
fokus
kegiatan
Pelaksanaan
Koordinasi
Pembangunan
Pariwisata Jawa Tengah melalui peningkatan jaringan kemitraan dan kerjasama pariwisata antar pelaku antar daerah/wilayah di 9 Kabupaten dalam rangka pengembangan jaringan kemitraan dan kerjasama antar kawasan wisata dengan perkuatan koordinasi, kerjasama antar institusi dan lembaga pemerintah, antar wilayah, sektor, stakeholders dan lembaga Kepariwisataan serta Swadaya Masyarakat. 5. Kelautan dan perikanan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Fokus kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan petambak garam 125 orang, wanita pesisir 225 orang dan taruna pesisir 100 orang di 4 Kabupaten. b. Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Aktifitas Kelompok Masyarakat Pesisir melalui pembinaan terhadap 12 kelompok pelestari ekosistem pesisir di 6 Kabupaten dan operasi 10 kali. c. Pengembangan Perikanan Tangkap
Fokus kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Pemulihan SDI tangkap di 6 Kabupaten; Pengelolaan
dan
Pemberdayaan
Pengembangan
Masyarakat
Sarana
Nelayan
Prasarana
melalui
di
9
pendampingan
PPP; 27
kelompok penerima bantuan kapal. d. Pengembangan Perikanan Budidaya
Fokus kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau melalui pengembangan komoditas unggulan di 9 Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
175
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya ikan Air Tawar di 2 satker BPBIAT dan 4 satker BPBIAPL. e. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Fokus kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan melalui gelar produk perikanan 5 kali pameran tingkat Jawa Tengah dan Nasional serta pengembangan sentra pengolahan 4 lokasi. f. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Fokus kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui penanaman mangrove 300.000 batang, terumbu karang 95 unit, tranplantasi karang 62 unit, penebaran benih di 5 Kabupaten/Kota. 6. Perdagangan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
Program ini difokuskan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat melalui pengembangan sarana dan sarana perdagangan, perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, pengintegrasian pasar lokal dan regional, peningkatan pembudayaan penggunaan produksi dalam negeri, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan pasar di pedesaan, pengembangan kemitraan antara usaha skala kecil dan menengah dengan usaha skala besar; serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan dalam negeri. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
Program ini difokuskan untuk mewujudkan : peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses pasar luar negeri, pengembangan komoditi ekspor, pengendalian impor, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
176
c. Program
Peningkatan
Perlindungan
Konsumen
dan
Pengamanan
Perdagangan. Program ini difokuskan untuk: meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan
barang
kemeteorologian, fasilitasi
beredar
peningkatan
pengembangan
melalui
peningkatan
pengawasan
lembaga
barang
perlindungan
pelayanan
beredar
dan
konsumen
dan
pengawasan barang beredar. d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
Program ini difokuskan untuk : (i) meningkatkan ekspor non migas Jawa Tengah; melalui peningkatanan perluasan akses pasar luar negeri, pengembangan komoditi ekspor, pengendalian impor, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor, (ii) meningkatkan kerjasama jaringan usaha dan pangsa pasar luar negeri melalui pengembangan jaringan kelembagaan ekspor, partisipasi dalam kerjasama multilateral, regional, bilateral,
market intelligence, peningkatan kerjasama dengan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). e. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM).
Program ini difokuskan untuk: mewujudkan kelembagaan usaha perdagangan
yang
produktif
dan
mampu beradaptasi
terhadap
perubahan global melalui peningkatan kemampuan kelembagaan UDKM. 7. Industri Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Difokuskan untuk untuk mengembangkan IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor, melalui peningkatan diversifikasi produk, kualitas infrastruktur industri, peningkatan mutu dan standarisasi produk, perkuatan
kelembagaan
usaha
IKM,
peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
penggunaan 177
kandungan lokal produk industri, pengembangan industri substitusi impor dan pengembangan industri padat karya di pedesaan. b. Program Penataan Struktur Industri.
Difokuskan untuk (i) mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir melalui fasilitasi peningkatan jaringan produksi, pengembangan informasi produk industri hulu dan hilir, peningkatan kualitas
sarana dan prasarana penunjang industri,
pengembangan kemitraan usaha antara industri skala kecil dan menengah dengan industri skala besar, fasilitasi pengembangan akses bahan baku industri dan pelayanan teknis di bidang industri; (ii) mewujudkan efisiensi industri unggulan di Jawa Tengah melalui pengembangan klaster industri penghela dan klaster pendukung lainnya, perkuatan kelembagaan klaster IKM dan fasilitasi kerjasama pengembangan klaster industri; (iii) meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan pengembangan
SDM
dan penerapan teknologi, penerapan,
industri
di
bidang
teknologi;
dan
(iv) mengembangkan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri; melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, magang kerja dan bantuan peralatan produksi tepat guna. c. Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial.
Difokuskan untuk untuk mewujudkan efisiensi industri unggulan melalui klaster. d. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
Difokuskan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam
penerapan
teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan teknis dan pengembangan SDM industri dibidang teknologi, pengembangan kerjasama, revitalisasi Unit Pelayanan Teknis dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
178
penerapan teknologi informasi serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program dibidang pengembangan teknologi industri. e. Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri.
Difokuskan untuk mengembangkan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, magang kerja, bantuan peralatan produksi tepat guna dan peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan industri. 8. Ketransmigrasian Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan fokus kegiatan: Fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi serta pelatihan bagi 900 calon transmigran; Pemantauan transmigrasi pasca penempatan serta Fasilitasi dan Koordinasi bidang ketransmigrasian. Rencana Program dan Fokus Kegiatan dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam Matriks Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
179
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, yaitu memasuki tahun pertama tahap ketiga (tahun 2012-2013) dalam rangka mewujudkan “Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi”. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD. Dalam rangka mengimplementasikan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD, dipertimbangkan seluruh potensi pembiayaan yang ada, baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Selanjutnya SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Selain itu SKPD juga menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menggunakan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan, memperhatikan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Anggaran Responsif Gender. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Tengah, sehingga visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera” dapat dicapai. GUBERNUR JAWA TENGAH
BIBIT WALUYO Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
180
RENJA SKPD LAMPIRAN RKDP PROV. JATENG 2012 bappeda.jatengprov.go.id
DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
DINAS PENDIDIKAN .............................................................................................................................................................................................. DINAS KESEHATAN ............................................................................................................................................................................................... RSUD Dr. MOEWARDI ............................................................................................................................................................................................ RSUD MARGONO ................................................................................................................................................................................................... RSUD TUGUREJO .................................................................................................................................................................................................. RSUD KELET DONOREJO ....................................................................................................................................................................................... RSJD AMINO GONDOHUTOMO ............................................................................................................................................................................... RSJD SURAKARTA ................................................................................................................................................................................................. RSJD SOEDJARWADI ............................................................................................................................................................................................. DINAS BINA MARGA .............................................................................................................................................................................................. DINAS PSDA ......................................................................................................................................................................................................... DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ................................................................................................................................................................. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .................................................................................................................................................... DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ....................................................................................................................................... BADAN LINGKUNGAN HIDUP ................................................................................................................................................................................. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .......................................................................................................................... DINAS SOSIAL ...................................................................................................................................................................................................... SET. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ................................................................................................................................................ DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN ................................................................................................................................. DINAS KOPERASI DAN UMKM ................................................................................................................................................................................. BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH .................................................................................................................................................................... DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA .................................................................................................................................................................. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA ........................................................................................................................................................................... BADAN KESBANGPOLINMAS ................................................................................................................................................................................... SATPOL PP ............................................................................................................................................................................................................ SEKRETARIAT DAERAH .......................................................................................................................................................................................... SEKRETARIAT DPRD .............................................................................................................................................................................................. DPPAD...................................................................................................................................................................................................................
i
HAL 1 15 24 25 26 27 28 29 30 31 36 44 48 51 59 65 73 78 85 96 101 102 112 115 126 130 165 167
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ............................................................................................................................................................. INSPEKTORAT ....................................................................................................................................................................................................... KANTOR PERWAKILAN .......................................................................................................................................................................................... BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .................................................................................................................................................................... BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ............................................................................................................................................................................. BAKORLIN I .......................................................................................................................................................................................................... BAKORLIN II ........................................................................................................................................................................................................ BAKORLIN III ........................................................................................................................................................................................................ BADAN KETAHANAN PANGAN ................................................................................................................................................................................ BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA .......................................................................................................................................................... BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ....................................................................................................................................................................... SEKRETARIAT KPID .............................................................................................................................................................................................. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ................................................................................................................................. DINAS PERKEBUNAN ............................................................................................................................................................................................. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ...................................................................................................................................................... SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN ................................................................................................................................................... DINAS KEHUTANAN .............................................................................................................................................................................................. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ......................................................................................................................................................... DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ....................................................................................................................................................................... DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .........................................................................................................................................................
ii
171 172 174 175 177 181 182 183 184 187 193 196 197 201 205 208 211 216 222 228
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 30 Tahun 2011 TANGGAL : 22 Juni 2011 MATRIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 DINAS PENDIDIKAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 1
(2) (3) WAJIB / PENDIDIKAN / Pendukung Prioritas Program Pendidikan Anak Usia Lainnya Dini / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
(4) Semarang, Rembang, Banjarnegara, Wonogiri
2
WAJIB / PENDIDIKAN / Pendukung Prioritas Program Pendidikan Anak Usia Lainnya Dini / Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras)
35 KAbupaten/Kota
3
WAJIB / PENDIDIKAN / Pendukung Prioritas Program Pendidikan Anak Usia Lainnya Dini / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum
Semarang
4
WAJIB / PENDIDIKAN / Prioritas 3 : 35 Program Pendidikan Anak Usia Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota Dini / Kegiatan Fasilitasi sumber daya manusia Pembinaan Kesiswaan dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) 1.1.1 Tersusunnya Pedoman Pengembangan Pengelolaan PAUD 1.1.2. Sosialisasi Pemahaman Pengelolaan PAUD 1.2.1 Workshop Kesepahaman penyelenggaraan PAUD 1.2.2 Laporan Evaluasi penyelenggaraan PAUD 1.3.1. Fasilitasi Pendampingan manajemen P.PAUD 1.3.2. Sosialisasi model parenting education PAUD Tk. Prov 1.3.3. Penguatan Kerjasama, Koordinasi dan Kemitraan program PAUD 1.4.1. Workshop Pengembangan PAUD Desa Vokasi 1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Lembaga PAUD
Tolok Ukur (6)
Target (7)
Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
2 35 4 2 40 4 1 315 7 2 2
dokumen kab/kota dokumen dokumen orang Kab model orang materi dokumen dokumen
Rp
(9) 4.055.000
(10) (11) 0,20 Dinas Pendidikan
2.1.1 Dokumen Pengelolaan Bantuan Sarpras PAUD 2.1.2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Bantuan PAUD 2.1.3 Bantuan RKB PAUD 2.1.4 Bantuan Rehabilitasi PAUD 2.1.5 Bantuan APE di luar PAUD 2.1.6 Bantuan Meubelair PAUD 2.2.7 Bantuan APE indoor dan Outdoor PAUD Non Formal 2.1.8 Bantuan PAUD Desa Vokasi
2 2 105 105 105 245 175 70
dokumen dokumen ruang ruang set set set Lbg
Rp
595.000
0,03 Dinas Pendidikan
3.1.1 Modul Pedoman Kurikulum PAUD 3.1.2 Model Kurikulum terpublikasi 3.1.3 Laporan Hasil Evaluasi Kurikulum PAUD 3.3.1. Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Perangkat Bahan Ajar PAUD (Holistik dan Terintegrasi)
2 35 2 3
dokumen kab/kota dokumen naskah
Rp
1.780.000
0,09 Dinas Pendidikan
4.1.1 Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini (PAUD) 4.2.1. Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Kab/Kota
20 35
juara Kab/Kota
Rp
1.400.000
0,07 Dinas Pendidikan
1
No. (1) 5
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Dasar / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) 1.1.1 Program Kerja KKKS SD RSBI 1.1.2 Program Kerja KKKS SMP RSBI 1.1.3 Program Kerja KKG SD RSBI 1.1.4 Program Kerja MGMP SMP RSBI 1.1.5 Laporan Evaluasi RSBI Dikdas 1.1.6 Bantuan Penjaminan Mutu SD RSBI 1.1.7 Bantuan Penjaminan Mutu SMP RSBI 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7
Tolok Ukur (6)
Program Kerja KKKS SD SSN Program Kerja KKKS SMP SSN Program Kerja KKG SD SSN Program Kerja MGMP SMP SSN Laporan Evaluasi SSN Lomba Perpustakaan Lomba Gugus SD
1.3.1 Dokumen Hasil Analisa MBS Dikdas SSN
6
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Dasar / Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Sarpras
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
2.1.1 Pedoman pengelolaan Bantuan Sarana prasarana Pendidikan Dasar 2.1.2 Laporan Pengelolaan Bantuan 2.1.3. Laporan Evaluasi Bantuan 2.1.4 Bantuan Rehab Ruang Kelas SD/SDLB/MI 2.1.5 Bantuan Rehab Ruang Kelas SMP/SMPLB/MTs 2.1.6 Bantuan Pembangunan R Perpustakaan SD/SDLB/MI 2.1.7 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB/MI 2.1.8 Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB/MTs 2.1.9 Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP 2.1.10 Bantuan Peningkatan Sarana SLB/SDLB, SMPLB 2.1.11 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Kelas SD/MI 2.1.12 Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Kelas SMP/MTs 2.1.13 Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI 2.1.14 Bantuan Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/MTs 2.2.1. Sinkronisasi Data Sarpras 2.2.2. Data Sarpras Dikdas
2
Target (7)
Satuan (8)
1 1 3 3 2 11 61
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen lembaga lembaga
1 1 3 4 2 12 6
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen juara juara
2 2 35 425 70 2 3 2 160 70 4 3,773,174 71,624,952
dokumen dokumen TPK sek sek dokumen naskah dokumen lembaga lembaga dokumen siswa siswa dokumen
7 7 1,000 500 100 300 250 120 60 400 150 14,000 14,000
dokumen dokumen ruang ruang ruang paket paket paket sekolah set set set set
35 2
Kab/Kota dokumen
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 9.441.280
(10) (11) 0,47 Dinas Pendidikan
Rp
943.104
0,05 Dinas Pendidikan
No. (1) 7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Dasar / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) 3.1.1 Dokumen KTSP Responsif Gender SMP RSBI dan SSN 3.1.2 Dokumen Silabus, RPP dan Bahan Ajar Responsif Gender SMP RSBI dan SSN 3.1.3 Dokumen Evaluasi KTSP Dikdas 3.1.4 Model Integrasi Berlalu Lintas Dikdas 3.2.1 Model Pembelajaran Mulok Bahasa Jawa 3.2.2 Dokumen Penilaian Buku Mulok Bahasa Jawa 3.3.1 Tersedia Bank Soal UN SD/MI/SDLB 3.3.2 Tersedianya Kisi-Kisi Ujian Sekolah SD 3.4.1 Model Pembelajaran Sekolah Inklusi 3.4.2 Dokumen Alat Ukur Analisis KTSP Inklusi 3.4.3 Dokumen Hasil Analisis KTSP Inklusi
8
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Dasar / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
4.1.1 Juara LCC SD dan SMP 4.1.2 Juara OSN SD 4.1.3 Juara OSN SMP 4.1.4 Juara OSN SDLB 4.1.5 Juara OSN SMPLB 4.1.6 Juara Siswa Berprestasi 4.1.7 Juara Lomojari 4.1.8 Juara LPIR 4.1.9 Juara Sains Camp RSBI Dikdas 4.1.10 Juara OSI 4.1.11 Juara Lomba Bhs Jawa 4.2.1 Juara FSL2N SD 4.2.2 Juara FLS2N SMP 4.2.3 Juara FLS2N SLB 4.2.4 Juara O2SN SMP 4.2.5 Juara O2SN SD 4.2.6 Juara O2SN SLB 4.2.6 Juara Gebyar dan Lomba Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 4.3.1 Juara Sekolah Sehat 4.3.2 Juara Dokter Kecil 4.3.3 Juara Kader Kesehatan Remaja 4.3.4 Bantuan PMTAS 4.3.5 Bantuan Gerimis 4.3.6 Laporan Pengembangan UKS 4.3.7 Laporan Pengembangan PMTAS 4.3.8 Laporan Pengembangan Gerimis 4.4.1 Termotivasinya Siswa SMP Masuk SMK
3
Tolok Ukur (6)
Target (7) 1 4 3 2 4 2 3 3 2 8 8
12 18 24 12 12 12 6 12 24 6 12
Satuan (8) dokumen dokumen dokumen naskah model dokumen mapel mapel
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 4.000.000
(10) (11) 0,20 Dinas Pendidikan
Rp
20.000.000
0,99 Dinas Pendidikan
naskah mapel mapel
juara juara juara juara juara juara juara juara juara juara juara
28 72 36 138 66 48 66
juara juara juara juara juara juara juara
12 6 6 350 35 2 1 1
juara juara Juara lembaga Kabupaten dokumen dokumen dokumen
1
dokumen
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 9
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Dasar / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKDAS
(3) (4) Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
10
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Menengah / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) 1.1. Model Sekolah Berbasis TIK 2.1. Pedoman Pengembangan Program Video dan Program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Dikdas 2.2. Naskah Garis Besar Isi Media /Jabaran Materi (GBIM/JM) program Video Pembelajaran Dikdas 2.3. Naskah program Video Pembelajaran Dikdas 2.4. Naskah Garis Besar Isi Media /Jabaran Materi (GBIM/JM) program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) 2.5. Naskah program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Pembelajaran Dikdas 3.1. Produksi Video Pembelajaran Dikdas 3.2. Produksi Program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Pembelajaran Dikdas 3.3. Rekomendasi Uji Coba dan Evaluasi Produksi Program Video Pembelajaran Dikdas 3.4. Rekomendasi Uji Coba dan Evaluasi Produksi Program Multimedia Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Dikdas 4.1. Penggandaan, sosialisasi, dan distribusi video pembelajaran Dikdas 4.2. Penggandaan, sosialisasi, dan distribusi Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Dikdas 4.3. Kejuaraan Lomba Multimedia Pembelajaran Interaktif, Blog Sekolah dan Blog Guru 5.1. Liputan dan Publikasi Kegiatan Pengembangan Dikdas
1.1.1. Workshop Kepala SMA/SMK RSBI Jawa Tengah 1.1.2. Workshop Evaluasi SMA/SMK RSBI 1.2.1. Rakor Pengawas SMA dan SMK 1.2.2. Workshop Sosialisasi Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas SMA/SMK 1.2.3. Workshop SMM ISO 9001:2008 SMA/SMK 1.2.4. Workshop Pengembangan SMA/SMK Berbasis Keunggulan lokal 1.3.1. Workshop Pembinaan Penyelenggara Career Center 1.3.2. Workshop Fasilitasi Pengembangan Bussiness Center SMK 1.3.3. Workshop Fasilitasi Pengembangan Teaching Factory SMK 1.3.4.Workshop Pembinaan Pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK 1.3.5. Workshop Pembinaan Pengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) SMK 1.3.6. Workshop Pembinaan Kewirausahaan Siswa SMK 1.3.7. Workshop Pengelolaan Bengkel SMK
4
Tolok Ukur (6)
Target (7)
Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
2 1 20 10 30 20 10 15 10 15 2,820 3,520 12 3
model Dokumen Naskah Naskah Naskah Naskah judul judul judul judul keping keping kejuaraan Program
Rp
(9) 2.524.100
(10) (11) 0,13 Dinas Pendidikan
1 1
Dokumen Dokumen
Rp
3.533.598
0,18 Dinas Pendidikan
1 1 1 1
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
1 1 1 1 1 1 1
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
No. (1) 11
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Menengah / Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Menengah / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) 2.1.1. Disalurkannya Bantuan Pengembangan RSBI SMA/SMK 2.1.2. Tersedianya alat Lab IPA SMA/SMK RSBI 2.1.3. Tersedianya Alat multimedia SMA/SMK RSBI 2.1.4. Terfasilitasinya Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA/SMK RSBI 2.1.5 Terfasilitasinya Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI 2.1.6 Tersedianya Alat Tele Conference SMA/SMK RSBI 2.1.7. Dibangunnnya RKB SMK RSBI 2.1.8. dibangunnnya Lab IPA SMK RSBI 2.2.1. Dibangunnnya USB SMK 2.2.2. Terfasiltasinya CC SMK 2.2.3. Terfasilitasinya Bussines Center SMK 2.2.4. Tersedianya Alat CNC SMK 2.2.5. Tersedianya Alat Bengkel SMK 2.2.6. Terfasilitasinya Peralatan Teaching Factory SMK 2.2.7. Terfasilitasinya Pengelolaan BKK SMK 2.2.8. Terfasilitasinya Pengembangan TUK SMK 2.3.1. Dibangunnya RKB SMK 2.3.2. Dibangunnya Perpustakaan SMA/SMK 2.3.3. Direhabnya Gedung SMA/SMK 2.3.4. Tersedianya Alat IPA SMA/SMK 2.3.5. Tersedianya Komputer SMA/SMK 2.3.6. Tersedianya Buku Perpustakaan SMA/SMK 2.3.7. Terfasilitasinya Penelitian IPA/IPS Siswa SMA 2.3.8. Tersedianya Fasilitasi PBKL 2.3.9. Tersedianya Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK 1.4.1. Dokumen verifikasi SMA/SMK yang akan mendapat bantuan 1.4.2. Workshop Sosialisasi Bantuan SMA/SMK RSBI 1.4.3. Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SMA/SMK RSBI, KTSP dan Bantuan 3.1.1. Dokumen Model pengembangan Silabus SMA dan SMK RSBI 3.2.1. Dokumen Model pengembangan Silabus SMA dan SMK SKM /SSN 3.3.1. Dokumen Model pengembangan Silabus SMA dan SMK Standart (SPM) 3.4.1. Dokumen Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum Bhs Jawa 3.5.1. Rekomendasi Workshop Tim Pengembang Kurikulum Dikmen 3.6.1. Rekomendasi Workshop Fasilitasi Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SMA/SMK RSBI, RSKM/SSN dan SPM 3.7.1. Rekomendasi Workshop Program Pengembangan Kelas Industri
5
Tolok Ukur (6)
Target (7) 73 73 73 73 62 124 41 41 4 75 24 4 99 15 207 7 75 36 60 127 106 96 45 35 32 350 124 475
15
Satuan (8) Sekolah Ruang Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 950.000
(10) (11) 0,05 Dinas Pendidikan
Rp
2.602.878
0,13 Dinas Pendidikan
Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Dok sekolah sekolah
Mapel
16
Mapel
16
Mapel
2 1 6 1
Dokumen dokumen dokumen dokumen
No. (1) 13
14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Menengah / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Menengah / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Menengah
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5)
Tolok Ukur (6)
4.1.1. Juara I,II, dan III LKS SMK Tingkat Provinsi dan Nasional 4.1.2. Juara I,II, dan III Olimpiade Sain Terapan SMK Tingkat Provinsi dan Nasional 4.1.3. Juara I,II, dan III LCC UUD 1945 Tingkat Karesidenan 4.1.4. Juara I,II, dan III Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tingkat Provinsi 4.1.5. Juara I,II, dan III Lomba Penelitian Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi 4.1.6. Juara I,II, dan III, Harapan I,II,dan III Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi 4.1.7. Juara I,II, dan III, Harapan I,II,dan III Lomba Cerdas Cermat Semangat Nasionalisme Tingkat Provinsi 4.1.8. Juara I,II, dan III, Harapan I, II dan III Debat Bahasa Inggris Tingkat Provinsi 4.2.1. Juara Olah Raga (OR) dan Gelar Prestasi dan Bela Negara (GPBN) Siswa SMA dan SMK Tk Provinsi 4.2.2. Terlatihnya para Juara OR dan GPBN Tk Provinsi yang akan mewakili Jateng ke Tk Nasional 4.2.3. Juara Lomba Seni Siswa SMA dan SMK Tk Provinsi 4.2.4. Terlatihnya para Juara Lomba Seni Siswa SMA dan SMK Tk Provinsi yang akan mewakili Jateng ke Tk Nasional 4.3.1. Peserta mengikuti pameran dan promosi SMA/SMK/SMLB 4.3.2. DU/DI mengikuti job fair SMK 4.3.3. Peserta mengikuti gelar inovasi dan prestasi siswa SMA 4.4.1. Juara lomba poster leaflet bahaya nikotin Tk. Provinsi 4.4.2. Juara Lomba Seni Drama Bahaya Nikotin Tk. Provinsi 4.4.3. ESQ dan Outbond Ketua OSIS SMA dan SMK 4.4.4 dokumen kegiatan Nilai-Nilai kejujuran 4.4.5. Juara lomba Kegiatan English Camp SMA/SMK RSBI 4.4.6. Disalurkannya Beasiswa TIK siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu 1.1. Model Sekolah Berbasis
2.1. Pedoman Pengembangan Program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Dikmen 2.2. Naskah Garis Besar Isi Media /Jabaran Materi (GBIM/JM) program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Pembelajaran Dikmen 2.3. Naskah program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Pembelajaran Dikmen 3.1. Produksi program MPI Pembelajaran Dikmen 3.2. Rekomendasi Uji Coba dan Evaluasi Produksi program MPI Pembelajaran Dikmen 4.1. Penggandaan, sosialisasi, dan distribusi program MPI Pembelajaran Dikmen 4.2. Kejuaraan Lomba Multimedia Pembelajaran Interaktif, Blog Sekolah dan Blog Guru, dan Blog Siswa 5.1. Liputan dan Publikasi Kegiatan Pengembangan Dikmen
6
Target (7) 49 5 18 12 25 12 6 6
Satuan (8) Mata Lomba Mata Lomba Tim Sekolah Bidang Bidang Siswa PA dan PI Tim Sekolah Tim Sekolah
3,815 90 1,400 94
orang orang orang orang
400 180 150
orang 0rang orang
210 350 350 525 124 13,618 70
siswa siswa siswa orang Sekolah Siswa Sekolah
4 1 40 30 20 20 5,620 15 3
model Dokumen Naskah Naskah judul judul Keping Juara program
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 24.431.378
(10) (11) 1,21 Dinas Pendidikan
Rp
2.500.000
0,12 Dinas Pendidikan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 15
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
16
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarpras PNF
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
17
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat (DBHCHT)
18
19
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) 1.1.1. Fasilitasi Akreditasi Program Paket A, B dan C 1.1.1 Dokumen Pengelolaan Bantuan PaKet A, B dan C 1.1.2 Distribusi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A 1.1.3 Distribusi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B 1.1.4 Distribusi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket C 1.1.5 Dokumen Pengelolaan BOP Paket A, B dan C 1.1.6 Laporan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Paket A, B dan C 1.3.1 Penguatan kerja sama, koordinasi, Kemitraan Program Paket A, B dan C 1.3.2 Lomba kelembagaan Paket A, B dan C
Tolok Ukur (6)
Target (7)
Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
3 2 300 350 410 2 2 105 7 3
dokumen dokumen kelompok kelompok kelompok dokumen dokumen orang materi dokumen
Rp
(9) 3.050.000
(10) (11) 0,15 Dinas Pendidikan
2.1.1 Bantuan Alat Ketrampilan Warga Belajar Paket A, B dan C 1.2.2 Dokumen Pengelolaan Bantuan Sarpras Ketrampilan 1.2.3 Laporan Evaluasi Bantuan Sarpras
500 3 3
Klp dokumen dokumen
Rp
660.000
0,03 Dinas Pendidikan
Prioritas 3 : Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
4.1.1 Fasilitasi Peningkatan ketrampilan Warga Belajar Paket A, B dan C 4.1.2 Lomba Krativitas Ketrampilan Siswa Paket A, B dan C
500 5
Warga Belajar jenis/ warga belajar
Rp
2.000.000
0,10 Dinas Pendidikan
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum PNF
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3.1.1. Lembar Kerja Warga Belajar, Naskah Soal Semester, dan Naskah Soal Try Out
22
mapel
Rp
3.000.000
0,15 Dinas Pendidikan
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Non Formal (PNF)
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1.1. Pedoman Pengembangan Program Video Pembelajaran PNF 1.2. Naskah Garis Besar Isi Media /Jabaran Materi (GBIM/JM) program Video Pembelajaran PNF 1.3. Naskah program Video Pembelajaran PNF 1.4. Bintek Pemanfaatan TIK bagi tenaga non formal
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Pendidikan
3.2.2 Pedoman pelaksanaan UNPK tersosialisasi ke Penyelenggara Kab/Kota 3.2.2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Try Out, Semesteran dan UNPK
2.1. Produksi program Video Pembelajaran PNF 3.1. Uji Coba dan Evaluasi Produksi program Video Pembelajaran PNF 3.2. Penggandaan, sosialisasi, dan distribusi program Video Pembelajaran PNF 4.1. Liputan dan Publikasi Kegiatan Pengembangan PNF
3 35
1 10 5 70 3 3 210 3
Kepmen Kab/Kota
Dokumen naskah naskah orang judul judul keping program
20
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Khusus / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1.1.1. Meningkatnya Mutu Manajemen Berbasis Sekolah Luar Biasa 1.2.1. Meningkatnya Jenis dan mutu Layanan pendidikan inklusi 1.3.1. Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan CI BI 1.4.1. Pengembangan Model Pendidikan T Netra, T Rungu, T Grahita, Autis 1.5.1. Meningkatnya pemahaman Sekolah terhadap ABK
143 243 40 6 35
Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah
Rp
3.500.000
0,17 Dinas Pendidikan
21
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Khusus / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaaan
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3.1.1. Meningkatnya Kesiapan ABK untuk mengikuti Pendidikan Khusus 3.2.1. Meningkatnya prestasi olahraga dan seni bagi Anak Berkebutuhan Khusus 3.3.1. Meningkatnya Ketrampilan bagi ABK 3.4.1. TOT dan Tes Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus
5 18 10
Model Lomba Lomba
Rp
1.865.000
0,09 Dinas Pendidikan
7
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 22
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Khusus / Kegiatan fasilitasi pengembangan kurikulum
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
23
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Khusus / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Khusus
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) 2.1.1. Meningkatnya Pemahaman kurikulum SLB 2.2.1. Meningkatnya Penguasaan Substansi materi kurikulum program program khusus 2.3.1. Meningkatnya Pemahaman Kurikulum Pendidikan Inklusi 2.4.1. Tersusunnya kisi-kisi dan naskah Ujian Sekolah A, B, D, E, C, C1, dan D1 2.5.1. Meningkatnya Penguasaan Program Pelayanan Terapi 1.1. Pedoman Pemanfaatan dan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK bagi Diksus 2.1. Naskah Garis Besar Isi Media /Jabaran Materi (GBIM/JM) program Video Pembelajaran Diksus 3.1. Naskah program Video Pembelajaran Diksus 4.1. Bintek Pemanfaatan TIK bagi tenaga diksus 2.1. Bintek Produksi program Video Pembelajaran diksus 2.2. Produksi program Video Pembelajaran diksus 3.1. Uji Coba dan Evaluasi Produksi program Video Pembelajaran diksus 2. Penggandaan, sosialisasi, dan distribusi program Video Pembelajaran diksus 4.1. Liputan dan Publikasi Kegiatan Pengembangan Diksus
24
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Diktendik Formal dan Non Formal
Prioritas 3 b : 35 Peningkatan kabupaten/kota pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar, Optimalisasi Provinsi Vokasi, dan pelestarian melek huruf
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
1.1.1. Rekomendasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.1.2. 665 sertifikat dokumen Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Akademik Pendidik 1.2.1. 210 sertifikat dokumen Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru Muatan Lokal Bhs. Jawa SD & SMP 1.2.2. sertifikat dan 3 Rekomendasi Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidik Guru SD, SMP dan PLB 1.2.3. Sertifikat Simposium Model Penanaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan Guru SD dan SMP 1.2.4. 105 Sertifikat Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru BK SMP 1.3.1. setifikat Vokasi SMA/SMK 1.3.2. Sertifikasi Orientasi dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Pengawas SMA/SMk 1.3.3. Sertifikasi Orientasi dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kepala Sekolah SMA/SMk 1.3.4. Sertifikasi Orientasi dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tendik SMA/SMk 1.3.5. Sertifikasi Orientasi dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Guru SMA/SMk 1.3.6. Sertifikasi Kompetensi UNPK/UASPK Tutor Paket A PNF 1.3.7. Sertifikat Kompetensi UNPK/UASPK Tutor Paket B PNF 1.3.8. Sertifikat Kompetensi UNPK/UASPK Tutor Paket C PNF 1.3.9. Sertifikat Kompetensi PAUD TPA ( Taman Penitipan Anak) 1.3.10. Sertifikat Kompetensi Pamong Belajar 1.3.11. Sertifikat Kompetensi PAUD KB ( Kelompok Bermain) 1.3.12. Sertifikat Kompetensi Penilik PNF
8
Tolok Ukur (6)
Target (7)
Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
4 140 4 30 5
Dokumen Model Model Dokumen Model
Rp
(9) 2.915.000
(10) (11) 0,14 Dinas Pendidikan
1 20 10 70
Dokumen naskah naskah orang
Rp
1.369.014
0,07 Dinas Pendidikan
Rp
7.500.000
0,37 Dinas Pendidikan
70 4 4 210 3
orang judul judul Keping program
1 665
dokumen orang
210 490/ 4 210 105/ 1 560/ 560 105/ 105 105/ 105 210/ 210 560/ 560 210/ 210 280/ 280 420/ 420 420/ 420 140/ 140 420/ 420 70/ 70
orang orang/ dokumen orang/ dokumen orang/ dokumen
orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 25
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
26
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan RSBI
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
27
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Harlindung Diktendik dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) 2.1. dokumen pelaporan Peningkatan Kualifikasi Akademik Pendidik Formal S1/D4 2.2. 420 Sertifikat Pelaksanaan PPK HB Guru TK, SD dan SMP 2.3. 630 sertfikat Teaching Clinic Pasca Sertifikasi Guru/Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan PLB 2.4. 3 Dokumen akselerasi pengelolaan tunjangan profesi kab/kota 2.5. Sertifikat Teaching Clinic pasca sertifikasi Guru SMA/SMK 2.6. PO S.1/D.4 PTK - PNF 2.7. Terbantunya Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik Formal. 2.8. Terbantunya Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD Pendidikan Non Formal.
Tolok Ukur (6)
Target (7)
Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
dokumen orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat dokumen Orang Orang
Rp
(9) 3.500.000
(10) (11) 0,17 Dinas Pendidikan
3.1. 140 sertifikat Kompetensi Peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan Sekolah SMP RSBI 3.2. 140 sertifikat Kompetensi Peningkatan Kompetensi Pengelola Laboratorium Sekolah SMP RSBI 3.3. 750 eksemplar buku Hasil Action Research Guru SD dan SMP 3.4. 770 sertifikat IHT Pembelajaran Mata Pelajaran (Matematika, IPA dan ICT)dengan Bahasa Inggris Guru SD dan SMP 3.5. 105 Sertifikat IHT Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru SMA/SMK RSBI 3.6. 105 Sertifikat pengelola perpustakaan sekolah SMA/K RSBI 3.7. 1215 Sertifikat In House Training Peningkatan Kompetensi ICT Guru SMA/SMK RSBI & 105 Sertifikat Simposium Model pembelajaran berbasis ICT 3.8. 105 Sertifikat IHT Model Layanan BK di Sekolah SMA/SMK RSBI 3.9. 105 Sertifikat Simposium Model Pembelajaran Berbahasa Inggris Guru SMA/SMK RSBI
140/ 140 orang/ sertifikat 140/ 140 orang/ sertifikat 750 buku 450/ 450 orang/ sertifikat 105/ 105 orang/ sertifikat 105/ 105 orang/ sertifikat 1320/ 1320 orang/ sertifikat 105/ 105 orang/ sertifikat 105/ 105 orang/ sertifikat
Rp
3.500.000
0,17 Dinas Pendidikan
4.1. dokumen pelaporan pengelolaan bantuan Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti dan Guru Swasta Non Wiyata Bhakti Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 4.2. 210 Sertifikat Workshop Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah 4.3. Rekomendasi dan pelaporan Penyelesaian PAK Jabatan Fungsional 4.4. sertifikat Seminar Pendidikan dalam rangka Hari Guru 4.5. dokumen laporan Upacara Bendera dalam rangka Hari Guru 4.6. dokumen laporan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru 4.7. Sertifikat Bintek Penilaian Kinerja Guru 4.8. Terpilihnya Juara I, II dan III Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Guru PLB Berprestasi 4.9. Terpilihnya Juara I, II dan III Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Guru PLB Berdedikasi 4.10. Sertifikat Penilaian PAK Jabatan Fungsional Guru SMA/SMK 4.11. Sertifikat Penilaian PAK Jabatan Fungsional Pamong Belajar PNF 4.12. Rekomendasi Pelaksanaan PAK Guru Dikdas
35 224/ 224 35 250/ 250 1 1 105/ 105 420 420 630/ 630 125/ 125 1 1 1 42 38,000 7,000 35 35 1,600 35
Rp
10.134.752
0,50 Dinas Pendidikan
9
1 420/ 420 630/ 630 105/ 105 420/ 420 1 3,500 176
Kab/Kota orang/ sertifikat Kab/Kota orang/ sertifikat kegiatan dokumen orang/ sertifikat orang orang orang/ sertifikat orang/ sertifikat dokumen dokumen dokumen orang orang Orang Kab/Kota Kab/Kota orang Kab/Kota
No. (1)
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(2)
(3)
Lokasi (4)
28
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
29
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas kabupaten/kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) 4.13. Dokumen Operasional Kesejahteraan/Transport Tutor PNF 4.14. Dokumen Operasional Bantuan Jambore PTK-PNF 4.15. Terpilihnya Juara I, II dan III Jambore PTK PNF dari 14 Cabang Lomba Tingkat Jawa Tengah 4.16. Terbantunya Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal. 4.17. Terbantunya Kesejahteraan Pendidik PAUD Pendidikan Non Formal. 4.18. Terbantunya Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal. 4.19. Terbantunya Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Non Formal 4.20. Terbantunya Kesejahteraan Pendidik Swasta Non Wiyata Bhakti Formal. 4.21. Terbantunya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik. 5.1.1. Sertifikat Kompetensi LSP bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kejuruan se Jawa Tengah 5.1.2. Sertifikat Teknis Kompetensi Pengelolaan Manajemen Bengkel dan Maintenance Repair 5.1.3. Sertifikat Kompetensi, 10 Alat Peraga Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui OJT/IHT dan CBT/PBT 5.2.1. Meningkatnya ketrampilan teknis Guru Pendidikan Khusus 5.3.1. Sertifikat TOT Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran 6.1. 420 Sertifikat Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru TK, SD dan SMP 6.2. 90 Sertifikat Lomba Penulisan Karya Ilmiah Guru TK, SD dan SMP 6.3. 1200 eksemplar hasil Karya Ilmiah Guru TK, SD dan SMP 6.4. 140 Sertifikat Kompetensi Action Researchdalam bentuk PTK Guru SD dan SMP 6.5. 280 Sertifikat Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Action Research guru SMA/SMK 6.6. 140 Sertifikasi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Penelitian Tindakan Sekolah Kepsek 6.7. 140 Sertifikat Diseminasi dan Gelar karya Hasil Action Research Guru SMA/SMK 6.8. 4 edisi / 2.100 eksemplar Publikasi Hasil Pengembangan Profesi dan Sertifikasi 6.9. 30 NominasiLomba Karya Ilmiah Inovatif Pembelajaran Guru SMA/SMK 6.10. 140 Sertifikat Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Action Research Lanjutan Guru SMA/SMK (Penelitian Pengembangan) 6.11. 120 Sertifikat Workshop Penyusunan Pedoman/ Design Pembelajaran PTK PNF ( Tutor Paket A, B, C, Penilik, Pamong Belajar) 6.12. 175 Sertifikat Workshop Pengembangan Model Pembelajaran PTKPNF 6.13. Terbantunya Pengembangan Profesi Pendidik Formal.
10
Tolok Ukur (6)
Target (7)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan (8)
Keterangan SKPD (11)
-
"2400 1200" 300 6 / 150 400 2 420
"org/sert pelatihan org uji LSP" orang/sertifikat Prog. Keahlian/ orang Guru jenjang orang
Rp
10.185.530
0,50 Dinas Pendidikan
525/ 525 90 600 280/ 280 280/ 140/ 140 140/ 140 2,100 30 140/ 140 120/ 120 175/ 175 280
orang/ sertifikat orang eks orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat buku orang orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang/ sertifikat orang
Rp
3.000.000
0,15 Dinas Pendidikan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5)
Tolok Ukur Target (6) (7) 2/ 35 1.1.1. Aplikasi SIM data 1 pendidikan 1/ 35 1.1.2. Situs pendidikan jateng 1/ 35 1.2.1. Dokumen Rekomendasi 5 Mekanisme Pendataan Pendidikan 1 Formal 35 1.2.2. Dokumen Rekomendasi 1 Mekanisme Pendataan Pendidikan 1/ 150 Non Formal 1.2.3. Statistik Pendidikan Formal dan Non Formal 1.2
(1) 30
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan
(3) (4) Prioritas 3 : Semarang, Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga dan pelayanan sosial dasar masyarakat
31
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan
Prioritas 3 : Semarang, Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga, Jakarta dan pelayanan sosial dasar masyarakat
2.1.1. Dokumen Capaian Renstra 2011 2.1.2. Dokumen Capaian Renja 2011 2.1.3. Profil Kinerja tahun 2011 2.2.1. Dokumen RKO 2012 2.2.2. Pedoman BK/BS 2012 2.3.3. Nota Kesepahaman Prioritas Pembangunan Pendidikan Kab/Kota 2.3.1. Rekomendasi Hasil Rembuk Nasi
32
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik
Prioritas 3 : Semarang, Kota Peningkatan kualitas Semarang, sumber daya manusia Jakarta dan pelayanan sosial dasar masyarakat
12 3.1.1. Laporan bulanan 4 3.1.2. Laporan triwulan 1 3.1.3. Laporan tahunan 4 3.1.4. Dokumen Rekomendasi 1 pengendalian bantuan pendidikan 1 3.2.1. Doc Laporan Ev budaya 1 kerja 1 3.2.2. Doc Laporan Waskat SKPD 1 3.2.3. Dokumen Penetapan 2 Kinerja 2012 2 1 3.2.4. Dokumen Indeks
33
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pendidikan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 35 1 1 1
2 2 2 4.1.1. Kerjasama Kemitraan Sister 8 7 School RSBI dengan Sekolah di 6 Australia 200 4.1.2. Kerjasama Kemitraan 1
Queensland, Philipina, Kamboja, Semarang, Kota Salatiga
Sister School RSBI dengan Sekolah di Asia 4.1.3. Pelatihan Guru RSBI (English Short Course) di Lembaga Pendidikan Queensland Australia. 4.2.1. Workshop
11
Satuan (8) Sistem/ 35 Kab/Kota situs on-line dokumen/ Kab/Kota dokumen/ Kab/Kota jenis dokumen Kab/Kota dokumen Buku/ eksemplar
Rp
naskah Rp naskah naskah naskah naskah naskah naskah perencanaan naskah naskah naskah naskah naskah kab/kota naskah naskah naskah dokumen Rp dokumen dokumen dokumen dokumen naskah naskah naskah naskah naskah naskah dokumen dokumen dokumen dokumen Dokumen Action Rp Plan/MoU Dokumen Action Plan/MoU orang Guru RSBI orang dokumen
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 1.500.000
(10) (11) 0,07 Dinas Pendidikan
2.000.000
0,10 Dinas Pendidikan
2.000.000
0,10 Dinas Pendidikan
1.082.649
0,05 Dinas Pendidikan
No. (1) 34
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Kegiatan Fasilitasi UASBN, UN dan UNPK
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : Semarang, Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5)
Tolok Ukur (6) 5.1.1. Tersosialisasinya regulasi penyelenggaraan UN dan UNPK 5.1.2. Terfasilitasinya validasi data calon peserta UN dan UNPK 5.1.3. Tersedianya naskah soal UN SD/MI dan UN SLB Ketunaan 5.1.4. Terfasilitasinya MoU Bantuan pelaksanaan UN 5.1.5. Tersedianya
6.1.1. Peringkat hasil akreditasi TK/RA 6.1.2. Dokumen analisis dan pelaporan 6.2.1. Peringkat hasil akreditasi SD/MI 6.2.2. Peringkat hasil akreditasi SMP/MTS 6.2.3. Dokumen analisis dan pelaporan 6.3.1. Peringkat hasil akreditasi
Target (7)
Satuan (8)
4 6/ 35 10 140/ 35 3 1 315
Permen-diknas Jenis Kab/Kota mapel Orang Kab/Kota mapel paket orang
3 70/ 35 3 3 2 3 225 5 550 200 5 100 5 150 5 25 5
dokumen naskah Kab/Kota kegiatan dokumen dokumen dokumen sekolah D0kumen sekolah sekolah D0kumen sekolah D0kumen sekolah D0kumen sekolah D0kumen
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 2.000.000
(10) (11) 0,10 Dinas Pendidikan
Rp
4.290.000
0,21 Dinas Pendidikan
35
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Manajemen Pelayanan Pendidikan / Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Sekolah / Madrasah
Prioritas 3 : Semarang, Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga dan pelayanan sosial dasar masyarakat
36
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi / Kegiatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terfasilitasinya mahasiswa PTN/PTS di Jawa Tengah
1500
mhs
Rp
650.000
0,03 Dinas Pendidikan
37
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi / Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terfaslitasinya pelaksanaan program KKN PTN/PTS guna pengembangan Desa Vokasi
140
proposal
Rp
850.000
0,04 Dinas Pendidikan
38
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Potensi Mahasiswa
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terfasilitasinya Mahasiswa PTN dan PTS di Jawa Tengah dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat
70
proposal
Rp
1.500.000
0,07 Dinas Pendidikan
39
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial Pendidikan Tinggi (DBHCHT)
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terfasilitasinya klinik berhenti merokok di PTN/PTS di Jawa Tengah
40
PT
Rp
2.000.000
0,10 Dinas Pendidikan
40
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terfasilitasinya organisasi Seni Kemahasiswaan di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan PEKSIMINAS
1
Orgns
Rp
416.000
0,02 Dinas Pendidikan
12
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 41
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Berkelanjutan / Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua
(3) (4) Prioritas 3 : Semarang, Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga dan pelayanan sosial dasar masyarakat
42
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Berkelanjutan / Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan
Prioritas 3 : Semarang, , Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5)
Tolok Ukur (6) 1.1.1. Dokumen Perencanaan program PUS 1.1.2. Dokumen Analisis Hasil Advokasi Program PUS 1.1.3. Lap pengelolaan bantuan 1.1.4. Distribusi bantuan 1.2.1. Leaflet Publikasi 1.2.2. Laporan Hasil Desiminasi Program PUS
Target (7)
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Berkelanjutan / Kegiatan Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
23.1. Peningkatan wawasan kebangsaan melalui momentum pendidikan Nasional 23.2. Pelestarian cinta tanah air bidang pendidikan 23.3. Pengembangan Kompetensi Pegawai bidang pendidikan 23.4.Peningkatan sportivitas penyegaran jasmani 23.5.Pameran Pendidikan p
44
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Berkelanjutan / Kegiatan Fasilitasi Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan
Prioritas 3 : Banyumas, Kota Peningkatan kualitas Semarang, Kota sumber daya manusia Salatiga dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3.1.1. Dokumen RPB Bidang Pendidikan 3.1.2. Dokumen tanggap bencana pendidikan 3.1.3. Jumlah Poster 3.2.1. Pedoman bantuan Pasca Bencana 3.2.2. Fisitasi dan Verifikasi 3.3.1. Sertifikat tanggap Bencana 3.3.2. Model tanggap darurat tersimulasikan
45
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pengembangan model pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah
Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Model pencegahan kekerasan berbasis gender sudah diterapkan di sekolah sekolah
13
Keterangan SKPD
dokumen dokumen dokumen Lembaga/ Kab/Kota eksemplar dokumen
Rp
(9) 718.000
(10) (11) 0,04 Dinas Pendidikan
dokumen dokumen dokumen dokumen paket Kab/Kota paket paket dokumen kejuaraan kegiatan Kab/Kota kejuaraan
Rp
8.825.000
0,44 Dinas Pendidikan
orang orang orang orang orang
Rp
1.420.725
0,07 Dinas Pendidikan
1 1 7/ .1500 1 35 210 6/ 140
dokumen dokumen jenis/ eksemplar dokumen kab/kota Lembar/ orang model/ orang
Rp
1.067.500
0,05 Dinas Pendidikan
35
Kab/kota
Rp
750.000
0,04 Dinas Pendidikan
1 1 1 35 6,000 1
3 2.1.1. Dokumen perencanaan, sinkronisasi dan evaluasi program 3 1 pembinaan nasionalisme dan 2 karakter bangsa 4 2.1.2. Dokumen Advokasi 35 Pembinaan Nasionalisme Melalui 4 Jalur Pendidikan 5 2.1.3. Dokumen penguat 4 kemitraan dan simulasi gelar Juara I, II nasionalisme pendidikan dan III 3 2.
43
Satuan (8)
Persentase (%)
35 4 1,750 250 250 250 300
No. (1) 46
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pengembangan model Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG)
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : 35 Peningkatan kualitas Kabupaten/Kota sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Model pencegahan kekerasan berbasis gender sudah diterapkan di sekolah sekolah
TOTAL
14
Tolok Ukur (6)
Target (7) 35
Satuan (8) Kab/kota
Rp
(9) 750.000
Rp
167.755.508
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,04 Dinas Pendidikan
8,32
DINAS KESEHATAN Urusan/Bidang Urusan No. Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 1 WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan Haji
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Hasil Program Tolok Ukur (5) Semua calon haji diperiksa kesehatan sesuai standar dan divaksinasi meningitis
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Satuan (6) (7) (8) 29600 orang Persentase kabupaten kota yang melakukan imunisasi meningitis pada calon jamaah haji
Meningkatnya angka penemuan kasus dan angka kesembuhan penyakit menular Langsung (TB, HIV/AIDS, Kusta, Diare, ISPA) di Jawa Tengah
Persentase Kab/Kota dengan penemuan dan pengobatan TB (strategi DOTS),HIV/AIDS, Kusta, Diare dan ISPA
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 154.500
(11) 0,01 Dinas Kesehatan
35 Kab/Kota
Rp
3.627.763
0,18 Dinas Kesehatan
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Pencegahan Penanggulangan Penyakit PTM
Prioritas 3 : Pekalongan, Pati, Wonosobo, Purworejo, Peningkatan kualitas Sragen, Karanganyar, , Kota Surakarta sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terkendalikannya penyakit tidak menular di Persentase Kab/Kota yang melaksanakan 8 kab/kota (Kebumen, Pekalongan, Surveilans Penyakit Tidak Menular Karanganyar, Wonosobo, Surakarta, Pati, Purworejo, Sragen)
8 Kab/Kota
Rp
346.452
0,02 Dinas Kesehatan
4
WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Peningkatan surveilans PD3I dan penyakit khusus lainnya
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Tersedianya informasi dan upaya Persentse Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Dengan Imunisasi (PD3I) (PD3I)
35 Kab/Kota
Rp
245.000
0,01 Dinas Kesehatan
5
WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Peningkatan kualitas KLB dan bencana
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Tertanganinya KLB pada penyakit potensial wabah (Antrak, Flu Burung, Leptospirosis, Pes, Rabies dll)< 24 jam dan tertanganinya Bencana < 24 jam
35 Kab/Kota
Rp
1.293.500
0,06 Dinas Kesehatan
15
Persentase Kab/Kota dengan melakukan respon cepat penangguangan penyakit potensial wabah (Antrak, Flu Burung, Leptopsirosis, Pes, Rabies dll)dan bencana
No. (1) 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Akselerasi dan Sustainibility Program Imunisasi
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Satuan (5) (6) (7) (8) Meningkatnya Cakupan Universal Child Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas 35 Kab/Kota Imunization (UCI)/ Imunisiasi Dasar melaksanakan Imunisasi dasar lengkap Lengkap (BCG, DPT, HB, Polio danCampak) (BCG, DPT, HB, Polio dan Campak)
7
WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular Bersumber dari Binatang (Leptospirosis, Filaria, Antraks, Rabies dan Pes, AI / Flu Burung
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Terkendalinya penyakit Bersumber Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Binatang di Jawa Tengah Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
8
WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Pencegahan Penyakit Akibat Asap Rokok (cukai)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Batang, Banjarnegara, wonosobo, Purworejo, Temanggung; Pekalongan, Tegal; Sragen, Kr.anyar, Kudus, Kebumen, Pemalang, Purbalingga, Brebes, Cilacap; Wonosobo, Kab. Magelang, Boyolali, jepara
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat asap rokok
9
WAJIB / KESEHATAN / Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan / Kegiatan Peningkatan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin lainnya skala provinsi
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan Persentase Kab/Kota yang terukupi Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, reagensia, dan vaksin lainnya skala provinsi dan vaksin Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
10
WAJIB / KESEHATAN / Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan / Kegiatan Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan formal
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Menurunnya kasus ISPA bayi dan Balita di 5 Kab./Kota; Meningkatnya kepatuhan karyawan pada keselamatan/kesehatan akibat asap rokok seperti TB sampai 50 %; adanya standard keamanan bagi petugas pemeriksa TB di Sarana Pelayanan Kesehatan; terkendalinya Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular terutama akibat asap rokok (CUKAI)
Meningkatnya pembinaan sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan alat kesehatan dan meningkatnya pembinaan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan
16
Persentase Kab/Kota yang terpenuhi kebutuhan farmasi dan alat kesehatan dan memanfaatkan obat tradisional
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
SKPD
Rp
(9) 588.000
Rp
6.054.328
0,30 Dinas Kesehatan
5 lokasi, 4 Kab/Kota, kegiatan, kegiatan, 19 lokasi Kab/Kota
Rp
650.000
0,03 Dinas Kesehatan
1, 35 paket, Kab/Kota
Rp
13.375.056
0,66 Dinas Kesehatan
35 Kab/kota
Rp
680.000
0,03 Dinas Kesehatan
35 kab/kota
(10)
Keterangan
(11) 0,03 Dinas Kesehatan
No. (1) 11
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan / Kegiatan Peningkatan pembinaan dan pengendalian Farmasi dan perbekalan kesehatan, serta kemampuan Laboratorim makanan minuman Kab./ Kota di Jawa Tengah.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Satuan (5) (6) (7) (8) Meningkatnya pembinaan pelayanan Persentase kab/kota yang terfasilitasi 35 Kab/Kota kefarmasian dan meningkatnya pembinaan dalam memberikan pelayanan kefarmasian di bidang makanan dan minuman serta makanan dan minuman
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 710.000
(11) 0,04 Dinas Kesehatan
5 BKPM
Rp
500.000
0,02 Dinas Kesehatan
12
WAJIB / KESEHATAN / Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan / Belanja obat/obat bufer termasuk obat tradisioanl dan pengelolaannya, alat kesehatan, reagensia dan vaksin serta kegiatan pendukung
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya buffer stock di provinsi untuk obat substitusi nikotin (cukai)
Persentase Klinik Berhenti Merokok yang memberikan pengobatan substitusi nikotin
13
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Pengembangan Pesan, Media Promosi, Advokasi Masalah Kesehatan, Promotif dan Preventif P2 Narkoba
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
1. Tersosialisasinya informasi masalah kesehatan dan upaya pencegahan serta penanggulangan nya 2. Pengembangan Promosi Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit akibat asap rokok terutama HIV/AIDS dan TB Paru pada kelompok potensial; serta Penerapan desain promosi bahaya rokok bagi usia pra sekolah dan ibu rumah tangga (cukai)
1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan promosi kesehatan 2. Persentase Kab/Kota yang menyusun desain media promosi dalam rangka pengendalian penyakit akibat asap rokok
4 , 35 kegiatan, Kab/Kota
Rp
3.950.000
0,20 Dinas Kesehatan
14
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Pengembangan Desa Siaga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan melalui pengendalian faktor resiko
Persentase Kab/Kota dengan Forum Kesehatan Desa (FKD) dan Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) yang aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan
2, 35 kegiatan, Kab/Kota
Rp
2.169.090
0,11 Dinas Kesehatan
15
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi peningkatan, kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
Prioritas 3 : Rembang, Tegal, Sukoharjo, Kebumen, Peningkatan kualitas Temanggung sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya upaya Pencegahan penyakit akibat asap rokok (TB Paru) melalui Peningkatan Peran Generasi Muda pada Pos Kesehatan Pesantren (cukai)
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upayapencegahan dan penanggulangan faktor resiko pnyakit akibat asap rokok
Rp
450.000
0,02 Dinas Kesehatan
17
5 kab
No. (1) 16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non Kuota
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4)
17
WAJIB / KESEHATAN / Prioritas 3 : Program Perbaikan Gizi Peningkatan kualitas Masyarakat / Kegiatan sumber daya Penanggulangan Masalah Gizi manusia dan dan Pemberian PMT pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
18
WAJIB / KESEHATAN / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Kegiatan Surveilance Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk, Kekurangan Yodium serta kejadian kretin baru
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
19
WAJIB / KESEHATAN / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Percepatan perbaikan gizi
20
21
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Satuan (5) (6) (7) (8) Tersosialisasi dan tercapainya kesepakatan Persentase Kab/Kota yang 1, 35 paket, Pengembangan Kelembagaan Jamkesda di mengembangkan kelembagaan Jamkesda Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tertanganinya masalah gizi buruk sesuai dengan standard
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rp
(9) 350.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,02 Dinas Kesehatan
Persentase Kabupaten/kota dengan pelayanan Gizi sesuai standard
33 kab/ kota
Rp
1.050.000
0,05 Dinas Kesehatan
Demak, Grobogan, Batang, Tegal, Brebes, Terpantauanya pertumbuhan dan Pati, Pemalang, Rembang, Blora, Cilacap, perkembangan status gizi anak Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo, Sragen, Wonogiri,
Persentase Kabupaten/ Kota dengan Pelayanan Gizi sesuai standard
15 Kab./Kota
Rp
650.324
0,03 Dinas Kesehatan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Adanya penanggulangan masalah gizi di Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Jawa Tengah. Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Persentase Kabupaten/Kota dengan akses pelayanan yang terjangkau termasuk menjamin biaya pelayanan
35 Kabupaten/Kot a
Rp
5.270.280
0,26 Dinas Kesehatan
WAJIB / KESEHATAN / Program Perbaikan Gizi Masyarakat / Pencegahan gizi buruk pada bayi dan balita akibat terpapar asap rokok
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Persentase Kab/Kota yang terpapar tentang penanganan gizi buruk pada bayi dan balita akibat dampak asap rokok
35 Kab/Kota
Rp
300.000
0,01 Dinas Kesehatan
WAJIB / KESEHATAN / Program Pengembangan Lingkungan Sehat / Kegiatan Pengembangan Wilayah Sehat
Prioritas 3 : Grobogan, Batang, Brebes, Pemalang, Terwujudnya Wilayah Sehat di 10 Kab/ Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Peningkatan kualitas Rembang, Blora, Banjarnegara, Purworejo, Kota dalam pengendalian Penyakit Menular upaya pencegahan penyakit melalui sumber daya Sragen, Wonogiri, berbasis Lingkungan pengendalian faktor resiko ligkungan manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
10 Kab/Kota
Rp
738.570
0,04 Dinas Kesehatan
Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dalam penanganan gizi buruk pada bayi dan balita akibat dampak asap rokok
18
No. (1) 22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Pengembangan Lingkungan Sehat / Kegiatan Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Dasar
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : Grobogan, Batang, Brebes, Pemalang, Peningkatan kualitas Rembang, Banjarnegara, Purworejo, sumber daya Sragen, Wonogiri, manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target Satuan (5) (6) (7) (8) Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan 10 Kab/Kota dasar di 10 kab/ kota air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat
23
WAJIB / KESEHATAN / Program Pengembangan Lingkungan Sehat / Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
Prioritas 3 : Semarang, Pati, Klaten, , Kota Semarang, Peningkatan kualitas Kota Magelang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Teridentifikasi kualitas udara di sarana pelayanan kesehatan(cukai)
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya pengendalian lingkungan sarana kesehatan bebas dari asap rokok
24
WAJIB / KESEHATAN / Program Pengembangan Lingkungan Sehat / Fasilitasi Bantuan Kesehatan Pada Desa
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
25
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan mutu upaya kesehatan di BKPM Pati
Prioritas 3 : Demak, Pati, Kudus, Jepara, Grobogan, Meningkatnya kuliatas pelayanan sesuai Peningkatan kualitas Rembang, Blora standard di BKPM Pati sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Persentase Pasien yang dilayani sesuai standard
26
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi maskin Non Kuota
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kendal, Grobogan, Batang, Kudus, Banyumas, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Semarang
1. Persentase Kab/kota yang mengembangkan pelayanan kesehatan maskin non kuota bagi pekerja sektor informal 2. Persentase Kab/Kota yang membentuk model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat pada kelompok tani tembakau
27
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Peningkatan pelayanan kesehatan dasar/upaya kesehatan masyarakat
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, dasar Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Persentase Kabupaten dengan desa yang Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, upaya pencegahan dan penanggulangan mendapatkan stimulan (bantuan Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, masalah kesehatan keuangan bidang kesehatan) Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,
1. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi pekerja sektor informal 2. Pendampingan pembentukan Model Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Kelompok Petani Tembakau di 15 Kab/Kota (cukai)
19
Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
SKPD
Rp
(9) 395.925
Rp
350.000
0,02 Dinas Kesehatan
Rp
400.000
0,02 Dinas Kesehatan
Rp
2.669.675
0,13 Dinas Kesehatan
15 Kab/Kota
Rp
1.250.000
0,06 Dinas Kesehatan
8, 35 Kegiatan, kab/kota
Rp
2.790.000
0,14 Dinas Kesehatan
7 Kab/kota
29 Kabuten
7 Kabupaten
(10)
Keterangan
(11) 0,02 Dinas Kesehatan
No. (1) 28
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Hasil Program Tolok Ukur (5) Menurunnya angka kematian ibu di Kabupaten / Kota
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Satuan (6) (7) (8) Persentase Kab/kota yang melaksanakan 35 Kab/Kota upaya percepatan penurunan angka kematian ibu
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rp
(9) 4.555.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,23 Dinas Kesehatan
29
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Optimalisasi Puskesmas Santun Usila
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Meningkatnya capaian puskesmas mampu Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, tata laksana pelayanan lansia Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Prsentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan program santun usila
35 Kab/Kota
Rp
1.541.835
0,08 Dinas Kesehatan
30
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Menurunnya AKB di Kabupaten / kota Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Bayi
35 kab/kota
Rp
2.632.500
0,13 Dinas Kesehatan
31
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan mutu upaya kesehatan di BKPM Semarang
Prioritas 3 : Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Peningkatan kualitas Pemalang, Tegal, Brebes, Kota sumber daya Pekalongan, Kota Tegal. manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standard di BKPM Semarang
Persentase pasien yang dilayani sesuai standard
9 Kab/Kota
Rp
14.480.412
0,72 Dinas Kesehatan
32
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan mutu upaya kesehatan di BKPM Ambarawa
Prioritas 3 : Kab Semarang, Temanggung, Boyolali Peningkatan kualitas dan Kota Salatiga sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standard di BKPM Ambarawa
Persentase pasien yang dilayani sesuai standard
4 Kab/Kota
Rp
6.275.060
0,31 Dinas Kesehatan
33
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan mutu upaya kesehatan di BKPM Magelang
Prioritas Kota Magelang, Kab Magelang, Pembangunan untuk Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Pencapaian Sasaran Banyumas, Cilacap Misi 3 : b. Peningkatan IPM, IPG dan IDG
meningkatnya kualitas pelayanan di BKPM Magelang
Persentase Jumlah Pasien yang dilayani sesuai standard
7 Kab/Kota
Rp
2.132.956
0,11 Dinas Kesehatan
20
No. (1) 34
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan mutu upaya kesehatan di BKPM Klaten
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Peningkatan kualitas Karanganyar, Sragen Kota Surakarta sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
35
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
36
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Pengembangan LABORATORIUM KESEHATAN dan pencegahan penanggulangan penyakit
Prioritas 3 : provinsi Jawa Tengah Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
37
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pembentukan klinik berhenti merokok, konseling berhenti merokok di Puskesmas dengan angka TB tinggi (cukai)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
38
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pelayanan BKIM Semarang
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
39
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Maskin Non Kuota
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standard di BKPM Klaten
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Meningkatnya efektivitas RS Pemerintah Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, dan swasta dalam pelayanan kesehatan Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, rujukan sesuai standar Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Kab. Wonosobo, kendal, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Purworejo, Magelang, pekalongan; kab. Semarang, kota Semarang, Klaten, Pati, Kota Magelang; Kudus, Pemalang, Batang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Satuan (6) (7) (8) Persentase pasien yang dilayani sesuai 6 kab/ Kota standard
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rp
(9) 9.307.768
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,46 Dinas Kesehatan
Persentase Kab/Kota dengan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
35 Kab/Kota
Rp
1.178.835
0,06 Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Prov. Jateng
Persentase spesimen yang diperiksa sesuai standard
35 Kab/Kota
Rp
27.273.703
1,35 Dinas Kesehatan
tersedianya standard pelayanan penyakit akibat dampak asap rokok di Unit pelayanan kesehatan (dasar dan rujukan); Meningkatnya tingkat kepatuhan petugas kesehatan terhadap standar mutu pelayanan TB Paru di 5 BKPM; Terbentuknya klinik berhenti merokok tersedianya konselor klinik berhenti merokok di 3 kab/kota masing- masing (cukai)
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat asap rokok
35, 5 Kab/Kota, BKPM
Rp
6.039.960
0,30 Dinas Kesehatan
35 Kab/Kota
Rp
1.644.001
0,08 Dinas Kesehatan
Rp
7.500.000
0,37 Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan pasien di Persentase Pasien yang dilayani sesuai BKIM Semarang standard
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Tercapainya peningkatan jaminan Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, pelayanan kesehatan bagi maskin Non Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Kuota Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
21
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1 paket
No. (1) 40
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Manajemen Pembangunan Kesehatan 2011
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Hasil Program Tolok Ukur (5) Adanya dokumen perencanaan dan penganggaran serta monitoring evaluasi bidang kesehatan secara terpadu (RKA,DPA,Lakip,LKPJ,dll)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Satuan (6) (7) (8) Persentase Kabupaten/Kota yang 44 Kab/Kota dan melaksanakan perencanaan dan UPT penganggaran serta monitoring evaluasi program kesehatan terpadu.
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rp
(9) 3.578.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,18 Dinas Kesehatan
41
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Sumberdaya kesehatan
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Adanya peningkatan sumber daya kesehatan yang meliputi anggaran, sarana dan prasarana serta SDM kesehatan
1) Adanya perbaikan manajemen aset, gedung serta kebutuhan logistik, pengelolaan arsip, sistem keamanan kantor, gudang, pertamanan, pengembangan sistem rekruitmen, mutasi dan promosi; perbaikan manaj PAK, pelayanan kehumasan serta pelayanan hukum dan kele
44 Kab/Kota dan UPT
Rp
2.360.000
0,12 Dinas Kesehatan
42
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan(bidan, petugas puskesmas dan Rumah Sakit, serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota)
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelatihan teknis program pembangunan kesehatan.
35 Kab/Kota
Rp
759.350
0,04 Dinas Kesehatan
43
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Pengembangan Akademi Keperawatan Pem Prov Jawa Tengah
Prioritas Semarang, Wonosobo Pembangunan untuk Pencapaian Sasaran Misi 3 : b. Peningkatan IPM, IPG dan IDG
Meningkatnya kualitas lulusan Akademi Keperawatan Pemprov. Jateng
Persentase lulusan Akper Pemprov Jateng yang berkualitas.
10 Sub Kegiatan
Rp
4.855.956
0,24 Dinas Kesehatan
44
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kerjasama bidang kesehatan di Daerah Lintas Batas dan Provinsi anggota MPU
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tertanganinya masalah kesehatan di daerah lintas batas dan Provinsi anggota FKD Mitra Praja Utama (MPU)
Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama bidang kesehatan antar Provinsi anggota FKD Mitra Praa utama(MPU) dan Daerah Lintas Batas
8 dokumen
Rp
800.000
0,04 Dinas Kesehatan
45
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Penyusunan Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersusunnya draft dan revisi Sistem Kesehatan Daerah di 5 Kabupaten / Kota
Persentase Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan atau revisi Sistem Kesehatan Daerah
5 Kab/kota
Rp
849.600
0,04 Dinas Kesehatan
46
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Pengembangan Kajian Bidang Kesehatan
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Adanya rekomendasi hasil kajian program kesehatan prioritas.
Persentase kabupaten kota yang melakukan kajian program kesehatan prioritas
5 kajian
Rp
700.000
0,03 Dinas Kesehatan
22
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Peningkatan Kemampuan Tim PEPKT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UPT dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadu
(3) Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
48
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Pengembangan Manajemen dan Informasi Kesehatan dalam rangka mendukung program prioritas
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Adanya peningkatan validasi data dan informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan untuk pertimbangan pengambilan keputusan.
49
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Peningkatan pendidikan di BPTPK Gombong
Prioritas 3 : Kebumen Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan.
Persentase kabupaten kota yang melaksanakan pelatihan teknis tenaga kesehatan.
50
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Peningkatan SDM dalam penanganan administrasi dan pengelolaan keuangan
Prioritas 3 : Kota Semarang Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Adanya Penerapan Sistem Pengelolaan keuangan yang sesuai standar.
Persentase program dan UPT dalam melaksanakan sistem pengelolaan keuangan sesuai standar
51
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan/ Peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan untuk mengurangi penyakit akibat dampak asap rokok
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Tersedianya dukungan dalam proses manajerial, regulasi, tenaga kesehatan yang berkompeten, sarana dan prasarana pendukung dalam menekan penyakit akibat dampak asap rokok
1. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan anggaran DBHCHT disektor kesehatan 2. Persentase UPT Dinas Kesehatan Prov. Jateng yang memiliki sistem informasi yang terstandar tentang penyakit akibat dampak asap rokok 3. Persentase Kab/Kota yang memiliki tenaga kesehatan terlatih dalam pengendalian penyakit akibat dampak asap rokok 4. Persentase institusi pendidikan yang memiliki kurikulum tentang penyakit akibat dampak asap rokok 5. Persentase ssarana pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan yang memberlakukan kawasan tanpa rokok
52
WAJIB / KESEHATAN / Program Upaya Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pendukung Prioritas Lainnya
Semarang
Meningkatnya Disiplin dan motivasi PNS di 100%peratutran Kedisiplinan di Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kesehatan dan UPT dipatuhi UPT
No. (1) 47
Prioritas Daerah
Lokasi (4)
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan Evaluasi pembangunan kesehatan Tk. Provinsi
TOTAL
23
Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan (Rp. 000,-) Tolok Ukur Target Satuan (6) (7) (8) (9) Seluruh anggota tim PEPKT yang mampu 6, 50 kegiatan, orang Rp 758.000 menyusun grand desain bidang kesehatan provinsi Jawa Tengah
1 paket
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,04 Dinas Kesehatan
Rp
929.168
0,05 Dinas Kesehatan
44 Kab/Kota dan UPT
Rp
2.841.831
0,14 Dinas Kesehatan
10 Dinkes Prov dan UPT
Rp
450.000
0,02 Dinas Kesehatan
35, 5 Kab/Kota, BKPM, institusi pendidikan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan
Rp
2.260.040
0,11 Dinas Kesehatan
Rp
5.750.000
0,29 Dinas Kesehatan
Rp
162.462.438
1 Paket
8,05
RSUD DR. MOEWARDI Urusan/Bidang Urusan No. Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 1 WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Promosi Kesehatan RS
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung RS
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terwujudnya kegiatan promosi kesehatan bagi masyarakat dan pengunjung RS
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPDJenis Keg
1
Satuan (8) paket Rp
(9) 190.950
(9) 0,001
(10) RSUD Dr. Moewardi
0,0002
RSUD Dr. Moewardi
0,10
RSUD Dr. Moewardi
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan PPKPA
Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender anak di RSUD Dr.Moewardi
pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender anak di RSUD Dr.Moewardi
1
th Rp
50.000
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS
Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya fasilitas pelayanan rumah 1. Pembangunan parkir dan administrasi sakit rujukan yang memadai dan 2. Pembangunan gedung radioteraphi memenuhi standar sebagai rumah dan administrasi sakitklas A Pendidikan
1
Paket Rp
21.868.860
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya fasilitas pelayanan rumah Terpenuhinya kebutuhan peralatan sakit rujukan yang memadai dan Kesehatan, laboratorium, Radiologi dan memenuhi standar sebagai rumah Inventaris Ruangan Pasien sakit
1
5
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Pelayanan Krisis
Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Operasional penanggulangan krisis/bencana, meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat
Beroperasional penanggulangan krisis/bencana, meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat
1
Paket Rp
60.000
0,0003
RSUD Dr. Moewardi
6
WAJIB / KESEHATAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan Mutu SDM RS dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya Sumberdaya kesehatan yang mempunyai kompentensi dan profesional
Pendidikan Kompentensi tenaga medis, para medis dan Non Medis
1
Paket Rp
160.000
0,001
RSUD Dr. Moewardi
Rp
32.329.810
4
TOTAL
24
Paket Rp
10.000.000
RSUD Dr. Moewardi
0,05
0,15
(11) S e d a n S e d a n g S e d a n g B e r j a l a n S e d a n g S e d a n S e d a n g
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Mutu pelayanan tercapai sesuai SPM 1
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Paket Rp
(9) 450.000
(10) (11) 0,02 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
1
Paket Rp
50.000
0,002 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Fasilitas RS sesuai standar Klas B Pendidikan.
1
Paket Rp
15.000.000
0,74 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Sarana pelayanan rujukan meningkat sesuai standar pelayanan Klas B Pendidikan.
Sarana pelayanan rujukan sesuai standar pelayanan Klas B Pendidikan.
1
Paket Rp
10.000.000
0,50 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Banyumas
Sarana Penunjang Pelayanan meningkat sesuai SPM
Mutu pelayanan administrasi sesuai SPM
1
Paket Rp
5.000.000
0,25 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Banyumas
Penimngkatan SDM sesuai standar Kinerja SDM sesuai standar kompetensi kompetensi
1
Paket Rp
500.000
0,02 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
(1) 1
(2) (3) WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Prioritas 3 : Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / kualitas sumber daya manusia Kegiatan Promosi Kesehatan RS dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Banyumas
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan kualitas sumber daya manusia PPKPA dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Banyumas
Terlayaninya pasien kekerasan terhadap ibu dan anak
Pelayanan PPKPA sesuai SPM
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan Fasilitas RS dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Banyumas
Fasiltas RS meningkat sesuia standar Klas B Pendidikan
4
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Banyumas
5
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan dan pelayanan sosial dasar masyarakat
6
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
TOTAL
31.000.000
25
1,54
RSUD TUGUREJO SEMARANG No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Promosi Kesehatan RS
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan sumber daya manusia dan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan pelayanan sosial dasar masyarakat Rujukan
4
Hasil Program Tolok Ukur (5) Masyarakat mampu mengimplementasikan hasil pelatihan
Satuan (8) paket Rp
(9) 150.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,01 RSUD Tugurejo Semarang
paket Rp kegiatan pelayanan PSBH kegiatan
500.000
0,02 RSUD Tugurejo Semarang
Terpenuhinya alkes kedokteran, Pemenuhan alat Kesehatan ICU, PICU/NICU, Laborat, Irja, Radiologi, Rehab.Medik, kamar jenazah, sanitasi, IPSRS, IGD, IRNA, IBS
1
Paket Rp
10.000.000
0,50 RSUD Tugurejo Semarang
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan sumber daya manusia dan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan pelayanan sosial dasar masyarakat
Pemenuhan sarana penunjang
Terpenuhinya sarana penunjang
1
paket Rp
5.000.000
0,25 RSUD Tugurejo Semarang
5
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan sumber daya manusia dan Pelayanan Krisis pelayanan sosial dasar masyarakat
1. Disaster plan 2. PPKPA
Terlaksannya kegiatan pelayanan krisis
1 12
kegiatan Rp bulan
50.000
0,002 RSUD Tugurejo Semarang
6
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan sumber daya manusia dan Peningkatan Sarana / Fasilitas Pelayanan pelayanan sosial dasar masyarakat Rumah Sakit
- Terbangunnya Gedung rawat inap - Terbangunnya instalasi Pemulasaraan Jenazah - Pembangunan Masjid
Terpenuhinya fasilitas Rumah Sakit
4 1 1
lantai Rp lantai lantai
16.618.930
0,82 RSUD Tugurejo Semarang
7
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Mutu SDM RS
Sebagai upaya untuk Terlaksananya kegiatan meningkatkan kualitas SDM peningkatan sumber daya melalui berbagai pelatihan yang kesehatan diadakan oleh RS
1
paket Rp
500.000
0,02 RSUD Tugurejo Semarang
Rp
32.818.930
TOTAL
26
Terlaksananya promosi kesehatan pelayanan RS
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
10 1 21 23 1
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Kegiatan PKM RS - Akreditasi RS - ISO 9001:2008 - Pengembangan PSBH - Kegiatan IKM
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terlaksananya kegiatan 1 pelatihan kegawatdaruratan bagi awam
1,64
RSUD KELET DONOREJO No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keterangan SKPD 1/2/3 (11) RSUD Kelet Donorejo
Rp
(9) 600.000
(10) 0,03
1. Terselenggaranya peningkatan fasilitas RS 2. Terbangunnya rumah dinas direktur 3. Terbangunya gedung rawat inap kusta
1
pkt
Rp
9.130.000
0,45
RSUD Kelet Donorejo
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan rujukan
1
paket
Rp
3.500.000
0,17
RSUD Kelet Donorejo
Jepara
Tersedianya sarana penunjang pelayanan
Tersedianya sarana penunjang pelayanan
1
paket
Rp
2.000.000
0,10
RSUD Kelet Donorejo
Jepara
Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM
Terselenggaranya peningkatan kompetensi SDM
1
paket
Rp
400.000
0,02
RSUD Kelet Donorejo
Rp
15.630.000
0,77
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jepara
Terselenggaranya peningkatan fasilitas RS
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jepara
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Sumberdaya sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan sosial dasar masyarakat
5
Persentase (%)
1
(2) WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Promosi Kesehatan RS
Jepara
TOTAL
27
Target (7)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Satuan (8) paket
(4)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur (5) (7) (6) Terselenggaranya promosi Terselenggaranya promosi kesehatan RS kesehatan RS
(1) 1
4
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
RSJD AMINO GONDO UTOMO Urusan/Bidang Urusan No. Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 1 WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Promosi kesetahan dan pemberdayaan masyarakat
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Semarang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Meningkatnya keadaan kesehatan jiwa masyarakat dan penanggulangan NAPZA, menurunnya prevalensi gangguan jiwa
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) - Meningkatnya keadaan kesehatan jiwa 1 masyarakat dan penanggulangan NAPZA, menurunnya prevalensi gangguan jiwa
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Satuan (8) Tahun Rp
(9) 250.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,01 RSUD Dr. Amino Gondo Utomo
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Meningkatnya sarana dan prasarana RS
- Meningkatnya Sarana dan prasarana RS
1
Tahun Rp
3.000.000
0,15 RSUD Dr. Amino Gondo Utomo
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan RSJ Semarang
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Terwujudnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi, dropping, home visit dan penyuluhan
- Terwujudnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui integrasi, dropping, home visit dan penyuluhan
1
Tahun Rp
1.000.000
0,05 RSUD Dr. Amino Gondo Utomo
4
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan fasilitas Gedung RSJD Dr.Amino gondohutomo Semarang
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- terlaksananya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa
- Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa
1
Tahun Rp
8.000.000
0,40 RSUD Dr. Amino Gondo Utomo
5
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan Mutu SDM RS
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Meningkatnya mutu pelayanan RS
- Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikasi di RS
1
Tahun Rp
500.000
0,02 RSUD Dr. Amino Gondo Utomo
Rp
12.750.000
TOTAL
28
0,63
RSJD SURAKARTA No. (1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(2) WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Promosi Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
(3) (4) (4) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Surakarta sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(5) Pasien dan Masyarakat
2
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan PPKPA
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Surakarta sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Fasilitas RS
4
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
(6) Terselenggaranya promosi kesehatan
(7)
Satuan
Pagu Indikatif ta0ta bu (Rp. 000,-)
Persentase (%)
SKPD
1
(8) Paket Rp
(9) 200.000
Tertanggulanginya kekerasan terhadap Terselenggaranya pelayanan perempuan dan anak didalam penaggulangan kekerasan terhadap masyarakat perempuan dan anak.
1
paket Rp
15.000
0,001 RSJD Surakata
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Surakarta sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit
Meningkatnya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
1
paket Rp
5.000.000
0,25 RSJD Surakata
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Surakarta sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya SDM RSJD yang profesional
Pendidikan SDM yang tepat kebutuhannya
1
paket Rp
300.000
0,01 RSJD Surakata
Rp
5.515.000
TOTAL
29
(10)
Keterangan
(11) 0,01 RSJD Surakata
0,27
RSJD DR. RM. SOEDJARWADI No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(1) 2
(2) WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Promosi Kesehatan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas RSJD Dr. RM sumber daya manusia dan Soedjarwadi Klaten pelayanan sosial dasar masyarakat
(5) Pegawai RSJD Klaten, Customer dan Stake Holders serta Pasien.
(6) Telaksananya promosi kesehatan Rumah Sakit.
3
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Bencana
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas RSJD Dr. RM sumber daya manusia dan Soedjarwadi Klaten pelayanan sosial dasar masyarakat
Masyarakat Korban Bencana.
Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
4
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan kualitas RSJD Dr. RM Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan sumber daya manusia dan Soedjarwadi Klaten Peningkatan Sarana / Fasilitas Pelayanan pelayanan sosial dasar masyarakat Rumah Sakit
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
5
WAJIB / KESEHATAN / Program Akses Prioritas 3 : Peningkatan kualitas RSJD Dr. RM Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Kegiatan sumber daya manusia dan Soedjarwadi Klaten Peningkatan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit pelayanan sosial dasar masyarakat
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
6
WAJIB / KESEHATAN / Program Sumber Daya Kesehatan / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas RSJD Dr. RM Soejarwadi Terwujudnya sumber daya sumber daya manusia dan Klaten kesehatan yang berkualitas pelayanan sosial dasar masyarakat TOTAL
30
Target
Satuan
(7)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
1
(8) paket Rp
(9) 150.000
(11) 0,01 RSJD dr. RM Soedjarwadi
12
bulan Rp
50.000
0,002 RSJD dr. RM Soedjarwadi
Terpenuhinya sarana pelayanan kesehatan.
1
paket Rp
9.977.328
0,49 RSJD dr. RM Soedjarwadi
Terlaksananya peningkatan fasilitas pelayanan Rumah Sakit.
1
paket Rp
1.638.750
0,08 RSJD dr. RM Soedjarwadi
Terlaksananya peningkatan Kemampuan SDM
1
paket Rp
250.000
0,01 RSJD dr. RM Soedjarwadi
Rp
12.066.078
0,60
DINAS BINA MARGA No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Semarang
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (3) (4) (5) Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Kendal, Demak, Terpeliharanya Jalan Provinsi pembangunan infrastruktur guna Grobogan, Kota Semarang, Secara Rutin mendukung pertumbuhan Kota Salatiga ekonomi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin 268,539 di Wilayah BPT BM Semarang 268,539 Km
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Km Rp
(9) 7.653.482
(10) (11) 0,38 Dinas Bina Marga
2
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pati
Prioritas 4 : Peningkatan Pati, Kudus, Jepara, pembangunan infrastruktur guna Rembang mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT BM Pati 290,080 Km
290,080
Km Rp
8.096.480
0,40 Dinas Bina Marga
3
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
Prioritas 4 : Peningkatan Grobogan, Blora, Sragen, pembangunan infrastruktur guna Karanganyar mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
367,75
Km Rp
10.655.400
0,53 Dinas Bina Marga
4
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Magelang
Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Magelang, pembangunan infrastruktur guna Purworejo, Kebumen mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Magelang
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Magelang
321,330
Km Rp
9.098.040
0,45 Dinas Bina Marga
5
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Banjarnegara, pembangunan infrastruktur guna Temanggung, Wonosobo mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
232,240
Km Rp
6.575.520
0,33 Dinas Bina Marga
6
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Surakarta
Prioritas 4 : Peningkatan Klaten, Boyolali, pembangunan infrastruktur guna Sukoharjo, Karanganyar, mendukung pertumbuhan Wonogiri, Kota Surakarta ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT BM Surakarta
405,151
Km Rp
11.372.228
0,56 Dinas Bina Marga
7
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Cilacap
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Cilacap, pembangunan infrastruktur guna Purbalingga, mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap
159,070
Km Rp
4.451.160
0,22 Dinas Bina Marga
8
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Tegal
Prioritas 4 : Peningkatan Tegal, Brebes pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Tegal
210,700
Km Rp
6.020.840
0,30 Dinas Bina Marga
9
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Jalan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan, Batang, pembangunan infrastruktur guna Pemalang mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
243,02
Km Rp
7.056.560
0,35 Dinas Bina Marga
10
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Semarang
Prioritas 4 : Peningkatan Kota Semarang pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT BM Semarang
1,5
Km Rp
1.080.000
0,05 Dinas Bina Marga
11
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Pati
Prioritas 4 : Peningkatan Pati, Kudus, Rembang pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pati
1,1
Km Rp
4.310.000
0,21 Dinas Bina Marga
12
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
Prioritas 4 : Peningkatan Grobogan, Blora, Sragen, pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
6,15
Km Rp
4.210.000
0,21 Dinas Bina Marga
31
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 13 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Surakarta
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 4 : Peningkatan Wonogiri pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4)
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin 5,650 di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Km Rp
(9) 3.800.000
(10) (11) 0,19 Dinas Bina Marga
14
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Magelang
Prioritas 4 : Peningkatan Magelang, Purworejo, pembangunan infrastruktur guna Kebumen mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terrehabilitasinya Jalan Provinsi di Wilayah BPT Magelang
7,6
Km Rp
4.075.000
0,20 Dinas Bina Marga
15
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
Prioritas 4 : Peningkatan Banjarnegara, Wonosobo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terrehabilitasinya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
3,3
Km Rp
3.080.000
0,15 Dinas Bina Marga
16
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Cilacap
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin di Wilayah Binamarga Wilayah Cilacap
6,4
Km Rp
3.290.000
0,16 Dinas Bina Marga
17
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Tegal
Prioritas 4 : Peningkatan Tegal, Brebes pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal
5
Km Rp
2.570.000
0,13 Dinas Bina Marga
18
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jalan di wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan, Batang, pembangunan infrastruktur guna Pemalang mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terrehabilitasinya Jalan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
16,5
Km Rp
4.365.000
0,22 Dinas Bina Marga
19
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Semarang
Prioritas 4 : Peningkatan Kendal, Demak, Grobogan, Terpeliharanya Jembatan Provinsi pembangunan infrastruktur guna Kota Semarang, Kota Secara Rutin mendukung pertumbuhan Salatiga ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Semarang
2.635,80
m Rp
1.845.060
0,09 Dinas Bina Marga
20
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pati
Prioritas 4 : Peningkatan Pati, Kudus, Jepara, pembangunan infrastruktur guna Rembang, mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Pati Bina Marga
2.654,60
m Rp
1.858.220
0,09 Dinas Bina Marga
21
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
Prioritas 4 : Peningkatan Grobogan, Blora, Sragen, pembangunan infrastruktur guna Karanganyar, mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Purwodadi Bina Marga
3.517,20
m Rp
2.462.040
0,12 Dinas Bina Marga
22
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Surakarta
Prioritas 4 : Peningkatan Klaten, Boyolali, Terpeliharanya Jembatan Provinsi pembangunan infrastruktur guna Sukoharjo, Karanganyar, Secara Rutin mendukung pertumbuhan Wonogiri, , Kota Surakarta ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Surakarta Bina Marga
4295,70
m Rp
3.006.990
0,15 Dinas Bina Marga
23
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Magelang
Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Magelang, Terpeliharanya Jembatan Provinsi pembangunan infrastruktur guna Purworejo, Kebumen, Kota Secara Rutin mendukung pertumbuhan Magelang ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Magelang Bina Marga
2507,55
m Rp
1.755.285
0,09 Dinas Bina Marga
24
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Banjarnegara, pembangunan infrastruktur guna Temanggung, Wonosobo mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Wonosobo Bina Marga
1782,45
m Rp
1.247.715
0,06 Dinas Bina Marga
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
32
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 25 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Cilacap
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Cilacap, pembangunan infrastruktur guna Purbalingga, mendukung pertumbuhan ekonomi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara 2189,20 Rutin di Wilayah BPT Cilacap Bina Marga
Satuan (8)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
m Rp
(9) 1.532.440
(10) (11) 0,08 Dinas Bina Marga
26
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Tegal
Prioritas 4 : Peningkatan Tegal, Brebes, pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Tegal Bina Marga
2210,00
m Rp
1.547.000
0,08 Dinas Bina Marga
27
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan, Batang, pembangunan infrastruktur guna Pemalang, mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jembatan Provinsi secara Rutin di Wilayah BPT Pekalongan Bina Marga
2544,80
m Rp
1.781.360
0,09 Dinas Bina Marga
28
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Semarang
Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Kendal, Demak, Terpeliharanya Jembatan Provinsi pembangunan infrastruktur guna Grobogan, , Kota Secara Rutin mendukung pertumbuhan Semarang, Kota Salatiga ekonomi
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Semarang
42,2
m Rp
2.974.000
0,15 Dinas Bina Marga
29
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pati
Prioritas 4 : Peningkatan Pati, Kudus, Jepara, pembangunan infrastruktur guna Rembang mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pati
177,40
m Rp
3.530.000
0,18 Dinas Bina Marga
30
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
Prioritas 4 : Peningkatan Grobogan, Blora, Sragen, pembangunan infrastruktur guna Karanganyar mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Purwodadi
136,8
m Rp
4.005.000
0,20 Dinas Bina Marga
31
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Surakarta
Prioritas 4 : Peningkatan Boyolali, Karanganyar, pembangunan infrastruktur guna Wonogiri mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Surakarta
40,6
m Rp
3.700.000
0,18 Dinas Bina Marga
32
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Magelang
Prioritas 4 : Peningkatan Magelang, Purworejo, pembangunan infrastruktur guna Kebumen, mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi Secara Rutin di Wilayah BPT Bina Marga Magelang
31,5
m Rp
2.400.000
0,12 Dinas Bina Marga
33
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Banjarnegara, pembangunan infrastruktur guna Temanggung, Wonosobo mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Wonosobo
171,3
m Rp
3.925.000
0,19 Dinas Bina Marga
34
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Cilacap
Prioritas 4 : Peningkatan Cilacap, Purbalingga pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Cilacap
61,4
m Rp
3.650.000
0,18 Dinas Bina Marga
35
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Tegal
Prioritas 4 : Peningkatan Tegal, Brebes, pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Tegal
37,2
m Rp
3.595.000
0,18 Dinas Bina Marga
36
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Provinsi di wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan, Batang, pembangunan infrastruktur guna Pemalang, Kota mendukung pertumbuhan Pekalongan ekonomi
Terpeliharanya Jembatan Provinsi Secara Rutin
Terehabilitasinya Jembatan Provinsi di Wilayah BPT Bina Marga Pekalongan
106,70
m Rp
3.643.000
0,18 Dinas Bina Marga
33
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 37 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Wilayah Barat 38 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Wilayah Tengah
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Tegal, Pemalang, Cilacap, pembangunan infrastruktur guna Purbalingga mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Grobogan, pembangunan infrastruktur guna Banjarnegara, mendukung pertumbuhan Temanggung, Wonosobo, ekonomi Kebumen,
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Terpeliharanya Jalan Provinsi Secara Rutin
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terwujudnya Jalan Provinsi dengan kondisi 15,60 baik di Wilayah Barat Sepanjang 17,05 Km
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Km Rp
(9) 13.355.000
(10) (11) 0,66 Dinas Bina Marga
18,2
Km Rp
34.318.930
1,70 Dinas Bina Marga
13,00
Km Rp
13.355.000
0,66 Dinas Bina Marga
Tertanganinya keadaan darurat/khusus dan bencana alam
1
Ls Rp
3.000.000
0,15 Dinas Bina Marga
22 Km dan 47,6 M
Km, M Rp
46.125.000
2,29 Dinas Bina Marga
Terwujudnya Jalan Provinsi dengan kondisi baik di Wilayah Tengah Sepanjang 18,2 Km
39
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Wilayah Timur
Prioritas 4 : Peningkatan Pati, Klaten, Boyolali, pembangunan infrastruktur guna Sragen, Wonogiri mendukung pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Terwujudnya Pemeliharaan Berkala Jalan Jalan Wilayah Timur 13,00 Km
40
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Kegiatan Pengendalian Program dan Pengendalian Keadaan Darurat/Khusus
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya jalan provinsi dalam kondisi baik
41
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan, Tegal, Brebes, Peningkatan Jalan 22 Km, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan / pembangunan infrastruktur guna Pemalang, Banyumas, Penggantian Jembatan 47,6 M Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan di mendukung pertumbuhan Cilacap Wilayah Barat ekonomi
Peningkatan Jalan 22 Km, Penggantian Jembatan 47,6 M
42
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Kendal, Demak, Peningkatan Jalan 23,411 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan / pembangunan infrastruktur guna Grobogan, Magelang, Km,Penggantian Jembatan 20 M Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian mendukung pertumbuhan Temanggung Jembatan di Wilayah Tengah ekonomi
Peningkatan Jalan 23,411 Km,Penggantian Jembatan 20 M
23,411 Km; 20 M
Km, M Rp
52.105.466
2,58 Dinas Bina Marga
43
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Prioritas 4 : Peningkatan Grobogan, Blora, Klaten, Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan / pembangunan infrastruktur guna Boyolali, Wonogiri Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian mendukung pertumbuhan Jembatan di Wilayah Timur ekonomi
Peningkatan Jalan 36 Km, Penggantian Jembatan 125 M
Peningkatan Jalan 36 Km, Penggantian Jembatan 125 M
28,5 Km, 15 M
Km, M Rp
85.650.000
4,25 Dinas Bina Marga
44
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah, Kebumen Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan / pembangunan infrastruktur guna Kegiatan Pembebasan Tanah untuk Jalan dan mendukung pertumbuhan Jembatan di Provinsi Jawa Tengah ekonomi
Pembebasan Tanah JJLS dan Pembebasan Tanah 421.000 M2, Tanah Reguler untuk Jalan dan Mendukung program Anggaran Responsif Jembatan, Mendukung program Gender (ARG) Anggaran Responsif Gender (ARG)
421000
M2 Rp
11.150.000
0,55 Dinas Bina Marga
45
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Pembuatan Leger Jalan dan Perhitungan Lalu Lintas
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya Penyiapan Program Terlaksananya Penyiapan Program dan dan Anggaran Tahun 2013, Renja Anggaran Tahun 2013, Renja SKPD, RKA, SKPD, RKA, DPA dan lainnya DPA dan lainnya
1
Ls Rp
125.000
0,01 Dinas Bina Marga
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya Perhitungan Lalu Lintas dan tersedianya data base, leger jalan dan jembatan
Terlaksananya Perhitungan Lalu Lintas dan tersedianya data base, leger jalan dan jembatan
1
Ls Rp
525.000
0,03 Dinas Bina Marga
47
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya pemutakhiran data jalan (IRMS) dan pemutakhiran data jembatan (BMS) serta SIG
Terlaksananya pemutakhiran data jalan (IRMS) dan pemutakhiran data jembatan (BMS) serta SIG
1
Ls Rp
400.000
0,02 Dinas Bina Marga
48
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Pengadaan Alat Berat
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya pengadaan alat Terlaksananya pengadaan alat berat 6 Unit berat 6 Unit Vibration Roller, 1 Unit Vibration Roller, 1 Unit Backhoe Loader, 1 Backhoe Loader, 1 Unit Cold Milling Unit Cold Milling
8
Unit Rp
4.000.000
0,20 Dinas Bina Marga
46
34
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 49 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan peralatan dan peningkatan SDM di peningkatan SDM di bidang laboratorium bidang laboratorium kebinamargaan kebinamargaan
Satuan (8)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
1
Ls Rp
(9) 500.000
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,02 Dinas Bina Marga
50
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Pengadaan Aspal Bantuan Kab./Kota dan masyarakat Jateng.
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya pengadaan aspal untuk bantuan kab/kota di Prov. Jateng
Terlaksananya pengadaan aspal untuk bantuan kab/kota di Prov. Jateng
1
Ls Rp
1.638.879
0,08 Dinas Bina Marga
51
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Pengadaan dan Pedayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan Provinsi Jateng.
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya pengadaan bahan jalan dan jembatan berupa bronjong dan lainnya
Terlaksananya pengadaan bahan jalan dan jembatan berupa bronjong dan lainnya
1
Ls Rp
1.500.000
0,07 Dinas Bina Marga
52
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan / Kegiatan Perbaikan Peralatan Alat Berat
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi TOTAL
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan alat berat yang rusak menjadi baik
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan alat berat yang rusak menjadi baik
1
Ls Rp
1.300.000
0,06 Dinas Bina Marga
Rp
419.266.095
35
20,79
DINAS PSDA Urusan/Bidang Urusan No. Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 1 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana Irigasi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (3) (4) (5) (6) (7) Prioritas 4 : Peningkatan DI Padurekso (Batang), DI Pelayaran Dokumen perencanaan teknis irigasi Pedoman dalam pelaksanaan sesuai pembangunan Sayung Batu & Buaran (Demak), DI syarat teknis infrastruktur guna Dolok (Kt Smg, Demak), DI Mejagong mendukung pertumbuhan (Pemalang), DI Bonggo (Sragen), DI ekonomi Logung (Kudus), DI Banjaran (6 bendung, Banyumas, Banjarnegara) Prioritas Daerah
Lokasi
Persentase (%)
Keterangan SKPD
7
Satuan (8) Dokumen Rp
(9) 2.430.000
14
DI Rp
29.636.469
1,47 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sarana & prasarana irigasi berfungsi baik
6
Balai Rp
350.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
(11) 0,12 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
3
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Pembinaan OP, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
4
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Pendampingan Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perkuatan lembaga pengelola SDA
Pengelolaan SDA berkualitas
1
Dinas Rp
2.300.000
0,11 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
5
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Kerjasama Operasional dalam Pengelolaan SDA
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Koordinasi pengelolaan SDA melalui lomba petugas OP & kerjasama antar provinsi
Kerjasama dalam pengelolaan SDA berjalan lancar
1
Dinas Rp
550.000
0,03 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
6
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Pengelolaan SDA WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran & Perubahannya, serta sosialisasi bidang infrastruktur
Pengelolaan SDA lebih terarah
1
Dinas Rp
550.000
0,03 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Laporan progres fisik & keuangan, PK & RKT, LPJ Gubernur & LAKIP Dinas
Capaian target kinerja lebih terarah
4
Lap Rp
550.000
0,03 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal
Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, pembangunan Pemalang, Kota Tegal, Kota infrastruktur guna Pekalongan mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana irigasi di wilayah Layanan sarana & prasarana irigasi Balai PSDA Pemali Comal yang berfungsi baik dioperasikan & dipelihara
15; 16.473
DI, Ha Rp
3.129.870
0,16 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
8
36
Layanan air irigasi sesuai syarat teknis
(10)
2
7
DI Kemaron (Tegal, Brebes)DI Parean Peningkatan kondisi fisik sarana & (Boyolali, Smg) DI Kramat (Kudus, prasarana irigasi Jepara) DI Cikawung (Cilacap) DI Kedungdowo Kramat (Batang) DI Cijalu (Cilacap) DI Penggaron (Demak) DI Parakan Kidang (Tegal, Brebes) DI Kepoh (Karanganyar, Sragen) DI Gisik (Karanganyar, Boyolali) DI Sedayu (Karanganyar, Sragen) DI Dwi Cupaksari (Banyumas, Purbalingga) DI Bodag (Banyumas, Purbalingga) Se Jateng Peningkatan kinerja pelaksanaan OP jaringan irigasi
Pagu Indikatif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 9 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Jragung Tuntang
No.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Kendal, Kota Semarang, Demak, pembangunan Grobogan, Semarang, Kota Salatiga infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Prasarana & sarana irigasi di wilayah Layanan sarana & prasarana irigasi 15; 15.740 Balai PSDA Jratun yang dioperasikan berfungsi baik & dipelihara
Pagu Indikatif Satuan (8) DI, Ha Rp
(9) 2.990.600
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,15 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
10
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Seluna
Prioritas 4 : Peningkatan Demak, Kudus, Pati, Jepara, pembangunan Rembang, Blora, Grobogan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana irigasi di wilayah Layanan sarana & prasarana irigasi Balai PSDA Seluna yang dioperasikan berfungsi baik & dipelihara
9; 13.053
DI, Ha Rp
2.480.070
0,12 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
11
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Bengawan Solo
Prioritas 4 : Peningkatan Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, pembangunan Karanganyar, Wonogiri, Kota infrastruktur guna Surakarta mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana irigasi di wilayah Layanan sarana & prasarana irigasi Balai PSDA Bengawan Solo yang berfungsi baik dioperasikan & dipelihara
48; 23.627
DI, Ha Rp
4.489.130
0,22 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
12
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Probolo
Prioritas 4 : Peningkatan Magelang, Temanggung, Wonosobo, pembangunan Purworejo, Kebumen, Kota Magelang infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana irigasi di wilayah Layanan sarana & prasarana irigasi Balai PSDA Probolo yang berfungsi baik dioperasikan & dipelihara
6; 6.896
DI, Ha Rp
1.310.240
0,06 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
13
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, pembangunan Banjarnegara, Wonosobo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana irigasi di wilayah Layanan sarana & prasarana irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy yang berfungsi baik dioperasikan & dipelihara
13; 10.463
DI, Ha Rp
1.987.970
0,10 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
14
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya/Kegiatan Penanggulangan Prasarana dan Sarana Irigasi Akibat Bencana Banjir&kekeringan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Rp
500.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
15
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
16
Embung Desa Kalijoyo Kajen (Pekalongan), Embung Desa Bagelen (Purworejo), Embung Rawa Bendungan (Cilacap), Embung Desa Genggong (Sragen), Embung Desa Kulur (Blora), Embung Desa Candimulyo & Sidomulyo (Rembang), Embung Desa Kasreman & Suwaduk (Rembang) WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Prioritas 4 : Peningkatan Embung Sub DAS Kalong (Kebumen), Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / pembangunan Embung Curug (Tegal), Embung Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan infrastruktur guna Triharjo (Kendal), Embung Celep Prasarana dan Sarana Air Baku mendukung pertumbuhan (Sukoharjo), Embung Sridadi ekonomi (Rembang), Embung Gringsing (Batang), Embung Bumiayu (Kendal), Embung Sub DAS Blorong Hulu (Kendal), Embung Desa Tlogo (Rembang)
Dokumen perencanaan teknis penyediaan air baku
Pedoman dalam pelaksanaan sesuai syarat teknis
7
Dokumen Rp
2.200.000
0,11 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Peningkatan kondisi fisik prasarana & sarana air baku
Layanan air baku berjalan lancar
9
Embung Rp
5.150.000
0,26 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
37
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 17 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Pembinaan OP, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
No.
Prioritas Daerah (3) Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
18
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Air Baku Klambu Kudu
19
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Baku
20
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Jragung Tuntang WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
23
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Bengawan Solo
24
21
Lokasi (4)
Hasil Program Tolok Ukur (5) Peningkatkan kinerja pelaksanaan OP jaringan air baku
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Sarana & prasarana air baku berfungsi baik
Pagu Indikatif
1
Satuan (8) Dinas Rp
(9) 225.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Demak, Grobogan, Kota Semarang
Panjang saluran air baku Klambu Kudu yang berfungsi & terpelihara
Layanan air baku berjalan optimal
40,55
Km Rp
1.250.000
0,06 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Demak, Grobogan, Kota Semarang
Terhindarnya konflik pemakaian air Layanan air baku berjalan optimal baku di saluran air baku Klambu Kudu
22
Desa Rp
225.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pemalang, Kota Pekalongan, Kota Tegal
Prasarana & sarana air baku di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal berfungsi & terpelihara
Layanan sarana & prasarana air baku berjalan lancar di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal
1
Balai Rp
165.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Prasarana & sarana air baku di Layanan sarana & prasarana air Kota Semarang, Kota Salatiga Wilayah Balai PSDA Jratun berfungsi baku berjalan lancar di Wilayah & terpelihara Balai PSDA Jragung Tuntang
1
Balai Rp
180.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Demak, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora
Prasarana & sarana air baku di Wilayah Balai PSDA Seluna berfungsi & terpelihara
Layanan sarana & prasarana air baku berjalan lancar di Wilayah Balai PSDA Seluna
1
Balai Rp
170.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, pembangunan Karanganyar, Wonogiri, Kota infrastruktur guna Surakarta mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana air baku di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo berfungsi & terpelihara
Layanan sarana & prasarana air baku berjalan lancar di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
1
Balai Rp
185.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Probolo
Prioritas 4 : Peningkatan Magelang, Temanggung, Wonosobo, pembangunan Purworejo, Kebumen, Kota Magelang infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana air baku di Wilayah Balai PSDA Probolo berfungsi & terpelihara
Layanan sarana & prasarana air baku berjalan lancar di Wilayah Balai PSDA Probolo
1
Balai Rp
160.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
25
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Serayu Citanduy
Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, pembangunan Banjarnegara, Wonosobo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana air baku di Layanan sarana & prasarana air Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy baku berjalan lancar di Wilayah berfungsi & terpelihara Balai PSDA Serayu Citanduy
1
Balai Rp
175.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
26
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pedoman dalam pelaksanaan sesuai syarat teknis
5
Dokumen Rp
1.150.000
0,06 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
27
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan Alat dan Data Hidrologi
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Publikasi data hidrologi berjalan lancar
1
Lap Rp
350.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
22
Sub DAS Plumbon (Kendal), Sub DAS Dokumen perencanaan teknis K Kendal (Kendal), Sub DAS Kluwut pengelolaan konservasi SDA (Brebes), Sub DAS Kuto (Batang, Kendal), Sub DAS Jali Winong (Purworejo) Ketersediaan data hidrologi untuk pengelolaan & pengembangan SDA
38
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 28 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan SDA
No.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, Kendal pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Dokumen rencana pengembangan prasarana & sarana SDA
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Pengembangan sarana dan prasarana SDA lebih terarah
Pagu Indikatif
8
Satuan (8) Lap Rp
(9) 1.650.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,08 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
29
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi SDA
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Jaringan komunikasi SDA berfungsi optimal
Akses informasi kegiatan pengelolaan & pengembangan SDA berjalan lancar
1
Dinas Rp
600.000
0,03 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
30
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Peningkatan kondisi fisik prasarana & sarana konservasi SDA
Layanan prasarana & sarana konservasi SDA sesuai syarat teknis
8 DAS/Sub DAS Rp
15.000.000
0,74 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
31
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pembinaan OP, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Peningkatan kinerja pelaksanaan OP Sarana & prasarana konservasi prasarana & sarana konservasi & berfungsi baik monitoring bendungan
1
Lap Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
32
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Konservasi SDA Melalui Kerjasama dengan Masyarakat
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Peningkatan peran serta masyarakat Kemandirian masyarakat dalam & unsur gender dalam konservasi konservasi SDA SDA
440
Orang Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
33
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan bintek & informasi kualitas bahan / material
3
Lap Rp
250.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
34
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengadaan Tanah dan Fasilitasinya
Rp
1.000.000
35
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan Aset dan Perijinan
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Inventarisasi & evaluasi aset, sosialisasi perijinan & rektek galian gol C
1
Lap Rp
350.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
36
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Fasilitasi Kehumasan dalam Pengelolaan SDA
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jateng pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Jumlah kegiatan yang diikuti, Koordinasi dan kehumasan bidang meliputi pameran, peringatan HAD & SDA meningkat penilaian kinerja
3
Lap Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
37
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Pemali Comal
Prioritas 4 : Peningkatan Se-Wilayah Balai PSDA Pemali-Comal pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana konservasi di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal berfungsi & terpelihara
1
Lap Rp
250.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Sub DAS Bodri (Kendal), Sub DAS Blorong (Kendal), Sub DAS Blukar (Kendal), Sub DAS Kupang (Pekalongan), Klanthe Rawa Pening (Semarang), DAS Lusi (Blora), Sub DAS Mrawu (Banjarnegara), Brungut (Tegal)
39
Pemahaman sistem jaminan mutu, pengetahuan dan kemampuan petugas pengawas lapangan & petugas pengadaan barang/jasa makin baik
Pemakaian kekayaan daerah, PPAP dan Galian Golongan C lebih terarah
Layanan sarana & prasarana konservasi berjalan normal
0,05
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 38 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal
No.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Se wilayah BPSDA Pemali Comal pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Pengamatan kualitas air & Pemanfaatan aset lebih optimal pengamanan serta pemanfaatan aset SDA di wilayah Balai PSDA Pemali Comal
Pagu Indikatif
1
Satuan (8) Laporan Rp
(9) 200.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
39
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Pemali Comal
Prioritas 4 : Peningkatan Se wilayah BPSDA Pemali Comal pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pencatatan, pengumpulan & analisa Data SDA lebih aktual data hidrologi, serta pengelolaan database SDA di wilayah Balai PSDA Pemali Comal
1
Laporan Rp
100.000
0,00 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
40
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Jragung Tuntang
Prioritas 4 : Peningkatan Se wilayah BPSDA Jragung Tuntang pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana konservasi di Layanan sarana & prasarana Wilayah Balai PSDA Jratun berfungsi konservasi berjalan normal & terpelihara
1
Laporan Rp
300.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
41
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Jragung Tuntang
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung pembangunan Tuntang infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pengamatan kualitas air & Pemanfaatan aset lebih optimal pengamanan serta pemanfaatan aset SDA di wilayah Balai PSDA Jratun
1
Laporan Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
42
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Jragung Tuntang WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Seluna
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung pembangunan Tuntang infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Seluna pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pencatatan, pengumpulan & analisa Data SDA lebih aktual data hidrologi, serta pengelolaan database SDA di wilayah Balai PSDA Jratun
1
Laporan Rp
150.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prasarana & sarana konservasi di Layanan sarana & prasarana Wilayah Balai PSDA Seluna berfungsi konservasi berjalan normal & terpelihara
1
Laporan Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
44
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Seluna pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pengamatan kualitas air & Pemanfaatan aset lebih optimal pengamanan serta pemanfaatan aset SDA di wilayah Balai PSDA Seluna
1
Laporan Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
45
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Seluna
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Seluna pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pencatatan, pengumpulan & analisa Data SDA lebih aktual data hidrologi, serta pengelolaan database SDA di wilayah Balai PSDA Seluna
1
Laporan Rp
150.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
46
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Bengawan Solo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA pembangunan Bengawan Solo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana konservasi di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo berfungsi & terpelihara
1
Laporan Rp
410.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
47
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA pembangunan Bengawan Solo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pengamatan kualitas air & Pemanfaatan aset lebih optimal pengamanan serta pemanfaatan aset SDA di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
1
Laporan Rp
225.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
43
40
Layanan sarana & prasarana konservasi berjalan normal
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 48 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Bengawan Solo
No.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA pembangunan Bengawan Solo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Pencatatan, pengumpulan & analisa Data SDA lebih aktual data hidrologi, serta pengelolaan database SDA di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
Persentase (%)
Keterangan SKPD
1
Satuan (8) Laporan Rp
(9) 150.000
1
Laporan Rp
425.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
(10)
(11) 0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
49
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Probolo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Probolo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana konservasi di Wilayah Balai PSDA Probolo berfungsi & terpelihara
50
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Probolo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pengamatan kualitas air & Pemanfaatan aset lebih optimal pengamanan serta pemanfaatan aset SDA di wilayah Balai PSDA Probolo
1
Laporan Rp
140.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
51
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Probolo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Probolo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pencatatan, pengumpulan & analisa Data SDA lebih aktual data hidrologi, serta pengelolaan database SDA di wilayah Balai PSDA Probolo
1
Laporan Rp
150.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
52
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Konservasi Balai PSDA Serayu Citanduy WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Pengelolaan data base SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Serayu pembangunan Citanduy infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana konservasi di Layanan sarana & prasarana Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy konservasi berjalan normal berfungsi & terpelihara
1
Laporan Rp
180.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Serayu pembangunan Citanduy infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pengamatan kualitas air & Pemanfaatan aset lebih optimal pengamanan serta pemanfaatan aset SDA di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
1
Laporan Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Serayu pembangunan Citanduy infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pencatatan, pengumpulan & analisa Data SDA lebih aktual data hidrologi, serta pengelolaan database SDA di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
1
Laporan Rp
150.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
55
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Prioritas 4 : Peningkatan S Buntu (Kendal), S Aji (Kendal), pembangunan Pantai Gringsing-S Kuto (Kendal), S infrastruktur guna Logung (Kudus), S Piji (Kudus) mendukung pertumbuhan ekonomi
Dokumen perencanaan teknis pengendalian banjir & pengamanan pantai
Pedoman dalam pelaksanaan sesuai syarat teknis
5
Dokumen Rp
1.200.000
0,06 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
56
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Prioritas 4 : Peningkatan S Blukar, S Waridin, S Bulanan, S Peningkatan kondisi fisik prasarana pembangunan Kuto, S Bodri (Kendal), S Silandak & & sarana pengendalian banjir infrastruktur guna Siangker (Kt. Semarang) mendukung pertumbuhan ekonomi
Layanan prasarana & sarana pengendalian banjir sesuai syarat teknis
7
Sungai Rp
13.600.000
0,67 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
57
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pembinaan OP, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
1
Laporan Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
53
54
Layanan sarana & prasarana konservasi berjalan normal
Pagu Indikatif
Peningkatkan kinerja pelaksanaan Sarana & prasarana pengendalian OP prasarana & sarana pengendalian banjir & pengamanan pantai banjir berfungsi baik
41
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 58 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Banjir
No.
59
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Informasi Posko Banjir
60
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Pemali Comal
61
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Se Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Kerusakan prasarana & sarana Rasa aman tercipta pengendali banjir akibat bencana alam dapat ditangani secara darurat
Dampak banjir dapat diminimalisir
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
1
Satuan (8) Dinas Rp
(9) 2.188.775
1
Laporan Rp
400.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
(10)
(11) 0,11 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah BPSDA Pemali Comal pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kejadian banjir se Jateng dapat dimonitor
Prasarana & sarana pengendali Layanan prasarana & sarana banjir di Wilayah Balai PSDA Pemali pengendalian banjir berjalan normal Comal berfungsi & terpelihara
1
Laporan Rp
300.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Pemali pembangunan Comal infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Piket banjir & kekeringan serta penanganan daruratnya
1
Laporan Rp
350.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Tercipta rasa aman
62
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Jragung Tuntang
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung pembangunan Tuntang infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana pengendali Layanan prasarana & sarana banjir di Wilayah Balai PSDA Jratun pengendalian banjir berjalan normal berfungsi & terpelihara
1
Laporan Rp
650.000
0,03 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
63
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Jragung Tuntang WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Seluna
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung pembangunan Tuntang infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Seluna pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Piket banjir & kekeringan serta penanganan daruratnya
1
Laporan Rp
450.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prasarana & sarana pengendali Layanan prasarana & sarana banjir di Wilayah Balai PSDA Seluna pengendalian banjir berjalan normal berfungsi & terpelihara
1
Laporan Rp
340.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
65
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Seluna
Piket banjir & kekeringan serta penanganan daruratnya
Tercipta rasa aman
1
Laporan Rp
375.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
66
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Seluna pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA pembangunan Bengawan Solo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Prasarana & sarana pengendali banjir di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo berfungsi & terpelihara
Layanan prasarana & sarana pengendalian banjir berjalan normal
1
Laporan Rp
400.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
67
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Bengawan Solo
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA pembangunan Bengawan Solo infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Piket banjir & kekeringan serta penanganan daruratnya
Tercipta rasa aman
1
Laporan Rp
200.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
64
42
Tercipta rasa aman
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 68 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Probolo
No.
69
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Probolo
70
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
71
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pegendalian Banjir dan Pengamanan Pantai / Kegiatan Pengelolaan Banjir dan Kekeringan Balai PSDA Serayu Citanduy
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Probolo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Prasarana & sarana pengendali Layanan prasarana & sarana banjir di Wilayah Balai PSDA Probolo pengendalian banjir berjalan normal berfungsi & terpelihara
Persentase (%)
Keterangan SKPD
1
Satuan (8) Laporan Rp
(9) 300.000
1
Laporan Rp
250.000
0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
(10)
(11) 0,01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Probolo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Serayu pembangunan Citanduy infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Piket banjir & kekeringan serta penanganan daruratnya
Prasarana & sarana pengendali Layanan prasarana & sarana banjir di Wilayah Balai PSDA Serayu pengendalian banjir berjalan normal Citanduy berfungsi & terpelihara
1
Laporan Rp
310.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Prioritas 4 : Peningkatan Se Wilayah Kerja Balai PSDA Serayu pembangunan Citanduy infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Piket banjir & kekeringan serta penanganan daruratnya
1
Laporan Rp
350.000
0,02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Rp
109.933.129
TOTAL
43
Tercipta rasa aman
Pagu Indikatif
Tercipta rasa aman
5,45
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Urusan/Bidang Urusan No. Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1) (2) 1 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan / Kegiatan Fasilitasi Revitalisasi Kawasan Perkotaan kumuh sebagai Fungsi PKN dan PKW
Prioritas Daerah (3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (4) (5) I.PKN: Kota Semarang, Kab.Cilacap, Kota Penngkatan sarana dan prasarana Surakarta; II.PKW: Kab.Blora, Kota (air bersih, sanitasi dan jalan Magelang, Kota Tegal, Kab.Boyolali, lingkungan)pada lingkungan Kab.Kudus, Kab.Kebumen, Kota Salatiga. permukiman
Tolok Ukur (6) Revitalisasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota PKN dan PKW
Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan PSD di kawasan Permukiman di perdesaan
2
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan / Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana desa agropolitan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kab.Pekalongan, Kab.Cilacap, Kab.Purworejo.
Ketersediaan PSD pada kawasan Permukiman di Perkotaan dan perdesaan
3
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan / Kegiatan Pembangunan Prasarana dan sarana Perumahan Penunjang Kawasan Wisata dan Revitalisasi Kawasan Tradisional/Cagar Budaya
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kab.Magelang, Kab.Boyolali dan Kab. Semarang
4
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan / Penataan Kawasan Perbatasan Jawa Tengah - Jawa Timur
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kab. Rembang
5
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Kegiatan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
I.SAMPAH 3R : Kab.Pati, Kab.Pekalongan, Tertanganinya Sampah dengan 3R; Kab. Pemalang, Kab. Kudus, Kab. Sanitasi Komunal & SPAL; dan Purworejo; II. IPAL Drainase KOMUNAL :Kab. Brebes, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Tegal, Kab. Sragen, Kab. Banjarnegara III. SPAL KOMUNAL : Kab.Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Batang IV.DRAINASE : Kab.Blora, Kab.Grobogan, Kab.Demak, Kab.Brebes, Kab.karanganyar, Kab Batang, Kab. Rembang, Kota Pekalongan
Peningkatan kualitas lingkungan melalui penanganan sampah, sanitasi dan drainase
6
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kab.Semarang, Kab.Kendal, Kab.Demak, Pendampingan Program Pusat Kab.Grobogan, Kab.Pekalongan, Kegiatan PAMSIMAS Kab.Batang, Kab.Tegal, kab.Brebes, Kab.Pati, Kab.Kudus, Kab.Pemalang, Kab.Rembang, Kab.Blora, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Purbalingga, Kab.Banjarnegara, Kab.Magelang, Kab.Temanggung, Kab.Wonosobo, Kab.Purworejo, Kab.Kebumen, Kab.Klaten, Kab.Boyolali, Kab.Sragen, Kab.Sukoharjo, Kab.Karanganyar, Kab.Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya kualitas hasil program PAMSIMAS
Pagu Indikatif (Rp.000,-)
Target (7) 10
Satuan (8) Kabupaten / Rp Kota
(9) 1.000.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,05 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3
Kabupaten/ Rp Kota
1.000.000
0,05 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Terbangunnya PSD Permukiman Meningkatnya kualitas PSD Perdesaan Desa-Desa Sentra Industri Permukiman Perdesaan Desa-Desa Kecil dan Pariwisata Sentra Industri Kecil dan Pariwisata
2
Kabupaten Rp
800.000
0,04 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Bangunan Tugu Batas Jawa Tengah - Peningkatan citra Jateng di Jawa Timur kawasan perbatasan dengan Jatim di Pantura
1
Paket Rp
1.850.000
0,09 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3
Paket Rp
12.000.000
0,59 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
150
Desa Rp
350.000
0,02 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
44
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 7 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Prioritas Daerah (3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (4) (5) I.PRASARANA AIR BERSIH REGIONAL Tersedianya PSD Air Bersih (SPAM BREGAS: Kab.Brebes, Kab.Tegal, Kota Tegal) II.STUDI SPAM REGIONAL: Kota Pklg-Batang- Kab. Pekalongan, Kab.Byms-Kab.Pbl; III.PENYEDIAAN PSD AIR BERSIH: Kab. Brebes, Kab.Blora, Kab. Karanganyar, Kab.Grobogan, Kab.Demak, Kab.Wonogiri, Kab.Sragen, Kab.Purworejo, Kab.Pekalongan, Kab. Magelang, Kab.Banjarnegara.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatnya jaringan dan layanan Air Bersih untuk masyarakat
Pagu Indikatif (Rp.000,-)
Target (7)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
20
Satuan (8) Paket Rp
(9) 60.000.000
20
Kab/ Kota Rp
250.000
0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
199
Desa Rp
696.500
0,03 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
(10)
(11) 2,97 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kab.Semarang, Kab.Demak, Terevaluasinya Prasarana dan Sarana Meningkatnya Pemanfaatan Kab.Pekalongan, Kab.Brebes, Kab.Kudus, Permukiman; Prasarana dan Sarana Permukiman Kab.Jepara, Kab.Rembang, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Banjarnegara, Kab.Wonosobo, Kab.Purworejo, Kab.Kebumen, Kab.Klaten, Kab.Boyolali, Kab.Sragen, Kab.Sukoharjo, Kab.Wonogiri, Kota Pekalongan, Kota Surakarta
9
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Pendampingan Pelaksanaan Program USRI
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
Pendampingan Program Pusat Kegiatan USRI
10
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Peningkatan layanan uji laboratorium dan informasi konstruksi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang
Pelayanan Lab; Tersedianya HSD, Meningkatnya kualitas informasi HSPK, HSBGN; Pameran; dan hasil pembangunan melalui uji Perpustakaan; Bantek Pengujian Lab lab bahan ke Kab/Kota
6
paket Rp
1.825.000
0,09 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
11
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Peningkatan kinerja dan monev bidang cipta karya dan tata ruang
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang
Sosialisasi, Monev Bidang Cipta Karya, dan Pengembangan Sistem Program Movev & Monitoring D. CKTR
Meningkatnya kinerja dan kualitas pembangunan Bidang Cipta Karya
3
Dokumen Rp
400.000
0,02 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang
Sosialisasi, Diseminasi, Forum, dan identifikasi Jasa Konstruksi ; Bintek Peraturan Teknis Keuangan Perpajakan, Keselamatan dan Kesehatan kerja Bidang Konstruksi, Uji Sertifikasi Pengadaan B/J, Serifikasi Tukang/ Mandor; Pengawasan tertib Jasa konstruksi.
Meningkatnya kualiats jasa konstruksi dari semua sektor baik dari penyedia jasa maupun sektor pemerintah
3
Paket Rp
1.000.000
0,05 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
13
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi / Kegiatan Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung negara
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang
Terwujudnya Bantuan Teknis dalam Meningkatnya kualitas pengelolaan Rangka Penyelenggaraan dan gedung negara oleh kabupaten pengelolaan Bangunan Gedung kota Negara sejumlah 175 peserta dari 35 Kabupaten/ Kota.
1
paket Rp
275.000
0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
45
Meningkatnya layanan sanitasi berbasis kawasan di perdesaan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan bangunan gedung dan meningkatnya kompetensi dan peningkatan jumlah usaha jasa konstruksi.
Tolok Ukur (6) Terwujudnya pelaksanaan bintek dalam rangka pembangunan gedung negara dan rumah dinas
Kota Semarang
Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan bangunan gedung dan meningkatnya kompetensi dan peningkatan jumlah usaha jasa konstruksi.
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pembangunan Perumahan / Kegiatan Fasilitasi Prasarana Rumah Sederhana Sehat
18
Pagu Indikatif (Rp.000,-)
Keterangan SKPD
1
Satuan (8) paket Rp
(9) 275.000
Pembangunan interior gedung DESPRA
1
paket Rp
5.248.500
0,26 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6 Kab/ Kota Pemenang Lamba Habitat di Prov. Jawa Tengah
Penyelenggaraan Habitat di 6 K/K; Peningkatan kualitas kawasan Peningkatan kelembagaan kumuh dan peningkatan Perumahan (BKP4 Prov) dan Fasilitasi kelembagaan perumahan. Pemberdayaan BKP4K; Penyusunan RP4D dan Studi Kaw.Kumuh (PLP2KBK) & Peningkatan Kelembagaan Perumahan
6
Kab/ Kota Rp
1.650.000
0,08 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
I.RUSUNAWA: Kab.Sukoharjo, Kota Surakarta, Kota Pekalongan; II.RUMAH SEDERHANA SEHAT: Kab.Jepara, Kota Pekalongan, Kab.Tegal, Kab.Karanganyar, Kab.Boyolali, Kab.Brebes, Kab.Kudus, Kab.Pati, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap.
1)Terpenuhinya kebutuhan rumah Terbangunnya PSD untuk yang dicukupi dengan kemampuan RUSUNAWA dan PSD untuk Rumah pengembang, pemerintah dan Sederhana Sehat masyarakat. 2)Meningkatnya kualitas rumah yang terjangkau oleh daya beli MBR
13
Kabupaten/ Rp Kota
1.300.000
0,06 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pembangunan Perumahan / Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Bagi RTM
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kab.Demak, Kab.Pekalongan, Terpugarnya rumah yang tidak sehat peningkatan kualitas rumah. Kab.Batang, Kab.Brebes, Kab.Pati, dan tidak layak huni menjadi rumah Kab.Pemalang, Kab.Rembang, Kab.Blora, yang sehat dan layak untuk dihuni. Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Banjarnegara, kab.Temanggung, Kab.Wonosobo, Kab.Kebumen, Kab.Wonogiri, Kota Semarang
16
Kab/ Kota Rp
7.800.000
0,39 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
19
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pembangunan Perumahan / Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
I.SOSIALISASI & PERBAIKAN RUMAH: Kab.Brebes, Kab.Pemalang, Kab.Banjarnegara; II.RUMAH EV. BENCANA: Kab.Blora, Kab.Pati, Kab.Jepara; III.PSD AKIBAT BENCANA: Kab.Wnsb, Kab.Pemalang, Kab.Brebes, Kab.Magelang, Kab.Banjarnegara.
Tersosialisasi perbaikan rumah akibat bencana, terbangunnya rumah evakuasi bencana, terelokasinya rumah dari daerah rawan bencana. Perbaikan PSD pasca bencana.
Sosialisasi & Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam; Rumah Evakuasi Bencana; PSD Akibat Bencana
3
Paket Rp
4.000.000
0,20 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
20
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Kegiatan Penataan lingkungan permukiman perbatasan Kab/Kota
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang-Kab.Semarang; Kab.Purworejo-Kab.Wonosobo, Kab.Temanggung-Kab.Kendal, Kab.Demak-Kab.Kudus, Kab.BanyumasKab.Banjarnegara
Meningkatnya kemampuan dan keberdayaaan masyarakat dalam pembangunan PSD pada Kawasan Perbatasan
Meningkatnya lingkungan permukiman perbatasan Kab/Kota yang tertata melalui pembangunan PSD
5
Kabupaten/ Rp Kota
300.000
0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
(1) (2) 14 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi / Pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan gedung negara dan rumah dinas
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
15
Wajib/PEKERJAAN UMUM/Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi/Kegiatan Pembangunan Gedung Despra Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
16
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah
17
46
Target (7)
Persentase (%) (10)
(11) 0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Terbangunnya PSD pada Desa Pusat Peningkatan PSD pada kawasan Pertumbuhan; Terwujudnya perdesaan Permukiman yang tertata asri dan sehat
Pagu Indikatif (Rp.000,-)
Keterangan SKPD
2
Satuan (8) Paket Rp
(9) 10.000.000
Tersusunnya Rencana Tata Ruang Rinci Penjabaran dari RTRWP
1
Paket Rp
475.000
0,02 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyusunan/ Review RTR Kabupaten/ Kota
2
Paket Rp
250.000
0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan di Kawasan Jawa Tengah di Kawasan Strategis Jawa Tengah Strategis BERGAS MALANG dan Kawasan KoridorSolo-Selo-Borobudur
2
Paket Rp
950.000
0,05 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Fasilitasi Kinerja POKJA Pemanfaatan Pemanfaatan ruang yang sesuai dan Pengendalian Pemanfaatan dengan rencana tata ruang Ruang BKPRD; Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Ruang; Pemantauan & Bintek
4
Paket Rp
775.000
0,04 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Prioritas 7: Peningkatan tata DAS Serayu; DAS Comal-Gangsa, kelola pemerintahan yang baik Pembinaan & Pemanfaatan lahan di 35 dalam rangka peningkatan Kabupaten/Kota akuntabilitas dan pelayanan publik
Terwujudnya Identifikasi Daerah Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sempadan Sungai di DAS (serayu, DAS Comal-Gangsa) Pembinaan dan pemanfaataa lahan di 35 kab/kota
Tertatanya Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sempadan Sungai sesuai peruntukannya
3
Paket Rp
300.000
0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Prioritas 7: Peningkatan tata Kab.Tegal, Kab.Brebes, Kab.Pemalang, kelola pemerintahan yang baik Kota Tegal dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersusunnya SIM Lahan pada kawasan strategis
Terpantaunya pemanfaatan Lahan sesuai peruntukannya
1
Paket Rp
125.000
0,01 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Rp
114.895.000
(1) (2) 21 WAJIB / PERUMAHAN / Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Kegiatan Prasarana dan Sarana di Kawasan Pedesaan
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4) I.PSD PADA DPP: Kab.Blora, Kab.Karanganyar, Kab.Sragen, Kab.Brebes, Kab.Pemalang, Kab.Wonosobo, Kab.Boyolali, Kab.Pati, Kab.Rembang, Kab.Purworejo, Kab.Banjarnegara, Kab.Grobogan; II.PERMUKIMAN TERTATA ASRI & SEHAT: Kab.Semarang, Kab.Sragen, Kab.Brebes.
22
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang rinci penjabaran dari RTRWP
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Banjarnegara, Wonosobo
Tersusunnya Rencana Tata Ruang Rinci Penjabaran dari RTRWP Kawasan Dataran Tinggi Dieng
23
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Pebinaan dan fasilitasi penyusunan/review RTR Kab/Kota
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
I.PEMBINAAN & FASILITASI: Kab.Blora, Terlaksananya pembinaan dan Kab.Rembang, Kab.Pati, Kab.Jepara, fasilitasi penyusunan/ Review RTR Kab.Kudus, Kota Surakarta, Kab.Sragen, Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Kab.Karanganyar, Kab.Wonogiri, Kab.Sukoharjo; II.PENYUSUNAN RDTR: Kota Magelang, Kab.Magelang, Kab.Kudus, Kab.Batang
24
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Perencanaan Tata Ruang / Revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kaw. Strategis BERGAS MALANG: Kab.Brebes, Kota Tegal, Kab.Tegal, Kab.Pemalang Kawasan Koridor Solo-SeloBorobudur (Boyolali, Kab. Magelang, Kota Surakarta
25
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang / Peningkatan Kinerja Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
26
WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Identifikasi perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan
27
WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Sistem Informasi Lahan
TOTAL
47
Target (7)
Persentase (%) (10)
(11) 0,50 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5,70
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan/Bidang Urusan No. Pemerintahan Daerah Dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (1) (2) 1 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL
Indikator Kinerja Lokasi
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Hasil Program Tolok Ukur (5) 1.Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat 2.Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 3.Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Program PPSP
Tolok Ukur (6) 1.Peningkatan kinerja pelayanan AMPL 2.Peningkatan cakupan pelayanan AMPL
1.Fasilitasi dan koordinasi kinerja Sekretariat dan Pokja Perencanaan BKPRD Prov. Jawa Tengah 2.Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Rinci penjabaran dari RTRWP (Kawasan Strategis Provinsi) 3.Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota 4.Penyusunan Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
1.Peningkatan Kinerja BKPRD Provinsi Jawa Tengah 2.Sinkronisasi dan sinergitas antara RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kab/Kota
Dokumen rencana integrasi pengembangan transportasi Kawasan Subosukowonosraten
2
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
3
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyusunan Rencana Integrasi Pengembangan Transportasi dan Perhubungan Kawasan Strategis.
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya keterpaduan transportasi yang melibatkan pelaku transportasi baik Pemerintah Daerah maupun Swasta
4
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersusunnya identifikasi APBN & APBD 2012, Tersusunnya lap triwulan APBN 2012, Tersusunnya monev prog/keg 2012, Tersusunnya evaluasi RKPD 2010, Tersusunnya Tinjauan Th ke 4 RPJMD Prov dan Tinjauan RPJMD Kab/Kota
5
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
1. Terlaksanya kegiatan Curah Pendapat/Focus Group Discussion (FGD)/Second Opinion dengan pakar/tenaga ahli nasional/internal 2. Terlaksananya kegiatan TPAK Fungsional Perencana 3. Terlaksanya pembinaan pegawai
48
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Perencana 2.Meningkatnya Kualitas SDM Fungsional Perencana 3.Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai
Target (7)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) 35 Kab/Kota
Rp
550.000
35 Kab/Kota
Rp
1.000.000
0,05 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
275.000
0,01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
480 buku
Rp
1.900.000
0,09 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12 bulan
Rp
200.000
0,01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Kabupaten
(9)
(10) (11) 0,03 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 6 WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
7
8
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4)
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi renbang Bidang Kesra
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Tolok Ukur Target (6) (7) 1. Terlaksananya fasilitasi, 1, 3, 3, 1, 35, koordinasi, harmonisasi 1, 1, 1, 1. perencanaan pembangunan melalui forum SKPD, Musrenbangwil, Rakortas, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kab/Kota, Musrenbang Regional Jawa Bali, Rakorpus, Musrenbangpus, Musrenbangnas, Konsultasi dan koodinasi 1. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan perekonomian Meningkatnya kualitas 1;10;8;1;1;1;1 2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan perekobnomian dokumen perencanaan ;1;1;12;2;2;1; lokal dan regional pembangunan daerah 1;1;1;1;1;1;1 3. Workshop/Seminar Pengembangan perekonomian bidang ekonomi 4. FGD penerapan ARG lingkup ekuindag 5. Koordinasi, sosialisasi, pemantauan dan konsultasi pelaksanaan pengembangan perekonomian di lapangan dan mengikuti koordinasi dan konsultasi di luar provinsi 6. Pameran klaster IKM dan UKM Jawa Tengah 7. Penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan perekonomian 8. Penyusunan sistem informasi managemen potensi ekonomi daerah kawasan Pakujembara dan Subosukowonosraten 9. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya alam dan pertanian 10. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sumber daya alam dan pertanian 11. Rakor pengembangana sumbver daya alam dan pertanian 12. Koordinasi penerapan ARG di lingkup SDAP 13. Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan sumber daya alam dan pertanian di daerah 35 Kab./Kota 14. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan pertanian di luar provinsi 15. Fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan agropolitan/minapolitan di 10 Kab 16. Fasilitasi penanganan kawasan Dieng di 6 Kab 17. Fasilitasi PRIMATANI di 13 Kab. 18. Penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan pertanian 19. Penyusunan model pengelolaan dan pengembangan mangrove 2 kab 20. Rencana pengembangan unit perbenihan rakyat 3 Kab
1. Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan KHPPIA 2. Terlaksananya fasilitasi pada kab/kota dalam rangka perencanaan, pemantapan dan pengembangan program terlaksananya tinjauan akhir program pengembangan KHPPIA 3.Terlaksananya rakor dan sinkronisasi lingkup kegiatan kesejahteraan sosial 4. Terlaksannanya fasilitasi pada kab/kota lingkup kesejahteraan sosial 5. terlaksananya konsultasi dan koordinasi perencanaan bidang PMS/PUS 7.Terlaksananya penyusunan data dinamis bidang PMS 8.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi bidang PMS dan ARG 9.Terlaksananya workshop bidang PMS 10.Pengenndalian dan evaluasi RAD MDGs
49
1. Meningkatnya koordinasi program KHPPIA secara mantap 2. Meningkatnya kinerja Tim koordinasi pengembangan program KHPPIA 3.Diketahuinya perkembangan dan permasalahan dalam program KHPPIA di Jawa Tengah 4. Terselenggaranya rakor manajemen program KHPPI
Satuan (8) Pergub RKPD, Rp Musrenbangwil, Rakortas, Musrenbangprov, Musrenbang Kab/Kota, Musrenbagreg, Rakorpus, Musrenbangpus, Musrenbangnas paket;paket;pak Rp et;paket;paket;p aket;paket;paket ;dokumen;kali;ka li;kali;paket;pake t;paket;paket;pa ket;paket;paket; paket
35 Kab/Kota
Rp
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 2.200.000
(10) (11) 0,11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.150.000
0,11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.875.000
0,09 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 9 WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan kependudukan
10
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta. WAJIB / PERENCANAAN Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang PEMBANGUNAN / Program tata kelola Perencanaan Prasarana pemerintahan yang baik Wilayah dan Sumberdaya Alam dalam rangka / Kegiatan Fasilitasi dan peningkatan Koordinasi Perencanaan akuntabilitas dan Pembangunan Bidang pelayanan publik Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Hasil Program Tolok Ukur (5) Ketersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan kependudukan
Satuan (8) 35 Kab/Kota
Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, Kebijakan Umum kuantitas dan kualitas koordinasi/fasilitasi sebagai pelaku Perencanaan Bantuan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Keuangan Kepada Kab/Kota;Laporan Hasil Kajian Usulan Rencana Pembangunan Lingkup Infrastruktur;Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
11
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP)
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan WISMP Loan Bank Dunia di Prov. Jateng
12
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Participatory Irrigation Sector Project (PISP).
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan PPISP Loan ADB di Prov. Jateng
13
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur WAJIB / STATISTIK / Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur di Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersusunnya buku JDA 2012, Buku PDRB 2011, Buku PDRB Kab/Kota 2011, Buku Potensi/Profil Daerah, Buku II LKPJ Gubernur, Terkelolanya jaringan database, pemetaan dan Terlaksananya fasilitasi evaluasi RPJMD Kab/Kota
14
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
TOTAL
50
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatkan kualitas perencanaan Program TMMD Prov. Jateng; Terciptanya sarana prasarana pemerintahan yang efisien dan efektif; Meningkatkan kualitas perencanaan program pemerintahan dan pemberdayaan perdesaan;
Jambore PPSIP;Penyusunan Renstra PPSIP;Forum Koordinasi Daerah Irigasi;PSETK;Sosialisasi PSETK
Target (7)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 2.875.000
(10) (11) 0,14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35 Kab/Kota
Rp
1.500.000
0,07 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18 Kabupaten
Rp
250.000
0,01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Kabupaten
Rp
175.000
0,01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
200.000
0,01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
1.250.000
0,06 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
16.400.000
35 Kab/Kota
600,450,250,2 buku,buku,buku, 5,1,1,1,4 buku,set,unit,uni t,kab/kota
0,81
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pengawasan operasional angkutan umum
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur guna Kab. Brebes mendukung pertumbuhan ekonomi
Tolok Ukur (5) Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan syarat dan terlaksananya fasilitasi Gakkum sidang ditempat.
(7) Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan syarat dan terlaksananya fasilitasi Gakkum sidang ditempat.
(8)
Satuan
(9) 10 UPP
Rp
200.000
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Lomba Tertib LLAJ Se-Jateng
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpilihnya Kab/Kota yang Mewakili Jateng dalam Penghargaan WTN
Terpilihnya Kab/Kota yang Mewakili Jateng dalam Penghargaan WTN
13 Kab/Kota
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Posko angkutan lebaran 1431 H, Natal 2011 dan Tahun Baru 2012
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya angkutan Lebaran, Natal dan tahun Baru yang aman Tertib dan Nyaman
Terlaksananya angkutan Lebaran, Natal dan tahun Baru yang aman Tertib dan Nyaman
31 Hr
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pengawasan operasional jembatan timbang
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Menurunnya jumlah pelanggaran kelebihan muatan
Menurunnya jumlah pelanggaran kelebihan muatan
17 JT
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Rakornis pengendalian kelebihan muatan
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Berkurangnya Pelanggaran Kelebihan Muatan
Berkurangnya Pelanggaran Kelebihan Muatan
10 Prov
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pengembangan Rencana bidang Hubkominfo
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya Rencana Program dan Monitoring Terwujudnya Rencana Program dan Pembangunan HUBKOMINFO di Jawa Tengah Monitoring Pembangunan HUBKOMINFO yang Handal di Jawa Tengah yang Handal
12 Bulan
Rp
700.000
0,03 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah Pengembangan Perhubungan Darat / pembangunan infrastruktur guna Kegiatan Fasilitasi keselamatan ASDP dan mendukung pertumbuhan Perkeretaapian di Jawa Tengah ekonomi
Terlaksananya Bintek Keselamatan Ka 2 Lokasi, Bintek keselamatan SDP 2 Lokasi fasilitas Pengembangan Pelayanan KA dan Pengadaan Pemasangan Rambu di perlintasan Sebidang
Terlaksananya Bintek Keselamatan Ka 2 Lokasi, Bintek keselamatan SDP 2 Lokasi fasilitas Pengembangan Pelayanan KA dan Pengadaan Pemasangan Rambu di perlintasan Sebidang
4 Lokasi
Rp
500.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Perencanaan teknis terinci pembangunan perlintasan tidak sebidang (underpass)
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya Dokumen RTT Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang di 6 Lokasi
Tersedianya Dokumen RTT Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang di 6 Lokasi
3 lokasi
Rp
400.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
9
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan dan pemeliharaan perlintasan sebidang di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpeliharanya Kinerja Perlintasan Sebidang di 50 Lokasi
Terpeliharanya Kinerja Perlintasan Sebidang di 50 Lokasi
20 lokasi
Rp
1.300.000
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan DED pembangunan dermaga SDP
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terselesaikannya Pembangunan Dermaga Sungai di 2 Lokasi
Terselesaikannya Pembangunan Dermaga Sungai di 2 Lokasi
2 lokasi
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
51
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target (8)
(1) (2) 11 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pembinaan Teknis Pengawasan dan Fasilitasi Kelengkapan Jalan
(5) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemasangan Perlengkapan Jalan di 10 UPP
(7) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemasangan Perlengkapan Jalan di 10 UPP
12
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Semarang, pembangunan infrastruktur guna Pekalongan, mendukung pertumbuhan Brebes, Pati, ekonomi Banyumas, Magelang, Kebumen, Boyolali, Wonogiri, Kota Surakarta WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah Pengembangan Perhubungan Darat / pembangunan infrastruktur guna Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan mendukung pertumbuhan Angkutan Umum ekonomi
Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Penunjang Angkutan Umum
13
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Pendataan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum se Jateng
Prioritas 4 : Peningkatan Kota Semarang, pembangunan infrastruktur guna Kab. Semarang, mendukung pertumbuhan Kab. Kendal, ekonomi Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Salatiga
14
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Study Evaluasi Jaringan Taryek AKDP dan Manajemen Angkutan Umum
15
16
Satuan
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10 UPP
Rp
100.000
Meningkatnya Sarana Prasarana Pelayanan Penunjang Angkutan Umum
10 UPP
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pembinaan 20 prusahaan Angkutan Umum di Jawa Tengah dan Rakor Bidang angkutan Jalan dan terlaksananya pengoperasian Angkutan Massal Kedugsepur
Pembinaan 20 prusahaan Angkutan Umum di Jawa Tengah dan Rakor Bidang angkutan Jalan dan teralisasinya Rencana Pengoperasian Angkutan Massal kedungsepur
20 Perusahaan
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya Dokumen Akademis untuk Evaluasi SK Kadinas LLAJ Prov. jateng No. 551.2/220/2004 tanggal 19 Feb 2004 dan Manajemen, terlayaninya jalur angkutan perdesaan
Tersedianya Dokumen Akademis untuk Evaluasi SK Kadinas LLAJ Prov. jateng No. 551.2/220/2004 tanggal 19 Feb 2004 dan Manajemen,terlayaninya jalur angkutan perdesaan
10 UPP
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Pengadaan Fasilitas Rambu Portable
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya rambu portable 500 buah
Tersedianya rambu portable 500 buah
Rp
300.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Inventarisasi Jalur Alternatif di Jawa Tengah WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Terminal di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya Database jalur Alternative ruas Tersedianya Database jalur Alternative Smg-Rbg, Smg-Brs, Clp-Pwj-Bts-Jogja, Bts-Solo- ruas Smg-Rbg, Smg-Brs, Clp-Pwj-BtsKlaten, Mgl-Wsb-Bms, TglBms-Smg-Slo Jogja, Bts-Solo-Klaten, Mgl-Wsb-Bms, TglBms-Smg-Slo Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan terminal di Jawa Tengah terminal di Jawa Tengah
6 wilayah
Rp
150.000
35 Kab/Kota
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Fasilitasi Pemantauan Arus Lalu Lintas di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpantaunya sirkulasi arus lalu lintas di jalur utama pintu masuk Jawa Tengah secara akurat baik secara manual maupun data traffic countingnya
Terpantaunya sirkulasi arus lalu lintas di jalur utama pintu masuk Jawa Tengah secara akurat baik secara manual maupun data traffic countingnya
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pembinaan dan Penyuluhan Pengemudi Angkutan Umum, Penumpang dan Barang (AKUT)
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya pengemudi angkutan umum penumpang dan barang yang berdisiplin dan sadar lalu lintas,terpilihnya pemuda pelopor keselamatan LLAJ
Terwujudnya pengemudi angkutan umum penumpang dan barang yang berdisiplin dan sadar lalu lintas, terpilihnya pemuda pelopor keselamatan LLAJ
35 Kab/Kota
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
20
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Publikasi Keselamatan LLAJ
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya informasi publik safety campaign
Tersedianya informasi publik safety campaign
35 Kab/Kota
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
21
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Fasilitasi Forum LLAJ
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
terkoordinasinya antar stakeholdes dalam forum LLAJ, yang sinergi antar intansi penyelenggara LLAJ
terkoordinasinya antar stakeholdes dalam forum LLAJ, yang sinergi antar intansi penyelenggara LLAJ
35 Kab/Kota
Rp
75.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17
52
200 bh
4 Titik
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 22 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pembangunan Jembatan Timbang Purwodadi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Purwodadi-Solo pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(5) Termonitornya pengawasan muatan angkutan barang pada ruas jalan Purwodadi-Solo
(7) Termonitornya pengawasan muatan angkutan barang pada ruas jalan Purwodadi-Solo
23
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pengadaan Alat Timbang Portable
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Kelebihan Muatan
24
Target
Satuan
(8)
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 lokasi
Rp
500.000
Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Kelebihan Muatan
2 bh
Rp
300.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Tegal-Purwokerto Tersedianya Dokumen pengembangan Pengembangan Perhubungan Darat / Studi pembangunan infrastruktur guna pelayanan angkutan kereta api komuter lintas kelayakan angkutan KA Komuter di Jateng mendukung pertumbuhan Tegal-Purwokerto dan Purwokerto-Yogyakarta ekonomi
Tersedianya Dokumen pengembangan pelayanan angkutan kereta api komuter lintas Tegal-Purwokerto dan PurwokertoYogyakarta
2 lintasan
Rp
400.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
25
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Pengadaan pemasangan rambu SDP
Pengadaan pemasangan Rambu sungai
Pengadaan pemasangan Rambu sungai
1 paket
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
26
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah Pengembangan Perhubungan Darat / Studi pembangunan infrastruktur guna kelayakan pengembangan angkutan mendukung pertumbuhan sungai di Jateng ekonomi
Tersedianya dokumen studi kelayakan pengembangan angkutan sungai di 2 lokasi
Tersedianya dokumen studi kelayakan pengembangan angkutan sungai di 2 lokasi
1 lokasi
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
27
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah Pengembangan Perhubungan Darat / Studi pembangunan infrastruktur guna RTT pembangunan dermaga SDP mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya dokumen RTT pembangunan dermaga SDP di 6 lokasi
Tersedianya dokumen RTT pembangunan dermaga SDP di 6 lokasi
2 lokasi
Rp
300.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
28
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil Pati
Prioritas 4 : Peningkatan Pati pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
4 Kab/kota
Rp
1.250.000
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
29
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Semarang
Prioritas 4 : Peningkatan Semarang pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
6 Kab/kota
Rp
1.550.000
0,08 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
30
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Pekalongan
Prioritas 4 : Peningkatan Pekalongan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
3 Kab/kota
Rp
1.016.549
0,05 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
31
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan Perhubungan Wil. Magelang
Prioritas 4 : Peningkatan Magelang pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
4 Kab/kota
Rp
1.202.400
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
32
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Surakarta
Prioritas 4 : Peningkatan Kota Surakarta pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang, Perlengkapan Jalan, Wastib Waduk Kedung Ombo dan Mobil Operasional
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang, Perlengkapan Jalan, Wastib Waduk Kedung Ombo dan Mobil Operasional
3 Kab/kota
Rp
1.080.000
0,05 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
53
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 33 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Banyumas
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Banyumas pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(5) Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
(7) Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
34
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Boyolali
Prioritas 4 : Peningkatan Boyolali pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
35
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Wonogiri
Prioritas 4 : Peningkatan Wonogiri pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
36
Target
Satuan
Keterangan SKPD
3 Kab/kota
Rp
(9) 1.030.000
(10) (11) 0,05 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
3 Kab/kota
Rp
1.150.000
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
3 Kab/kota
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Kebumen Pengembangan Perhubungan Darat / pembangunan infrastruktur guna Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. mendukung pertumbuhan Kebumen ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
3 Kab/kota
Rp
1.131.000
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
37
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Peningkatan Pelayanan perhubungan wil. Brebes
Prioritas 4 : Peningkatan Brebes pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
Perlengkapan Wastib/Gakum, Amar Putusan, Perbaikan Alat Timbang dan Perlengkapan Jalan, Rakor,posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Laut, Bantuan Transport
3 Kab/kota
Rp
1.210.000
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
38
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Pembinaan Perusahaan Karoseri dan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Fasilitasi pengembangan karoseri
Penurunan Pelanggaran Dimensi Kendaraan, Peningkatan hasil produksi karoseri kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan laik jalan dan dukungan terhadap program nasional yaitu operasi dimensi kendaraan angkutan penumpang/barang serentak se Indonesia dan pemilihan penguji kendaraan bermotor teladan di Jakarta
1 Paket
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
39
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Laut / Kegiatan Pengopersian Kapal Motor Cepat Kartini 1
Prioritas 4 : Peningkatan Semarangpembangunan infrastruktur guna Karimunjawa mendukung pertumbuhan ekonomi
Beroperasinya KMC. Kartini 1 Lintas Semarang- Beroperasinya KMC. Kartini 1 Lintas Karimunjawa Semarang-Karimunjawa
12 bulan
Rp
2.500.000
0,12 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
40
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Laut / Kegiatan Pengopersian Kapal Kemujan
Prioritas 4 : Peningkatan Karimunjawa pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya Angkutan laut Antar Pulau di Kepulauan Karimunjawa
Tersedianya Angkutan laut Antar Pulau di Kepulauan Karimunjawa
12 bulan
Rp
250.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
41
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Laut / Monitoring dan evaluasi kinerja operasional Pelabuhan di Jateng
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Tersedianya data kinerja operasional sebagai acuan pengembangan pelabuhan di Jawa Tengah
Tersedianya data kinerja operasional sebagai acuan pengembangan pelabuhan di Jawa Tengah
10 lokasi
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
54
(8)
Persentase (%)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 42 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Laut / Pengawasan dan pengendalian angkutan laut
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(5) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelayanan dan kinerja angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut di Jawa Tengah
(7) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelayanan dan kinerja angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut di Jawa Tengah
43
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Laut / Fasilitasi pengembangan pelabuhan di Jateng
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terfasilitasinya pengembangan pelabuhann di Jawa Tengah
45
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah Pengembangan Perhubungan Laut / pembangunan infrastruktur guna Fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng mendukung pertumbuhan ekonomi
46
Target
Satuan
(8)
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
35 Kab/kota
Rp
150.000
Terfasilitasinya pengembangan pelabuhann di Jawa Tengah
10 lokasi
Rp
250.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terfasilitasinya keselamatan pelayaran pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah
Terfasilitasinya keselamatan pelayaran pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah
10 lokasi
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Prioritas 4 : Peningkatan Kendal Pengembangan Perhubungan Laut / pembangunan infrastruktur guna Fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng mendukung pertumbuhan ekonomi
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal Tahap I
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sisi Darat di Terminal Kendal Tahap I
Rp
2.500.000
0,12 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
47
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Udara / Kegiatan Fasilitasi Bandara Ahmad Yani, Bandara Adisumarmo dan dan Bandara Ngloram
Prioritas 4 : Peningkatan Kota Semarang pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terselesaikannya terminal Baru bandara Ahmad Terselesaikannya terminal Baru bandara Yani Semarang Tahun 2013 Ahmad Yani Semarang Tahun 2013
4 lokasi
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
48
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Udara / Kegiatan Pemantauan dan pengawasan ruang udara di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Berkurangnya Jumlah Kecelakaan Pesawat Udara Maupun Kerusakan Bangunan di Sekitar Bandara Akibat Pesawat Take Of dan Landing
Berkurangnya Jumlah Kecelakaan Pesawat Udara Maupun Kerusakan Bangunan di Sekitar Bandara Akibat Pesawat Take Of dan Landing
4 lokasi
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
49
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Udara / Kegiatan Posko Angkutan Haji di Bandara Adi Soemarmo
Prioritas 4 : Peningkatan Kota Surakarta pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya angkutan Haji yang tertib dan lancar
Terlaksananya angkutan Haji yang tertib dan lancar
2 kali
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
50
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Udara / Kegiatan Pengadaan tanah di Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa
Prioritas 4 : Peningkatan Karimunjawa pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlayaninya kebutuhan angkutan udara di kepulauan Karimunjawa
Terlayaninya kebutuhan angkutan udara di kepulauan Karimunjawa
1 paket
Rp
2.500.000
0,12 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
51
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Udara / Kegiatan Sistem informasi geografis Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)Bandara Adi Sumarmo Surakarta
Prioritas 4 : Peningkatan Kota Surakarta pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terjaminnya keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara Adi Sumarmo Surakarta
Terjaminnya keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara Adi Sumarmo Surakarta
1 paket
Rp
250.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
53
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Udara / Pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya pelayanan angkutan udara sesuai Terwujudnya pelayanan angkutan udara standart ICAO sesuai standart ICAO
4 lokasi
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
55
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Radio Siaran Bergerak
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terpublikasinya hasil-hasil kegiatan pemerintah Terpublikasinya hasil-hasil kegiatan melalui SAE, PRPP dan Siaran Radio serta pemerintah melalui SAE, PRPP dan Jambore Teknologi Siaran Radio serta Jambore Teknologi
4 event
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
55
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 56 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Koordinasi dan Optimalisasi Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) Bidang Telekomunikasi dan Internet Pedesaan
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(5) (7) Tersedianya desa yang mendapat prioritas Tersedianya desa yang mendapat pembangunan KPU/USO Bidang Telekomunikasi prioritas pembangunan KPU/USO Bidang baik untuk desa Pintar maupun Desa Berdering Telekomunikasi baik untuk desa Pintar maupun Desa Berdering
57
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Penertiban dan pengawasan Jasa titipan WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Koordinasi pembinaan pengawasan penggunaan bersama menara telekomunikasi WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundangundangan / Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
65
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Rakor Mitra Praja Utama Bidang Hubkominfo
67
Target
Satuan
(8)
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
35 Kab/kota
Rp
100.000
Meningkatnya Jasa Layanan untuk Jasa Titipan Meningkatnya Jasa Layanan untuk Jasa Titipan
35 Kab/kota
Rp
100.000
Terlaksananya Pemanfaatan Tower Bersama
Terlaksananya Pemanfaatan Tower Bersama
35 Kab/kota
Rp
150.000
Jawa Tengah
Untuk Pembuatan Perda Retribusi DINHUBKOMINFOTersedianya Perda Penyelenggaraan Hubkominfo kepada Masyarakat pengguna jasa HUBKOMINFO
Tersedianya Perda Penyelenggaraan Hubkominfo kepada Masyarakat pengguna jasa HUBKOMINFO
2 produk hukum
Rp
500.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terlaksananya Kegiatan MPU di 10 Provinsi
Terlaksananya Kegiatan MPU di 10 Provinsi
1 keepakatan
Rp
300.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Terkelolanya Sistem Informasi Jateng Online
Terkelolanya Sistem Informasi Jateng Online
12 bulan
Rp
750.000
0,04 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
68
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Kegiatan Pengembangan Pengelolaan LPSE
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Terkelolanya LPSE
Terkelolanya LPSE
12 bulan
Rp
1.700.000
0,08 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
69
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Peningkatan SDM Teknologi Informasi
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Peningkatan SDM Teknologi Informasi
Peningkatan SDM Teknologi Informasi
1 paket
Rp
150.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
70
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Pengurusan hibah Koica Bus internet
Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Sasaran Misi 5 : c. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan
Semarang
Pengurusan Hibah Koica Bus Internet
Pengurusan Hibah Koica Bus Internet
1 paket
Rp
100.000
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
61
64
56
0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 71 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Pembinaan dan pengawasan internet service provider
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Jawa Tengah
(5) Pembinaan dan Pengawasan Internet Service Provider
(7) Pembinaan dan Pengawasan Internet Service Provider
72
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Penguatan kelembagaan PPID
Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Sasaran Misi 5 : c. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan
Jawa Tengah
Terlaksananya Pelayanan PPID
Terlaksananya Pelayanan PPID
73
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Bintek pengembangan informasi dan komunikasi publik
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
74
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS Centre
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
75
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa
76
Target
Satuan
(8)
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
12 bulan
Rp
100.000
60 SKPD
Rp
1.200.000
0,06 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Peningkatan SDM dalam bidang analisa media, Peningkatan SDM dalam bidang analisa Pengelolaan Opini Publik, Teknik Jurnalistik, media, Pengelolaan Opini Publik, Teknik penyusunan Siaran Pers dan Konferensi Pers Jurnalistik, penyusunan Siaran Pers dan Konferensi Pers
12 bulan
Rp
800.000
0,04 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Jawa Tengah
Meningkatnya Pelayanan dan Komunikasi Publik Meningkatnya Pelayanan dan Komunikasi Publik
12 bulan
Rp
500.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Terealisasinya kebijakan Pemerintah kepada masyarakat melalui median cetak dan elektronik
Terealisasinya kebijakan Pemerintah kepada masyarakat melalui median cetak dan elektronik
12 bulan
Rp
750.000
0,04 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Penyusunan rencana umum dan standar operasi komunikasi dan informasi daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Tersedianya SOP Komunikasi dan Informasi Daerah
Tersedianya SOP Komunikasi dan Informasi Daerah
1 paket
Rp
200.000
0,01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
77
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Pengembangan pelayanan informasi kebijakan daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya Pelayanan Informasi
Meningkatnya Pelayanan Informasi
35 Kab/kota
Rp
600.000
0,03 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
80
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan lembaga komunikasi Masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya Peran Serta LKM/KIM dalam Pembangunan daerah dan Penyebaran Informasi
Meningkatnya Peran Serta LKM/KIM dalam Pembangunan daerah dan Penyebaran Informasi
12 Kab/kota
Rp
400.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
57
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 81 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan melalui ormas/LSM,OPP dan Media watch
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Jawa Tengah
(5) Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan hasilhasil pembangunan
82
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Fasilitasi Forum komunikasi Media tradisional (FK-METRA) WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya Media Tradisional sebagai Media Meningkatnya Media Tradisional sebagai Penyebarluasan informasi di 3 Lokasi Media Penyebarluasan informasi di 3 Lokasi
Jawa Tengah
Terlaksananya Kegiatan KIP meliputi Bintek, Penguatan kelembagaan Masyarakat, Sengketa Informasi, Dialog Interaktif, Pengadaan Mebelair dan alat Komunikasi
Terlaksananya Kegiatan KIP meliputi Bintek, Penguatan kelembagaan Masyarakat, Sengketa Informasi, Dialog Interaktif, Pengadaan Mebelair dan alat Komunikasi
84
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Kemitraan denga media dan sosialisasi pembangunan melalui ORMAS/LSM/OPP
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Terpublikasinya kebijakan/kegiatan SKPD di Media Cetak/Elektronik
Terpublikasinya kebijakan/kegiatan SKPD di Media Cetak/Elektronik
85
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Pengembangan Media Center
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya layanan Informasi melalui Media Meningkatnya layanan Informasi melalui Online Media Online
83
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
TOTAL
58
(7) Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan hasil-hasil pembangunan
Target
Satuan
(8)
(9) 35 Kab/kota
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rp
400.000
3 lokasi
Rp
700.000
0,03 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6 paket
Rp
2.862.684
0,14 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rp
600.000
0,03 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rp
500.000
0,02 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rp
42.207.633
12 bulan
2,09
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Kinerja No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) (3) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Prioritas 3 : Peningkatan Non Formal dan Informal / Kegiatan kualitas sumber daya Pendidikan Kemasyarakatan manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Batang, Blora, Magelang, Kab/Kota potensial pencemar dan Kab/Kota Tapak Proyek
Keterangan
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan serta keterampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui pendidikan bidang lingkungan hidup
(6) Pembelajaran operator IPAL/kader masyarakat dalam pengelolaan LH
Target
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan
(7) 716
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) (8) org
Rp
1.500.000
SKPD
(11) 0,07 Badan Lingkungan Hidup
2
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan fasilitasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di Kab./Kota dalam rangka Adipura
Prioritas 6 : Peningkatan 35 Kab/ Kota daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Hasil penilaian/peringkat kebersihan dan keteduhan kota
1.Penilaian ADIPURA P1 dan P2; 2. Ekspose 2;2;1;10 nilai ADIPURA P1; 3. Verifikasi; 4. Bantuan peralatan pembersih lingkungan 2.Nilai P1 ADIPURA dapat terinformasikan ke Kab/Kota 3.Penyelesaian permasalahan pada obyek titik pantau Adipura 4.Nilai lomba desa bersih dapat terinformasikan kepada peserta lomba desa bersih 5.Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah oleh masyarakat
kali;kali;paket;paket
Rp
500.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
3
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan kinerja perusahaan/kegiatan terhadap penaatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan penanganan sengketa lingkungan
Prioritas 6 : Peningkatan Kab/ Kota di Jateng daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Penyelesaian kasus/sengketa lingkungan
1.Penyelesaian permasalahan dan kendalayang dihadapi oleh PPLHD/PPNS-LH BLH Prov Jateng/KLH Kab/Kota se Jateng dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum bidang LH 2.Data usaha/kegiatan yang melanggar peraturan perundangan bidang LH
225 ; 49
orang ; usaha/kegiatan
Rp
400.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
4
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Pengembangan Perangkat Lunak dan Teknologi Lingkungan di Jawa Tengah
Prioritas 6 : Peningkatan Jawa Tengah daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Laboratorium di Instansi LH Kab/Kota mampu menganalisis sample lingkungan dengan baik
1) SDM Pengelola Lab di Kab/Kota mampu menguji parameter kualitas lingkungan secara benar dan akurat 2) Peralatan lab dan metode pengujian dapat diaplikasikan untuk pengujian kualitas lingkungan
35; 20
lab lingk Kab/Kota; Lab lingk dan Lab Kab / Kota
Rp
500.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
5
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan pada Cluster Industri Kecil dan Rumah Tangga Perdesaan
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Industri kecil dan rumah tangga mempunyai unit pengolah limbah
1.Dimanfaatkannya paket percontohan 10;14 penerapan teknologi ramah lingkungan oleh ind kecil dan usaha peternakan 2.Terkendalinya pembuangan air limbah dari industri kecil 3.Meningkatnya penerapan minimisasi pembuangan air limbah 4.Berkurangnya beban pencemaran air limbah dan tersedianya energi alternatif bagi masyarakat
industri kecil dan usaha peternakan;lokasi
Rp
600.000
0,03 Badan Lingkungan Hidup
Kab.Wonogiri, Demak, Batang, Blora, Klaten, Jepara, Banyumas, Kudus, Wonosobo dan Boyolali, Rembang, Pati, Pemalang, Sragen
59
Indikator Kinerja No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 6 WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan di Industri rokok dan sekitarnya serta daerah penghasil Bahan Baku (DBHCHT)
(3) Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Keterangan
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(4) (5) Kab Kebumen, Jepara, Kualitas lingkungan di sekitar Boyolali, Pati, Demak, industri rokok dan penghasil bahan BPL2H BLH Prov Jateng, baku termonitor dan tertangani Kudus, Klaten, Magelang, Temanggung, Sukoharjo, Batang, Pekalongan, Brebes, Kendal, Banyumas, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Kota Salatiga, Semarang, Magelang dan Surakarta
Target
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan
(6) (7) (8) 1.Meningkatnya kualitas lingkungan 5;5;36;500;3 paket;lokasi;ttk permukiman sekitar industri Rokok 7000;200 sampling;orang;batan 2.Penghematan bahan baku dan energi di g;unit segala proses pada industri kecil 3.Meningkatnya jumlah peralatan dan sarana penunjang operasional Laboratorium lingkungan pada UPTB bagi pelayanan
SKPD
(11) 0,12 Badan Lingkungan Hidup
Rp
2.500.000
unit;kl/bl;kab/kota;pak Rp et
500.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
7
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Prioritas 6 : Peningkatan 35 Kab/Kota Pengendalian Pencemaran dan Perusakan daya dukung dan daya Lingkungan / Kegiatan Perbaikan kinerja tampung lingkungan guna pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha / mengembalikan fungsikegiatan fungsi ekologis
Dampak pencemaran Limbah B-3 dapat termonitor dan tertangani
1.Kualitas buangan air limbah penambangan 26;1;35;1 emas lebih baik 2.Mencegah meluasnya gangguan kesehatan karena air yang tercemar 3.Perbaikan kinerja industri potensi limbah B3 4.Data industri potensial limbah B3 dapat terinformasikan ke masyarakat 5.Pemusatan lokasi pengrajin peleburan dan pengecoran logam 6.Sentralisasi kegiatan pembakaran kapur dan minimalisasi limbah B3 7.Dokumentasi kondisi lingkungan penambangan emas rakyat 8.Minimasi pencemaran lingkungan akibat penambangan emas rakyat
8
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air dan Penetapan Kelas Air Sungai Untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Minimal Bidang LH Bagi Masyarakat
Prioritas 6 : Peningkatan Jateng; DAS Garang; S. daya dukung dan daya Lintas Kab/Kota; S. tampung lingkungan guna Tuntang mengembalikan fungsifungsi ekologis
Informasi kualitas dan status air sungai dapat tersedia
Meningkatnya kinerja pelaku usaha/kegiatan dalam pengolahan air limbah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai serta air limbah
125; 100; 80; bh; org; inds; ttk; ttk; 130; 20; 1 dok
Rp
1.000.000
0,05 Badan Lingkungan Hidup
9
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil
Prioritas 6 : Peningkatan Pati, Pemalang, Cilacap, daya dukung dan daya Sukoharjo, Jawa Tengah tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Menurunnya tingkat pencemaran dari sumber pencemaran dari kluster UMKM, usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan obyek domestik
Industri memiliki IPAL
35; 9;1; 1; 1 lokasi; bak; unit; unit; dok
Rp
2.300.000
0,11 Badan Lingkungan Hidup
10
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL
Prioritas 6 : Peningkatan Kab Semarang, Boyolali, daya dukung dan daya Batang, Banyumas dan tampung lingkungan guna Tegal mengembalikan fungsifungsi ekologis
Dampak dari usaha/kegiatan tertangani dan berkurang
1.Terwujudnya dokumen lingkungan sesuai 15;40;6;2 dengan peraturan perundang-undangan 2.Meningkatnya ketaatan pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL 3.Terwujudnya ketaatan AMDAL/UKL-UPL 4.Terwujudnya ketaatan rekomendasi AMDAL/UKL-UPL 5.Terlaksananya pekan orientasi AMDAL dan UKL-UPL 6.Terwujudnya ketaatan AMDAL/UKL-UPL
Rp
403.825
0,02 Badan Lingkungan Hidup
60
dok;keg;kab/kota;pak et
Indikator Kinerja No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 11 WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian Kualitas Udara, biologi dan tanah bagi industri dan masyarakat
(3) Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
(4) BPL2H Prov jateng, Kab Semarang, Kudus, Pati, Batang, Pekalongan , Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Wonosobo, Pekalongan, kendal, Demak, Temanggung, Kota Surakarta, Pekalongan, Semarang dan Magelang
Keterangan
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) Laboratorium UPT dapat melakukan pengujian sample lingkungan dengan baik
Target
(6) (7) 1.Meningkatnya jumlah peralatan dan sarana 9;172;20 penunjang operasional Laboratorium air pada UPTB bagi pelayanan pada masyarakat 2.Terpenuhinya reagensia untuk operasional pengujian parameter air 3.Terpenuhinya basis data kualitas air utk pengendalian pencemaran air 4.Meningkatnya kemampuan personil laboratorium dalam pengujian kualitas air 5.Peralatan lab air dapat beroperasional secara maksimal 6.Meningkatnya status laboratorium air di BPL2H 7.Meningkatnya jumlah peralatan dan sarana penunjang operasional Laboratorium udara pada UPTB guna pelayanan pada masyarakat 8.Terpenuhinya reagensia untuk operasional pengujian parameter udara 9.Terpenuhinya basis data udara untuk mengetahui status kondisi udara guna mencegah gangguan kesehatan krn udara yang tercemar
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan (8) paket;titik sampling;orang
Rp
800.000
10.Terpenuhinya basis data tanah pertanian di sekitar daerah industri untuk mencegah penurunan hasil produksi tanaman yang diduga akibat dari pencemaran industri 11.Meningkatnya kemampuan personil laboratorium dan pengujian kualitas udara 12.Kondisi peralatan laboratorium udara yang dapat beroperasional secara maksimal 13.Meningkatnya status laboratorium udara di BPL2H
12
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Prioritas 6 : Peningkatan Semarang, Demak, daya dukung dan daya Grobogan tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
13
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Jasa Lingkungan KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan / Kegiatan Fasilitasi kerjasama dan penanganan kerusakan / pencemaran lingkungan di Kawasan Dataran Tinggi
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Tersajinya data dan rekomendasi pengelolaan LH pada kawasan strategis/prioritas
Semarang, Kendal, Kepedulian terhadap konservasi Pekalongan, Batang, Tegal, lingkungan dan peningkatan Pemalang, Banjarnegara, tutupan lahan Magelang, Temanggung, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Kota Salatiga
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Rawapening dan Gedongsongo
(11) 0,04 Badan Lingkungan Hidup
-
1
1.Peningkatan luasan tutupan lahan hijau 14 dengan tanaman konservasi pada daerah yang mengalami kerusakan di Kawasan Dataran Tinggi dan Daerah Tangkapan air 2.Masyarakat mampu mengelola lingkungan sesuai azas konservasi yang benar
61
SKPD
dokumen
Rp
600.000
0,03 Badan Lingkungan Hidup
lokasi
Rp
750.000
0,04 Badan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 14 WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Jasa Lingkungan KawasanKawasan Konservasi Laut dan Hutan / Kegiatan Fasilitasi dan kerjasama penerapan Jasa Lingkungan untuk Pelaku Usaha/Kegiatan dengan masyarakat di kawasan prioritas dan Tertanganinya Daerah Resapan, Rawan Bencana, dan Sumber Air
(3) Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
15
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam / Kegiatan Fasilitasi penanganan masalah sosial dan relokasi masyarakat di sekitar WKO
16
(4) Semarang, Tegal, Cilacap, Magelang, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Kota Salatiga
Keterangan
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan
SKPD
(5) (6) (7) Kepedulian pelaku usaha/kegiatan 1.Peningkatan upaya pelestarian sumber 2;9;15000;6 dan masyarakat dalam daya air oleh pihak penerima manfaat dan pengelolaan lingkungan hidup penyedia jasa 2.Terlaksananya kerjasama dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan guna peningkatan kualitas lingkungan daerah resapan air 3.Penanganan daerah resapan air Senjoyo seluas 15 Ha 4.Penanganan lahan yang rentan longsor,dan resapan air di DAS Keduang seluas 10 Ha 5.Penanganan daerah fungsi lindung dan resapan sumber air di Kaligung seluas 5 Ha
(8) DAS;Daerah;batang;u nit
Rp
750.000
Prioritas 6 : Peningkatan Grobogan, Boyolali, daya dukung dan daya Sragen, tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Terwujudnya peningkatan kualitas Aduan/keluhan masyarakat terkena dampak lingkungan melalui berkurang pengembangan K-3
12
paket
Rp
500.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan serta Konservasi Kawasan Karst
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Jepara, Rembang, Temanggung, Kebumen, Wonogiri dan se Jawa Tengah (ubtuk Kalpataru)
Meningkatnya jumlah jenis tanaman langka
150;8000;4
jenis;batang;kategori
Rp
450.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
17
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam / Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Kab Blora, Kudus, Jepara, Meningkatnya tutupan lahan pada Semarang, Boyolali, kawasan lindung di luar hutan Karanganyar, Wonogiri, Magelang, Klaten, Batang, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Brebes, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung
1.Meningkatnya tutupan lahan pada kawasan 26500;17 lindung di luar kawasan hutan seluas 255 Ha 2.Meningkatnya kepedulian masyarakat/kelompok masyarakat dalam gerakan pelestarian lingkungan
batang;daerah
Rp
1.890.960
0,09 Badan Lingkungan Hidup
18
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam / Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber daya alam
Prioritas 6 : Peningkatan Jawa Tengah (berdasarkan Partisipasi masyarakat dalam daya dukung dan daya permohonan masyarakat) konservasi lingkungan berkurang tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Bertambahnya populasi tanaman untuk perbaikan lingkungan
35000
batang
Rp
400.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
19
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau / Kegiatan Peningkatan dan Pengendalian aspek lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaan.
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
1.Peningkatan luas dan kualitas RTH 2.Efektivitas pemanfaatan ruang, lahan, sumberdaya air untuk menjaga keseimbangan lingkungan
4;3
paket;sub DAS
Rp
800.000
0,04 Badan Lingkungan Hidup
Kab, Wonosobo, Banyumas, Tegal, Kota Surakarta, DAS Serayu, Pemali, Gung
1.Pengembangan Kehati yg mempunyai prospek ekonomis 2.Pelaksanaan konservasi lingkungan pada kwsn karst 16 Ha 3.Pelaksanaan seleksi dan penyediaan penghargaan lingkungan hidup (kalpataru)
Meningkatnya kualitas dan luasan RTH
62
(11) 0,04 Badan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keterangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(1) (2) 20 WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara
(3) (4) Prioritas 6 : Peningkatan Kab Demak, Kendal, daya dukung dan daya Pekalongan, pati, Brebes, tampung lingkungan guna Pemalang mengembalikan fungsifungsi ekologis
(5) Peningkatan luasan kerusakan ekosistem pesisir yang tertangani bertambah
21
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/Gangguan lingkungan dan Pemanasan Global
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Kws Dieng, Kab Klaten, Informasi kualitas udara ambien Cilacap, Jepara, Semarang, tersedia bagi masyarakat Rembang, Tegal, Blora, Magelang, Boyolali, Kendal, Wonosobo, Kota Tegal
22
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pelatihan Ekoefisiensi dan Produksi Ramah Lingkungan serta Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Konservasi pada daerah tangkapan air ekosistem dataran tinggi
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Kab, Karanganyar, Boyolali, Kalten, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung, Kendal, BatangPekalongan, Tegal, Pemalang, Semarang, Kota Salatiga
23
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perdesaan dan warga sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Adiwiyata dan pelatihan Peran serta masyarakat dan warga kader lingkungan (lokasi se sekolah dalam pengelolaan LH Jawa Tengah), Ponpes (lokasi Kab Batang)
24
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup / Kegiatan Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup
Prioritas 6 : Peningkatan se Jawa Tengah daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
(6) 1.Pantai yang terselematkan dari abrasi sepanjang 800 m 2.Bertambahnya tanaman mangrove seluas lebih kurang 45 Ha
Target (7) 800;135000
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan (8) meter;batang
SKPD
(11) 0,13 Badan Lingkungan Hidup
Rp
2.574.300
1.Status kondisi udara ambien di 35 Kab/Kota 165;1;24500; titik Rp terinformasikan ke masyarakat 18 sampling;paket;batang 2.Mencegah meluasnya gangguan kesehatan ;unit karena udara yang tercemar 3.Data pengguna BPO dapat terinformasikan guna mencegah meluasnya peredaran BPO 4.Berkurangnya zat pencemar udara pada kws padat lalu lintas 5.Peningkatan kualitas lingkungan serta daerah bencana/ rawan bencana 6.Pelaksanaan konservasi daerah tangkapan air pada lahan seluas15 Ha 7.Penyediaan peralatan pendukung konservasi
800.000
0,04 Badan Lingkungan Hidup
Masyarakat dapat mengaplikasikan Penerapan teknologi ramah lingkungan teknologi ekoefisiensi pada usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari
100
1.Materi LH sebagai Materi Ajar pada Sekolah 80;1;1 di berbagai tingkatan 2.Pengetahuan warga Ponpes dan lingkungannya semakin baik dan meningkat 3.Warga Sekolah turut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan
Termonitornya kinerja pengelolaan 1.Penyerapan aspirasi masyarakat berbasis 4;4 LH kearifan lokal 2.Keterpaduan kegiatan PLH di Jawa Tengah 3.Peningkatan kenerja pengelolaan lingkungan hidup di BLH Prov Jateng 4.Dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan PLH 5.Peningkatan informasi bagi masyarakat tentang PLH 6.Peningkatan kualitas Sistem Pengelolaan dan Evaluasi kegiatan PLH
63
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
orang
Rp
150.000
0,01 Badan Lingkungan Hidup
orang;ponpes,paket
Rp
400.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
kali;paket
Rp
650.000
0,03 Badan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keterangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Satuan
SKPD
(1) (2) 25 WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan peranserta Kaum Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat
(3) (4) Prioritas 6 : Peningkatan se Jawa Tengah daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
(5) Peran serta kaum perempuan dalam pengelolaan LH
(6) (7) 1.Meningkatnya partisipasi Kaum Perempuan 370;1 Dalam PLH 2.Meningkatnya partisipasi Kaum Perempuan Dalam PLH pd peringatan hari-hari tertentu 3.Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman masyarakat
(8) orang;paket
Rp
400.000
26
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup / Kegiatan Fasilitasi AgroExpo dan Gelar Teknologi Lingkungan
Prioritas 6 : Peningkatan Kab Temanggung, Kota daya dukung dan daya Semarang tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Keikutsertaan/partisipasi
1.Dimanfaatkannya perangkat Gelar Pameran 1;2 Teknologi untuk penunjang penerapan teknologi ramah lingkungan 2.Adanya gerakan mendukung peringatan Hari LH di Jateng 3.Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang PLH dan pelestraian LH
kali;paket
Rp
375.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
27
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup / Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Lingkungan bagi Masyarakat
Prioritas 6 : Peningkatan Kec Soropadan Kab daya dukung dan daya Temanggung, Kota tampung lingkungan guna Semarang mengembalikan fungsifungsi ekologis
Ketersediaan data dan informasi LH
1.Lingkungan Hidup sebagai salah satu acuan & pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 2.Semakin meningkatnya pengetahuan/kemampuan dan partisipasi anggota masyarakat dalam upaya pengelolaan serta pelestarian LH
set;exemplar;kali
Rp
350.000
0,02 Badan Lingkungan Hidup
28
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundangundangan / Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
dokumen;orang;Desa; kali
Rp
640.000
0,03 Badan Lingkungan Hidup
Rp
23.484.085
170;400;2
Sungai Serang, Peningkatan jumlah Peraturan 1.Tersedianya kebijakan pengaturan 1;100;5;1 Kab.Banjarnegara, Perundang-undangan bidang LH di pengelolaan kualitas air Sungai Serang dalam Wonosobo, Karanganyar, daerah rangka peningkatan kondisi kualitas air Wonogiri, se Jawa Tengah 2.Limbah cair yang dibuang oleh industri (untuk sosialisasi produk diolah sesuai karakteristik dan memenuhi per-UUan) baku mutu 3.Tersusunnya draft PERDES bidang LH di wilayah Sub/DAS prioritas 4.Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundangundangan bidang LH 5.Perbaikan/ adanya peningkatan kinerja dalam penyusunan PERDES bidang LH
TOTAL
64
(11) 0,02 Badan Lingkungan Hidup
1,16
BP3AKB No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Volume
(3) (4) (5) Prioritas 3 : Peningkatan 7 Desa di 4 Kab (Brebes, 1.Meningkatnya kesadaran gender bagi kualitas sumber daya Batang, Blora, kelompok kritis perempuan dan manusia dan pelayanan Banjarnegara) stakeholder,2;Meningkatnya kemampuan sosial dasar masyarakat untuk melakukan analisis gender bagi kelompok kritis perempuan ,3;Meningkatnya kemampuan kelompok kritis perempuan dalam menyusun anggaran yang responsif gender,4;Meningkatnya kemampuan stakeholder desa untuk mengidentifikasi kesenjangan gender di berbagai bidang dan memecahkan permasalahanya di tingkat desa,5;adanya data dan informasi tentang pelaksanaan pendidikan kritis perempuan di 4 Kabupaten Pronangkis,5;Meningkatnya kemampuan perempuan usaha kecil dalam mengelola anggaran ekonomi Rumah Tangga
(6) 1;Adanya peningkatan penyadaran gender pada kelompok kritis perempuan dan stakeholder,2;Adanya peningkatan pemahaman untuk melakukan analisis gender bagi kelompok kritis perempuan,3;Adanya APPKD yang responsif gender,4;(1) Adanya hasil identifikasi tentang kesenjangan gender,5; adanya data dan informasi tentang pelaksanaan pendidikan kritis perempuan
(7) 1.Meningkatnya kesadaran gender bagi kelompok kritis perempuan dan stakeholder,2;Meningkatnya kemampuan untuk melakukan analisis gender bagi kelompok kritis perempuan ,3;Meningkatnya kemampuan kelompok kritis perempuan dalam menyusun anggaran yang responsif gender,4;Meningkatnya kemampuan stakeholder desa untuk mengidentifikasi kesenjangan gender di berbagai bidang dan memecahkan permasalahanya di tingkat desa,5;adanya data dan informasi tentang pelaksanaan pendidikan kritis perempuan di 4 Kabupaten Pronangkis,5;Meningkatnya kemampuan perempuan usaha kecil dalam mengelola anggaran ekonomi Rumah Tangga
(8) 245;245;245;245;4; 245 orang;orang;orang; orang;Kab;orang
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Rp
(9) 1.000.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
0,05
(11) BP3AKB
2
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak / Kegiatan Penyusunan Raperda Perlindungan Anak
Prioritas 3 : Peningkatan Prov. jateng dan luar kualitas sumber daya provinsi manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersedianya payung hukum penyelenggaraan penanganan Perlindungan Anak dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak
1. Raperda PA terbahas di Sosialisasi, fasilitasi dan implentasi lingkungan legislatif,stakeholder, 2. pelaksanaan Perda Perlindungan Anak Kesepahaman hasil konsultasi dengan jajaran terkait Kemendagri, 3. Masukan finasilsasi Raperda PA
3;30;3;40;2;15 kali;orang
Rp
500.000
0,02
BP3AKB
3
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak / Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam LembagaLembaga Pengambilan Keputusan
Prioritas 3 : Peningkatan Prov. Jateng;di 3 kualitas sumber daya Bakorwil manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya komitmen pimpinan parpol untuk peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Keterwakilan dan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif , eksekutif dan lembaga masyarakat semakin meningkat
Meningkatnya kemampuan 30 orang pemimpin/anggota organisasi perempuan,2;Meningkatnya kapasitas 90 orang perempuan eksekutif dari kabupaten/kota,3;Meningkatnya keterwakilan dan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif
partai besar Parpol Prov ;KPPI Prov dan Kab/Kota
Rp
175.000
0,01
BP3AKB
4
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan Advokasi dan fasilitasi Implementasi Permendagri 15 tahun 2008
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1. Tersusunnya dokumen Isue strategis gender dalam bidang pembangunan, 2; Tersusunnya Grand Design PUG Prov.Jateng 2013-2018; 3; Meningkatnya pemahaman penyusunan ARG bagi 24 SKPD Prov, 4; Meningkatnya pemahaman ttg pedoman PPRG bagi 35 kab/kota; 5; Meningkatnya kapasitas PSW/PSG dlm isue pembangunan yang responsif gender;6; Meningkatnya pemahaman PSW/PSG ttg analisis gender dalam pembangunan;7. Meningkatnya pemahaman pokja PUG provinsi dan focal point gender dlm penyusunan isue isue strategis pembangunan 8; Meningkatnya pemahaman Badan PP dalam memahami isue-isue strategis pembangunan yang responsif gender
1. Tersusunnya isue strategis gender dalam bidang pembangunan, 2. Tersusunnya Grand Design PUG Prov.Jateng 2013-2018, 3. Meningkatnya Pemahaman 24 SKPD Provinsi dalam penyusunan ARG, 4; 35 kab/kota Prov. Jateng memahami pedoman PPRG, 5. Terselenggaranya penyusunan ARG bagi 24 SKPD Prov, 6; Meningkatnya pemahaman PSW/PSG ttg analisis gender dalam pembangunan;7. Meningkatnya pemahaman pokja PUG provinsi dan focal point gender dlm penyusunan isue isue strategis pembangunan 8; Meningkatnya pemahaman Badan PP dalam memahami isue-isue strategis pembangunan yang responsif gender
1. Tersusunnya dokumen Isue strategis gender dalam bidang pembangunan, 2; Tersusunnya Grand Design PUG Prov.Jateng 2013-2018; 3; Meningkatnya pemahaman penyusunan ARG bagi 24 SKPD Prov, 4; Meningkatnya pemahaman ttg pedoman PPRG bagi 35 kab/kota; 5; Meningkatnya kapasitas PSW/PSG dlm isue pembangunan yang responsif gender;6; Meningkatnya pemahaman PSW/PSG ttg analisis gender dalam pembangunan;7. Meningkatnya pemahaman pokja PUG provinsi dan focal point gender dlm penyusunan isue isue strategis pembangunan 8; Meningkatnya pemahaman Badan PP dalam memahami isue-isue strategis pembangunan yang responsif gender
98;98;24;280;30;30 Rp ;137;70 orang;orang;SKPD;o rang;orang;orang;or ang;orang orang;orang;orang; orang
250.000
0,01
BP3AKB
Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Jawa Tengah;35 Kab/Kota(3 Bakorwil);Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Jawa Tengah;
65
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 5 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Volume
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan 35 Kab/Kota dan Provinsi kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(5) Teridentifikasinya kendala, permasalahan pelaksanaan penerapan WEB SIGA dan sistem pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak di 35 kabupaten/kota.
(6) Kabupaten/Kota melaksanakan penerapan WEB SIGA dan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.
(7) Teridentifikasinya kendala, permasalahan pelaksanaan penerapan WEB SIGA dan sistem pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak di 35 kabupaten/kota.
(8) 35;35;1;35;35 Kab/Kota;Kab/Kota; dokumen;Kab/Kota; Kab/Kota
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Rp
(9) 250.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
0,01
(11) BP3AKB
6
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan pengembangan model media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah.
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
1) Tersedianya media KIE tentang PUG dan PUHA berupa leaflet, banner, poster, spanduk. 2). Masyarakat mengetahui ttg tugas pokok BP3AKB serta hasil pelaksanaan PUG dan PUHA di Jateng.
Percepatan dalam mewujudkan Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat.
Tersedianya Media KIE tentang PUG dan PUHA sebanyak :2000 leaflet tentang PUG dan PUHA, 1500 poster tentang PUG dan PUHA, 150 buku lipat atau buku saku atau buku pinter tentang PUG, 60 spanduk informasi tentang PUG dan PUHA, 2 bahan informasi yang dapat disampaikan melalui pameran, 300 eks informasi buletin suara parahita, 35 banner tentang PUG dan PUHA
1500, 1000, 100, 60, 2, 300, 35 lembar, buku, buah, kegiatan, eksemplar
Rp
150.000
0,01
BP3AKB
7
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan penyusunan analisis gender dan anak dalam bidang pembangunan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
10 Kab/Kota sebagai sampling; 49 SKPD di provinsi Jawa Tengah dan provinsi
1) Tersedianya dokumen hasil analisis gender di 1 bidang pembangunan dan 1 analisis situasi kesejahteraan perlindungan anak; 2) Tersedianya dokumen hasil pengolahan dan analisis data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Tersedianya dokumen hasil pengolahan dan analisis data pilah gender; 4) Tersedianya dokumen indikator hasil GAP di 49 SKPD;5. Tersedianya statistik gender; 6. Tersedianya profil anak.
Digunakannya hasil penyusunan analisis gender dan analisis situasi anak serta hasil pengumpulan dan pengolahan data pilah gender dan data kasus kekerasan sebagai data pembuka wawasan dalam menyusun perencanaan kegiatan oleh SKPD terkait. Adanya indikator hasil GAP di 49 SKPD; Tersedianya statistik gender; Tersedianya profil anak.
1) Tersedianya dokumen hasil analisis gender di 2 bidang pembangunan dan 1 analisis situasi kesejahteraan perlindungan anak; 2) Tersedianya dokumen hasil pengolahan dan analisis data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Tersedianya dokumen hasil pengolahan dan analisis data pilah gender; 4) Indikator GAP di 49 SKPD. 5).Tersedianya dokumen statistik gender.6). Tersedianya profil anak
2; 1;1;49;1;1 Rp dokumen; dokumen; dokumen;SKPD; dokumen; dokumen
200.000
0,01
BP3AKB
8
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan Fasilitasi dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
1).Meningkatnya ketrampilan 70 petugas pengelola PPT Kab/Kota dan provinsi ttg sistem data base pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak, 2) Review pelaksanaan penerapan sistem dtabase pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak.
Kabupaten/kota komitmen dalam melaksanakan penerapan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak.
1).Meningkatnya ketrampilan 70 70; 35 orang; petugas pengelola PPT Kab/Kota dan kab/kota provinsi ttg sistem data base pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak, 2) Review pelaksanaan penerapan sistem dtabase pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak.
200.000
0,01
BP3AKB
66
Rp
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Kabupaten:Brebes, kualitas sumber daya Banjarnegara, Batang, manusia dan pelayanan Blora sosial dasar masyarakat
(5) 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jejaring PUG dan terbentuk jejaring kelembagaan masyarakat untuk PUG dan PUHA di 4 Kabupaten
10
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1. Terbentukknya P2TP2A di Provinsi Penanganan dan pemberdayaan 2. Terbentukknya P2TP2A di 4 Kabupaten korban kekerasan berbasis gender 3. Penyusunan Program Kerja dan anak menjadi holistik dan komprehensif
1. Terbentukknya P2TP2A di Provinsi 2. 30; 90; 30 orang; Terbentukknya P2TP2A di 4 Kabupaten orang ; orang 3. Penyusunan Program Kerja
11
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif, dan stakeholders
Prioritas 3 : Peningkatan Provinsi Jateng;Provinsi kualitas sumber daya Jateng manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1. Melakukan temu koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi implementasi pengarusutamaan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota melalui forum KPA.2; Meningkatkan kapasitas stakeholders bidang pendidikan dalam melakukan pengarusutamaan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota,3;3. Melakukan evaluasi dan monitoring pengembangan implementasi Pengarusutamaan hak anak di daerah. 4;Sosialisasi pengembangan perlindungan anak berbasis sistem kepada para pengambil kebijakan di SKPD dan stakeholders tingkat Provinsi,5; Pertemuan koordinasi identifikasi kebutuhan pengembangan perlindungan anak berbasis sistem,6; FGD pengembangan perlindungan anak berbasis sistem untuk diujicobakan di kab/kota
1. Melakukan temu koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi implementasi pengarusutamaan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota melalui forum KPA.2; Meningkatkan kapasitas stakeholders bidang pendidikan dalam melakukan pengarusutamaan hak anak di provinsi dan kabupaten/kota,3;3. Melakukan evaluasi dan monitoring pengembangan implementasi Pengarusutamaan hak anak di daerah. 4;Sosialisasi pengembangan perlindungan anak berbasis sistem kepada para pengambil kebijakan di SKPD dan stakeholders tingkat Provinsi,5; Pertemuan koordinasi identifikasi kebutuhan pengembangan perlindungan anak berbasis sistem,6; FGD pengembangan perlindungan anak berbasis sistem untuk diujicobakan di kab/kota
12
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan Peranserta Organisasi Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
Prioritas 3 : Peningkatan Prov. Jateng kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terwujud koordinasi ,sinergitas dan sinkronisasi pengarusutamaan hak anak melalui forum KPA di provinsi dan kab/kota.2;Perencana dan pelaksana program pada stakeholder bidang pendidikan mampu melakukan pengarusutamaan hak anak. 3;Para pengambil kebijakan mampu mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan 4;Sosialisasi pengembangan perlindungan anak berbasis sistem kepada para pengambil kebijakan di SKPD dan stakeholders tingkat Provinsi,5; Adanya kesepakatan prioritas dari identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan perlindungan anak berbasis sistem,6; FGD pengembangan perlindungan anak berbasis sistem untuk diujicobakan di kab/kota perlindungananak berbasis sistem 1. Penguatan Peran Organisasi Perempuan Peran Serta Organisasi Perempuan, dalam upaya mewujudkan KKG melalui Organisasi Masyarakat, dalam Peringat Hari Kartini; 2. Penguatan Peran mewujudkan kesetaraan keadilan Organisasi Perempuan dalam upaya gender di Jawa tengah semakin mewujudkan KKG melalui Peringat Hari Ibu kuat
1. Penguatan Peran Organisasi 400; 400 Perempuan dalam upaya mewujudkan orang;orang KKG melalui Peringat Hari Kartini; 2. Penguatan Peran Organisasi Perempuan dalam upaya mewujudkan KKG melalui Peringat Hari Ibu
13
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan terintegrasi dengan program PNPM Mandiri
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1.Meningkatnya kemampuan Jaringan Perempuan Usaha Kecil mikro di 4 Kab Lanjutan,2; Pembentukan Desa Prima di 4 kab baru,3; Penguatan Kelembagaan P2TP2-UMK Provinsi Jawa Tengah.
1.Meningkatnya kemampuan Jaringan Perempuan Usaha Kecil mikro di 4 Kab Lanjutan,2; Pembentukan Desa Prima di 4 kab baru,3;Adanya layanan Informasi bagi PUK di Desa Pronangkis,4;Adanya Anggota PUK yang mampu melakukan manajemen usaha,5;Adanya Desa yang dapat menjadi percontohan/Desa Prima, 6; Jambore Kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan 10 Prov. Peserta MPU
Brebes, Batang, Banjarnegara, Blora;Rembang, Sragen, Kebumen dan Kab. Pekalongan
1;Adanya peningkatan dan kemampuan Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro,2 Terbentuk Desa Prima di 4 Kab baru, 3; Menguatnya Kelembagaan P2TP2-UMK Prov. Jateng.
67
(7) 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jejaring PUG dan terbentuk jejaring kelembagaan masyarakat untuk PUG dan PUHA di 4 Kabupaten
Volume
(1) (2) 9 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA
Kab. Pemalang, Karanganyar, Temanggung dan Kota Salatiga
(6) Meningkatkan Peranserta lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Target
(8) 40; 160 orang; orang di 4 Kab
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Rp
(9) 150.000
Rp
80,100;80,4;2,10;50 Rp , 25, 35 orang, orang, provinsi dan daerah;0rang, kab/kota;kali, orang;orang
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
0,01
(11) BP3AKB
150.000
0,01
BP3AKB
200.000
0,01
BP3AKB
Rp
150.000
0,01
BP3AKB
Rp
400.000
0,02
BP3AKB
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Volume
(1) (2) 14 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pengembangan sistem perlindungan untuk pencegahan kekerasan dan perempuan kelompok rentan
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Kab. Pati, Sragen dan Kab. Banyumas; Kab. Kudus' Banyumas;Kota Surakarta, Semarang, Kab. Jepara, Cilacap, Batang, Kebumen, Grobogan, Kendal, Brebes, Pati, Karanganyar, Semarang dan Kab Tegal; Kab. Banyumas dan Kota Surakarta.
(5) 1;Advokasi Model pengembangan Sistem perlindungan lansia perempuan berbasis keluarga; 2. Penguatan kelompok ibu rumah tangga rentan/penderita HIV/AIDS; 3. Penguatan Kelompok PEDILA.
(6) 1;Teradvokasikannya Model Sistem Perlindungan Lansia Perempuan di Kab/Kota; 2;Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok ibu rumah tangga rentan/penderita HIV/AIDS; 3. Meningkatnya kapasitas kelompok PEDILA.
(7) 1;Advokasi Model pengembangan Sistem perlindungan lansia perempuan berbasis keluarga; 2. Penguatan kelompok ibu rumah tangga rentan/penderita HIV/AIDS; 3. Penguatan Kelompok PEDILA.
(8) 3; 15; 2 Kab/Kota; Kab/Kota; Kelompok.
15
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan bayi
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1.Kab. Brebes, Kebumen, Purworejo dan Kota Surakarta ;Prov. Jateng, 2Kab. Brebes, Kebumen, Purworejo dan Kota Surakarta;3;Kab. Brebes, Kebumen, Purworejo dan Kota Surakarta;Provinsi Jateng, 4;Provinsi Jateng, 5;Provinsi Jateng, 6;Pelaksana GSI terbaik
1.Adanya Komitmen untuk Implementasi GSIB di 4 Kab/Kota dengan Kasus Kematian Ibu Tinggi,2. Tersusunnya panduan dakwah/khotbah tentang "Kehamilan Sehat dan Persalinan Aman"; 3. Terlatihnya Tokoh Agama dari 3 Agama (Islam, Kristen dan Katolik) tentang "Kehamilan Sehat dan Persalinan AMan". 4; Meningkatnya koordinasi POKJATAP GSIB; 5. Termonitoring dan terevaluasinya implementasi Revitalisasi GSIB di Kab/Kota.
1;Adanya Komitmen untuk Implementasi GSIB di 4 Kab/Kota dengan Kasus Kematian Ibu Tinggi,2; Adanya panduan dakwah/khotbah tentang "Kehamilan Sehat dan Persalinan Aman"; 3. Meningkatnya pengetahuan dan komitmen tokoh agama dari 3 Agama (Islam, Kristen dan Katholik) 4; koordinasi POKJATAP GSIB; 5. Termonitoring dan terevaluasinya implementasi Revitalisasi GSIB di Kab/Kota.
1.Adanya Komitmen untuk Implementasi GSIB di 4 Kab/Kota dengan Kasus Kematian Ibu Tinggi,2;Adanya Komitmen untuk Implementasi GSIB di 4 Kab/Kota dengan Kasus Kematian Ibu Tinggi,3;Adanya Rencana Aksi GSIB di kecamatan dan Desa Ujicoba (2) Adanya Komitmen anggota Satgas GSIB di 4 Kab/Kota dengan Kasus Kematian Ibu tinngi,4;Meningkatnya pengetuan Fasilitator Peer Educator di 4 Kabupaten dengan Kasus Kemtian Ibu tinggi,5; Meningkatnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya penurunann angka kematian Ibu dan Bayi,Adanya rekomendasi kepada masyarakat tentang Fatwa dalam pencegahan AKI dan AKB ,6;Meningkatnya pengetahuan Fasilitator Petugas KUA untuk Pendidikan Para nikah dan kesehatan,7;Meningkatnya koordinasi POKJATAP GSIB,8;adanya data dan informasi tentang pelaksanaan GSIB
4; 3; 3; 100; 6. Kab;Kelompok Agama; Kelompok Agama; Orang dan Kab/Kota.
16
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi model keadilan restoratif dengan strategi PUHA
Prioritas 3 : Peningkatan Provinsi, kab. Batang, kualitas sumber daya Cilacap, Salatiga manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1;Inisiasi model keadilan restoratif pada SKPD, stakeholders, penegak hukum, toga, toma di kabupaten terpilih,2;Review penguatan kapasitas pokja penanganan anak yang berkonflik hukum provinsi tentang pendekatan restoratif justice,3;Fasilitasi replikasi model keadilan restoratif di lokasi terpilih,4;Monitoring upaya replikasi model keadilan restoratif
1;Pengambil kebijakan SKPD, Stakeholders, dll, paham tentang sistem penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di luar jalur hukum pidana,2;Pokja penanganan anak yang berkonflik hukum mampu melakukan inisiasi, advokasi dan fasilitasi pengembangan model
1;Inisiasi model keadilan restoratif pada 90;25;60;3, 10 SKPD, stakeholders, penegak hukum, orang;orang;orang; toga, toma di kabupaten kali, orang terpilih,2;Review penguatan kapasitas pokja penanganan anak yang berkonflik hukum provinsi tentang pendekatan restoratif justice,3;Fasilitasi replikasi model keadilan restoratif di lokasi terpilih,4;Monitoring upaya replikasi model keadilan restoratif
17
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan tempat pengasuhan anak
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
1;Terbangunnya komitmen dalam mengupayakan pemenuhan Hak anak melalui TPA di 6 Kab/Kota,2;Terlatihnya Pengasuh & Pengelola TPA perspektif anak ,3;Meningkatnya TPA yang perspektif anak
1;Ada Komitmen yang perspektif anak di 6 Kab/Kota ,2;Terlatihnya pengasuh dan pengelola TPA perspektif anak,3; Berkembangnya TPA yang perspektif anak 4. Tersusunnya Panduan implementasi TPA yang perspektif anak
Kab : Boyolali, Wonosobo, Kudus, Grobogan; Kota Surakarta dan Tegal;Kab : Rembang, Klaten, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Batang, Kendal, Semarang, Magelang, Pekalongan; Kota Salatiga
68
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Rp
(9) 250.000
Rp
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
0,01
(11) BP3AKB
250.000
0,01
BP3AKB
Rp
150.000
0,01
BP3AKB
1;Terbangunnya komitmen dalam 6;70;12 Rp mengupayakan pemenuhan Hak anak Kab/Kota;orang;Kab melalui TPA di 6 Kab/Kota,2;Terlatihnya /kota Pengasuh & Pengelola TPA perspektif anak ,3;Meningkatnya TPA yang perspektif anak
150.000
0,01
BP3AKB
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Volume
(1) (2) 18 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi dan advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Provinsi, Batang, kualitas sumber daya Banjarnegara, Jepara, manusia dan pelayanan Banyumas sosial dasar masyarakat
(5) 1;Memberikan layanan mediasi dan penguatan anak berkonflik hukum dan korban perlakuan salah,2;Fasilitasi petugas layanan rujukan,3 ;Advokasi dan peningkatan koordinasi penanganan anak berkonflik hukum
(6) 1;Anak yang berkonflik hukum dan korban perlakuan salah memperoleh layanan mediasi dan pendampingan.2;Petugas mampu memberikan layanan dengan maksimal.3;Penanganan anak berkonflik hukum dan korban perlakuan salah dilaksanakan dengan terkoordinasi dan terpadu (secara holistik)
(7) (8) 1.Menguatnya kapasitas petugas 30;4;60, 4 layanan penanganan ABH di anak;orang;orang, PPT,2;Terlayaninya ABH di PPT dan kali Tesa 129,3;Advokasi Perlindungan ABH
19
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kab : Cilacap, Boyolali, Klaten, Semarang, Grobogan, Rembang, Cilacap, Boyolali, Klaten; Kota : Semarang, Salatiga dan Surakarta ;Kab : Brebes, Jepara, Magelang
1;Meningkatnya komitmen pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangan KLA,2;Pemerintah Kab/Kota, stakeholder dan masy. berproses melakukan tahapan menuju KLA ,3;Kab/Kota dan Provinsi menyusun Gugus Tugas ,4;Diketahuinya perkembangan KLA di 12 Kab/kota,5;3 dari 6 daerah yang mengikuti Bintek KLA lounching menuju KLA
1;3 Kab/Kota bukan daerah uji coba menyiapkan tahapan KLA,2;12 Kab/Kota melakukan tahapan menuju KLA,3;12 Kab Kota dan Provinsi membentuk membentuk Gugus Tugas,4;Laporan perkembangan KLA di 12 Kab/Kota,5;Jumlah Kab/Kota yang memiliki kesiapan lounching KLA
1;3 Kab/Kota bukan daerah uji coba menyiapkan tahapan KLA,2;12 Kab/Kota melakukan tahapan menuju KLA,3;12 Kab Kota dan Provinsi membentuk membentuk Gugus Tugas,4;Laporan perkembangan KLA di 12 Kab/Kota,5;Jumlah Kab/Kota yang memiliki kesiapan lounching KLA bertambah
20
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak serta Traficking
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Provinsi, luar Jawa Tengah, di 10 Prov. MPU, Babel, Kaltim, Kalbar, Kepri;Provinsi dan Prov lain; Kab. Batang, Jepara, Brebes, Banyumas, Kudus, Temanggung, Karanganyar, Tegal; Kab/Kota yang PPT-nya belum berjalan optimal; Kab. Semarang, Kebumen, Pemalang.
1. 100% korban yang datang dan dirujuk ke PPT Prov. mendapatkan layanan (konseling, rujukan. pemulangan); 2. Terlatihnya Pengelola Program PP Kab/Kota tentang penanganan kekerasan; 3. Terfasilitasikannya penyusunan SPM dan SOP bagi Kab/Kota; 4. Terselenggarakannya kerjasama antara provinsi dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan trafiking. 5;Meningkatnya kapasitas pelayanan terpadu di Kab/Kota; 6;Adanya model pencegahan penanganan kekerasan berbasis komunitas di Kab/Kota.
1.Tertanganinya semua korban yang datang dan dirujukkan ke PPT Prov; 2. Meningkatnya kapasitas pengelola program pemberdayaan perempuan dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan trafiking; 3. Tersusunnya SPM dan SOP di Kab/Kota;4. Meningkatnya kerjasama antar provinsi dalam penanganan korban berbasis gender dan trafiking. 5;Meningkatnya kapasitas pelayanan terpadu di Kab/Kota; 6;Adanya model pencegahan penanganan kekerasan berbasis komunitas di Kab/Kota.
21
1.(a) Mempermudah dan meringankan beban bagi korban untuk melapor ke PPT, (b) Meningkatnya pelayanan rujukan kepada korban, (c) Meningkatnya pelayanan konseling Psikologis dan rehabilitasi pada korban, (d) Pemberian tranportasi kepada korban; 2. Meningkatnya koordinasi penanganan kasus pra dan pasca pemulangan; 3. Meningkatnya Ketrampilan dan pemahaman bagi Petugas PPT; 4. Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam menangani korban kekerasan; 5. Adanya data dan informasi dalam pelaksanaan kerjasama antar provinsi; 6. Meningkatnya pelayanan korban; 7. Meningkatnya koordinasi anggota PPT di Kab/Kota; 8. Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban; 9. Adanya model pencegahan penanganan kekerasan berbasis komunitas; 10. Advokassi dan fasilitasi penyusunan SPM Perlindungan bagi saksi dan atau korban terhadap perempuan dan anak serta trafficking di Kab/Kota WAJIB / PEMBERDAYAAN Prioritas 3 : Peningkatan Provinsi Jawa Tengah, 1;Terbangunanya jiwa kepemimpinan dan 1;Tumbuhnya jiwa kepemimpinan 1;Terbangunanya jiwa kepemimpinan PEREMPUAN DAN kualitas sumber daya Kab : Sukoharjo, partisipasi anak dalam proses lebih awal pd anak,2;Tunmbunya dan partisipasi anak dalam proses PERLINDUNGAN ANAK / Program manusia dan pelayanan Purbalingga, Pemalang, pembelajaran berorganisasi bermitra dan pola pikir untuk berperanserta pembelajaran berorganisasi bermitra Peningkatan Peran Serta Anak sosial dasar masyarakat Karanganyar, berjejaring,2;Terbangunanya jiwa dalam pembangunan,3;Partisipasi dan berjejaring,2;Terbangunanya jiwa dan Kesetaraan Gender Dalam kepemimpinan dan partisipasi anak dalam anak dalam pembangunan lebih kepemimpinan dan partisipasi anak Pembangunan / Kegiatan Fasilitasi proses pembelajaran berorganisasi awal,4;Kualitas dan Partisipasi anak dalam proses pembelajaran dan Advokasi Peningkatan bermitra dan berjejaring,3;Anak dapat dalam pembangunan lebih selektif berorganisasi bermitra dan Kapasitas Kepemimpinan Anak melakukan negosiasi dengan pemerintah, berjejaring,3;Anak dapat melakukan LSM dll,4;Terpilihnya duta-duta anak yang negosiasi dengan pemerintah, LSM menyuarakan hak-hak anak dll,4;Terpilihnya duta-duta anak yang menyuarakan hak-hak anak
69
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) (9) 200.000
Rp
SKPD (11) BP3AKB
150.000
0,01
BP3AKB
100%;35;8;15; 3 % Rp korban didampingi;orang;ek s pembantu Gub;RSUD dan RSJD;Keg;% korban didampingi;Kegiatan ;Kegiatan;Kab.
700.000
0,03
BP3AKB
6;80;80;80 Kab/kota;orang;ora ng;orang
225.000
0,01
BP3AKB
Rp
(10)
Keterangan
0,01
3;12;12;12;6 Kab/Kota;Kab/Kota; Kab/Kota;Kab/Kota; Kab/Kota
Rp
Persentase (%)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi (4) 1. Kab. Kebumen, cilacap, wonogiri, karanganyar, sukoharjo, purworejo, klaten, Boyolali, blora, pemalang;2. Kab. banjarnegara, jepara, cilacap dan brebes;3.Kab. Kebumen, cilacap, wonogiri, karanganyar, sukoharjo, purworejo, klaten, Boyolali, blora, pemalang
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
(5) 1;Peningkatan pemahaman PPRG tentang ARG di 10 Kab/Kota; 2. Meningkatnya pemahaman tentang penyusunan Grand design PUG dalam issu strategis gender Pembangunan; 3. Adanya pelaporan pelaksanaan PUG di 10 Kab/Kota
(6) 1. Tersusunnya dokumen ARG bagi 10 Kab/Kota dengan GDI rendah; 2. Tersusunnya Grand Design PUG bagi 4 Kab/Kota PILKADA tahun 2012; 3. Terselenggaranya evaluasi & Supervisi di 10 Kab/Kota
(7) (8) 1;Peningkatan pemahaman PPRG 10;4;1 tentang ARG di 10 Kab/Kota; 2. Kab/kota;Kab/kota; Meningkatnya pemahaman tentang Dokumen penyusunan Grand design PUG dalam issu strategis gender Pembangunan; 3. Adanya pelaporan pelaksanaan PUG di 10 Kab/Kota
(1) (2) 22 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Peningkatan kapasitas Pengelola Program Penanggulangan kemiskinan dalam implementasi Strategi PUG
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
23
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pelayanan Keluarga Berencana / Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I
Prioritas 3 : Peningkatan di 12 Kab/Kota yang DO 33.500 PUS Klg PS dan KSI menjadi kualitas sumber daya dan UMN tinggi serta PB akseptor KB manusia dan pelayanan rendah sosial dasar masyarakat
Menurunnya angka kelahiran di 12 Kb/Kota
Pelayanan KB MOW, MOP,IUD dan Implant bagi 50.000 di 12 Kab / Kota
24
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pelayanan Keluarga Berencana / Kegiatan Peningkatan peran serta Perusahaan dan masyarakat dalam program KB
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Di 12 Kabupaten/Kota yang DO peserta KB tinggi, UNM tinggi dan PB rendah
1. Meningkatnya partisipasi perusahaan terhadap Program KB bagi 300 pengelola KB 2. Meningkatnya partisipasi peserta KB Pria sebanyak 300 dalam kelompok Prio Utomo
Meningkatnya partisipasi peserta KB dari Pekerja Perusahaan, dan Peserta KB Pria
25
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pelayanan Keluarga Berencana / Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Penggerakan KB di Kab/kota yang DO Peserta KB-nya Tinggi
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Prov. Jateng; Prov.Jateng; 3 Bakorwil, 4 Kab miskin di Desa Prima, 6 Kab/Kota DO Peserta KB tinggi
26
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pelayanan Keluarga Berencana / Kegiatan pengembangan model KIE tentang KB-KS di Jawa Tengah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
35 Kab/Kota (Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
27
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pelayanan Keluarga Berencana / Kegiatan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat, penguatan jejaring kelembagaan masyarakat dalam KB-KS
Prioritas 3 : Peningkatan Karanganyar, Klaten, kualitas sumber daya Jepara. manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Volume
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Rp
(9) 250.000
Rp
1. Meningkatnya partisipasi perusahaan 12 Kabupaten/Kota terhadap Program KB bagi 300 pengelola KB 2. Meningkatnya partisipasi peserta KB Pria sebanyak 300 dalam kelompok Prio Utomo
Meningkatnya Komitmen, partisipasi, peran Menurunkan angka kelahiran dan dan ketrampilan institusi dan lembaga meningkatkan kesejahteraan terkait KB di 35 Kab/Kota dalam masyarakat penggerakan Prog. KB di Jawa Tengah
Meningkatnya Komitmen, partisipasi, peran dan ketrampilan institusi dan lembaga terkait KB di 35 Kab/Kota dalam penggerakan Prog. KB di Jawa Tengah
Tersedianya media KIE tentang program Mendukung percepatan KB-KS yang responsif gender dalam bentuk keberhasilan pelaksanaan program leaflet, poster, banner, buku saku, spanduk KB-KS di Jawa Tengah. dll.
Tersedianya media KIE tentang program KB-KS yang responsif gender dalam bentuk leaflet, poster, banner, buku saku, spanduk dll.
1;terbentuknya jejaring kelembagaan keluarga kecil berkualitas di provinsi.,2;Tersusunnya program kerja,3;terpantaunnya kegiatan jaring kelembagaan KBKS.4;Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penguatan jejaring 3 Kab./Kota.
1;terbentuknya jejaring kelembagaan 30;30;30;90 keluarga kecil berkualitas di orang;orang; provinsi.,2;Tersusunnya program orang;orang kerja,3;terpantaunnya kegiatan jaring kelembagaan KBKS.4;Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penguatan jejaring 3 Kab./Kota.
Partisipasi kelembagaan mendukung kemandirian masyarakat dalam Pelaksanaan program KB-KS yang semakin mantap
70
Persentase (%)
SKPD
0,01
(11) BP3AKB
4.115.000
0,20
BP3AKB
Rp
75.000
0,004
BP3AKB
825 orang
Rp
250.000
0,01
BP3AKB
1500, 1000, 1500, 1000, 100,100, 50 Lembar, Lembar, Lembar, Lembar, Buah, Buah, Buku
Rp
75.000
0,004
BP3AKB
Rp
150.000
0,01
BP3AKB
33.500 akseptor
(10)
Keterangan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(6) Menekan dan mengurangi secara preventif korban akibat penyalahgunaan Napza, PMS termasuk HIV/AIDS dimana kondisi sekarang ini banyak perempuan dan anak yang terkena HIV/AIDS.
(7) Tersedianya media KIE tentang bahaya Napza, PMS Termasuk HIV/AIDS berupa leaflet, banner, poster, spanduk untuk keluarga termasuk didalamnya suami, istri dan anak.
(1) (2) 28 WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) / Kegiatan pengembangan model KIE bagi keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Se Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
29
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) / Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR
Prioritas 3 : Peningkatan Prov.Jateng;35 Kab/kota Meningkatnya kualitas (Motivasi, kualitas sumber daya ketrampilan dan pengetahuan) pengelola manusia dan pelayanan PIK KRR sosial dasar masyarakat
1. Penundaan usia perkawinan, Meningkatnya kualitas (Motivasi, 2. Menurunya angka kenakalan ketrampilan dan pengetahuan) remaja pengelola PIK KRR 3. Menurunya remaja terlibat dalam penyalah gunaan Napza. 4. Meningkatnya pemahaman remaja terhadap bahaya sex bebas, PMS, HIV AIDs.
30
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu PAUD / Kegiatan Pembentukan model integrasi BKB - Posyandu PAUD
Prioritas 3 : Peningkatan 6 Kab/Kota lokasi uji kualitas sumber daya coba manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terwujudnya Pemahaman dalam Pembentukan model Integrasi BKBPosyandu-PAUD di 6 Kab/Kota lokasi Uji coba
31
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu PAUD / Kegiatan Peningkatan kualitas dan fasilitasi ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
Prioritas 3 : Peningkatan Provinsi dan Kab/Kota kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
32
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu PAUD / Kegiatan penyusunan publikasi dan analisis kebijakan program KB-KS di Jawa Tengah.
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
35 Kab/Kota (Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
(5) Tersedianya media KIE tentang bahaya Napza, PMS Termasuk HIV/AIDS berupa leaflet, banner, poster, spanduk untuk keluarga termasuk didalamnya suami, istri dan anak.
Tolok Ukur
Volume
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(8) 1500,1000,50,15,2, Rp 40 Lembar, Lembar, Buku, Buah, Kegiatan, Buah
(10)
Keterangan SKPD
0,00
(11) BP3AKB
Rp
200.000
0,01
BP3AKB
Meningkatnya derajat Kesehatan Terwujudnya Pemahaman dalam 130 orang dan Pendidikan bagi Kelompok BKB Pembentukan model Integrasi BKBdi 6 Kab/Kota Posyandu-PAUD di 5 Kab/Kota lokasi Uji coba
Rp
75.000
0,004
BP3AKB
Meningkatnya Pemahaman dan Kinerja Pokja Catur Bina Prov. Dan Kab/Kota
Meningkatnya Kelompok Catur Bina Meningkatnya Pemahaman dan Kinerja di bidang Kesehatan dan Kesertaan Pokja Catur Bina Prov. Dan Kab/Kota Keluarga Berencana
Rp
160.000
0,01
BP3AKB
Tersedianya media KIE tentang program KB-KS yang responsif gender dalam bentuk leaflet, poster, banner, buku saku, spanduk dll.
Digunakannya hasil penyusunan analisis kebijakan pelaksanaan program KB-KS yang responsif gender serta hasil pengumpulan dan pengolahan data pilah gender tentang KB-KS sebagai data pembuka wawasan dalam menyusun perencanaan kegiatan oleh SKPD terkait.
Rp
80.000
0,004
BP3AKB
71
Tersedianya media KIE tentang program KB-KS yang responsif gender dalam bentuk leaflet, poster, banner, buku saku, spanduk dll.
1325 orang
(9) 100.000
Persentase (%)
60;80;15 org Pokja Prov;Org Pokja Kab/Kota;org Kader Kelompok Catur Bina dan Kelompok Catur Bina/Pengelola Kelompok BKB 2,1,1,35 Dokumen, Dokumen, Dokumen, Kab/Kota
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Volume
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(1) (2) 33 WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri / Kegiatan peningkatan peran serta masyararakat dalam kesetaraan KB Mandiri
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Kab/Kota, Prov dan kualitas sumber daya Pusat manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(5) (6) 1. Meningkatnya pemahaman Pengelola KB Meningkatnya kesertaan KB Mandiri Kab/Kot tentang KB Mandiri dan meninkatnya Kualitas dan 2.Meningkatnya kualitas serta kuantitas kuantitas Kelompok UPPKS Kelompok UPPKS di 35 Kab/Kota 3. Meningkatkan Usaha Kelompok UPPKS,Memberikan motivasi kepada akseptor KB untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat.
(7) 1. Meningkatnya pemahaman Pengelola KB Kab/Kot tentang KB Mandiri 2.Meningkatnya kualitas serta kuantitas Kelompok UPPKS Mandiri Paripurna di 35 Kab/Kota 3. Meningkatkan Usaha Kelompok UPPKS,Memberikan motivasi kepada akseptor KB untuk meningkatkan peran dan partisipasinya di masyarakat.
(8) 80 org di 35 Rp Kab/Kota, 70 org Kader UPPKS 3 Kelompok UPPKS yang dinominasikan dan 3 pasangan Akseptor KB Lestari untuk 3 Katagori orang dan Kelompok
(9) 150.000
34
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Promosi Kesehatan Ibu ? Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita / Kegiatan Peningkatan komitmen, partisipasi dan minat institusi masyarakat ( IMP ) terhadap KBKS
Prioritas 3 : Peningkatan Kab/Kota, Prov dan kualitas sumber daya Pusat manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatkan komitmen institusi dan masyarakat dalam program KB dan KS
Meningkatakn Kualitas dan kuantitas Pelayanan dan pencapaian program KB KS di Kabupaten/Kota
Meningkatkan komitmen institusi dan TMKK 5 Kodim, Rp masyarakat dalam program KB dan KS Kesatuan gerak PKK KB Kes 9 Kab/Kota, Bhayangkara KB Kes 6 Polres, Penggerakan Prog. KB melalui pelaksanaan Harganas, Bhaksos Muslimat NU di 6 Kab/Kota, Aisyiah 6 Kab/Kota, Hari PGRI 3 Kab/Kota Kodim, Polres, Kab/Kota
35
WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Promosi Kesehatan Ibu ? Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita / Kegiatan Peningkatan kualitas pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Prioritas 3 : Peningkatan Kab/Kota ; Provinsi dan kualitas sumber daya Pusat manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatkan ketrampilan dan motivasi IMP serta anggota Pramuka Saka Kencana dalam pelaksanaan Program KB di 35 Kab/Kota
Meningkatnya kesertaan KB dan Pendewasaan usia Perkawinan bagi anggota Saka Kencana dan masyarakat
Meningkatkan ketrampilan dan motivasi IMP serta anggota Pramuka Saka Kencana dalam pelaksanaan Program KB di 35 Kab/Kota
70 org di 35 Kab/ Rp Kota, 3 IMP yang dinominasikan untuk dan 105 org anggota Saka Kencana di 35 Kab/Kota serta 50 org Tk Nas. Orang
36
Urusan Otda/Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum/ Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Pemantapan Program P3AKB
Pendukung Prioritas Lainnya
Prov. Jateng
Daftar Skala Prioritas Perencanaan Program/Kegiatan PP, PA dan KB Tahun Anggaran 2013
Daftar Skala Prioritas Perencanaan Program/Kegiatan PP, PA dan KB Tahun Anggaran 2013
Daftar Skala Prioritas Perencanaan Program/Kegiatan PP, PA dan KB Tahun Anggaran 2014
35 Kabupaten/Kota
37
Urusan Otda/Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Monev pelaksanaan program/Kegiatan P3AKB Provinsi Jawa Tengah
Pendukung Prioritas Lainnya
35 kab/Kota dan Provinsi 1. Laporan Monev Pelaksanaan Program /Keg PP, PA dan KB tahun 2012 2. Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Th. 2012
1. Dokumen Laporan Monev Pelaksanaan Program /Keg PP, PA dan KB tahun 2012, 2.Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Monev Pelaksanaan Program /Keg PP, PA dan KB tahun 2013 dan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Th. 2013
2 Kegiatan (dokumen laporan)
TOTAL
72
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
0,01
(11) BP3AKB
750.000
0,04
BP3AKB
218.103,000
0,01
BP3AKB
Rp
55.175
0,003
BP3AKB
Rp
50.000
0,002
BP3AKB
Rp
12.498.103
0,62
DINAS SOSIAL No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 2
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Prioritas 3 : Peningkatan PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan pelayanan sosial dasar dan Anak / Kegiatan Bimbingan Sosial dan masyarakat Fasilitasi Kader Perempuan Bidang Kesos
(4) Jawa Tengah
Semarang, Kendal, Pekalongan, Batang, Brebes, Pati, Rembang, Blora, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Magelang - Anak dan Remaja : Kab. Sragen, Wonogiri, Banyumas, Boyolali, Kebumen, Demak, Rembang, Kudus, Cilacap, Karanganyar, Jepara, Kota Magelang - Yay. Pennyelenggara Adopsi : YPAB Surakarta, YPBT Klaten, YPAB Pangrekso Dalem Temanggung. LK3 : Provinsi Jateng, - LPA : Provinsi Jateng
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
(5) PMKS mempunyai bekal keterampilan sejumlah 2010 PMKS dan PSKS yang profesional sejumlah 300 PSKS Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kader perempuan di bidang kesejahteraan sosial 180 orang
(6) Meningkatnya PMKS yang terampil dan PSKS yang profesional
(7) 2010/300
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
180
Meningkatnya semangat belajar anak 640 orang, serta meningkatnya penanganan anak melalui yayasan sosial 3 yay, 1 LK3, 1 LPA
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
640/3/1/1
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Keterangan SKPD
(8) PMKS/PSKS
Rp
4.500.000
(11) 0,22 Dinas Sosial
Orang
Rp
250.000
0,01 Dinas Sosial
Orang/yay/lbg Rp /lbg
1.000.000
0,05 Dinas Sosial
3
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Penanganan terhadap Anak dan Remaja Terlantar
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
4
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi Sosial bagi Korban Kekerasan
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kembalinya sikap mental korban tindak kekerasan 50 Orang
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
50
Orang
Rp
200.000
0,01 Dinas Sosial
5
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Kegiatan Pengarusutamaan Gender di bidang Kesejahteraan Sosial
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kemampuan dan pemahaman PSM dan Karang Taruna dalam pendampingan terhadap PMKS yang responsif gender 70 orang
Meningkatnya peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
70
Orang
Rp
100.000
0,00 Dinas Sosial
6
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Petugas Kab/Kota Program Pengarusutamaan Gender bidang Kesos
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya pengetahuan dan kinerja petugas Kab/kota tentang program pengarusutamaan gender bidang kesos 35 Kab/Kota
Meningkatnya peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
35
Kab/Kota
Rp
258.690
0,01 Dinas Sosial
7
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
KRSE/WRSE
Rp
3.500.000
0,17 Dinas Sosial
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Meningkatnya kemampuan dan Menurunnya tingkat ketrampilan serta menurunnya kemiskinan tingkat kemiskinan 1825 KRSE dan 350 WRSE
73
1825/350
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 8 WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil 9 WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Persentase (%)
(9)
(10)
Keterangan SKPD
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Cilacap, Karanganyar, Pati, Demak kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(5) Meningkatnya ketrampilan dan taraf hidup warga KAT 200 KK
(6) Menurunnya tingkat kemiskinan
(7) 200
KK
Rp
567.000
(11) 0,03 Dinas Sosial
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kelangsungan hidup Menurunnya tingkat warakawuri 2 orang, kemiskinan meningkatnya taraf hidup bagi Perintis Kemerdekaan dan keluarganya 22 Orang, Veteran dan keluarganya 500 Orang
524
Orang
Rp
575.000
0,03 Dinas Sosial
Demak, Kendal, Grobogan, Temanggung, Wonosobo, Batang, Kebumen, Sukoharjo, Banyumas, Cilacap, Kota Salatiga, Surakarta
(8)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
10
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Kegiatan Fasilitasi Penyusunan SPM keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Prioritas 3 : Peningkatan Provinsi kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersusunnya SPM/SOP Kesejahteraan Sosial 3 Balai
Menurunnya tingkat kemiskinan
3
Balai
Rp
121.000
0,01 Dinas Sosial
11
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya koordinasi Tk. Menurunnya tingkat Provinsi dengan Kab/Kota dalam kemiskinan penanganan PMKS melalui Program Keluarga Harapan (PKH) 10 Kab/Kota
10
Kab/Kota
Rp
250.000
0,01 Dinas Sosial
12
WAJIB / SOSIAL / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kemampuan dan Terehabilitasi Penyandang ketrampilan serta taraf hidup Masalah Kesejahteraan Penca 540 Orang,penyandang eks Sosial (PMKS) kronis 560 orang, Terpenuhinya bantuan pengobatan bagi PPMT 400 Orang, terpenuhinya bantuan transport operasi bagi penderita bibir sumbing dan katarak serta cacat lainnya 140 Orang
1640
Orang
Rp
1.896.000
0,09 Dinas Sosial
13
WAJIB / SOSIAL / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap PMKS
Prioritas 3 : Peningkatan Brebes, Kebumen, Rembang, Cilacap, Terlayaninya para penyandang kualitas sumber daya manusia Purbalingga, Wonogiri, Tegal, cacat 1000 Orang dan pelayanan sosial dasar Sukoharjo, Semarang, Kota Semarang masyarakat
1000
Orang
Rp
875.000
0,04 Dinas Sosial
-Penca : Klaten. Banjarnegara, Wonogiri, Brebes, Rembang, Karanganyar, Demak, Pemalang -Eks Kronis : Pemalang, Pekalongan, Brebes, Rembang, Grobogan, Sragen, Banyumas, Sukoharjo, Blora, Kota Surakarta -PPMT : Banyumas, Wonogiri, Grobogan, Sukoharjo, Blora, Purworejo, Temanggung, Brebes, Karanganyar, Kota Surakarta Bibir Sumbing, Katarak dan cacat lainnya:Brebes, Banjarnegara, Rembang, Blora, Klaten, Cilacap, Batang -Penca dalam LBK :Karanganyar, Pemalang, Brebes, Wonogiri, Jepara, Grobogan.
74
Terehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 14 WAJIB / SOSIAL / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal, Anak Jalanan dan Eks Korban Narkoba
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) - Anak Nakal : Cilacap, Banyumas, Purworejo, Rembang, Kudus, Semarang, Kendal, Batang, Btrebes, Kota Tegal -Anak Jalanan : Demak, Batang, Banjarnegara, Kudus, Pemalang, Pekalongan, Banyumas, Kota semarang, Pekalongan, Magelang -Eks Korban Narkoba : Pati, Grobogan, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri
(5) Kembalinya sikap mental anak nakal 300 Orang, Anak jalanan 360 Orang, Eks korban narkoba 190 Orang, Meningkatnya pengetahuan Tokoh masyarakat dalam ikut mencegah pengguna narkoba 200 Orang
(6) Terehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(7) 1050
(8) Orang
15
WAJIB / SOSIAL / Program Pelayanan dan Prioritas 3 : Peningkatan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan kualitas sumber daya manusia Fasilitasi Penyantunan Terhadap LU Potensial dan pelayanan sosial dasar masyarakat
-LU Potensial : Cilacap, Purbalingga, Pekalongan, Batang, Wonogiri, Karanganyar, Rembang, Blora, Wonosobo, Kota Surakarta, -LU Non Potensial : Kab. Jepara, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, Kota Semarang Komda Lansia : Provinsi Jateng.
Meningkatnya taraf hidup LU 520 Terehabilitasi Penyandang Orang dan Lu non potensial yang Masalah Kesejahteraan dapat mempertahankan hidupnya Sosial (PMKS) 391 Orang serta meningkatnya pelayanan Lansia melalui Komda Lansia 1 Lembaga
911/1
16
WAJIB / SOSIAL / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial terhadap Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan
Prioritas 3 : Peningkatan Kebumen, Karanganyar, Tegal, kualitas sumber daya manusia Kudus. Pati, Kendal, Brebes, dan pelayanan sosial dasar Sukoharjo, Pekalongan masyarakat
Kembalinya sikap mental bagi KTK- Terehabilitasi Penyandang PM ke fungsi sosial yang Masalah Kesejahteraan sebenarnya 618 Orang Sosial (PMKS)
618
17
WAJIB / SOSIAL / Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti - Panti Sosial Pemda Jawa Tengah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Barehsos Distrarastra Pemalang, Martani Cilacap, Penganti Temanggung, Raharjo Sragen, Wiloso Muda Mudi Purworejo, Wanodyatama Kendal, Bhakti Candrasa Surakarta, Pendowo Kudus, Pangrukti Mulyo Rembang, Pamardi Utomo Boyolali, Wira Adi Karya Ungaran, Mardi Utomo Semarang, Mandiri Semarang, Kartini Tawangmangu, Budhi Sakti Banyumas, Urehsos Esti Tomo Wonogiri, Karya Mandiri Pemalang, Putra Harapan Tegal
Meningkatnya fasilitas sarana dan Terehabilitasi Penyandang prasarana UPT Rehab 18 Unit, Masalah Kesejahteraan peralatan ketrampilan 1 paket, Sosial (PMKS) sepeda 200 buah
18/1/200
18
WAJIB / SOSIAL / Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya) / Kegiatan PelayananSosial Terhadap Tuna Sosial
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
-PGOT : Brebes, Banyumas, Tegal, Kota Tegal, Sukoharjo, Magelang, Kota Magelang, Kota Surakarta. -Eks Napi : Brebes, Kebumen, Purworejo, Grobogan, Batang, Pemalang, Cilacap, Rembang. -Eks WTS : Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Klaten, Grobogan, Blora, Pati, Semarang, Kendal, Batang, Pemalang, Rembang, Kota Salatiga, Tegal -ODHA :Jepara, Pati, Kudus, Grobogan, Kota Semarang
Kembalinya 140 Orang PGOT, 160 Terehabilitasi Penyandang Orang eks Napi, 420 eks WTS, 550 Masalah Kesejahteraan Orang HIV/AIDS ke fungsi sosial Sosial (PMKS) yang sebenarnya
Orang
75
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Keterangan SKPD
Rp
1.800.000
(11) 0,09 Dinas Sosial
Lansia/Lemba ga
Rp
1.325.000
0,07 Dinas Sosial
Orang
Rp
750.000
0,04 Dinas Sosial
Unit/Paket/Bu ah
Rp
12.500.000
0,62 Dinas Sosial
1270
Rp
1.622.000
0,08 Dinas Sosial
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 19 WAJIB / SOSIAL / Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya) / Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi PGOT dan Kelompok Rentan Lainnya
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Keterangan SKPD
Tolok Ukur
Target
(6) Terehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(7) 460
(8) Orang
Rp
430.650
(11) 0,02 Dinas Sosial
Pekerja informal dapat mempertahankan hidupnya 160 Orang
Meningkatnya peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial
160
Orang
Rp
450.000
0,02 Dinas Sosial
Meningkatnya aktivitas karang taruna dalam mengembangkan usahanya serta membantu dalam penanganan PMKS 75 KT, 610 Anggota Karang Taruna
Meningkatnya peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial
685
Karang Taruna
Rp
653.000
0,03 Dinas Sosial
(4) (5) Penjaringan dan Pendampingan: Terjaringnya Tuna sosial 100 Kendal, Semarang, Kebumen, Kudus, Orang, Terpenuhinya operasional Pati, Batang, Kota Semarang, Kota Tim URC 360 Orang Salatiga, Kota Surakarta, Kota Tegal dan Kota Magelang Operasional TRC: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Demak, Semarang
Prioritas 3 : Peningkatan Klaten, Pekalongan, Grobogan, kualitas sumber daya manusia Karanganyar, Sragen, Pemalang, dan pelayanan sosial dasar Temanggung, Banyumas masyarakat
Keluaran Kegiatan
20
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Gotong Royong (JKS-GR)
21
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Prioritas 3 : Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan kualitas sumber daya manusia Pembinaan dan Pemberdayaan karang Taruna dan pelayanan sosial dasar masyarakat
22
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan kualitas sumber daya manusia Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kepedulian Dunia Usaha dalam penanganan PMKS 160 DU
Meningkatnya peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial
160
DU
Rp
750.000
0,04 Dinas Sosial
23
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya aktivitas PSM dalam Meningkatnya peran serta mengembangkan usahanya serta kelembagaan membantu dalam penanganan kesejahteraan sosial PMKS 376 PSM
376
PSM
Rp
356.956
0,02 Dinas Sosial
24
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Orsos yang bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS)
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Panti Swasta yang berkembang usahanya serta meningkat pelayanannya 45 PS, Orsos yang telah membantu penanganan PMKS 64 Orsos
Meningkatnya peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial
45/64
PS/Orsos
Rp
3.500.000
0,17 Dinas Sosial
25
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan Kesetiakawanan sosial
Prioritas 3 : Peningkatan 35 Kab/Kota kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya pengetahuan dan Meningkatnya peran serta pemahaman tenaga penyuluh dan kelembagaan masyarakat dalam membantu kesejahteraan sosial penanganan kesejahteraan sosial 8870 orang
8870
Orang
Rp
518.875
0,03 Dinas Sosial
26
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa Tengah
Prioritas 3 : Peningkatan 35 Kab/Kota kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia usaha akan perijinan undian di 35 Kab/Kota
Meningkatnya peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial
35
Kab/Kota
Rp
150.000
0,01 Dinas Sosial
27
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Prioritas 3 : Peningkatan 35 Kab./Kota kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
TKSK yang telah mendapatkan pendampingan bantuan transport dalam rangka membantu penanganan PMKS 568 TKSK
Meningkatnya peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial
568
TKSK
Rp
1.770.000
0,09 Dinas Sosial
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Batang, Wonogiri, Klaten, Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Boyolali, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes, Kota Salatiga
76
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 28 WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Rintisan pelaksanaan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial
(3) Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
29
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
30
(4)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
(9)
(10)
Keterangan SKPD
(5) Terakreditasinya 30 Lembaga Kesejahteraan Sosial
(6) Meningkatnya kelembagaan kesejahteraan sosial
(7) 30
(8) Lembaga
Rp
264.600
(11) 0,01 Dinas Sosial
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Tersertifikasinya pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial 50 Orang
Meningkatnya kelembagaan kesejahteraan sosial
50
Orang
Rp
80.087
0,00 Dinas Sosial
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Bimbingan Teknis Organisasi Manajemen Enterpreneruship Bagi Pengelolan Balai Rehabilitasi Sosial
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya pengetahuan Meningkatnya manajemen Enterpreneruship bagi kelembagaan Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial kesejahteraan sosial 50 Orang
50
Orang
Rp
84.000
0,00 Dinas Sosial
31
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / kegiatan bimbingan teknis tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat
Prioritas 3 : Peningkatan 35 Kab/Kota kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya pengetahuan tentang pembangunan kesejahteraan sosial bagi tenaga penyuluh sosial 125 Orang
Meningkatnya kelembagaan kesejahteraan sosial
125
Orang
Rp
258.403
0,01 Dinas Sosial
32
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Jawa Tengah
Korban bencana yang telah dibantu kebutuhan dasarnya 1 Paket
Meningkatnya penanganan bencana
1
Paket
Rp
200.000
0,01 Dinas Sosial
33
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pengerahan Taruna Siaga Bencana(TAGANA) dalam bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana)
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Jawa Tengah
Taruna siaga yang siap untuk melaksanakan kegiatan pembersihan bencana 445 Orang
Meningkatnya penanganan bencana
445
Orang
Rp
150.000
0,01 Dinas Sosial
34
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pemantapan TAGANA
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Banjarnegara, Klaten, Banyumas, Wonosobo, Jepara, Rembang
Anggota tagana yang berkualitas 240 Orang
Meningkatnya penanganan bencana
240
Orang
Rp
200.000
0,01 Dinas Sosial
35
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Kegiatan Pembangunan Gedung Shelter Pemprov. Jateng
Pendukung Prioritas Lainnya
Kota Salatiga
Terwujudnya pembangunan shelter untuk korban traficking
Pembangunan dan fenovasi shelter Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1
unit
Rp
650.000
0,03 Dinas Sosial
TOTAL
Rp
77
42.556.261
4,77
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi Masyarakat / Pelajar
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(8)
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Demak, Pekalongan, Batang, Tegal, Kudus, Pemalang, Jepara, Cilacap, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Purworejo, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta
(5) Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dalam menghadapi bencana
(6) Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang tangguh dalam menghadapi bencana
(7) 3
kali
Rp
400.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Terkoordinasinya dan terpantaunya kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana di Jawa Tengah
Terkoordinasinya dan terpantaunya kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana di Jawa Tengah
35
kab/kota
Rp
350.000
0,02 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
2
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan / Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di kab/kota se Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
3
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana / Kegiatan Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)
Prioritas 5 : Penanggulangan Kota Semarang bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terciptanya antisipasi kebijakan penanggulangan bencana secara tepat melalui kajian ilmiah dalam menghadapi bencana
Terciptanya antisipasi kebijakan penanggulangan bencana secara tepat melalui kajian ilmiah dalam menghadapi bencana
2
dokumen
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
4
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana / Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan
Prioritas 5 : Penanggulangan Kota Semarang bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terciptanya sistem perencanaan pembangunan di BPBD Provinsi Jawa Tengah secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
Terciptanya sistem perencanaan pembangunan di BPBD Provinsi Jawa Tengah secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
1
tahun
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
5
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana / Kegiatan Penyusunan Disaster Manajemen Plan (Rencana Pengelolaan Bencana)
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Kota Semarang, Kota Surakarta bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Tersedianya panduan dan kerangka kerja kepada semua pemagku kepentingan dalam rangka penanggulanga bencana di Provinsi Jawa Tengah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah dapat diselenggaraka secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan sinergis
Tersedianya panduan dan kerangka kerja kepada semua pemagku kepentingan dalam rangka penanggulanga bencana di Provinsi Jawa Tengah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah dapat diselenggaraka secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan
1
dokumen
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
6
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana / Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB)
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Kota Semarang, Kota Surakarta bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Tersedianya pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaskaan dan kelembagaan penanggulanga bencana
Tersedianya pedoman dan acuan bagi semua pihak dalam memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaskaan dan kelembagaan penanggulanga bencana
1
dokumen
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
78
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 7 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Kebencanaan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4) Kota Semarang
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) Tersedianya data dan informasi kebencanan di Jawa Tengah yang akuntabel
(6) Tersedianya data dan informasi kebencanan di Jawa Tengah yang akuntabel
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Target
Satuan
(7) 1
(8) Unit
Rp
50.000
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,002 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
8
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang
Terintegrasinya, terkendalinya dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan kebencanaan secara terpadu dan berkesinambungan
Terintegrasinya, terkendalinya dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan kebencanaan secara terpadu dan berkesinambungan
1
tahun
Rp
100.000
0,005 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
9
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Grobogan, Brebes, Pemalang, Cilacap, Magelang, Boyolali,
Terciptanya para relawan dan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dalam penanganan bencana
Terciptanya para relawan dan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dalam penanganan bencana
7
kali
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
10
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Termonitornya kejadian bencana di Boyolali, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Provinsi Jawa Tengah serta Surakarta terciptanya relawan dan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dalam penanganan bencana
Termonitornya kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah serta terciptanya relawan dan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dalam penanganan bencana
1
tahun
Rp
100.000
0,00 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
11
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR / Kegiatan Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-hari Khusus
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Sema
Terwujudnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada eventevent tertentu (Lebaran, Lomban/Sedekah Laut, Sura, Natal dan tahun Baru)
1
tahun
Rp
100.000
0,00 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
12
WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa / Kegiatan Koordinasi, Publikasi Serta Kehumasan Bidang Kebencanaan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Terciptanya masyarakat yang Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, tangguh, tanggap dan siaga Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, terhadap bencana Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Sem
Terciptanya masyarakat yang tangguh, tanggap dan siaga terhadap bencana
1
tahun
Rp
100.000
0,00 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
13
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Penyusunan Pedoman Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang
Tersedianya dokumen Pedoman Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1
dokumen
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada eventevent tertentu (Lebaran, Lomban/Sedekah Laut, Sura, Natal dan tahun Baru)
Tersedianya dokumen Pedoman Perlindungan Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
79
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Target
Satuan
(7) 3
(8) kali
Rp
100.000
Terwujudnya kesiapsiagaan perempuan di daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi di Jawa Tengah
5
kali
Rp
100.000
0,005 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya tatanan pengelolaan manajemen logistik dan peralatan bencana yang mampu menjembatani kebutuhan ideal masing-masing daerah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah
Terwujudnya tatanan pengelolaan manajemen logistik dan peralatan bencana yang mampu menjembatani kebutuhan ideal masing-masing daerah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tenga
1
Tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terciptanya tata kelola pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah yang terintegrasi dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana daerah sehingga mampu menurunkan tingkat risiko bencana di jawa Tengah
Terciptanya tata kelola pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah yang terintegrasi dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana daerah sehingga mampu menurunkan tingkat risiko bencana di jawa Tengah
1
Tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, bencana guna memberikan Banjarnegara, Magelang, Temanggung, perlindungan kepada Wonosobo, , Kota Magelang masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Teridentifikasinya daerah rawan bencana untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah
Teridentifikasinya daerah rawan bencana untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah
1
Peta
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pengembangan Budaya Sadar Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Banyumas, , Kota Surakarta bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
meningkatnya pemahamanan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap bahaya bencana dan penanggulangannya
meningkatnya pemahamanan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap bahaya bencana dan penanggulangannya
1
tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pengembangan Desa Siaga Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terciptanya masyarakat yang tangguh dan siaga dalam menghadapi bencana
Terciptanya masyarakat yang tangguh dan siaga dalam menghadapi bencana
50
Desa di Daerah Rawan Bencana
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
(1) (2) (3) (4) 14 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Prioritas 3 : Peningkatan Cilacap, Magelang, Kota Semarang PERLINDUNGAN ANAK / Program kualitas sumber daya manusia Peningkatan Kualitas Hidup dan dan pelayanan sosial dasar Perlindungan Perempuan dan Anak / masyarakat Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Korban Bencana di Jawa Tengah
(5) Terwujudnya perempuan korban bencana di Jawa Tengah yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana
(6) Terwujudnya perempuan korban bencana di Jawa Tengah yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana
15
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Perempuan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Prioritas 3 : Peningkatan Brebes, Pati, Banjarnegara, Karanganyar, kualitas sumber daya manusia Wonogiri, dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terwujudnya kesiapsiagaan perempuan di daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi di Jawa Tengah
16
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
17
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
18
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Penyusunan Peta Resiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
19
20
Semarang, Demak, Grobogan, Tegal, Kudus, Pemalang, Jepara, Blora, Banyumas, Cilacap, Magelang, Sragen, Karanganyar, Wonogiri,
80
(9)
(10) (11) 0,005 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Target
Satuan
(1) (2) (3) (4) 21 WAJIB / SOSIAL / Program Prioritas 5 : Penanggulangan Kota Magelang, Kota Surakarta Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bencana guna memberikan / Kegiatan Gladi Manajemen Bencana perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
(5) Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta terkoordinasinya mekanisme sistem komando dan pengendalian tanggap darurat penanggulangan bencana
Tolok Ukur (6) Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat dalam rangka pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta terkoordinasinya mekanisme sistem komando dan pengendalian tanggap darurat penanggulangan bencana
(7) 2
(8)
22
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terpantaunya kejadian bencana di Jawa Tengah sehingga dapat dilakukan antisipasi dan reaksi cepat dalam Penanggulangan Bencana
Terpantaunya kejadian bencana di Jawa Tengah sehingga dapat dilakukan antisipasi dan reaksi cepat dalam Penanggulangan Bencana
23
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terintegrasinya dan tersinkronisasinya pedoman penanganan darurat di seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah
24
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Banyumas, Kota Semarang bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
25
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Banyumas, Kota Surakarta bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
26
27
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) (9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Kali
Rp
250.000
1
Tahun
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terintegrasinya dan tersinkronisasinya pedoman penanganan darurat di seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah
1
dokumen
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terpantaunnya dan terkoordinasinya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa TEngah sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat sesuai dengan sasaran
Terpantaunnya dan terkoordinasinya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa TEngah sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat sesuai dengan sasaran
1
tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya kemampuan aparatur dan relawan dalam menghitung cepat dan tepat kerugian dan kerusakan akibat bencana di Jawa Tengah
Terwujudnya kemampuan aparatur dan relawan dalam menghitung cepat dan tepat kerugian dan kerusakan akibat bencana di Jawa Tengah
3
Kali
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
WAJIB / SOSIAL / Program Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Banyumas, Kota Semarang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bencana guna memberikan / Kegiatan Fasilitasi Pedoman dan perlindungan kepada Kebijakan Penyelenggara Bencana masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terciptanya akselerasi/percepatan pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah
Terciptanya akselerasi/percepatan pembentukan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah
3
kali
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Terciptanya pemaduserasian dan pengintegrasian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Tengah dan Rencana Aksi Daerah Penguarangan Risiko Bencana (RAD_PRB) di Jawa Tengah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Terciptanya pemaduserasian dan pengintegrasian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Tengah dan Rencana Aksi Daerah Penguarangan Risiko Bencana (RAD_PRB) di Jawa Tengah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1
tahun
Rp
100.000
0,005 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan Kota Semarang bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
81
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
(1) (2) 28 WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
(3) Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
(4) (5) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Adanya masukan/advise kepada Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, unsur pelaksana BPBD secara Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, terfokus dan integral Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
(6) Adanya masukan/advise kepada unsur pelaksana BPBD secara terfokus dan integral
(7) 1
29
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terpantaunya dan teridentifikasinya logistik dan peralatan bencana (kualitas dan kuantitas) di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Terpantaunya dan teridentifikasinya logistik dan peralatan bencana (kualitas dan kuantitas) di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
30
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan Kota Semarang bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terwujudnya kesiapsiagaan (antisipasi) logistik dan peralatan dalam menghadapi bencana
31
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Banyumas, , Kota Semarang, Kota bencana guna memberikan Surakarta perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terpantaunya dan terkoordinasinya kegiatan rehabilitasi pasca bencana di Jawa Tengah
32
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
33
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pendataan Potensi Daerah Rawan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
SKPD
(8) Tahun
Rp
300.000
1
Tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya kesiapsiagaan (antisipasi) logistik dan peralatan dalam menghadapi bencana
1
paket
Rp
1.000.000
0,05 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terpantaunya dan terkoordinasinya kegiatan rehabilitasi pasca bencana di Jawa Tengah
1
tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Terpantaunya dan terkoordinasinya Terpantaunya dan terkoordinasinya Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, kegiatan rekonstruksi pasca bencana kegiatan rekonstruksi pasca bencana Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, di Jawa Tengah di Jawa Tengah Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
1
tahun
Rp
100.000
0,00 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
1
Tahun
Rp
-
- Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terpantau dan teridentifikasinya daerah rawan bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
82
Terpantau dan teridentifikasinya daerah rawan bencana di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
(9)
Keterangan
(10) (11) 0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
(1) (2) 34 WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana
(3) Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
(5) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan tata kelola manajemen logistik dan peralatan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana
(6) Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan tata kelola manajemen logistik dan peralatan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana
35
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Terciptanya tatanan kelembagaan penanggulangan bencana di seluruh Jawa Tengah yang mampu menurunkan tingkat risiko bencana secara optimal
Terciptanya tatanan kelembagaan penanggulangan bencana di seluruh Jawa Tengah yang mampu menurunkan tingkat risiko bencana secara optimal
36
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Terciptanya pembelajaran dan komparasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah lain
37
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Teridentifikasinya daerah rawan bencana di seluruh Jawa Tengah dan terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
38
WAJIB / SOSIAL / Program Prioritas 5 : Penanggulangan Cilacap, Wonosobo, Kota Semarang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bencana guna memberikan / Kegiatan Fasilitasi dan Mediasi perlindungan kepada Pengurangan Resiko Bencana masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
39
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kawasan Merapi
Tolok Ukur
Prioritas 5 : Penanggulangan Magelang, Klaten, Boyolali bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Keterangan SKPD
Rp
100.000
1
Tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terciptanya pembelajaran dan komparasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah lain
1
Tahun
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Teridentifikasinya daerah rawan bencana di seluruh Jawa Tengah dan terciptanya masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
1
Tahun
Rp
100.000
0,00 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Dilakukan fasilitasi dan mediasi Terlaksananya fasilitasi dan mediasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan tanggap darurat dan tanggap darurat
1
Tahun
Rp
648.675
0,03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Terwujudnya fasilitasi, mediasi, koordinasi, pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi Pasca bencana kawasan merapi
1
Tahun
Rp
228.083
0,01 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
83
(9)
Persentase (%)
(8) Tahun
Terselenggaranya fasilitasi, mediasi, koordinasi, pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi Pasca bencana kawasan merapi
(7) 1
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(10) (11) 0,00 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
(1) (2) 40 WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
(3) (4) Prioritas 5 : Penanggulangan Magelang, Klaten, Boyolali bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
(5) Terwujudnya fasilitasi, koordinasi, pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
(6) Terselenggaranya fasilitasi, koordinasi, pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi
(7) 1
41
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Pengembangan Pemasangan Early Warning System (EWS) di Daerah Rawan Bencana Tsunami di Jawa Tengah
Prioritas 5 : Penanggulangan Cilacap, Purworejo, Kebumen bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terwujudnya Fasilitasi, Koordinasi, pengembangan dan pemasangan Early Warning System (EWS)di daerah Rawan Bencana Tsunami Jawa Tengah
Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, pengembangan dan pemasangan Early Warning System (EWS)di daerah Rawan Bencana Tsunami Jawa Tengah
42
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemda
Kota Semarang
Tersedianya Gedung Logistik dan Peralatan Bencana Provinsi Jawa Tengah
Tersedianya Gedung Logistik dan Peralatan Bencana Provinsi Jawa Tengah
43
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemda
Kota Semarang
Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Pusdalops guna mendukung gedung Pusdalops (Lift) guna kelancaran kinerja mendukung kelancaran tugas dan kinerja aparatur pemerintah
TOTAL
84
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) (9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(8) Tahun
(10) (11) 0,03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Rp
576.899
1
Tahun
Rp
509.490
0,03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
1
unit
Rp
5.000.000
0,25 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
1
unit
Rp
550.000
0,03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Rp
14.963.147
0,83
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah (3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
2
WAJIB / KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Kegiatan Pengembangan On Line Sistem Aplikasi SIAK dari Kab/KOta ke Provinsi dan Provinsi ke Depdagri.
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
3
WAJIB / KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
4
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Kegiatan Identifikasi data pilah gender bidang ketenagakerjaan yang berbasis gender.
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Lokasi (4) 35 Kab/Kota
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Brebes, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Kebumen, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Kendal, Demak,
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
(5) Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sebanyak 2.325 orang
(6) Melatih pencari kerja melalui pelatihan berbasis masyarakat di BLKI Cilacap : 460 org/23 pkt, BLKP Klampok : 240 org/15pkt, BLKLN : 220 org/11pkt, BPPTK : 160 org/8pkt, Balatrans Penca : 225 org, Pentatrans : 360 org/7 pkt, Lattas : 700 org/35 pkt, Evaluasi
(7) 2325
Tersusunya data base kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah
Terwujudnya online Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)di Jawa Tengah
20
Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan Adminduk dan Capil di Jawa Tengah serta memfasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat di Jawa Tengah
Mewujudkan jejaring kerjasama bidang Adminduk dan Capil di Jawa Tengah dan meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat di Jawa Tengah
3, 35
Terwujud Tersedia data pilah gender Grobogan, Pekalongan, pengarusutamaan gender diperusahaan Batang, Tegal, Brebes, Pati, di perusahaan Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota
85
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
org
Rp
(9) 5.000.000
(10) (11) 0,25 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
kab./kota
Rp
645.145
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Bakorwil, Kabupaten/ Kota
Rp
1.088.682
0,05 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
100 Perusahaan perusahaa Kab/Kota n 35 Kab/Kota
Rp
161.286
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 5 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Desiminesi teknis Equal Employment Opportunity (EEO) bagi pekerja perempuan di Perusahaan/tempat kerja 6 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Desiminasi Teknis Analisis Gender Bidang Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 7
8
9
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) 35 Kab/Kota
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(5) Mengadakan desiminasi teknis EEO bagi perempuan Jateng di perusahaan/tempat kerja 75 orang
(6) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan serta kesempatan dalam pekerjaan bagi perempuan
(7) 75
org
Rp
(9) 241.929
(10) (11) 0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
35 Kab/Kota
Meningkatnya kemampuan 100 pegawai pengawas KK dalam bidang teknis Analisis Gender dan bidang Ketenagakerjaan
Meningkatkan kapasitas pegawai pengawas KK dalam bidang teknis Analisis Gender dan bidang Ketenagakerjaan
100
org
Rp
201.608
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Korban Trafficking Ketenagakerjaan di Jateng WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Diseminasi dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja perempuan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Menurunnya korban traficking ketenakerjaan
Pemulangan, advokasi dan reintegrasi korban traficking asal Jateng
15
orang
Rp
120.965
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
a. Mewujudkan Kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja prempuan b. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perempuan. b. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perempuan c. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
a. Ketentraman dan ketenangan bekerja b. Perlindungan terhadap pekerja putting out sistem (POS) c. Perlindungan hakhak normatif tenaga kerja perempuan.
175, 50, orang, Rp 35 perusahaan, Kabupaten/Ko ta
504.019
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Perlindungan hak normatif perempuan di tempat kerja
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang,
a. Mencipatakan HUbungan Industrial yang harmonis dan menjamin kelangsungan bekerja dan berusaha, b. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
a. Meningkatkan pemahaman pengusaha atas perlindungan dan hak normatif perempuan di tempat kerja, b. Hak-hak normatif pekerja perempuan terpenuhi melalui rintisan Tempat Penitipan Anak (TPA) di perusahaan
362.894
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
86
35, 5
Kabupaten/Ko Rp ta, Kabupaten Kota
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 10 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Kabupaten/Kota (RAK) dan implementasi Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPTA)/ KETENAGAKERJAAN / 11 WAJIB Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan pembinaan masy penganggur melalui pengembangan kewirausahaan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Grobogan, Pemalang, Blora, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri, Kota Pekalongan, Kota Magelang
(5) a. Perlindungan pekerja anak, b. Penanggulangan pekerja anak
(6) a. Penyusunan Rencana Aksi (RAK)Kabupaten/Kota dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPTA), b. Berkurangnya anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak
(7) 4, 4
(8) Kabupaten/Ko Rp ta, Kabupaten/Ko ta
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Semarang
Membina masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan
Pengembangan wirausaha bagi penganggur/pencari kerja
830
orang
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Kota Semarang
pengurangan angka pengangguran di jateng
Terwujudnya penampatan tenaga kerja ke luar negeri
330
kemudahan akses bagi pencari kerja dalam memperoleh informasi peluang kerja
Tersedianya data informasi pasar kerja dari 35 kab./kota
17.000
Penyusunan buku PTKD Provinsi Jawa Tengah
Menyusun PTKD Provinsi Jawa Tengah
12
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan Pelayanan, penempatan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri
13
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
14
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
87
1
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 241.929
(10) (11) 0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Rp
1.491.897
0,07 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
orang
Rp
340.090
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
lowongan
Rp
814.495
0,04 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Provinsi
Rp
282.251
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 15 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan Penyusunan Database Ketenagakerjaan
16
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN.
17
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Kegiatan Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
18
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Pelatihan Kerja bagi CTKI LN
19
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Pelatihan di Bidang Pertanian dan UKM
20
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Penca
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Kota Semarang
(5) Tersedianya data base ketenagakerjaan
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Satuan
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(7) 1
(8) provinsi
Rp
(9) 221.768
(10) (11) 0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Semarang, Kendal, Demak, pengurangan angka terwujudnya penempatan Grobogan, Pekalongan, pengangguran tenaga kerja melalui Batang, Tegal, Brebes, Pati, mekanisme AKAD Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang 22 kab./kota Terkendalikannya Terwujudnya pengendalian penggunaan Tenaga Kerja penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Asing (TKA)
200
orang
Rp
282.251
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
300
orang
Rp
63.506
0,00 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Semarang dan 35 Kab/Kota
Melatih calon tenaga kerja Indonesia dalam bidang penatalaksana rumah tangga dan meningkatkan jejaring pemasaran program dan lulusan pelatihan di BLKLN
80/4
Orang/Angkat Rp an
342.733
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kab. Banjarnegara
Peningkatan Kualitas dan Pelatihan dan pemasaran Produktivitas Tenaga Kerja program dan lulusan bagi pencaker dan penganggur.
Orang/Paket
Rp
542.643
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
Peningkatan Kualitas dan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pemberdayaan Penca
Orang/Angkat Rp an
379.837
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
88
(6) Mengadakan pengembangan data base ketenagakerjaan
Target
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Meningkatkan kompetensi CTKI dibidang penatalaksanaan rumah tangga dan meningkatkan cakupan jejaring pemasaran program dan lulusan pelatihan di BLKLN
240/15
90/6
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 21 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja
22
23
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Pelatihan Kerja WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Penerapan standar dan modul CBT serta akreditasi LPKS
24
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana produktivitas DBHCHT
25
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK. Industri Rokok
26
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Pelatihan tenaga kerja petani di sektor rokok/cukai rokok (DBHCHT) (kegiatan diganti)
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(4) Kota Semarang
(5) (6) Peningkatan Kualitas dan Tenaga Kerja tersertifikasi Produktivitas Tenaga Kerja
Kota Semarang
Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja Instruktur dan pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
Kota Semarang
Peningkatan Kualitas dan Peningkatan pengetahuan Produktivitas Tenaga Kerja dan ketrampilan instruktur dan penerapan standar dan modul CBT serta peningkatan kelembagaan LPKS
Kota Semarang, Banjarnegara dan Cilacap
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(7) (8) 200 / 10 Orang / Paket Rp
Keterangan SKPD
(9) 310.476
(10) (11) 0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Orang
Rp
102.842
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
30 / 30
Orang / LPKS
Rp
136.424
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Peningkatan Kualitas dan Pengadaan sarana dan Produktivitas Tenaga Kerja prasarana pelatihan
8
UNIT KERJA
Rp
1.509.351
0,07 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
Peningkatan Kualitas dan Pelatihan motivasi dan Produktivitas Tenaga Kerja budaya kerja, 5 S, Supervisor leadership dan konvensi GKM serta penyebaran produktivitas.
18
Paket Kegiatan
Rp
730.450
0,04 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung
Peningkatan Kualitas dan Pelatihan dibidang pertanian Produktivitas Tenaga Kerja sektor rokok
Orang/Paket
Rp
572.230
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
89
180
Persentase (%)
176/11
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 27 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Pelatihan Berbasiskan Kompetensi Dana Bagi Hasil cukai Tembakau (PBKDHCT) di BLKI Cilacap 28
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Fasilitasi pelatihan dan Pemagangan dalam dan Luar Negeri
29
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
30
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas
31
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Peningkatan kapasitas BLKP Klampok melalui penyusunan standarisasi CBT bidang pertanian dan uji sertifikasi ISO 9001:2008
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(5) (6) Peningkatan Kualitas dan Pelatihan berbasis Produktivitas Tenaga Kerja kompetensi DBHCHT diberbagai sektor/bidang industri dan usaha mandiri
(7) 160
(8) Orang
Rp
(9) 904.754
(10) (11) 0,04 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
Peningkatan Kualitas dan Seleksi dan Pemagangan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
1260
Orang
Rp
321.092
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
Peningkatan Kualitas dan Peningkatan kemampuan Produktivitas Tenaga Kerja SDM pemahaman teknik penyebaran, peningkatan, pemeliharaan dan pengukuran produktivitas.
135 / 3
Orang / Bakorwil
Rp
282.251
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
a. Pelatihan Total Quality Control (TQC), Achievement MOtivation Training (AMT) dan supervisi, b. Pengukuran produktivitas tenaga kerja, c. Pemasaran program peningkatan produktivitas
8, 2, 3
Paket, Rp Kegiatan, Perusahaan/A ngkatan
393.409
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
a. Meningkatkan kapasitas BAlai LAtihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok dalam memberikan pelayanan pelatihan bidang pertanian pada masyarakat dengan menggunakan standarisasi ISO 9001 Tahun 2008, b. Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan Competency Base
2, 110
Kegiatan, orang
88.707
0,004 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kab. Cilacap
Semarang, Kendal, Demak, Meningkatnya Grobogan, Pekalongan, produktivitas tenaga kerja Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Banjarnegara a. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan BLKP Klampok terhadap masyarakat, b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
90
Rp
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Target
(6) a. Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Balai LAtihan Kerja Industri (BLKI) Cilacap, b. Menigkatnya ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja serta jumlah tenaga kerja tersertifikasi, c. Pemasaran program dan lulusan pelatihan BLKI Cilacap Menyediakan data KHL yang valid, mengidentifikasi usaha marginal perusahaan, sidang penangguhan upah minimum dan pemantauan upah minimum,rakor dewan pengupahan provinsi , pembahasan Upah minimum ,sosialisasi upah minimum,koordinasi pengupahan, mengadakan
(7) 3, 640, 640
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
33
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Penetapan Upah Minimum
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
35 Kab/kota
Menetapkan upah minimum dan dikeluarkannya Surat Keputusan persetujuan penolakan penangguhan upah minimum
34
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pengawasan Penempatan TKI Dalam dan Luar Negeri
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
a. Meningkatkan peran dan fungsi P2K2 dan P2K3 dalam rangka meningkatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ditempat kerja b. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Meningkatkan
a. Meningkatkan peran dan fungsi P2K2 dan P2K3 dalam penanganan kasus kecelakaan kerja dan jamsostek b. Pemeriksaan uji obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
35
Kota :Semarang, Salatiga, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Magelang Kab: Kendal, Batang, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, Magelang, Purworejo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Kota Semarang, Salatiga,
Meningkatkan perlindungan pada unsur tripartit
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan komunikasi yang efektif bagi unsur tripartit
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Verifikasi SP/ SB
Cilacap
Pekalongan, Tegal, Surakarta, Salatiga Kab.Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Pati, Rembang, Kudus, Purbalinga, Banjarnegara, Pemalang, Batang, Kendal, Boyolali, Sukoharjo, Kota Semarang
(5) a. Pembentukan TUK 3 (tiga) kejuruan di BLKI Cilacap, b. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, c. Pemasaran program dan lulusan pelatihan
Tolok Ukur
(1) (2) 32 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Fasilitasi bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri
36
(4)
Keluaran Kegiatan
Meningkatkan pengawasan perlindungan oada tenaga penempatan TK dalam dan kerja dalam dan luar luar negeri negeri
91
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(8) Kejuruan, orang, orang
Rp
(9) 1.088.682
(10) (11) 0,05 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
245
orang
Rp
1.225.145
0,06 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
25
Kab/Kota
Rp
584.662
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
35
kab/kota
Rp
403.215
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
orang
Rp
3.189.535
0,16 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
1000
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(1) (2) 37 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Hubungan Industrial dan Jamsos
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Kota Semarang
(5) Terbinanya hubungan industrial yang baik dan tersedianya data untuk kegiatan HI dan Jamsos
(6) Terjalinnya hubungan industrial yang harmonis dan terpenuhinya Jaminan Sosial bagi karyawan
(7) 75
(8) orang
Rp
(9) 120.965
(10) (11) 0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
38
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pembinaan syarat kerja dan Jaminan Sosial di dalam dan di luar Hubungan Kerja
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
35 Kab/Kota
Meningkatkan pemahaman mengenai syarat kerja dan jamsos untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja
640
org
Rp
650.725
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
39
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Kegiatan Pengujian lingkungan sektor industri, ambient dan emisi stack
Kota Semarang
Meningkatkan kesehatan tenaga kerja di perusahaan
100
perush.
Rp
1.209.646
0,06 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
40
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pelatihan Hiperkes dan KK bagi perusahaan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Mengadakan Pemb syarat dan Jamsos 105 org,Bimtek Pembuatan PP/PKB 175 orang, Mengidentifikasi Syaker& Outsourcing 105 org,Pemb Evaluasi HI & Jamsos syaker dan pengupahan 105 org, Sosialisasi Program TKLHK 150 orang Mengadakan pengujian kualitas udara lingk. kerja, kualita udara ambient, pengujian kualitas udara emisi,faktor fisik lingk kerja & ambient, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
Kota Semarang
Melatih dokter(60 org), teknisi perusahaan (50 org),paramedis perusahaan (30 org), dan pencari kerja 50 org dalam bidang higiene perush,kesehatan dan keselamatan kerja diperush serta mengadakan pengembangan TUK K3 .
190
orang
Rp
208.866
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
41
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja di Sektor Industri WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Kegiatan Pengembangan dan Akreditasi Laboratorium BPPKH Prov. Jateng
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Semarang
Meningkatnya jumlah dokter(60 org), teknisi perusahaan (50 org),paramedis perusahaan (30 org), dan pencari kerja 50 org dalam bidang higiene perush,kesehatan dan keselamatan kerja diperush serta kualits Meningkatkan
Mengadakan pemeriksaan kesehatan 30 perusahaan
30
perusahaan
Rp
96.772
0,005 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kapasitas uji lab dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan meningkatkan kepuasan pelanggan
25
alat lab
Rp
60.482
0,003 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
42
lingkungan dan derajat kesehatan tenaga kerja
Kota Semarang
Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap hasil uji laboratorium
92
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 43 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan
44
45
46
47
48
49
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Prioritas 2 : Peningkatan Program Perlindungan dan ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Ketenagakerjaan / Kegiatan perekonomian masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Tenaga menciptakan dan memperluas Kerja Sektor/Tembakau kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Prioritas 2 : Peningkatan Program Perlindungan dan ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Ketenagakerjaan / Forum koordinasi perekonomian masyarakat, LKS Tripartite menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Prioritas 2 : Peningkatan Program Perlindungan dan ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Ketenagakerjaan / Fasilitasi perekonomian masyarakat, Penyelesaian PHI/PHK/Mogok/Unjuk menciptakan dan memperluas rasa dan Penutupan Perusahaan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Prioritas 2 : Peningkatan Program Perlindungan dan ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Ketenagakerjaan / Pemantapan perekonomian masyarakat, eksistensi lembaga / UPTD menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Prioritas 2 : Peningkatan Program Perlindungan dan ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Ketenagakerjaan / Fasilitasi perekonomian masyarakat, Penyelesaian kasus TKI bermasalah menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Prioritas 2 : Peningkatan Program Perlindungan dan ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Ketenagakerjaan / Pengembangan perekonomian masyarakat, data base kasus ketenagakerjaan menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(4) 35 kab/ Kota
(5) Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Menyelesaikan kasus ketenagakerjaan
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(7) 35
(8) Kab/Kota
Rp
(9) 161.286
(10) (11) 0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
35 Kab/Kota
Mendorong hubungan Meningkatkan kesejahteraan industrial yang harmonis tenaga kerja sektor dan memberikan rokok/tembakau perlindungan tenaga kerja
350
orang
Rp
583.215
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
Adanya komunikasi yang baik lewat poseni antara HI dan LKS Tripartit
Terjalin koordinasi yang baik HI dan LKS Tripartit melalui Porseni
300
orang
Rp
403.215
0,02 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
35 kab/kota
Meningkatkan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis
Menyelesaikan PHI/PHK/Mogok/unjuk rasa dan penutupan perusahaan
35
Kab/Kota
Rp
133.061
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
Meningkatnya kinerja Lembaga dan aparatur
Meningkatkan eksistensi lembaga
80
orang
Rp
46.571
0,002 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
35 Kab/Kota
Menyelesikan kasus TKI bermasalah di dalam dan luar daerah
Memberikan fasilitasi penyelesaian kasus TKI bermasalah
54
orang/kasus
Rp
161.286
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
35 Kab/Kota
Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Provinsi Jawa Tengah
Menyusun Data Base Kasus Ketenagakerjaan di Povinsi Jawa Tengah
35
Kab/Kota
Rp
120.965
0,01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
93
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
(1) (2) 50 WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Fasilitasi Teknis keselamatan Kerja Sektor IHT dan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja Sektor Rokok (DBHCHT)
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
51
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan / Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Rehabilitasi gedung kantor di BLK Cilacap
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
PILIHAN / TRANSMIGRASI / Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi / Kegiatan Pelatihan transmigrasi
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
52
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota: Semarang, Salatiga, Surakarta, Pekalongan, TegalKab: Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Batang, Pemalang, Brebe, Pati, Kudus, Pekalongan, Tegal, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali Kab. Cilacap
(5) a. Meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan derajad kesehatan tenaga kerja b. Meningkatkan pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja c. Menurunkan angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
(6) a. Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja b. FAsilitasi teknis K3 sektor Im\ndustri Hasil Tembakau (IHT) c. Pembinaan Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sektor IHT pada 15 perusahaan
(7) 900
(8) orang
Rp
(9) 700.000
(10) (11) 0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja dalam rangka pengawasan norma kerja dan jamsostek di perusahaan.
Mengadakan pengawasan UMK & THR, Identifikasi obyek pengawasan ketenagakerjaan dan meningkatkan kapasitas peg pengawas,mengadakan pengawasan norma kerja dan jamsostek di perusahaan
250
perusahaan
Rp
685.466
0,03 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
1
unit
Rp
1.606.752
0,08 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kota Semarang
peningkatan kesejahteraan meningkatnya ketrampilan para transmigran dari para transmigran Jateng
80
orang
Rp
90.320
0,004 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
94
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 53 PILIHAN / TRANSMIGRASI / Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi / Kegiatan Fasilitasi Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
54
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat TOTAL
PILIHAN / TRANSMIGRASI / Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi / Pemantauan Transmigran Pasca Penempatan
Lokasi (4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang 4 provinsi
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(5) (6) peningkatan kesejahteraan terealisasinya penempatan para transmigran dari transmigran Jateng
(7) 1500
(8) kepala keluarga
Rp
(9) 1.370.933
(10) (11) 0,07 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Peningkatan kesejahteraan Terdeteksinya keberhasilan para transmigrans dari para transmigran Jateng
4
provinsi
Rp
96.772
0,005 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Rp 33.680.451
95
2,26
DINAS KOPERASI DAN UMKM No. (1) 1
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(2) (3) (4) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang Pendidikan Non Formal dan Informal / sumber daya manusia dan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pelayanan sosial dasar Masyarakat KUMKM masyarakat
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Peningkatan ketrampilan SDM Peningkatan pemerataan, KUMKM yang handal dan akses, mutu,relevansi dan profesional daya saing pendidikan Non formal dan Informal
Target (7) 60
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) AKT
Rp
(9) 3.000.000
(9) (10) 0,149 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Peningkatan kualitas dan kinerja kelembagaan usaha bagi kelompok wanita usaha/kopwan WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah pengahsil dan industri hasil tembakau (DBHCHT)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jumlah dukungan kualitas dan Peningkatan kualitas kinerja kelompok wanita usaha perempuan dan anak / kopwan dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi
1;60
kgt;org
Rp
107.525
0,005 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Kota Semarang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Peningkatan pemahaman kelembagaan dan usaha klp wanita usaha produktif anggota koperasi
Peningkatan kualitas perempuan dan anak dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi
1;70
Kgt;org
Rp
431.250
0,021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM / Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan sinergitas, model sistem penguatan Koperasi dan UMKM
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Semarang
Terciptanya koodinasi dan sinergitas rencana tindak stakeholder KUMKM dan tersusunnya dokumen perencanaan yang ditail dan akurat, terbentuknya 1 koperasi dan 1 UMKM yang memiliki sistem penguatan terpadu pada Kab/Kota.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi
1/1
Kop/UMKM
Rp
533.000
0,026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM / Kegiatan Peningkatan Kualitas Organisasi, Badan Hukum Koperasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Semarang
Terlaksananya Proses Pengesyahan Pendirian dan Perubahan AD 50 Koperasi; Terlaksannya Pemeringkatan sebanyak 500 koperasi; Pembinaan dan Konsultasi Kelembagaan Koperasi Primer dan Sekunder 250
Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi
3
Kgt
Rp
750.000
0,037 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM / Kegiatan Fasilitasi Pengawasan, Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi Primer dan Skunder Tingkat Provinsi
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Semarang
Meningkatnya Kop.Primer dan Meningkatnya kapasitas Sekunder berkualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi
4
Kgt
Rp
700.000
0,035 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3
96
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) 7
(2) WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM / Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP yang sehat
8
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM / Kegiatan Pengawasan dan pembinaan koperasi di lingkungan sentra industri tembakau (DBHCHT)
9
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM / Kegiatan Pengembangan dan perkuatan kelembagaan kelompok masyarakat, pra koperasi dan koperasi wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT)
10
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Kegiatan Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan Koperasi di Wilayah Perdesaan. WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Merk Bagi UMKM
11
12
13
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Meningkatkan kualitas kelembagaan baik koperasi dan UMKM di Jateng
Tolok Ukur (6) Terdapatnya KSP/USP yang sehat disetiap Kecamatan
Kota Semarang
Meningkatnya kualitas kelembagaan baik koperasi maupun UMKM
Pengawasan dan pengendalian Koperasi dilingkungan hasil tembakau
2
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Kota Semarang
Kota Semarang
Peningkatan kualitas kelembagaan baik Koperasi maupun UMKM
Peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmas/ Pra Koperasi/ Koperasi dan peningkatan pengawasan terhadap KSP/USP Kop dilingkungan wilayah hasil penghasil tembakau
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL Prioritas 2 : Peningkatan DAN MENENGAH / Program ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Diversifikasi Usaha meningkatkan aktivitas Dan Peningkatan Daya Saing / perekonomian masyarakat, Kegiatan Perlindungan Produk (Ijin menciptakan dan memperluas Depkes) bagi UMKM kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL Prioritas 2 : Peningkatan DAN MENENGAH / Program ekonomi kerakyatan untuk Pengembangan Diversifikasi Usaha meningkatkan aktivitas Dan Peningkatan Daya Saing / perekonomian masyarakat, Kegiatan Fasilitasi Bintek menciptakan dan memperluas Pengembangan Usaha Koperasi Non kesempatan kerja serta Pertanian di Lingkungan Industri Hasil meningkatkan kesejahteraan Tembakau masyarakat
Kota Semarang
Pelayanan kebutuhan sapras produksi dan pemasaran dari KUMKM
Kota Semarang
Target (7) 300
Satuan (8) KSP/USP/KJ KS/UJKS
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 876.600
(9) (10) 0,043 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
kgt
Rp
364.406
0,018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
15
Kelompok
Rp
359.375
0,018 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pengembangan usaha Kop.Bid Saprotan,pangan dan holtikutura, persusuan, peternakan, perkebunan, perikanan, Ponpes
9
kgt
Rp
1.665.000
0,083 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pelayanan kebutuhan sapras produksi dan pemasaran dari KUMKM
Pengurusan sertifikasi Merk bagi UMKM
80
UMKM
Rp
185.000
0,009 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Semarang
Pelayanan kebutuhan sapras produksi dan pemasaran dari KUMKM
Penerbitan PIRT bagi UMKM
900
UMKM
Rp
529.200
0,026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Semarang
Pelayanan kebutuhan Sapras Produksi dan pemasaran dari KUMKM
Peningkatan kualitas produk dan akses pasar, pengmb. Kop.Non Tan diwilayah hasil pengahsil tembakau
105
Orp/Kop
Rp
712.770
0,035 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
97
No. (1) 14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(2) WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Kegiatan Usaha Koperasi Bidang Agribisnis di Lingkungan Industri Hasil Tembakau WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Pengembangan Produk Unggulan Lokal/Daerah OVOP berbasis KUMKM
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
16
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan : Permodalan, Linkage Program Jaringan Usaha, Kemitraan, Asosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS Pengembangan STI.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
17
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha / Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM
15
18
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL Prioritas 2 : Peningkatan DAN MENENGAH / Program ekonomi kerakyatan untuk Penguatan Pengembangan meningkatkan aktivitas Permodalan dan Jaringan Kemitraan perekonomian masyarakat, Usaha / Kegiatan fasilitasi Perkuatan menciptakan dan memperluas Permodalan dan Diversifikasi Usaha kesempatan kerja serta Masyarakat/Anggota/Calon Anggota meningkatkan kesejahteraan KSP/USP Koperasi di Wilayah masyarakat Penghasil dan Industri Hasil Tembakau
Lokasi (4) Kota Semarang
Hasil Program Tolok Ukur (5) Pelayanan kebutuhan Sapras produksi dan pemasaran dari KUMKM
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Kota Semarang Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Pengembangan Kop.Pertanian dibid agribisnis diwilayah industri penghasil tembakau
Target (7) 10;300
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kgt;Org
Rp
(9) 862.500
(9) (10) 0,043 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kgt
Rp
1.000.000
0,050 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1500
KSP/USP/KJ KS/UJKS
Rp
832.986
0,041 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4
Permodalan, linkage program jaringan usaha, kemitraan, Assosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS pengembangan STI
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Kota Semarang
Mempermudah dan Terbukanya peluang akses memperlancar serta permodalan bagi UMKM memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
140
BDS
Rp
400.000
0,020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Semarang
Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
40
kgt
Rp
1.006.250
0,050 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
98
Pengembg. usaha, jaringan kemitraan dan diversifikasi ush, akses pembiayaan bg KSP/USP/KJKS/UJKS
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) 19
(2) WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Penguatan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha / Kegiatan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau (DBHCHT)
20
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha / Kegiatan Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha baru dan Peningkatan Kualitas Produk Sentra
21
22
23
Prioritas Daerah (3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL Prioritas 2 : Peningkatan DAN MENENGAH / Program ekonomi kerakyatan untuk Peningkatan Produktivitas Pemasaran meningkatkan aktivitas dan Jaringan Usaha / Kegiatan perekonomian masyarakat, Penilaian Keberpihakan Kab/Kota menciptakan dan memperluas terhadap Pemberdayaan UMKM kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha / Kegiatan Peningkatan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi Non Pertanian.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL Prioritas 2 : Peningkatan DAN MENENGAH / Program ekonomi kerakyatan untuk Peningkatan Produktivitas Pemasaran meningkatkan aktivitas dan Jaringan Usaha / Kegiatan perekonomian masyarakat, Pengembangan dan pemberdayaan menciptakan dan memperluas sentra, kualitas produk ragam corak kesempatan kerja serta dan desain batik UMKM diwilayah meningkatkan kesejahteraan penghasil dan industri hasil tembakau masyarakat (DBHCHT)
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5)
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Kota Semarang Peningkatan kinerja ABDSI, peningkatan penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kualitas produk sentra
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatnya usaha dibidang Koperasi Jasa Keuangan diwilayah pengahsil tembakau dan industri hasil tembakau
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 39
Satuan (8) Kgt
Rp
(9) 1.500.000
(9) (10) 0,074 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
240
UMKM/klp
Rp
800.000
0,040 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Blora, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Karanganyar, , Kota Salatiga
Penilaian kinerja Bupati/Walikota dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM
Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
35
Kab/kota
Rp
295.000
0,015 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pengembangan jaringan ritel/ outlet, pengelolaan pasar tradisional/ Koppas, rintisan Kop. Wisata, Kop. Wanita, Kopinkra diwilayah perdesaan
Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
8
Kgt
Rp
1.475.000
0,073 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Semarang
Meningkatnya kualitas corak desain batik dan terfasilitasinya bantuan peralatan bagi UMKM diwilayah penghasil tembakau
Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
8
Kgt
Rp
835.000
0,041 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
99
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Peningkatann daya saing dan peralatan kemasan produk UMKM
(1) 24
(2) WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha / Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Pemasarana Produk UMKM di wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Kota Semarang
25
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana akses Pemasaran bagi UMKM
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Semarang
26
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha / Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama(MPU)
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Bali, DIY, Banten dan Jateng
27
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM / Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Batang, Brebes, Blora, Peningkatan pengetahuan Banjarnegara kualitas SDM KUMKM dibidang ketrampilan usaha produktif, workshop peningkatan kualitas pelatihan bagi masyarakat KUMKM
28
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM / Kegiatan Peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri hasil Tembakau (DBHCHT)
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat TOTAL
Batang, Brebes, Blora, Peningkatan kualitas SDM Banjarnegara pengelola KUMKM diwilayah kawasan pengahsil dan industri hasil tembakau
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
Mempermudah dan Meningkatnya daya saing memperlancar serta dan sarana prasarana memperluas akses KUMKM pemasaran produk UMKM kepada sumber daya produktif khususnya modal, pasar dan teknologi
Target (7) 214 10
Satuan (8) umkm OVOP
131; 9; 2 UMKM; event; Pkt
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 3.212.574
(9) (10) 0,159 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rp
4.023.214
0,199 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1;4
Pkt;kali
Rp
750.000
0,037 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Peningkatan kemampuan, kualitas dan kapasitas sumberdaya pengelola KUMKM, serta menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi pengelola KUMKM
25;750
AKT;org
Rp
550.000
0,027 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Peningkatan kemampuan, kualitas dan kapasitas sumberdaya pengelola KUMKM, serta menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi pengelola KUMKM
10;250
AKT; org
Rp
715.875
0,035 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Rp 28.472.525
100
Persentase (%)
1,772
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH No.
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(1) (2) (3) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan daya manusia dan pelayanan sosial dasar Kemasyarakatan masyarakat
Lokasi (4) Jawa Tengah
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya pendidikan non formal dan informal
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6)
Target (7) 7
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) kegiatan
Rp
(9) 500.000
(10) (11) 0,02 Badan Penanaman Modal Daerah
2
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah, Meningkatnya promosi investasi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian Jakarta, Asia dalam dan luar negeri masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
14
kegiatan
Rp
1.933.300
0,10 Badan Penanaman Modal Daerah
3
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah, Meningkatnya promosi dan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian Lampung, kerjasama penanaman modal masyarakat, menciptakan dan memperluas NTB kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8
kegiatan
Rp
816.700
0,04 Badan Penanaman Modal Daerah
4
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Fasilitasi Sekretariat FPESD
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
7
kegiatan
Rp
700.000
0,03 Badan Penanaman Modal Daerah
5
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi / Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah, Meningkatnya iklim investasi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian Jakarta dan realisasi investasi masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
12
kegiatan
Rp
750.000
0,04 Badan Penanaman Modal Daerah
6
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi / Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Investasi
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi
15
kegiatan
Rp
1.000.000
0,05 Badan Penanaman Modal Daerah
7
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi / Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan PPTSP di Provinsi dan Peningkatan Kinerja PPTSP di Kabupaten/Kota
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi
7
kegiatan
Rp
600.000
0,03 Badan Penanaman Modal Daerah
8
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi / Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah Meningkatnya iklim investasi untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan luar Jawa dan realisasi investasi masyarakat, menciptakan dan memperluas Tengah kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5
tahun
Rp
600.000
0,03 Badan Penanaman Modal Daerah
9
WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah / Kegiatan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan Jawa Tengah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3
kegiatan
Rp
500.000
0,02 Badan Penanaman Modal Daerah
Rp
7.400.000
Meningkatnya promosi dan kerjasama penanaman modal
Meningkatnya sarana prasarana potensi daerah
TOTAL
101
0,49
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 1
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Se Jawa Tengah, kualitas sumber daya Thailand manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
2
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi wanita di Lokasi Obyek Wisata
Prioritas 3 : Peningkatan Brebes, Blora, kualitas sumber daya Banjarnegara manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
3
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pencegahan eksploitasi seksual anak (ESA) di lingkungan pariwisata
Prioritas 3 : Peningkatan Banyumas, Magelang kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Pelatihan seni Tradisional Tingkat Jateng - Bintek dan Bengkel drama dan teater - Workshop Pranatacara - Peningkatan kemampuan teknis usaha home stay - Peningkatan kemampuan teknis penyusunan paket wisata bagi BPW pemula - Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan desa wisata - Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wisata religi - Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wisata bahari - Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wisata minat khusus - Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan wisata agro - Pelatihan dan Bintek pemanfaatan sumber daya lokal menjadi peluang usaha wisata - Optimalisasi peran saka pandu wisata Jawa Tengah - Pemberdayaan pelaku masyarakat kepariwisataan/ tanker - Meningkatnya ketrampilan dalam berwirausaha terhadap perempuan di sekitar daya tarik wisata
- Tersosialisdasinya hasil maping pencegahan ESA kepada aparatur pariwisata
102
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) Pendidikan Kemasyarakatan
Target (7) 500
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Satuan (8) Orang
Rp
(9) 1.000.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,05 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peningkatan kemampuan perempuan dalam industri pariwisata
80
Orang
Rp
150.000
0,01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pencegahan ekploitasi seksual anak (ESA) di lingkungan pariwisata
90
orang
Rp
150.000
0,01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 4
(2) WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Pembinaan Kesenian
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Boyolali, Kota kualitas sumber daya Surakarta, Jakarta, Bali, manusia dan pelayanan Jatim, Malaysia sosial dasar masyarakat
5
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Koordinasi/Konsultasi antar museum
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Wonosobo kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
6
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Peningkatan pelayanan karya seni dan Apresiasi Masyarakat di TBJT
Prioritas 3 : Peningkatan , Kota Surakarta, Jakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
7
8
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Duta seni pelajar dan seniman - Pergelaran seni dalam provinsi - Pagelaran seni luar provinsi - Lomba seni anak dan remaja - Pagelaran seni ke luar negeri - Festival seni tingkat Jawa Tengah - Festival dalang tingkat Jawa Tengah - Pengiriman tim kesenia MPU - Rakor kesdenian
- Koordinasi/ konsultasi antar museum - Rakerda Barahmus
- Pagelaran seni tradisi - Pagelaran wayang kulit - Pameran seni rupa - Temu Taman Budaya se Indonesia - Pagelaran seni sastra - Pekan seni rakyat Jawa Tengah - Direktori seni - Dialog dan gelar karya seni - Pagelaran seni modern - Temu tenaga teknis kesenian se Jateng - Katalogisasi pustaka seni -Diskusi dan pemutaran film - kalender kegiatan - workshop seni WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Purbalingga, - Penyusunan naskah koleksi Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya Banjarnegara, Magelang, - Transkripsi dan transliterasi naskah Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan Temanggung, Wonosobo, kuno dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat Purworejo, Kebumen, - penataan arsip dan dokumentasi Kegiatan Pengkajian dan Klaten, Boyolali, Sragen, BCB Pelestarian Budaya Tradisi Sukoharjo, Karanganyar, - Pelestarian Budaya Tradisi Wonogiri, , Kota - Atraksi budaya pagelaran wayang Semarang - konservasi dan restorasi BCB - Revitalisasi koleksi museum di luar ruang - One day koleksi - lokakarya permuseuman WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Pekalongan, Pati, Kudus, - Story telling program Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya Temanggung, Wonosobo, - Peragaan budaya koleksi Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan Klaten, Sragen, - Apresiasi budaya koleksi dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat Karanganyar, Kota - Festival budaya koleksi Kegiatan Peningkatan Mutu Semarang - Penggandan CD/ leaflet Layanan Informasi Museum - panduan ruang pameran tetap
103
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) Kegiatan Pembinaan kesenian
Target (7) -47
Kegiatan Koordinasi/ konsultasi museum
- 36 -1
Kegiatan Peningkatan Pelayanan karya seni dan apresiasi Masyarakat TBJT
- 28 - 12 -5 -1 -6 -1 -3 -6 - 14 -2 -2 -2 - 12 -5
Kegiatan Pengkajian dan pelestarian budaya tradisi
- 4/ 8000 - 2/ 4000 - 500 -6 -2 - 3000 -1 - 300 225 10
Peningkatan mutu layanan dan visualisasi budaya koleksi
- 600 -2 - 200 -1 - 2000/ 20000 - 12
Satuan (8) - kali - kali - kali - kali kali kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 2.500.000
(11) 0,12 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- OK - kali
Rp
150.000
0,01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - judul/ eksemplar - judul/ eksemplar kolesi - kali - kali - buah - kali - 0rang - orang - kali - orang - kali - orang - kali - kaping/ lbr - bulan
Rp
1.500.000
0,07 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
200.000
0,01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No. (1) 9
10
11
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (2) (3) (4) (5) WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Pekalongan, - Ceramah permuseuman bagi Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya Batang, Pati, Kudus, generasi muda Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan Banyumas, Purbalingga, - Pameran keliling dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat Banjarnegara, Magelang, - Pameran nasional Kegiatan Peningkatan Temanggung, Wonosobo, - Pameran khusus/ thematik Penyebarluasan Informasi Boyolali, , Kota - Workshop permuseuman Museum Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana TBJT
Keluaran Kegiatan Target (7)
Prioritas 3 : Peningkatan Kota Surakarta kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Pembangunan gedung teater tertutup tahap V - Perencanaan pembangunan gedung teater tetutup tahap VI - Pengawasan pembangunan gedung teater tertutup tahap VI - Pengadaan gedung batik - Pengadaan gedung pembuatan wayang - Pengadaan gedung pembuatan topeng - Pengadaan peralatan topeng - pengadaan sound system galeri seni WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Kota Semarang - Forum komunikasi program Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya kebudayaan Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan - Evaluasi Pembangunan Bidang dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat Kebudayaan th 2012 Kegiatan Koordinasi dan - Kajian Akademis BCB Penguatan Litbang Kebudayaan - Draff Raperda BCB Jawa Tengah - Grand Design Desa Budaya - Kajian Rencana induk pengembangan Kebudayaan Jawa Tengah - Pengembangan kerjasama dengan WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Kendal, - Workshop perfilman Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya Demak, Grobogan, - Workshop eilm animasi Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan Pekalongan, Batang, - Festival film remaja (cerita) dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat Tegal, Brebes, Pati, - talkshow/ roadshow perfilman Kegiatan Pengembangan Kudus, Pemalang, Jepara, - Pembuatan film dokumenter Pembinaan Perfilman Rembang, Blora, kebudayaan Banyumas, Cilacap, - Penerbitan majalah film Purbalingga, - Penerbitan buku film animasi Banjarnegara, Magelang, - Temu sastra regional dan nasional Temanggung, Wonosobo, - Workshop pemberdayaan bahasa Purworejo, Kebumen, - Koordinasi keg. antar prov. Klaten, Boyolali, Sragen, - Penerbitan katalog Sukoharjo, Karanganyar, - Apresiasi kebahasaan/ Wonogiri, , Kota kesusasteraan Semarang, Kota Salatiga, - Penerbitan majalah bahasa/ Kota Pekalongan, Kota kesusasteraan Magelang - Persiapan penyelenggaraan FFI -
104
Tolok Ukur (6) Kegiatan peningkatan penyebarluasan informasi koleksi museum
Target (7) - 500 -5 -2 - 10 - 225
Satuan (8) - orang - kali - kali - kali - orang
Kegiatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TBJT
-1 -1 -1 - 60 - 60 - 60 - 10 -2 -1
Koordinasi dan Penguatan Litbang Kebudayan Jawa Tengah
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Film dan Kebahasaan
-6 -6 -1 - 12 -2 - 12 -1 -1 -6 - 10 - 1500 -6 - 12 -1
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 700.000
(11) 0,03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- paket - paket - paket - M persegi - M persegi -M - Set - Set - Set
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali
Rp
600.000
0,03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- kali - kali - kali - kali - kali - edisi - judul - kali - kali - kali - kali - ekspl - kali - edisi - kali
Rp
900.000
0,04 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No. (1) 13
14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (2) (3) (4) (5) WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Demak, - Inventarisasi dan dokumentasi Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya Grobogan, Pekalongan, ragam budaya Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan Batang, Pati, Kudus, - Festival tradisi lisan dan permainan dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat Rembang, Banyumas, rakyat Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya Purbalingga, Magelang, - pemberdayaan lembaga adat dan Wonosobo, Kebumen, tradisi Klaten, Boyolali, Sragen, - jelajah budaya Sukoharjo, Karanganyar, - Penanaman watak dan pekerti Wonogiri, Kota Semarang, bangsa Kota Salatiga, Kota - sosialisasi informasi upacara Surakarta tradisional - Gelar budaya Tk. Nasio WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Magelang, Wonosobo, - Optyimalisasi museum daerah/lokal Pembinaan Tradisi dan kualitas sumber daya Klaten, Boyolali, Wonogiri, - Lomba karya tulis BCB Pengembangan Nilai Kekayaan manusia dan pelayanan Kota Surakarta - Pelestarian dan penyelamatan dan Keragaman Budaya / sosial dasar masyarakat cagar budaya Kegiatan Pembinaan - Kemah budaya generasi muda pengembangan kepurbakalaan & Sosialisasi peraturan dan serbaneka permuseuman museum dan dan kepurbakalaan - Pameran bersama permuseuman dan kepurbakalaan tingkat regional anggota MPU - Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan promosi permuseuman dan kepurbakalaan
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) Kegiatan pembinaan nilai budaya
pembinaan dan pengembangan kepurbakalaan dan permuseuman
15
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Eksplorasi Sumber Daya Budaya Kawasan situs/BCB & pelestarian warisan budaya
Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Banyumas, kualitas sumber daya Karanganyar manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Kawasan situs cagar budaya
Kegiatan ekplorasi sumber daya budaya kawasan situs/ BCB dan pelestarian warisan budaya
16
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Pembinaan & pengembangan kesejarahan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
- Fasilitasi inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber Sejarah lokal - Lomba penulisan sejarah kepahlawanan - Perekaman dan suara (audio visual) Sejarah Candi - Lawatan Sejarah regional/ nasional - Sarasehan Sejarah Tosan Aji Regianol - Pemberdayaan dan fasilitasi organisasi kesejarahan daerah/ lokal - Napak tilas Sejarah kepahlawanan lokal/ regional - Pameran Kesejarahan Lokal - Penyusunan enslikopedi toponimi - Dialog interaktif merajut seripihan lokal menuju Indonesia Bermabat - Pemetaan situs-situs di Jawa
Pembinaan dan Pengembangan kesejarahan
Semarang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Kota Surakarta
105
Target (7) - 100 -2 - 150 - 120 - 200 - 2000 - 10 -2 -6 -1 -4
Satuan (8) - ekspl - kali - orang - orang - orang - ekspl - siaran - buah - kali - kali - kali
-2 - 105 -2 - 210 - 2 e- book - 100 -2 -1;3000;3000
-4
- 2/ 1000 - 70 - 1750 - 70 - 70 - 70 - 135 -1 - 1000 - 1000 -1 -1 - 100
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 1.000.000
(11) 0,05 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- museum/ buah - orang - buah/ kawasan - orang - buah - orang - kali - buah; lembar; lembar
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- kawasan
Rp
250.000
0,01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- kali/ eksemplar - orang - keping - orang - orang - orang - orang - orang - kali - eksemplar - eksemplar - kali - buah - orang
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No. (1) 17
18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (2) (3) (4) (5) WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Grobogan, - Perekaman tat ritual penghayatan/ Pembinaan Penghayat kualitas sumber daya Tegal, Banyumas, CD Kepercayaan Terhadap Tuhan manusia dan pelayanan Magelang, Kebumen, Kota - Pengamalan dan penghayatan Yang Maha Esa / Kegiatan sosial dasar masyarakat Salatiga, Kota Surakarta Kepercayaa terhadap Tuhan YME Pembinaan Penghayat - Peningkatan SDM pelaku Budaya Kepercayaan Spiritual - Rakor Pembinaan penghayat - Kemah budaya generasi muda penghayat - Aktualisasi nilai-nilai Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pembinaan pengurus Organisasi penghayat WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Karanganyar, Jepara
- Pembangunan/Rehab/Renovasi Front Office/Lobby, ruang makan/restoran, ruang pertemuan dan pengecatan Karimunjawa Inn, Kab. Jepara - Pembuatan Tower Air dan penambahan 4 kamar di Hotel Pondok Slamet Baturaden, Banyumas - Penambahan kamar dan fasilitas Hotel garuda, Kopeng - Pembuatan Gedung Pertemuan di Hotel Pringgosari Tawangmangu - DED dan pembangunan gedung kantor tahap I
106
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Pengembangan Sarana -1 Prasarana Pariwisata Milik - 1 Pem.Prov.Jateng -1 -1 -1
Target (7) -2 - 50 - 100 - 75 - 80 - 100 - 150
Satuan (8) - Organisasi - orang - orang - orang - orang orang - orang - orang
- Paket - Paket - Paket - Paket - paket
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rp
(9) 500.000
Rp
9.150.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0,45 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi (4) Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jawa Barat
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya kualitas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemasaran pariwisata
(1) 19
(2) PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
20
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri
Prioritas 2 : Peningkatan Malaysia, Singapura, ekonomi kerakyatan China dan Australia untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya promosi dan lebih dikenalnya potensi budaya dan pariwisata Jawa Tengah di pasar wisata luar negeri
21
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng
Prioritas 2 : Peningkatan Jepara, Kota Semarang, ekonomi kerakyatan DIY dan Bali untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng
107
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) -Redesain dan Pemeliharaan Website Pariwisata -Pembuatan Calender of Event 2013 -Pembuatan brosur tourist attraction -Pembuatan dan Pemasangan spanduk dan baner VJT 2013 -Pembuatan leaflet Visit Jateng 2013 -Pembuatan brosur pesona wisata -Pembuatan Merchandise Visit Jateng 2013 -Pembuatan Tas Bergambar DTW Jateng -Pembuatan Peta Wisata Jateng -Pembuatan Info Wisata Jateng di Media Masa -Pembuatan Map Bergambar DTW Jateng -Pembuatan Brosur Wisata Belanja dan brosur wisata kuliner -Pembuatan & Pemasangan Billboard dalam dan luar negeri Partisipasi pada event pariwisata di Luar Negeri
Target (7) -1 -6000 -12000 -100 -4000 -7000 -4000 -4000 -5000 -1 -4000 -12000 -5 -1 -500 -3 -2 -4000
- Pengelolaan TIC Jateng - Pelayanan informasi budaya dan pariwisata kepada calon wisatawan - Partisipasi BTM - Bahan informasi TIC - Brosur karinjawa - Semarang City Map
-6 - 20.000 -1 - 4000 - 2.900 - 3.300
60
Satuan (8) -pkt -bh -Exmp -pkt -buah -Exmp -bh -bh -Exmp -pkt -bh -Exp -pkt -okt -buah -pkt -pkt -exp
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 1.325.500
(11) 0,07 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
orang
Rp
400.000
0,02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- tempat - orang - kali - ekspl - ekspl - ekspl
Rp
350.000
0,02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 22
(2) PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Semarang, Surakarta, Jakarta, Karimunjawa, Bali, Jawa Barat, Lampung
23
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Kegiatan Analisa pasar utk promosi dan pemasaran pariwisata
Prioritas 2 : Peningkatan Kota Semarang ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya dan lebih dikenalnya potensi budaya dan pariwisata Jawa Tengah di Dalam Negeri
Analisis Pasar Wisata Untuk Promosi dan Pemasaran Pariwisata
108
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) -Borobudur Travel Mart & Expo (BTM-X) -Gebyar Wisata Nusantara -Tourism Mart & Fair (TIME) -ASEAN Tourism Forum (ATF) -Jawa Barat Travel Exchange (JTX) -Sail Indonesia' -Gelar Potensi Agro Soropadan -Jateng Fair 2011 -Launching Visit Jawa Tengah 2013 -Sosialisasi Jateng sebagai Tuan Rumah - Penyusunan Telaah Pengeluaran Wisnus di Jateng - Penyusunan Pengembangan Pasar Wisata Nusantara - Sosialisasi Branding dalam rangka Visit Jawa Tengah 2013 - Koordinasi Penyusunan Pergub Branding Jateng - Bimbingan Teknis Pedoman Pengembangan Pemasaran - Penyusunan Direktori Pasar Wisata Nusantara & Mancanegara - Familiarization Tour Bagi Jurnalis/Travel Wtriter
Target (7) -100 -150 -100 -35 -15 -500 -15 -50 -1 -1 -20 -35 -1 -500 -2 -1 - 100 - 100 -1 -3 - 200 -2 - 100 -2
Satuan (8) -orang -orang -orang' -orang -orang -orang -orang -jenis -jenis -orang -pkt -orang -paket
- Buku - Buku - Paket - Paket - Buku - Paket - Buku - Keg
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) Rp
(9) 1.500.000
Rp
500.000
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,07 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0,02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No. (1) 24
25
26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Peningkatan Manajemen Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, - Pembinaan usaha akomodasi dan Kudus, Pemalang, Jepara, jasa Makan Minum di Desa Wisata Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Semarang, demak, Grobogan, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Kota Surakarta
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kegiatan Optimalisasi & Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata
Prioritas 2 : Peningkatan Semarang, Magelang, Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kerakyatan Kebumen, Kota Semarang, Pariwisata di Jawa Tengah untuk meningkatkan Kota Surakarta aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan dan Meningkatnya potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) - Penilaian persyaratan dasar usaha Hotel di Jawa Tengah - Klasifikasi Rumah Makan dan Restoran di Jawa Tengah - Klasifikasi BPW dan APW di Jawa Tengah Pembuatan Buku Direktory Usaha Hotel, Restoran & Rumah Makan dan Biro Perjalanan Wisata
- Pemberian Penghargaan Kepariwisataan - Gebyar Destinasi Pariwisata Jawa Tengah - Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kab./Kota - Penayangan/Reportase Daya Tarik Wisata di Media Masa- Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis Desa Wisata di Jawa Tengah - Explorasi dan Pengenalan DTW Potensial - Pengemasan Keunikan Lokal sebagai Daya Tarik di Jawa Tengah -Wisata Bimbingan Teknik Pramuwisata Minat Khusus - Pembekalan substansi kepariwisataan Pembekalan substansi kepariwisataan bagi Pengemudi Taxi, Jasa Transportasi, dan Para Pedagang diLingkungan Pelabuhan dan Bandara - Peningkatan kualitas Pramuwisata Jawa
109
Target (7) - 99 - 414 - 117 - 300
Satuan (8) - usaha - usaha - usaha
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 350.000
(11) 0,02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
2.600.000
0,13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
290.000
0,01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- buku - 20
- 100 - 35 - 45
- OW - Kab./Kota - Kaw. DTW
- 35
- 90 - 120
org org
- 150
org
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya kualitas pelayanan di 4 Usaha Akomodasi Milik Pemrov Jawa Tengah
(1) 27
(2) PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kegiatan Optimalisasi Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan Semarang, Jepara, ekonomi kerakyatan Banyumas, Karanganyar untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
28
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Destinasi Pariwisata / Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata
Prioritas 2 : Peningkatan Kota Semarang, Jakarta, ekonomi kerakyatan Denpasar untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kualitas kompetensi remaja, mas dan mabak Duta Wisata Bidang Pariwisata
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya dan optimalnya jaringan kerjasama dengan pelaku pariwisata
29
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
Semarang, Pekalongan, Batang, Brebes, Kudus, Pemalang, Jepara, Banjarnegara
110
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) Pengelolaan dan Operasional di Hotel Pringgosasi, Pondok Slamet,Garuda dan Hotel Karimunjawa
Target (7) 4
Satuan (8) hotel
- Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah - Konggres ADWINDO (Asosiasi Duta Wisata Indonesia) ke 3 Tahun 2013 - Apresiasi Mas dan Mbak Duta Wisata - Pengenalan daya tarik wisata melalui Live In ke Desa Wisata Bagi Remaja - Penyusunan Buku Pedoman Pemilihan Mbak - Apresiasi dan Konvensi Kelompok Sadar Wisata/POKDARWIS - Pembentukan dan Pembinaan Pokdarwis di Desa Wisata - Penyiapan & Pembekalan substansi kepariwisataan kepada POLPAR - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba - Pemasyarakatan saptapesona dan sadar wisata melalui media cetak, elektronik dan Lagu Bahana Sapta
70 25
org org
70 150
org 150
150
buku
165 70 20 80
orang kel. Desa Wisata orang
40
orang
120
orang
40 orang
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%) (10)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 650.000
(11) 0,03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
400.000
0,02 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
600.000
0,03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 30
(2) PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan Kota Semarang ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
31
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata Jateng
Prioritas 2 : Peningkatan Kota Semarang ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
32
PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pariwisata
Prioritas 2 : Peningkatan Kota Semarang ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) Optimalnya perencanaan pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah
Meningkatnya jaringan kemitraan dan kerjasama antar pelaku, antar daerah/wilayah
Terpantau/terevaluasinya pelaksanaan program/ kegiatan pariwisata
TOTAL
111
Keluaran Kegiatan Target (7)
Tolok Ukur (6) - Kajian Akademis RIPK Prov. Jateng - Penyusunan Raperda RIPK - Kajian Akademis Usaha Pariwisata - Penyusunan Draf Raperda Usaha Pariwisata
Target (7) 1 1 1
- Pengembangan Kerjasama Asosiasi Pariwisata (BPW) JawaTengah - Sosialisasi VJT 2013 - Sinkronisasi Program Pariwisata Jateng - Kerjasama Pengembangan Kepariwisataan Antar Anggota MPU - Fasilitasi Peningkatan Kinerja Kelembagaan Asosiasi / Lembaga / BDS / Forum Komunikasi Bidang Pariwisata - Optimalisasi Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah - Monitoring Rencana Pelaksanaan Visit Jateng 2013 - Monitoring dan Evaluasi Program Pariwisata Jateng - Evaluasi Pelaksanaan Keterlibatan Pelaku Pariwisata Dalam Pembangunan Pariwisata di Jawa Tengah
1
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) paket paket paket
Rp
(9) 850.000
Kegiatan
Rp
685.000
0,03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rp
550.000
0,03 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 1
Kegiatan Kegiatan
3
Kegiatan
8
paket
2
paket
4
paket
1
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Paket
1
Paket
1
Paket
Rp 33.800.500
(10)
(11) 0,04 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1,68
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan / Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) kab/kota yang ditunjuk
(5) terlaksananya peningkatan ketrampilan dan pengembangan kewirausahaan pemuda serta terlaksananya pendampingan kelompok wirausaha.
(6) Meningkatnya ketrampilan pemuda dan terbentuknya wirausahawan muda di Jawa Tengah
Terlaksananya penanggulangan HIV/AIDS & Narkoba, gerakan anti pornografi & pornoaksi serta peningkatan keimanan & ketakwaan pemuda Terselenggaranya Upaya pengembangan Generasi muda.
Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS, gerakan anti pornografi & pornoaksi serta meningkatnya keimanan dan ketakwaan pemuda terwujudnya jiwa pemuda yang tangguh dan meningkatkan daya saing di Era Global.
Target (7) 225 dan 25
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(8) orang dan kelompok
Rp
(9) 525.000
(10) (11) 0,03 Dinas Pemuda dan Olahraga
350
orang
Rp
300.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
3500
orang
Rp
1.250.000
0,06 Dinas Pemuda dan Olahraga
2
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan / Kegiatan Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
3
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan / Kegiatan Pelatihan dasar kepecintaalaman WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan / Kegiatan pendampingan pembinaan sarjana penggerak pembangunan di pedesaan WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan / Kegiatan koordinasi program pembangunan kepemudaan WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan / Kegiatan Seleksi dan pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
menin gkatnya pemuda yang mencintai dan melindungi alam lingkungannya.
Meningkatnya kepedulian pemuda dan pelajar akan alam dan lingkungan.
35
orang.
Rp
100.000
0,00 Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Semarang
Terselenggaranya upaya pengembangan kepeloporan Generasi Muda di pedesaan.
terwujudnya jiwa pemuda yang tangguh dan Meningkatkan daya saing.
34
orang
Rp
750.000
0,04 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Surakarta
Meningkatnya tertib administrasi penyusunan program pemuda dan olahraga di Jawa Tengah.
Tersusunnya program pemuda dan olahraga
135
orang
Rp
300.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
terpilihnya pemuda/siswa sebagai anggota paskibraka jateng dan terampil dalam baris-berbaris.
Meningkatnya kegiatan bidang pemuda, seleksi dan pemantapan paskibraka, serta lomba TUB-BB
225
orang.
Rp
650.000
0,03 Dinas Pemuda dan Olahraga
8
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan / Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
terlaksananya kegiatan seleksi terpilihnya pemuda sebagai PPAN wakil Jateng dalam PPAN
65
orang
Rp
47.400
0,00 Dinas Pemuda dan Olahraga
9
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan / Revitalisasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Terlaksananya kegiatan dialog Meningkatnya peran organisasi pemuda, revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan kepemudaan dan dalam pembangunan. kepramukaan.
350
orang
Rp
250.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
4
5
6
7
112
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(1) (2) 10 WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga / Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah 10 cabang olahraga 11 (PPLPD) WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga / Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 12 WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga / Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Demak, Kota Semarang, Kota Salatiga
(5) Terselenggaranya PPLP Daerah.
(6) Meningkatnya jumlah Atlet Pelajar.
(7) 110
(8) orang.
Rp
(9) 4.000.000
(10) (11) 0,20 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
kota semarang, kota surakarta, Riau, Banten, demak
Terselenggaranya Kompetisi olahraga pelajar tingkat Jawa Tengah.
Meningkatnya Jumlah Bibit Atlet Pelajar
9515
orang
Rp
5.900.000
0,29 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar Jawa Tengah.
210
orang
Rp
400.000
0,02 Dinas Pemuda dan Olahraga
13
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga / Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Sragen, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Tegal
Meningkatnya rasa Rasionalisme, Peningkatan kesegaran jasmani masyarakat,terbentuknya pengurus cabang SOIna di 35 kab/kota
10000
orang.
Rp
640.000
0,03 Dinas Pemuda dan Olahraga
14
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga / Kegiatan Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan masyarakat WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga / Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang, Riau, Kab. Grobogan
Terselenggaranya coaching clinic atlet potensial pelajar 8 Cabor (tenis, panahan, renang, basket, voli, karate, sepaktakraw, bulutangkis) di Jawa Tengah. Terselenggaranya kegiatan HORNAS tingkat provinsi Jawa Tengah, fasilitasi bagi OR rekreasi dan kesegaran jasmani serta terselenggaranya Porda SOIna tahun 2012. tingkat bertambahnya
tingkat kebugaran jasmani.
3895
orang
Rp
560.000
0,03 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
meningkatnya kemampuan pelatih Tingkat dasar dan Tingkat Muda bagi pelatih club olahraga usia pelajar di Jawa Tengah.
350
orang
Rp
375.000
0,02 Dinas Pemuda dan Olahraga
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga / Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga / Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga / Kegiatan Pengembangan industri Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
optimalisasi pembibitan olahraga di daerah.
105
orang.
Rp
150.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Atlet potensial pelajar Jateng, Effektifitas pembinaan prestasi Standarisasi intrumen Olahraga. Olahraga.
175 dan 2
orang dan kegiatan.
Rp
200.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
meningkatnya mutu dan tumbuh kembangnya industri jumlah SDM industri Olahraga olahraga dan terselenggaranya dan SDM Sportainmen Spoertainment di Jawa Tengah. olahraga di Jawa Tengah.
140
orang.
Rp
100.000
0,00 Dinas Pemuda dan Olahraga
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga / Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana PPLP jateng
18
PPLP
Rp
900.000
0,04 Dinas Pemuda dan Olahraga
15
16
17
18
19
kebugaran masyarakat, pelajar dan mahasiswa Terselenggaranya training camp pelatih olahraga tingkat Dasar(catur, judo, bulutangkis, dan masure) dan training camp pelatih olahraga tingkat muda (judo, gulat, sepaktakraw dan senam) Terselenggaranya pelatih pemandu bakat, minat, potensi anak berolahraga.
113
terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana PPLP jateng.
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
(1) (2) 20 WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga / Kegiatan Peningkatan Sarana Olahraga melalui ekstrakurikuler
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Kota Semarang
(5) (6) Terwujudnya sarana olahraga Peningkatan Atlet Pelajar pada Atlet Usia pelajar. berprestasi.
21
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
terselenggaranya pemeliharaan website, spanduk, boklet
Terwujudnya sistem informasi Media Cetak dan Elektronik
1
Prioritas 3 : Peningkatan Program Peningkatan Sarana Prasana Olah kualitas sumber daya Raga / Kegiatan Pengembangan Pola manusia dan pelayanan Kemitraan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
terselenggaranya kemitraan dengan instansi/lembaga
terwujudnya kemitraan dengan instansi/lembaga lain.
1 paket
22
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga / Kegiatan Pengembangan data dan Informasi melalui media cetak dan elektronika WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA /
TOTAL
(7) 35
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keterangan SKPD
(8) sekolah.
Rp
(9) 300.000
(10) (11) 0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
unit
Rp
300.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 paket
Rp
200.000
0,01 Dinas Pemuda dan Olahraga
Rp 18.197.400
114
Persentase (%)
0,90
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
Target
Satuan
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(1) 1
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) (5) (7) (6) Semarang, Kendal, Demak, Meningkatnya Data Perkembangan situasi Grobogan, Pekalongan, Batang, stabilitas keamanan di daerah di jateng, Keamanan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Jawa Tengah dan kenyamanan bagi tamu Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, WIP/VIP yang berkunjung ke Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Jawa Tengah Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
(7) 35
(8) Kab./Kota
Rp
(9) 1.500.000
(10) (11) 0,074 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan KOMINDA
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Meningkatnya Antisipasi terhadap Grobogan, Pekalongan, Batang, stabilitas keamanan di kerawanan sosial yang Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Jawa Tengah dimungkinkan dapat Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, berkembang di daerah. Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
35
Kab./kota
Rp
300.000
0,015 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Kegiatan / OK
Rp
200.000
0,010 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengawasan Orang Asing
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Kab./Kota
Rp
125.000
0,006 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan jaring komunikasi dan koordinasi politik, wasbang dan kemasyarakatan, Analisa masalah pol,ideologi,wasbang dan kemasyarakatan, adanya kesamaan pola pikir yang konseptif politik, wasbang dan Meningkatnya stabilitas keamanan di Jawa Tengah
115
Aparatur pemerintah, Aparatur kesbangpolinmas kab./kota se Jateng dan Aparatur PAM daerah dan korwil serta lintas perbatasan
2 / 150
Terwujudnya stabilitas daerah dan terawasi serta terdatanya yang asing di Jawa Tengah
35
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) 5
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah
6
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembiayaan Operasional Siaga
7
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pembinaan Sosial Politik
8
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Pengkajian dan Pemantauan Dampak Perekonomian
9
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Semarang Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang, Kendal, Demak, tata kelola Grobogan, Pekalongan, Batang, pemerintahan yang baik Tegal, Brebes, Pati, Kudus, dalam rangka Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, peningkatan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, akuntabilitas dan Banjarnegara, Magelang, pelayanan publik Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Prioritas 7: Peningkatan Pekalongan, Tegal, Kudus, tata kelola Magelang, Purworejo, Klaten, pemerintahan yang baik Boyolali, Kota Salatiga dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Kendal, Demak, tata kelola Grobogan, Pekalongan, Batang, pemerintahan yang baik Tegal, Brebes, Pati, Kudus, dalam rangka Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, peningkatan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, akuntabilitas dan Banjarnegara, Magelang, pelayanan publik Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) (7) (6) Pengembangan dan Meningkatnya aplikasi politik pengembangan dan aplikasi pemerintah, politik pemerintah, peningkatan jaring meningkatnya jaring komunikasi dan komunikasi dan koordinasi koordinasi kab./kota Pamwil di Jateng se Jawa Tengah, Peningkatan kerjasama PAMWIL Provinsi dan kab./kota Semua informasi yang Terkumpulnya data-data
Target (7) 4 / 300
35
Satuan (9)
Pembinaan kepada elemen masyarakat dalam rangka partisipasi politik guna pemantapan kondusifitas wilayah
Tersedianya data perkembangan ekonomi dan terpantaunya kerawanan sosial
Tercapainya stabilitas Pembahasan masalahdaerah dan terkajinya masalah daerah yang masalah-masalah bersifat strategis daerah daerah yang strategis
116
8 / 800
35
2 / 150
Keterangan SKPD
(8) Kegiatan /OK
Rp
200.000
kab./kota
Rp
100.000
0,005 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan/ OK
Rp
400.000
0,020 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
kab./kota
Rp
245.000
0,012 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan / OK
Rp
460.000
0,023 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
membantu pimpinan politik dan keamanan yang mengambil keputusan bersifat strategis
Pengembangan dan aplikasi politik pemerintah dan peningkatan jaring komunikasi politik antar pelaku politik, pembinaan sosial politik Meningkatnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat
Persentas e (%)
(10) (11) 0,010 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
(5) (7) (6) Pengembnagan dan Terselenggaranya Rakor aplikasipolitik pengkajian masalah strategis pemerintahan daerah. kab./kota se jateng dan kab./kota lintas perbatasan, peningkatan kerjasama keamanan daerah perbatasan.
Target
Satuan
(7) 30 / 150
(8) Daerah / OK
(1) 10
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
11
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik
Terlaksananya studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik
12
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya pendidikan budaya politik dan etika demokrasi
Terlaksananya pendidikan budaya politik dan etika demokrasi
-
13
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat
Terlaksananya peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat
-
14
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan
Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan
Terpeliharanya Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan
15
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan Prioritas 7:publik Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Kota Surakarta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
Tercapainya pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
Tercapainya pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
Terlaksananya Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan
Penguatan nilai-nilai sejarah 150 orang, 2 HOK dan kebangsaan kegiatan 4 hari
16
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
117
-
(9)
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,023 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rp
460.000
Rp
1.070.000
0,053 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
-
Rp
980.000
0,049 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
-
Rp
665.000
0,033 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rp
1.360.000
0,067 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rp
660.000
0,033 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rp
910.000
0,045 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
-
No. (1) 17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
(4)
Tolok Ukur
Target (7) -
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Semarang WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang, Kendal, Demak, POLITIK DALAM NEGERI / Program tata kelola Grobogan, Pekalongan, Batang, Pengembangan Wawasan Kebangsaan pemerintahan yang baik Tegal, Brebes, Pati, Kudus, / Kegiatan Peningkatan Pemahaman dalam rangka Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Ideologi Negara peningkatan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, akuntabilitas dan Banjarnegara, Magelang, pelayanan publik Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Peningkatan Meningkatnya kesadaran partisipasi masyarakat bela negara di kalangan dalam bela negara masyarakat serta makin kokohnya persatuan dan kesatuan
Menigkatnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam pengembangan wasbang di masyarakat
20
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
21
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
19
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
(5) (7) (6) tercapainya tercapainya peningkatan peningkatan ketahahanan ekonomi ketahahanan ekonomi berbasis kearifan lokal berbasis kearifan lokal
18
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Peningkatan ketahahanan ekonomi berbasis kearifan lokal WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Satuan (8)
(9)
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,035 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
-
Rp
700.000
7
Kegiatan
Rp
556.385
0,028 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap wasbang dan ideologi negara
2
Kegiatan
Rp
310.811
0,015 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dalam kerangka pemahaman dan penghayatan ideologi negara
Meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat tentang ideologi negara sehingga tercipta kondisi yang aman
35
Kab/Kota
Rp
235.633
0,012 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penguatan rekonsiliasi elemen masyarakat dalam kerangka peningkatan wasbang
Meningkatnya rasa kebersamaan diantara elemen masyarakat dalam memahami berbangsa dan bernegara
3
Kegiatan
Rp
289.147
0,014 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
118
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
(1) 22
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) (5) (7) (6) Semarang, Kendal, Demak, Mahasiswa PTN/PTS, Terpeliharanya dan Grobogan, Pekalongan, Batang, siswa SMA/SMK dan berkembangnya seni serta Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Ormas/LSM budaya daerah Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
23
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Tokoh agama, Tokoh Grobogan, Pekalongan, Batang, masyarakat, dan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, generasi muda Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
24
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
25
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Ormas/LSM dan Grobogan, Pekalongan, Batang, Generasi muda Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terpeliharanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama
Aparat pemerintah, Makin mantapnya kerukunan tokoh agama, tokoh dan harmonisasi antar masyarakat, tokoh komponen bangsa etnis, Ormas/LSM dan Generasi muda
119
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
Terpeliharanya kehidupan sosial kemasyarakatan
Target (7) 3
Satuan (9)
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(8) Kegiatan
Rp
227.917
(10) (11) 0,011 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3
Kegiatan
Rp
232.333
0,012 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3
Orang
Rp
232.333
0,012 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2
Kegiatan
Rp
145.867
0,007 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
(1) 26
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - Nilai Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
27
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Pengembangan nilaiGrobogan, Pekalongan, Batang, nilai kebangsaan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, melalui apresiasi seni Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
28
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
29
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) (7) (6) Peningkatan Meningkatnya pemahaman kemitraan nilai-nilai pancasila di pengembangan kalangan masyarakat,PT dan wasbang melalui pendidik serta fasilitasi siswa/generasi muda pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai pancasila
Target
Satuan
Keterangan SKPD
(7) 3
(8) Kegiatan
Rp
223.690
Meningkatnya rasa berbangsa dan bernegara serta jiwa nasionalisme
10
kali
Rp
480.000
0,024 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Terselenggaranya pendidikan wasbang dalam rangka peningkatan karakter bangsa dan cinta tanah air
pendiddikan karakter bangsa dan cinta tanah air
35
kab./kota
Rp
1.500.000
0,074 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat
Meningkatnya pengamalan dan penghayatan masyarakat terhadap pancasila
3
Kegiatan
Rp
229.543
0,011 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
120
(9)
Persentas e (%)
(10) (11) 0,011 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
(1) 30
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) (5) Semarang, Kendal, Demak, Aparat pemerintah Grobogan, Pekalongan, Batang, dan Ormas/LSM Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
31
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Toga, Tomas, Grobogan, Pekalongan, Batang, Ormas/LSM dan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Generasi Muda Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
32
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar
Prioritas 3 : Peningkatan Jawa Tengah kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
33
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
34
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(7) (6) Terciptanya Ormas yang mandiri dan dinamis
Target (7) 3
Satuan (8) Kegiatan
Rp
(9) 227.917
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,011 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Semakin harmonisnya hubungan antar etnis dan dengan negara
2
Kegiatan
Rp
118.517
0,006 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan pemahaman dan kesadara dalam pembangunan politik
Meningkatnya pemahaman wasbang dan penguatan ideologi bagi pemuda,pelajar,elemen masyarakat
5
Kegiatan
Rp
450.000
0,022 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kondisi kepekaan,kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik perang alam/ulah manusia Meningkatnya stabilitas keamanan wilayah
Tercapainya kondusifitas daerah dan masyarakat
35
kab./kota
Rp
268.000
0,013 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Membekali masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial dan data konflik sosial
2
Kegiatan
Rp
356.000
0,018 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
121
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(1) 35
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) (5) (7) (6) Semarang, Kendal, Demak, Meningkatnya Masyarakat dapat melakukan Grobogan, Pekalongan, Batang, stabilitas keamanan pencegahan dan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, wilayah penyelesaian konflik yang Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, terjadi dalam masyarakat Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
36
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Peningkatan pemahaman dan kesadaran dalam pembangunan politik
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pol bagi Ormas, LSM, Toma/Toga
37
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Peningkatan dan pemahaman pembangunan kelembagaan politik pemerintah
38
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Peningkatan program dan pemahaman dalam pembangunan kelembagaan parpol
No.
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
122
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target (7) 35
Satuan
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(8) kab./kota
Rp
(9) 3.000.000
(10) (11) 0,149 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3
Kegiatan
Rp
380.000
0,019 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas lembaga penyelenggara pemerintah
3
Kegiatan
Rp
180.000
0,009 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pol bagi parpol
3
Kegiatan
Rp
680.000
0,034 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
(1) 39
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) (5) Semarang, Kendal, Demak, Pembangunan dan Grobogan, Pekalongan, Batang, pendidikan politik Tegal, Brebes, Pati, Kudus, masyarakat Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
40
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terselenggaranya pemilukada yang aman, tertib dan lancar
41
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Peningkatan dan Meningkatnya budaya dan penguatan budaya etika politik masyarakat dan etika politik dalam penguatan demokrasi masyarakat dalam penguatan demokrasi
42
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Terciptanya Grobogan, Pekalongan, Batang, kondusifitas daerah Tegal, Brebes, Pati, Kudus, kab./kota Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
123
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan (7) (6) Meningkatnya partisipasi politik bagi masyarakat, pemilih pemula/pelajar SLTA sederajad
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam pemilukada
Meningkatkanya komunitas dan koordinasi penyelenggaraan pemilukada dan aparatur pemerintah
Target (7) 3
Satuan (9)
Persentas e (%)
Keterangan SKPD
(8) Kegiatan
Rp
450.000
(10) (11) 0,022 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2
Kegiatan
Rp
370.000
0,018 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
6 / 480
kab./kota
Rp
750.000
0,037 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2
Kegiatan
Rp
420.000
0,021 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
Tolok Ukur
(1) 43
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) (5) (7) (6) Semarang, Kendal, Demak, Terjaganya Terwujudnya dinamika Grobogan, Pekalongan, Batang, kondusifitas politik di politik yang kondusif di Tegal, Brebes, Pati, Kudus, daerah daerah Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
44
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat / Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Pemahaman Grobogan, Pekalongan, Batang, demokrasi politik Tegal, Brebes, Pati, Kudus, masyarakat Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya pemahaman politik nagi Ormas/LSM, Toma/Toga,PTN/PTS,Aparat ur pemerintah
45
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Anggota Hansip/Linmas se Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya kesejahteraan keluarga anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga anggota hansip
46
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya pengetahuan bagi anggota Hansip/Linmas Kab/Kota se Jawa Tengah
Terealisasinya kesiapan hansip/Linmas dalam mengamankan/menjaga lingkungannya
124
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Target (7) 35
Satuan
Keterangan SKPD
(8) Kab/kota
Rp
250.000
Kegiatan
Rp
270.000
0,013 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
900
Orang
Rp
480.000
0,024 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
35
kab/kota
Rp
300.000
0,015 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3
(9)
Persentas e (%)
(10) (11) 0,012 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
(1) 47
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
(5) (7) (6) Tercapainya Komandan Satlinmas peningkatan memiliki kemampuan dalam kemampuan mengamankan komponen Ratih dan lingkungan/wilayahnya Linmas dalam pengamanan lingkungan
(7) 50
Orang
Rp
60.000
48
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Peningkatan Ketrampilan penyelamatan di Air
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Tercapainya peningkatan keterampilan bagi anggota Satlinmas dalam mengamankan korban di air
Anggota Satlinmas memiliki kemampuan dalam menolong dan mengamankan korban di air
120
OK
Rp
80.000
0,004 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
49
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Tercapainya peningkatan kemampuan komponen Ratih dan Linmas dalam pengamanan lingkungan
Komandan Satlinmas memiliki kemampuan dalam mengamankan lingkungan/wilayahnya
35
Kab/Kota
Rp
90.000
0,004 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
50
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) / Fasilitas Kegiatan MENWA MAHADIPA
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Mewujudkan Menwa Mahadipa Jateng yang dapat melaksanakan pengabdiannya di lingkungan PT dan masyarakat dalam pembelaan negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Jateng
Mewujudkan disiplin tinggi dalam setiap langkah kegiatan yang ada dalam tubuh organisasi Menwa Mahadipa sehingga semua kegiatan dapat terencana dan dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan
60
OK
Rp
50.000
0,002 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
51
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik TOTAL
Sinkronisasi program- Program-program kesbang program kesbang dan dan linmas linmas
140
OK
Rp
160.000
0,008 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Rp
24.389.093
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur Target
125
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan (8)
(9)
Persentas e (%)
Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
No.
SKPD
(10) (11) 0,003 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1,33
SATPOL PP No. (1) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Fasilitasi pembinaan Tranmas
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Kab Semarang
(5) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
(6) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas Kan/PKD OBVIT/penjaga aset Pemprov. Jateng
Jawa Tengah
Meningkatnya cegah dini dan deteksi dini daerah rawan gangguan trantib.
Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Target
Satuan
(7)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(8)
(9)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
300
org
Rp
210.000
Terciptanya pemetaan daerah rawan gangguan trantibum di Jateng
35
Kab/Kota
Rp
80.000
0,004 Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP dalam menangani huru hara dan penanganan unjuk rasa
200
orang
Rp
140.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
Kab.Kudus
Meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP
Terlaksananya gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan tibum dan tranmas
750
orang
Rp
140.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 7: Peningkatan tata DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan kelola pemerintahan yang baik Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dalam rangka peningkatan / Kegiatan Rakor Satpol PP Kab/kota se Jateng akuntabilitas dan pelayanan publik WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 7: Peningkatan tata DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan kelola pemerintahan yang baik Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dalam rangka peningkatan / Kegiatan Peningkatan koordinasi akuntabilitas dan pelayanan penyelenggaraan kerjasama tramtib di daerah publik perbatasan WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 7: Peningkatan tata DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan kelola pemerintahan yang baik Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dalam rangka peningkatan / Kegiatan Pengendalian dan penanganan akuntabilitas dan pelayanan ketenterman dan ketertiban umum publik
Kab Kudus
Terbinanya kerjasama trantibum
Terbinanya upaya menjaga trantibum yang kondusif
350
orang
Rp
140.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga, Kota Surakarta
Terpeliharanya Kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terkoordinasinya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Tengah
2,140
keg,orang
Rp
120.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Surakarta
Terkoordinasinya penyelenggaraan tramtibum dan penegakan Perda di daerah perbatasan
Terkoordinasinya penyelenggaraan tramtibum dan penegakan Perda di daerah perbatasan
3,120
keg,orang
Rp
175.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
Jawa Tengah
Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat
Terpeliharanya kondisi tramtibum yang 35 kondusif
Kab/Kota
Rp
300.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal / Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah
Kota Semarang, Terfasilitasinya peran serta Salatiga, Tegal, masyarakat dalam pemeliharaan Magelang, Kab Tegal, trantibum Magelang, Pekalongan, Demak, Jepara, Kudus, Kendal, Grobogan, Blora, Batang, Cilacap, Banjarnegara, Sragen, Wonogiri dan Surakarta
Terpeliharanya kondisi tibum dan tranmas yang kondusif
orang
Rp
400.000
0,02 Satuan Polisi Pamong Praja
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Simulasi Dakhura, penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenterman dan ketertiban umum WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
126
1000
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(1) 10
(2) WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal / Kegitan Pengendalian Unjuk rasa di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Kota Semarang
(5) Terciptanya keamanan masyarakat
(6) Terciptanya keamanan masyarakat
11
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal / Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Satpol PP
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Pekalongan
Terkoordinasinya program Satpol PP se Jateng
12
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal / Kegiatan Sarasehan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
13
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi Forum tramtib terpadu WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Fasilitasi pembinaan tramtib bagi kasie tramtib kecamatan se Jateng
Target
Satuan
Keterangan SKPD
Rp
105.000
Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi 70 program Satpol PP
orang
Rp
100.000
0,005 Satuan Polisi Pamong Praja
Kab semarang
Penyelesaian permasalahan trantibum Terjalin koordinasi dalam menciptakan 70 di Jateng solusi kerjasama terpadu lintas sektoral dalam menciptakan solusi dan penyelesaian permasalahan tibum dan tranmas di Jateng
orang
Rp
50.000
0,002 Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Surakarta
Terkoordinasinya penyelenggaraan tramtibum di daerah perbatasan Kab/Kota
Terlaksananya pengendalian tramtibum 4,200 di daerah perbatasan Kab/Kota
keg,orang
Rp
240.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang
Meningkatnya sinergitas Pemerintah dan masyarakat dalam rangka upaya menjaga ketertiban umum, menjaga ketertiban dan keamanan
Terbina dan mewujudkan adanya keterpaduan yang mantap serta kesamaan persepsi dalam mengatasi permasalahan di bidang tramtib kecamatan di daerah
2,80
keg,orang
Rp
130.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Rakor regional tramtib dan penegakan perda WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah (FORKOMKON)
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Surakarta
Terkoordinasinya penyelenggaraan Tramtibum di Jawa Bali
Terkendalinya tramtibum di wilayah Jawa Bali
40
orang
Rp
80.000
0,004 Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Surakarta, kab Banyumas, Pati
Terfasilitasinya komunikasi cegah tangkal gangguan trantib
Terjalinnya komunikasi penanganan gangguan trantib di Jawa Tengah
210
orang
Rp
106.972
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
17
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Inventarisasi pelanggaran perda prov. di Kab/kota
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Grobogan, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta
Memudahkan sistem penegakan Perda Tersedianya data pelanggar Perda
15,8
Kab/Kota, Perda
Rp
150.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
18
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Penyuluhan Perda bagi masyarakat dan badan usaha
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Brebes, Blora, Sragen,
meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda
keg,orang
Rp
75.000
0,004 Satuan Polisi Pamong Praja
15
16
127
48
Meningkatnya pemahaman masyarakat 4,160 terhadap Perda
(9)
Persentase (%)
(8) unjuk rasa
14
(7)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
(10) (11) 0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Target
Satuan
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keterangan SKPD
(1) 19
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Pembinaan masyarakat pelanggar perda
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Tegal, Rembang, Cilacap, Kota Salatiga
(5) Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Perda
(6) Terbinanya masyarakat pelanggar Perda
(7) 4,160
(8) keg,orang
Rp
75.000
20
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Penindakan penegakan perda Provinsi
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Terciptanya tertib dan kepatuhan masyarakat Jateng terhadap Perda Provinsi Jateng
Terselesaikannya permasalahan pelanggaran Perda
5,1,35
Perda,Pergub,Ka Rp b/Kota
370.000
0,02 Satuan Polisi Pamong Praja
21
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Koordinasi peningkatan efektifitas pelaksanaan perda
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penegakan perda berjalan lebih efektif
35
Kab/Kota
Rp
120.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
22
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelanggar pemanfaatan aset Pemprov. Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Terdatanya dan terselamatkannya aset Pemerintah Provinsi Jateng
Teridentifikasinya dan terselamatkannya aset Pemerintah Provinsi Jateng
100,35
aset,kab/kota
Rp
230.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
23
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Perda
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Demak, Pekalongan, Batang, Kudus, Pemalang, Rembang, Blora, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Tegal
Meminimalkan pelanggar Perda
Masyarakat sadar untuk tidak melanggar Perda
15
Kab/Kota
Rp
110.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
24
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Rakor Teknis PPNS
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kudus, Kota Surakarta
Menyamakan persepsi dalam penanganan penegakan Perda
Meningkatnya kemampuan dan pemberdayaan PPNS
70
orang
Rp
70.000
0,003 Satuan Polisi Pamong Praja
25
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dalam Penegakan Perda
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kemampuan teknis anggota Satpol PP dalam penegakan Perda
120
orang
Rp
120.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
26
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Bintek Dasar Satpol PP
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya kapasitas kerja aparatur Diperolehnya jiwa korsa serta Pemda kesigapan anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas
50
orang
Rp
60.000
0,003 Satuan Polisi Pamong Praja
27
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Pelatihan Aplikasi Pemberkasan bagi PPNS
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Jawa Tengah
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
80
orang
Rp
110.000
0,01 Satuan Polisi Pamong Praja
128
Diperolehnya kemampuan dalam pemberkasan pelanggaran Perda bagi anggota PPNS Satpol PP
(9)
Persentase (%)
(10) (11) 0,004 Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator Kinerja
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
TOTAL
Pagu Indikatif (Rp. 000,-) (9) Rp
129
4.006.972
Persentase (%) (10) 0,20
Keterangan SKPD (11)
SEKRETARIAT DAERAH No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Dasar / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan
2
3
4
5
6
Prioritas Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Terselenggaranya rapat Meningkatnya perluasan 35 kerja kab/kota dan akses peningkatan terlaksananya monitoring di jangkauan pelayanan kab/kota pendidikan
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kab/kota
Rp
(9) 1.200.000
(10) (11) 0,06 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Keagamaan WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikdas) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikmen) WAJIB / KESEHATAN / Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit / Kegiatan Peningkatan koordinasi penanggulangan penyakit menular
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Pendidikian wawasan Terselenggaranya pendidikan kebangsaan bagi pengelola wawasan kebangsaan bagi pondok pesantren pengelola pondok pesantren
400
orang
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Tertatarnya Guru Keagamaan SD/MI, SMP/MTs
Terselenggaranya penataran Guru keagamaan tingkat SD/MI, SMP/MTs
350
orang
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Tertatarnya guru keagamaan SMA, SMK, MA
Terselenggaranya penataran guru keagamaan tingkat SMA, SMK, MA
250
orang
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Meningkatnya kemandirian masyarakat Jawa Tengah dalam mengatasi masalah penanggulangan penyakit menular.
1
Kegiatan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Pembinaan dan penyuluhan P4GN bagi tokoh agama dan masyarakat
Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Sasaran Misi 3 : c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Pati, Banyumas, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta
Teradvokasinya P4GN bagi para tokoh agama dan masyarakat
Terciptanya koordinasi antar SKPD terkait baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Jawa Tengah Mewujudkan kepekaan tokoh agama dan amsyarakat tentang bahaya narkoba
orang
Rp
215.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
130
350
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4)
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya kegiatan peringatan HANI tingkat provinsi Jawa Tengah dalam rangka mempromosikan dampak negatif penyalahgunaan narkoba di masyarakat Jawa Tengah.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatkan kesadaran masyarakat Jawa Tengah mengenai dampak buruk penyalahgunaan Narkoba pada kalangan kaum muda. Mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda.
Target (7) 1
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kegiatan
Rp
(9) 175.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
(1) (2) 7 WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah.
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
8
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi peningkatan, kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dan terciptanya lingkungan yang sehat di Provinsi Jawa Tengah.
Adanya prioritas pemerintah dan elemen masyarakat lain dalam upaya promosi perilaku hidup sehat oleh masyarakat. Serta memaksimalkan/mengoptim alkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
1
Kegiatan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
9
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Tersosialisasikannya permasalahan kesehatan dan upaya mengatasi masalah kesehatan pada kelompok masyarakat usia lanjut.
2
Kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
10
WAJIB / KESEHATAN / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jawa Tengah
Menekan angka kasus/permasalahan kesehatan pada kelompok masyarakat usia lanjut serta memaksimalkan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Meningkatnya peran serta masyarakat P4GN
2
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
11
WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya / Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
1
kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
Semarang
Terlaksananya kegiatan fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapan Narkoba (P4GN) Terfasilitasinya Identifikasi - Terfasilitasinya permasalahan pengelolaan permasalahan dan pendayagunaan pengelolaan SDA sumber daya air - Terselenggaranya Rakor Terfasilitasinya Rakor Kebija kebijakan pendayagunaan kan SDA sumber daya air
131
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 12 WAJIB / PERHUBUNGAN / Program Pengembangan Perhubungan Darat / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga daerah dan wilayah bidang perhubungan. - Terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kualitas pelayanan, kuantitas pelayanan dan pengendalian untuk mewujudkan keselamatan jalan.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Terselenggaranya koordinasi antar Posko Terpadu di Instansi terkait tingkat Provinsi, dan Kab/Kota, penyelenggaraan posko Terpadu dan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. 2. Terpantaunya kelancaran arus mudik dan arus balik pada transportasi laut, darat, uda
Target (7) 35
Pagu Indikatif Satuan (8) Kab/kota
Rp
(9) 600.000
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,03 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
13
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan / Kegiatan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Kendal, Batang, Pekalongan, Tegal, Pati, Jepara, Rembang, Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Surakarta, Sragen, Wonogiri
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sinergitas Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup
1
Keg
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
14
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tembakau Yang Berwawasan Lingkungan di Jawa Tengah
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Semarang, Demak, Grobogan, Pati, Kendal, Salatiga, Magelang, Boyolali, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Cilacap, Pemalang, Wonogiri, Karanganyar, Klaten
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tembakau dan Cengkeh Yang Berwawasan Lingkungan
Terfasilitasi Peningkatan kualitas produksi tembakau dan cengkeh yang berwawasan lingkungan
1
Keg
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
15
WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan penyelenggaraan urusan Pertanahan sebagai kewenangan Provinsi
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselesainya konflik permasalahan pertanahan Berkurangnya kasus pelanggaran penggunan tanah
a. Terciptanya Sinergitas Penanganan Masalah antara Pemprov dengan Pemkab / Kota se Jateng b. Terwujudnya Kejelasan Pelaksanaan Urusan Pertanahan antara Pemprov dan Institusi BPN c. Terciptanya Koordinasi Lintas Provinsi dalam menjabarkan Kewenangan Provinsi
35
Kab/Kota
Rp
25.000
132
0,00 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 16 WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa
Prioritas Daerah (3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Lokasi (4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terbangunnya sistem informasi pertanahan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) a. Terkendalinya Alih Fungsi Tanah Kas Desa b. Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Desa Sesuai Mekanisme dan Persyaratan c. Mengoptimalkan Tanah Kas Desa Sebagai Implementasi Bali Desa Mbangun Desa
Target (7) 29 32
Pagu Indikatif Satuan (8) Kabupaten Buku
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 275.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
17
WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan pensertifikatan tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Kendal, Banjarnegara, tata kelola pemerintahan Temanggung, Boyolali yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Adanya Kepastian Hukum Terciptanya tertib & Perlindungan Hukum administrasi pertanahan kepada Pemegang hak atas tingkat desa tanah kas desa (Pemerintah Desa) b. Teratasinya Permasalahan Pertanahan Yang menyangkut Tanah Kas Desa Sebagai Sumbernya c. Tersediannya Informasi Kepada Pihak - Pihak Yang Berkepentingan d. Tertib Administrasi Pertanahan di Tingkat Desa
4 40
Kab Sertifikat
Rp
436.260
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
18
WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan sinkronisasi corporate social responsibility (csr) tanah HGU guna penguatan pemerintahan desa
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terdapat data pelaksanaan CSR tanah HGU di Jateng b. Tersingkronisasinya manfaat pelaksanaan CSR bagi Pemerintahan Desa c. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan Pemerinthan Desa
35
Kab/Kota
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
133
Terciptanya pola pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tanah perkebunan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 19 WAJIB / KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL / Program Penataan Administrasi Kependudukan / Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (6) a. Tersusunnya laporan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (35 Kab/Kota X 4Tw) b. Terlaksananya Singkronisasi kebijakan penyelenggaraan pencatatan sipil. c. Terlaksananya Koordinasi penyelenggraan pelayanan pendaftaran Terwujudnya kebijakan dan Meningkatnya pengetahuan program kesetaraan gender dan kemampuan SKPD dan pemberdayaan pengampu program perempuan dan pemberdayaan perempuan meningkatnya kemampuan dalam menyusun laporan SKPD pengampu dalam CEDAW. Meningkatnya menyusun laporan CEDAW. kemampuan aparat SKPD Meningkatnya kemampuan dalam menyusun aparat SKPD dalam perencanaan menyusun perencanaan kebijakanresponsif gender kebijakan responsif gender dan anak. Meningkatnya dan anak. kualitas sumber daya manusia
20
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Fasilitasi dan Advokasi Pelaksanaan Evaluasi CEDAW
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jawa Tengah
21
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Bencana
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jawa Tengah
Terwujudnya perlindungan anak secara luas, termasuk yang membutuhkan perlindungan khusus.
22
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Kegiatan Peningkatan peran serta anak dalam pembangunan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Jawa Tengah
Terwujudnya peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan di Jawa Tengah
134
Target (7) a. 140 b. 70 c. 105 d. 140 e. 80 f. 35 g. 100
Pagu Indikatif Satuan (8) a. Laporan b. Orang c. Orang d. Orang e. orang f. kab/kota g. buku
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 350.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
1
Kegiatan
Rp
325.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
Tersusunnya rekomendasi pelayanan dasar perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam situasi darurat, adanya pengintegrasian respon perlindungan perempuan dan anak dalam programprogram mitigasi bencana secara keseluruhan.
1
Kegiatan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
Terfasilitasinya pelaksanaan peringatan hari anak nasional tingkat provinsi Jawa Tengah tahun 2012.
1
Kegiatan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 23 WAJIB / KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA / Program Pelayanan Keluarga Berencana / Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Jawa Tengah
Jawa Tengah
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya peran IPKB dan Babinsa dalam pelaksanaan program KB dan tercapainya koordinasi peningkatan kompetensi IUD bagi Bidan Desa
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (6) Meningkatnya peran Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) di Jateng dalam mendukung revitalisasi program KB/KS. Serta meningkatkan peran serta Babinsa dalam pelaksanaan program KB. Terlaksananya fasilitasi koordinasi peningkatan kompetensi klinis IUD Meningkatnya kapasitas Lembaga Sosial dan Yayasan kelembagaan sosial di Jawa sosial yang merupakan Tengah bagian dari kelembagaan sosial di Jawa Tengah mengalami peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam penanganan PMKS di Jawa Tengah
Target (7) 3
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) kegiatan
Rp
(9) 390.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
2
Kegiatan
Rp
650.000
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
24
WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan monitoring yayasan sosial/lembaga sosial lainnya
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
25
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana
Prioritas 5 : Jawa Tengah Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Terciptanya koordinasi Meningkatnya kualitas dan antar SKPD terkait masalah kuantitas sarana, peralatan mobilisasi sumber daya dan logistik bencana dalam penanggulangan bencana.
3
Kegiatan
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
26
WAJIB / KETENAGAKERJAAN / Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Terkoordinasinya program penanganan masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah, dalam upaya untuk mengatasi pengangguran/ menurunkan angka pengangguran di Jawa Tengah.
2
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
135
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan dinas/badan terkait dalam penanganan masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 27 WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
28
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
29
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan tarnsportasi, serta sistem perlindungan yang memadai. - Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui penguatan dan pengembangan Usaha & jaringan serta peningkatan daya saing. - Penguatan dan pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan usaha KSP/USP Koperasi. - UMKM penerima fasilits APBD Provinsi Jateng.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Terselenggaranya rapat koordinasi pengembangan koperasi dan UMKM dengan instansi terkait. 2. Terselenggaranya rakor Prog. Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN & Program Kredit Usaha Rakyat (KUR. 3. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan peng
- Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia. ' - Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan tarnsportasi 1. Terselenggaranya Rakor DBHCHT. 2. Terselenggaranya Ekspose Dampak Cukai Rokok terhadap Pembangunan. 3. Terselenggaranya koordinasi ke provinsi lain pengelola DBHCHT. 4. Terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan DBHCHT
136
Target (7) 35
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kab/kota
Rp
(9) 750.000
(10) (11) 0,04 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
35
Kab/Kota
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
35
Kab/Kota
Rp
1.500.000
0,07 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 30 WAJIB / PENANAMAN MODAL / Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi / Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Terlaksananya peningkatan koordinasi promosi investasi. - Terlaksananya fasilitasi even promosi potensi produk unggulan Jateng untuk menarik minat calon investor. Terlaksanya monitoring perkembangan investasi.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (6) 1. Terselenggaranya peningkatan koordinasi promosi investasi. 2. Terselenggaranya fasilitasi even promosi potensi produk unggulan Jateng. untuk menarik minat calon investor. 3. Terselenggaranya monitoring perkembangan investasi. Lestarinya kesenian dan Meningkatnya nilai budaya di jawa tengah yayasan/lembaga bidang kebudayaan
Target (7) 15
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kab/Kota
Rp
(9) 250.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
10
Paket
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
31
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya / Kegiatan Fasilitasi pengembangan kesenian dan nilai budaya
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang, Jakarta
32
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kepemudaan di Jateng
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Terselengaranya rakor dan monitoring kepemudaan di jawa tengah
Terciptanya kualitas generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa
1 35
Rakor kab/kota
Rp
220.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
33
WAJIB / KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA / Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi olah raga di Jawa Tengah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Kota Semarang
Terselenggaranya rakor dan Terciptanya peningkatann monitoring keolahragaan di kesadaran masyarakat untuk jawa tengah berolahraga
1 35
Rakor kab/kota
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
34
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai/ajaran oleh pemeluknya
13
Paket
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
137
Meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan serta kerukunan umat beragama
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) (2) 35 WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Keagamaan
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
36
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
37
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
38
WAJIB / KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI / Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan / Sinergitas Penanganan KEtertiban Lintas Lembaga dan Masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5) Bantuan sosial bidang keagamaan tepat sarasan dan kegunaannya
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Magelang, Kondusifitas masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terselenggaranya pelayanan kehidupan keragama/sosial keagamaan
Target (7) 35
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kab/kota
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
Terinventarisasinya isu-isu potensial yang mengurangi/merusak citra Pemprov. Jateng
3
kegiatan
Rp
105.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Terlaksananya rangkaian acara peringatan HUT RI tahun 2012 tingkat Provinsi Jawa Tengah dan terciptanya koordinasi yang baik antara peemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2012
Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat Jawa Tengan dan nilai-nilai luhur melalui rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2012
1
Rangkaian Kegiatan
Rp
850.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
a. Penanganan Pelakasanaan Fasilitasi Aspirasi Unjuk Rasa b. Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Kapasitas Masyarakat Sipil di Daerah c. Terciptanya Kondisi yang Kondusif di Wilayah Prov. Jateng d. Penyampaian laporan dan konsultasi penanganan unjuk rasa di Prov. Jateng
a. Penanganan Pelakasanaan Fasilitasi Aspirasi Unjuk Rasa b. Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Kapasitas Masyarakat Sipil di Daerah c. Terciptanya Kondisi yang Kondusif di Wilayah Prov. Jateng d. Penyampaian laporan dan konsultasi penanganan unjuk rasa di Prov. Jateng
a. 33 b. 35
orang Kab/Kota
Rp
450.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
138
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 39 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
40
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
41
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Disahkannya Perda Provinsi Tersusunnya Raperda 6 Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota; 2. Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota. 3. Pemantauan Produk Hukum Daerah di Kab/Kota; 4. Koordinasi/Konsultasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota ke Instansi Pusat
Tersusunnya Produk Hukum 1. 125; Daerah Kabupaten/Kota 2. 110; sesuai dengan kewenangan, 3. 35; tidak bertentangan dengan 4. 24; peraturan perundangundangan lainnya.
Terwujudnya kesadaran dan Terlaksananya lomba kepatuhan hukum ormas kadarkum ormas TP-PKK di kabupaten/kota. Tingkat Bakorwil I, II, III dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
139
4
Pagu Indikatif Satuan (8) Perda
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 1.100.000
(10) (11) 0,05 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
1. Raperda; 2. Perda/Perkada; 3. Kab/Kota. 4. Kegiatan.
Rp
850.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
kegiatan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 42 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
43
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Sosialisasi Produk-produk hukum terkait dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta.
Hasil Program Tolok Ukur (5) Semakin cepat dan mudah bagi aparat dan masyarakat dalam memperoleh informasi di bidang hukum.
Semakin meningkatnya pemahaman dan kepatuhan hukum aparat dan masyarakat terhadap produk-produk hukum daerah dan Pusat.
140
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terwujudnya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin lengkap, cepat, tepat dan akurat.
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah di 35 kabupaten/kota dan Jakarta.
Pagu Indikatif
Target Satuan (7) (8) a. Pembelian a. Buku. 100 buku b. Exemplar. literatur hukum. Exemplar. b. Penggandaan d. Kegiatan. dan penjilidan 150 exemplar produk hukum pusat dan daerah. c. Langganan warta perundangundangan sebanyak 12 exemplar. d. Pembinaan dan evaluasi kepada 35 Anggota JDI Hukum Kabupaten/Kota.
35
kegiatan
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 300.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
Rp
1.400.000
0,07 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 44 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Penanganan Perkara/gugatan perdata, perkara tata usaha negara dan penghormatan HAM
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terselesaikannya penanganan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara serta terselesaikannya penanganan permasalahan HAM.
Tolok Ukur (6) Tertanganinya gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap pemerintah daerah dan tertanganinya permasalahan HAM.
Semakin meningkatnya pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan LBH di Jawa Tengah.
Target (7) a. Perkara perdata/TUN sejumlah 5 perkara. b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kab/Kota sejumlah 2 laporan. c. Pemantauan RANHAM di 35 Kab./Kota. d. Aduan masyarakat sejumlah 30 aduan.400
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) a. Perkara. b. Laporan. c. Kegiatan. d. Aduan.
Rp
(9) 500.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
perkara
Rp
700.000
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
45
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tertanganinya perkara pidana dan perdata bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di badan peradilan melalui kerjasama dengan LBH di Jawa Tengah.
46
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundang-undangan / Koordinasi, Konsultasi dan Advokasi Hukum WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Karanganyar, Kota tata kelola pemerintahan Semarang, Jakarta yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya pengamanan Terselamatkannya aset dan penyelamatan aset daerah milik pemerintah daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah.
2
Lokasi
Rp
750.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Tersosialisasinya peraturan Inventarisasi Rupabumi Unsur Alam dan Buatan b. Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Identifikasi Rupabumi Unsur Alam dan Buatan c. Terlaksananya Verifikasinya Pembakuan Rupabumi Unsur Alam dan Buatan
1 35 35 1
keg Kab/kota Kab/Kota Keg
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
47
141
a. Sosialisasi peraturan Inventarisasi Rupabumi Unsur Alam dan Buatan b. Monitoring & Evaluasi Identifikasi Rupabumi Unsur Alam dan Buatan c. Verifikasi Pembakuan Rupabumi Unsur Alam dan Buatan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 48 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
49
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pembangunan kembali Pilar Batas Jateng - DIY
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
50
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Analisis Pengembangan Wilayah Perbatasan
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
51
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5) a. Terselenggaranya Rakor Penegasan Batas Daerah b. Terfasilitasinya batas antar Kab/Kota yg belum melaksanakan penegasan batas daerah c. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Penegasan Batas di daerah d. Terlaksananya Verifikasi Penegasan Batas Daerah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) a. Rakor Penegasan Batas Daerah b. Fasilitasi batas antar Kab/Kota yg belum melaksanakan penegasan batas daerah c. Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Penegasan Batas di daerah d. Verifikasi Penegasan Batas Daerah
Target (7) a. 1 b. 21 c. 21 d. 1
Pagu Indikatif Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
keg Kab/Kota Kab/Kota Keg
Rp
(9) 150.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
a. Teridentifikasinya pilar Identifikasi pilar b. Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Jatim c. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Identifikasi Pilar a. Terkoordinasikannya penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum di wilayah perbatasan antar Provinsi b. Terwujudnya Sinergitas dan kesepahaman antar SKPD terkait dalam penyelesaian permasalahan di Wilayah perbatasan antar Provinsi
a. Identifikasi pilar Identifikasi pilar b. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan Jatim c. Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Identifikasi Pilar
a. 2 b. 2 c. 10
keg prov kab
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
a. Koordinasi penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan umum di wilayah perbatasan antar Provinsi b. Terwujudnya Sinergitas dan kesepahaman antar SKPD terkait dalam penyelesaian permasalahan di Wilayah perbatasan antar Provinsi
a. 1 b. 1
keg keg
Rp
125.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
a. Terlaksananya Identifikasi permasalahan bidang pemerintahan umum di wilayah perbatasan antar Kab/Kota b. Terlaksananya Fasilitasi penanganan permasalahan bidang pemerintahan umum di wilayah perbatasan antar Kab/Kota c. Terlaksananya Rapat Wilayah Perbatasan Kab/Kota
a. Identifikasi permasalahan bidang pemerintahan umum di wilayah perbatasan antar Kab/Kota b. Fasilitasi penanganan permasalahan bidang pemerintahan umum di wilayah perbatasan antar Kab/Kota c. Rapat Wilayah Perbatasan Kab/Kota
a. 1 b. 1 c. 1
keg keg keg
Rp
125.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
142
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 52 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5) a. Terlaksananya Fasilitasi pembinaan dan monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan b. Terlaksananya Orientasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ke Provinsi lain c. Terlaksananya Pengarahan Gubernur kepada para Camat se Jateng
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Keterangan SKPD
Target (7) a. 1 b. 1 c. 1
keg keg keg
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
a. 1 b. 1
Keg Keg
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
Keg Kab/Kota Buku Buku Keg
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
Keg Keg Keg
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terlaksananya Sosialisasi pembinaan Tugas Pembantuan (PP 7/ 2008 & Permen) b. Terlaksananya Fasilitasi dan Monitoring pelaks Dekon & TP
a. Sosialisasi pembinaan Tugas Pembantuan (PP 7/ 2008 & Permen) b. Fasilitasi dan Monitoring pelaks Dekon & TP
54
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terfasilitasinya penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan b. Terlaksananya Validasi Penyusunan Kode & Data Wil.Adm.Pem c. Tersusunnya Buku kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan d. Terlaksananya Penggandaan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah
a. Fasilitasi penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan b. Validasi Penyusunan Kode & Data Wil.Adm.Pem c. Penyusunan dan penggandaan Buku kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan d. Penggandaan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah
a. 1 b. 35 c. 200 d. 700 e. 1
55
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terlaksananya Rakor Bidang Pemerintahan se Jateng, b. Terlaksananya Orientasi Bidang Pemerintahan c. Terwujudnya Pembinaan dan fasilitasi bidang pemerintahan kepada Kab/Kota
a. Rakor Bidang Pemerintahan se Jateng, b. Orientasi Bidang Pemerintahan c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pemerintahan kepada Kab/Kota
a. 1 b. 1 c. 1
Satuan (8)
Persentase (%)
Tolok Ukur (6) a. Fasilitasi pembinaan dan monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan b. Orientasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ke Provinsi lain c. Pengarahan Gubernur kepada para Camat se Jateng
53
143
Pagu Indikatif
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 56 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
57
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Bintek kepala Desa SeJawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
58
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi optimalisasi pengelolaan bantuan sarana perkantoran desa
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Perawatan, Pembangunan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Jateng-Jabar dan Jateng-Jatim
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
59
Hasil Program Tolok Ukur (5) a. Terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan b. Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan c. Terselenggaranya peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa a. Terlaksananya Bintek Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan b. Terselenggaranya Identifikasi permasalahan Pemerintahan Desa Penerima Bantuan Keuangan c. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Bantuan Keuangan bagi Desa Berkembangverifikasi a. Terlaksananya proposal bantuan sarana perkantoran b. Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pengeloaan bantuan sarana perkantoran
Brebes, Cilacap, Terpeliharanya pilar batas Rembang, Blora, Sragen, daerah Prov. Jateng-Jabar Wonogiri, Karangyar, dan Jateng-Jatim Grobogan
144
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Tolok Ukur (6) a. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan c. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa
Target (7) a. 1 b. 35 c. 1
Keg Kab/Kota Keg
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
a. Bintek Kepala Desa Penerima Bantuan Keuangan b. Identifikasi permasalahan Pemerintahan Desa Penerima Bantuan Keuangan c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Bantuan Keuangan bagi Desa Berkembang
a. 476 b. 29 c. 29
Kades Kab Kab
Rp
750.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
a. Verifikasi proposal bantuan sarana perkantoran b. Monitoring dan evaluasi pengeloaan bantuan sarana perkantoran
a. 7810 b. 29
Desa Kab
Rp
450.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
Terpeliharanya pilar batas daerah Prov. Jateng-Jabar dan Jateng-Jatim
113,237
Pilar,Pilar
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Tata Pemerintahan)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) a. Evalluasi bantuan Keuangan kepada Kab/Kota b. Rakor Pengendalian bantuan c. pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) a. Terevaluasinya bantuan keuangan kepada Kab/Kota b. Terselenggaranya Rakor Pengendalian. c. Terkendalinya pelaksanaan pembangunan wilayah
(1) (2) 60 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah 61 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Rakor pengendalian pembangunan, terfasilitasinya proses pengadaan barang/jasa di 59 SKPD, terwujudnya data pelaksanaan keg. APBD Prov. Jateng di 59 SKPD, terpantaunya dan terkendalinya pelaksanaan APBD Prov. Jateng di 59 SKPD, termonitornya penyelesaian pembangunan di Jateng, tersedianya data pelaksanaan kegiatan APBD Prov. Jateng di 59 SKPD tahun sebelumnya.
Rakor pengendalian pembangunan, Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa di 60 SKPD, Tersedianya data pelaksanaan kegiatan APBD Prov. Jateng di 60 SKPD, Terpantaunya dan terkendalinya pelaksanaan APBD Prov. Jateng di 60 SKPD, Termonitornya penyelesaian kegiatan pembangunan di Jawa Tengah.
62
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya koordinasi pelaporan APBD, terlaksananya asistensi monitoring pelaksanaan APBD, terlaksananya kajian dan analisis pelaksanaan pembangunan, terlaksananya konsultasi pelaksanaan pembangunan, tersosialisasinya penyusunan laporan dan pemantauan evaluasi kinerja yang responsif gender, tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi kinerja yang responsif gender.
Koordinasi pelaporan APBD, asistensi monitoring pelaksanaan APBD, kajian dan analisis pelaksanaan pembangunan, konsultasi pelaksanaan pembangunan, sosialisasi penyusunan laporan dan pemantauan evaluasi kinerja yang responsif gender, tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi kinerja yang responsif gender.
63
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
tersusunnya LKPJ Gub Jateng TA 2010, dan draft LKPJ Gub Jateng TA 2011
Terwujudnya LKPJ Gub Jateng dan draft LKPJ Gub
145
Pagu Indikatif
Target Satuan (7) (8) a. 35, b.3 ,c.35 kab/kota
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 900.000
(10) (11) 0,04 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
Rp
1.050.000
0,05 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
59,59,35,12,1,1 SKPD, SKPD, Rp Kabupaten/Kota , bulan, paket, paket
725.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
650.000
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
4, 59, 59, 59, 59,59
1,1
keg, SKPD,SKPD,SKP D, keg, SKPD
paket, paket
Rp
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 64 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Prestasi Jawa Tengah di Tingkat Nasional
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya pengiriman kegiatan berprestasi olah raga/teladan/penerima penghargaan/tim peserta lomba tingkat Nasional.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Pengiriman peserta kegiatan berprestasi olahraga/teladan/penerima penghargaan,lomba tingkat Nasional
Target (7) 11
Pagu Indikatif Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Keg
Rp
(9) 700.000
(10) (11) 0,03 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
65
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengembangan Simbangda
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya pengembangan program SIMBANGDA, terpeliharanya jaringan SIMBANGDA, terlaksananya asistensi monitoring pelaksanaan SIMBANGDA.
Pengembangan program SIMBANGDA, pemeliharaan jaringan SIMBANGDA, asistensi monitoring pelaksanaan SIMBANGDA.
1,12,59
paket, bulan, SKPD
Rp
350.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
66
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di Provinsi Jawa tengah WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kab/Kota se-Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Termonitornya pelaksanaan kegiatan DAK Prov. Jateng, terlaksananya rakor pengendalian pelaksanaan DAK, tersusunnya laporan pelaksanaan DAK Prov. Jateng.
Monitoring pelaksanaan kegiatan DAK Prov. Jateng, Rakor pengendalian DAK, laporan pelaksanaan DAK
12,2,4
bulan, kali, kali
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terkajinya usulan program Kajian usulan program pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur di 35 Kabupaten/Kota. di 35 Kabupaten/Kota.
35
Kabupaten/Kota Rp
310.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
68
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Pengendalian Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (TP)
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP), Tersekenggaranya rakor pengendalian pelaksanaan TP, tersusunnya laporan hasil pengendalian.
Pengendalian pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP), rakor pengendalian pelaksanaan TP, penyusunan laporan hasil pengendalian.
35,2,1
Kabupaten/Kota Rp , kali, kali
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Adm. Pembangunan Daerah))
69
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan haji
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang, Saudi tata kelola pemerintahan Arabia yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Pelayanan haji di jawa tengah
Meningkatnya kualitas pelayanan haji
67
146
12
orang
Rp
1.100.000
0,05 Sekretariat Daerah (Biro Bina Mental)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 70 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Peringatan HARKITNAS 2011 71 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah 72 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 73
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengembangan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Prioritas Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terciptanya kecintaan terhadap NKRI melalui serangkaian kegiatan peringatan HARKITNAS dan bangkitnya semangat untuk memajukan Negara Republik Indonesia
Tolok Ukur (6) Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap NKRI dan bangkitnya semangat untuk memajukan NKRI sesuai dengan bidang dan kemampuannya
Target (7) 3
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah
Sosialisasi kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Sosialisasi Tupoksi tiaptiap Jabatan Eselon IV pada masing-masing SKPD. 3. Kesepahaman pelaksanaan Tupoksi tiaptiap Jabatan Eselon IV pada setiap SKPD. 2. Monitoring pelaksanaan Tupoksi tiap-tiap Jabatan Eselon IV pada masingmasing SKPD.
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kab. Semarang, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Banyumas, Kab. Klaten, Jakarta.
147
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) kegiatan
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
12
kegiatan
Rp
566.840
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Terlaksananya Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah
48
SKPD
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
1. Tersosialisasinya Tupoksi tiap-tiap Jabatan Eselon IV pada masing-masing SKPD. 2. Termonitornya pelaksanaan Tupoksi tiaptiap Jabatan Eselon IV pada masing-masing SKPD. 3. Terciptanya kesepahaman pelaksanaan Tupoksi tiap-tiap Jabatan Eselon IV pada settiap SKPD, sehimhha akan terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Jateng.
1. 719. 2. 60.
1. Pejabat Eselon IV SKPD Prov. Jateng. 2. SKPD Prov. Jateng.
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Semarang, Kendal, Terseklenggaranya fasilitasi 1. Terfasilitasinya Raperda 12/ 12/ 35 74 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN Prioritas 7: Peningkatan UMUM, ADMINISTRASI tata kelola pemerintahan Demak, Grobogan, kelembagaan perangkat SOTK Perangda Kab/ Kota; KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT yang baik dalam rangka Pekalongan, Batang, daerah Kab/Kota 2. Terevaluasinya Perda DAERAH, KEPEGAWAIAN / peningkatan akuntabilitas Tegal, Brebes, Pati, SOTK Perangda Kab/ Kota; Program Penyelenggaraan dan pelayanan publik Kudus, Pemalang, 3. Terfasilitasinya Pemerintahan Umum / Kegiatan Jepara, Rembang, Blora, Perbup/Perwali ttg Fasilitasi kelembagaan Perangkat Banyumas, Cilacap, Kelembagaan Kab/ Kota. Daerah Kab/Kota Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Pagu Indikatif Satuan (8) Raperda KabRp Kota/ Perda KabKota/ PerbupPerwal
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 500.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
75
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi dan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota
Prioritas 7: Peningkatan Provinsi Jawa Tengah. tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Rakor Penilaian Kinerja dengan Kab/Kota se Jateng. 2. Fasilitasi dan Penilaian Kinerja oleh Tim Pebnilai Provinsi.
1. Penyelenggaraan Rakor Penilaian Kinerja. 2. Laporan hasil fasilitasi. 3. Pengajuan hasil penilaian kinerja kepada Menpan dan RB.
1. 150. 2. 35 dan 22. 3. 7.
1. Orang. 2. Upp Kab/Kota dan Pemprov. 3. UPP.
Rp
450.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
76
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pendampingan penerapan SMM dan Sertifikasi ISO 9001:2008
Prioritas 7: Peningkatan Provinsi Jawa Tengah. tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Pendampingan Sistem Manajemen Mutu. 2. Sertifikasi ISO 9001:2008.
1. Laporan pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2008. 2. Sertifikasi ISO 9001:2008
1. 3. 2. 9. 3. 3.
1. UPP. 2. Buku. 3. Sertifikat.
Rp
650.000
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
77
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Prov. Jateng
Prioritas 7: Peningkatan Provinsi Jawa Tengah. tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Sosialisasi pelaksanaan pengukuran IKM. 2. Pengukuran IKM.
1. Pelaksanaan Sosialisasi IKM. 2. Laporan pelaksanaan pengukuran IKM. 3. Rekomendasi hasil pengukuran IKM pada UPP.
1. 100. 2. 3. 3. 9. 4. 3. 5. 3.
1. Orang. 2. UPP. 3. Buku. 4. UPP. 5. Buku.
Rp
450.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
148
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 78 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah. tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Program Tolok Ukur (5) 1. Penyusunan LAKIP Pemprov. Jateng. 2. Penyusunan Penetapan Kinerja Gubernur. 3. Fasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja Gubernur dan LAKIP. 4. Penguatan Manajemen Akuntabilitas.
Tolok Ukur (6) 1. LAKIP Pemprov. Jateng. 2. Penetapan Kinerja Gubernur. 3. Rapat Koordinasi Penyusuna PK Gubernur dan LAKIP. 4. Penguatan Pengembangan SAKIP pada SKPD Prov. dan Kab/Kota.
Target (7) 1. 75. 2. 60. 3. 60 dan 35. 4. 2.
Pagu Indikatif Satuan (8) 1. Buku. 2. Buku. 3. SKPD Prov. dan Kab/Kota. 5. Angkatan.
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 750.000
(10) (11) 0,04 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
79
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
Prioritas 7: Peningkatan Provinsi Jawa Tengah. tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Rakor Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. 3. Penyusunan Waskat.
1. Rapat Koordinasi Pelaksaan Inpres No. 5 Tahun 2004. 2. Laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahunh 2004. 3. Laporan Waskat.
1. 60. 2. 60. 3. 60.
1. SKPD. 2. Buku. 3. Buku.
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
80
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Forkompanda
Prioritas 7: Peningkatan Provinsi Jawa Tengah. tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Rakor Forkompanda Prov. Jateng. 2. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja. 3. Fasilitasi dan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja. 4. Implementasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja.
1. Penyelenggaraan Rakor Forkomnada. 2. Laporan Evaluasi Budaya Kerja. 3. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja. 4. Penguatan Budaya Kerja pada Unit Pelayanan Publik.
1. 100. 2. 60. 3. 60. 4. 25.
1. SKPD, Kab/Kota. 2. Buku. 3. SKPD. 4. UPP.
Rp
550.000
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
81
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kajian analisis kelembagaan UPT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya Kajian analisis kelembagaan UPT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya Kajian analisis kelembagaan UPT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
49
SKPD
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
82
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Konsolidasi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya Konsoslidasi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
Terlaksananya Konsoslidasi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
48
SKPD
Rp
350.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
149
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) (2) 83 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Jateng 84 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan penyusunan pedoman ketatalaksanaan 85 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketatalaksanaan
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
86
87
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Jateng
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terlaksananya Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Jateng
Target (7) 48
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) SKPD
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya penyusunan Terlaksananya penyusunan pedoman ketatalaksanaan pedoman ketatalaksanaan
48
SKPD
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya peningkatan Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur di bidang kapasitas aparatur di bidang ketatalaksanaan ketatalaksanaan
48
SKPD
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselenggaranya evaluasi Lembaga Non Struktural di Jawa Tengah
Pergub/ SKPD/ LNS
Rp
900.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Analis Jabatan
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM
org
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
150
1. Tersusunnya Pergub Juknis Pembentukan, Revisi dan Penghapusan Lembaga Non Struktural; 2. Tersosialisasinya Pergub Juknis Pembentukan, Revisi dan Penghapusan Lembaga Non Struktural; 3. Terfasilitasinya pembentukan, revisi dan penghapusan Lembaga Non Struktural. 1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Pemprov. Jateng & Kab/Kota; 2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM analis jabatan di Pemprov Jateng & Kab/Kota
1/ 60/ 4
95
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Terfasilitasinya penyusunan 1. Tersusunnya pola 1 pola hubungan kerja hubungan kerja SKPD Pemprov.Jateng
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) paket
Rp
(9) 250.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
(1) (2) 88 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Pola Hubungan Kerja
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengelolaan SIMPEG Setda Prov. Jateng WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Program Bapertarum bagi PNS
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersedianya data PNS dan jaringan SIMPEG Setda Prov. Jateng
Tersedianya data base PNS dan jaringan SIMPEG di Setda Prov. Jateng
1
paket
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersalurkanya dana Bapertarum PNS di Prov. Jateng
Peningkatan kesejahteraan PNS Pemprov. Jateng di bidang perumahan
1
paket
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tercapainya peningkatan disiplin PNS Pemprov. Jateng
Peningkatan kedisiplinan 1200 PNS Setda
PNS
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
89
90
91
151
1200
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 92 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Kegiatan Desk Pilkada Prov. jawa Tengah.
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Batang, Brebes, Jepara, tata kelola pemerintahan Cilacap yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5) a. Terselenggaranya Pemilukada di 4 Kabupaten b. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Kabupaten. c. Terfasilitasinya penanganan permasalahan KDH dan Wakil KDH dan Pilkada di Jateng. d. Terbitnya SK Mendagri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di 4 Kabupaten. e. Terbitnya SK Mendagri tentang Pensiun Mantan Pejabat Negara di 4 Kabupaten
93
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD
Prioritas 7: Peningkatan 35 Kab/Kota tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselenggaranya analisis dan penyusunan LPPD dan Informasi LPPD
94
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Kegiatan Sinkronisasi, Sinergitas, Implementasi Pembagian Urusan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kab/Kota.
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang, 34 tata kelola pemerintahan Kab/Kota se Jateng yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terlaksananya Rakor/Sosialisasi NSPK. b. Terinventarisasinya implementasi SPM Kab/Kota. c. Terlaksananya Bintek tatacara Penerapan dan pencapaian target SPM.
152
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) a. Terselenggaranya Pemilukada di 4 Kabupaten b. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Kabupaten. c. Terfasilitasinya penanganan permasalahan KDH dan Wakil KDH dan Pilkada di Jateng. d. Terbitnya SK Mendagri tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di 4 Kabupaten. e. Terbitnya SK Mendagri tentang Pensiun Mantan Pejabat Negara di 4 Kabupaten
Target (7) a. 4 b. 4 d. 4 e. 4
a. Tersusunnya Laporan LPPD Tahun 2011 ke Pemerintah Pusat dan draft LPPD tahun 2012 dan ILPPD tahun 2011 b. Informasi penyelenggaraan Pemda Tahun 2011 melalui media cetak. c.Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemda di Kab/Kota. d. Rakor Penyusunan LPPD Kab/Kota a. Terlaksananya
1
3
Rakor/Sosialisasi NSPK. b. Terinventarisasinya implementasi SPM Kab/Kota. c. Terlaksananya Bintek tatacara Penerapan dan pencapaian target SPM.
Pagu Indikatif Satuan (8) a. Kab/Kota. B. Kab/Kota. C. Kab/Kota. D. Kab/Kota. E. Kab/Kota.
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 425.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
Paket
Rp
860.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
Kegiatan
Rp
270.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 95 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Prov. Jateng, Kab/Kota tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Program Tolok Ukur (5) a. Terselenggaranya berbagai kegiatan dalam rangka mendukung Peringatan Hari Jadi Prov. Jateng. b. Terwujudnya sosialisasi implementasi kapasitas daerah di Jateng.
Tolok Ukur (6) a. Terselenggaranya berbagai kegiatan dalam rangka mendukung Peringatan Hari Jadi Prov. Jateng. b. Terwujudnya sosialisasi implementasi kapasitas daerah di Jateng.
Pagu Indikatif
Target (7) 35
Satuan (8) Kab/Kota
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 315.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
a. Kab/Kota b. Provinsi
Rp
160.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
96
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota
Prioritas 7: Peningkatan Prov.Jateng, 35 tata kelola pemerintahan Kab/Kota yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terbitnya SK Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan PAW Anggota DPRD. b. Meneruskan Usul Peresmian Penggantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jateng c. Terfasilitasinya penanganan permasalahan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
a. Terbitnya SK Gubernur Jateng tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan PAW Anggota DPRD. b. Meneruskan Usul Peresmian Penggantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jateng c. Terfasilitasinya penanganan permasalahan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
a. 35 b. 1
97
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah
Prioritas 7: Peningkatan 35 Kab/Kota tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersosialisasinya penyelenggaraan otonomi daerah
Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan otonomi daerah
1
Paket
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
98
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah / Penyusunan LKPJ/LPPD Akhir Masa Jabatan Gubernur Tahun 2008-2013
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Sosialisasi, data dan informasi, pedoman fasilitasi, evaluasi dan analisis kerjasama daerah dengan luar negeri - Rakor, FGD, laporan, Peraturan Gubernur, Draft MoU dan MoU - Bahan/materi FGD/Rakor, laporan, rekomendasi, Draft MoU dan MoU
- Penyusunan LKPJ-AMJ dan memori pelaksanaan tugas Gubenur Jawa Tengah Tahun 2008-2013
1
paket
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
153
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (1) (2) (3) (4) (5) Jateng (Kab/Kota), Prov. Terfasilitasinya peningkatan 99 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN Prioritas 7: Peningkatan UMUM, ADMINISTRASI tata kelola pemerintahan lain kerjasama Pemerintah KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT yang baik dalam rangka Daerah dengan lembaga DAERAH, KEPEGAWAIAN / peningkatan akuntabilitas Pemerintah Dalam Negeri Program Peningkatan Kerjasama dan pelayanan publik Pemerintah Daerah / Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri
100 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah / Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri.
Prioritas 7: Peningkatan 34 Kab/Kota di Jateng, tata kelola pemerintahan luar Jateng, Luar Negeri yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
a. Terselenggaranya penerimaan delegasi luar negeri. b. Terselenggaranya Rancangan Pergub tentang Kerjasama Daerah dengan luar negeri. c. Terselenggaranya Rancangan Pergub tentang Ijin Perjalanan Dinas ke luar negeri. d. Terselenggaranya rakor pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri. e. Terselenggaranya fasilitasi, evaluasi dan analisis pelaksanaan kerjasama kerjasama daerah dengan luar negeri. f. Terselenggaranya Kunjungan Kerja ke Chung Cheongbuk-Do, Korea. g. Terselenggaranya fasilitasi pelayanan administrasi perjalanan dinas/bukan dinas ke luar negeri.
101 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah / Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri
Prioritas 7: Peningkatan Jateng, Prov. Lain tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terfasilitasinya peningkatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri
154
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) a. Terfasilitasi peningkatan a. 28 Draft/MoU. Kerjasama Pemprov dengan b. 2 Kegiatan Lembaga Pemerintah Dalam c. 1 Kegiatan Negeri. b. Terselenggaranya Kerjasama Antar daerah Anggota FKD-MPU. c. Terselenggaranya Rakor Kerjasama Daerah.
Pagu Indikatif Satuan (8)
a. 10 delegasi b. 1 draft c. 1 draft d. 1 Rakor e. 34 Kab/Kota f. 1 Negara g. 15 Surat Ijin c. 6 Kab/Kota, Kemdagri, Kemlu, Lembaga Asing Non Pemerintah. d. 7 surat ijin
a. Terlaksananya fasilitasi dan monitoring/evaluasi kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri. b. Peran aktif dalam APPSI
35
Kab/Kota
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 650.000
(10) (11) 0,03 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
Rp
2.200.000
0,11 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
Rp
800.000
0,04 Sekretariat Daerah (Biro Otda dan Kerjasama)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) (2) 102 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengendalian/Evaluasi Keuangan Daerah
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
103 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Monitoring/Asistensi/Pendamping an Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Anggaran Bantuan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Hasil Program Tolok Ukur (5) '- Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku - Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Provinsi - Terselenggaranya Penyusunan pedoman Penataan Pelaksanaan APBD - Terselenggaranya pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan daerah - Terselenggaranya pembinaan satuan pengelola keuangan - Terkendalinya Realisasi anggaran daerah - Tersusunnya laporan berkala dan semesteran pelaksanaan APBD Terdampinginya SKPD dalam menyusun Neraca - Terevaluasinya dan termonitornya Raperda APBD dan Perubahan APBD. Memonitor, mengasistensi, mendampingi Pelaksanaan anggaran SKPD dan tersalurkannya Anggaran Bantuan keuangan kepada Kab/Kota dan desa maupun masyarakat
155
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolok Ukur (6) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat , pembangunan dan pemerintah secara efisien dan efektif yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
Target (7) 51, 35, 51
Satuan (8) SKPD, Kab/Kota, Bank Jateng
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat , pembangunan dan pemerintah secara efisien dan efektif yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
35,51
Kab/Kota, SKPD
(9) Rp 16.678.000
Rp
950.000
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,83 Sekretariat Daerah (Biro Keuangan)
0,05 Sekretariat Daerah (Biro Keuangan)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Terlaksananya BLUD pada 7 Meningkatnya Pengelolaan 7 RSUD dan RSJD Prov Jateng Keuangan Daerah diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat , pembangunan dan pemerintah secara efisien dan efektif yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
(1) (2) 104 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Jepara, Banyumas, tata kelola pemerintahan Klaten, Kota Semarang, yang baik dalam rangka Kota Surakarta peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
105 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya peran BUMD dalam memperkuat PAD Bidang Keuangan dan Non Keuangan
106 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Penyusunan Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Draft barang dengan spesifikasi barang dan analisa harga untuk pembahasan panitia standardisasi harga
156
1. Terselenggaranya desk penghitungan hasil usaha PD BPR BKK/BKK. 2. Terselenggaranya desk evaluasi kinerja triwulan I PD BPR BKK/BKK. 3. Terselenggaranya desk evaluasi kinerja triwulan II PD BPR BKK/BKK. 4. Terselenggaranya penyusunan RKAP perubahan 5. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi monitoring lapangan BUMD 6. Terselenggaranya penataan asset 7. Terselenggaranya penyelesaian permasalahan tanah Tawangmasngu PD CMJT 8. Terselenggaranya status tanah PRPP 9. Terselenggaranya perubahan modal dasar PRPP 10. Terselenggaranya Pergub BUMD 11. Terselenggaranya Program SPAM Bregas 12. Terselenggaranya Peraturan Gubernur tentang standardisasi harga sebagai acuan penyusunan RKA SKPD
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) RSUD/RSJD
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Keuangan)
35
Kab/Kota
Rp
2.000.000
0,10 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
1
peraturan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Umum)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Hasil Program Tolok Ukur (5) Tersusunnya inventarisasi barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tolok Ukur (6) Tertatanya inventarisasi barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Target (7) 1
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) paket
Rp
(9) 100.000
(10) (11) 0,00 Sekretariat Daerah (Biro Umum)
(1) (2) 107 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Penataan Inventarisasi Barang dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 108 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Fasilitasi kesejahteraan PNS Pemprov. Jateng
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya Fasilitasi kesejahteraan PNS Pemprov. Jateng
Terlaksananya Fasilitasi kesejahteraan PNS Pemprov. Jateng
48
SKPD
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Orpeg)
109 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan Ketahanan Pangan Daerah
Prioritas 1 : Jawa Tengah Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Berfungsinya kelembagaan pangan dlm mendukung ketersediaan & cadangan pangan Terwujudnya pengembangan produksi dan produktivitas pangan
Terfaslitasinya rakor penyusunan kebijakan ketahanan pangan
1
kegiatan
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
110 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan 111 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
Prioritas 7: Peningkatan Jawa Tengah tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Mendukung tercapainya target penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2012 menjadi sebesar 14,08%
Adanya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan kemiskinan di Jawa Tengah dengan SKPD terkait
1
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
1
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
112 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pengembangan masyarakat dan lembaga desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan di Jawa Tengah. Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh kalangan dunia usaha, sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah
Tersosialisasinya Program CSR kepada perusahaan di Jawa Tengah dan SKPD Provinsi terkait serta Dinas Sosial di Kabupaten Kota. Termotivasinya perusahaan untuk melaksanakan program CSR secara maksimal. Mendorong SKPD terkait dalam pemberian penghargaan kep
1
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
Banyumas
157
Peningkatan produksi pangan/padi 1,5%
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terjadinya sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan melalui TKSK
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah secara sinergis melalui TKSK
Target (7) 6
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kegiatan
Rp
(9) 400.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
(1) (2) 113 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
114 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi
Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Kota Salatiga Jaringan data dan tata kelola pemerintahan informasi/ berita yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatkan pelayanan data dan informasi
17
kegiatan
Rp
250.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
115 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah Prov. Jateng
Terdistribusikannya tabloid eksekutif dilingkungan eksekutif, legislatif dan masyarakat Jawa Tengah
12
kegiatan
Rp
428.700
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
116 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Informasi tentang kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah melalui media massa
Penyediaan informasi tentang kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa tengah melalui media massa
1
Paket
Rp
3.887.936
0,19 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
117 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terbangunya Software penguatan intranet di lingkungan Setda Prov. Jateng
Tersedianya Software penguatan intranet di lingkungan Setda Prov. Jateng
1
Paket
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
118 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot 119 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Banyumas, tata kelola pemerintahan Kebumen, Kota Surakarta yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersosialisasinya kebijakan dan hasil-hasil pembangunan Pemprov Jateng
Terselenggaranya Dialog Interaktif Mbangun Deso/pidato/siaran langsung/spot
288
paket
Rp
1.857.080
0,09 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersosialisasinya Pengarusutamaan Gender Di Jawa Tengah
Terselenggaranya sosialisasi pengarusutamaan gender di Jawa Tengah
Kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
158
2
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (1) (2) (3) (4) (5) Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Banyumas, Terlaksananya sosialisasi 120 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program tata kelola pemerintahan Kebumen, Kota Surakarta ketentuan di bidang cukai Kerjasama Informasi dengan yang baik dalam rangka melalui media cetak dan Mass Media / Kegiatan Sosialisasi peningkatan akuntabilitas elektronik Peraturan Per Undang-Undangan dan pelayanan publik Cukai melalui Media Massa 121 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan rubrik dan sosialisasi pembangunan Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
122 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Konferensi Pers dan Peliputan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
123 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media / Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 124 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi / Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terwujudnya persamaan persepsi peran dan tugas humas Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
125 WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi / Kegiatan Pemuatan Informasi Pembangunan Melaui Media Massa
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatnya pengetahuan pengusaha dan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai
Interaktif positif antara 90 naskah Sosialisasi pemerintah, pers dan kebijakan, program dan hasil masyarakat, media cetak pembangunan Jawa Tengah tentang kebijakan, program dan hasil pembangunan Jawa Tengah
Target (7)
Pagu Indikatif Satuan (8)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 500.000
(10) (11) 0,02 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
90
naskah
Rp
117.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
12
kegiatan
Rp
2.200.000
0,11 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Meningkatnya koordinasi peran dan tugas kehumasan dalam penyampaian kebijakan pemerintah
1
Paket
Rp
420.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Membangun citra positif di masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Jawa Tengah
12
kegiatan
Rp
275.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Meningkatnya partisipasi media massa dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah
Meningkatnya pemahaman masuyarakat tentang kebijakan pembangunan Jawa Tengah
12
bulan kegiatan
Rp
475.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Semarang, Kendal, Sosialisasi kebijakan, Meningkatkan partisipasi Demak, Grobogan, program dan hasil masyarakat dalam Pekalongan, Batang, pembangunan Jawa Tengah pembangunan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang
159
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4) Kota Semarang
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) Terlaksananya peningkatan Terlaksananya peningkatan 1 kualitas perpustakaan kualitas perpustakaan
Pagu Indikatif Satuan (8) paket
Rp
(9) 150.000
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(1) (2) 126 WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan 127 PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Sarana Produksi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Humas)
Prioritas 1 : Jawa Tengah Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Meningkatnya kualitas penggunaan sarana prosduksi pupuk dan pestisida sesuai 6 tepat
Terselenggaranya rakor dan terselenggaranya pengendalian, penyaluran dan pengawasan sarana produksi pupuk dan pestisida
1
kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
128 PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian
Prioritas 1 : Jawa Tengah Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terselenggaranya fasilitasi agropolitan & klaster di Jateng
Terfasilitasinya pokja agropolitan dan termo nitoringnya kawasan agropolitan di 12 kab
1
kegiatan
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
Terlaksannya kegiatan pameran 2 kl Terlaksananya rakor agribisnis pertanian 2 kali
129 PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SAE
Prioritas 1 : Jawa Tengah, Jakarta Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terwujudnya pengembangan usaha, kelembagaan, kawasan dan SDM petani
Terfasilitasinya rapat koordinasi persiapan SAE
1
kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
130 PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan fasilitasi dan koordinasi bantuan pangan dan dana talangan.
Prioritas 1 : Jawa Tengah Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terwujudnya penguatan kelembagaan petani
Terfasilitasinya penyediaan dan penyaluran bantuan pangan
1
kegiatan
Rp
1.700.000
0,08 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
131 PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembinaan kelembagaan pertanian
Prioritas 1 : Jawa Tengah, Jakarta Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terwujudnya fasilitasi bimbingan & pembinaan petani
Terfaslitasinya pem binaan prestasi nasional dan pemberi an tali asih 15 keltani, 30 pelaku agribisnis
3
kegiatan
Rp
500.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
Terfasilitasinya peringatan HPS
160
Terselenggaranya rembug KTNA
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 132 PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Fasilitasi dan koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 6 : Peningkatan Jawa Tengah daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Hasil Program Tolok Ukur (5) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi tanah kosong didalam kawasan hutan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Peningkatan kinerja Pokja Mangrove Prov. Jateng
Target (7) 1
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kegiatan
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
Kegiatan
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
Peningkatan Kelembagaan Pengembang an Ekosistem Mangrove Prov.Jateng
Terfasilitasinya kegiatan Mangrove Replant dan Mangrove Cultivation
133 PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pembangunan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam
Prioritas 6 : Peningkatan Jawa Tengah daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Tercapainya optimalisasi pemanfaatanlahan, rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi tanah kosong didalam kawasan hutan Terwujudnya tertib industri hasil hutan dlm peman fatan bahan baku pengelolaan lingkungan dan ijin industri Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan yg optimal Tersedianya sistem informasi dan perencanaan sumberdaya hutan Terwujudnya hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi sesuai fungsinya Tercapainya perlindungan hutan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) hutan secara optimal Terwujudnya tertib pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna Terwujudnya pengelolaan
161
Peningkatan Peran Serta instansi terkait dalam penanganan 6 DAS Terlaksananya Rakor Pembangunan Kehutanan di Jawa Tengah Terlaksananya Pameran Bidang Kehutanan Terselenggaranya Workshop Pemba-ngunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat di Jateng. Terselenggaranya Workshop Sinergi tas Pembangunan Hutan Rakyat dan P
1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) - Teridentifikasinya permasalahan pengelolaan SDM - Teridentifikasinya permasalahan pelayanan publik SDM Kab/Kota - Terselenggarakannya Rakor pengelolaan SDM
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terfasilitasinya Identifikasi permasalahan bidang pertambangan Terfasilitasinya Identifikasi mekanisme perizinan pertambangan Terfasilitasinya Rakor bidang pertambangan
Target (7) 1
Pagu Indikatif
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) kegiatan
Rp
(9) 150.000
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
(1) (2) 134 PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan fasilitasi pengelolaan pertambagnan Kab/Kota dengan Provini
(3) (4) Prioritas 4 : Peningkatan Jawa TEngah pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
135 PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengembangan energi daerah dan energi pedesaan
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah, Jakarta pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pemantauan pengembbangan energi, energi alternatif Terlaksanya koordinasi, pembinaan dan distribusi migas Terlaksanya koordinasi, pembinaan danlistrik perdesaan
- Terpantaunya data pengembangan energi daerah dan pedesaan - Tersosialisasinya kebijakan energi daerah dan pedesaan
1
kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
136 PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Hemat Energi dan Air
Prioritas 4 : Peningkatan Jawa Tengah, Jakarta pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terlaksanya koordinasi, pembinaan dan pemantauan HEA Terlaksananya rakor HEA Terdatanya laporan pelaksanaan HEA
- Terlaksanya rapat persiapan kegiatan - Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi penghematan energi dan air - Terselenggaranya rakor penghematan energi dan air
1
Kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
137 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir / Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Prioritas 1 : Jawa Tengah Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkat an usaha dan kesejah teraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pembudi= daya ikan
Terlaksananya rakor kebijakan/ regulasi garam di Jateng 2kl
1
kegiatan
Rp
200.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
138 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembinaan perikanan tangkap sumberdaya kelautan
Prioritas 1 : Jawa Tengah, Jakarta Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkat an produksi perikanan tangkap, penyediaan & pengembangan sarana dan prasarana
Terfasilitasinya rakor kebijakan sumber daya kelautan 2 kl
1
kegiatan
Rp
150.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
162
Terfasilitasinya pokja garam Jateng 1 keg
Terfasilitasinya penyu sunan regulasi bidang bidang perikanan tangkap (TPI & PPP)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Tercapainya peningkat an produksi perikanan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana & prasarana
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terfasilitasinya rakor kebijakan perikanan budidaya 2 kl
Target (7) 1
Pagu Indikatif Satuan (8) kegiatan
Rp
(9) 150.000
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(1) (2) 139 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Budidaya / Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembinaan peningkatan produksi perikanan
(3) (4) Prioritas 1 : Jawa Tengah, Jakarta Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
140 PILIHAN / PARIWISATA / Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi dan Kab/Kota.
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan wisman guna meningkatkan konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
1. Terselenggaranya koordinasi guna peningkatan wisman dan wisnus yang berkunjung di Jateng. 2. Terselenggaranya koordinasi guna peningkat lama tinggal para wisatawan di Jateng.
15
kab/kota
Rp
650.000
0,03 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
141 PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Promosi Dalam Negeri
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya ekspor. - Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi investasi, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Jateng. - Terwujudnya efisiensi industri-industri unggulan melalui klaster.
1. Terselenggaranya koordinasi guna peningkatan ekspor non migas Jateng 2. Terselenggaranya perluasan jaringan pasar UKM Jateng ke pasar nasional. 3. Terselenggaranya peningkatan promosi produk unggulan.
35
kab/kota
Rp
1.000.000
0,05 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
163
(10) (11) 0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Produksi)
Terlaksanannya fasi litasi dan koordinasi pembinaan perikanan budidaya
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) (2) 142 PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. / Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
143 PILIHAN / TRANSMIGRASI / Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi bidang ketransmigrasian
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
147 PILIHAN / TRANSMIGRASI / Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi bidang ketransmigrasian
Prioritas 2 : Peningkatan Jawa Tengah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target (5) (6) (7) - Menggkoordinasikan dan 1. Terselenggaranya Rakor 35 mensinergikan programProgram MPU. program yang akan 2. Terselenggaranya Rakor dilaksanakan serta Prog. Ekuinda. mengevaluasi program yang 3. Terselenggaranya telah dilaksanakan melalui pemantauan pendistribusian kerjasama lingkup Mitra Raskin. Praja Utama(MPU) 4. Terselenggaranya - Menterpadukan kebijakan- pemantaun Komoditas kebijakan dari Pemerintah Strategis. Pusat, Provinsi dan 5. Terselenggaranya Kabupaten/Kota dengan koordinasi pengemb. pasar melibatkan pelaku usaha tradisional dan pasar agar lebih proaktif menghadapi lebaran, natal dan tahun baru. - Pemantauan komoditas strategis. - Koordinasi pemantauan penyaluran/distribusi beras bersubsidi. - Koordinasi pengembangan industri Meningkatnya peran serta Terlaksananya fasilitasi 4 masyarakat dalam program peningkatan peran serta transmigrasi, meningkatnya masyarakat pada program kualitas transmigrasi dari transmigrasi, terlaksananya Jawa Tengah, terpahaminya sosialisasi ketransmigrasian, program transmigrasi oleh terlaksananya rakor masyarakat Jawa Tengah peningkatan peran masyarakat dan terlaksananya fasilitasi koordinasi peningkatan peran masyarakat pada Terkoordinasinya penempatan transmigrasi antara pemerintah Jawa Tengah dengan pemerintah penerima calon transmigrasi, dengan demikian terjadinya peningkatan kuota penempatan transmigran
TOTAL
Terciptanya koordinasi yang 1 lebih baik antara dinas/badan terkait dalam penanganan transmigrasi serta koordinasi dengan pemerintah provinsi diluar Jawa Tengah sebagai daerah penerima calon transmigran
Pagu Indikatif
Keterangan SKPD
Satuan (8) Kab/Kota
Rp
(9) 1.000.000
(10) (11) 0,05 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian)
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Sekretariat Daerah (Biro Bina Sosial)
Kegiatan
Rp
350.000
0,02 Sekretariat Daerah
Rp 86.636.816
164
Persentase (%)
4,30
Sekretariat DPRD No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Penyusunan pembahasan raperda dan raperda inisiatif serta peraturan DPRD Prov. Jateng
2
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Penyiapan, pengkajian dan penelahaan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
3
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Kunjungan kerja DPRD Provinsi Jateng
4
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Ekpose interaktif dewan melalui media elektronik dan media cetak
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Penerbitan majalah mimbar
7
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Pertemuan/Dialog DPRD Prov. Jateng dengan Pakar, LSM, Pers dan Masyarakat
8
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Seminar DPRD Prov. Jateng
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) (4) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Dalam dan luar provinsi jawa pemerintahan yang baik dalam rangka tengah peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tolok Ukur
Perda
(6) Ditetapkanya Perda dan Perda Inisiatif
D Dalam dan luar provinsi Jawa aTengah l a m d a n Prioritas 7: Peningkatan tata kelola D Dalam dan luar provinsi Jawa pemerintahan yang baik dalam rangka aTengah peningkatan akuntabilitas dan l pelayanan publik a m d a n Prioritas 7: Peningkatan tata kelola D Dalam Provinsi Jawa Tengah pemerintahan yang baik dalam rangka a peningkatan akuntabilitas dan l pelayanan publik a m P r Prioritas 7: Peningkatan tata kelola D Dalam Provinsi Jawa Tengah pemerintahan yang baik dalam rangka a peningkatan akuntabilitas dan l pelayanan publik a m p r o Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Dalam Provinsi Jawa Tengah pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
meningkatnya pemahaman terhadap perundang-undangan
Dilaksanakannya aturan perundangundangan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(5)
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan
terwujudnya kelancaran tugas DPRD Terjalinya hubungan yang sinergis antara DPRD dan masyarakat
Target
Satuan
(7) 10
(8) perda
5
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 12.703.394
(10) (11) 0,63 Sekretariat DPRD
pengkajian
Rp
2.479.344
0,12 Sekretariat DPRD
12
bulan
Rp
13.300.000
0,66 Sekretariat DPRD
3 kali
kegiatan
Rp
7.494.393
0,37 Sekretariat DPRD
terjalinnya hubungan yang sinergi antara DPRD dan masyarakat
Terserapnya aspirasi masyarakat melalui reses
terosialisasinya kebijakan dan kinerja DPRD
Terselenggaranya ekspose interakitf Dewan mealui media cetak dan elektronik
1
Paket
Rp
133.530
0,01 Sekretariat DPRD
meningkatkan pengetahuan Anggota DPRD Prov. Jateng
Tersedianya majalah mimbar
1
Paket
Rp
227.817
0,01 Sekretariat DPRD
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Dalam Provinsi Jawa Tengah pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
terwujudnya kelancaran tugas Dewan
Terjalinya hubungan yang sinergis anatara Dewan dengan stakeholders
1
Paket
Rp
391.454
0,02 Sekretariat DPRD
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Dalam dan luar Provinsi Jawa pemerintahan yang baik dalam rangka Tengah peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
meningkatnya penyerapan aspirasi
Terselenggaranya seminar dalam rangka penyerapan aspirasi
1
Paket
Rp
694.899
0,03 Sekretariat DPRD
165
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 9 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah / Kegiatan Liputan Pimpinan, Komisi dan Kedewanan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) (4) (4) (5) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Dalam dan Luar Provinsi Jawa publikasi kegiatan Pimpinan dan pemerintahan yang baik dalam rangka Tengah anggota DPRD peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
TOTAL
166
Pagu Indikatif (Rp. 000,-)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terpublikasikannya kegiatan DPRD Prov. Jateng
Target
Satuan
(7) 1
(8) Paket
Rp
(9) 1.260.500
Rp
38.685.331
Persentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,06 Sekretariat DPRD
1,92
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Terciptanya keselarasan Tercapainya keselarasan program dan kegiatan SKPD Program dan Kegiatan pada serta tersusunnya Renja, SKPD RKA, DPA, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Target (7) 1, 37, 1
Satuan (8) Dinas PPAD, UP3AD, dan AHD
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya pembangunan jaringan interkoneksi/online sim ASET Jawa Tengah
Terwujudnya pembangunan Jaringan Sim ASET
1
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Dukungan kinerja Pemerintah Provinsi
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor, Lift, Tabung Pemadam, Penangkal Petir, Hidran dan Alarm
Terlaksananya dukungan kinerja melalui : 1. Optimalisasi Layanan Informasi dan Komunikasi SAMSAT On-line 2. Optimalisasi media cetak dan elektronik
58
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Kendal, Kebumen, Sragen, Kota Terlaksananya tata kelola pemerintahan Semarang, Kota Tegal pembangunan gedung yang baik dalam rangka UP3AD/Samsat Kab. peningkatan akuntabilitas Semarang, Kota Tegal, dan dan pelayanan publik Kab. Sragen serta penyempurnaan/Rehabilitasi berat Samsat Pembantu Kab. Kebumen, Cilacap, Sragen, Kendal dan Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang Terfasilitasinya kegiatan tata kelola pemerintahan penunjang operasional yang baik dalam rangka kedinasan peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya pembangunan 6 gedung UP3AD/Samsat dan rehablitisali/penyempurnaan samsat Pembantu
Prioritas 7: Peningkatan Kota Surakarta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(1) 1
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Sinkronisasi Program
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
2
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Penyempurnaan dan Penggabungan Jaringan Online Pelayanan Pendapatan dan Aset
3
4
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Kegiatan Pembangunan /rehabilitasi berat / penyempurnaan Asrama Haji Donohudan
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Terfasilitasinya pembangunan/rehab berat gedung kantor
167
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 600.000
(10) (11) 0,03 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
paket
Rp
1.500.000
0,07 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
unit
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
unit
Rp
28.500.000
1,41 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2
22 unit
Rp
310.000
0,02 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Terlaksananya pembangunan/rehab berat asrama haji donohudan
1 unit
Rp
1.500.000
0,07 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (3) (4) (5) Prioritas 7: Peningkatan Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Kelancaran layanan tata kelola pemerintahan Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, informasi dan Komunikasi yang baik dalam rangka Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Samsat on-line peningkatan akuntabilitas Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan pelayanan publik Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Tolok Ukur (6) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi Jaringan Samsat on-line
Target (7)
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
47
Satuan (8) samsat
Rp
(9) 250.000
(10) (11) 0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Tersedianya Data Wajib Pajak Kendaraan bermotor
100
buku
Rp
200.000
0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Meningkatnya jumlah pendapatan kendaraan bermotor
10
%
Rp
3.000.000
0,15 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
(1) 5
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Pengolahan data dan pengembangan pendapatan
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Penyusunan Profil Wajib Pajak dan Obyek Pajak Daerah
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
7
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Pengendalian Pajak Daerah/Intensifikasi, ekstensifikasi, Sertifikasi
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Tercapainya target Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, penerimaan pajak Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, kendaraan bermotor Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
8
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi dan PLL
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, tercapainya target meningkatnya jumlah Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, penerimaan retribusi daerah pendapatan retribusi daerah Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
10
%
Rp
1.500.000
0,07 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
9
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah / Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
100
lhp/keg
Rp
1.500.000
0,07 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Memudahkan melakukan analisa perhitunagn Pendapatan Daerah
tertib administrasi kepegawaian, keuangan,aset daerah dan pembangunan
168
terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(1) 10
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Up Dating Data Pengadaan dan Mutasi
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
11
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
12
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pennyelenggaraan Pemerintahan Umum/Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas
13
No.
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) validasi data aset daerah/BMD jawa tengah
Tolok Ukur (6) validasi data aset daerah/BMD jawa tengah
1. ketersediaan data nilai aset dan potensial ekonomi aset 2. Ketersediaan data nilai aset dan potensial ekonomi aset.
1. Tersedianya data nilai aset 10 dan data nilai potensi aset 120 daerah 2. Terlaksananya appraisal aset daerah dlm rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah. 3. Pemeliharaan gedung
Prioritas 7: Peningkatan 35 Kab/Kota tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Terselenggaranya pelatihan aparatur dalam rangka penilaian kinerja instansi publik
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pennyelenggaraan Kepegawaian/Kegiatan Pembinaan PNS Perempuan PNS Perempuan Pemprov Jateng
Prioritas 7: Peningkatan 35 Kab/Kota tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tercapainya optimalisasi Terbinanya PNS perempuan pembinaan bidang di 37 UP3AD kepegawaian yang responsif gender
14
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Pengamanan Aset Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, terealisasinya sertifikasi aset terwujudnya jaminan aman Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, daerah/tanah milik dan kejelasan status hukum Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, aset daerah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
100,500,100 bidang,patok, label
15
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD Prov. Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, terwujudnya tertib Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, administrasi Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, pemindahtanganan BMD Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
14,8,210
169
terwujudnya tertib manajemen pengelolaan BMD dan akurasi data BMD
Target (7) 49
Satuan (8) unit kerja
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 200.000
(10) (11) 0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Rp
4.500.000
0,22 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
37 UP3AD
Rp
150.000
0,007 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
37 UP3AD
Rp
150.000
0,007 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Rp
1.706.083
0,08 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
SKPD brng Rp inventaris,SKPD bongkaran gedung,Kend.be rmotor
200.000
0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
obyek orang
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(1) 16
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
17
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Penyelesaian kasus/sengketa aset
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, terwujudnya kondisi/rasa kejelasan status hukum Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, aman terhadap aset daerah kepemilikan BMD/aset Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, jateng daerah jawa tengah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
18
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan BMD
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
terwujudnya kondisi tertib administrasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah lainnya.
terwujudnya kondisi tertib administrasi aset daerah
19
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Pengelolaan Aset Daerah / Kegiatan Penyusunan DKBMD dan DKPBMD
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
terwujudnya keselarasan perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang daerah
20
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Prioritas 7: Peningkatan Program Pengembangan Komunikasi, tata kelola pemerintahan Informasi dan Media Massa / Kegiatan yang baik dalam rangka Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
No.
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) tersusunnya data base BMD/Aset daerah
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Tersosialisasinya PDRD Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, lewat media cetak dan Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, elektronik Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
TOTAL
Tolok Ukur Target (6) (7) terwujudnya validasi /akurasi 48 data BMD/Aset daerah Jawa tengah
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keterangan SKPD
Satuan (8) skpd
Rp
(9) 300.000
(10) (11) 0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
1
kasus
Rp
340.970
0,02 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
48
skpd
Rp
160.000
0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
tersedianya data kebutuhan 138 barang daerah dan pemeliharaan barang daerah
buku
Rp
160.000
0,01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Sosialisasi Pertauran Pajak Kendaraan Bermotor
lembar
Rp
500.000
0,02 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah
1800
48.227.053
170
Persentase (%)
2,39
Badan Penelitian dan Pengembangan No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Bidang Pemerintahan dan sosial budaya
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata Demak, Pati, Banyumas, kelola pemerintahan yang Temanggung, Karanganyar baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Tolok Ukur (5) Rekomendasi kebijakan
Tolok Ukur (6) Rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Target Satuan (7) (8) 3 Kegiatan
Rp
(9) 300.000
Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Penelitian Bidang Ekonomi
Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Penelitian Bidang Ekonomi
3
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Badan Penelitian dan Pengembangan
Rekomendasi Kebijakan dari Hasil RUD,Riset Mandiri dan Kajian Strategis
20
Kegiatan
Rp
900.000
0,04 Badan Penelitian dan Pengembangan
Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Penelitian Bidang Prasarana Wilayah
3
Kegiatan
Rp
300.000
0,01 Badan Penelitian dan Pengembangan
(10)
(11) 0,01 Badan Penelitian dan Pengembangan
2
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Penelitian Bidang Ekonomi
Prioritas 7: Peningkatan tata Banyumas, Temanggung, kelola pemerintahan yang Sragen baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
3
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penelitian Berbagai Bidang dan Sektor
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
4
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian Bidang Prasarana Wilayah
Prioritas 7: Peningkatan tata Magelang, Sragen, Rekomendasi Kebijakan kelola pemerintahan yang Sukoharjo, Karanganyar, Kota baik dalam rangka Surakarta peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
5
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Penelitian Bidang Pengembangan dan penerapan IPTEK
Prioritas 7: Peningkatan tata Purbalingga, Wonosobo, kelola pemerintahan yang Sukoharjo, Kota Semarang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Sosialisasi dan Penerapan Hasil- Terfasilitasinya Sosialisasi dan Hasil Litbang IPTEK Penerapan Hasil-Hasil Litbang IPTEK
5
Kegiatan
Rp
500.000
0,02 Badan Penelitian dan Pengembangan
6
WAJIB / PERENCANAAN PEMBANGUNAN / Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Fasilitasi Penelitian Kawasan Pertanian Terpadu
Prioritas 7: Peningkatan tata Kab. Temanggung dan kelola pemerintahan yang Magelang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terfasilitasinya penelitian pertanian terpadu yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, energi, konservasi lahan, kelembagaan, dan pengembangan potensi lokal
7
kegiatan
Rp
500.000
0,02
7
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Prioritas 7: Peningkatan tata Kota Semarang Program Pengkajian dan Penelitian Bidang kelola pemerintahan yang Informasi dan Komunikasi / Kegiatan baik dalam rangka Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan Hasil peningkatan akuntabilitas Penelitian dan Pengembangan dan pelayanan publik
Terfasilitasinya Sosialisasi Hasil Tersosialisasinya hasil Litbang IPTEK 5 Hasil Litbang IPTEK; dan workshop, dan penyelenggaraan pengembangan jaringan pameran produk inovasi penelitian dan penyelenggaraan pameran produk inovasi
Kegiatan
Rp
1.390.000
Pekalongan, Rembang, Rekomendasi Kebijakan Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Magelang
TOTAL
Pelaksanaan penelitian
4.190.000
171
0,07 Badan Penelitian dan Pengembangan
0,21
Inspektorat No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya pengawasan reguler dan Sistem Pengawasan Internal review laporan keuangan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
(1) 1
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah / Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
2
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah / Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang serta monitoring dan evaluasi
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
3
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah / Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terwujudnya Peningkatan Terlaksananya pengawasan terhadap Sistem Pengawasan Internal manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
4
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah / Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
172
Terlaksananya penangana kasus pada Pemda (provinsi dan Kab/Kota se Jateng) dan pemeriksaan khusus dan strategis atas perintah pejabat yang berwenang, tersedianya informasi tentang keberhasilan serta faktor pendukung dan kegagalan program beserta faktor penyebabnya, tersedianya rekomendasi dan langkahlangkah intervensi serta tindak lanjut untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender
Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan APF, pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat, fasilitasi gelar pengawasan daerah Kab/Kota, rapat pemuntahiran data TLHP, rapat pemuntahiran data regional
Target (7) 94
Satuan (8) SKPD, KAB/KOTA
18
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 5.473.000
(10) (11) 0,27 Inspektorat
Kegiatan
Rp
400.000
0,02 Inspektorat
35
KAB./KOTA
Rp
1.700.000
0,08 Inspektorat
60 & 35
SKPD & Kab/ Kota
Rp
530.369
0,03 Inspektorat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 5
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah / Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah / Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
7
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan / pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan
Prioritas 7: Peningkatan Kota Semarang tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Tolok Ukur (6) Terlaksananya penyusunan data obyek pemeriksaan pada 35 kab/Kota, penyusunan dan penelitian UPKPT APIP, terselenggaranya rakorwasda
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
TOTAL
Target (7) 35, 4
Satuan (8) Kab/ kota, Kegiatan
Terlaksananya rapat persiapan tim, rapat dengan Kab/Kota, inventarisasi data dan tabulasi data, verifikasi lapangan ke Kab/Kota, penggabungan data individu, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat pengesahan hasil EKPPD
35
Terselenggaranya Bintek
3
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 220.000
(10) (11) 0,01 Inspektorat
Kab/ Kota
Rp
280.000
0,01 Inspektorat
bintek
Rp
160.000
0,01 Inspektorat
8.763.369
173
Persentase (%)
0,43
Kantor Perwakilan No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(1) (2) 1 WAJIB / SOSIAL / Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Mudik Lebaran Masyarakat Perantau asal Jawa Tengah di Jakarta
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Jakarta
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Terwujudnya sarana transportasi gratis
Tolok Ukur (6) Tersedianya transportasi gratis bagi pemudik golongan ekonomi lemah asal Jawa Tengah di Jakarta
Target (7) 70
Satuan (8) bis/orang
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Rp
Keterangan SKPD
(9) 750.000
(10) (11) 0,04 Kantor Perwakilan
750.000
0,04 Kantor Perwakilan
2
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Kegiatan Pameran Produk Unggulan dan Potensi daerah Jawa Tengah di Jakarta
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Jakarta
Meningkatnya promosi dan apresiasi kerajinan Jawa Tengah sebagai daya tarik investor
Tersedianya tempat/lokasi Pameran Produk Unggulan bagi pengrajin Jawa Tengah
30
3
WAJIB / KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH / Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Kegiatan Lomba Makanan Khas Jawa Tengah
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Jakarta
Meningkatnya promosi wisata kuliner Jawa Tengah
Tersedianya tempat/lokasi festival makanan khas Jawa Tengah
35
Kab/Kota
Rp
200.000
0,01 Kantor Perwakilan
4
WAJIB / KEBUDAYAAN / Program Pembinaan Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan sumber daya manusia dan pelayanan dan Keragaman Budaya / Kegiatan sosial dasar masyarakat Pementasan Duta Seni Kab/Kota
Jakarta
Meningkatkan promosi budaya Jawa Tengah
Terlaksananya pementasan seni budaya wayang kulit, duta seni, pameran, paket acara khusus
35
Kab/Kota
Rp
1.200.000
0,06 Kantor Perwakilan
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan E-Government
Tersedianya data informasi pembangunan Jawa Tengah terkini
Terwujudnya sarana informasi melalui sistem aplikasi yang tepat guna
1 paket, 1 unit, 2 orang, 2 orang, 1 unit
paket/unit/ orang
Rp
200.000
0,01 Kantor Perwakilan
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, Pendukung Prioritas Lainnya ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemda / Kegiatan Rehabilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Penataan Lingkungan TMII/Anjungan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
250kkg, 50 kkg
kkg
Rp
330.000
0,02 Kantor Perwakilan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Jakarta pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik Jakarta
Terpenuhinya fasilitas sarana dan Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Anjungan Jawa tengah prasarana Anjungan Jawa Tengah TMII TMII
TOTAL
peserta/pengr Rp ajin
Persentase (%)
3.430.000
174
0,17
Badan Pendidikan dan Pelatihan No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat
Prioritas Daerah
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan
Lokasi
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Kota Semarang
Tolok Ukur Tolok Ukur Target Satuan (5) (6) (7) (8) Terlaksananya kegiatan pengendalian mutu 3 Sub Diklat Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Persentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 600.000
(10) (11) 0,03 Badan Pendidikan dan Pelatihan
2
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terlaksananya kegiatan pengkajian dan pengembangan Diklat
4
Sub Kegiatan
Rp
630.000
0,03 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Reformasi Kediklatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terlaksananya kegiatan reformasi kediklatan
2
Sub kegiatan
Rp
50.000
0,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan
4
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terlaksananya kegiatan pengembangan standardisasi dan profesionalisme pejabat fungsional widyaiswara
3
Sub Kegiatan
Rp
100.000
0,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Media Informasi Diklat
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Tersajinya media informasi kegiatan badan Diklat melalui warta, leaflet dan kalender
3
paket
Rp
200.000
0,01 Badan Pendidikan dan Pelatihan
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Tersebarnya informsi Badan Diklat melalui Teknologi Informasi
1
Kegiatan
Rp
80.000
0,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan
7
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Meningkatnya kompetensi teknis bagi aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
39
Angkatan
Rp
6.334.704
0,31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
8
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsional
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
25
Angkatan
Rp
5.403.101
0,27 Badan Pendidikan dan Pelatihan
175
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan
Lokasi
Tolok Ukur (5) Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi sesui dengan syarat pengangkatan jabtan struktural eselon II, III dan IV
Tolok Ukur Target Satuan (6) (7) (8) 11 Angkatan
(1) (2) 9 WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Kota Semarang
10
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terealisasinya peningkatan kompetensi SDM Aparatur pemerintah daerah
2
11
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Tersedianya SDM Aparatur yang memenuhi syarat dalam pengangkatan sebagai PNS Golongan I, II dan III
12
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./Kota se Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terfasilitasinya penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan prajabatan Pola Kemitraan
TOTAL
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 11.186.000
(10) (11) 0,55 Badan Pendidikan dan Pelatihan
Angkatan
Rp
330.000
0,02 Badan Pendidikan dan Pelatihan
44
Angkatan
Rp
12.138.565
0,60 Badan Pendidikan dan Pelatihan
35
Kab./Kota
Rp
105.000
0,01 Badan Pendidikan dan Pelatihan
37.157.370
176
Persentase (%)
1,84
Badan Kepegawaian Daerah No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Tersusunnya perhitungan beban kerja PNS
Target (7) 60, 168,35
1.000,20.00 Orang 0,311.375
(1) 1
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
2
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Fasilitasi seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Pem.Prov.Jateng pemerintahan yang baik dalam dan Pem. rangka peningkatan akuntabilitas Kab/Kota dan pelayanan publik
Diangkatnya CPNS dari pelamar umum yang memenuhi syarat Pem. Prov. Jateng sebanyak 1.000 dengan pelamar sebanyak 16.000 dan terselenggaranya fasilitasi pengangkatan CPNSD yang memenuhi syarat untuk Pem. Kab/Kota sebanyak 20.000 Orang
3
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Struktural
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
-Terlaksananya sidang Baperjakat 500,24 - Terlaksananya pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural
4
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselenggaranya administrasi penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus meliputi pengangkatan pertama, pengangakatan kembali, penyesuaian jabatan dan Kenaikan Pangkat
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pemetaan Jabatan Struktural
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Pem.Prov. Jateng pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
7
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS
Satuan (8) SKPD, UPTD, Kab/Kota
Pagu Indikatif Persentase (Rp. 000) (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 245.000
(10) (11) 0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Rp
9.929.150
0,49 Badan Kepegawaian Daerah
Jabatan, Sidang Baperjakat
Rp
462.000
0,02 Badan Kepegawaian Daerah
4 kali
Sosialisasi
Rp
110.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Terwujudnya Peta Jabatan bagi jabatan struktural eselon II,III dan IV serta staf calon pejabat struktural
3.860
Orang
Rp
110.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
- Terselesaikannya pengangkatan CPNSD Pem.Prov. Jateng - Terselesaikannya SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu - Terselesaikannya Uji Kompetensi Penggunaan Gelar - Terselesaikannya Uji Kenaikan Pangkat reguler ke Gol/ruang Pembina IV/a
1.000,500,2 SK,SK-PNS, 4.000,500,2 SKKP, Org 00
Rp
2.083.050
0,10 Badan Kepegawaian Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
- Terselesaikannya SK Pemindahan PNSD 3.088 - Terselesaikannya usulan pensiun (BUP) dan KP Pengabdian PNSD - Terkasananya pelayanan adm usulan Pensiun Janda/duda - Terlaksananya pelayanan adm. kutipan II SK Pensiun - Terlaksananya pelayanan adm Pensiun Atas Per
Rp
197.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
177
SK
No. (1) 8
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Se Jawa Tengah pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
10
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Tes kompetensi pejabat struktural Pem.Prov.Jateng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab/Kota
11
Hasil Program Tolok Ukur (5)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terlaksananya seleksi calon praja IPDN
Target (7) 2250
Satuan (8) Orang
Pagu Indikatif Persentase (Rp. 000) (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 1.548.750
(10) (11) 0,08 Badan Kepegawaian Daerah
-Terselenggaranya ujian dinas PNS 140,1400,12 Orang Pem.Prov. Jateng dan Kab/Kota, 0,1100 -Terselenggaranya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah PNS Pem. Prov. Jateng dan Kab / Kota
Rp
275.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Provinsi dan pemerintahan yang baik dalam Kab/Kota rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
- Terkurunya kompetensi pejabat struktural 24,24,108,1 Job target, eselon II dan III Pem. Prov. Jateng 08,360 assese - Terukurnya Kompetensi pejabat struktural eselon II dan III Kab / Kota.
Rp
1.167.617
0,06 Badan Kepegawaian Daerah
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Strutural
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Pem. Prov. dan pemerintahan yang baik dalam Pem. Kab/Kota rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya evaluasi kinerja bagi pejabat 903 struktural di instansi induk SKPD Prov. Jateng
Orang
Rp
207.383
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
12
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya evaluasi kinerja bagi pejabat fungsional umum
Terlaksananya evaluasi kinerja bagi pejabat 1500 fungsional umum
PNS
Rp
257.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
13
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
- Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. - Terdistribusikannya buku himpunan peraturan perundang undangan. - Terdistribusikannya CD penyajian peraturan kepegawaian
- Terselenggaranya sosialisasi peraturan - 200 perundang undangan bidang kepegawaian. - 200 - Terdisbrusikannya buku himpunan - 300 peraturan perundang undangan. - Terdistribusikannya CD penyajian peraturan kepegawian
- orang - buku - keping
Rp
197.500
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
14
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselesaikannya layanan izin perceraian 50 50,5,210,25 Org, Org, cuti diluar tanggungan negara 5 org, 0,12,2.900,1 Peraturan, pembebasan jabatan organik 210 org, .000 bln terlaksananya fasilitasi penyelesaian DP3, izin cuti, izin belajar, izin penggunaan gelar, penempatan kembali PNS tugas belajar SPTKG
Rp
204.866
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
15
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pemberian bantuan uang duka PNS yang meninggal dunia
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersalurkannya bantuan uang duka kepada 45 ahli waris PNS yang meninggal dunia
Rp
645.675
0,03 Badan Kepegawaian Daerah
9
Terslaurkannya bantuan uang duka kepada ahli waris PNS yang meninggal dunia
178
orang
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
(1) 16
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Perawatan Kesehatan Fisik dan Mental Bagi PNS Pemprov Jateng
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tolok Ukur (5) - Terlaksananya check up kesehatan fisik PNS. - Terlaksananya check up personality PNS. - Terlaksananya layanan klinik BKD
17
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi penganugrahan tanda jasa kepada PNS Kab/Kota
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
- Penyematan Satyalancana Karya - Penyematan Satyalancana Karya Satya Satya PNS Pem.Prov.Jateng./ PNS Pemerintah Prov.Jateng. - Fasilitasi penyelesaian Tanda Jasa - Fasilitasi penyelesaian Tanda Jasa PNS PNS Kab/Kota Kab/Kota
- 250 - 4000
18
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terbekalinya mental PNS yang akan Terbekalinya mental PNS yang akan purna purna tugas tugas
19
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlaksananya sidang penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS
20
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terlenggaranya sistem informasi kepegawaian yang akurat
22
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
23
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
terlaksananya penataan dan penyimpanan arsip dokumentasi kepegawaian PNS Pem. Prov. Jateng dan PNS Pem. Kab/Kotadi Jateng secara tekstual dan digital secara tertib, dinamis,mudah dan cepat untuk diakses Terpeliharanya program edocument, tersusunnya buletin aparatur, tersedianya warta kepegawaian daerah
21
179
Tolok Ukur (6) - Terlaksananya check up kesehatan fisik PNS - Terlaksananya check up personality PNS - Terlaksananya layanan klinik BKD
Target (7) - 30 - 125 - 12
Satuan (8) - orang - orang - bulan
Pagu Indikatif Persentase (Rp. 000) (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 436.000
(10) (11) 0,02 Badan Kepegawaian Daerah
- orang - Orang
Rp
459.000
0,02 Badan Kepegawaian Daerah
250
orang
Rp
511.400
0,03 Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya sidang penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS
6
kali
Rp
300.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Terfasilitasi layanan pusat kebugaran PNS dan keluarga
12
bulan
Rp
71.900
0,00 Badan Kepegawaian Daerah
18.000,300, PNS, buku 70,70,18.00 0,1.802
Rp
283.158
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
60.000
berkas
Rp
446.403
0,02 Badan Kepegawaian Daerah
1,300,12
program,buk Rp u, bulan
235.000
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) tersedianya pengembangan program aplikasi sistem data kepegawaian
(1) 24
(2) WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
25
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Bintek Pembinaan PNS
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselenggaranya pembinaan disiplin PNS
26
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersedianya pengembangan portal kepegawaian PNS se Jawa Tengah
27
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN )
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
28
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng
29
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah / Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6)
Target (7) 1,59,59
Satuan (8) Aplikasi, pengelola Simpeg,SKP D online simpeg
75
Pagu Indikatif Persentase (Rp. 000) (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 282.013
(10) (11) 0,01 Badan Kepegawaian Daerah
orang
Rp
179.250
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
1,35,
Portal Kepeg, Kab/Kota
Rp
188.190
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksana layanan Sistem aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPKBKN)dan KPE dilingkungan Prov. Jateng
1,1,1,
Aplikasi,Anju Rp ngan,Upgrad e Anjungan
265.340
0,01 Badan Kepegawaian Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti tugas belajar sebanyak 80 pelamar, dan terlaksananya pendidikan TB S2=27 Org, dan Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang mengikuti ijin belajar S3=2 Org, S2=40 Org, S1=40 Org dan D3=6 Org, dilimpahkan kembali PNS Pasca Tugas Belajar
S2=62,spesi Orang alis=5,S3=2, S1=40 dan D3=6
Rp
1.243.000
0,06 Badan Kepegawaian Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola Semarang pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
1. Terlaksananya evaluasi penempatan PNS Pemprov. Jawa Tengah dalam jabatan fungsional umum. 2. Terselenggaranya evaluasi penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU)
14.000 18.586
Rp
400.000
0,02 Badan Kepegawaian Daerah
TOTAL
Terselenggarakannya pembinaan disiplin PNS
Terlaksananya evaluasi penempatan PNS Pemprov. Jawa Tengah dalam jabatan fungsional umum.
PNS sk
22.940.645
180
1,14
Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Satuan (8) Rakor
Terwujudnya pengembangan kota layak anak dan peningkatan forum anak
2
Rakor
Rp
50.000
0,002 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Semarang, Kendal, Demak, 11 kab./kota sumber daya manusia dan pelayanan Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, sosial dasar masyarakat Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
Meningkatkan indek pembangunan manusia, indek pembangunan Gender dan indek pemberdayaan Gender
2
Rakor
Rp
50.000
0,002 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Bantuan Air Bersih untuk mengatasi bencana alam Banjir, Kekeringan, tanah longsor dan kebakaran.
Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
Tersalurnya Bantuan Air Bersih untuk mengatasi bencana alam Banjir, Kekeringan, tanah longsor dan kebakaran
Droping bantuan air bersih bagi masyarakat korban bencana alam
11
kab./kota Rp
800.000
0,04 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Kota Semarang, Kota Salatiga
Tersusunnya program dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tersusunnya program dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
18
Jenis
Rp
87.000
0,004 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi penyelenggaraan bidang pemerintahan Kab/Kota se Bakorwil I WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Dukungan regionalisasi
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan bidang pemerintahan kab./kota se Bakorwil I
Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan bidang pemerintahan kab./kota se Bakorwil I
12
Rakor
Rp
400.000
0,02 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Terwujudnya kesepakatan Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, kerjasama pembangunan antar Rembang, Blora, , Kota daerah Semarang, Kota Salatiga
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antara daerah
8
Rakor
Rp
200.000
0,01 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
8
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Bidang Pembangunan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan bidang pembangunan kab./kota se Bakorwil I
Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan bidang pembangunan kab./kota se Bakorwil I
15
Rakor
Rp
419.000
0,02 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
9
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Bidang Kemasyarakatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan bidang Kemasyarakatan kab./kota se Bakorwil I
Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan mediasi penyelenggaraan bidang Kemasyarakatan kab./kota se Bakorwil I
14
Rakor
Rp
415.000
0,02 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
(2) WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pengembangan sistem perlindungan untuk pencegahan kekerasan dan perempuan kelompok rentan WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak
(3) (4) (4) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Semarang, Kendal, Demak, sumber daya manusia dan pelayanan Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, sosial dasar masyarakat Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Semarang, Kendal, Demak, Pengembangan kota layak anak sumber daya manusia dan pelayanan Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, dan peningkatan forum anak sosial dasar masyarakat Rembang, Blora, , Kota Semarang, Kota Salatiga
3
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam program penanggulangan kemiskinan
4
2
7
TOTAL
Tolok Ukur (6) Terwujudnya penguatan kelembagaan perlindungan anak untuk pencegahan kekerasan perempuan dan kelompok rentan
Keterangan Pagu Persentase Indikatif (Rp. SKPD (%) 000) 1/2/3 (9) (10) (11) Rp 50.000 0,002 Bakorlin 1 Kabupaten/ Kota Wilayah I
Target (7) 2
(1) 1
Tolok Ukur (5) Pengembangan sistem perlindungan anak, pencegahan kekerasan perempuan dan kelompok rentan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
2.471.000
181
0,12
BAKORWIL II No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi Rakor Pengarustamaan Gender (PUG)
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya Kota Surakarta Kota manusia dan pelayanan sosial dasar Magelang masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur (5)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6)
Target Satuan (7) (8) 2 kegiatan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya Magelang manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 30.000
(10) (11) 0,001 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
Rp
30.000
0,001 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
Rp
1.040.000
0,05 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
2
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi Rakor Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
3
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Prioritas 5 : Penanggulangan bencana guna Kota Surakarta Kota Bencana / Kegiatan operasional Penanggulangan Bencana Alam memberikan perlindungan kepada masyarakat Magelang Kekeringan, Banjir dan Kebakaran terhadap ancaman dan dampak bencana
4
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Surakarta Kota Magelang
4
kegiatan
Rp
50.000
0,002 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Bidang Pembangunan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Surakarta Kota Magelang
5
kegiatan
Rp
250.000
0,01 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Surakarta Kota Magelang
12
kegiatan
Rp
250.000
0,01 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
7
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Rakor dan Fasilitasi Bidang Kemasyarakatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Surakarta Kota Magelang
Rp
271.780
0,01 Bakorlin 2 Kabupaten/Kota Wilayah II
1.921.780
TOTAL
182
0,095
BAKORWIL III No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
(1) 1
(2) WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi Rakor Pengarustamaan Gender (PUG)
Tolok Ukur (3) (4) (5) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Pekalongan, Terfasilitasinya Rakor Pengarustamaan sumber daya manusia dan Banyumas Gender se Bakorwil III pelayanan sosial dasar masyarakat
Tolok Ukur (6) Meningkatnya pemahaman dan komitmen aparatur pemerintah dan stakeholder tentang PUG
2
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi Rakor Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Pekalongan, Terfasilitasinya Rakor Pengarustamaan sumber daya manusia dan Banyumas Hak Anak pelayanan sosial dasar masyarakat
Percepatan pelaksanaan Pengarustamaan Hak Anak dalam penyelenggaraan pemerintaha umum didaerah
1
3
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Fasilitasi Rakor Penangangan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Pekalongan, Terfasilitasinya Rakor Penangangan sumber daya manusia dan Banyumas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan pelayanan sosial dasar dan Anak masyarakat
Terwujudnya keterpaduan upaya perlindungan anak terhadap segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak di wilayah Bakorwil III
4
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Kekeringan, Kebakaran dan Banjir dan bencana lainnya
Prioritas 5 : Penanggulangan Pekalongan, Penyaluran bantuan air bersih, bencana guna memberikan Banyumas Tertanganinya bencana perlindungan kepada masyarakat kebakaran,tertanganinya bencana terhadap ancaman dan dampak Banjir,tersalurnya bantuan bahan bencana pangan dan bahan bangunan
Mengurangi penderitaan akibat Bencana Alam
5
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Pekalongan, Peningkatan Kinerja Banyumas
Meningkatnya Penyelanggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
6
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pemerintahan WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Pembangunan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Pekalongan, Optimalisasi penyelenggaraan Banyumas pemerintahan didaerah, penyamaan persepsi dan memberikan saran usul kepada pimpinan daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Mediasi Lintas Kab/Kota Bidang Kemasyarakatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
7
8
Target Satuan (7) (8) 1 kegiatan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 28.000
(10) (11) 0,001 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
kegiatan
Rp
28.000
0,001 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
1
kegiatan
Rp
35.000
0,002 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
1134, 428
tangki air desa
Rp
800.000
0,04 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
6
sub kegiatan
Rp
110.000
0,01 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di wilayah Bakorwil III
4
sub kegiatan
Rp
300.000
0,01 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
Pekalongan, Terfasilitasinya Rakor-rakor Bidang Banyumas Pembangunan
Terwujudnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan Bidang Pembangunan
17
Sub Kegiatan
Rp
270.000
0,01 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
Pekalongan, Meningkatnya koordinasi/komunikasi Banyumas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum didaerah bidang Kemasyarakatan
Meningkatnya Peenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
10
sub kegiatan
Rp
250.000
0,01 Bakorlin 3 Kabupaten/Kota Wilayah III
1.821.000
TOTAL
183
0,09
BADAN KETAHANAN PANGAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur (1) (2) (3) (4) (5) (7) (6) Prioritas 3 : Peningkatan Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Terselenggaranya : Meningkatnya pengetahuan, 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / kualitas sumber daya Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, - pelatihan manajerial pengembangan sikap dan ketrampilan (PSK) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan manusia dan pelayanan Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, pengelolaan cadangan pangan sumber daya manusia dalam sosial dasar masyarakat Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, - pelatihan Pemberdayaan Cadangan mewujudkan ketahanan pangan Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Pangan Masyarakat Temanggung, Wonosobo, Purworejo, - pelatihan Perencanaan Partisipatif Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Ketahanan Pangan Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , - pelatihan Pengolahan Pangan B2SA Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Berbasis Sumber Daya Lokal Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, - pelatihan Kenali Potensi Pekarangan Kota Surakarta Sebagai Sumber Pangan B2SA - pelatihan Penanganan Produk Segar Menuju Sertifikasi Prima 3 - pelatihan Penerapan Keamanan Pangan Pengolahan Limbah Pertanian - pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Berbahan Nabati - pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Berbahan Hewani - Monitoring dan evaluasi kegiatan Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Terhitungnya ketersediaan pangan pokok di Meningkatnya ketahanan pangan 2 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan / Pembangunan pertanian Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Jawa Tengah di tingkat rumah tangga dan Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dalam arti luas dalam Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, wilayah dan Kemandirian Pangan di Masyarakat rangka percepatan Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, pembangunan perdesaan Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, dan peningkatan Temanggung, Wonosobo, Purworejo, kesejahteraan petani Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Tersedianya cadangan pangan provinsi Jawa Meningkatnya ketahanan pangan 3 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan / Pembangunan pertanian Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Tengah khususnya pangan pokok di tingkat rumah tangga dan Kegiatan Pengembangan cadangan dalam arti luas dalam Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, (beras)dalam penanggulangan rawan wilayah pangan provinsi Jawa Tengah rangka percepatan Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, pangan transien pembangunan perdesaan Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, dan peningkatan Temanggung, Wonosobo, Purworejo, kesejahteraan petani Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang Tersusunnya peta rawan pangan dan Meningkatnya ketahanan pangan 4 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan / Pembangunan pertanian meningkatnya koordinasi penanganan di tingkat rumah tangga dan Kegiatan Penanganan Kerawanan dalam arti luas dalam kerawanan pangan wilayah Pangan rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
184
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 30
Satuan (8) sub Rp kegiatan
(9) 1.000.000
(10) (11) 0,05 Badan Ketahanan Pangan
4
kali Rp
300.000
0,01 Badan Ketahanan Pangan
3
Paket Rp
2.000.000
0,10 Badan Ketahanan Pangan
4
paket Rp
600.000
0,03 Badan Ketahanan Pangan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 5 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah (3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi (4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Surakarta
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur (5) (7) (6) tumbuh dan berkembangnya kelembagaan Meningkatnya ketahanan pangan petani dan masyarakat dalam pemberdayaan di tingkat rumah tangga dan ekonomi pedesaan wilayah
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 30
Satuan (8) Desa Rp
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 2.000.000
(10) (11) 0,10 Badan Ketahanan Pangan
6
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
Prioritas 1 : Semarang Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Adanya perencanaan ketahanan pangan yang sinergis dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota
Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah
8
sub Rp kegiatan
500.000
0,02 Badan Ketahanan Pangan
7
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pengembangan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Peningkatan Ketahanan Pangan / Pembangunan pertanian Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam arti luas dalam Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Desa melalui Penguatan Lembaga rangka percepatan Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) pembangunan perdesaan Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, dan peningkatan Temanggung, Wonosobo, Purworejo, kesejahteraan petani Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Terpantaunya distribusi pangan akses pangan serta harga pangan pokok
Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah
4
sub Rp kegiatan
500.000
0,02 Badan Ketahanan Pangan
Terpantaunya distribusi pangan akses pangan serta harga pangan pokok
Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah
34
Gapoktan Rp
1.000.000
0,05 Badan Ketahanan Pangan
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pengembangan Ketahanan Pangan di Kepulauan Karimun Jawa Provinsi Jawa Tengah
Berkembangnya kemandirian pangan di Kepulauan terpencil
Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan wilayah
3
desa Rp
700.000
0,03 Badan Ketahanan Pangan
Semarang, Kendal, Demak, Pekalongan, Terwujudnya Pengembangan konsumsi dan Batang, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Penganekaragaman pangan yang berbasis Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, sumber daya lokal Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo
Meningkatnya pemanfaatan pangan lokal dalam pemenuhan gizi masyarakat
92
paket Rp
2.000.000
0,10 Badan Ketahanan Pangan
Brebes, Magelang, Klaten, Boyolali
Meningkatnya pemanfaatan pangan lokal dalam pemenuhan gizi masyarakat
4
kabupaten Rp
400.000
0,02 Badan Ketahanan Pangan
8
9
10
11
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Pengembangan Diversifikasi dan Pola Pembangunan pertanian Konsumsi Pangan / Kegiatan dalam arti luas dalam Pengembangan Diversifikasi Konsumsi rangka percepatan dan Penganekaragaman Pangan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Pengembangan Diversifikasi dan Pola Pembangunan pertanian Konsumsi Pangan / Kegiatan Intervensi dalam arti luas dalam Pengenalan konsumsi pangan B2SA rangka percepatan pada SD/MI dan Ponpes pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Jepara
- Tersosialisasinya konsumsi pangan B2SA kepada anak SD/MI dan Ponpes - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan siswa SD/MI dan Ponpes
185
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Hasil Program
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) paket Rp
(9) 1.000.000
(10) (11) 0,05 Badan Ketahanan Pangan
Beredarnya pangan segar dan olahan di masyarakat
15
komoditas Rp
1.410.000
0,07 Badan Ketahanan Pangan
Terbinanya sumber daya agribisnis dan pelaku usaha di pedesaan
Berkembangnya agribisnis yang mendukung ketahanan pangan
10
kawasan Rp
500.000
0,02 Badan Ketahanan Pangan
Semarang
Tersusun dan Tersosialisasinya Raperda Lahan Sawah Lestari
Berkembangnya agribisnis yang mendukung ketahanan pangan
1
paket Rp
750.000
0,04 Badan Ketahanan Pangan
Semarang, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri
Tersedianya cadangan pangan masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan petani
29
Lumbung Rp Pangan
1.000.000
0,05 Badan Ketahanan Pangan
13
Kendal, Demak, Pekalongan, Batang, Adanya hasil pertanian yang bersertifikat Pati, Pemalang, Purbalingga, dan berlabel; Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Diketahuinya kandungan residu produk Wonosobo, Kebumen, Klaten, Boyolali, pangan segar. Sragen
Semarang, Batang, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar
16
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 9
(4) Kendal, Demak, Pekalongan, Tegal, Brebes, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo
15
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur (5) (7) (6) Meningkatnya kemampuan petani, kelompok Beredarnya pangan segar dan tani dan pedagang dalam penanganan mutu olahan yang aman di masyarakat pangan; Terkendalinya peredaran pangan di masyarakat
(1) (2) 12 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan / Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan serta Jejaring Keamanan Pangan
14
(3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Prioritas 1 : Peningkatan Mutu dan Keamanan Pembangunan pertanian Pangan / Kegiatan Penanganan dalam arti luas dalam Sertifikasi dan Pelabelan serta rangka percepatan pengawasan Batas Maksimum Residu pembangunan perdesaan (BMR) Buah dan Sayur Segar. dan peningkatan kesejahteraan petani PILIHAN / PERTANIAN / Program Prioritas 1 : Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pembangunan pertanian Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam arti luas dalam dan Usaha Agribisnis Pedesaan rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani PILIHAN / PERTANIAN / Program Prioritas 1 : Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pembangunan pertanian Pemberdayaan Masyarakat dalam dalam arti luas dalam Revitalisasi Sistem Agribisnis Pangan rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani PILIHAN / PERTANIAN / Program Prioritas 1 : Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pembangunan pertanian Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan dalam arti luas dalam Masyarakat rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi
15.660.000
TOTAL
186
0,78
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (1) (2) (3) (4) (5) Prioritas 4 : Semarang, Kendal, Demak, Meningkatnya Kelompok 1 WAJIB / PEKERJAAN UMUM / Program Peningkatan Kinerja Peningkatan Grobogan, Pekalongan, Batang, Masyarakat/ masyarakat yang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / pembangunan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, rawan air bersih dan rawan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Air infrastruktur guna Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, penyakit yang disebabkan oleh Bersih dan Sanitasi Berbasis mendukung Banyumas, Cilacap, Purbalingga, air dan lingkungan kotor dalam Masyarakat pertumbuhan ekonomi Banjarnegara, Magelang, pengelolaan air minum dan Temanggung, Wonosobo, kesehatan lingkungannya Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri 2
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pembangunan Perumahan / Kegiatan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat
3
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan / Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat
4
Wajib/LINGKUNGAN HIDUP/Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatnya akses masyarakat dam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi serta PHBS
Target Satuan (7) (8) 50 SAB unit 30 Sanitasi
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 325.000
(10) (11) 0,02 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Prioritas 4 : Semarang, Kendal, Demak, Peningkatan Grobogan, Pekalongan, Batang, pembangunan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, infrastruktur guna Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, mendukung Banyumas, Cilacap, Purbalingga, pertumbuhan ekonomi Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya swadaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas Rumah tangga miskin
Meningkatnya parisipasi masyarakat dalam mewujudkan rumah yang memenuhi standart teknis, kesehatan dan susila
700 RTLH 100 RMP
unit Unit
Rp
250.000
0,01 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Meningkatnya swadaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan Desa yang kondisi lingkungannya kurang memadai dan desa rawan bencana/kritis
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur
750
lokasi
Rp
950.000
0,05 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
1. Terselenggaranya identifikasi dan verifikasi 2. Terbentuknya kelompok masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan 3. Tersosialisasinya pengawasan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan 4. Terselenggaranya pelatihan keterampilan usaha kelompok masyarakat di Jawa Tengah
10 Pokmas
Rp
250.000
0,01 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Rembang, Pati, Jepara, Pekalongan, Brebes, Grobogan, Wonogiri, Boyolali, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Banjarnegara, Tegal, Pemalang dan Demak
187
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 5 WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis masyarakat
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (3) (4) (5) Prioritas 7: Semarang, Kendal, Demak, Meningkatnya kemampuan Peningkatan tata kelola Grobogan, Pekalongan, Batang, masyarakat : pemerintahan yang Tegal, Brebes, Pati, Kudus, 1. Kelompok masyarakat baik dalam rangka Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, sebagai pelaku pendataan peningkatan Banyumas, Cilacap, Purbalingga, 2. tanah - tanah di lokasi akuntabilitas dan Banjarnegara, Magelang, kegiatan pelayanan publik Temanggung, Wonosobo, dalam pengelolaan tanahnya Purworejo, Kebumen, Klaten, secara mandiri Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,
Tolok Ukur Target (6) (7) tersedianya data kepemilikan tanah 35 di perdesaan
Satuan (8) Desa
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 155.000
(10) (11) 0,008 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
6
WAJIB / PERTANAHAN / Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah / Kegiatan Sertipikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Tanah di kawasan lindung dan Grobogan, Pekalongan, Batang, sawah lestari dan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, masyarakatnya Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,
Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat terhadap kepemilikan tanahnya diharapkan mendukung upaya penataan dan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.
3400
bidang
Rp
2.200.000
0,11 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
7
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Kegiatan Implentasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender(P2M-BG
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Kader Pemberdayaan Grobogan, Pekalongan, Batang, Masyarakat Desa / Kelurahan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,
Meningkatnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap proses pembangunan terutama di pedesaan melalui perencanaan partisipatif.
3500
orang
Rp
600.000
0,03 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8
WAJIB / SOSIAL / Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana / Kegiatan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
Prioritas 5 : 35 kab./Kota Penanggulangan bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Tersedianya kader pemberdayaan masyarakat yang tanggap dan trampil dalam ranggka penangulangan bencana
150
orang
Rp
150.000
0,007 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
9
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa / Kegiatan Perencanaan Partisipatif pembangunan, Perlombaan Desa & Kelurahan, Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan, Fasilitasi bantuan Pemerintahan desa di Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Desa
Rp
1.300.000
0,06 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menanggulangi bencana
Semarang, Kendal, Demak, Desa Berkembang di Jawa Grobogan, Pekalongan, Batang, tengah Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
188
Meningkatnya peran dan fungsi 476 KPM. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas perencanaan pembangunan di desa / kel. Menunjang percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. mendukung program penanggulangan kemiskinan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 10 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa / Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/Kelurahan
Prioritas Daerah (3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Lokasi (4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Hasil Program Tolok Ukur (5) Desa/ Kelurahan dari 35 kab./Kota se Jawa tengah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat meningkatnya kualitas pembangunan desa
Target (7) 116
Satuan (8) LPM/LKMD
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 1.440.000
(10) (11) 0,07 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
11
WAJIB / PEMBERDAYAAN Prioritas 3 : MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat / sumber daya manusia Kegiatan Pemasyarakatan dan dan pelayanan sosial pemanfaatan TTG di pedesaan dasar masyarakat
Semarang, Kendal, Demak, Institusi PMD Kab./Kota, Grobogan, Pekalongan, Batang, Posyantek, Inventor TTG dan Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Masyarakat / Pok Mas Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Meningkatnya peran dan fungsi 29 posyantekdes. Meningkatnya kegiatan usaha pokmas TTG Meningkatnya pemahaman tentang program TTG. Meningkatnya akses peserta gelar kontingen jateng pada gelar TTG nas ke XIV
Lokasi
Rp
860.000
0,04 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
12
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengembangan Posyandu Dan PKK di Jawa Tengah
Pemalang, Jepara, Rembang, Banyumas, Banjarnegara, Magelang,
Tim Pokjanal Posyandu Kab./Kota Aparat Bapermades Kab./Kota
Tumbuhnya kesadaran masyarakat 3708 untuk mendayagunakan posyandu 12 sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita.
Unit Kab./Kota
Rp
950.000
0,05 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
13
WAJIB / PEMBERDAYAAN Prioritas 3 : MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat / sumber daya manusia Kegiatan Penguatan Peran Aktif dan pelayanan sosial Masyarakat melalui Gerakan Bulan dasar masyarakat Bakti Gotong Royong Masyarakat desa/Kelurahan
SKPD terkait Provinsi dan Kab./Kota, Aparat, pokmas, masyarakat, LKMD, PKK, BPD
Terwujudnya kebersamaan, 35 kesadaran dan peran serta masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Terwujudnya pembangunan/rehab/perluasan sarana prasarana sisoal masyarakat melalui kegiatan gotong royong masyarakat.
kab./Kota
Rp
500.000
0,02 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
14
WAJIB / PEMBERDAYAAN Prioritas 3 : MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat / sumber daya manusia Kegiatan Pelestarian Dan dan pelayanan sosial pengembangan Adat Istiadat dan dasar masyarakat nilai sosial budaya masyarakat di Prov Jateng
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semajavascript:; Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Anggota Pokja Provinsi dan Kab./Kota, Budayawan, Perguruan Tinggi, LSM
Memeperkokoh jatidir individu dan 1000 masyarakat baik laki-laki maupun 35 perempuan melalui pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masayarakat dalam mendukung penyelenggraan pemerintahan dan pembanunan. Meningkatnya pengetahuan dan ke
orang Rp orang orang Kabupaten/ kota.
600.000
0,03 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
189
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 15 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi pengembangan partisipasi Masyarakat dalam menunjang PNPM Mandiri Pedesaaan di Jawa Tengah
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Tim Sekretariat PNPM-MP dan Tim Koordinasi PNPM-MP Kab. Se Jawa Tengah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Pengendaklian program sesuai 29 petunjuk teknis operasional. Meningkatnya kinerja TK PNPM MP kabupaten se Jawa Tengah
Satuan (8) Kab.
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Aparatur PMD Pusat, provinsi Grobogan, Pekalongan, Batang, dan Kab/kota Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Terkoordinasinya program program pemberdayaan masyarakat.
35
terciptanya pemerintahan yang bersih
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 1.000.000
(10) (11) 0,05 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Kab./Kota
Rp
500.000
0,02 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
16
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Kegiatan Pemantapan Koordinasi dan Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat
17
WAJIB / PEMBERDAYAAN Prioritas 7: MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan tata kelola Peningkatan Partisipasi Masyarakat / pemerintahan yang Kegiatan Pemantapan Unit baik dalam rangka Pengaduan Masyarakat dalam peningkatan Penanggulangan Kemiskinan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Lembaga Unit Pengaduan Grobogan, Pekalongan, Batang, Masyarakat Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
35
UPM
Rp
500.000
0,02 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
18
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES)
Semarang, Kendal, Demak, Aparat Kabupaten, aparat desa BUMDES mempunyai payung 30 Grobogan, Pekalongan, Batang, dan pengelola BUMDES hukum yang jelas dan LKM Tegal, Brebes, Pati, Kudus, terwadahi dalam BUMDES. Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Mampu meningkatkan PADesa Banyumas, Cilacap, Purbalingga, sesuai dengan potensi desa. Banjarnegara, Magelang, pertumbuhan ekonomi masyarakat Temanggung, Wonosobo, desa dan desa semakin meningkat. Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,
Unit
Rp
1.100.000
0,05 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
190
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur Target Satuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Prioritas 2 : Semarang, Kendal, Demak, Aparat Kab./Kota, Pengurus dan Pengurus UED-SP mampu 55, 55, 116 Pasar Desa, 19 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan ekonomi Grobogan, Pekalongan, Batang, pengelola UED-SP mengelola UED-SP secara UED-SP, Penguatan Kelembagaan Masyarakat kerakyatan untuk Tegal, Brebes, Pati, Kudus, profesional. CPPD / Kegiatan Pengembangan Lembaga meningkatkan aktivitas Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Perekonomian masyarakat desa da Ekonomi Masyarakat/LEM perekonomian Banyumas, Cilacap, Purbalingga, desa semakin meningkat. masyarakat, Banjarnegara, Magelang, Pengelola pasar desa mampu menciptakan dan Temanggung, Wonosobo, mengelola pasar dengan baik. memperluas Purworejo, Kebumen, Klaten, Fasilitas pasar desa yang memadai kesempatan kerja serta Boyolali, Sragen, Sukoharjo, sehingga nyaman untuk meningkatkan Karanganyar, Wonogiri, , Kota bertransaksi. kesejahteraan Semarang, Kota Salatiga, Kota Peningkatan PA masyarakat Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 4.570.000
(10) (11) 0,23 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
20
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PM2PMTAS)
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Grobogan, Pekalongan, Tegal, Tim Koordinasi PMTAS Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Kab./KOta, Tim Pelaksanan Jepara, Purbalingga, Banjarnegara, PMTAS Desa/Kelurahan/ Murid SD/MI
Meningkatnya koordinasi dan 350 sinkronisasi pelaksanaan 1440 P2MPMTAS secara komprehensif dan berkelanjutan dalam mengelola program. Meningkatnya kinerja P2M PMTAS Kab./Kota dan Provinsi. Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan Tim Pelaksana dalam mengolah jajanan
orang/ anak
Rp
500.000
0,02 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
21
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di kawasan penghasil Tembakau
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Menguatnya lembaga UED SP Magelang, Temanggung, dan berkembangnya pasar desa Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar
LKM mampu mengembangkan dan 21; 49; 70 menganeragamkan usaha serta kegiatan ekonomi yang semakin meningkat. Lembaga ekonomi masyarakat mampu alih usaha
Pasar Desa; UED-SP; LEM
Rp
1.500.000
0,07 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
22
WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat / Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Kabupaten
Rp
750.000
0,04 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
PJO Kecamatan, BKAD, Badan Meningkatnya kemampuan Pengawas UPK, Tim Verivikasi, manajerial para pemangku dan Tim Pemelihara,, Tim Pelaksana pelaku pendukung PNPM MP dan Pendamping Lokal
191
29
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (1) (2) (3) (4) (5) Prioritas 2 : Semarang, Kendal, Demak, Berkembangnya kegiatan 23 WAJIB / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / Program Peningkatan ekonomi Grobogan, Pekalongan, Batang, ekonomi masyarakat, Penguatan Kelembagaan Masyarakat kerakyatan untuk Tegal, Brebes, Pati, Kudus, menguatnya peran dan fungsi / Penguatan Kelembagaan UP2K PKK meningkatkan aktivitas Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, UP2K. perekonomian Banyumas, Cilacap, Purbalingga, masyarakat, Banjarnegara, Magelang, menciptakan dan Temanggung, Wonosobo, memperluas Purworejo, Kebumen, Klaten, kesempatan kerja serta Boyolali, Sragen, Sukoharjo, meningkatkan Karanganyar, Wonogiri, , Kota kesejahteraan Semarang, Kota Salatiga, Kota masyarakat Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Pengurus UP2K mampu dalam 148 mengelola UP2K secara profesional Masyarakat desa mampu mengembangkan usahanya.
Satuan (8) unit UP2K
Pagu Indikatif (Rp. 000) Rp
(9) 2.480.000
23.430.000
TOTAL
192
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,12 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
1,16
BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN No. (1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) WAJIB / KEARSIPAN / Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan / Kegiatan Pembenahan kearsipan desa
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan 35 kab/Kota yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya pembenahan kearsipan desa
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Pengelolaan kearsipan desa sesuai desa dengan pedoman kearsipan yang berlaku
Satuan (8) 174
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Rp
(9) 928.307
Prosentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,05 Badan Arsip dan Perpustakaan
2
WAJIB / KEARSIPAN / Program Perbaikan Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang Sistem Administrasi Kearsipan / Kegiatan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas Penyusunan Pedoman Penyusutan Kearsipan dan pelayanan publik
Tersedianya pedoman pengelolaan Tersedianya pedoman penyusutan Pedoman arsip arsip di lingkungan pemerintah Prov. Jateng
1
Rp
150.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
3
WAJIB / KEARSIPAN / Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan / Kegiatan Pembinaan kearsipan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Penataan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku
Terciptanya penataan dan pengolahan arsip dengan benar dan mudah ditemukan kembali
55, 190
Rp
636.855
0,03 Badan Arsip dan Perpustakaan
4
WAJIB / KEARSIPAN / Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan / Kegiatan Pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tersedianya data informasi arsip inaktif
Terhimpunnya data informasi arsip SKPD/Orang inaktif
30 / 80
Rp
250.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
5
WAJIB / KEARSIPAN / Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan / Kegiatan Peningkatan SDA bidang kearsipan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Tercapainya pengelola kearsipan Terselenggaranya Bintek Sekdes pada pemerintah desa yang handal se Jateng
orang
500
Rp
540.000
0,03 Badan Arsip dan Perpustakaan
6
WAJIB / KEARSIPAN / Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan / Kegiatan Evaluasi Kearsipan Desa
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Arsip dapat dikelola dengan baik
kab/kota, Desa
29 / 116
Rp
300.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
7
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip di Jateng
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselamatkannya arsip / dokumen Terselamatkannya arsip dokumen/ 75000,47, dan termusnahkannya arsip yang termusnahkannya arsip yang tidak mempunyai nilai guna sudah tidak mempunyai nilai guna
berkas, SKPD
Rp
500.000
0,02 Badan Arsip dan Perpustakaan
8
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Kerjasama pengelolaan kearsipan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Peningkatan kerjasama pengelolaan kearsipan
Meningkatnya kerjasama pengelolaan kearsipan
isntansi
Rp
68.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
9
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Program arsip vital
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan 35 kab/kota yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terselamakannya arsip/dokumen pemilihan umum, pilkada di jawa tengah
Tersedianya data pemilu 17 DPR,DPD,DPRDProv, Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur Dan wakilgubernur
KPUD
Rp
90.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
10
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Peningkatan kualitas informasi arsip
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Peningkatan kualitas informasi arsip udara, arsip prestasi jawa tengah
Tersusunnya daftar telaahan arsip 20000 foto udara arsip peta, arsip pu belanda, arsip gubernur dan arsip prestasi jawa tengah
berkas
Rp
415.084
0,02 Badan Arsip dan Perpustakaan
11
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan 35 kab/kota yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Terfasilitasinya pemeliharaan arsip Terselamatkannya arsip di 550, 8, 2 kab/kota, arsip statis yang bernilai kab/kota, Terselamatkannya arsip guna, informasi sejarah kab/kota kertas dari kerusakan, Terwujudnya informasi sejarah Kab/Kota
berkas, kab/kota,
Rp
155.101
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
12
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kearsipan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan 35 kab/koata Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas kearsipan dan pelayanan publik
Meningkatnya sarana dan prasarana arsip di jawa tengah
paket
Rp
735.085
0,04 Badan Arsip dan Perpustakaan
13
WAJIB / KEARSIPAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Kegiatan Digitalisasi arsip statis
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Teralihmediakannya arsip statis ke 1900, 3884, dalam bentuk digital 55, 275
lbr teks, lbr foto, DVD, record
Rp
84.049
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
Terselamatkannya arsip statis
193
Terkelolanya arsip desa sesuai ketentuan yang berlaku
SKPD (UPTD)/ orang
2
1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Terselenggarakannya pameran kearsipan di jawa tengah
Tolok Ukur (6) Terinformasikannya kearsipan di jawa tengah
Target (7)
(1) 14
(2) (3) (4) WAJIB / KEARSIPAN / Program peningkatan Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang, Pemasyarakatan Kearsipan Kepada yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas Jakarta Masyarakat / Kegiatan Pemasyarakatan dan pelayanan publik kearsipan
15
WAJIB / KEARSIPAN / Program Peningkatan Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan Semarang Kualitas Pelayanan Informasi / Kegiatan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas Pengembangan layanan informasi kearsipan dan pelayanan publik
Tersedianya informasi tentang sejarah pahlawan jawa tengah
Peningkatan pemahaman 2 DVD, 500 masyarakat terhadap arsip tentang sejarah pahlawan di jawa tengah
16
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pengembangan Budaya Baca / Kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan Daerah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Memaksimalkan layanan perpustakaan kepada masyarakat
17
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pengembangan Budaya Baca / Kegiatan Promosi Minat Baca
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Meningkatnya minat baca di jawa tengah
18
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pengembangan Budaya Baca / Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Peningkatan kemampuan pemustaka
19
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pengembangan Budaya Baca / Pengembangan Pojok Baca
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang, Solo, Magelang
Mencerdaskan masyarakat propinsi Meningkatnya minat baca jawa tengah masyarakat di jawa tengah
20
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Pengembangan perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
35 kab/kota
Perkembangan perpustakaan Desa Di Jawa Tengah, Bertambahnya koleksi buku perpustakaan keliling, rumah ibadah, desa, umum kab/kota
21
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan In House Training kepribaddian dan ketrampilan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
22
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Peningkatan layanan perpustakaan keliling
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
23
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Stock opname koleksi perpustakaan daerah
24
25
Satuan (8) pameran
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
SKPD
Rp
(9) 175.000
buah, eks
Rp
200.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Kemudahan akses informasi, terjaminnya keamanan buku/bahan pustaka, tercetaknya kartu anggota perpustakaan
25.000 buku, pita 6000 kartu magnetik, anggota kartu
Rp
275.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Terlaksananya lomba penulisan karya ilmiah bagi siswa SMP,SMA, penerbitan media pustaka dan pameran perpustakaan Meningkatnya pemahaman pemustaka dalam pendayagunaan perpustakaan
1 kali lomba, kegiatan 4 kali tebitan, 8kali pameran
Rp
400.000
0,02 Badan Arsip dan Perpustakaan
75 siswa SLTP, 75 Siswa SLTA, 150 MHS/Umum
Rp
87.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
3 rumah sakit yunit
Rp
150.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya pengelolaan dan sarpras perpustakaan, Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan
50 Desa, 50.000 buku
desa/eks
Rp
2.500.000
0,12 Badan Arsip dan Perpustakaan
Peningkatan SDM Perpustakaan
Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan
75
orang
Rp
100.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
35 kab/kota
Meningkatkan layanan perpustakaan keliling
Terlayaninya perpustakaan keliling 1, unit di wilayah jawa tengah
Mobil Pintar
Rp
450.000
0,02 Badan Arsip dan Perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Pemutahiran data koleksi bahan perpustakaan
Akurasi data koleksi perpustakaan 25000 daerah
eksemplar
Rp
75.264
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Pengembangn layanan perpustakaan daerah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Pengembangan sistem layanan perpustakaan
Terlaksananya layanan rumah belajar moder di luar jam kerja
79, 72, 40, 35 orang, kunjungn, orang, kab/kota
Rp
368.582
0,02 Badan Arsip dan Perpustakaan
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Bintek Pengelola Perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Terselenggaranya pembinaan Berkembangnya organisasi organisasi perpustakaan dan bintek perpustakaan dan pengelola perpustakaan desa/kel, kepustakawanan, Meningkatnya tenaga pengelola perpustakaan,otomasi,dan promosi perpustakaan
280
Rp
650.000
0,03 Badan Arsip dan Perpustakaan
194
7
orang
orang
(10)
Keterangan
(11) 0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Terciptanya pengelolaan perpustakaan rumah ibadah
Tolok Ukur (6) Meningkatkan kemampuan mengelola perpustakaan rumah ibadah
Target (7)
(1) 26
(2) WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan perpustakaan
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4) Semarang
27
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Rapat koordinasi perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Terpantaunya perkembangan layanan perpustakaan di jawa teangah, dan rakor tekhnis pelaksanaan undang undang bidang perpustakaan
Terwujudnya peningkatan kualitas 35/70 layanan perpustakaan bagi masyarakat
28
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Pengembangan jaringan kemitraan dibidang perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Terjalinnya kemitraan bidang perpustakaan
29
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Pengembangan koleksi perpustakaan daerah
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
30
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan / Kegiatan Up Dating Bidang Perpustakaan WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan / Kegiatan Penerbitan Literatur Sekunder dan Monev UU No.4 Tahun 1990
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
32
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan / Kegiatan Alih Media Koleksi Deposit
Satuan (8) orang
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
SKPD
Rp
(9) 160.000
kab/kota, orang
Rp
200.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya dan tersebarnya 50 informasi daerah untuk masyarakat dan terlatihnya tenaga dalam bidang jaringan
perpustakaa n
Rp
235.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Koleksi baru perpustakaan daerah
Bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan daerah
eksemplar
Rp
750.000
0,04 Badan Arsip dan Perpustakaan
35 kab/kota
Terdatanya perpustakaan di jawa tengah
Validasi data perpustakaan terjaga 700
perpustakaa n
Rp
150.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Semarang
Terkumpulnya 1200 Karya cetak dan karya rekam
Memudahkan mencari literatur aslinya
980/1600
eksemplar/k eping CD
Rp
200.000
0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
semarang
Dialihmediakannya koleksi tektual deposit ke CD/DVD
Melestarikan koleksi tektual deposit tentang jawa tengah
500/2200
kepeing/lem bar
Rp
90.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
33
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat Perpustakaan / Kegiatan transliterasi Koleksi Bahan Pustaka Kuno
Semarang
Peningkatan informasi/terjemahan naskah kuno
Tersusunnya buku terjemahan naskah kuano
2, 400
buku, halaman
Rp
25.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
34
WAJIB / PERPUSTAKAAN / Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan / Kegiatan Buletin Perpustakaan
Semarang
Terlaksanaya peerbitan buletin pustakawan
Meningkatnya pengetahuan tentang kepustakawanan
3/750
judul/eks
Rp
75.000
0,00 Badan Arsip dan Perpustakaan
31
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
70
17000
12.168.327
TOTAL
195
(10)
Keterangan
(11) 0,01 Badan Arsip dan Perpustakaan
0,60
SEKRETARIAT KPID No. (1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terselenggaranya kegiatan diseminasi 2 proses dan peraturan perundangan penyiaran
Satuan (8) kegiatan
1
Terbentuknya kelompok masyarakat pemantau penyiaran di Jawa Tengah
35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
Peningkatan pelayanan perijinan penyiaran di Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Dialog Interaktif di Radio atau Televisi tentang isu-isu Penyiaran
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pendampingan Perizinan Lembaga Penyiaran
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(2) WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Diseminasi Peraturan dan Proses Perizinan
(3) Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
(4) Jawa Tengah
2
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pemantauan Penyiaran Jawa Tengah
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Kota Semarang
Terselenggaranya pemantauan penyiaran di Jawa Tengah
3
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Pembentukan Kelompok masyarakat pemantau penyiaran
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
35 Kabupaten/Kota
4
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Kegiatan Fasilitasi proses perizinan Lembaga Penyiaran
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
5
WAJIB / KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Pengawasan isi siaran Lembaga Penyiaran
6
7
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 156.000
(10) (11) 0,008 Sekretariat KPID
Keg
Rp
160.000
0,008 Sekretariat KPID
3
Kegiatan
Rp
164.850
0,008 Sekretariat KPID
15
Kegiatan
Rp
400.000
0,020 Sekretariat KPID
25 Kabupaten/Kota
Peningkatan kualitas penyiaran di Jawa 10 Tengah
Kegiatan
Rp
340.000
0,017 Sekretariat KPID
35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
Terlaksananya dialog interaktif, 12 publikasi media, liputan kegiatan KPID dan Konferensi Pers tentang isu-isu strategis bidang penyiaran, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyiaran di Jawa Tengah
Kegiatan
Rp
290.000
0,014 Sekretariat KPID
Terlaksananya pemdampingan kepada Lembaga penyiaran publik lokal dalam proses perijinannya
keg
Rp
176.000
0,009 Sekretariat KPID
TOTAL
1
1.686.850
196
0,08
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Menengah / Kegiatan Peningkatan Mutu dan Daya saing Pendidikan SPMA Moenadi
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) (4) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas SPMA H. Moenadi sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) Peningkatan mutu dan daya saing SPMA H. Moenadi
(6) Praktek agribisnis Praktek kerja usaha magang usahatani Pelatihan SDM menuju RSBI
Keterangan Target
Satuan
(7) 1 2 3 4
Pagu Indikatif Prosentase (Rp. 000) (%)
(8) unit
Rp
(9) 360.000
(10) (11) 0,02 Dinas Pertanian dan Hortikultura
3.500.000
0,17 Dinas Pertanian dan Hortikultura
2
WAJIB / PENDIDIKAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Provinsi Pendidikan Non Formal dan Informal sumber daya manusia dan / Kegiatan Pendidikan pelayanan sosial dasar masyarakat Kemasyarakatan
BPSDM Tan.: - Kursus dan rakor peningkatan kemampuan petani (8 jenis pelatihan) - Pengelolaan database kursus - Pencetakan bhn informasi BPTPH Jateng : - SLPHT Padi / Palawija - SLPHT Hortikultura Bidang Usaha Pertanian: - Magang, pelatihan dan SLPTT
MEningkatnya SDM petani dalam pengelolaan kelompok, pengendalian hama penyakit dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura
3
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Sema
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan
hektar
Rp 10.500.000
0,52 Dinas Pertanian dan Hortikultura
4
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Demak, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kudus, Rembang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Purworejo, Klaten, Sragen, Sukoharjo,
meningkatnya produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
1. Meningkatnya produksi padi hibrida 1.8 2. Meningkatnya produksi dan 2.8 produktivitas padi gogo 3.82 3.Meningkatnya penggunaan benih padi 4.2 varietas baru (Dem Area) 5.770 4. Meningkatnya produksi jagung 6.770 hibrida 7.330 5.Meningkatnya produksi jagung 8.330 komposit 9.17 6.Meningkatnya produks 10.17 11.2 12.1 13.330 14.88 1.Pengembangan Jitut dan Jides 1. 10 2.Percontohan irigsi bertekanan 2. 2 3.Terlaksananya kegiatan PISP 3. 5 5. Terlaksananya kegiatan WISMP 4. 5 3.Percontohan Irigasi Bertekanan 3. 2 4. Pantauan kegiatan PISP 4. 6 5. Pantauan kegiatan WISMP 5. 18
1.unit 2.unit 3.Kab 4.Kab
Rp
1.910.000
0,09 Dinas Pertanian dan Hortikultura
5
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan
1. Pengendalian OPT 1. 1 2. Pemberdayaan Petani 2. 1 3. Operasional Lab. Pengamatan OPT 3. 7 4. Bufferstock 4. 1 5. Terlaksananya pengawasan pestisida 5. 1
1. unit 2. unit 3. Laboratoriu m 4. paket 5. unit
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Pertanian dan Hortikultura
6
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pemantauan dan Penanganan Bencana Alam Banjir dan Kekeringan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkat produksi dan produktivitas 1. Terlaksananya pantauan bencana tanaman pangan alam banjir dan kekeringan 2. Pembuatan kalender tanam
1. bulan 2. paket
Rp
250.000
0,01 Dinas Pertanian dan Hortikultura
197
58,1,1,35,1 ankatan, Rp 5,35 keg, paket,unit,u nit,pelatihan
SKPD
1. 12 2. 1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 7 WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Banyumas
(3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
8
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
9
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta
10
11
(4)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
Keterangan Target
Satuan
(5) Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan
(6) Tersedianya benih unggul bersertifikat Padi, Palawija dan Hortikultura : 1. benih padi BD 2. Benih padi BP 3. Benih padi hibrida 4.benih jagung BP 5.Benih kacang tanah 6.Benih kelengkeng 7.Tanaman Hias 8.Percontohan tanaman obat 9.Percontohan tanaman ubi
(7) 1. 6 2. 225 3. 2 4.10 5.7 6.5000 7.700 8.2 9.2 10.3
(8) 1.ton 2.ton 3.ton 4.ton 5.ton 6.batang 7. batang 8.hektar 9.hektar 10.kebun
BBTPH Wilayah Semarang
Meningkatnya produksi dan produktivita tanaman pangan
1.Benih padi hibrida 2.Benih padi BP 3.Benih Buncis 4.Benih Kacang Tanah BP 5.Benih kacang tanah BR 6.Percontohan jagung manis 7.Benih kentang G3, G4 8. Optimalisasi kebun benih
1.2 2.324 3.700 4.2 5.9 6.5,35 7. 0,5 8. 0,5
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
BBTPH Wilayah Surakarta
meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
1.Benih padi BD 2.benih padi BP 3. benih padi hibrida 4.benih durian sambung 5.benih kentang kultur jaringan 6.benih jeruk okulasi 7.benih lengkeng okulasi 8.benih mangga okulasi 9.benih kentang kultur jaringan 10.Benih kentang G0 11.Benih kentang G1 12.Benih kentang G2 13.Benih kentang G3 14.Benih koro pedang 15. Pemeliharaan pohon induk Pemeliharaan tanaman buah
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan Sertifikasi Benih
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
BPSB Tegalgondo
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Kendal, Pati, Kudus, Jepara, Tercapainya peningkatan produksi Cilacap, Banjarnegara, Magelang, dan produktivitas hortikultura Wonosobo, Kebumen, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Salatiga, Kota Surakarta Provinsi
BBTPH Banyumas
198
Pagu Indikatif Prosentase (Rp. 000) (%)
SKPD
Rp
(9) 2.750.000
(10) (11) 0,14 Dinas Pertanian dan Hortikultura
1.ton 2.ton 3.kg 4.ton 5.ton 6. hektar 7. hektar 8. hektar
Rp
2.800.000
0,14 Dinas Pertanian dan Hortikultura
1.85 2.336,7 4.3,2 5.20000 6.30000 7.2000 8.1000 9.1000 10.1500 11.25000 12.54000 13.70 14.10 15.4 16.3310 17.416
1.ton 2.ton 3.ton 4.batang 5.batang 6.batang 7.batang 8.batang 9.botol 10.knol 11.knol 12.ton 13.ton 14.ton 15.batang 16.batang
Rp
3.700.000
0,18 Dinas Pertanian dan Hortikultura
1. Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih padi, jagung, kedelai,sayur 2.sertifikasi bibit buah 3.uji mutu benih
1.6725 2.750000 3.1400
1.hektar 2.batang 3.contoh benih
Rp
1.275.000
0,06 Dinas Pertanian dan Hortikultura
1. Pengembangan komoditas strategis 2. Pengembangan komoditas unggulan 3. Pengembangan sayuran dataran tinggi 4. GAP-SOP Sayuran 5. GAP-SOP Buah 6. GAP-SOP Tanaman hias 7. Penataan Rantai Pasokan (SCM) 8. Jateng Hortifest 2012 untuk mendukung peningkatan konsumsi sayur dan buah 9. Screen house Oacking house
1. 6 2. 2 3. 6 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 11 10. 2
1. Komoditas 2. komoditas 3. komoditas 4. unit 5. unit 6. unit 7. unit 8. kali 9. unit 10. unit
Rp
3.750.000
0,19 Dinas Pertanian dan Hortikultura
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(1) (2) 12 PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pemasaran TPH
(3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
(4)
13
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pengelolaan Lahan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Kendal, Demak, Batang, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Kebumen, Sukoharjo, Karanganyar
14
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan Mutu Perencanaan, Pematapan Data Statistik, Monev, dan Pengendalian Program
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Provinsi
Terlaksananya perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
15
PILIHAN / PERTANIAN / Program Prioritas 1 : Pembangunan Pengembangan Agribisnis / Kegiatan pertanian dalam arti luas dalam Pengembangan Usaha Pertanian rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Provinsi
16
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan Penerapan Pupuk Organik pada Tanaman Pangan dan Hortikultura
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
17
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pengembangan Alsintan mendukung Ketahanan Pangan dan Hortikultura
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
18
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertanian
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tolok Ukur
Keterangan Target
Satuan
(6) 1. Penanganan pasca panen tanaman pangan 2. Penanganan pasca panen tanaman hortikultura 3. Pengamatan kehilangan hasil 2 musim 20 Kab 4. Data Informasi Pasar 25 tirik 5. Promosi dan Pameran Pengamatan kehilangan hasil Data informasi pasar Operasional pasar tani
(7) 1. 5 2. 5 3. 40 4. 25 5. 6
(8) 1. Unit 2. unit 3. unit 4. titik 5. kali
1. Terlaksananya Reklamasi lahan 2. Terlaksananya optimalisasi lahan 3. Terlaksananya SRI (system of rice intensification)
1. 5 2. 4 3. 4
Pagu Indikatif Prosentase (Rp. 000) (%)
SKPD
Rp
(9) 1.450.000
(10) (11) 0,07 Dinas Pertanian dan Hortikultura
1. Kab 2. Kab 3. Kab
Rp
1.100.000
0,05 Dinas Pertanian dan Hortikultura
Tersusunnya Dokumen RENJA, RKO, RKA 1 dan Juklak, Laporan bulanan, laporan tahunan, laporan keadaan tanaman pangan, buku statistik TPH, LAKIP serta Pelatihan Sistem Manajemen Informasi Statistik Pertanian
Tahun
Rp
1.200.000
0,06 Dinas Pertanian dan Hortikultura
Meningkatnya akses pasar produk pertanian
1. Temu usaha 2. Operasional pasar tani 3. Analisa ekonomi usahatani di 35 kab/kota 4. Pelatihan usaha tani
1. 8 2. 10 3. 1 4.18
1. kali 2. kali 3. keg 4. kali
Rp
650.000
0,03 Dinas Pertanian dan Hortikultura
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang
Meningkatnya produksi dan produktivitas hortikultura
1. 1 2. 35 3. 15 4. 10 5. 16 6. 1 7. 1
1. unit 2. kab/kota 3. sampel 4. sampel 5. sampel 6. kali 7. kali
Rp
900.000
0,04 Dinas Pertanian dan Hortikultura
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Provinsi, 6 Kabupaten
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
1. Tersusunnya dokumen kebutuhan pupuk 2. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk 3. Pengujian mutu sampel pupuk organik 4. Pengujian mutu sampel pupuk anorganik 5. Pengujian unsur hara tanah 6. Workshop pengawasan pupuk bersubsidi lintas provinsi (MPU) 7. Fasilitasi pembiayaan petani (KKPE, KUR, dll) 1.Petugas pengawas alsintan 2. Pengujian alsintan 3. Dukungan untuk pengujian alsintan 4. Penambahan alsintan 5. Pendataan Alasintan
1. 35 2. 5 3. 1 4. 1 5.1
1. Kab/kota 2. paket 3. paket 4. paket 5. paket
Rp
2.700.000
0,13 Dinas Pertanian dan Hortikultura
Rp
600.000
0,03 Dinas Pertanian dan Hortikultura
Provinsi
(5) Terlaksananya penanganan pasca panen tanaman pangan dan tanaman hortikultura Pengamatan kehilangan hasil Data informasi Pasar Operasional pasar tani
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Meningkatnya mutu produk pertanian Penyusunan Doksistu Hasil Pertanian : 2 1 keg, 6 kab Keg, Kab paket Uji residu pestisida : 2 produk Sertifikasi Produk TPH : 3 produk Peningkatan Laboratorium Mutu Hasil TPH
199
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 19 PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Promosi Agribisnis
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur
(3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
(4) Provinsi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur
(5) Terjalinnya kerjasama/kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura
(6) Terselenggaranya Gelar Promosi Agribisnis
Keterangan Target (7)
Satuan
Pagu Indikatif Prosentase (Rp. 000) (%)
SKPD
1
(8) paket
Rp
(9) 1.000.000
(10) (11) 0,05 Dinas Pertanian dan Hortikultura
20
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelembagaan P4S
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Provinsi
Pengembangan kelembagaan P4S
Meningkatnya SDM dan kesejahteraan Petani
4
angkatan
Rp
800.000
0,04 Dinas Pertanian dan Hortikultura
21
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Pengembangan usaha Pengelolaan jasa Alsintan (UPJA)
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Provinsi
Meningkatnya SDM dlm pengelolaan UPJA Pengujian dan pengawasan mutu alsin
Terbentuk nya lembaga UPJA
1 35
unit kab/kota
Rp
500.000
0,02 Dinas Pertanian dan Hortikultura
22
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Wanita tani dan Pemuda
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Provinsi
Meningkatnya SDM wanita tani dan pemuda
Pemanfaatan Lahan Pekarangan bagi kelompok wanita tani dan penggerak PKK Magang pemuda / siswa SLTA
3, 2
paket, paket Rp
300.000
0,01 Dinas Pertanian dan Hortikultura
42.995.000
TOTAL
200
2,13
DINAS PERKEBUNAN No. (1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Meningkatnya kemampuan dan Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan ketrampilan masyarakat/ petani masyarakat/ petani dalam pengelolaan ushatani perkebunan
Keterangan SKPD
Satuan (8) orang Rp
(9) 3.250.000
(10) (11) 0,16 Dinas Perkebunan
Terlaksananya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
105
ha Rp
930.000
0,05 Dinas Perkebunan
Terlaksananya peningkatan produktivitas tebu 10 % pertahun
300
kw/ha Rp
3.000.000
0,15 Dinas Perkebunan
20
ha Rp
550.000
0,03 Dinas Perkebunan
400
petani Rp
646.000
0,03 Dinas Perkebunan
90
ha Rp
400.000
0,02 Dinas Perkebunan
125
Petani Rp
442.000
0,02 Dinas Perkebunan
(4) Rembang, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Grobogan, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Sragen. Karangnyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Kota Semarang, Salatiga, Cilacap, Kota Surakarta, Wonosobo, Banjarnegara,
2
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam / Kegiatan Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Temanggung, Wonosobo, Magelang
3
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Penanaman dan intensifikasi tebu
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Rembang, Blora, Pati, Kudus, Meningkatnya produktivitas Jepara, Demak, Grobogan, tebu : 750 kw/ha Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Sragen. Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Purbalingga
4
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan produksi dan produktivitas menggunakan benih/ bibit unggul
Prioritas 1 : Pembangunan Kendal, Demak, Pekalongan, pertanian dalam arti luas dalam Brebes, Pati, Kudus, Jepara, rangka percepatan pembangunan Purworejo, Kebumen, Klaten perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru
Terlaksananya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
5
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana produksi pupuk
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Rembang, Cilacap, Klaten, Sragen, Sukoharjo
Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan
Meningkatnya penyediaan dan penggunaan sarana produksi pupuk organik, pestisida
6
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Pelaksanaan pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Blora, Purbalingga, Kudus, Batang, Magelang, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Semarang
Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra komoditas pangan Banyaknya OPT perkebunan yang dikendalikan 4 Jenis OPT
Terkendalinya eksplosi OPT utama pada sentra komoditas pangan
7
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas pangan
Prioritas 1 : Pembangunan Blora, Grobogan, Tegal, pertanian dalam arti luas dalam Rembang, Banjarnegara rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terlaksananya dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan sarana pengairan untuk pengembangan komoditas pangan
Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan atau pengelolaan lahan kering
201
Prosentase (%)
Target (7) 4830
(2) (3) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal / sumber daya manusia dan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan pelayanan sosial dasar masyarakat
Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis DAS dan tangkapan waduk
Pagu Indikatif (Rp. 000)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya pengembangan tanaman kelapa, kopi, kako, karet, teh, nilam dan guna peningkatan produksi dan produktivitas
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Berkembangnya luas areal, Rehabilitasi dan Intensifikasi komoditas prospektif untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas: Kelapa,Kopi, Kakao, Karet, teh nilam dan lada
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 265500
Satuan (8) Batang Rp
(9) 2.100.000
(10) (11) 0,10 Dinas Perkebunan
400
Petani Rp
806.000
0,04 Dinas Perkebunan
(1) 8
(2) PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
(3) (4) Prioritas 1 : Pembangunan 29 Kabupaten dan Kota pertanian dalam arti luas dalam Salatiga rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
9
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan sarana produksi alsinbun
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
10
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan dan pengembangan produksi sarana pengendalian OPT
Prioritas 1 : Pembangunan Balai BPT Bun Salatiga pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya penyediaan sarana Tercapainya penyediaan sarana pengendalian pengendalian OPT berupa OPT berupa Agens Pengendali Hayati (APH) Agens Pengendali Hayati (APH) dan pestisida nabati serta penyebarannya. 800 Kg dan pestisida nabati 300 ltr beserta aplikasi/penyebarannya.
8000 dan 350
Kg dan liter Rp
450.000
0,02 Dinas Perkebunan
11
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pemberdyaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan Balai Alsin dan PMHBun pertanian dalam arti luas dalam Surakarta rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terselenggaranyapengembanga Terselenggaranya fungsi bengkel Alsinbun n prototipe 3 unit dan produksi Surakarta dalam pengembangan alsinbun dan alsinbun 57 unit penyumbang PAD
60
unit Rp
690.000
0,03 Dinas Perkebunan
12
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasi pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan Balai Alsin dan PMHBun pertanian dalam arti luas dalam Surakarta rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terlaksananya sosialisasi pengujian dan pengawasan mutu hasil Terlaksananya Pengujian / sertifikasi sampel hasil olahan komoditas perkebunan Pengadaan Alat Laboratorium Perkebunan
200; 6;0 1
Orang; Rp sampel; paket
2.759.567
0,14 Dinas Perkebunan
13
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan kualitas benih dan pengembangan kebun dinas
Prioritas 1 : Pembangunan 32 Kebun Dinas Di Jawa pertanian dalam arti luas dalam Tengah rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terlaksananya pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan dan peningkatan kinerja kebun kinerja 32 kebun dinas perkebunan; dinas sehingga PAD meningkat Meningkatnya produksi dan produktivitas kebun dinas sehingga PAS meningkat 10%
32 Kebun Dinas Rp
2.500.000
0,12 Dinas Perkebunan
14
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan Provinsi pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tersusun dan tersedianya database, sistem informasi dan statistik perkebunan Tersusunnya perencanaan, pedoman2 teknis pelaksanaan pembangunan perkebunan Terlaksananya fungsi monitoring, pengendalian dan ev. Pelaksanaan program pembangunan perkebunan dari berbagai sumber pendanaan
300 / 5 / 4 Buku / Paket Rp / Kegiatan
800.000
0,04 Dinas Perkebunan
Magelang, Semarang, Wonosobo, Blora, Karanganyar, Jepara, Pati, Purbalingga, Kendal, Temanggung
Terealisasinya sarana alsinbun Meningkatnya kualitas penggunaan sarana unit pengolahan pupuk organik produksi pupuk sesuai asas 6 tepat dan 10 unit bagi 400 org (10 fasilitasi alsinbun kelompok tani)
202
Terlaksananya Pengujian/sertifikasi sampel hasil olahan dan pengawasan mutu hasil komoditas perkebunan
Tersusun dan tersedianya database, sistem informasi dan statistik perkebunan Tersusunnya perencanaan, pedoman2 teknis pelaksanaan pembangunan perkebunan Terlaksananya fungsi monitoring, pengendalian dan ev. Pelaksanaan program pembangunan perkebunan dari
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) terfasilitasinya kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian OPT pada tanaman tembakau dan cengkeh
Tolok Ukur (6) Terealisasinya pengelolaan deversifikasi tembakau dengan kopi dan budidaya cengkeh,berkembangnya dan terlaksananya AAES pada tanaman tembakau dan cengkeh, bintek permurnian tembakau dan cengkeh, terealisasinya pengendalian OPT pada tanaman tembakau dan cengkeh
Terselenggaranya sosialisasi teknologi 144 unit Rp budidaya tembakau rendah nikotin, cengkeh, terlaksananya pembinaan dalam peningkatan pengolahan hasil tembakau dan cengkeh,terdistribusinya peralatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, terfasilitasinya pemasaran bahan baku tembakau dan cengkeh, peningkatan adopsi penggunaan sarana pengolahan bahan baku dan sosialisasi pengujian bahan baku industri tembakau dan pengujian mutu tembakau dan cengkeh Terlaksananya pembinaan lingkungan sosial 14 / 32 / 8 Ha / Kel. Rp dan penguatan kelembagaan Tani / Lokasi
(1) 15
(2) PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pembinaan dan pengelolaan budidaya bahan baku tembakau dan cengkeh
(3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
(4) Demak, Kendal, Magelang, Kebumen, Wonosobo Semarang, Kota Semarang, Pekalongan, Salatiga, Pemalang, Banyumas, Boyolali, Banjarnegara, Purworejo , Sragen, Karanganyar, Temanggung, Banyumas, Wonogiri Klaten, Grobogan
16
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pembinaan dan pengelolaan sarana produksi, pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Grobogan, Sragen, Boyolali, Klaten, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Batang, Kendal, Pekalongan, Magelang, Blora, Karanganyar, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Wonogiri, Kebumen, Demak, Kab. Semarang, Boyolali, Pemalang
Terlaksananya sosialisasi pembinaan teknologi budidaya, pasca panen, mutu,distribusi peralatan penanganan pasca panen dan pemasaran
17
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pembinaan pengelolaan lingkungan sosial dan penguatan kelembagaan bahan baku tembakau dan cengkeh
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terlaksananya pembinaan lingkungan sosial dan penguatan kelembagaan
18
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Wonosobo, Temanggung, Magelang, Boyolali, Grobogan, Demak, Kendal , Demak, Klaten, Kebumen, Wonogiri, Pemalang, Semarang, Batang, Purworejo, Karanganyar, Banjarnegara Purbalingga, Banyumas, Batang, Pekalongan. Provinsi dan kab./kota se Jateng
19
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
terlaksananya pembinaan, penggunaan, peningkaan produksi serta pengawasan peredaran benih/bibit bersertifikat
Wonosobo, Pemalang, Terselenggaranya fasilitasi Purworejo, Purbalingga agropolitan dan klaster di Jawa Temanggung, kendal, kab. Tengah Semarang, Wonogiri, Pemalang, Grobogan, Kudus, Blora, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Banyumas, Karanganyar, Pati, Jepara , Magelang, Banjarnegara, Klaten, dan Provinsi
203
Terlaksananya bintek penigkatan SDM petugas PBT dan termonitornya peredaran benih
1. Terlaksananya Pengembangan dan Penumbuhan Agropolitan 2. 'Meningkatnya pengetahuan petani dalam kelayakan berusaha tani 3. Pembinaan Perkebunan Besar 4. Pelatihan Petani Gula Kelapa di Kawasan Cluster 5. Pengembangan Agribisnis untuk mendukung Program penanggulangan kemisikinan 6. Pertemuan dengan masyarakat sekitar kebun 7. Pengembangan dan penumbuhan klaster 8. Pengembangan wisata agro perkebunan
Target (7) 260
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Satuan (8) Ha Rp
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 6.500.000
(10) (11) 0,32 Dinas Perkebunan
5.500.000
0,27 Dinas Perkebunan
4.500.000
0,22 Dinas Perkebunan
2 / 30 / lok / Orang / Rp 1000 Label
200.000
0,01 Dinas Perkebunan
4 / 5 /45 lokasi Rp /5 / /Komoditi 3 /15 /4 Perkebunan /17 /Kebun / lokasi /lokasi / kebun lokasi /kebun
1.426.950
0,07 Dinas Perkebunan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (3) (4) (5) (6) Prioritas 1 : Pembangunan Provinsi dan Rembang, Blora, Tercapainya peningkatan mutu 1. Terlaksananya pertemuan pembinaan pertanian dalam arti luas dalam Pati, Kudus, Jepara, hasil produk perkebunan peningkatan hasil produk perkebunan rangka percepatan pembangunan Demak, Grobogan, unggulan di Jawa Tengah perdesaan dan peningkatan Semarang, Kendal, Batang, 2. Terlaksananya pemantauan peningkatan kesejahteraan petani Pekalongan, Pemalang, produk unggulan Tegal, Brebes, Sragen. 3. Terlaksananya pembinaan peningkatan Karangnyar, Wonogiri, hasil produk perkebunan dan pendistribusian Sukoharjo, Klaten, Boyolali, sarana pengolahan hasil perkebunan Temanggung, Magelang, 4. Terwujudnya data hasil identifikasi dan Purworejo, Kebumen, invetarisasi produk perkebunan rakyat di Banyumas, Purbalingga, Jawa Tengah Kota Semarang, Salatiga, 5. Terlaksananya promosi hasil perkebunan Cilacap, Wonosobo, rakyat Banjarnegara, 6. terinventarisasinya harga hasil perkebunan dan terpublikasinya harga produk perkebunan melalui media masa 7. terlaksananya pelatihan dalam menganalisa pasar 8. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan peningkatan mutu dan kualitas hasil produk perkebunan
(1) 20
(2) PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Fasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
21
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
22
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi
Prioritas 1 : Pembangunan Blora, Purbalingga, Kudus, pertanian dalam arti luas dalam Temanggung, Jepara, rangka percepatan pembangunan Batang, banjarnegara perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Brebes, Blora, Banjarnegara, Karanganyar, Kendal, Kudus, Pati, Pemalang, Sragen, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Boyolali Provinsi,
Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok
Terlaksananya pertemuan dalam rangka pengembangan jejaring antar kelembagaan petani, terlaksananya pertemuan dalam rangka inventarisasi kelembagaan petani, dan terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan petani Terlaksananya lomba kelompok tani dan petugas berprestasi, berkembangnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam mengantisipasi perubahan anomali iklim dan dampak kekeringan bahan anomali iklim dan dampak kekeringan pada budidaya tanaman perkebunan
Terwujudnya peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi
Terlaksananya pembinaan peningkatan pengadopdasian teknologi pengolahan hasil perkebunan Tersedianya sarana pengolahan hasil Terlaksananya pelatihan penggunaan alsinbun
TOTAL
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target Satuan (7) (8) 1 / 13 / 4 pertemuan / Rp / PG / 1 /6 / 31 komoditas / 31 / 2 /pkt / Paket /kab./kota peserta / komoditas
Keterangan SKPD
(9) 1.168.450
(10) (11) 0,06 Dinas Perkebunan
paket Rp
1.486.000
0,07 Dinas Perkebunan
215 / 8 Orang / Unit Rp alat pengolahan Perkebunan
703.450
0,03 Dinas Perkebunan
3
40.808.417
204
Prosentase (%)
2,02
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Semarang sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
(4)
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Terselenggaranya kursus bidang peternakan bagi masyarakat peternak
Tolok Ukur (6) Meningkatnya SDM Masyarakat Peternakan
Terlaksananya Apresiasi Kelompok Wanita Ternak
Target (7)
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Satuan (8) kali
Rp
(9) 2.750.000
(10) (11) 0,14 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya kapasitas kemampuan dan 8 kelompok ketrampilan Kelompok Wanita Tani
paket
Rp
200.000
0,01 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Terlaksananya peningk. Mutu bibit; Pengawasan mutu bibit; Pengembangan VBC : a. Sapi perah, b. Kambing; Pengembangan Wastukan dan Alsin Nak: Demplot biogas dan pupuk organik, rumput unggul dan legume; Revitalisasi persusuan; Subsidi pakan sapi perah selama 180 hari; Restrukturisasi perunggasan; Pengembangan aneka ternak; Penyebaran dan pengembangan peternakan; Apresiasi Agribisnis Peternakan; Pengembangan kawasan terpadu : a. Cluster (Sapi bibit, Sapi Perah, Kerbau), b. Agropolitan (sapi bibit), c. Pronangkis (Kambing Kaligesing; d. Sapi Potong dalam rangka mendukung PSDSK 2014
kali; lokasi; Rp ekor; ekor; unit; lokasi; lokasi; unit; ekor; unit; kali; unit; keg; ekor; ekor; ekor;
5.890.000
0,29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21
2
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Batang, Jepara, Wonosobo, sumber daya manusia dan Kebumen, Sragen, Sukoharjo, pelayanan sosial dasar masyarakat
3
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan.
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
4
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Optimalisasi Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)
Prioritas 1 : Pembangunan Pati, Magelang, Boyolali, pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Fasiliasi tersedianya pangan asal hewan yang cukup baik secara kuantitas serta terjamin keamanan pangan asal hewan; Meningkatnya kualitas pangan asal hewan bagi masyarakat; Sertifikasi dan labelisasi hasil ternak
Pengujian spesimen BAH; Pelatihan 12.000; 35; petugas pengambil contoh; Sosialisasi 6; 7; 5; 4; 3; produk BAH; Pembinaan RPH/RPU, Kios 2 daging, Pasar, TPU, Industri pengolahan; Pengendalian mutu produk PAH; Monitoring mutu pelayanan; Pertemuan monev sistem management mutu lab kesmavet; surveilance mutu daging ayam dan susu
sampel; orang; kali; kali; kali; kali; kali; kali
Rp
1.000.000
0,05 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5
WAJIB / KETAHANAN PANGAN / Program Peningkatan Ketahanan Pangan / Pengembangan Kesehatan Masy Veteriner(KESMAVET) Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Fasiliasi tersedianya pangan asal hewan yang cukup baik secara kuantitas serta terjamin keamanan pangan asal hewan; Meningkatnya kualitas pangan asal hewan bagi masyarakat; Sertifikasi dan labelisasi hasil ternak
Pengendalian zoonosis pada PAH : Pengambilan dan pengiriman sampel; Sosialisasi pengendalian zoonosis pada PAH; Peningkatan mutu pelayanan Kesmavet : Troli; Meja pemeriksaan; Scradel; Penyediaan pangan asal hewan ASUH : Celemek; Telenan; Gerobak daging; Peningkatan Pelayanan Kesrawan: Keranjang angkut unggas; Peningkatan Hygine dan Sanitasi pada usaha produk PAH: Penggandaan peraturan NKV; Sertivikat NKV
lokasi; sampel; kali; buah; buah; buah; buah; buah; buah; buah; buku; lokasi
Rp
1.100.000
0,05 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Semarang, Kendal, Demak, Peningkatan populasi, Produksi Grobogan, Pekalongan, Batang, dan Produktivitas Ternak Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
205
1; 6; 40; 88; 28; 5; 5; 6; 250; 8; 1; 1;1; 85; 75; 57
20; 40; 36; 80;
50; 40; 36; 50;
4; 40; 36; 36; 10
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 6 PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan Ungaran
Prioritas Daerah (3) Prioritas 1 : Pembangunan Semarang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi
Hasil Program
(4)
Tolok Ukur (5) Terpenuhinya bibit sapi dan kambing berkualitas di Jawa Tengah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terproduksinya semen beku sapi dan kambing; operasional pemeliharaan pejantan; Rehab kandang kambing; Penataan kandang exercise; Alsin Nak; Alat laboratorium
Target (7) 345.000; 1; 1; 1; 5; 6
Pengadaan ternak : Bibit sapi potong; 40; 20; 35; Bibit sapi perah; Sapi penggemukan; 50; 2; Kambing; Pembangunan Kandang Ternak
Satuan (8) dosis; tahun; unit; unit; unit; unit
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Rp
(9) 3.900.000
(10) (11) 0,19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Rp
3.000.000
0,15 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia
Prioritas 1 : Pembangunan Semarang, Kendal, Temanggung, Peningkatan produksi dan pertanian dalam arti luas dalam Wonosobo, Purworejo produktivitas ternak bibit rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
8
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia
Prioritas 1 : Pembangunan Semarang, Temanggung, Kota pertanian dalam arti luas dalam Surakarta rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Peningkatan produksi bibit dan Replacement Itik; Replacement kelinci; hasil ternak non ruminansia Replacement ayam; Rehab kandang; Pembangunan gudang pakan; Penataan Kawasan
1.000; 100; ekor; ekor; Rp 2.000; 8; 1; 3 ekor; unit; unit; satker
2.100.000
0,10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Meningkatnya pelayanan dalam Pengadaan obat; Pengadaan vaksin; pengendalian penyakit hewan surveylans Antrax; surveylans Brucellosis; Surveylans Rabies; Surveylans Hog Cholera; Surveylans SE; Isolasi Virus; Vaksinasi Anthrax; Vaksinasi SE; Vaksinasi Brucellosis; Vaksinasi Rabies; Penanggulangan bencana alam
200; 9000; 300; 3000; 200; 300; 500; 200; 300; 3000; 3000; 2000; 1000; 8
paket;; Rp dosis; sampel; sampel; sampel; sampel;dosi s; dosis; dosis; dosis; lokasi
2.250.000
0,11 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)dan Pos Lalu-lintas Ternak (PLLT)
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Prioritas 1 : Pembangunan Brebes, Rembang, Blora, pertanian dalam arti luas dalam Banyumas, Cilacap, Magelang, rangka percepatan Purworejo, Klaten, Sukoharjo, pembangunan perdesaan dan Wonogiri, Kota Semarang, Kota peningkatan kesejahteraan Surakarta petani
sampel; ekor, ekor; ekor, ekor, ekor
Rp
2.500.000
0,12 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11
PILIHAN / PERTANIAN / Program Pengembangan Agribisnis / Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Data, dan Evaluasi Pembangunan Peternakan
Prioritas 1 : Pembangunan Semarang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tersusunnya rencana program dan kegiatan, Pengelolaan data peternakan, Terkendalinya dan terevaluasinya kegiatan pembangunan peternakan
Rp
1.200.000
0,06 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Meningkatnya pelayanan dalam Terlaksananya pemeriksaan specimen 23.630; TB pengendalian penyakit hewan laboratorium; Terlaksananya pengobatan (ternak ternak; Pengawasan lalu lintas ternak besar)= 10.600, TK (ternak kecil) = 8.900; TB = 17.000, TK = 27.000, Unggas = 283.000
Terselenggaranya Rakortek; Bintek 1; 1; 2; 5; 17; kali; kali; Penyusunan RKA; Tersusunnya RKA/DPA- 1 kali; keg; RKAP/DPPA SKPD; Dokumen unit; kali; Perencanaan Kegiatan; tahun Terkumpulnya dan tersajinya data peternakan; Termonitornya keg. APBD, Dana Dekonsentrasi
206
Ekor; Ekor; Ekor; Ekor; Unit;
Pagu Indikatif (Rp. 000)
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 12 PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha dan Penguatan Permodalan Peternakan
Prioritas Daerah (3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi (4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya kemampuan peternak dan kelembagaan di masyarakat; Mudahnya aksesibilitas peningkatan produksi peternakan bagi kelompok usaha peternakan; Terfasilitasinya kegiatan penguatan modal kelompok.
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Fasilitasi penanganan pasca panen dan 6; 5; 8; 7; 10; pengolahan hasil peternakan; 2; 1; 29 Terlaksananya pertemuan layanan usaha; Pameran Pemb. Peternakan; Terbinanya PUA (pelaku usaha agribisnis) produk usaha peternakan; sarasehan kelompok tani; Lomba kelompok tani berprestasi;
Satuan (8) paket; kali; kali; lokasi; keg; kali; kali; lokasi
Pagu Indikatif (Rp. 000) Rp
(9) 2.000.000
27.890.000
TOTAL
207
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1,38
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Provinsi Jawa Tengah SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 1 PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
2
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Pengembangan Sistem, Metode dan materi Penyuluhan
3
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Desiminasi Informasi, Demplot, , Mimbar Saresehan dan Temu Agribisnis
4
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (6) Tersusunnya progama penyuluhan tahun 2013
semakin mantapnya kelembagaan penyuluhan, meningkatnya kapasitas SDM, dan terselenggaranya penyuluhan yang efektif, terintegrasi dan efisien Terselenggaranya Kegiatan Desiminasi Informasi, Demplot, Mimbar Sarasehan dan Temu Agribisnis
tersedianya materi dan metode penyuluhan yang efektif dan efisien
Berkembangnya Kelembagaan Penyuluhan (Balai Penyulhan)
Keterangan SKPD
(9) 200.000
12
bulan Rp
650.000
0,03 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
1. Tersedianya desiminasi informasi dan teknologi 2. Terlaksananya Demplot dan SL : Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perebunan, Demplot Ikan air Tawar, Percontohan Budidaya Hutan Rakyat, Demplot Ternak 3. Terselenggaranya mimbar sarasehan pet
390
orang Rp
900.000
0,04 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
1. Tersusunnya RDK/RDKK BP Model 2. Terselenggaranya Kaji Terap/ percontohan 3. Terselenggaranya PRA 4. Terselenggaranya pertemuan pengembagan Poaluhdes 5. Terselenggaranya pertemuan sarasehan/ rembug tani 6. Terselenggaranya pertemuan LAKU
25
unit Rp
2.700.000
0,13 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
1. Terwujudnya kelembagaan kelompok tani tembakau yang kuat 2. Terwujudnya peningkatan SDM Penyuluh Bidang Pertembakauan 3. Tersusunnya media penyuluhan bidang Pertembakuan
360
orang Rp
500.000
0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Semarang, Banyumas, Boyolali, Terfasilitasinya Pengembangan 1. Tersedianya inventarisasi pengembangan Sukoharjo Kelembagaan Penyuluhan kelembagaan penyuluhan secara Optimal 2. terselenggaranya fasilitasi pertemuan Perhiptani/Ipkindo/TKNA
535
orang Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
14
kali Rp
400.000
0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Pengembangan Balai Penyuluhan Model dan Pos penyuluhan Pedesaan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung
5
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan penyuluhan di bidang pertembakauan
Prioritas 1 : Pembangunan Semarang, Banyumas, Cilacap, Terfasilitasinya Pengembangan pertanian dalam arti luas dalam Purworejo, Kebumen, Wonogiri Penyuluhan di Bidang rangka percepatan Pertembakauan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
6
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
7
Prosentase (%)
Satuan (8) buku Rp
(4)
Tolok Ukur (5) semakin mantapnya kelembagaan, meningkatnya kapasitas SDM dan terselenggaranya penyuluhan yang efektif, integrasi dan efisien
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 100
(3) Prioritas 1 : Pembangunan Semarang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani PILIHAN / PERTANIAN / Program Prioritas 1 : Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Petani / pertanian dalam arti luas dalam Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan rangka percepatan Kelembagaan Pelaku utama dan Pelaku pembangunan perdesaan dan Usaha peningkatan kesejahteraan petani
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Semarang, Kendal, Pekalongan, Tegal, Rembang, Banyumas, Purbalingga, Temanggung, Purworejo, Kebumen, Jakarta
Batang, Pati, Jepara, Banyumas, Purbalingga, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Salatiga
Peningkatan fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama/ Pelaku Usaha secara optimal
208
1. Menguatnya kelembagaan Pelaku Utama/usaha 2. Tersedianya data klas Kelompok Tani 2. Tersedianya reward untuk Kelompok tani berprestasi 3. Terfasilitasinya peran kelembagaan Petani
(10)
(11) 0,01 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 8 PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K)
Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (4) Prioritas 1 : Pembangunan Semarang, Batang, Boyolali pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
9
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi SDM Penyuluh
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
10
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh serta Pelaku Utama/usaha
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
11
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi kebutuhan dasar penyuluh dan THL TBPP
12
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Pendampingan FEATI dan Gerakan Penyuluhan Strategis
13
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terfasilitasinya peran dan fungsi Kelembagaan KOmisi Penyuluhan secara optimal
Semarang, Kendal, Grobogan, Meningkatnya kapasitas dan Pekalongan, Batang, Tegal, kompetensi SDM Penyuluh Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Tersedianya honor, biaya operasional untuk KP3K 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi KP3K Provinsi dangan Kaupaten/kota 3. Terselenggaranya rapaat anggota KP3K 4. Tersedianya Biaya pembinan KP3K kepada Lembaga penyuluh di Kabupaten Kota 1. Untuk Meningkatkan Komptensi penyuluh 2. Untuk Meningkatkan Komptensi, Pengetahuan dan Sikap THL TBPP 3. Meningkatkan ketrampilan petugas dalam mengelola database penyuluh 4. Terkuranya kinerja kapasitas SDM Penyyuluh 5. Meningkatak Komptensi SDM Gap
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang Prioritas 1 : Pembangunan Semarang, Kendal, Demak, pertanian dalam arti luas dalam Grobogan, Pekalongan, rangka percepatan Batang, Tegal, Brebes, Pati, pembangunan perdesaan dan Kudus, Pemalang, Jepara, peningkatan kesejahteraan Rembang, Blora, Banyumas, petani Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Salatiga Prioritas 1 : Pembangunan Kendal, Batang, Brebes, pertanian dalam arti luas dalam Rembang, Banjarnegara, rangka percepatan Magelang, Temanggung, pembangunan perdesaan dan Sragen peningkatan kesejahteraan petani
Terpilihnya pemenang untuk 1. Terfasilitasinya Penghargaan untuk penyuluh kategori kelembagaan Teladan, Kelembagaan Pelaku penyuluhan, pelaku utama dan utama/pelakuusaha penyuluh untuk sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
Prioritas 1 : Pembangunan Semarang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Meningkatnya Kualitas SDM Penyuluh
1. Terbentuknya klinik-klinik Konsultasi agribinis di BP 2. Tersedianya bahan/sarana untuk pembelanjaran/demplot dan sarana penujuang penyuluhan 3. Tersedianya alat peraga pennyuluhan 4. Terselanggaranya Kegiatan Apel Penyuluh dalam gerakan bersama dan s
Terlaksananya Pendampingan FEATI dan Gerakann Penyuluhan Strategis
1. Tersedianya pendampingan kegiatan FEATI 2. Tersedianya data pelaporan FEATI Kab dan Prov. 3. Terbentukanya jaringan kelembagaan pelaku utama dengan sumber teknologi/informasi 4. Tersebaranya berbagai inovasi berkaitan dengan metodologi penyuluhan
Tercapainya peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program
1. Tersusunnya renja 2013 2. Meningkatkan Koordinasi dengan Kabupaten kota dalam pelaksanan maupun rencana kegiatan 3. Tersedianya data laporan kegiatan dan terselenggaranya rapat pengendalian 4. Tersusunya RKA 2012, RKO dan Juklak kegiatan 2011
209
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 312
Satuan (8) orang Rp
(9) 350.000
1155
Orang Rp
2.000.000
0,10 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
35 Kabupaten/ Rp Kota
400.000
0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Orang Rp
2.300.000
0,11 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Rp
400.000
0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
buku Rp
350.000
0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
2427
125
(10)
(11) 0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 14 PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan pengawalan Program PUAP, LM3 dan Primatani
Prioritas Daerah (3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi (4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Pengawalan Program PUAP, LM3 dan Primatani
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Meningkatanya peran penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kegiatan PUAP, LM3 dan Primatani
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 180
Satuan (8) orang Rp
(9) 500.000
Prosentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
15
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Pendampingan dan Pengawalan kegiatan strategis peningkatan produksi pertanian oleh penyuluh
Prioritas 1 : Pembangunan Semarang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Terlaksananya Kegiatan 1. Sosialisasi program penyuluhan mendukung Pendampingan dan 4 sukses Pertanian Pengawalan Kegiatan Strategis 2. Sosialisasi program stratregis mendukung Peningkatan Produksi peningkatan produksi perikanan Pertanian oleh Penyuluh 3. Sosialisasi program stratregis mendukung pengeloloan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 4. Rehabilitasi kawasan
260
orang Rp
1.000.000
0,05 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
16
PILIHAN / PERTANIAN / Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (GERBANG MAPAN)
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Demak, Tegal, Pati, Kudus, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Sragen
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (GERBANG MAPAN)
1. Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi Gerbang Mapan 2. Terlaksananya Koordinasi di Kabupaten 3. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Gerbang Mapan
490
Orang Rp
300.000
0,01 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
17
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan / Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Perekenomian Masyarakat Sekitar Hutan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Semarang
Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan perekonomian masyarakat sekitar hutan
1.terselenggaranya pelatihan penguatan kelembagaan, 50 org 2.Pelatihan rehabilitasi dan perlindungan konservasi hutan, 50 org 3.pelatihan wirausaha mikro bagi masyarakat sekitar hutan, 50 org
150
orang Rp
350.000
0,02 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
18
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan / Kegiatan Pendampingan Kegiatan Kampanye Indonesia Menanam (KIM)
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Semarang
Terselenggaranya kegiatan 1.terlaksananya sosialisasi Kampanye Indonesia Kampanye Indonesia Menanam Menanam, 360 org 2.terlaksananya kegiatan Kampanye Indonesia Menanam melalui booklet, leaflet, radio/TV, 150 org
510
orang Rp
200.000
0,01 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
13.700.000
TOTAL
210
0,68
DINAS KEHUTANAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4) Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Tolok Ukur (5) Meningkatnya kualitas SDM masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan
Tolok Ukur (6) Terlaksananya pelatihan teknis kehutanan bagi masyarakat sekitar hutan, petani hutan dan masyarakat pelaku industri kecil kehutanan
Target Satuan (7) (8) 27; Kegiatan;Angk Rp 60/1.800 atan/Orang
Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindungpada 4 hulu DAS dan 2 daerah tangkapan waduk; 2. Terlaksananya penanganan DAS pada kanan kiri sungai secara vegetatif di 2 lokasi; 3. Terlaksananya monitoring dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
120; 40; 1
25; 7
(1) 1
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Rehabilitasi dan Penanganan DAS
Prioritas 6 : Peningkatan Jawa Tengah daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
3
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Pengembangan Usaha Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Boyolali, Brebes, Cilacap, Terwujudnya kegiatan rehabilitasi Kebumen, Sukoharjo, Wonosobo, hutan dan lahan Wonogiri, Temanggung, Jepara, Pati
1. Terlaksananya pengembangan tanaman produktif Aneka Usaha Kehutanan pada kelompok tani/masyarakat di 11 Kab.; 2. Tersalurnya bantuan alat usaha produktif Aneka Usaha Kehutanan pada kelompok tani/masyarakat di 7 Kab
4
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Bantuan Bibit dan Pengembangan Budidaya Tanaman Kehutanan
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Pati, Jepara, Rembang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Wonogiri, Kota Semarang
5
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan / Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
Prioritas 6 : Peningkatan Kota Semarang daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 2.300.000
(10) (11) 0,11 Dinas Kehutanan
ha; ha; Rp Kegiatan
850.000
0,04 Dinas Kehutanan
ha; unit Rp
500.000
0,02 Dinas Kehutanan
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi tanah kosong di dalam kawasan hutan
1. Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit 234.480; 1; batang; Rp tanaman kehutanan di 17 lokasi untuk 1; 1; 3.450 kegiatan; kali; rehabilitasi lahan kritis/tidak produktif; 2. kegiatan; Terlaksananya kegiatan gerakan batang penanaman pohon; 3. Terlaksananya penyelenggaraan Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam; 4. Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan; 5. Terlaksananya fasilitasi pembangunan arboretum (hutan pendidikan konservasi)
2.400.000
0,12 Dinas Kehutanan
Terwujudnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Terlaksananya penyusunan master plan pengembangan perbenihan tanaman kehutanan; 2. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu benih tanaman kehutanan; 3. Terlaksananya pembinaan perbenihan tanaman kehutanan
600.000
0,03 Dinas Kehutanan
211
1;1;1 Kegiatan;Kegia Rp tan;Kegiatan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (2) (3) (4) (5) PILIHAN / KEHUTANAN / Program Prioritas 6 : Peningkatan Demak, Pekalongan, Batang, Tegal, Terwujudnya Pembinaan dan Pembinaan dan Penertiban Industri daya dukung dan daya Brebes, Pati, Kudus, Jepara, Penertiban Industri Hasil Hutan Hasil Hutan / Kegiatan Pengembangan tampung lingkungan Rembang, Banyumas, Purbalingga, Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran guna mengembalikan Banjarnegara, Magelang, Hasil Hutan dan Restrukturisasi fungsi-fungsi ekologis Temanggung, Wonosobo, Klaten, Industri Kehutanan. Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Semarang, Kota Surakarta, Jakarta
Tolok Ukur (6) 1. Terlaksananya Sinkronisasi data industri hasil hutan dan sosialisasi peraturan; 2. Terlakasananya pameran produksi hasil hutan; 3. Terlaksananya evaluasi pemenuhan bahan baku kayu bulat dan produksi IPHHK serta fasilitas pemasaran hasil hutan; 4. Terlaksananya pembinaan dan pengendalian IUPHHK, Cheking Perijinan IPHHK dan pengawasan pengendalian bahan baku industri hasil hutan
7
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan / Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I
Prioritas 6 : Peningkatan Demak, Grobogan, Pati, Kudus, daya dukung dan daya Jepara, Rembang, Kota Semarang tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Terwujudnya Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
8
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan / Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
9
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 2; 2; 2; 20
Satuan (8) kali; kali; kali; Rp kali
(9) 250.000
(10) (11) 0,01 Dinas Kehutanan
1. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan hutan rakyat lestari; 2. Terlaksananya Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan (Hasil Hutan Rakyat dan Hasil Hutan Negara); 3. Terlaksananya Sosialisasi Penertiban Dokumen Angkut hasil Hutan
7; 9; 7
Kali;Kali;Kali Rp
275.000
0,01 Dinas Kehutanan
Terwujudnya Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
1. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan hutan rakyat lestari; 2. Terlaksananya Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan (Hasil Hutan Rakyat dan Hasil Hutan Negara); 3. Terlaksananya Sosialisasi Penertiban Dokumen Angkut hasil Hutan
1;7;7
Kali;Kali;Kali Rp
250.000
0,01 Dinas Kehutanan
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan / Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah III
Prioritas 6 : Peningkatan Kendal, Pekalongan, Batang, Tegal, Terwujudnya Pembinaan dan daya dukung dan daya Brebes, Pemalang Penertiban Industri Hasil Hutan tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
1. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan hutan rakyat lestari; 2. Terlaksananya Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan (Hasil Hutan Rakyat dan Hasil Hutan Negara); 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penertiban Dokumen Angkut hasil Hutan
2;6; 6
Kali;Kali;Kali Rp
275.000
0,01 Dinas Kehutanan
10
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan / Kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah IV.
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Terwujudnya Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
1. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan hutan rakyat lestari; 2. Terlaksananya Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan (Hasil Hutan Rakyat dan Hasil Hutan Negara); 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penertiban Dokumen Angkut hasil Hutan
3; 3; 9
Kali;Kali;Kali Rp
240.000
0,01 Dinas Kehutanan
11
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan / Kegiatan Pengembangan Jasa Lingkungan.
Prioritas 6 : Peningkatan Tegal, Brebes, Pemalang, daya dukung dan daya Banyumas, Cilacap, Purbalingga, tampung lingkungan Sragen, Karanganyar, Wonogiri guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1. Terlaksananya pembuatan kesepakatan para pihak dan MoU jasa lingkungan; 2. Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemantapan pemanfaatan jasa lingkungan; 3. Terlaksananya monitoring pelaksanaan imbal jasa lingkungan
3; 3; 9
Kali;Kali;Kali Rp
200.000
0,01 Dinas Kehutanan
(1) 6
Boyolali, Karanganyar, Klaten, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Salatiga, Kota Surakarta.
Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Purworejo, Kebumen, Kota Magelang
212
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 12
(2) PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan / Kegiatan Pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan.
(3) Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
(4) Semarang, Kendal, Grobogan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Sragen, Wonogiri
13
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan / Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Semarang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Suarakarta.
14
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan / Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan.
Prioritas 6 : Peningkatan Pati, Banyumas, Kota Semarang, daya dukung dan daya Kota Surakarta tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
15
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan / Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan.
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
16
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan / Kegiatan Rehabilitasi Pengelolaan dan Pengamanan Tahura KGPAA Mangkunagoro I
Prioritas 6 : Peningkatan Karanganyar daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Terwujudnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Semarang, Kendal, Grobogan, Terwujudnya Perencanaan dan Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pengembangan Hutan Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta Terwujudnya Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan
213
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Terlaksananya pemantauan produksi hasil hutan kayu; 2. Terlaksananya pemantauan tertib penatausahaan hasil hutan di Kab.; 3. Terlaksananya pemantauan tertib penatausahaan penerimaan sektor kehutanan (PSDH); 4. Terlaksananya fasilitasinya pengelolaan hutan rakyat lestari dan fasilitasi pemanfaatan prod. hasil hutan rakyat; 5. Terlaksananya monev penatausahaan dan perijinan di IPHHK kapasitas < 2000 m3/thn; 6. Terlakasananya penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jawa Tengah 1. Terlaksananya penyusunan statistik, database dan informasi kehutanan Jawa Tengah; 2. Terlaksananya pengadaan Cita Satelit dan interpretasi sebaran hutan rakyat di Jawa Tengah; 3. Terlaksananya updating data spatial dan atribut sosialisasi SIGDAS
1. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tingkat Bakorwil dan Provinsi Jawa Tengah; 2. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kehutanan (RENJA, RKA; DPA, DPPA); 3. Terlaksananya koordinasi dan pengendalian pembangunan kehutanan; 4. Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan dengan sektor lain 1. Terlaksananya sosialisasi RKTP Prov. Jateng; 2. Terlaksananya Penilaian Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Pengelolaan Hutan Produksi 20 KPH Perum Perhutani; 3. Terlaksananya evaluasi renstra Dinhut; 4. Terlaksananya semiloka MPU tentang Gas Rumah Kaca
Terlaksananya pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan tahun 2010 dan 2011
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target Satuan (7) (8) 7; 6; 17; 3; Kali;Kali;Kali;K Rp 4; 1 ali;wilayah BPPHH; kegiatan
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 700.000
(10) (11) 0,03 Dinas Kehutanan
200; 12; 7
buku; bulan; Rp kabupaten
900.000
0,04 Dinas Kehutanan
4;4;1;1
Kali;kegiatan; Rp kegiatan; kegiatan Kegiatan;Kegia tan;Kegiatan;K egiatan;Kegiat an
800.000
0,04 Dinas Kehutanan
3; 4; 1; 1 Kali; SPH; Kali; Rp Kali;
475.000
0,02 Dinas Kehutanan
150.000
0,01 Dinas Kehutanan
74
Ha Rp
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4)
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Tolok Ukur (5) Terwujudnya hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi sesuai fungsinya
Tolok Ukur (6) 1. Terlaksananya pemeliharaan tanaman koleksi; 2. Terlaksananya pembuatan Vak Tumbuhan; 3. Terlaksananya Eksploitasi Tumbuhan; 4. Terlaksananya pembangunan sarana prasarana Kebun Raya Baturraden; 5. Terlaksananya promosi Kebun Raya Baturraden
Target (7) 1; 5; 2; 5; 710; 1
Satuan (8) lokasi; vak; Rp kali; unit; buah; paket
1. Terlaksananya penyusunan dokumen 2; 5; 12; 6; perencanaan pengelolaan (RPJM dan 1; 5; 230,3; Rancangan Teknis RHL); 2. Terlaksananya 1 pengembangan koleksi jenis-jenis tanaman langka/bernilai budaya; 3. Terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana dan koleksi tanaman dan satwa; 4. Terlaksananya pembangunan sarpras; 5. Terlaksananya penyusunan kajian perluasan kawasan Tahura dan penataan blok kawasan; 6. Terlaksananya pengembangan data dan informasi, promosi dan sosialisasi; 7. Terselenggaranya perlindungan hutan konservasi di kawasan Tahura; 8. Terselenggaranya pelayanan pemanfaatan potensi kawasan 1. Terlaksananya penyelenggaraan 6; 100; 101 paduserasi tata guna hutan dengan RTRWK; 2. Terlaksananya Koordinasi pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan; 3. Terlaksananya pengadaan peta digital RBI dan Tematik untuk 6 wilayah Kabupaten
(1) 17
(2) PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan / Kegiatan Pengembangan Kebun Raya Baturraden
(3) Prioritas 6 : Peningkatan Banyumas daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
18
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan / Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
Prioritas 6 : Peningkatan Karanganyar daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Terwujudnya hutan lindung dan hutan konservasi sesuai fungsinya
19
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam / Kegiatan Penatagunaan Hutan
Prioritas 6 : Peningkatan Kendal, Grobogan, Pekalongan, daya dukung dan daya Batang, Banyumas, Cilacap, Kota tampung lingkungan Semarang, Kota Salatiga guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam
20
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan / Kegiatan Pengendalian Flora Fauna dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Kendal, Grobogan, Batang, Tegal, Rembang, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Temanggung, Klaten, Karanganyar
Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan
21
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan / Kegiatan Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung.
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Semarang, Pekalongan, Kudus, Terwujudnya Pemberdayaan Pemalang, Banyumas, Masyarakat Sekitar Hutan Karanganyar, Kota Semarang, Kota Surakarta
1. Terlaksananya pembinaan masyarakat sekitar hutan lindung / hutan konservasi; 2. Terlaksananya fasilitasi pelestarian melalui bantuan bibit tanaman pakan satwa pada inferface area; 3. Terlaksananya penilaian lomba KPA (Kelompok Pecinta Alam)
22
PILIHAN / KEHUTANAN / Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan / Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Kendal, Grobogan, Pekalongan, Batang, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Kota Semarang
1. Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Produktif bagi LMDH seluas 150 Ha; 2. Terlaksananya fasilitas bantuan alat pengolah pasca penen bagi LMDH; 3. Terlaksananya Workshop Pengelolaan PHBM; 4. Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan PHBM; 5. Terlaksananya Evaluasi kegiatan LMDH
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
214
1. Telaksananya penertiban pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 2. Terlaksananya inventarisasi dan sosialiasi tumbuhan dan satwa liar di Jawa Tengah; 3. Terlaksananya pembuatan taman satwa dan demplot satwa liar; 4. Terlaksananya pembinaan masyarakat di bidang konservasi
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 700.000
(10) (11) 0,03 Dinas Kehutanan
jenis;jenis;kaw Rp asan;judul;ha;j udul;km;km;un it;unit;unit;km; unit;unit;judul; tahun;tahun;k ali;kali;kali;kali
1.275.300
0,06 Dinas Kehutanan
Kabupaten; Rp kali; sheet
400.000
0,02 Dinas Kehutanan
6; 2; 2; 5
kali/kab; Rp kegiatan; unit; kali/kab
300.000
0,01 Dinas Kehutanan
7; 2.400; 1
kali; batang; Rp kali
350.000
0,02 Dinas Kehutanan
6; 4; 100; 3.000; 1
kab; unit; Rp orang; eks; kegiatan
900.000
0,04 Dinas Kehutanan
No. (1) 23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(2) (3) (4) PILIHAN / KEHUTANAN / Perlindungan Prioritas 6 : Peningkatan Pekalongan, Rembang, Banyumas, dan Konservasi Sumber Daya Alam / daya dukung dan daya Magelang, Karanganyar, Wonogiri, Perlindungan&Pengamanan Hutan tampung lingkungan Kota Semarang guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan di Jawa Tengah
TOTAL
215
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Terlaksananya kampanye pencegahan kabakaran hutan di 2 lokasi; 2.Terlaksananya sosialisasi pencegahan illegal logging dan peredaran satwa liar di 2 lokasi; 3. Terlaksananya rapat koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan; 4. Pemantauan batas kawasan Tahura dan Kebun Raya
Target (7) 260; 240; 100; 1
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Satuan (8) orang; orang; Rp orang; kali
(9) 250.000
15.340.300
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,01 Dinas Kehutanan
0,76
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No. (1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4) Pati, Purworejo, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil pembangunan bidang ESDM
Tolok Ukur (6) Pendidikan pengelola hasil hasilhasil kegiatan Bidang ESDM
(2) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
(3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masyarakat
2
WAJIB / PERUMAHAN / Program Pembangunan Perumahan / Kegiatan Fasilitasi Penataan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Rawan Bencana Tanah Longsor di Jawa Tengah
Prioritas 5 : Penanggulangan Pati, Rembang, Wonogiri bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Berkurangnya resiko korban jiwa pada perumahan/permukiman rawan longsor
Peta resiko bencana tanah longsor di Kab. Wonogiri, Rembang dan Pati; Pemasangan alat pantau gerakan tanah
3
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang / Pemetaan Intrusi Air Laut di Jawa Tengah.
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terkendalinya pemanfaatan air tanah di wilayah pantura Jawa Tengah
Tersedianya data dan informasi serta peta intrusi air laut
4
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Prioritas 4 : Peningkatan Perencanaan Tata Ruang / Penataan pembangunan infrastruktur Kawasan Pertambangan di Jawa Tengah. guna mendukung pertumbuhan ekonomi
5
WAJIB / PENATAAN RUANG / Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan inventarisasi kawasan lindung geologi
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 7
Satuan (8) Bintek Rp
(9) 400.000
Prosentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3; 1
Kabupaten, Rp unit
250.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2
Kabupaten Rp
250.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kendeng Selatan (Kab. Grobogan, Tersusunnya rencana rinci kawasan Tersedianya data dan peta zonasi Blora, Sragen dan Boyolali), Merapi pertambangan untuk pemanfaatan lahan di Kawasan - Merbabu - Ungaran (Kab. Boyolali, pengembangan wilayah Pertambangan Kendeng Selatan; Klaten, Semarang, Magelang dan Merapi - Merbabu - Ungaran; Kota Salatiga), G. Slamet (Kab. Gunung Slamet dan Gunung Lawu; Brebes, Tegal, Pemalng, Banyumas dan Purbalingga), G. Lawu (Kab. Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar)
16
Kab/Kota Rp
600.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Prioritas 6 : Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan daya dukung dan daya Lingkungan / Kegiatan Penyusunan tampung lingkungan guna Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengembalikan fungsifungsi ekologis
Kab. Purbalingga, Wonogiri, Klaten, Tersusunnya rencana rinci kawasan Tersedianya data dan peta Kebumen lindung geologi di Jawa Tengah kawasan geologi Purbalingga, Pracimantoro, Bayat, Karangsambung, Gombong untuk pengembangan wilayah Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Tersedianya data dan informasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Rembang, Blora lingkungan hidup strategis kawasan Strategis Kawasan Kendeng Utara pengembangan strategis karst Kendeng Utara
4
Kab Rp
600.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1
dokumen Rp
650.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan
Tegal, Brebes, Pemalang
Optimalnya fungsi lahan bekas pertambangan rakyat
Terbangunnya demplot reklamasi lahan bekas pertambangan
3
Kabupaten Rp
275.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8
WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah.
Pekalongan, Batang, Kudus, Pemalang
Terwujudnya pengendalian pengambilan air tanah
Terbangunnya sumur pantau air tanah dan alat GWLR
4
unit Rp
600.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pati, Kudus, Klaten, Boyolali
Terwujudnya keseimbangan neraca Terbangunnya sumur resapan air tanah dalam
4
Kabupaten Rp
350.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6
9
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Kendal, Batang
216
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4) Jepara, Blora, Wonogiri
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Optimalnya fungsi lahan bekas pertambangan rakyat
Tolok Ukur (6) Tersedianya desain reklamasi lahan bekas pertambangan
Tersusunnya Naskah akademik raperda energi
Keterangan SKPD
3
(9) 250.000
Penyiapan rencana penyusunan naskah akademik draft rancangan peraturan daerah
1
Raperda Rp
500.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6
Kab Rp
400.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35 Kabupaten / Rp Kota
750.000
0,04 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
kali Rp
500.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35;1 Kabupaten / Rp Kota ;kali
600.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
550.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(2) WAJIB / LINGKUNGAN HIDUP / Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam / Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Jawa Tengah.
(3) Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
11
WAJIB / OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN / Program Penataan Peraturan Perundangundangan / Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
Prioritas 7: Peningkatan tata Kota Semarang kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
12
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA Prioritas 4 : Peningkatan MINERAL / Program Peningkatan SDM pembangunan infrastruktur Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral / guna mendukung Kegiatan Pembinaan Usaha pertumbuhan ekonomi Pertambangan di Jawa Tengah
Batang, Jepara, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Boyolali
Meningkatnya kemampuan SDM bidang energi dan sumber daya mineral
Terlaksananya bintek pertambangan (good mining practice)
13
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral / Kegiatan sinkronisasi dan perencanaan program bidang energi dan sumber daya mineral
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Terwujudnya sinergitas perencanaan program Bidang ESDM antara Pusat, Provinsi dan Kab./Kota
Tersusunnya dokumen perencanaan tahun 2013 dan LKPJ Gub Bidang ESDM serta terlaksananya sinergitas progam pembangunan dan monev Bidang ESDM
14
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Jakarta
15
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan usaha pertambangan terhadap peraturan perundangundangan
Terlaksananya pengawasan dan penertiban usaha pertambangan serta terlaksananya penertiban PETI dan rakor pengelola pertambangan kab./kota
16
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang bagi Pertambangan Rakyat
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Purbalingga, Kebumen
Meningkatnya kesejahteraan kelompok penambang dari peningkatan nilai tambah produk olahan tambang
Tersedianya peralatan pemotong batu dan grafir batu untuk peningkatan nilai tambah bahan tambang bagi masyarakat
Terwujudnya peningkatan investasi Terlaksananya pameran produk sektor pertambangan tambang dan tersusunnya film dokumenter tentang ESDM
Target (7)
Prosentase (%)
Satuan (8) Kabupaten Rp
(1) 10
217
Pagu Indikatif (Rp. 000)
3
2
unit Rp
(10)
(11) 0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Terwujudnya konservasi air tanah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) Terbangunnya sumur resapan dangkal
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
6
Satuan (8) Kabupaten Rp
(9) 400.000
3
unit Rp
700.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35 Kabupaten / Rp Kota
400.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(1) 17
(2) PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Pembuatan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4) Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora
18
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Banyumas, Purbalingga, Magelang
Optimalnya pemenuhan kebutuhan Terbangunnya sumur bor di air baku sebagai solusi permanen daerah rawan kering masyarakat di daerah rawan kering dan tersedianya data potensi airtanah
19
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah
Meningkatnya ketertiban pengambilan air tanah baik teknis maupun administratif
Terlaksananya wasdal pengambilan air tanah
20
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomndasi Usaha Pertambangan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan usaha pertambangan dan tersedianya data IUP dan WIUP yang telah diterbitkan Terlaksananya perijinan/rekomendasi usaha pertambangan Terinventarisasinya IUP dan WIUP Terlaksananya rekonsiliasi PNBP SDA Pertambangan Umum
Terlaksananya perijinan/rekomendasi usaha pertambangan Terinventarisasinya IUP dan WIUP Terlaksananya rekonsiliasi PNBP SDA Pertambangan Umum
10; 35; 1
Perijinan Rp usaha pertambang an; Kabupaten/ Kota;rekonsi liasi PNBP
250.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Kendal, Batang, Pati, Rembang, Blora, Klaten, Sukoharjo,
Terpenuhinya kebutuhan air tanah Terbangunnya sumur gali/pasak di pada lahan pertanian di dfaerah Jawa Tengah rawan kekeringan
7
Kabupaten Rp
650.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rekomendasi dalam Penerbitan Ijin Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pengusaha untuk mengajukan ijin pengambilan air tanah
Terlaksananya kajian bagi rekomendasi penerbitan ijin pengambilan air tanah
35 kabupaten/k Rp ota
350.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta
Terwujudnya konservasi air tanah
Tersedianya data dan peta zonasi pemanfaatan dan konservasi air tanah
1.000.000
0,05 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
218
3
Cekungan Rp Air Tanah (CAT)
(10)
(11) 0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Optimalnya pemanfaatan mineral Terlaksananya identifikasi potensi ikutan hasil eksploitasi panas bumi mineral ikutan pada eksploitasi panas bumi
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 2
Satuan (8) Kabupaten Rp
(9) 300.000
Prosentase (%)
SKPD
(1) 24
(2) PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan Identifikasi Mineral Ikutan Pada Lapangan Panas Bumi Dieng
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
(4) Banjarnegara, Wonosobo
25
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah / Kegiatan penanganan kebutuhan air baku pasca bencana kawasan merapi PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Klaten
Optimalnya pengelolaan air tanah dan terpenuhinya kebutuhan air baku pada daerah pasca bencana G. Merapi
Terlaksananya survey hidrogeologi dan pembangunan sumur air tanah di daerah rawan bencana Gunung Merapi
1
Kab Rp
600.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Batang, Rembang, Banyumas, Banjarnegara, Boyolali, Sragen, Wonogiri
Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat daerah terpencil
Terbangunnya PLTS SHS di daerah terpencil
500
unit Rp
2.500.000
0,12 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pati, Blora, Banyumas, Cilacap, Magelang, Kebumen
Meningkatnya rasio elektrifikasi Jawa Tengah
Terbangunnya jaringan lisdes
5
Kabupaten Rp
1.750.000
0,09 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Berkurangnya resiko akibat kecelakaan/ledakan tabung gas elpiji 3 kg Terwujudnya kesesuian antara supply dan demand BBM dan LPG Tersedianya data usaha migas di Jawa Tengah
Terwujudnya kesesuian antara supply dan demand BBM dan LPG dan terpantau dan terkendalinya usaha jasa BBM dan LPG di Jawa Tengah serta terlaksananya inventarisasi badan usaha migas (hulu/hilir) di Jawa Tengah
35
Kab/ Kota Rp
750.000
0,04 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Grobogan, Cilacap, Magelang
Optimalnya pemanfaatan gas rawa Terlaksananya identifikasi potensi untuk memenuhi kebutuhan energi gas rawa serta terbangunnya rumah tangga demplot pemanfaatan gas rawa
3
Kabupaten Rp
650.000
0,03 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Kota Magelang
Optimalnya pengelolaan DME
Terlaksananya inventarisasi dan evaluasi DME, terbangunnya demplot biogas dan biofuel serta pengelolaan sampah perkotaan
1.000.000
0,05 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pekalongan, Cilacap
Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat daerah terpencil
Terbangunnya PLTMH di daerah terpencil
13 ; 9 ; 2 ; lokasi Rp 1 inventarisasi ; Kabupaten potensi biogas ; Kabupaten potensi biofuel; daerah 2 unit Rp
3.300.000
0,16 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pengembangan Panas Bumi di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Semarang, Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo
Optimalnya pemanfaatan energi panas bumi Aman dan terkendalinya kegiatan usaha pemanfatan panas bumi
Terlaksananya lelang WKP Panas Bumi dan terlaksananya \wasdal usaha pertambangan panas bumi
400.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26
219
1
WKP Rp
(10)
Keterangan
(11) 0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
(1) 33
(2) PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
(3) Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
34
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan dan captive power di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
35
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Pembangunan PLTS Komunal di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
36
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Desain (DED) PLTMH di Jawa Tengah PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas / Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Pekalongan
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Kota Semarang
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di Jawa Tengah PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tektonik di Jawa Tengah
Prioritas 6 : Peningkatan Banjarnegara, Temanggung, daya dukung dan daya Purworejo, Kebumen, tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis Prioritas 5 : Penanggulangan Cilacap, Purworejo, Kebumen bencana guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
37
38
39
(4) Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, , Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta Banyumas
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Tersedianya acuan untuk perencanaan pembangunan ketenagalistrikan
Tolok Ukur (6) Tersusunnya Dokumen RUKD Provinsi Jawa Tengah
terwujudnya keamanan jaringan lisdes terwujudnya operasional pembangkit listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan
Terlaksananya evaluasi pengelolaan operasional lisdes non PLN dan terlaksananya evaluasi dan pengawasan captive power
Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk penerangan masyarakat daerah terpencil
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 1
Satuan (8) dokumen Rp
(9) 175.000
Prosentase (%) (10)
Keterangan SKPD
(11) 0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11 ; 125
jaringan Rp lisdes ; perusahaan
375.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbangunnya PLTS komunal di daerah terpencil
1
unit Rp
4.000.000
0,20 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Tersedianya acuan untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT
Tersusunnya DED PLTMH di Jawa Tengah
2
lokasi Rp
150.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terwujudnya penghematan dalam penggunaan energi pada gedung Pemprov. Jateng
Terlaksananya audit energi gedung Pemprov. Jateng
1
lokasi Rp
150.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Terwujudnya pembangunan wilayah berbasis daya dukung lingkungan
Terlaksananya pemetaan geologi tata lingkungan
4
Kabupaten Rp
300.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Berkurangnya resiko korban jiwa karena bencana tektonik
Terpetakannya zona rawan tektonik sebagai acuan pada pengembangan wilayah
3
Kabupaten Rp
200.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
220
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Berkurangnya resiko korban jiwa karena bencana vulkanik
Tolok Ukur (6) Terpetakannya zona rawan vulkanik sebagai acuan pada pengembangan wilayah
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7) 5
Satuan (8) Kabupaten Rp
(9) 200.000
Prosentase (%)
SKPD
(1) 40
(2) PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Vulkanik di Jawa Tengah
(3) (4) Prioritas 5 : Penanggulangan Tegal, Brebes, Pemalang, bencana guna memberikan Banyumas, Purbalingga perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
41
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Penataan Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor
Prioritas 5 : Penanggulangan Brebes, Magelang, Wonosobo, bencana guna memberikan Boyolali, Karanganyar, Wonogiri perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Berkurangnya korban jiwa akibat gerakan tanah longsor
Terbangunnya alat deteksi dini pada daerah rawan longsor Tertatanya lahan rawan bencana tanah longsor
6
Kabupaten Rp
400.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
42
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Pemetaan Potensi Mineral di Jawa Tengah PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Pemetaan Geologi Detail di Jawa Tengah
Prioritas 4 : Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi
Magelang, Klaten, Boyolali
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sirtu
Terlaksananya inventarisasi potensi dan kebutuhan sirtu
3
Kabupaten Rp
200.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsifungsi ekologis
Purbalingga, Purworejo, Kebumen
Tersedianya data dan peta up to Terlaksananya pemetaan geologi date untuk pengembangan wilayah detail dan tata ruang.
3
Kabupaten Rp
200.000
0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PILIHAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL / Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi / Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi
Prioritas 5 : Penanggulangan Tegal, Brebes, Pati, Banyumas, bencana guna memberikan Cilacap, Banjarnegara, Karanganyar perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana
Meningkatnya pemahaman dan kesigapan masyarakat dan aparatur daerah terhadap bencana alam geologi dan terpantaunya lokasi rawan longsor
7
Kabupaten Rp
450.000
0,02 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
43
44
Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi bagi masyarakat dan aparatur daerah serta terlaksananya pemantauan daerah rawan longsor
29.325.000
TOTAL
221
(10)
Keterangan
(11) 0,01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1,45
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
(1) (2) (3) Prioritas 3 : Peningkatan 1 WAJIB / PENDIDIKAN / Program Pendidikan Non Formal dan Informal / kualitas sumber daya manusia Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat
Lokasi (5) a 1. Jawa Tengah 2. Kendal, Rembang, Klaten, Kt Semarang, Sukoharjo, Kab Tegal 3. Jepara, Purworejo, Wonosobo, Kab Magelang 4. Semarang 5. Semarang b 1. Muntilan/Ngrajek 2. Muntilan/Ngrajek 3. Muntilan/Ngrajek 4. Muntilan/Ngrajek 5. Muntilan/Ngrajek 6. Muntilan/Ngrajek 7. Muntilan/Ngrajek 8. Muntilan/Ngrajek 9. Muntilan/Ngrajek 10. Muntilan/Ngrajek 11. Muntilan/Ngrajek 12. Muntilan/Ngrajek 13. Muntilan/Ngrajek 14. Muntilan/Ngrajek 15. Muntilan/Ngrajek 16. Muntilan/Ngrajek c 1. Semarang 2. Semarang 3. Semarang d 1. Jawa Tengah 2. Jawa Tengah
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) a. Pelatihan Bidang Usaha Kelautan & Tercapainya peningkatan kemampuan Prknn: teknis maupun manajemen usaha bagi 1 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan masyarakat perikanan Pengelolaan warung sekolah 2 Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan-PPNT berbasis ikan dan limbahnya 3 Penerapan Sistem Rantai Dingin dan Larangan Penggunaan formalin 4 Penerapan HACCP bagi SDM UPI 5 Pengemasan & pemasaran hasil perikanan b. Bidang Perikanan Budidaya: 1 Plth. Sertifikasi Perbenihan untuk UPR 2 Perbenihan & pbesaran Patin 3 Bddy Rumput Laut 4 Pembenihan & pembesaran Nila 5 Budidaya Bandeng 6 Pembenihan & pembesaran gurame 7 Pembenihan & pembesaran Lele
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir / Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Brebes, Demak, Jepara, Rembang, Pati, Pemalang, Kota pekalongan, Kab. Tegal, Batang, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, Kota Semarang
1. 30x 2. 30 x 3. 30 x 4. 20 x 5. 30 x 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
x x x x x x x x x x x x x x x x
1. 30 x 2. 25 x 3. 30 x 8 Plth.Perikanan Bddy Penyuluh swakarsa 9 Bddy ikan hias air tawar 10 Bddy kepiting 11 Bddy minapadi 12 CBIB dan CPIB 13 Pembuatan Formulasi Pakan 14 MPM (Manajer Pengendali Mutu) 15 Plth. Hama dan Penyakit Ikan 16 Bddy Udang dengan penerapan BMP(Best Manag. Practise) c. Pelatihan Bidang Perikanan Tangkap: 1 Pelatihan Diversifikasi Usaha Nelayan perairan umum 2 Pelatihan Peningkatan Sertifikasi SKK 30 dan 60 Mil Menjadi ANKAPIN III (Ahli Nautika Kapal) 3 Pelatihan Pendokumentasi dokumen Kapal Perikanan d. Pelatihan Bidang KP3K : 1 Pengenalan Ekosistem Pesisir untuk Murid SD dan SMP 2 Pelestarian Ekosistem Mangrove
2
Target (7)
Tercapainya Peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan
222
1. Pemberdayaan Usaha Petambak Garam 2. Pemberdayaan Wanita Pesisir 3. Pemberdayaan Taruna Pesisir 4. Pembinaan kelompok pelestari ekosistem
Satuan (8) a 6 6 4 2 2 b 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 c 2 2 2 d
1. 125 2. 225 3. 100 4. 1
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3.
Pagu Indikatif (Rp. 000)
a Rp OK OK OK OK OK b OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK c OK OK OK d
1. orang Rp 2. orang 3. orang 4. kali
(9) 2.000.000
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(10) (11) 0,10 Dinas Kelautan dan Perikanan
-
850.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 3 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 4 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah (3) Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur (5) (5) 1. Batang, Pati, Cilacap, Tercapainya pengawasan, pengendalian Kebumen, Rembang, Kab. dan pemulihan sumberdaya perikanan Tegal 2. Batang, Pati, Cilacap, dan kelautan Kebumen, Rembang, Kab. Tegal 3. Kab. Tegal, Kota Tegal, Jepara, Pati, Rembang
Tolok Ukur (6) 1. Operasi pembinaan dan pengawasan terpadu 2. Koordinasi pengawasan dan pengelolaan SDI kabupaten/kota 3. Penanganan konflik nelayan 4. koordinasi pengawas perikanan (pokmaswas) dengan instansi terkait
1. Pati, Rembang, Kebumen Tercapainya peningkatan produksi 2. Pantura 3. Pantura 4. Pansel perikanan tangkap serta 5. Pantura 6. Pantura penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
5
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
6
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan statistik perikanan tangkap
1. Kab. Rembang, Brebes, Kebumen, dan Kota Pekalongan 2. Karimunjawa, Pati, Demak Pemalang, Kendal, Batang Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Rembang 3. Pati, Rembang Prioritas 1 : Pembangunan Demak, Pekalongan, Pati, pertanian dalam arti luas dalam Pemalang, Jepara, Rembang, rangka percepatan Purworejo, Kebumen, Kota pembangunan perdesaan dan Semarang peningkatan kesejahteraan petani
7
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai jawa tengah
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
8
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP tasikagung PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp bajomulyo
Prioritas 1 : Pembangunan PPP Tasikagung Rembang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani Prioritas 1 : Pembangunan PPP Bajomulyo pati pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa
Prioritas 1 : Pembangunan PPP Karimunjawa Jepara pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
9
10
Keluaran Kegiatan
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
Tercapainya peningkatan produksi, perikanan tangkap, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana
1. 9 PPP 2. 9 PPP 3. 9 PPP Tercapainya peningkatan produksi 4. 5 PPP (Tasik Agung, perikanan tangkap serta Tawang, Morodemak, penyediaan dan pengembangan sarana Bajomulyo, Asemdoyong) 5. 9 dan prasarananya PPP 6. 9 PPP 7. 6 PPP (Tegalsari, Morodemak, Bajomulyo, Asemdoyong, Tasikagung, Klidang Lor)
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan sarana dan prasarananya
223
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 1. 10 2. 1 3. 5 4. 5
Satuan (8) 1. kali Rp 2. paket 3. lokasi 4. lokasi
1 Pengadaan jaring kembung di pantura; 2 Pengadaan jaring gillnet di pansel; 3 Pembinaan dan supervisi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan 1 Pengadaan coldbox 2 Pembinaan peningkatan kualitas hasil tangkapan
1. 3 2. 3 3. 1
200.000
0,01 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. 2 2. 1
1. Lokasi Rp 2. Lokasi 3. paket 4. paket 5. Kali 6. Kali 1. lokasi Rp 2. Paket
100.000
0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Pengadaan alat tangkap dalam rangka peningkatan produksi di Pansela 2. Pelatihan statistik dan validasi data TPI 3. Sosialisasi dan mmonitoring evaluasi Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
1. 1 2. 1 3. 1
1. paket Rp 2. paket 3. paket
500.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Pembinaan dan pelaporan PPP 2 Pembentukan wilayah kerja PPP
1. 1 2. 1
1. paket Rp 2. paket
756.832
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Optimalisasi Operasional dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai 2 Pembinaan Nelayan dan Bakul 3 Optimalisasi penerbitan SLO dan surat ijin berlayar 1. Optimalisasi PPP dan operasional pengembangan PPP 2. Pembinaan Nelayan dan Bakul Ikan 3. Pengembangan sarana dan prasarana bai optimalisasi fungsi pelayanan PPP
1. 1 2. 3 3. 1
1. Paket Rp 2. Paket 3. Paket
800.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. 1 2. 3 3. 1
1. Paket Rp 2. Paket 3. Paket
800.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Operasional Pabrik Es dan sarana prasarana PPP 2. Pembinaan Nelayan dan Bakul Ikan 3. Optimalisasi penerbitan SLO dan surat ijin berlayar
1. 12 2. 2 3. 1
1. Bulan Rp 2. paket 3. Paket
700.000
0,03 Dinas Kelautan dan Perikanan
(9)
840.000
(10) (11) 0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 11 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Morodemak
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (5) Prioritas 1 : Pembangunan PPP Morodemak Demak pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Hasil Program
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keluaran Kegiatan
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Tolok Ukur (5) Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
Tolok Ukur (6) 1. Optimalisasi operasional dan pengembangan Pelabuhan Perikanan 2. Pembinaan Nelayan Dan Bakul 3. Penaatan Dan Penegakan Peraturan Berlayar
Target (7) 1. 1 2. 3 3. 1
Satuan (8) 1. Paket Rp 2. Paket 3. Paket
1. 1 2. 15000 3. 1
1. Paket Rp 2. m3 3. paket
900.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
(9)
650.000
(10) (11) 0,03 Dinas Kelautan dan Perikanan
12
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp tawang
Prioritas 1 : Pembangunan PPP Tawang Kendal pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Bahan, peralatan, dan perlengkapan operasional PPP 2. Pengerukan Alur Pelayaran 3. Pembinaan bakul nelayan
13
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp klidanglor
Prioritas 1 : Pembangunan PPP klidanglor Batang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Optimalisasi Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai 2. Pembinaan bakul dan nelayan 3. Pengembangan sarana dan prasarana bagi fungsi pelayanan PPP
1. 1 2. 1 3. 1
1. paket Rp 2. kali 3. paket
700.000
0,03 Dinas Kelautan dan Perikanan
14
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp wonokerto
Prioritas 1 : Pembangunan PPP wonokerto Pekalongan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Pembinaan nelayan dan bakul ikan 2. Operasional fungsi PPP 3. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung
1. 1 2. 1 3. 1
1. kegiatan Rp 2. paket 3. paket
900.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
15
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp asemdoyong
Prioritas 1 : Pembangunan PPP Asemdoyong Pemalang pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Pembinaan nelayan dan bakul 2. Pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong 3. Pengerukan alur pelayaran
1. 1 2. 1 3. 1
1. Paket Rp 2. Paket 3. Paket
850.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
16
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana ppp tegalsari
Prioritas 1 : Pembangunan PPP Tegalsari - Tegal pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
paket Rp paket paket paket
900.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
17
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Prioritas 1 : Pembangunan 1. Kota Semarang 2. Kota pertanian dalam arti luas dalam Semarang rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Pembinaan Pengguna kawasan usaha di PPP Tegalsari 2. Optimalisasi perijinan berlayar dan SLO 3. Operasional Pabrik Es PPP Tegalsari 4. Peralatan kerja,operasional dan penertiban K3 1 Pelatihan Operasional Kapal di atas 30 GT 2 Pelatihan Pengelolaan dan Manajemen Kapal Bantuan 3 Penguatan kelembagaan bagi kelompok penerima bantuan kapal
1. 3 2. 3 3. 1
1. Paket Rp 2. paket 3. paket
450.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
18
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Tangkap / Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
Prioritas 1 : Pembangunan 1. Jawa Tengah 2. Kota Tegal, Tercapainya peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dalam Kota Pekalongan, Batang, perikanan tangkap serta rangka percepatan Rembang penyediaan dan pengembangan sarana pembangunan perdesaan dan dan prasarananya peningkatan kesejahteraan petani
1 Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan > 30 GT 2 Pertemuan Dalam Rangka Penetapan Bantuan Kapal
1. 7 2. 4
1. Unit Rp 2. Lokasi
12.500.000
0,62 Dinas Kelautan dan Perikanan
224
1 1 1 1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(1) (2) (3) (5) Prioritas 1 : Pembangunan Kota Semarang 19 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program pertanian dalam arti luas dalam Pengembangan Perikanan Budidaya / rangka percepatan Kegiatan optimalisasi dan pembangunan perdesaan dan pengembangan karantina dan peningkatan kesejahteraan kesehatan ikan petani
Hasil Program Tolok Ukur (5) Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
20
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Budidaya / Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air tawar
Prioritas 1 : Pembangunan BPBIAT Muntilan dan Satker pertanian dalam arti luas dalam Lingkup BPBIAT rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
21
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Budidaya / Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut
Prioritas 1 : Pembangunan BPBIAPL Maribaya dan Satker pertanian dalam arti luas dalam Lingkup Balai ( Kab. Tegal ) rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyakit Ikan 2. Pelatihan Lab.Penyakit Ikan bagi Petugas Lab. dan Pembudidaya Ikan 3. Temu Teknis Penanggulangan Penyakit Ikan 4. Identifikasi Penyakit Ikan di Jawa Tengah 5. Peningkatan SDM bagi Petugas Lab 6. Penyediaan reagan 1 Kegiatan Pembuatan sumur artesis 2 Kegiatan pengadaan Happa dan kelengkapannya 3 Pembangunan jembatan diatas kolam Broodstock Center 4 Pengadaan peralatan kolam, hatchery bahan Laboratorium
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
Target (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 1 1 1 1 1
Satuan (8) 1. Paket Rp 2. Pelatihan 3. Paket 4. Paket 5. Paket 6. paket
1. 2. 3. 4.
1 1 1 1
1. unit Rp 2. paket 3. paket 4. paket
1.750.000
0,09 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Terlaksanannya Pengelolaan dan Pengembangan BPBIAPL Maribaya dan Satker Karanganyar Tugu Semarang, Satker Sluke - Rembang serta Satker Karimunjawa - Jepara 2. Terlaksananya Pengadaan Mesin Mesin Pendukung Kegiatan 1. Pengembangan budidaya sistem mina padi 2. Pengembangan dan sosialisasi CPIB 3. Optimalisasi penggunaan teknologi budidaya ikan
1. 1 2. 1
1. Paket Rp 2. Paket
1.500.000
0,07 Dinas Kelautan dan Perikanan
2. 1 3. 1
2. Paket 3. Paket
1. 4 2. 4 3. 1
1. Paket Rp 2. Paket 3. Paket
500.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
(9)
700.000
(10) (11) 0,03 Dinas Kelautan dan Perikanan
22
PILIHAN / KELAUTAN DAN Prioritas 1 : Pembangunan PERIKANAN / Program pertanian dalam arti luas dalam Pengembangan Perikanan Budidaya / rangka percepatan Kegiatan peningkatan dan pembangunan perdesaan dan pengembangan teknologi budidaya peningkatan kesejahteraan ikan petani
1. Karanganyar, Kebumen 2. Kendal, Batang 3. Karanganyar, Kebumen, Kendal, Batang 4. Temanggung, Kab Magelang
Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
23
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Budidaya / Kegiatan pengelolaan lingkungan dan pengendalian penyakit ikan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
1. Kota Semarang 2. Boyolali, Demak, Klaten, Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Kendal 3. Boyolali, Demak, Klaten, Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Kendal
Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Pertemuan jaringan informasi penyakit ikan & lingkungan 2. Pengendalian penyakit ikan 3. Pengadaan obat-obat penyakit ikan
1. 2 2. 1 3. 1
1. Paket Rp 2. Paket 3. paket
450.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
24
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Pengembangan Perikanan Budidaya / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan Air Payau
Prioritas 1 : Pembangunan 1. Rembang 2. Jepara 3. pertanian dalam arti luas dalam Demak 4. Rembang rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Optimalisasi backyard hatchery (pakan dan benih/induk ikan) 2. Pengembangan budidaya kerapu (pakan dan benih/induk ikan) 3. Pengembangan pendederan kepiting (pakan dan benih/induk ikan) 4. biosecurity untuk backyard hatchery
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
Paket Rp Paket Paket Paket
500.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
25
PILIHAN / KELAUTAN DAN Prioritas 1 : Pembangunan Cilacap, Magelang, PERIKANAN / Program pertanian dalam arti luas dalam Banjarnegara, Banyumas, Pengembangan Perikanan Budidaya / rangka percepatan Boyolali Kegiatan Revitalisasi Perikanan pembangunan perdesaan dan Budidaya Air Tawar peningkatan kesejahteraan petani
Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Pengembangan Kawasan Minapolitan (pakan dan benih) 2. Mesin Pembuatan Pakan 3. PPR (Pengembangan Perikanan Rakyat)
1. 4 2. 1 3. 1
1. Lokasi Rp 2. Unit 3. Paket
1.500.000
0,07 Dinas Kelautan dan Perikanan
225
1 1 1 1
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
(1) (2) (3) Prioritas 1 : Pembangunan 26 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program pertanian dalam arti luas dalam Pengembangan Perikanan Budidaya / rangka percepatan Kegiatan Revitalisasi Perikanan pembangunan perdesaan dan Budidaya Air Payau peningkatan kesejahteraan petani
Lokasi (5) 1. Jepara 2. Brebes 3. Rembang 4. Pemalang 5. Pati 6. Demak 7. Kendal 8. Jawa Tengah
Hasil Program Tolok Ukur (5) Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya
1. Cilacap, Surakarta, Tercapainya peningkatan konsumsi Boyolali, Magelang, Kab. makan ikan dan ekspor produksi Semarang, Pati, Rembang, perikanan Pekalongan, Tegal, Brebes 2. Brebes, Rembang, Sragen, Kt Magelang, Banyumas, Kt Pekalongan 3. Temanggung, Karanganyar, Sragen, Rembang 4. Boyolali, Kab. Semarang, Cilacap Temanggung, Semarang
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Pengembangan Budidaya Udang Windu 2. Pengembangan Budidaya Rumput laut 3. Pengembangan Budidaya Udang Vanamei 4. Pengembangan Budidaya Kepiting bakau 5. Pengembangan Budidaya Bandeng 6. Pengembangan kawasan desa Kepiting 7. Pengembangan kawasan desa Udang 1 Pembinaan dan pengawasan Mutu 2 Monitoring Harga Produk Perikanan 3 Gemarikan 4 Peningkatan Sarana UPI 5 Gelar Produk Perikanan (SAE, PRPP, HPS, JAKSEFO, Hari Nusantara) 6 Pengembangan Sentra Pengolahan dan Hasil
Target (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
1 1 1 1 1 1 1
Satuan (8) 1. Paket Rp 2. Paket 3. Paket 4. Paket 5. Paket 6. Paket 7. Paket
1. 10 2. 7 3. 3 4. 4 5. 5 6. 4
1. Lokasi Rp 2. Lokasi 3. Lokasi 4. Lokasi 5. Paket 6. Lokasi
600.000
0,03 Dinas Kelautan dan Perikanan
1 Pengadaan Blangko Health Certificate 2 Survailance ISO 17025 - 2005 3 Pengadaan Peralatan Lab ( Alat Histamin dan Kesegaran Ikan ) 4 Peralatan Official Control dan Penunjang
1. 2. 3. 4.
1 1 1 1
1. unit Rp 2. paket 3. paket 4. paket
1.000.000
0,05 Dinas Kelautan dan Perikanan
(9)
900.000
(10) (11) 0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
27
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan Pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
28
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP Pekalongan
Prioritas 1 : Pembangunan Wilayah Kerja LPPMHP pertanian dalam arti luas dalam Pekalongan rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
29
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP CIlacap
Prioritas 1 : Pembangunan Wilayah Kerja LPPMHP Cilacap Tercapainya peningkatan konsumsi pertanian dalam arti luas dalam makan ikan dan ekspor produksi rangka percepatan perikanan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
1 Survailen ISO / IEC 17025:2005 2 Uji Profisiensi 3 Kalibrasi Peralatan ukur LPPMHP 4 Belanja Peralatan Laboratorium Kimia 5 Belanja Peralatan Laboratorium Mikrobiologi 6 Belanja Reagensia Kimia
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 1 1 1 1 1
1. paket Rp 2. paket 3. kali 4. paket 5. paket 6. paket
850.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
30
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan peningkatan pelayanan mutu usaha perikanan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
1. Jawa Tengah 2. Semarang Tercapainya peningkatan konsumsi 3. Semarang 4. 5 PPP makan ikan dan ekspor produksi (Rembang, Pati, Kota Tegal, perikanan Batang, Cilacap) 5. Semarang
1 Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dg Instansi Terkait 2 Operasional Peningkatan Pelayanan 3 Updating Software Pelayanan Perijinan 4 Gelar Pelayanan Perizinan Perikanan 5 Pelatihan Petugas Perijinan
1. 2. 3. 4. 5.
1 1 1 5 1
1. paket Rp 2. Paket 3. Paket 4. lokasi 5. paket
350.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
31
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan peningkatan perluasan usaha dan koordinasi kelembagaan pelaku usaha perikanan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Semarang, Brebes, Kudus, Rembang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Pekalongan
1. Identifikasi penyuluh dan 1;7;1;1;1;1; kegiatan;bu Rp kelembagaan 1;1 ah;paket;kal 2. Pembuatan dan pemasangan baliho i;kegiatan;k gemar makan ikan egiatan;kegi 3. Sarana penyuluhan perikanan dan atan;paket kelautan 4. Pertemuan MPU 5. Temu koordinasi penyuluh perikanan dan kelautan 6. Lomba masak ikan Tk provinsi 7. Lomba masak ikan Tk nasional 8. Media informasi penyuluhan
600.000
0,03 Dinas Kelautan dan Perikanan
Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produksi perikanan
Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan eksport produk perikanan
226
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1) (2) 32 PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan peningkatan dan pengembangan LPPMHP Semarang
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Lokasi
(3) (5) Prioritas 1 : Pembangunan TPI dan UPI di wilayah kerja pertanian dalam arti luas dalam LPPMHP Semarang rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
Tolok Ukur (5) Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produksi perikanan
Tolok Ukur (6) 1 Pengadaan media dan reagensia kimia, reagensia mikrobiologi 2 Kalibrasi Alat 3 Validasi dan Verfikasi metode pengujian 4 Uji Profisiensi 5 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Lab Organoleptik, Mikrobiologi, Kimia, HACCP, ISO, Administtrasi 1 Pengembangan Kaw. Agropolitan 2 Pengembangan Kawasan FPESD 3 Pengembangan Kawasan Rawapening
1. Temanggung, Banjarnegara, Purworejo, Demak, Pekalongan 2. Sragen, Demak, Cilacap 3. Kab. Semarang
Kota Semarang, Jawa Tengah Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produksi perikanan
1 Identifikasi rencana program kegiatan 2013 2 Raker sinkronisasi program kegiatan 2013 3 Rapat koord penyusunan RKPD 2013 4 Penyusunan renja SKPD 5 Monitoring & evaluasi prog/keg 6 Penyusunan LAKIP, LPJ Gub, Laptah 7 Penyusunan Database Perikanan
35
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Kegiatan Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani
1. Kota Semarang, Rembang, Terwujudnya rehabilitasi dan konservasi Cilacap 2. Kota Semarang, sumberdaya kelautan dan perikanan Rembang, Cilacap 3. Kota Semarang, Rembang, Cilacap
1. Pemasangan Terumbu Karang 2. Penanaman Mangrove 3. Transplantasi karang 4. Alat Pemecah Ombak (APO)
36
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital
Prioritas 1 : Pembangunan 1. Wonosobo, Wonogiri 2. pertanian dalam arti luas dalam Kab. Tegal dan Kendal rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani TOTAL
34
Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produksi perikanan
Tercapainya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas habitat vital di pesisir / laut
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Keluaran Kegiatan
Prioritas 1 : Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani PILIHAN / KELAUTAN DAN Prioritas 1 : Pembangunan PERIKANAN / Program Optimalisasi pertanian dalam arti luas dalam Pengolahan dan Pemasaran Produksi rangka percepatan Perikanan / Kegiatan pengembangan pembangunan perdesaan dan perencanaan dan monitoring evaluasi peningkatan kesejahteraan program kegiatan kelautan dan petani perikanan
33
PILIHAN / KELAUTAN DAN PERIKANAN / Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan / Kegiatan pengembangan kawasan perikanan
Hasil Program
1. Rehabilitasi habitat vital melalui pemulihan ekosistem perairan pedalaman dengan penebaran benih ikan dan pengadaan reservat 2. Sosialisasi dan monitoring Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
Target (7) 1. 2. 3. 4. 5.
Keterangan SKPD
1 1 1 1 1
Satuan (8) 1. paket Rp 2. paket 3. kali 4. kali 5. paket
1. 5 2. 3 3. 1
1. lokasi Rp 2. lokasi 3. lokasi
450.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. kegiatan Rp 2. kali 3. kali 4. kali 5. kegiatan 6. kali 7. kegiatan
900.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
Rp
900.000
0,04 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. Ekor Rp 2. Paket
350.000
0,02 Dinas Kelautan dan Perikanan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 1 1 1 1 1 1
1. 95 1. Unit 2. 300.000 2. Batang 3. 62 3. unit 4. 40 4. Unit
1. 100.000 2. 1
(9)
1.200.000
40.396.832
227
Prosentase (%)
(10) (11) 0,06 Dinas Kelautan dan Perikanan
2,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN No. (1) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur Tolok Ukur (5) (6) Meningkatnya kemampuan SDM 1. Pelatihan ketrampilan IKM garmen masyarakat terkena pemutusan 2. Pelatihan kerampilan tingkat hubungan kerja dan putus sekolah lanjutan agar memiliki kompetensi dan mampu bekerja di perusahaan maupun berwirausaha mandiri.
(2) (3) WAJIB / PENDIDIKAN / Program Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal sumber daya manusia dan / Kegiatan Pendidikan pelayanan sosial dasar masyarakat Kemasyarakatan
(4) Jawa Tengah
2
WAJIB / PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kendal, Tegal, Pati, Meningkatnya prosentase kinerja Pemalang, Rembang, perempuan dalam bidang industri Banyumas, Cilacap, perdagangan Magelang, Klaten, Boyolali, Kota Semarang, Kota Surakarta
3
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Peningkatan Informasi Harga Pengamanan Stock dan Distribusi.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi 35 Kab/Kota Jawa kerakyatan untuk meningkatkan Tengah aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan peningkatan dan pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Semarang, STA Meningkatnya kesejahteraan petani kerakyatan untuk meningkatkan Soropadan Temanggung, produsen melalui pelaksanaan pasar aktivitas perekonomian masyarakat, Kota Magelang. lelang yang berkeadilan dan menciptakan dan memperluas bermartabat kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Perusahaan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi 35 Kab/Kota, Ibukota kerakyatan untuk meningkatkan Prov.Jawa Tengah aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Terwujudnya efisensi & efektifitas 1. Bimbingan teknis penyelenggaraan sistem distribusi barang dan jasa WDP dan SIUP; 2. Pengolahan data untuk menjamin pemenuhan WDP dan SIUP kebutuhan pokok penting masyarakat Laporan Penghapusan TPD/SIUP
6
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akses Pasar Produk Dalam Negeri serta Pencitraan Melalui Aku Cinta Produk Indonesia.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Menjadikan produk domestik sebagai jaminan pasar bagi produk-produk dalam negeri
Jawa Tengah, DKI, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Bandung, dan Kepulauan Riau
Target (7) 6.000;600
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Satuan (8) orang;orang Rp
228
1. Promosi produk IKM/UKM Jawa Tengah; 2. Pameran tunggal produk unggulan Jawa Tengah; 3. Pameran Nasional Dekranasda
Keterangan SKPD
(9) 6.000.000
(10) (11) 0,30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
700.000
0,03 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.200.000
0,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5;4;1;50;10 kali;kali;kali;o Rp 0;1 rang;orang;ka li
1.250.000
0,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
70;30.000 orang;perusa Rp haan
500.000
0,02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.500.000
0,17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
a. Pelatihan Manajemen Usaha Bagi 60; 210; 1; orang; orang; Rp pemilik UDKM dan pelaku IKM Sentra 80 buku; orang hasil Pertanian b. Terlaksananya Sosialisasi Gender untuk mendukung Kebijaksanaan bidang Indag c. Terlakasananya Pendataan Data Pilah dan penyusunan Gender Analysis Pathway terhadap kelompok UDKM dan IKM hasil Binaan Dinperindag Prov Jateng. d. Pelatihan ketrampilan dan Banlat peningkatan kualitas produk di wilayah penghasil ikan. Terwujudnya efisensi & efektifitas 1. Pengawasan distribusi dan 5; 5; 6; 6; 1 kali; kali; Rp sistem distribusi barang dan jasa persediaan gula mentah, gula rafinasi kab./kota; untuk menjamin pemenuhan dan gula putih di Jateng; 2. kab./kota kebutuhan pokok penting masyarakat Pengawasan distribusi, stock, HET pupuk bersubsidi; 3. Penyediaan informasi harga di daerah sentra ekonomi (Semarang, Magelang, Pati, Banyumas, Pekalongan dan Surakarta); 4. Fasilitasi pelaksanaan pasar murah sembako; 5. Penyediaan informasi harga di provinsi 1. Penyelenggaraan pasar lelang forward komoditi agro; 2. Revitalisasi pasar lelang forward komoditi agro; 3. Pengembangan sosialisasi bursa on line komoditi agro; 4. Temu usaha pola kemitraan; 5.Gelar bisnis waralaba; 6. Sosialisasi sistem resi gudang
Prosentase (%)
14;3;1
kali;kali;kali Rp
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Tolok Ukur (5) 1.Meningkatnya kapasitas dalam manajemen ekspor 2.Meningkatnya akses informasi ekspor
Tolok Ukur (6) 1. Penyusunan panduan eksport; 2. Verifikasi eksportir/calon eksportir; 3. Pengolahan data eksportir; 4. Publikasi kegiatan eksport; 5. Pelatihan eksport; 6. Penyusunan komoditi pengembangan eksport
Target Satuan (7) (8) 100/5;100;1 buku/komodit Rp 00;5;640;10 i;eksportir;bu 0 ku;kali;orang; buku
1. Peningkatan pelayanan laboratorium penguji dan kalibrasi; 2. Peningkatan sertifikasi mutu barang; 3. Peningkatan promosi dan informasi pelayanan
(1) 7
(2) PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor / Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku Ekspor
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Jawa Tengah kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor / Kegiatan Peningkatan Standar Mutu dan Sertifikasi produk Komoditi dan Orientasi Eksport Jawa Tengah
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi BPSMB Surakarta, kerakyatan untuk meningkatkan Kab.Kota se Jawa aktivitas perekonomian masyarakat, Tengah menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya ekspor non migas
9
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor / Kegiatan Peningkatan Ragam Mutu Komoditi Ekspor Non Migas dan Pengembangan KEK Jateng.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Kab.Kota se Jawa kerakyatan untuk meningkatkan Tengah aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya ekspor non migas Jawa 1. FGD peningkatan eksport; 2. Tengah Sosialisasi kebijakan PLN; 3. Forum koordinasi pengembangan KEK
10
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
15 Kabupaten / Kota
Terwujudnya ketertiban dunia usaha yang meliputi sektor produksi dan sektor perdagangan
11
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian.
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Grobogan, Brebes, Rembang, Blora, Cilacap, Magelang, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri
12
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Kegiatan Peningkatan Pengawasan Kemetrologian
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
13
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Kegiatan Peningkatan Operasional Kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Magelang, Tegal, Pati dan Banyumas
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 750.000
(10) (11) 0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1;1;1 paket;paket;p Rp aket
750.000
0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
750;450;120 orang;orang; Rp orang
685.000
0,03 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Sosialisasi perlindungan konsumen; 2. Teratasinya keluhan/pengaduan konsumen
15;10 Kab/Kota;Kali Rp
800.000
0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya tertib niaga, ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
1. Pengawasan barang beredar bersubsidi di wilayah perbatasan; 2. Perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan; 3. Pengawasan bidang kemetrologian di wilayah perbatasan
35;1;35 kali;paket;kali Rp
750.000
0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
35 Kabupaten / Kota
Meningkatkan perlindungan konsumen dalam hal jaminan memperoleh ketepatan volume barang yang dibelinya
1. Perlindungan konsumen; 2. Penertiban dan penegakan peraturan tentang hak dan kewajiban produsen/pedagang dan konsumen
paket;Kali Rp
500.000
0,02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Magelang, Tegal, Pati dan Banyumas
Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang
1. Peningkatan pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai; 2. Pemantauan pasca pelayanan tera/tera ulang UTTP; 3. Peningkatan kemampuan reparatir UTTP
35;35;6 kab./kota;kab Rp /kota;paket
3.500.000
0,17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
229
1;35
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi (4) Kab.Kota se Jawa Tengah, Eropa Barat, Eropa TImur, Timur Tengah, China, Korea Selatan, negara ASEAN, Australia
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Meningkatnya kerjasama, jaringan usaha, pangsa pasar luar negeri
Tolok Ukur (6) 1. Monitoring Daya Saing; 2. Penilaian Eksportir Tangguh; 3. Pembuatan Visualisasi Produk Unggulan Jawa Tengah; 4. Pembuatan Katalog Produk Ekspor; 5. Pembuatan Inquiry; 6. Pembuatan Peta Pasar Ekspor; 7. Pameran di Eropa Barat, Eropa Timur, Timur Tengah, Korea Selatan, Cina, Asean, Australia
(1) 14
(2) PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional / Peningkatan Akses Pasar Produk Unggulan berorientasi Ekspor di Pasar Luar Negeri
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
15
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional / Peningkatan Efisiiensi Impor dalam rangka Mendukung Ekspor
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Kab.Kota se Jawa kerakyatan untuk meningkatkan Tengah aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya kerjasama, jaringan usaha, pangsa pasar luar negeri
16
PILIHAN / PERDAGANGAN / Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah / Kegiatan Perkuatan Kelembagaan Pasar dan Peningkatan Sarana bagi UDKM.
17
18
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target Satuan (7) (8) 90;100;1;1; orang;orang; Rp 1;7 paket;paket;p aket;kali
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 3.000.000
(10) (11) 0,15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Sosialisasi dan implementasi 240;240;60; orang;orang; Rp kebijakan import; 2. Pelatihan prosedur 80;50/1000/ orang;orang; import; 3. Forum komunikasi 11;100 buku/brosur/ perdagangan luar negeri; 4. Sosialisasi bulan; buku dan implementasi SNI wajib; 5. Verifikasi importir; 6. Pengolahan data import
750.000
0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Ibukota Provinsi, 35 kerakyatan untuk meningkatkan Kab/Kota aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pasar tradisional tetap eksis dan 1. Bantuan sarana usaha perdagangan 1;40;40;2;1; paket;orang;o Rp menjadi pilihan masyarakat konsumen kecil dan menengah; 2. Pelatihan 1 rang;kali;pak untuk memperoleh barang ketrampilan dan marketing bagi et;paket pedagang perempuan (pengusaha kecil dan perintis usaha baru); 3. Pelatihan menyortir barang yang berkualitas; 4. Rakor pengelolaan pasar modern dengan pasar tradisional; 5. Bantuan fasilitasi investasi pedagang kaki lima Kebumen; 6. Fasilitasi pengelolaan pasar Cokro
1.500.000
0,07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Industri Alternatif Berbasis Sumber Daya Lokal
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Grobogan, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta
Berkembangnya IKM dengan kinerja yg lebih efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan import
1.000.000
0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. / Kegiatan Peningkatan Mutu, standarisasi Produk IKM dan Pengembangan IKM Lintas Kab/Kota
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Grobogan, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta
Berkembangnya populasi IKM yang tingkat penggunaan bahan baku impor rendah
1.000.000
0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
230
1. Pelatihan Achiement Motivation Training IKM Industri Aneka; 2. Pelatihan IKM Penyamakan Kulit dan Banlat; 3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna IKM Kerajinan Anyaman Bambu; 4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna IKM kerajinan Mainan kayu; 5. Peningkatan Efisiensi dan Mutu IKM Kerajinan Genteng; 6. Peningkatan Efisiensi dan Mutu IKM Kerajinan Perhiasaan; 7. Peningkatan Efisiensi dan Mutu IKM Industri Kerajinan Bata; 8. Pengembangan Teknologi Tepat Guna IKM Kerajinan Batok 1. Pelatihan achiement motovation training IKM industri aneka; 2. Pelatihan IKM penyamakan kulit dan bantuan investasi sarana produksi; 3. Pengembangan teknologi tepat guna IKM kerajinan anyaman bambu; 5. Peningkatan efisiensi dan mutu IKM kerajinan genting; 6. Fasilitasi produksi IKM tas plastik/kulit
40;120;3;2; orang;orang; Rp 4;2;2;2; paket;paket;p aketpaket;pak et;paket
450
IKM Rp
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Berkembangnya IKM dengan kinerja yg lebih efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor 3. Meningkatnya kualitas pengelola showroom Dekranasda Jateng
Tolok Ukur (6) 1. Lomba rancang busana batik dan tenun ATBM; 2. Uji kesetaraan produk kerajinan keluar provinsi;3. Pelaksanaan operasional showroom Dekrasnada
Target Satuan (7) (8) 350;15;4 orang;orang; Rp orang
1. Pengembangan kerjasama bidang INDAG Provinsi MPU; 2. Sinergitas program kegiatan bidang INDAG; 3. Monev pelaksanaan program kegiatan bidang INDAG
10;35;35 kegitan;kab./ Rp kota;kab./kot a
(1) 19
(2) PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. / Kegiatan Peningkatan Dukungan Dekranasda Bidang Industri
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Semarang, Kota kerakyatan untuk meningkatkan Semarang, Pontianak aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
20
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Bidang Indag Provinsi Anggota MPU serta monev pelaksanaan program dan kegiatan
Prioritas 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik
Semarang, Jateng, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jabar, Jatim, Bali, NTT dan NTB.
Meningkatnya kerjasama antar provinsi anggota MPU dalam pemberdayaan IKM yang berbasis pada potensi sumber daya lokal serta mendorong penggunaan produkproduk dalam negeri.
21
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. / Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Klinik HKI bidang Industri dan Perdagangan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Semarang, Kendal, Grobogan, Brebes, Pati, Pemalang, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Magelang, Kebumen, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Kota Semarang
Teregistrasinya IKM unggulan di Jawa 1. Updating data dan informasi bidang Tengah indag; 2. Fasilitasi registrasi HKI IKM unggulan daerah
22
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Klaster Tekstil dan Produk Tekstil.
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Jawa Tengah kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
23
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Klaster Industri Makanan Olahan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Jawa Tengah kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
24
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Klaster Industri Komponen
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Semarang, Pati, Rembang, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Klaten, Boyolali, jabat, jatim
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 1.000.000
(10) (11) 0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.320.000
0,07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
paket; IKM Rp
720.000
0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Pelatihan teknik produksi TPT serat 30;30;30;30 orang;orang; Rp alam; 2. Pendampingan teknis di sentra ;30;30;30;3 orang;orang; produk batik dan bantuan peralalatan; 0;1 orang;orang; 3. Forum kerjasama IKM TPT dengan orang;orang; industri besar TPT; 4. Peningkatan paket manajemen usah IKM TPT; 5. Peningkatan teknis desain dan motif bagi IKM tenun ATBM dan Banlat; 6. Peningkatan teknik desain dan motif bagi IKM batik dan Banlat; 7. Peningkatan teknik desain dan motif bagi IKM Bordir dan Banlat; 8. Pengembangan keusahawanan bagi IKM TPT dan Banlat; 9. Identifikasi produk OVOP di Jawa Tengah Terwujudnya produktivitas dan 1. Penguatan Klaster Industri makanan 300;90;20;1 orang;orang;I Rp meningkatnya populasi usaha industri berbasis ketela; 2. Sosialisasi SNI KM;paket berbasis klaster industri makanan Berbasis bahan baku ketela; 3. Sertifikasi uji mutu / kualitas produk makanan; 4. Bantuan investasi sarana produksi bagi IKM roti
1.500.000
0,07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
400.000
0,02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya keterkaitan antara industri inti dengan industri pendukung dan terkait
1.200.000
0,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2; 160
Terwujudnya efisiensi industri industri unggulan melalui klaster
231
1. Magang IKM Komponen otomotif; 2. 12;3;1;3;3;3 orang;paket;k Rp Banlat. IKM Otomotif; 3. Magang ;3 egiatan;paket Ketrampilan Teknologi mutu Komponen ;paket;paket Otomotif; 4. Banlat. IKM Transportasi; 5. Banlat. IKM Karoseri; 6. Banlat.IKM Perahu Rakyat
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya keterkaitan antara industri inti dengan industri pendukung dan terkait
(1) 25
(2) PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial / Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(4) Semarang, Kendal, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, Kota Magelang, Kota Surakarta
26
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial / Peningkatan dan pengembangan sentra/klaster industri komponen otomotif dan komponen air
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Surakarta, Klaten, Sragen, Batang, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Purbalingga, Wonogiri, Luar Negeri, Klaten, Grobogan, Kota Semarang
27
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial / Kegiatan Peningkatan dan pengembangan klaster Mebel/kayu olahan
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Grobogan, , Kota Semarang, Kota Surakarta, Bali, NTB, Pemalang
28
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Peningkatan Penggunaan dan Informasi Produk Dalam Negari
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Kudus, Banjarnegara, kerakyatan untuk meningkatkan Kota Semarang, Kota aktivitas perekonomian masyarakat, Surakarta menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster hingga berdaya saing tinggi
29
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Peningkatan kualias dan keamanan produk agroindustri skala kecil dan menengah
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Semarang, Kudus, kerakyatan untuk meningkatkan Purbalingga, Wonosobo, aktivitas perekonomian masyarakat, Boyolali, Karanganyar menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
30
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Jawa Tengah Program Penataan Struktur Industri / kerakyatan untuk meningkatkan Kegiatan Peningkatan Sinergitas aktivitas perekonomian masyarakat, Program Pembangunan Industri menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Pengembangan IKM Kerajinan Kuningan; 2. Pengembangan IKM Kerajinan Kaligrafi; 3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna IKM Kerajinan Enceng Gondok
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target Satuan (7) (8) 2;2;1 paket;paket;p Rp aket
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 721.080
(10) (11) 0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
IKM Rp
1.200.000
0,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1;1;1;2 lokasi;lokasi;l Rp okasi;lokasi
700.000
0,03 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Pelatihan Teknik Pengelasan; 2. Pelatihan Mesin-Mesin Alsintani; 3. Pelatihan SKKNI Logam dan Mesin; 4. Pembuatan Profil Industri Permesinan; 5. Pembuatan Katalog Mesin dan Peralatan Alsintani; 6. Pengenalan produk Alsintani Lokal; 7. Pengenalan produk Alsintani Lokal; 8. Banlat Permesinan
30;30;30;1; orang;orang; Rp 1;5;5;7 orang;paket;p aket;IKM;IKM ;paket
1.900.000
0,09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya struktur industri yang kuat
1. Penerapan cara produksi makanan yang baik dan benar bagi IKM makanan; 2. Pendampingan GMP bagi IKM makanan; 3. Peningkatan teknologi bagi IKM Agropolitan
90;2;3 orang;IKM;lok Rp asi
920.000
0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya struktur industri yang kuat
1. Forum koordinasi dan sinergitas pembangunan bidang industri dan perdagangan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DI Yogyakarta 2. Forum koordinasi penyusunan kerja rencana pembangunan bidang INDAG tahun 2013; 3. Pendataan dan pemetaan IKM pengguna produk dan komponen import; 4. Pengembangan kelembagaan usaha baru IKM dan perdagangan
200;210;1;1 orang;orang; Rp 8 paket;paket
2.500.000
0,12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya efisiensi industri-industri 1. Magang IKM komponen otomotif; 2. unggulan melalui klaster Penerapan hasil litbang terapan industri otomotif; 3. Bantuan investasi sarana produksi pengelasan bagi IKM otomotif; 4. Bantuan investasi sarana produksi pengecatan bagi IKM otomotif; 5. Bantuan sarana produksi IKM knalpot ramah lingkungan; 6. Sertifikasi perbengkelan di Jateng; 7. Bantuan sarana produksi IKM perbengkelan; 8. Bantuan sarana produksi IKM pande besi Terwujudnya keterkaitan antara 1. Pelat.teknis peningkatan Teknologi industri inti dengan industri Proses prosuksi bagi IKM mebel; 2. pendukung dan terkait Pembinaan kemampuan produksi IKM mebel ke Bali/Lombok (NTB); 3. Gelar lomba desain produk industri mebel; 4. Fasilitasi bantuan investasi peralatan proses produksi IKM mebel
232
353
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Terwujudnya struktur industri yang kuat
Tolok Ukur (6) Temu bisnis industri mebel/kayu olahan dan pengenalan teknologi tinggi mesin perkayuan pameran industri mebel untuk IKM
1. Pelatihan teknologi desain produk komponen IKM elektronika; 2. Pelatihan dan bantuan sarana investasi sarana produksi IKM jasa keteknikan komponen AC; 3. Pelatihan dan bantuan sarana investasi sarana produksi IKM jasa keteknikan komponen TV; 4. Pelatihan dan bantuan sarana investasi sarana produksi IKM jasa keteknikan komponen radio; 5. Pelatihan dan bantuan sarana investasi sarana produksi IKM jasa keteknikan komponen kulkas; 6. Pelatihan teknis desain animasi multimedia; 7. Pelatihan teknis service telephone selluler dan bantuan investasi sarana produksi; 8. Peningkatan informasi jejaring IKM komponen elektronika dan telematika; 9. Workshop peningkatan dayasaing industri komponen elektronika dan telematika; 10. Penumbuhan wirausaha baru IKM
(1) 31
(2) PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Fasilitasi pengembangan akses bahan baku industri mebel dan pengolahan kayu
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Kota Semarang, Kota kerakyatan untuk meningkatkan Surakarta, Jakarta, aktivitas perekonomian masyarakat, Pekanbaru menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
32
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Peningkatan dan penguatan industri elektronika dan telematika
Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Sasaran Misi II : Perwujudan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan
Batang, Blora, Terwujudnya struktur industri yang Banyumas, Temanggung, kuat Purworejo, Yogyakarta, Kudus, Tegal, Pati, Rembang, Jakarta, Kota Semarang
33
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Peningkatan dan penguatan industri pendukung klaster industri di Jawa Tengah
Prioritas Pembangunan untuk Pencapaian Sasaran Misi II : Perwujudan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Jakarta
Terciptanya struktur industri yang Fasilitasi investasi sarana produksi kuat antara industri hulu dan hilir klaster pokja industri FPESD Jawa dengan berbasis pada pendekatan Tengah klaster sehingga berdaya saing tinggi, terbentuknya keterikatan antara industri hulu dan hilir.
233
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target (7)
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
2
Satuan (8) kegiatan Rp
(9) 875.000
(10) (11) 0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100
IKM Rp
1.500.000
0,07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60; 600
paket;orang Rp
2.500.000
0,12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur (5) Meningkatnya struktur industri
Tolok Ukur (6) 1. Sosialisasi SNI garam beryodium; 2. Peningkatan kualitas produk; 3. Banlat IKM garam; 4. Pendampingan IKM garam; 5. Magang produksi garam
Target Satuan (7) (8) 30;30;9;1;2 orang;orang; Rp 0 paket;paket;o rang
Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster hingga berdaya saing tinggi
1. Terlaksananya Pengawasan barang Beredar Kena Cukai; 2. Terlaksananya Sosisalisasi perlindungan konsumen; 3. Peningkatan Pengawasan Kemetrologian
35;15;35 kali;kab/kota; Rp kali
Semarang, Kendal, Terwujudnya struktur industri yang Demak, Grobogan, kuat Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes, Pati, Kudus, Pemalang, Jepara, Rembang, Blora, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta
1. Pembinaan industri hasil tembakau; 2. Pembinaan IKM makanan; 3. Pembinaan IKM Kimia; 4. Pembinaan IKM Mebel; 5. Penerapan Sistem Managemen Mutu IKM Garam (ISO 9001,14001,HACCP); Advokasi IKM Garam; Banlat garam, pupuk organik dan minyak atsiri; 8. Fasilitasi sertifikasi SNI garam beryodium
(1) 34
(2) PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan peningkatan mutu dan komoditas yg bernilai ekonomi tinggi
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Pati, Kota Semarang, kerakyatan untuk meningkatkan Madura aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
35
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Pembinaan industri dan perdagangan pengolahan tembakau diwilayah industri hasil tembakau (bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar)
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi 35 Kab/Kota Se Jawa kerakyatan untuk meningkatkan Tengah aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
36
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / kegiatan Pembinaan Industri dan Perdagangan Pengolahan Tembakau di Lingkungan Industri Pengolahan Tembakau (Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan)
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
37
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Prioritas Pembangunan untuk Program Penataan Struktur Industri / Pencapaian Sasaran Misi 4 : a. Kegiatan Pembinaan Industri dan Perluasan kesempatan kerja Perdagangan Pengolahan Tembakau dan Masyarakat dilingkungan Industri Pengolahan Tembakau (Balai Pengembangan SDM dan produk IKM)
Kota Semarang, 25 Tersedianya tenaga kerja berkualitas Kab/Kota di Jawa Tengah yang mendukung perkembangan industri di Jawa Tengah.
1. Pelatihan kewirausahaan TI, desain produk unggulan; 2. Pelatihan ketrampilan TI bagia anak putus sekolah; 3. Pelatihan pengembangan desain kemasan produk dan banlat
38
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Pembinaan Industri dan Perdagagangan Pengolahan Tembakau dan dilingkungan Industri Pengolahan Tembakau (Bidang Industri Alat Transportasi Elektronika dan Aneka)
Karanganyar, Surakarta, Banjarnegara, Kudus, Pati, Banyumas, Magelang, Tegal, kota Semarang
1. Worshop labelisasi dengan teknologi bercode produk industri aneka; 2. Bimbingan dan penerapan sistem SNI untuk industri manufaktur serta bantuan sarana investasi
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi, terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir
234
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 850.000
(10) (11) 0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.000.000
0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
IKM Rp
7.500.000
0,37 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
360;720;750 orang;orang; Rp orang
4.300.000
0,21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.500.000
0,12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.325
5; 5
paket;paket Rp
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
(1) 39
(2) PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan Pembinaan Industri dan Perdagangan Pengolahan Tembakau dan Masyarakat Dilingkungan Industri Pengolahan Tembakau (BPSMB)
(3) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
40
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Penataan Struktur Industri / Kegiatan pembinaan industri dan perdagangan pengolahan tembakau dan masyarakat di lingkungan industri pengolahan tembakau (Bidang Industri Logam, Mesin dan Tekstil)
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Kota Semarang kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
41
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi 35 Kab/Kota se Jawa Program Penataan Struktur Industri / kerakyatan untuk meningkatkan Tengah Kegiatan Pembinaan industri dan aktivitas perekonomian masyarakat, perdagangan konversi hasil menciptakan dan memperluas tembakau (Bidang perdagangan kesempatan kerja serta dalam negeri) meningkatkan kesejahteraan masyarakat
42
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Prioritas Pembangunan untuk Program Penataan Struktur Industri / Pencapaian Sasaran Misi II : Kegiatan Penguatan Jejaring Perwujudan kemandirian dan daya Kemitraan IKM Industri Aneka saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan
43
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT dalam rangka optimalisasi pelayanan bagi IKM di Jawa Tengah
No.
Lokasi (4) BPSMB Surakarta, Kab.Kota se Jawa Tengah, sentra produksi tembakau/rokok
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatkan mutu komoditi tembakau dan rokok di pasaran
Tolok Ukur (6) 1. Peningkatan Mutu Produk Komoditi Tembakau; 2. Akreditasi Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin oleh KAN; 3. Pengadaan Peralatan dan Bahan Kimia Laboratorium Penguji dan Kalibrasi; 4. Monitoring Mutu di Sentra Produksi Tembakau dan rokok
Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dgn berbasis pada pendekatan klaster sehingga berdaya saing tinggi, terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir.
Pameran dan temu bisnis industri logam mesin Jawa Tengah
Pelaku usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola usahanya. Termonitornya Perkembangan Pengelolaan Pasar Tradisional di Jawa Tengah
1. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan pasar tradisional; 2. Pelatihan managemen bagi pedagang pasar tradisional; 3. Bimbingan dan pendampingan bagi pengelola pasar tradisional; 4. Lomba pasar tradisional
Kota Semarang, Sragen, Terwujudnya struktur industri yang klaten, Jepara, kuat Banjarnegara,
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Semarang, Pati, Tegal, kerakyatan untuk meningkatkan Purbalingga, Jepara, aktivitas perekonomian masyarakat, Sukoharjo menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Meningkatkan kemampuan teknologi industri bagi IKM
235
1. Fasilitasi pengembangan standar mutu 4 produk; 2. Fasilitasi merk/label industri aneka; 3. Bantuan sarana produksi bagi IKM industri aneka; 4. Penyusunan profil produk kerajinan industri aneka; 5. Fasilitasi hasil produksi IKM kerajinan industri aneka; 6. Bantuan sarana produksi IKM kulit; 7. Peningkatan efisiensi produksi melalui konversi dari tungku bahan bakar minyak tanah menjadi tungku LPG 5. Terumuskannya model pengembangan industri kerajinan barang dari kulit 6. Meningkatnya sarana teknis produksi tepat guna industri barang dari kulit 7. Meningkatnya efisiensi produksi industri aneka melalui konversi penggunaan bahan bakar LPG 1.Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas SDM UPT logam, otomotif, kayu; 2. Forum informasi pusat desain industri manufacture dan handycraft; 3. Pameran potensi kemampuan layanan inslasi BPTIKM
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Target Satuan (7) (8) 2;1;1;1 paket;paket;p Rp aket;paket
Prosentase (%)
Keterangan SKPD
(9) 500.000
(10) (11) 0,02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60
IKM Rp
1.900.000
0,09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1;150;75;1
Kegiatan; Rp orang; orang;kegiata n
1.300.000
0,06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
90;30;2;3 orang;orang; Rp paket;paket
1.100.000
0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6;60;1 paket;orang;k Rp ali
2.000.000
0,10 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
No.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolok Ukur (5) Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi modern
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (6) 1. Penyusunan e paper bidang indag 2. Penyusunan bursa on line pasar lelang agro
(1) 44
(2) PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri / Kegiatan Penerapan Teknologi Informasi Networking Indag
(3) (4) Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Jawa Tengah kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
45
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri / Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk dan pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah di Jawa Tengah
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi Semarang, 10 Kab/Kota. Meningkatnya jumlah IKM yang kerakyatan untuk meningkatkan menerapkan teknologi modern dan aktivitas perekonomian masyarakat, terlindungi dari kemungkinan menciptakan dan memperluas pembajakan HaKI kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1. Pelatihan peningkatan kualitas produk dan pengembangan SDM; 2. Pengembangan industri kreatif (fashion, teknologi informasi, desain kemasan dan industri kerajinan); 3. Bantuan investasi sarana produksi IKM konveksi
46
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri / Kegiatan pengembangan produk dan wirausaha baru IKM mendukung program pembangunan kewilayahan di Jateng
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Batang, Brebes, Rembang, Blora, Cilacap, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Boyolali, Wonogiri
1. Pelatihan peningkatan kualitas dan kuantitas produk; 2. Bantuan peralatan dan pelatihan ukir IKM pertukangan; 3. Bantuan peralatan IKM makanan olahan; 4. Bantuan peralatan IKM percetakan dan kemasan; 5. Bantuan peralatan IKM perbengkelan
47
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri / Kegiatan Peningkatan Keterampilan SDM IKM INdustri Aneka
Prioritas 2 : Peningkatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Grobogan, Jepara, Magelang, Kebumen, Boyolali, Wonogiri, Kota Semarang
48
PILIHAN / PERINDUSTRIAN / Program Pengendalian Dan Perusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Penerapan IKM Secara InProses
Prioritas 6 : Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengembalikan fungsi-fungsi ekologis
Semarang, Jepara, Cilacap, Purworejo, Wonogiri
Menguatnya kemampuan IKM di pedesaan dalam mendukung ekonomi kewilayahan. - Fasilitasi Bantuan Peralatan dan pelatihan ukir IKM Pertukangan - Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Makanan Olahan - Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Percetakan dan Kemasan - Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Perbengkelan Tersedianya tenaga kerja berkualitas antara dan mendukung perkembangan industri
Target (7) 1;1
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Satuan (8) paket;paket Rp
Prosentase (%)
SKPD
(9) 900.000
(10) (11) 0,04 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.500.000
0,07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
orang;paket Rp
3.810.000
0,19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Peningkatan ketrampilan SDM dan 30/2;30/1;3 orang/paket;o Rp bantuan investasi sarana produksi 0/1;2;1 rang/paket;pa kerajinan Monel; 2. Peningkatan ket;paket;pak ketrampilan dan bantuan investasi et sarana produksi industri kerajinan batu aji; 3. Peningkatan ketrampilan dan bantuan investasi sarana produksi industri kerajinan asesories rumah tangga; 4. Pengembangan teknologi produksi batu pahat; 5. Bantuan investasi sarana produksi IKM kerajinan tembaga, kuningan, alumunium
1.000.000
0,05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
485.000
0,02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kemampuan penerapan Penerapan efisiensi proses secara inefisiensi produksi ramah lingkungan proses dan bantuan alat pada IKM tahu, tapioka dan pengolahan ikan
360/14;1.25 orang/paket;o Rp 0;12 rang;paket
600;20
1
paket Rp
77.736.080
TOTAL
Keterangan
3,85
GUBERNUR JAWA TENGAH
BIBIT WALUYO
236