Kajian Tematik
National Dentist’s Day
Departemen Advokasi & Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022 Kabinet Ruang Harapan
National Dentist’s Day diperingati setiap tanggal 6 Maret sebagai bentuk apresiasi dan pemberian penghargaan kepada profesi dokter gigi dan spesialis kedokteran gigi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kesehatan gigi sangatlah penting karena menjadi bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui National Dentist’s Day ini menunjukkan pemberian hormat kepada mereka yang tidak hanya menjaga gigi kita tetap baik dan sehat, tetapi juga menjaga tubuh kita dalam kondisi prima.
Sejarah tertentu tidak menyebutkan alasan kenapa tanggal 6 dijadikan National Dentist’s Day, tetapi kemungkinan6Maret dipilihkarenapadatahun1790,padaharitersebut seorang dokter gigi Amerika John Greenwood menjabat sebagai dokter gigi pribadi George Washington yang telah menemukan dental foot engine pertama (Goyal, 2020). Untuk lebih memperingati hariini, simak sejarah singkat dan bagaimana cara mengapresiasi dokter gigi di masa sekarang.
Sejarah kedokteran gigi di dunia tumbuh bersamaan dengan sejarah peradaban manusia sesuai dengan bukti sejarah dari 7000 tahun sebelum masehi. Ilmu kedokteran gigi terus berkembang pesat hingga abad ke-21. Sejak tahun 1840, berbagai perguruan tinggi di dunia mulai dari Maltimore hingga Maryland, di Amerika Serikat telah membuka sekolah khusus untuk berbagai cabang ilmu. Spesialisasi yang ditetapkan untuk kedokteran gigi diantaranya Endodontik, Prostodontik, dan Bedah Mulut (Ferizal, 2021)
Pierre Fauchard disebut sebagai “Bapak Kedokteran Gigi Modern” karena menjadi orang pertama yang menerbitkan buku teks ilmiah tentang teknik dan praktik kedokteran gigi pada tahun 1728. Buku yang disusun oleh Fauchard berjudul “Le Chirurgien Dentiste” dan dipublikasikan pada tahun 1728 sebagai karya kedokteran gigi yang revolusioner. Fauchard memisahkan kedokteran gigi, dari ilmu “pertukangan” menjadi sains yang terpisah dari kedokteran umum, ilmu di bidang bedah yang lebih besar dan menjadikannya profesi independen. Di dalam bukunya juga membahas dan menjelaskan semua aspek diagnosis dan perawatan penyakit gigi, seperti ortodontik, prostetik, penyakit periodontal, dan bedah mulut (Ferizal, 2021).
Sejarah Kedokteran Gigi di Indonesia berawal dari meningkatnya kebutuhan akan dokter gigi di masa kolonialisme Belanda. Namun, pada saat itu lembaga kedokteran gigi belum didirikan di Indonesia. Dokter gigi di Indonesia didatangkan langsung dari Eropa, tetapi jumlah dokter gigi dari Eropa yang mampu serta mau bekerja di Hindia Belanda sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar hanya mau melayani masyarakat Eropa yang tinggal di Indonesia. Ditjen dikti Kemendikbud melaporkan bahwa zaman dahulu jika orang pribumi menderita sakit gigi, akan dibawa ke dukun atau tabib menggunakan pengobatan tradisional dan dibiarkan sembuh dengan sendirinya (Arifan, 2016).
Makna sesungguhnya di balik National Dentist’s Day terletak pada mendorong masyarakat umum untuk memiliki kesehatan mulut yang baik dan mematuhi perawatan gigi. Salah satu contohnya adalah untuk mensosialisasikan agar masyarakat melakukan dental check-up atau pemeriksaan gigi secara rutin. Kiranya, kita harus mengunjungi dokter gigi, bukan hanya pada saat ada keluhan (seperti sakit gigi, gigi berlubang, dan lainnya) saja, melainkan juga untuk kesehatan gigi dan gusi yang lebih baik karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selain menghargai pekerjaan dokter gigi dengan mendatangi mereka, menjaga kebersihan mulut juga merupakan bagian penting dari perawatan Kesehatan gigi. Upaya mendapatkan kesehatan gigi dan mulut yang baik harusdidukung dengan polahidup sehat danbersih,beberapacaranya adalah denganmenyikat gigisehariminimal2kali,membersihkangigidenganteknik floss,makanmakananyangseimbang, dan batasi makan serta minum di antara waktu makan (Goyal, 2020; Pratiwi, dkk., 2020; News18, 2022).
Referensi
Arifan, F.A., 2020, Kedokteran Gigi dalam Lembar Sejarah, Tersedia di: https://alif.id/read/fadh-ahmad-arifan-m-ag/kedokteran-gigi-dalam-lembaran-sejarah-b22 6955p/ [Diakses pada tanggal 3 Maret 2022].
Ferizal, 2021, Sejarah Mutu dan Keselamatan Pasien Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Puskesmas, Sukabumi : CV Jejak, hal 141-150.
Goyal, S., 2020, National Dentist Day 2020: All you need to know, Tersedia di: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/national-dentist-day-dentists-day-158348 9212-1 [Diakses pada tanggal 3 Maret 2022].
News18, 2022, National Dentist’s Day 2022: Date, History, Significance and All You Need to Know. Tersedia di: https://www.news18.com/news/lifestyle/national-dentists-day-2022-date-history-significa nce-and-all-you-need-to-know-4835717.html [Diakses pada tanggal 5 Maret 2022].
Pratiwi, D., Ariyani, A.P., Sari, A., Wirahadikusumah, A., Nofrizal, R., Tjandrawinata, R., Soulisa,A.G., Wijaya, H. dan Komariah, F.S., 2020, PENYULUHAN PENINGKATAN KESADARAN DINI DALAM MENJAGAKESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA MASYARAKAT TEGALALUR, JAKARTA, Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(2):120-128.
KAJIAN HARIANAK NASIONAL
Departemen Advokasi & Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022 Kabinet Ruang Harapan
1. Sejarah dan Tujuan HariAnak Nasional
Pada awalnya, adanya Hari Anak Nasional di Indonesia dicetuskan oleh Kowani (Kongres Wanita Indonesia). Kowani menyelenggarakan beberapa sidang yang salah satunya merumuskan Pekan Kanak-Kanak Indonesia. Kemudian, pada 24-28 Juli 1964 dalam sidang Kowani yang digelar di Jakarta, muncul banyak usulan tentang waktu yang tepat untuk diperingatinya hari anak-anak Indonesia. Pemerintah menetapkan Hari Anak Indonesia pada tanggal 1-3 Juni berbarengan dengan peringatan Hari Anak Internasional tanggal 1 Juni. Namun, Kowani mengusulkan agar Hari Anak Indonesia diperingati setiap tanggal 6 Juni. Karena pada tanggal 1 Juni bersamaan dengan tanggal lahir Presiden Soekarno (1 Juni 1901). Usai mundurnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, Hari Anak Indonesia atau Hari Anak Nasional berganti menjadi tanggal 23 Juli. Hal ini tertuang dalam Keppres (Keputusan Presiden) No. 44/1984 yang menetapkan bahwa peringatan Hari Anak Nasional dilakukan tiap tanggal 23 Juli. Alasan dipilihnya tanggal 23 Juli karena pemilihan tanggal tersebut diselaraskan dengan pengesahan UU (Undang-Undang) mengenai Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional ini digelar mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ramah anak (Pratiwi, 2022).
Tujuan diperingatinya Hari Anak Nasional adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu, peringatan Hari Anak Nasional akan memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan karenanya anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian upaya
pembinaan anak perlu diarahkan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara (Ahmad, 2022).
2. KondisiAnak Indonesia dan Permasalahannya
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) mengatakan bahwa kondisi anakdi Indonesiasaatinitergolongdarurat.HalinidisebabkankarenaKomnasPAmencatatmasih banyak anak Indonesia yang menjadi korban perbudakan, korban kekerasan, kejahatan seksual, hingga ditelantarkan oleh orang tuanya. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021.
Kasus kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan adalah kekerasan fisik. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI. Jika ditelusuri lebih lanjut, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual (45 persen), kekerasan psikis (19 persen), dan kekerasan fisik (18 persen). Adapun perincian kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik (39 persen), kekerasan psikis (30 persen), dan kekerasan seksual (12 persen).
Selain kasus - kasus di atas, masih sangat banyak permasalahan yang terjadi pada anak yang masih perlu dibahas. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian masyarakat adalah mengenai pendidikan anak dan remaja. Seperti yang kita ketahui, fasilitas pendidikan yang dienyam oleh anak dan remaja di Indonesia belum merata. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak - pihak terkait dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun,
pada faktanya per tahun 2018, terdapat 4,2 juta anak yang tidak bersekolah, terutama anak dari keluarga miskin dan wilayah perdesaan, serta anak dengan disabilitas. Selain itu, masih rendahnya kinerja pembelajaran yang mana terbukti dari rendahnya angka kemampuan membaca dan kemampuan matematika. Menurut tes PISA dari OECD tahun 2018, hanya 30 persen anak usia 15 tahun yang mencapai atau melampaui tingkat kompetensi minimal untuk membaca dan29 persen untuk matematika. Dari hasil tersebut, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang signifikan agar target 4 SDGS, yaitu “pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas untuk hasil pembelajaran yang relevan dan efektif” dapat diwujudkan.
3. Mental Health padaAnak dan Pentingnya Peran Keluarga
Permasalah kesehatan mental anak dapat terbentuk akibat adanya faktor kondisi dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, hubungan teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Namun, lingkungan keluarga sebagai salah satu faktor utama dan kerap kali menjadi akar permasalahan kesehatan mental anak yang disebabkan cara pola asuh keluarga dan kondisi keluarga. Pola asuh orang tua merupakan dasar pembentukan kepribadian anak mulai dari lahir, anak-anak, remaja, bahkan terbawa hingga dewasa. Di dalam metode dan proses pengasuhan, hal yang harus diperhatikan bukan hanya cara orang tua memperlakukan anak tetapi juga mendidik, membimbing, mendisiplinkan, memberikan rasa nyaman, serta melindungi anak untuk mengantarkan hingga titik kedewasaan yang matang.
Secara teori, gaya pola asuh orang tua yang mampu merepresentasikan sifat seorang anak dapat dibagi menjadi tiga tipe yaitu pola asuh demokratis (democratic), otoriter (authoritarian), dan permisif (permissive). Pola asuh demokratis memiliki prinsip sebagai orang tua yang menetapkan batas wajar untuk anak-anak mereka tetapi tidak terlalu mengendalikan. Pola asuh otoriter bercirikan orang tua kaku dan terlalu mengendalikan tindakan & keputusan, sementara pola asuh permisif merupakan orang tua yang berpegang kepada pendirian “apa saja boleh” dalam membesarkan anak-anak mereka. Tidak ada aturan baku yang menyatakan hanya salah satu tipe pengasuhan saja yang dapat mencetak pribadi anak yang baik. Hal ini tetap perlu adanya kecocokan pada penerapan hubungan setiap orang tua dengan anak.
Fenomena orang tua “absent” dan ketidakcocokan metode dalam pengasuhan anak masih kerap kali terjadi dan berpotensi sedikit demi sedikit memupuk masalah kesehatan mental anak. Ketidakhadiran orang tua dalam pola asuh anak di rumah dapat berupa ketidakhadiran secara
fisik dan emosional atau pun ketidakhadiran secara emosional. Dalam praktik pola asuh dengan ketidakhadiran orang tua ini dapat menimbulkan kecenderungan anak yang kurang kasih sayang, tidak peka akan lingkungan, keras kepala, terbiasa hidup mandiri sehingga tidak merasa butuh dukunganoranglain,pemalu,hinggaminder.Hal initentutidakmenutupkemungkinananak dapat mengalami sakit mental dengan diagnosa serius. Dalam keluarga, prinsip “small things matter” menjadi tonggak utama dalam menjaga keharmonisan dan kesehatan mental setiap anggota keluarga. Wujud hal kecil yang kerap terlupakan olehorangtuayaitukehadiranorangtuasecarafisik danemosional. Hal initidak berarti orang tua harus selalu mengikuti kemana pun anak pergi tetapi dapat melalui wujud pemberian afeksi seperti perhatian yang ideal serta selalu hadir ketika anak membutuhkan tempatuntuk “pulang”. Anggota keluarga ada baiknya memiliki rasa peka akan satu sama lain sehingga memahami berbagai macam permasalahan dan kondisi kesehatan mental yang dialami anggota keluarga. Selain memiliki kepekaan, anggota keluarga juga perlu memahami bahwa masalah kesehatan mental adalah hal yang nyata adanya dan termasuk perasaan yang valid. Terakhir, hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan untuk mewujudkan kualitas kesehatan mental dalam keluargayaitudenganterbukadengananggotakeluargasehinggaanggotakeluargabisamerasakan adanya dukungan positif dan tidak merasa terpuruk seorang diri.
REFERENSI
Ahmad, 2022, HariAnak Nasional, https://nasional.sindonews.com/read/hari-anak-nasional-diperingati-23-juli-begini-sejarah nya, Diakses pada 22 Juli 2022.
Devita, Y., 2020, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Masalah Mental Emosional Remaja, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), hal. 503-513.
Nurlatifah, N.N., Rachmawati, Y., dan Yulindrasari, H., 2020, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini pada Keluarga Tanpa Ayah, Edukids: Jurnal Pertumbuhan, Perkembangan, dan Pendidikan Anak Usia Dini, 17(1), hal. 42-49.
Pratiwi I Stefani, 2022, Hari Anak Nasional Diperingati 23 Juli, Begini Alasannya, https://www.suara.com/tag/hari-anak-nasional, Diakses pada 22 Juli 2022.
https://www.republika.co.id/berita/rfdpzm354/jelang-han-komnas-pa-anak-indonesia-masih-dala m-kondisi-darurat, Diakses pada 22 Juli 2022.
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak -dan-perempuan-meningkat-3-tahun, Diakses pada 22 Juli 2022.
https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indon esia-2020.pdf , Diakses pada 22 Juli 2022.
HariAnti Narkoba Internasional
Departemen Advokasi & Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022 Kabinet Ruang Harapan
Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) merupakan suatu peringatan internasional yang bertujuanuntukmenyadarkandanmembangunsolidaritasmasyarakat duniadalammencegahserta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hari Anti Narkoba Internasional diperingatisetiaptanggal26JuniataskeputusankonvensiPBBolehUnitedNationOfficeonDrugs and Crime (UNODC) pada tanggal 7 Desember 1987. Kampanye masif tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) akan mengisi hari peringatan ini sesuai dengan tema dan tujuan diperingatinya. Berhubungan dengan itu, Hari Anti Narkoba Internasional 2022 akan mengusung tema “Addressing drug challenges inhealth and humanitarian crises” atau “Mengatasi tantangan Narkoba dalam krisis kesehatan dan kemanusiaan.”
Dasar penetapan Hari Anti Narkoba Internasional adalah peristiwa pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu, seorang pejabat China pada masa Dinasti Qing, pada tanggal 26 Juni 1839. Pada tanggal itu juga, menjadi hari terakhir Lin Zexu memusnahkan dan membuang opium ke laut yang sudah berlangsung selama 23 hari sejak tanggal 3 Juni 1839. Tak lama setelah peristiwaitu, kekaisaran China mengeluarkan kebijakan tentanglaranganperdagangan opium yang pada periode 1839 hingga 1842 memicu Perang Opium pertama. Pihak Inggris menolak kebijakan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penyitaan properti milik pribadi yang tidak benar. Alhasil, pada November 1839, pecahlah Perang Opium I dengandimulainya penembakan kapal perang Tiongkok oleh Inggris. Melalui peristiwa ini, UnitedNation Office on Drugs and Crime (UNODC) memutuskan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional untuk mengingatkan dan memperkuat aksi bebas narkoba padamasyarakat dunia. Indonesia sebagai negara berkembang telah terjangkau oleh luasnyapengaruh dari narkoba yang tidak mengenal usia, tempat, waktu, tingkat sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasanpemerintah, masalah kemiskinan di perbatasan negara, dan kurangnya SDM berkualifikasi
khususnarkotika. Kepala Badan NarkotikaNasional(BNN),KomjenPol. PetrusReinhardGolose, mengatakan bahwa terjadi peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia secara umum pada tahun 2021. Dikatakan, terjadi peningkatan pada tahun 2019 – 2021 sebesar 0,15%, yaitu 1,80% menjadi 1,95% atau 3,41 juta jiwa menjadi 3,66 juta jiwa penduduk Indonesia. Meskipun angka ini masih di bawah angka UNODC, Kepala BNN menilainya sebagai hal yang memprihatinkan untuk Indonesia. Selain itu, berdasarkan buku Indonesia Drugs Report Tahun 2021 oleh Puslitdatin BNN, nilai indeks nasional P4GN tahun 2020 mencapai 53,14. Angka ini berarti jika diasumsikan terjadi 100 kejadian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, hanya 53 kejadian saja yang mampu ditangani BNN. Lalu untuk persentase jumlah provinsi berdasarkan klasifikasi indeks P4GN, terdapat 55,88% provinsi yang berklasifikasi kurang efektif dan 44,12% provinsi yang berklasifikasi cukup efektif. Tercatat pula, terdapat 933 kawasan rawan narkoba di Indonesia dengan 397 kawasan tergolong bahaya dan 536 kawasan tergolong waspada. Penggunaan narkoba sendiri diawasi ketat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga penggunaannya dapat terkendali hanya untuk kepentingan medis dan tujuan penelitian.Narkobaataupunobat-obatanterlarangdalambidangkesehatandigunakansebagai obat anestesi atau obat bius untuk mengurangi rasa sakit dengan mempengaruhi tingkat kesadaran di otak. Narkoba di bidang kesehatan khususnya di lingkungan kedokteran gigi mampu dijadikan sebagai obat anestesi saat melakukan pembedahan seperti cabut gigi. Kandungan narkoba pada obat anestesi tersebut contohnya seperti morfin (narkotika golongan II)dan kodein (narkotika golongan III). Di samping pemanfaatan narkoba sebagai obat anestesi, narkoba sendiri lebih banyak memiliki dampak negatif pada kesehatan gigi dan mulut seperti xerostomia (mulut kering), gigi berlubang, penyakit gusi, atrisi gigi, dan meth mouth. Selain itu, penderita yang kecanduan narkoba akan mengalami depresi, halusinasi, dan cemas dimanapenderitanya akan cenderung untuk mengerat gigi sehingga dapat menyebabkan penyakit bruxism dan kelainan pada sendi rahang.
Dengan adanya Hari Anti Narkoba ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan bahayanya penggunaan obat-obatan terlarang sehingga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas akan narkoba. Selain itu, diperlukan juga peningkatan pengawasan akan ketepatan penggunaan narkoba serta dukungan dari pemerintah untuk dapat
mempertegas tindakan secara hukum tentang penyalahgunaan narkoba dan promosi kesehatan ke berbagai wilayah guna meningkatkan tingkat kesehatan di Indonesia.
Sumber: dinkes.mojokerto.kab.go.id, “Hari Anti Narkoba Sedunia”, 20 Juni 2016. <http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> [Diakses, 24 Juni 2022].
Humas BNN., 2015. Hari Anti Narkotika Internasional. https://bnn.go.id/hari-anti-narkotika-internasional/. Diakses, 23 Juni 2022.
Humas BNN., 2019. Salah Satu Efek dari Pemakaian Sabu (Mulut/Gigi) https://kalteng.bnn.go.id/salah-satu-efek-dari-pemakaian-sabu-mulut-gigi/ Diakses, 24 Juni 2022.
Irianto, A., 2021, Indonesia Drugs Report Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), Jakarta, hal 3-5.
Parandaru, I., 2021. Kronologi Hari Anti Narkotika Internasional: Warisan Semangat Lin Zexu Melawan Narkotika. https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-hari-anti-narkotika-internasi onal-warisan-semangat-lin-zexu-melawan-narkotika. Diakses, 23 Juni 2022.
Putri, W.M., 2019. Masalah Kesehatan Gigi yang Sering Dialami Pengguna Narkoba. https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3629371/masalah-kesehatan-gigi-yang-sering-diala mi-pengguna-narkoba. Diakses, 24 Juni 2022.
Rahmadania, S.R., 2022. health.detik.com. Hari Anti Narkoba Internasional. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6140472/hari-anti-narkoba-internasional-2022-tema -sejarah-kegiatan-dan-twibbon#:~:text=Dikutip%20dari%20United%20Nations%2C%20Rabu,d alam%20krisis%20kesehatan%20dan%20kemanusiaan. Diakses, 24 Juni 2022.
Savitri, P.I., 2022. BNN: Prevalensi Penggunaan Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa.https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-m eningkat-jadi-366-juta-jiwa#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Kepala%20Badan,atau %203%2C66%20juta%20jiwa. Diakses, 24 Juni 2022.
HARI LAHIR PANCASILA
Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022
Kabinet Ruang Harapan
Gambar 1 : Monumen Pancasila Sakti
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lahirnya Pancasila diawali oleh pidato dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara Indonesia. Ir. Soekarno kemudian memberikan istilah dasar negara yang dikemukakannya saat itu dengan nama “Pancasila”. Prof. Mohammad Yamin menjelaskan, di dalam bahasa Sanskerta kata Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu “Panca” artinya lima, “syila” dengan huruf “i” pendek berarti “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”. “Syiila” dengan huruf “i” ganda berarti peraturan tingkah laku yang “penting”, “baik”, atau “senonoh”. Kata “syiila” dengan huruf biasa berarti “berbatu sendi yang lima” atau dengan istilah lain “lima batu karang” atau “lima prinsip moral”. Perkataan majemuk tersebut ditulis oleh Empu Prapanca, seorang penyair dan penulis istana kerajaan Majapahit (1296-1478 M), dalam buku Negarakertagama (Pohan, 2002).
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.Olehkarena keluhuransifat nilai-nilai Pancasilatersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya dan benar
salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri (Herman, 2019).
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan ada pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilainilai adat-istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidangsidang BPUPKIpertama, sidang panitiaSembilan,sidang BPUPKIkedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekarno mengumumkan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Terdapat tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Prof. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Tiga tokoh ini merupakan tokoh sentral terhadap lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Prof. Mohammad Yamin mengusulkan lima dasar negara, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketahanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya, Prof. Dr. Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima dasar Negara, yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian, yang terakhir adalah Ir. Soekarno yang menyampaikan usulan dasar negara pada pidatonya yang berisi: nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden
5 Juli 1959, dasar negara, yaitu Pancasila termuat di dalam alinea keempat Pembukaan UndangUndang Dasar1945. AdapuntataurutandanrumusanPancasilayangtermuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
1. Ketuhanan yang maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk menghargai buah pikir dari para pendiri bangsa tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk menguatkan dan memperkenalkan ulang dasar-dasar Pancasila kepada generasi muda sehingga diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam bidang kesehatan, nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia.Contoh dari nilaitersebut adalahnilai kemanusiaandannilai keadilan sosial. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa persoalan kesehatan di Indonesia adalah kurangnya pemerataan akses kesehatan di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Dengan berbekal nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tersebut, seharusnya para pemangku kebijakan dapat mengatasi permasalah kesehatan di Indonesia, seperti contohnya adalah dengan penguatan program Internsip kedokteran (Prihantoro, 2017).
Program Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Dalam Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor39Tahun2017disebutkan bahwapenyelenggaraanprogram Internsip merupakan penempatan wajib sementara dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa Internsip tidak hanya sebatas menjadi sarana penerapan kompetensi pendidikan dari seorang dokter, namun internsip dibentuk dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan masyarakat sehingga diharapkan dapat turut serta dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia.
Akan tetapi selama ini, penerapan dari program Internsip kedokteran di Indonesia masih kurang maksimal. Khususnya program Internsip bagi profesi dokter gigi. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwadoktergigi yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai standar, profesional, serta mandiri karena terjun langsung merawat pasien di mana mereka ditempatkan. Dengan diterapkannya program ini, dokter gigi internsip akan ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu optimalisasi layanan kesehatan.Namun, tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk dokter gigi
melakukan praktik. Hal tersebut justru akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, misalnya seperti yang sudah pernah terjadi, yaitu terdapat dokter internsip yang meninggal dunia di daerah terpencil. Dana dan wahana yang kurang juga membuat beberapa dokter harus menunggu lama untuk memperoleh penempatan internsip (Hardoko, 2015; Syarif, 2015).
Tantangan-tantangan program Internsip tentunya harus dikupas satu per satu untuk mewujudkan adanya pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan dapat diimplementasikan dengan menempatkan dokter gigi dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dokter gigi dan kepadatan distribusi dokter gigi dalam suatu wilayah yang menjadi momentum pengabdian masyarakat. Pemerintah sebaiknya juga mempertimbangkan sarana prasarana, kemudahan administrasi, dan jaminan kesejahteraan bagi peserta internsip dokter gigi. Baru-baru ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi. Peraturan tersebut diharapkan mampu memperbaiki dan memperkuat peraturan sebelumnya karena regulasi mengenai kewajiban seorang dokter gigi baru untuk menjalani internsip selepas mengambil sumpah profesi dokter gigi belum jelas. Usaha pemerintah dalam program pemerataan tenaga kesehatan tentu membutuhkan dukungan penuh dari semua masyarakat. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan sebagai perwujudan dari nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan dan keadilan. MelaluimomentumperingatanharilahirPancasila ini,diharapkan generasi penerusbangsa mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, momentum ini juga diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi para pemangku kebijakan untuk terus mengevaluasi program kerjamereka, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau belum sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia
Di dalam bidang kesehatan, Program Internsip merefleksikan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam pancasila. Pelaksanaan program ini masih mengalami beberapa kendala, khususnya pada Internsip Kedokteran Gigi, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi yang kurang jelas, dan jaminan kesejahteraan peserta internsip yang masih kurang. Namun, baru-baru ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan sebelumnya. Dengan
peraturan ini diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan program Internsip, khususnya bagi dokter gigi. Mengingat program Internsip tidak hanya diharapkan sebagai sarana penerapan kompetensi pendidikan dari seorang dokter/dokter gigi, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi penting terkait pemerataan akses kesehatan di Indonesia, yang sebenarnya masih menjadi permasalahan kita sampai saat ini.
REFERENSI
Hardoko, E., 2015, Lagi, Dokter "Internship" Meninggal Dunia di Daerah Terpencil, Tersedia di https://regional.kompas.com/read/2015/12/15/21354771/Lagi.Dokter.Internship.Meningg al.Dunia.di.Daerah.Terpencil diakses tanggal 26 Mei 2022 pukul 20:38.
Herman, 2019, Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara, Jakarta: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
Liputan6.com, 2020, Mengenal Pahlawan Revolusi yang Gugur saat Gerakan 30 September, Tersedia di https://surabaya.liputan6.com/read/4370215/mengenal-pahlawan-revolusi-yang-gugur-sa at-gerakan-30-september diakses tanggal 31 Mei 2022 pukul 19:35.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia.
Pohan F., 2002, Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Bandung: Cita Pustaka Media.
Prihantoro, A., 2017, Pemerataan Akses Kesehatan Jadi Tantangan bagi Menkes, Tersedia di https://kominfo.go.id/content/detail/8858/pemerataan-akses-kesehatan-jadi-tantangan-bag i-menkes/0/sorotan_media diakses tanggal 28 Mei 2022 pukul 20:34.
Syarif, I. S., 2015, Dana dan Wahana Kurang, Program Internsip Dokter Terkatung-Katung, Tersedia di https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2015/Dana-dan-Wahana-Kurang-Program-Inte rnsip-Dokter-Terkatung-Katung/ diakses tanggal 26 Mei 2022 pukul 20:43.
Hari Pendidikan Nasional
Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM Kabinet Ruang Harapan
Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Ungkapan tersebut merupakan petikan pidato seorang aktivis anti-apartheid yang sangat terkemuka, Nelson Mandela. Tidak berlebihan memang apabila ungkapan itu digunakan untuk menggambarkan pentingnya pendidikan. Salah satu alasan mengapa pendidikan sangat penting adalah karena pendidikan berpeluangmeningkatkan kualitas hidup seseorang sehinggaberimplikasi langsung bagi kemajuan suatu bangsa. Menurut Sakernas BPS (2019), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat penghasilan yang didapat. Hal tersebut dapat diartikan juga bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kemungkinan untuk memperoleh kesejahteraan dan memiliki kualitas hidup yang baik akan lebih tinggi. Individu atau keluarga yang sejahtera dan hidup dengan kualitas baik dapat berpeluang terbebas dari masalah-masalah klasik perekonomian sehingga mampu berpartisipasi lebih optimal dalam kemajuan bangsa. Kondisi tersebut sulit ditemukan pada keluarga berekonomi rendah karena menurut Mullainathan dan Shafir (2013), keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung tersita perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri sehingga menjadi kurang produktif dalam pembangunan.
Uraian diatas menyajikan sebagian bukti bahwasanya pendidikan memang merupakan barang yang penting. Pentingnya pendidikan sebenarnya sudah disadari oleh banyak tokoh di negeri ini bahkan sejak sebelum diperolehnya kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya institusi lokal di berbagai daerah yang secara mandiri menghadirkan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu institusi yang terkemuka adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Melalui institusi tersebut, ditanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kemandirian yang sangat bermanfaat bagi para pelajar pribumi yang mendapat diskriminasi karena tidak diperbolehkan bersekolahdi sekolahBelanda. Penanamannilai-nilai tersebut jugamerupakansalah satu pemantik pemikiran bagi para pelajar untuk memperoleh kemerdekaan dikemudian hari. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Ki Hajar Dewantara dilantik sebagai menteri pendidikan pertama di Indonesia. Beliaulah yang meletakkan dasar-dasar sistem pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena jasa Ki Hajar Dewantara yang begitu besar terhadap pendidikan Indonesia, beliau
dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal lahir beliau diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei (Prabowo dan Gischa, 2020).
Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumberdayamanusia. Pendidikan yang diberikan saat ini penting karena mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan suatu bangsa di masa depan. Indonesia sudah menerapkan program wajib belajar selama dua belas tahun. Tiga kelompok usia, yaitu usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun menjadi perhatian dalam program wajib belajar sesuai jenjang pendidikan. Angka putus sekolah pada usia 16-18 di Indonesia masih cukup tinggi baik karena rendahnya tingkat kemauan bersekolah, ekonomi keluarga, maupun kurangnya perhatian orang tua (Hakim, 2020). Diharapkan dengan adanya program wajib belajar serta beasiswa yang diberikan pemerintah, masyarakat dapat mengikuti perkembangan pendidikan, teknologi, serta memiliki keterampilan mumpuni. Semenjak COVID-19, pembelajaran yang biasa dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring agar proses pembelajaran tetap berjalan serta untuk mencegah penularan COVID-19. Pembelajaran saat COVID-19 memberikan dampak seperti learning loss, yaitu banyaknya materi pelajaran yang menghilang. Dalam menghadapi masa pandemi COVID19, Kemendikbud-Ristek mengeluarkan kurikulum dan modul pembelajaran kondisi khusus, memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa yang terdampak oleh pandemi, serta bantuan kuota dan internet. Menteri Pendidikan-Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri saat ini telah menerbitkan Surat Keterangan Bersama (SKB) 4 Menteri yang menyatakan bahwa pendidikan yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4 sudah wajib melaksanakan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) terbatas. Pelaksanaan PTM terbatas juga diikuti oleh tingkat vaksinasi dosis kedua pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta pendidik serta dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat (Kemendikbud, 2022).
Di Indonesia, pendidikan dokter menjadi salah satu bidang pendidikan yang paling banyak diminati para calon mahasiswa. Untuk mendapat gelar dokter, terdapat dua tahap yang harus mahasiswa lewati, yakni pendidikan sarjana (S-1) dan program pendidikan profesi atau co-
assistant. Pendidikan profesi dilakukan langsung di rumah sakit pendidikan yang oleh Kemendikbud terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI)padaMuktamarke-30 tahun2018,keadaan pendidikan dokterdi Indonesia masih mengalami kesenjangan karena masih berbiaya sangat mahal sehingga pendidikan dokter sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Selain itu, sumber daya manusianya masih tertinggal daripada negara Asia Tenggara lainnya, terutama dalam bidang teknologi. Untuk meningkatkan kualitas SDM dokter di masa depan, salah satu upaya yang telah dilakukan kepada bakal calon dokter adalah kompetensi yang diujikan saat menempuh pendidikan, misalnya melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) untuk mendapat gelar dokter (Susianto, 2021). Dalam revisi Undang-Undang pendidikan kedokteran, terdapat 69 pasal terkait percepatan, kesetaraan level kompetensi global, dan dukungan aplikasi teknologi. Tujuan dari revisi UU No. 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dokter di Indonesia, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di tanah air. Salah satu hal yang harus diupayakan adalah terkait biaya pendidikan kedokteran yang harus ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau ada keterlibatan pemerintah agar biayanya lebih terjangkau. UndangUndang pendidikan kedokteran ini nantinya akan mengatur distribusi lulusan kedokteran agar dapat menjangkau ke daerah-daerah terpencil karena saat ini banyak lulusan kedokteran yang hanya tersebar di kota-kota besar sehingga hal tersebut menjadi keluhan dari setiap pemerintah daerah yang kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran, khususnya di daerah yang terpencil. Hal ini sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa fungsi pendidikan adalah melahirkan manusia Indonesia yang bertakwa, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam artian para lulusan kedokteran harus punya komitmen untuk memiliki tanggung jawab dan mengabdi di seluruh wilayah Indonesia (Dyah, 2021).
Referensi
Badan Pusat Statistik, 2019, Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS, Jakarta.
Dyah, I,. 2021. Revisi UU Pendidikan Kedokteran Diharapkan Atasi Masalah Layanan Kesehatan. detikNews.com. https://news.detik.com/berita/d-5816112/revisi-uu-pendidikankedokteran-diharap-atasi-masalah-layanan-kesehatan/2 diakses pada 29 April 2022.
Hakim, A., 2020, Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah, Jurnal Pendidikan, 21(2): 122-132. https://m.mediaindonesia.com/opini/459954/menatap-pendidikan-2022 [diakses 29 April 2022] https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/diskresi-skb-4-menteri-tentangpanduan-penyelenggaraan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19 [diakses 29 April 2022]
Kemendikbud, 2022, Diskresi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Mullainathan, S. & Shafir, E., 2013. Scarcity: Why having too little means so much. Harvard Kennedy School Available at: https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/books/scarcity-why-having-toolittle-means-somuch?utm_source=npr_newsletter&utm_medium=email&utm_content=20210128&utm_ term=5137383&utm_campaign=money&utm_id=50142945&orgid=151 [Accessed April 26, 2022].
Prabowo, G. & Gischa, S., 2020. Sejarah Taman Siswa: Pendirian Dan Ajarannya halaman all. KOMPAS.com Available at: https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/173543969/sejarah-taman-siswapendirian-danajarannya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Taman%20Siswa%20adalah,da n%20kemerdekaan%20dalam%20pelaksanaan%20pendidikannya. [Accessed April 26, 2022].
Sugandi, B., 2021, Menatap Pendidikan 2022,
Susianto, I. A., 2021. Memperjuangkan Kualitas Pendidikan Dokter. Suaramerdeka.com. https://www.suaramerdeka.com/opini/pr-041915916/memperjuangkan-kualitaspendidikan-dokter diakses pada 29 April 2022.
Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022 Kabinet Ruang Harapan
The World Day for Safety and Health at Work atau Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja sedunia diperingati setiap tanggal 28 April. Pada tahun ini, The World Day for Safety and Health at Work akan mengambil tema terkait partisipasi dan dialog sosial dalam menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang positif. Selama pandemi Covid-19 yang telah kita lalui hingga saat ini, K3 merupakan salah satu hal penting yang terus dilakukan di berbagai sisi kehidupan. Berbagai elemen masyarakat yang mencakup pemerintah, pengusaha, pekerja, pelaku kesehatan masyarakat dan semua pihak terkait di tingkat nasional dan perusahaan, telah memberikan partisipasi yang berarti dalam melindungi lingkungan kerja dan menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Hal tersebut yang akan terus digalakkan dan akan terus diupayakan ke arah yang lebih baik pada peringatan The World Day for Safety and Health at Work pada tahun 2022 (ILO, 2022).
Sesuai dengan PP 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, KesehatandanKeselamatan Kerja atau yangbiasadisebut dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja tidak hanya berlaku di ranah pekerjaan konstruksi, tetapi juga berlaku di ranah kesehatan. Hal tersebut terbukti dengan adanya regulasi yang mengatur tentang sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.Dalam panduan tersebut, tercantum pedoman dan panduan mengenai penerapan sistem manajemen K3 di rumah sakit. Permenkes No.66 Tahun 2016 tidak hanya berfokus pada patient
safety, tetapi juga mengatur terkait keselamatan seluruh manusia yang berada di lingkup rumah sakit (Supriyadi, 2017).
Perkonsil 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk nyata dasar hukum sebagai upaya perlindungan bagi seluruh tenaga kesehatan pada praktik kedokteran gigi. Terdapat pula dasar hukum berupa Himbauan Dirjen Yankes No. YR.03.03/III/1 18/2020 tentangHimbauan Tidak Praktik Rutin kecuali Emergensi. Kedua dasar hukum tersebut memberikanopsi bahwa dokter gigi dapat menggunakan telemedicine sebagai kewenangan tambahan yang dilakukan pada pasien dalam kondisi tidak darurat. Tingginya risiko penularan virus Covid-19, ketidaknyamanan penggunaan APD yang super ketat, peningkatan biaya karena tuntutan penggunaan APD, dan adanya peraturan baru untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan praktik rutin pada saat pandemi Covid-19. Pada dasarnya, sebenarnya praktik kedokteran gigi tetap dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan legal formal. Ketentuan regulasi khusus pandemi dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaanya. Teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman dan himbauan yang dikeluarkan oleh ikatan profesi (PB PDGI).
Setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda, begitu pula di bidang kedokteran gigi. Bahaya yang dapat terjadi pada seorang dokter gigi, antara lain pajanan terhadap agen penyebab infeksi, radiasi, kebisingan, gangguan muskuloskeletal, masalah psikologis, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya hierarki pengendalian bahaya supaya risiko keselamatan dan kesehatan kerja dapat terkendali. Hierarki pengendalian bahaya yang dimaksud, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering/pengendalian teknik, administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Eliminasi adalah langkah pertama pengendalian yang paling efektif untuk mengendalikan pajanan sebab dapat menghilangkan bahaya dari tempat kerja. Contoh tindakan eliminasi adalah menghentikan penggunaan zat kimia beracun dan menghilangkan pekerjaan monoton yang dapat menjadi sumber stres negatif. Substitusi adalah upaya penggantian bahan, alat, atau cara kerja dengan alternatif lain dengan risiko bahaya lebih rendah supaya dapat
Gambar 1: Pedoman Pelayanan Kedokteran Gigi Selama Pandemi Virus COVID-19
mengurangi peluang terjadinya dampak yang serius. Contoh substitusi ialah mengganti tensi air raksa dengan tensi digital dan mengganti kompresor tingkat kebisingan tinggi dengan tipe kompresor dengan kebisingan rendah. Tahapan rekayasa teknik dilakukan dengan mengendalikan rekayasa desain alat atau tempat kerja. Contohnya adalah pemakaian pelindung mesin pada alat dengan tingkat kebisingan tinggi, pengaturan sistem ventilasi, dan penyekatan ruangan. Pengendalian administrasi merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pekerja, dalam hal ini dokter gigi. Jenis pengendalian ini dapat berupa adanya standar operasional prosedur (SOP), pelatihan, pengawasan, modifikasi perilaku, jadwal kerja, dan jadwal istirahat. Alat pelindung diri (APD) atau personal protective equipment (PPE) adalah peralatan keselamatan untuk melindungi diri dari potensi bahaya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri ini terbagi menjadi pelindung mata dan wajah, pelindung pernapasan, pelindung kepala, pelindung kaki, pelindung tangan, pelindung pendengaran, pelindung tubuh, dan sabuk pengaman (Juliatri, 2020).
Keselamatan kerja bagi dokter gigi pada masa pandemi ini kian menurun. Hal tersebut sesuai dengan data dari Putra dan Kasiwi (2020), yang menyatakan bahwa di antara semua tenaga kesehatan yang terinfeksi virus Covid-19, 40,9% di antaranya adalah dokter gigi. Tingginya persentase kejadian infeksi virus Covid-19 pada dokter gigi disebabkan adanya risiko besar pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya objek antara pasien dan petugas kesehatan gigi yang berdekatan dengan virus penyebab . Tetesan air liur pasien, penggunaan aerosol,sertasirkulasiudarayangburukmerupakanbeberapacontoh keterkaitanyang tidak dapat terpisahkan dari prosedur kedokteran gigi. Oleh karena itu, praktik kedokteran gigi disebut-sebut memiliki risiko tertinggi penularan Perluadanyakesesuaian dalampenggunaan alat pelindung diri (APD), administrasi kantor, dan prosedur yang dilakukan dalam mengurangi risiko penularan infeksi virus mengingat hal tersebut merupakan komponen integral dari perawatan gigi. Dari uraian tersebut, dokter gigi dituntut untuk mengikuti protokol yang ketat dan sesuai saat memberikan perawatan kepada pasien (Putra dan Kasiwi, 2020).
Bagi mahasiswa kedokteran gigi sendiri, pandemi ini sudah merenggut sebagian praktik yangsecaraterpaksadilakukansecara online sehinggasebagianmahasiswa kurang bisamenguasai keterampilan kedokteran gigi dengan maksimal. Di sisi lain, turut timbul kecemasan di benak mahasiswa kedokteran gigi akan tuntutan profesi yang akan dilakukan nantinya. Tentu saja hal ini harus dimaklumi karena adanya tuntutan untuk menjaga keselamatan dari paparan
virus Covid-19. Akantetapi, K3yangbiasanyasering disepelekanmenjadi hal yang sangat penting bahkan menjadi salah satu requirement yang perlu disiapkan sebelum melakukan kegiatan yang berhubungan dengan klinis kedokteran gigi. Melalui adanya pandemi ini, mahasiswa dituntut untuk membiasakan diri untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan prosedur yang ada walaupun terdapat ketidaknyamanan ketika menggunakan beberapa perlengkapan, seperti APD. Selain itu, mahasiswa lebih menyadari akan pentingnya kewaspadaan dan kesterilan seorang dokter gigi dalam pekerjaannya akibat tingginya risiko dokter gigi terpapar virus Covid-19. Ketertarikan mahasiswa dalam ilmu-ilmu semasa kuliah yang berhubungan dengan K3 pun turut meningkat sebagai imbas dari eratnya hubungan antara dokter gigi dengan risiko paparan virus ini.
Juliatri, 2020, Pengendalian Bahaya Fisik pada Pekerjaan Dokter Gigi, e-GiGi, 8(1): 34-43. ILO, 2022, World Day for Safety and Health at Work 2022, URL : https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/ world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang en/index.htm, Diakses 21April 2022.
Putra, V.A.D., dan Kasiwi, A.N., 2020, Kebijakan Tindakan Praktik Kedokteran Gigi Selama Wabah Covid-19: Tinjauan Pencegahan Global, Journal of Government Insight, Vol 1 : 1-12. Supriyadi, A., 2017, Permenkes No. 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, URL : https://katigaku.top/2017/02/23/permenkes-no-66-tahun-2016-tentang-keselamatan-dan-keseh atan-kerja-rumah-sakit/#:~:text=Permenkes%20No.66%20Tahun%202016%20memuat%20pa nduan%20yang%20sangat%20komprehensif,inap%20dan%20pelayanan%20gawat%20darura t., Diakses 21April 2022.
REFERENSI
PERINGATAN HARI HAKASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dengan kata lain, HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) ada sejak manusia diciptakan, karena syarat untuk memiliki HAM hanya satu, yakni adanya manusia (Aswandi & Roissah, 2019). Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber pada teori hak kodrati (natural rights theory). Ahli hukum Belanda bernama Hugo de Groot yang dinobatkan sebagai “Bapak Hukum Internasional” mengembangkan teori hukum kodrati menjadi pemikiran sekuler yang rasional. Berdasarkan pemikiran tersebut, seorang kaum terpelajar bernama John Locke mengajukangagasan mengenai teori hak-hak kodrati yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusiyang terjadi di InggrisAmerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.
Dalam bukunya yang berjudul “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration”, Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Namun, gagasan mengenai hak asasi manusia menimbulkan banyak kontroversi dan kritik. Seorang filsuf utilutarian dari Inggris bernama Jeremy Bentham merupakan salah satu penentang teori hak kodrati. Dirinya menganggap bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasikebenarannya. Namun, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati ditinggalkan begitu saja. Hak kodrati kembali dibangkitkan pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang
KAJIAN
Gambar Eleanor Roosevelt Memegang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Versi Bahasa Inggris. (Sumber : Kompas.com)
mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional (Smith, dkk., 2008).
Didirikannya PBB pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia II yang memakan banyak korban jiwa membuat masyarakat global sadar dan tidak ingin mengulang terjadinya peperangan yang merampas hak manusia. Momen tersebut juga menjadi penegasan terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan serta kesetaraan negara besar dan kecil. Sejak saat itu, masyarakat dunia sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa (“a commond standard of achievement for all peoples and all nations”). Hal tersebut ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB oleh masyarakat dunia yang kemudian dikenal sebagai “International Bill of Human Rights” (Smith, dkk., 2008).
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa peringatan Hari HAM Sedunia berawal dari kekejaman Perang Dunia ke-II (1939-1945) yang memberikan pelajaran penting bagi masyarakat dunia. Agar tragedi serupa tidak terulang kembali, Majelis Umum PBB menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada 10 Desember 1948, DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menerbitkan resolusi 423 yang berisi himbauan bagi semua negara anggota dan organisasi PBB untuk setiap tahunnya mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional.
Di Indonesia, HAM mulai muncul dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, organisasi-organisasi pergerakan nasional muncul seperti Budi Utomo yang memberikan kebebasan berpikir dan menyuarakan kemerdekaan berpendapat, serta menentukan nasib sendiri. Perhimpunan Indonesia yang lahir di tengah mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, melahirkan konsep HAM untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di aspek Hak Asasi Manusia. Sarekat Islam yang memperjuangkan penghidupan yang layak serta terbebas dari penindasan diskriminasi dan kolonialisme. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mempunyai landasan untuk memperjuangkan hak dalam bidang sosial. Indische Partij atau Partai Nasional Indonesia juga memperjuangkan hak untuk mendapat kemerdekaan dari para penjajah, dan organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan setelah kemerdekaan, terdapat beberapa hal yang masih diperdebatkan seperti hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat dalam parlemen. Oleh karena itu, Indonesia merumuskan UUD1945 pasal 28 yang di dalamnyaterdapat jaminan hakpararakyatnyauntuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.
Pada orde lama, Indonesia mengikuti dua konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949 yang berbicara mengenai hak bagi korban perang, tawanan perang, serta perlindungan sipil saat perang dan Konvensi hak politik perempuan yang membicarakan tentang hakperempuantanpadiskriminasidan hak perempuanuntuk mendapatkan jabatan publik.Namun, pada 5 Juli 1959, Soekarno selaku presiden Indonesia saat itu mengeluarkan dekrit presiden yang berdampak pada pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pikiran dengan tulisan.
Pada orde baru, perkembangan HAM tidak mengalami kemajuan karena pemerintah orde baru berusaha menolak konsep HAM yang telah dibentuk sebelumnya. Beberapa alasannya adalah karena HAM merupakan konsep pemikiran dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Pemerintah beranggapanbahwa permasalahan mengenai HAM yang berasal dari negara Barat mampu menjadi senjata yang tak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Namun faktanya, pelanggaran HAM banyak terjadi pada orde baru. Contoh kasusnya seperti G30SPKI, Peristiwa Tanjong Priok, Kasus Kedung Ombo, dan kasus lainnya. Indonesia tetap mengikuti beberapa konvensi HAM seperti, Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan,dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1984. Konvensi anti-apartheid, ada dalam UU No. 48 tahun 1993 serta Konvensi HakAnak yang tertuang dalam Keputusan Presiden No.36 tahun 1990. Setelah masa orde baru berlalu dan memasuki era reformasi, perkembangan HAM maju sangat pesat ditandai dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang berisi tentang Piagam Hak Asasi Manusia, amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM termasuk untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM. Amandemen UUD 1945 juga dilakukan guna menjamin Hak Asasi Manusia pada Agustus tahun 2000. Dalam Bab XA terdapat 10 pasal yang berisi tentang HAM dari pasal 28A sampai 28J. Ketetapan tentang HAM juga tertuang dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang mempertegas mengenai jaminan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Hak asasi manusia yang dianut Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sehingga konsep HAM di Indonesia bertumpu pada hak moril hidup masyarakat yang bebas sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan tetapi tidak meninggalkan kewajiban sosial yaitu adil dan beradab. Konsep dasar hak asasi manusia bangsa Indonesia sudah diruntutkan sejak
Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, Pancasila, hingga
Undang-Undang. Oleh karena itu, UUD 1945 merumuskan beberapa HAM, yaitu:
1. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1.
2. Hak mendapatkan penghidupan yang layak yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2.
3. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28.
4. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 28.
5. Hak atas kebebasan memeluk agama yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2.
6. Hak untuk mendapatkan pengajaran yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 31. Selain itu, terhadapat hak lain yang diakui oleh UUD 1945, yaitu:
1. Hak yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 11 ayat 12 dan 30.
2. Hak atas pembelaan diri yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 30.
3. Hak atas perutusan yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 13.
Tidak hanya dalam UUD 1945, HAM juga terkandung dalam keputusan perundangundangan lainnya yang dapat terus berkembang dan terbaharui. Sebagai contoh,yaitu:
1. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 secara khusus membahas HAM yang berisikan tentang HAM sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai warga negara.
2. Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan dan Pelaksanaan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang RencanaAksi Nasional HAM.
Penegakan HAM di Indonesia saat ini masih memiliki beberapa persoalan dan juga tantangan. Dilansir dari Komnasham.go.id, dalam diskusi yang digagas oleh Human Rights Working Group (HRWG), Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung
Hapsara, menyampaikan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia hingga sampai saat ini, antara lain:
1. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, terbukti dengan eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
2. Lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
3. Rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.
Dalam diskusi yang digelar oleh Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komnas HAM RI yang bekerja sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar juga menyampaikan identifikasinya mengenai tantangan Komnas HAM RI dalam lima tahun mendatang dalam penegakan HAM di Indonesia, antara lain:
1. Penyelesaian pelanggaran HAM.
Tantangan mengenai kelanjutan proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat agar tak tidak kembali terulang.
2. Menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
Menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil sebagai dampak erosi demokrasi membuat diperlukannya penguatan partisipasi politik secara lebih bermakna, agar tidak terjebak dalam proseduralisme.
3. Meluasnya krisis ekologis sebagai dampak perubahan iklim dan pembangunan eksploitatif yang berdampak pada kian menyempitnya ruang hidup (hak ekonomi dan sosial).
Selain itu, faktor-faktor lainnya seperti intoleransi, ekstrimisme, kekerasan, diskriminasi dan konfik dinilai akan masih menjadi persoalan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Walaupun penegakan HAM di Indonesia masih memiliki segudang persoalan dan juga tantangan, momentum peringatan Hari HAM kali ini diharapkan dapat menjadi momentum kita untuk membangkitkan semangat dalam penegakan HAM di Indoenesia, khususnya bagi kalangan
mahasiswa yang dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi dan dinilai mampu menjadi sebagai agen perubahan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk membatu penegakan HAM di Indonesia seperti, aktif dalam mengawal kebijakan di lingkungan kampus maupun negara agar setiap kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia,beranimenyampaikanpendapatdengancarayangbenar(tidakmenimbulkan anarkisme), melaporkan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitarnya, menjunjung tinggi sikap toleransi, persatuan dan kesatuan serta mendukung negara dalam upaya menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM.
Referensi
Adryamarthanino, V.,2021, Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia, KOMPAS.com, https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejarah-perkembangan-ham-di-in donesia?page=all, diakses pada 04 Desember 2022.
Anonim. 2021. Peran Mahasiswa dalam Penegakan HAM di Lingkungan Kampus. Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 9 Desember 2022. https://www.kompasiana.com/ikhsanuddin69547/60e13c20152510352f55ee02/peran-mahasis wa-dalam-penegakkan-ham-di-lingkungam-kampus#:~:text=Upaya%20mahasiswa%20mene gakkan%20ham%20yaitu,ham%20dan%20menggelar%20peradilan%20ham
Anonim, Sejarah HAM Nasional, Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-ham-nasional, diakses pada 04 Desember 2022.
Aswandi, B., Roissah, K., 2019, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan HakAsasi Manusia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1): 128-145.
Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K.,Asplund, K.D.,& Marzuki, S.(2008). Hukum hakasasi manusia.Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
Komnas HAM RI. 2020. Penegakan HAM di Indonesia belum Mengalami Kemajuan. Komnasham.go.id. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480/penegakan-ham-di-indonesia -belum-mengalami-kemajuan.html
Komnas HAM RI. 2022. Sederet Tantangan bagi Calon Anggota Komnas HAM RI. Komnasham.go.id. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/2/23/2085/sederet-tantangan-bagi-calon -anggota-komnas-ham-ri.html
Wilujeng, S.R., 2013, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, Humanika, 18(2).
Hari Kesehatan Nasional
Departemen Advokasi & Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022
Kabinet Ruang Harapan
Pengertian dan Sejarah HKN
Tanggal 12 November pada tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Peringatan ini bermula ketika terjadi wabah penyakit malaria di berbagai daerah di Indonesia pada tahun1959.PemerintahberinisiatifmembentukDinasPembasmianMalariauntukpertama kalinya sebagai upaya mengatasi masalah tersebut. Pembasmian malaria dilakukan dengan menyemprotkan insektisida Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) secara massal di rumahrumah warga di daerah Jawa, Bali, dan Lampung. Presiden Soekarno pun secara simbolis melakukan penyemprotan pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Upaya pembasmian malaria juga dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat hingga akhirnya puluhan juta penduduk sudah mendapatkan perlindungan dari penyakit malaria lima tahun kemudian. Pada bulan Januari 1963, Dinas Pembasmian Malaria diubah namanya menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria atau KOPEN (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Moris, 2021).
Hari Kesehatan Nasional dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan. Begitu juga di tahun ini, ada beberapa rangkaian kegiatan untuk memperingati HKN ke-58, yaitu diawalidengan upacara di Lapangan Upacara Gedung Kementerian Kesehatan secara hybrid. Kemudian ada pula acara tabur bunga yang meliputi mengheningkan cipta dan doa bersama untuk mengenang para pahlawan kesehatan. Tabur bunga ini dilaksanakan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan dan San Diego Hill, Karawang. Kegiatan lainnya adalah pengabdian masyarakat, seminarilmiah, lombalomba dan olah raga, publikasi dan penghargaan, serta public health fair. Rangkaian kegiatan ini dibuat supaya semua sektor masyarakat semakin sadar tentang pentingnya kontribusi dalam pembangunan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
Tema dan Logo HKN 2022
Logo Hari Kesehatan Nasional 2022
Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 mengusung tema “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”. Tema ini mendeskripsikan kebangkitan semangat dan optimisme seluruh masyarakat Indonesia yang bersama-sama, bahu-membahu, dan bergotong royong menghadapi situasi pandemi sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali sehat dan tumbuh untuk beraktivitas dan produktif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
Sedangkan logo HKN tahun ini, memiliki simbol 58 sebagai tanda peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 di tahun 2022. Logo HKN ke-58 yang berbentuk kupu-kupu ini terinspirasi dari metamorfosisnya. Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk atau transformasi sehingga filosofinya, layaknya kupu-kupu, logo tersebut menggambarkan suatu transformasi kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Selain itu, terdapat pula lingkaran di bagian kepala yang menggambarkan kekuatan, tekad, dan semangat demi mencapai sesuatu yang maksimal. Kedua sayap kupu-kupu menggambarkan keseimbangan yang diharapkan bisa mengingatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat akan terwujud apabila seluruh komponen turut berperan serta dalam upaya kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022; Raspati, 2022).
Tips Tetap Sehat dan Produktif di Kala Pandemi
Sesuai dengan tema HKN ke-58, yaitu “Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku”, maka sudah sepantasnya kita berusaha untuk menjaga kesehatan dan produktivitas. Kedua hal tersebut saling berkaitan terhadap kelangsungan aktivitas sehari-hari. Orang yang tidak sehat tidak akan bisamenjalankanpekerjaannyadenganbaik ataudengankatalainproduktivitaskerjanyamenurun. Ada beberapa tips untuk menjaga produktivitas kerja tetap maksimal dengan tetapsehat dan bugar, antara lain:
1. Kesehatan mental harus selalu diperhatikan
Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang pekerjaan memberikan tekanan dalam diri yang akhirnya berefek pada perasaan. Jika tidak dikelola dengan baik, perasaan buruk akibat tekanan pekerjaan bisa menyebabkan stres bahkan sampai muncul perasaan terisolasi. Stres yang berkepanjangan sangat bisa berdampak pada kesehatan fisik. Dengan begitu, produktivitas kerja pun akan terganggu. Oleh karena itu, kesehatan mental tidak boleh diabaikan.
2. Tetap melakukan interaksi sosial
Stres bisa dihindari dengan cara berinteraksi dengan keluarga atau teman. Mengobrol dengan orang lain bisa membuat kita lupa tentang masalah walaupun hanya untuk sesaat. Terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini, tingkat stres masyarakat meningkat karenainteraksi terbatas.
3. Tubuh membutuhkan peregangan
Selama pandemi, segala pekerjaan dialihkan menggunakan komputer, laptop, dan handphone. Terlalu lama menatap layar membuat tubuh cepat lelah. Oleh karena itu, peregangan sesaat perlu dilakukan supaya tubuh segar.
4. Berolahraga dengan teratur
Selain untuk menjaga kesehatan, olah raga bisa meningkatkan produksi hormon endorfin yang berefek pada peningkatan mood. Dengan olah raga, tubuh bisa terhindar dari penyakit dan stres.
5. Menjaga asupan makan dan dengan baik
Kecukupan gizi menjadi kunci tubuh mendapat energi untuk beraktivitas. Makanan yang dikonsumsi setiap hari sebaiknya mengandung nutrisi yang cukup, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, hingga nutrisi lainnya. Minum air putih yang cukup, sekitar dua liter perhari, juga membantu menjaga konsentrasi selama bekerja.
6. Membuat jadwal rutinitas
Penuhnya jadwal terkadang membuat seseorang melewatkan jam makan. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu, kita bisa membuat jadwal kegiatan supaya segala aktivitas tidak ada yang terlewat. Adanya jadwal rutinitas juga bisa membuat kita lebih rajin dan produktif karena tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.
7. Menjaga kebersihan diri dan area kerja
Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Menjaga kebersihan diri dan area kerja akan meningkatkan rasa nyaman selama bekerja. Dengan begitu, produktivitas bisa meningkat.
8. Menjaga pola tidur
Seseorang dengan aktivitas yang terlalu banyak cenderung mengesampingkan waktu istirahatnya. Padahal, istirahat yang cukup adalah salah satu kunci penting bagi tubuh untuk bisa bekerja dengan optimal. Normalnya, seseorang membutuhkan durasi tidur 7-9 jam per hari. Sleep hygiene juga bisa dicapai dengan membuat suasana kamar senyaman mungkin untuk istirahat.
9. Perlu melakukan pemeriksaan rutin atau medical check up ke dokter
Pemeriksaanrutinsangat pentingdilakukanuntukmencegahterjadinyasuatupenyakit atau mencegah meningkatnya keparahan penyakit. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa tahu kondisi tubuh kita.
(Hellen, 2022).
Daftar Pustaka
Hellen, 2022, Produktivitas Kerja Maksimal dengan Tetap Sehat dan Bugar Saat Bekerja, diakses tanggal 7 November 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14901/Produktivitas-Kerj a-Maksimal-dengan-Tetap-Sehat-dan-Bugar-Saat-Bekerja.html>
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, Buku Panduan HKN ke-58, Jakarta Selatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hal. 13-18.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, Hari Kesehatan Nasional ke-58: Momentum Ingatkan Masyarakat akan Kesehatan, diakses tanggal 8 November 2022, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221108/2341615/hari-kesehatannasional-ke-58-momentum-ingatkan-masyarakat-akan-kesehatan/>
Moris, A., 2021, Semarak HKN, Sehat Negriku Tumbuh Indonesiaku, diakses tanggal 7 November 2022, <https://rsud-soekarno.babelprov.go.id/content/semarak-hkn-sehat-negriku-tumbuh-indon esiaku#:~:text=Sejarah%20Hari%20Kesehatan%20Nasional%20diperingati,malaria%20b anyak%20diderita%20masyarakat%20Indonesia.>
Raspati, B, 2022, Indonesiaku, Sehat Negeriku, Simak Makna Logo HKN 2022, diakses tanggal 8 November 2022, <https://www.mediapriangan.com/nasional/pr-5925387852/tema-hari-kesehatan-nasional -2022-bangkit-indonesiaku-sehat-negeriku-simak-makna-logo-hkn-2022>
Kajian Hari Kesehatan Mental
Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022
Kabinet Ruang Harapan
Kesehatan mental atau kesehatan jiwa menurut WHO adalah kapasitas manusia yang berkontribusi secara konstruktif terhadap lingkungan sosial atau fisiknya. Kesehatan jiwa adalah komponen penting dari kesehatan yang menopang kemampuan individu dan kolektif dalam mengambil keputusan, membangun hubungan, sertamelengkapi kehidupan dalam pengembangan pribadi dan masyarakat sosial. Kesehatan mental menurut Hidayat (2002) diartikan sebagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan jiwa yang mencerminkan kedewasaan dari kepribadian yang bersangkutan dengan tidak adanya gangguan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan psikis yang tidak dapat dilihat secara langsung dan sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Livana, dkk., 2018; Pilgrim, 2019).
WHOmenetapkan10Oktobersebagai World Mental Health Day atauHariKesehatan Jiwa Sedunia sebagai momentum edukasi, kesadaran dan advokasi terhadap stigma ataupun diskriminasi sosial perihal kesehatan jiwa dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Hari tersebut diadakan pertama kali pada tahun 1992 oleh World Federation for Mental Health (WFMH) dan membawakan tema yang berbeda setiap tahunnya. Tahun ini, WHO mengangkat tema “Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority.” Tema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat menyalakan kembali upaya dan meningkatkan kesehatan mental secara menyeluruh setelah melewati pandemi ini (Phillips, 2020; WHO, 2022)
Program studi kedokteran merupakan salah satu jurusan dengan peminat terbanyak. Namun, passing grade yang tinggi membuat seleksi masuk jurusan kedokteran sangat ketat. Adapun bentuk pendidikan yang dilaksanakan mahasiswa kedokteran selama menempuh studi antara lain kuliah, tutorial, praktikum, skills lab, dan koas setelah menyelesaikan pendidikan sarjana. Banyaknya materi yang harus dipelajari serta padatnya jadwal tidak menutup kemungkinan dapat memicu terjadinya stres. Jadwal yang padat dirasa menyita waktu mahasiswa untuk sekadar tidur dan beristirahat. Mahasiswa kedokteran dituntut untuk belajar setiap hari karena banyaknya ujian yang harus dilaksanakan sehingga mengurangi jam tidur mahasiswa. Selain menyebabkan kelelahan secara fisik, kurangnya jam tidur dapat menyebabkan mahasiswa kelelahan karena mental. Kurangnya jam tidur dapat membuat mahasiswa memiliki emosi yang tidak baik dan lebih sensitif sehingga menimbulkan stres bahkan depresi. Setelah belajar dengan keras pun, banyak dari mahasiswa kedokteran yang mendapat nilai kurang memuaskan. Hal ini menambah tekanan pada diri mahasiswa sehingga memperparah tingkat stres mahasiswa sebab mahasiswa merasa usaha yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran lebih rentan untuk mendapatkan masalah terkait kesehatan mental (Christyanti dkk., 2010; Nabilah dkk., 2021). Sebagai mahasiswa kedokteran gigi, kesehatan mental perlu dijaga dengan baik agar kehidupan perkuliahan yang dijalani menjadi lebih bahagia dan studi dapat diselesaikan dengan baik. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mental. Pertama, biasakan untuk selalu berpikir positif. Pikiran positif akan membuat seseorang mampu memandang peristiwa kehidupan dengan lebih baik. Seseorang dapat lebih mudah untuk mengenali pemikiran negatif yang muncul, memvalidasi munculnya emosi negatif tersebut, dan mengarahkan pikiran kembali pada pikiran yang positif. Kedua, biasakan untuk selalu bersyukur. Rasa syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan yang Mahakuasa akan membuat hal-hal kecil dalam hidup kita menjadi lebih bermakna. Rasa syukur tersebut menjadikan seseorang lebih menikmati kehidupan yang dijalaninya. Ketiga, kembangkan kemampuan coping untuk menghadapi permasalahan kehidupan. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Akan tetapi, tidak semua orang mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan baik. Srategi coping yang konstruktif perlu dikembangkanuntuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan supaya permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan tuntas, tanpa perlu menghindarinya. Keempat, tetaplah terhubung dengan
orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu selalu berkomunikasi dan bekerja samadengan orang lain. Salah satu bentuknya dapat berupa hubungan pribadi yang sehat dengan oranglain sebagai support system dalam menghadapi masalah kehidupan. Selain itu, terhubung sebagai komunitas juga dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Terakhir, perhatikan juga kondisi kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan kesehatan mental saling berkaitan sehingga kelainan yang terjadi pada fisik dapat memengaruhi kondisi mental, begitu pula sebaliknya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik yaitu berolah raga, beristirahat cukup, serta makan makanan bergizi seimbang (National Health Institue, 2022).
DAFTARPUSTAKA
Christyanti, D., Musta’imah, D., dan Sulistiani, W., 2010, Hubungan antara Penyesuaian Diri terhadap Tuntutan Akademik dengan Kecenderungan Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Jurnal Unair, 12(3): 153-159.
Livana, P.H., Ayuwatini, S., Ardiyanti, Y. dan Suryani, U., 2019, Gambaran Kesehatan Jiwa Masyarakat, Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 6(1):60-63.
Nabilah, R.A.,Suparto,danPerangin-Angin,C.R., 2021,Hubungan antara KualitasTidur dengan Kesehatan Mental pada Mahasiswa Kedokteran: Tinjauan Pustaka, Jurnal Meditek, 27(1): 57-61.
National Health Institute (NIH)., 2022, How to Improve Mental Health: MedlinePlus, [online] Medlineplus.gov, Tersedia di <https://medlineplus.gov/howtoimprovementalhealth.html>, [Diakses 5 October 2022].
Phillips, M.R., 2020, World mental health day 2020: promoting global mental health during COVID-19, China CDC Weekly, 2(43):844.
Pilgrim, D., 2019, Key concepts in mental health, London, Sage. hal. 3.
World Health Organization (WHO), 2022, World Mental Health Day 2022, [online] Who.int, Tersedia di <https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022/>, [Diakses 8 Oktober 2022].
Kajian Tematik Hari Kesehatan Gigi Nasional
Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM Kabinet Ruang Harapan
Tanggal 12 September merupakan peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut sedunia. Tanggal ini dipilih berdasarkan sidang umum FDI World Dental Federation pada tanggal 26 Oktober 2007 di Dubai atas pertimbangan piagam Alma Ata yang dihasilkan oleh Konferensi Internasional WHO pada tanggal 12 September 1978 dan sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri FDI World Dental Federation, Dr. Charles Godon, yang lahir pada tanggal 12 September 1854. Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia sendiri baru pertama kali digagas pada tahun 2011 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih.
Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perilaku menjaga kesehatan gigi dan mulut sehingga tercapai kesehatan umum dan sosial. Lantas, bagaimana kondisi kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia? Apakah tujuan dari Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional sudah tercapai?
Menurut Riskesdas 2018, persentase penduduk Indonesia yang memiliki masalah gigi dan mulut adalah 57,6%. Dari angka tersebut, hanya sedikit penduduk Indonesia (10,2%) yang mendapat perawatan oleh tenaga medis gigi, sedangkan mayoritasnya (42,2%) lebih memilih untuk melakukan pengobatan pribadi dalam menangani masalah kesehatan gigi dan mulut. Kasus permasalahan kesehatan gigi dan mulut penduduk Indonesia pun beragam, tetapi
semuanya itu tetap memerlukan penanganan dari tenaga medis gigi yang terlatih. Berikut paparan grafik terkait proporsi masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia pada tahun 2018.
Berdasarkan data banyaknya masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, perlu ditingkatkannya fasilitas penunjang untuk menangani permasalahan tersebut. Mengapa hal tersebut diperlukan? Menurut pernyataan Aulia dkk. (2017), terdapat tuntutan dari masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan semakin tahun menjadi semakin besar. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara kualitas pelayanan baik secara sarana dan prasarana maupun kualitas
ketenagakerjaan terhadap kepuasan pasien. Semakin baik kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, maka kepuasan pasien makin meningkat.
MenurutdataRifaskes 2011,dari8.980Puskesmas,hanyaterdapat 5.439Puskesmas yang mempunyai dokter gigi. Secara nasional, sebanyak 47,4% Puskesmas hanya mempunyai 1 dokter gigi dan 13,2% Puskesmas mempunyai lebih dari 2 dokter gigi. Sementara itu, Puskesmas yang memiliki kelengkapan alat kesehatan untuk poli gigi hanya sebesar 32,2%. Puskesmas yang dilengkapi dengan poli gigi minimal harus menyediakan peralatan medik gigi dasar, alat habis pakai, obat-obatan, serta peralatan lain yang mendukung. Pengadaan peralatan tersebut bisa berasal dari dana APBN maupun APBD oleh pemerintah daerah setempat (provinsi atau kabupaten/kota). Akan tetapi, sejak adanya keputusan menteri dalam negeri, maka pemerintah provinsi pun sudah tidak memiliki kewajiban dan wewenang pengadaantersebut. Berdasarkan hal itu, dapat dijadikan bahan masukan untuk program kesehatan gigi dan mulut Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan dan pengembangan pengadaan alat kesehatan gigi dan mulut dalam menanggulangi masalah kesehatan gigi dan mulut difasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas).
Kekurangan dan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi dilema bagi semua negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Pada tahun 2006, WHO menyatakan bahwa ada kebutuhan akan tenaga kesehatan di dunia, seperti yang ditunjukkan dalam Laporan Kesehatan Dunia.Padatahun2035,diperkirakankebutuhantenagakesehatanakanmencapai12,9jutaorang. Rasio ideal dokter gigi per 10.000 penduduk adalah 5:10.000, tetapi nyatanya banyak negara di dunia yang belum mampu mencapai rasio ideal tersebut. Di Asia Tenggara, persentasedokter gigi Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Laos.Berdasarkan Rekam Kesehatan Indonesia 2019, jumlah dokter gigi di Puskesmas sebanyak 8.329 dan masih terdapat disparitas jumlah dokter gigi antar provinsi. Rendahnya jumlah dokter gigi mungkin disebabkan oleh rendahnya jumlah Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) di Indonesia. Selain ketersediaan FKG, faktor yang juga mempengaruhi ketersediaan tenaga medis di suatu lokasi ialah tingkat perkembangan di area, kepuasan kerja termasuk remunerasi, beban kerja, intensitas pelatihan, lingkungan kerja, dan kesadaran keselamatan di tempat kerja (Irfan dan Wibowo, 2021).
Untuk mengatasi masalah yang terus-menerus ini, WHO merekomendasikan untuk memperkenalkan/ menginisiasi mahasiswa kedokteran untuk berpartisipasi dalam program/ acara yang diadakan di desa-desa. Dalam pelaksanaan program pendidikan pedesaan, Republik Demokratik Kongo (DRC) periode 2018 - 2020 telah melakukan hegemoni atas sekolah perawat dengan menempatkan 583 siswa di 16 pedesaan. Dalam prosesnya, membutuhkan kerjasama berbagai pihak, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, organisasi profesi, institusi pendidikan kesehatan, siswa & orangtua siswa pada menyiapkan kurikulum,menyiapkan loka praktik pada desa, penilaian/ assessment sasaran lokasi, akses, keamanan, & akomodasi selama penempatan. Selain itu, saat ini PDGI sedang merencanakan program internship bagi mahasiswa yang lolos UKMP2DG. Melalui program ini, mahasiswa FKG yang telah lulus lebih dapat memahami dan merasakan terkait ketimpangan jumlah dokter gigi khususnya di daerah pelosok Indonesia (Irfan dan Wibowo, 2021).
Referensi
Andayasari, L., 2014, Analisis Hubungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Kegiatan Penambalan dan Pencabutan Gigi di Puskesmas, Jurnal Biotek Medisiana Indonesia, 3(2): 85100.
Aulia, R., Adhani, R., Taufiqurrahman, I., Hatta, I., 2017, Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terhadap Kepuasan Pasien BPJS di Layanan Primer Banjarmasin, Jurnal Kedokteran Gigi Dentino, 2(1): 95-100.
Budijanto,D.,2019, InfoDatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: Kesehatan Gigi Nasional, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hal 1, 5-6.
Holopis.com, “Sejarah Hari Kesehatan Mulut Sedunia: Ajang Masyarakat Membantu Kurangi Beban Penyakit”, 20 Maret 2022. <Sejarah Hari Kesehatan Mulut Sedunia: Ajang Masyarakat Membantu Kurangi Beban Penyakit - Holopis.com> [Diakses, 5 September2022].
Irfan, M., dan Wibowo, A., 2021, Hubungan Kategori Wilayah Puskesmas, Terhadap Ketersediaan Dokter Gigi di Puskesmas, Jurnal Medika Hutama, 2(4):1127-1134.
Dentistry Collaborative Updates
AESTHETIC IN DENTISTRY: It’s More Than Beauty
A. The Significant Impact of Appearance to People Psychologically
Dalam masyarakat modern kita yang kompetitif, penampilan menjadi suatu hal penentu kehidupan seseorang. Bahkan, kesuksesan dan kegagalan turut dinilai berdasarkan faktor penampilan. Melalui fenomena globalisasi dan modernisasi, semua orang, baik pria maupun wanita, menjadi sangat sadar dan mementingkan penampilan mereka. Gigi dalam aspek bentuk, warna, susunan, serta posisi merupakan salah satu hal penting yang dapat memengaruhi daya tarik wajah dan senyum seseorang, khususnya saat berinteraksi sosial. Oleh sebab itu, banyak orang berusaha memperbaiki dental appearance-nya kepada dokter gigi. Terlebih, dengan adanya kemajuan alat, bahan, serta teknik pada kedokteran gigi, orang-orang menjadi lebih tertarik untuk melakukan perawatan aesthetic dentistry (Ajayi dkk., 2019; Manipal dkk., 2014).
Aesthetic dentistry merupakan penggabungan perawatan gigi dan/atau mulut dalam aspek estetika dan fungsi dengan nilai-nilai dan kebutuhan individu setiap pasien. Perawatan ini antara lain terdiri dari tindakan bleaching, tambalan komposit langsung, veneer tidak langsung, crown dan bridges, serta terapi implan yang kompleks. Dengan adanya peningkatan penampilan ini, seseorang akan menjadi lebih percaya diri. Selain melihat dari sisi estetika, perawatan aesthetic dentistry harus juga mempertimbangkan aspek fungsional gigi dan/atau mulut sebelum tindakan. Tidak sedikit pasien yang akan meminta perawatan murni untuk kosmetik, tanpa indikasi yang semestinya. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan aesthetic dentistry yang berupa tindakan invasif minimal terhadap gigi dan/atau mulut dengan tetap memperhatikan nilai estetikanya (Ahmad, 2021;Ajayi dkk., 2019).
Dalam sudut pandang psikologi, aesthetic dentistry ini cukup memengaruhi psikologis seseorang. Hal ini ditandai dengan menurunnya kepercayaan diri seseorang yang memiliki estetika gigi yang burukcenderunglebihseringuntukmenutupmulutnya.Penelitianterdahulu menyatakan bahwa orang-orang yang mempunyai gangguan estetika pada rongga mulutnya, seperti maloklusi, sering mendapat respons yang kurang menyenangkan dari orang lain sehingga
dapat menimbulkan rasa rendah diri. Bentuk gigi sangat memengaruhi profil wajah sehingga dapat membuat penampilan wajah lebih indah atau malah lebih buruk (Mujiyati, 2022).
B. The Reason Behind Unfunded Aesthetical Dental Treatment in BPJS
Biaya merupakan salah satu hal yang menjadi kendala untuk melakukan tindakan kedokteran gigi khususnya dalam tindakan estetik. Menurut Regional Oral Health Strategy, penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit termahal keempat untuk diobati dan seringkali memerlukan pembiayaan out of pocket yang tinggi. Saat ini masyarakat tidak dapat sepenuhnya bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan publik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan gigi dan mulutnya karena ketersediaan finansial, sarana, dan prasarana belum optimal. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari perawatan kesehatan gigi dan mulut dari praktisi tradisional dan penyedia pelayanan kesehatan yang ilegal. Tidak sedikit pula yang melakukan self medication (Darmawan dan Thabrany, 2017).
Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dalam rangka meningkatkan kesehatan nasional, pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sistem JKN menggunakan sistem pembayaran kapitasi dan skema rujukan berjenjang dimulai dari pelayanan primer sehingga mampu menapis pelayanan yang perlu dirujuk. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi beban kerja fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga mutu dan biaya pelayanan dapat dikendalikan (Darmawan dan Thabrany, 2017).
Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menetapkan bahwa pelayanan kedokteran gigi berada dalam strata pelayanan primer dan sekunder pada sistem JKN. Peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, maupun di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdiri atas puskesmas atau yang setara, praktik dokter/dokter gigi, klinikpratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Pelayanan kedokteran gigi primer meliputi biaya administrasi pendaftaran, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes lanjutan, pemeriksaan medis, pengobatan medis, konsultasi medis, premedikasi, kegawatdaruratan oro-dental, pencabutan gigi sulung, pencabutan gigi permanen
tanpa penyulit, obat pasca ekstraksi, tumpatan komposit, serta scaling gigi satu kali dalamsetahun untuk setiap pasiennya. Berbagai pelayanan ditawarkan oleh JKN, tetapi masih mengarah pada tindakan kuratif dan rehabilitatif saja. Meskipun demikian, pelayanan primer dapat dimanfaatkan sebagai penunjang sebelum dilakukan tindakan estetik (Prasetya, 2019).
Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan estetika dalam ilmu kedokteran gigi, salah satunyaadalahektopikkaninus.Ektopikkaninus merupakankeadaandimanagigi akan mengalami erupsi diluar lengkung rahangnya. Prevalensi ektopik kaninus adalah sekitar 1,5-2% dari seluruh populasi yang berada di dunia. Ektopik kaninus dapat terjadi karena adanya variasi yang meluas dari faktor etiologi lokal, sistemik, dan genetik. Ektopik kaninus berkaitan erat dengan bidang ortodontik. Terdapat banyak pasien yang datang dengan keluhan gangguan estetika akibat adanya ektopik kaninus. Langkah pertama penanganan yang dapat dilakukan adalah pencabutan gigi premolar kedua karena tidak diperlukan perubahan profil. Selanjutnya dapat dilakukan dengan perawatan ortodontik dengan alat lepasan, cekat, maupun keduanya (Puspita dkk., 2015).
Dalam penanganannya, biaya masih menjadi salah satu kendala utama. Saat ini, Indonesia memberikan bantuan keringanan biaya dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakatnya. Namun, dalam bidang kedokteran gigi BPJS hanya menanggung beberapa biaya penanganan, seperti scalling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi susu, pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, dan perawatan syaraf gigi. Oleh karena itu, berkaitan dengan kasus impaksi kaninus terdapat pasien yang memberhentikan penanganan hingga tahap pencabutan gigi premolar kedua dan tidak dilanjutkan dengan perawatan ortodontik karena kendala biaya tersebut (Hasbula dan Indah,2017).
C. Improving The Smile of Patients With Surgery
Dalam mencapai aesthetic in dentistry, perawatan yang dilakukan dapat merupakan kombinasi atau gabungan dari berbagai disiplin ilmu di kedokteran gigi, seperti contohnya kolaborasi antara bedah mulut dengan ortodonsia atau bisa juga dengan perawatan restoratif. Kemajuan ilmu klinis dan teknologi membuat kolaborasi ini bisa dilakukan. Tidak jarang dokter gigi spesialis bekerja sama dengan spesialisasi yang lain untuk melakukan suatu perawatan
estetika ini. Hal ini tentu saja mempertimbangkan kesediaan pasien. Pada beberapa kasus, terdapat pasien yang tidak berkenan dilakukan perawatan ortodontik sehingga dokter gigi mengalihkan perawatannya menjadi perawatan restoratif (Afiati dan Santosa, 2015).
Ada beberapa kasus dalam kedokteran gigi yang bisa diatasi dengan lebih dari satu ilmu spesialisasi kedokteran gigi, salah satu contohnya adalah perawatan gummy smile. Gummy smile adalah gambaran kondisi gingiva yang terekspos atau terlihat secara klinis lebih dari 2-3 mm saat tersenyum. Etiologi kondisi gummy smile termasuk multifaktorial. Prevalensi kasus gummy smile ini sekitar 10-14% dan lebih banyak terjadi pada wanita. Tidak sedikit pasien yang mengeluhkan estetikanya terganggu akibat kasus ini (Feblina dan Thahir, 2021).
Menurut Profesor Ernie Setiawatie, prosedur terapeutik untuk kondisi gummy smile tergantung pada etiologinya sehingga diagnosis yang akurat bisa memberikan rencana perawatan yang tepat. Perawatan gummy smile bisa dilakukan secara bedah, dengan bedah ortognatik, gingivektomi, osteotomi, myotomi otot elevator, dan lip reposisi, dan secara nonbedah. Menurut Saptaswari dan Krismariono (2015), perawatan gummy smile dapat dilakukan dengan mengombinasikan perawatan periodontal dan ortodontik. Prosedur bedah lip reposisi dilakukan pada perawatan periodontal dan untuk mengatasi maloklusi dilakukan terapi ortodontik.
D. The Malpractice Beautician As A “Dentist”: Whom Should You Visit To Beautify Your Teeth?
Profesi danpekerjaandi duniapergigianterdiri daribeberapa,yaitudokter gigi,terapis gigi dan mulut, tekniker gigi, dental hygienist, tukang gigi, ahli gigi, serta salon gigi. Menurut Permenkes 39/2014, tukang gigi adalah orang yang membuat gigi tiruan lepasan berbahan heat curing acrylic yang memenuhi standar kesehatan dan tidak menutup sisa akar gigi. Ahli gigi dan salon gigi bukan merupakan keahlian dan tidak memiliki definisi dalam peraturan manapun. Mereka dapat dikatakan sebagai praktik kedokteran gigi ilegal. Ahli gigi dan salon gigi tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan perawatan gigi karena tidak memiliki izin klinik. Berbagai perawatan gigi ilegal ini dapat menimbulkan risiko. Risiko yang ditimbulkan dapat berjangkapendekseperti adanyarasanyeripadagigidanbaumulutsertaberjangkapanjang seperti kerusakan struktur gigi dan adanya gangguan kesehatan penyakit sistemik bahkan dapat menyebabkan kematian.
Akar permasalahan banyaknya masyarakat yang mencapai aesthetic dentistry dengan cara yang salah dapat berasal dari level tenaga medis dan nakes sendiri. Banyak oknum yang
berprofesi di bidang kesehatan selain dokter gigi sehingga masyarakat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan sudah kompeten dan legal. Selain itu, permasalahan ini dapat disebabkan di level keluarga yaitu wawasan orang tua masih minim terhadap aesthetic dentistry, di level sekolah yaitu tren aesthetic dentistry yang menyebar lebih cepat daripada ilmu pengetahuan, dan di level masyarakat yaitu penjualan alatdan bahan kedokteran gigi yang sulit dikendalikan, adanya influencer sesat yang dijadikan referensi oleh masyarakat, masyarakatmudah percaya oleh atribut dan sertifikat khusus, dan adanya pemalsuan gelar serta dokumen negara. Akar permasalahan juga berasal dari level penegak hukum dan negara yang belum tegas dalam mengatur oknum-oknum yang melakukan praktik gigi ilegal.
Berbagai alasan menjadi latar belakang masyarakat memutuskan perawatan gigi ke ahli gigi dan salon kecantikan gigi. Pendapatan, pengetahuan, dan aspek sosial budaya merupakan berbagai faktor yang memegang peranan penting terhadap minat masyarakat untuk melakukan perawatan gigi. Faktor mahalnya biaya perawatan ke dokter gigi, kurangnya informasi serta pengetahuan tentang perawatan gigi yang baik, dan persepsi masyarakat yang kurang tepat mengakibatkan mereka lebih memilih melakukan perawatan di salon kecantikan gigi ataupun tukang gigi. Tak dapat dimungkiri bahwa tingkat pendidikan akan memengaruhi persepsi serta perilaku hidup sehat seseorang. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan informasi dan menerapkannya dalam perilaku serta gaya hidup terutama berkaitan dengan kesehatan. Di sisi lain, sosial budaya juga turut berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berkunjung ke tukang gigi. Masyarakat Indonesia yang berada di lingkungan yang erat dengan tetangganya biasanya akan cenderung mengikuti budaya yang ada di daerah tempat tinggalnya karena akan merasa ter-influence oleh orang orang di sekitarnya (Pratama dkk., 2020).
E. CONCLUSION
Penampilan adalah hal yang sangat penting dan memengaruhi kondisi psikologis dari seseorang.Seseorangyangmemilikiestetikadan oral hygiene yangburukcenderungtidakpercaya diri ketika bertemu dengan orang lain dan pada akhirnya memiliki perasaan rendah diri. Untuk mencapai kondisi yang estetik, dapat dilakukan perawatan berupa kombinasi dari berbagaiilmu di kedokteran gigi, seperti contohnya kolaborasi antara bedah mulut dengan ortodonsia ataubisa juga dengan perawatan restoratif agar hasilnya semakin maksimal, tetapi tetap
memperhatikan kondisi dari pasien. Untuk melakukan perawatan estetik tentunya memerlukan biaya yang cukup banyak. Seperti yang diketahui, bahwa biaya adalah kendala terbesar ketika melakukan perawatan. Sayangnya, perawatan estetik gigi tidak bisa di-cover dengan BPJS karena bukan merupakan kebutuhan dasar. Hal tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat untuk tidak pergi ke dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi yang berkompeten karena terkendala biaya. Banyak masyarakat yang justru pergi ke tukang gigi untuk melakukan perawatan estetik yang pada dasarnya tidak tahu mengenai kesehatan gigi dan mulut. Selain terkendala biaya, kurangnya informasi serta pengetahuan tentang perawatan gigi yang baik dan persepsi masyarakat yang kurang tepat mengakibatkan mereka lebih memilih melakukan perawatan di salon kecantikan gigi ataupun tukang gigi dibandingkan ke dokter gigi.
DAFTARPUSTAKA
Afiati, S. D. dan Santosa, P., 2015, Perawatan Estetik pada Insisivus Sentral Maksila dengan PerforasiApikal, MKGK, 1(1): 71-78.
Ahmad, I., 2021,An Introduction toAesthetic Dentistry, BDJ Team, 8: 26-32.
Ajayi, D.M., Gbadebo, S.O., dan Adebayo, G.E., 2019, Perception About Tooth Colour and Appearance Among Patients Seen in A Tertiary Hospital, South-West, Nigeria, Pan African Medical Journal (PAMJ), 38: 1-15.
Darmawan, H. I. R. dan Thabrany, H., 2017, Refleksi implementasi Jaminan Kesehatan Nasional pada pelayanan kedokteran gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama Kota Tangerang tahun 2017, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI..
Feblina,A. R. dan Thahir, H., 2021, Manajemen Gummy Smile; Sebuah Tinjauan Pustaka, B-DenT, 8(2): 138-145.
Manipal, S., Mohan, C.S.A., Kumar, D.L., Cholan, P.K., Ahmed, A., dan Adusumilli, P., 2014, The Importance of DentalAestheticsAmong Dental StudentsAssessment of Knowledge, Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry, 4(1): 48-51.
Mujiyati, 2022, The Effect of DenralAesthetical to Socialpsycho on Teenagers (The Study to Male and Female Public Senior High School in Palembang City), Journal of Oral Health Care, 9(2): 69-78.
Prasetya, M. A., 2019, Studi Deskriptif Karakteristik Masalah Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan di Poli Gigi Klinik Karya Prima selama Bulan Januari-Juli 2016, Bali Dental Journal, 3(2): 15-18.
Pratama, M.A. Samsualam, dan Nurmiati. 2020. Minat Kembali Customer Provider Tukang Gigi dalam Pembuatan Gigi Tiruan di Desa Rappolemba Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa Tahun 2020. Journal of Muslim Community Health (JMCH). 62-73.
Puspita, N.P., Prihandini, I., dan JCP Haryumani., 2015, Perawatan Kaninus Ektopik Menggunakan Teknik Begg dengan Pencabutan Premolar Kedua, MKGK, 1(1); 39-45.
Saptaswari, D. dan Krismariono,A., 2015, Kombinasi Perawatan Gummy Smile dengan Lip Reposisi Dan Ortodontik, Journal of Dental And., 1(1): 160-164.
Ginjal merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia yang berperan untuk menunjang kehidupan yang sehat. Menurut pernyataan Dheerendra (2020), ginjal berperan untuk mengeliminasi limbah dan air berlebih dari dalam tubuh seperti urea, garam mineral, dan racun - racun lainnya. Ginjal juga turut mempertahankan keseimbangan kimia dalam tubuh kitasehingga organ-organ lain seperti otakdanjantung dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, ginjal dapat berperan untuk mengontrol tekanan darah dan produksi sel darah merah. Menurut pernyataan Dheerendra (2020), penyakit gagal ginjal diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan durasi sakitnya, yaitu:
1.
Gagal GinjalAkut
Penyakit ini terjadi akibat adanya penurunan yang cepat dan mendadak dari fungsi ginjal dimana pengelolaan komplikasi dilakukan secara konservatif sesuai dengan penyebab dan tahapan prarenal, renal, atau pascarenal. Gagal ginjalakut dapat terjadi dalam rentang waktu yang cepat atau kurang dari 48 jam(Islamy dan Yonata, 2019).
Pada rata - rata kasus yang terjadi, gagal ginjal akut disebabkan akibat kurangnya aliran darah yang menuju ke ginjal, dehidrasi yang parah, penyumbatan yang terjadi pada saluran kemih, dan konsumsi obat - obatan tertentu yang mempengaruhi suplai darah ke ginjal. Beberapa pasien mungkin
Melonjaknya Kasus Gagal Ginjal pada Anak, Siapakah yang Bertanggung Jawab?
Gambar.1 Obat sirup ( sumber : cnnindonesia. com)
dapat sembuh sepenuhnya dari gagal ginjal akut, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa gagal ginjal akut dari pasien akan berlanjut dan mengarah menjadi gagal ginjal kronis (Dheerendra, 2020).
Berdasarkan pernyataan Islamy dan Yonata (2019), penyakit gagal ginjal akut juga dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :
● Penyakit yang menyebabkan hipoperfusi ginjal tanpa menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal (Hipovolemia, penurunan curah jantung, dan lain-lain).
● Penyakit terkait obstruksi saluran kemih (Obstruksi ureter, obstruksi uretra, obstruksi leher kandung kemih).
● Penyakit yang secara langsung menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal (Obstruksi renovascular, nekrosis tubular akut, dan lain-lain).
2. Gagal Ginjal Kronik
Penyakit ini disebabkan adanya penurunan Laju Filtrasi Glomerulus (LFG) yang berada dibawah batas normal selama lebih dari 3 bulan. Penyakit gagal ginjal kronik merupakan perkembangan dari gagal ginjal progresif dimana proses perkembangannya berlangsung selama beberapa tahun. Pada keadaan ini, ginjal kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan normal (Haryanti dan Nisa, 2015).
Sekitar 1 dari 10 orang memiliki persentase derajat gagal ginjal kronis.
Gagal ginjal kronis dapat berkembang pada usia berapapun dan semakin bertambahnya usia maka semakin besar kemungkinannya untuk mengalami gagal ginjal kronis (Dheerendra, 2020).
Adapun menurut Perhimpunan Nefrologi Indonesia (2012), persentase penyebab gagal ginjal kronik tertera pada tabel di bawah ini.
(PERNEFRI, 2012).
Adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak dengan rentang usia 6 bulan - 18 tahun, Kementerian Kesehatan segera bertindak cepat untuk menginformasikan kepada seluruh orang tua untuk tetap waspada dantidak panik, terutama ketika anak mengalami gejala yang mengarah pada penyakitginjal akut. Adapun menurut pernyataan Kemenkes (2022), gejala - gejala gagal ginjal akut adalah sebagai berikut :
1. Diare 2. Muntah
3. Demam selama 3 - 5 hari
4. Batuk dan pilek
5. Jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali
Menurut hasil penelitian Global Burden of Disease menunjukkan bahwa penyakit gagal ginjal kronis disebut sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia (Kovesdy, 2022). Jika dikalkulasikan dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 252.124.458 jiwa, terdapat 731.783 jiwa yang menderita gagal ginjal kronis di Indonesia (Riskesdas, 2018). Prevalensi (permil) penyakit ginjal kronis berdasarkan diagnosis dokter pada usia > 15 tahun menurut karakteristik adalah 1.33 ‰ untuk usia 15-24 tahun, 2.28% (25-34 tahun), 3.31% (35-44 tahun), 5.64% (45-54 tahun), 7.21% (55-64 tahun), 8.23% (65-74
tahun), dan 7.48% (75+ tahun). Jika dilihat dari data jenis kelamin, didapatkan bahwa lakilaki memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 4.17%, sedangkan perempuan 3.52%. Dari data tersebut menjelaskan bahwa penyakit gagal ginjal kronis lebih banyak diderita oleh populasi usia 65-74 tahun.
(Riskesdas, 2018)
Namun, pada akhir Agustus terdapat laporan 37 kasus gagal ginjal akut pada anak usia 6 bulan-18 tahun. Angka tersebut terus meningkat menjadi 189 kasus per tanggal 18 oktober 2022 yang banyak didominasi pada usia 1-5 tahun. Dan terakhir pada tanggal 1 November 2022, ditemukan terdapat 324 kasus gagal ginjal akut pada anak (Makmun, 2022). Melihat lonjakan kasus secara tiba-tiba yang akhirnya membuat pemerintah bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan tim dokter RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) membentuk satu tim khusus yang bertugas mengamati dan menyelidiki kasus gangguan ginjal akut pada anak (Rokom,2022).
Masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya menyebabkan kejadian tersebut. Dugaan terbesar jatuh kepada kandungan obat sirup yang sering dikonsumsi oleh anak-anak usia tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 2022, pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan WHO dan Pemerintah Gambia usai mendengar laporan peningkatan
kasus serupa di India yang penyebabnya adalah adanya kandungan zat kimia pelarut yang bersifat toxic pada obat sirup.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan uji toksikologi dengan melakukan pengecekan darah pada pasien gagal ginjal, didapat kandungan darah 7 dari 10 pasien gagal ginjal mengandung zat pelarut berbahaya. Tak hanya sampai di situ, untuk lebih memastikan hasil temuan tersebut, Kemenkes juga melakukan uji laboratorium terhadap obat-obatan yang dikonsumsi pasien sebelum mengalami gagal ginjal. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar obat tersebut mengandung senyawa berbahaya penyebab gagal ginjal. Kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)dalam dosis yangtidak wajardicurigai menjadi salahsatu faktor penyebabnya.
Kecurigaan pemerintah ini seakan-akan benar adanya. Setelah pemerintah melakukan penarikan obat yang dicurigai mengandung zat pelarut tersebut dengan dosis yang tidak wajar, angka laporan kasus baru gagal ini menurun drastis. Namun, saat ini pemerintah terus melakukan penelitian untuk mengetahui etiologi sebenarnya dari kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia.
Berbicara mengenai obat-obatan yang beredar di Indonesia, sebenarnyapemerintah telah memiliki sistem pengelolaan dan pengawasan yang sudah cukup baik untuk menjamin keamanan dari setiap obat yang beredar. Di Indonesia, Obat memiliki komoditas perdagangan yang berbeda dengan perdagangan umum. Pengawasan obatmerupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen untuk menjamin terlaksananya seluruh ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah yang melingkupi aspek-aspek pemeriksaan, pencocokan, serta pengusahaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana dan hasil yang dikehendaki. Pengawasan ketersediaan farmasi meliputi kontrol sejauh mana dapat terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, dan kendala lainnya yang dilakukan sejak awal proses produksi hingga pengedaran ke tenaga kesehatan sampai pada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memiliki BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
BPOM merupakan lembaga yang memiliki wewenang mengawasi, mendeteksi, serta mencegah produk-produk yang beredar di pasaran.Berdasarkan peraturan Kepala
BPOM Nomor 14 Tahun 2014 pasal 2, BPOM bertugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan dan makanan. Secara detailnya, BPOM melakukan pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan yang memiliki bahan berbahaya. Menurut Gondokesumo dan Amir (2021), peran pengawasan BPOM melalui pengaturan dan standardisasi; menilai keamanan, khasiat dan mutu melalui Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan produk obat sebelum mengantongi izin edar, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, serta peringatan kepada publik didukung penegakan hukum undang-undang. Dalam kasus gagal ginjal ini, melalui lamanresmi BPOM, diduga kasus gagal ginjal ini disebabkan oleh cemaran etilen glikol (EG) yang sudah melebihi ambang batas. Namun, hal ini belum bisa dipastikan menjadi penyebab gagal ginjal karena penyakit ini sendiri masih memiliki faktor risiko lain seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19.
Jika kita lihat dari sistem pengelolaan dan pengawasan obat di Indonesia tersebut, pemerintah seharusnya bisa menjamin bahwa obat yang beredar di masyarakat adalah obat yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, mengapa masih terdapat kejadian beredarnya obat-obatan yang tidak aman bahkan berbahaya di tengah masyarakat kita? Apa penyebabnya?
Obat yang tidak aman untuk dikonsumsi tentunya tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dari lembaga yang berwenang dalam mengawasinya. Dalam hal ini, lembaga yang berwenang adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito mengakui lembaganya, yaitu BPOM memang tidak mengawasi kadar pencemar pada obat yang sudah jadi maupun yang telah beredar di pasaran. Hal ini termasuk obat sirup yang diduga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak. Menurut Kepala BPOM,standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan jadi terhadap pencemaran sehingga prosedur dalam mengawasi kadar pencemar tidak dilakukan.
Pengawasan obat yang dilakukan oleh BPOM sendiri menjadi sorotan seiring meningkatnya kasus gagal ginjal akut pada anak dalam tiga bulan terakhir. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menduga ada potensi kesalahan pengawasan
sehingga sejumlah merk obat sirup diduga mengandung EG yang melampaui ambang batas. Selain itu, Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menganggap pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tidak serius karena BPOM justru menyerahkan pengawasan kualitas dan keamanan obat pada industri. Menurutnya, jika pabrik industri memeriksa obatnya sendiri, pasti akan baik-baik saja.
Hal senada juga dikatakan oleh Kari Lestari dari Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Kari Lestari mengatakan bahwa lembaganya yaitu IAI saat ini tengah mengevaluasi penyebab gagal ginjal akut pada anak, apakah disebabkan karena pengawasan yang lemah atau terdapat kecolongan saat proses produksi.
Dari beberapa pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahwa BPOM diduga kurang cermat dalam mengawasi kualitas dan keamanan obat karena diserahkan sepenuhnya kepada industri terkait. Hal ini sendiri masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Seharusnya, BPOM mengontrol terlebih dahulu hasil penelitian kualitas dan keamanan obat yang dilakukan oleh industri farmasi. BPOM juga dapat meneliti ulang jika dalam proses penelitian kualitas dan keamanan obat yang dilakukan oleh industri farmasi terdapat kesalahan. Dengan demikian, perlu ada perbaikan tata kelola BPOM terkait prosedur pengawasan kualitas dan keamanan obat.
Industri farmasi memiliki kewajiban untuk melakukan registrasi pada tiap-tiap sediaan yang diproduksinya agar mendapatkan izin edar. Menurut Peraturan Kepala BPOM No. 24 tahun 2017, registrasi tersebut dilakukan tidak hanya ketika pertama kali produk akan diedarkan, tetapi juga dilakukan secara periodik lima tahunan. Selain itu, industri farmasi juga harus melakukan registrasi kembali jika terdapat perubahan pada aspek administratif, khasiat, keamanan, mutu, informasi produk, dan label produk yang telah diberikan izin edar sebelumnya. Sayangnya, tidak semua industri farmasi tertib dalam pelaksanaan registrasi tersebut. BPOM telah mengumumkan bahwa terdapat tiga perusahaan farmasi yang melanggar ketentuan aturan keamanan obat sirup. Perusahaan farmasi tersebut sebelumnya telah mendapatkan izin edar untuk produk obat sirup miliknya, tetapi tidak melakukan registrasi ulang ketikamengubah komposisi produknya. Perubahan komposisi tersebut ternyata melebihi ambang batas aman sehingga diduga menjadi penyebab timbulnya gagal ginjal akut pada anak-anak. Salah
satu sampel yang diuji bahkan menunjukkan kandungan etilen glikol mencapai seratus kali ambang batas normal sehingga toksisitasnya sangat tinggi. Akan tetapi, industri farmasi yang telah ditetapkan melanggar merasa dikambinghitamkan. Menurut mereka, pemasok bahan baku produk mereka-lah yang harus bertanggungjawab. Mereka menduga pemasok bahan baku obat telah mengubah komposisi bahan baku menjadi tidak pada batas aman. Dugaan tersebut ternyata benar adanya. BPOM kini telah melaporkan dua distributor kimia yang menjadi pemasok bahan baku obat sirup ke Bareskrim Polri. Berdasarkan sampel yang diuji BPOM, ditemukan bahan baku propilenglikol yang ternyata mengandung etilen glikol hingga 99%. Hal tersebut tentunya termasuk tindak pidana yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen obat. Mengacu pada uraian di atas, permasalahan ini menjadi kompleks dan rawan terjadi praktik penghindaran tanggung jawab. BPOM membela diri bahwasanya lembaganya telah menjalankan prosedur dengan benar dan menyalahkan industri farmasi yang mengganti bahan baku ketika izin edar masih berlaku. Di sisi lain, industri farmasi merasa bahwa dirinya dikorbankan oleh BPOM sebagai biang kerok terjadinya kejadian gagal ginjal akut di Indonesia. Mereka merasa menjadi korban penipuan yang dilakukan pemasok bahan baku obat yang tiba-tiba berubah kandungannya. Distributor tentunya tidak mau disalahkan, mereka merasa bahwa bahan yang dipasoknya telah sesuai standar dan telah mendapatkan izin impor dari kementerian perdagangan untuk bisa masuk ke Indonesia. Budaya “cuci tangan” yang dilakukan pihak-pihak tersebut sangat memalukan karena kelalaian yang mereka buat secara nyata telah membunuh banyak anak-anak yang tidak bersalah. Audit menyeluruh terkait kasus ini memang perlu dilakukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Semestinya setiap pihak memiliki hati yang besar untuk mengakui bahwa kesemuamereka melakukan kelalaian. BPOMseharusnyamemintamaafdanberkomitmenuntuk lebihintensif dalam melakukan surveilans setiap produk obat dan makanan untuk melindungi konsumen. Industri farmasi harus mengakui bahwa mereka lalai karena tidak menguji setiap bahan yang akan digunakan dan tidak memilih pemasok mana yang benar-benar bonafide. Kementerian perdagangan juga patut disalahkan karena telahmeloloskan barang impor yang ternyata tidak aman dan palsu. Saat ini kita masih
menunggu jawaban, apakah masalah besar ini terjadi karena kelalaian segelintir pihak ataukah memang terjadi karena sengaja dibuat oleh pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya kasus ini. Lalu sebenarnya siapa yang bertanggung jawabatas kasus ini?
BPOM dengan pengawasan yang kurang ketat dan perusahaan farmasi yang kurang tertib terhadap peraturan seharusnya saling bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, berbagai pihak disebut masih kurang proaktif dalam menangani kasus ini, misalnya Kepala BPOM, Penny K. Lukito menolak bertanggung jawab atas peredaran obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal. Ia beranggapan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai prosedur yang ada dan meminta Kemenkes berbuat lebih dalam halini. Kemenkes sendiri, melalui jubir dr. M. Syahril menyatakan bahwa mereka sudah bertanggung jawab dengan cara melakukan pencegahan dan penanganan pada anak-anak baik ketika belum ataupunsudah mengidap penyakit akut ini. Pemerintah melalui Kemenkes telahmelakukan upaya dengan membuat Surat Edaran yang melarang nakes dan apotek untuk memberikan obat cair/sirup pada anak. Setelah dikeluarkan peraturan tersebut, data menunjukan penurunan yang sangat tajam pada kasus gagal ginjal. Untuk industri farmasi yang bersangkutan dengan kasus ini juga telah didapatkan tersangka yang dituduh bertanggung jawab atas musibah gagal ginjal akut pada anak-anak. Masyarakat juga dapat ikut bertanggung jawab dalam kasus ini dengan salingmengedukasi satu sama lain terhadap kasus yang sedang terjadi ini dan lebih membuka pikiran terhadap pengawasan dan penggunaan obat pada anak-anak (Fajardin, 2022;Risalah, 2022; Salsabilla, 2022).
Terlepas dari benar atau tidaknya kandungan obat sirup yang tercemar oleh zat etilen glikol dan dietilen glikol menjadi penyebab utama dari munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia, seharusnya kejadian ini menjadi pengingat bagipemerintah, BPOM dan perusahaan farmasi selaku pengelola dan pengawas obat-obatan agar lebih diperketat lagi dalam proses pengujian secara rutin sebelum diedarkan. Kita sebagai masyarakat juga diminta saling bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan ketat terhadap keamanan obat-obatan di Indonesia agar kasus-kasus yang disebabkan oleh keluputan dari BPOM dan perusahaan farmasi tidak terjadi lagi.
REFERENSI
“BPOM dan Pakar Bahas Tantangan Hadapi Kasus GGAPA di Indonesia”. Pom.go.id. 18 November 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21: 29 https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/28858/BPOM-dan-Pakar-Bahas-TantanganHadapi-Kasus-GGAPA-di-Indonesia.html
"BPOM Menemukan Pemasok yang Diduga Memalsukan Bahan Baku, Yarindo: Kami Korban". SINDOnews.com. 10 November 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21: 46 https://nasional.sindonews.com/read/937845/13/bpom-menemukan-pemasok-yang-didu ga-memalsukan-bahan-baku-yarindo-kami-korban-1668085896
“Confirmed! Menkes Beberkan Penyebab Gagal Ginjal Pada Anak”. CNBC Indonesia. 25 Oktober 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21: 12 https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221025102733-33-382287/confirmed-menkes -beberkan-penyebab-gagal-ginjal-pada-anak
“Diminta Tanggung Jawab Gagal Ginjal, Ini Kata Kemenkes”. CNB Indonesia. 7 November 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21 : 35 https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221107161117-33-385773/diminta-tanggung-j awab-kasus-gagal-ginjal-ini-kata-kemenkes/amp
“Gangguan ginjal akut : Penindakan ‘ tidak cukup pada industri farmasi’, BPOM ‘harus bertanggung jawab’ dan ‘ tidak cuci tangan’. BBC Indonesia”. 31 Oktober 2022. Diakses pada tanggal 18 november 2022 pukul 21: 22 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03ndzvry2zo
Gondokesumo, M.E. dan Amir, N., 2021, Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan), Perspektif Hukum, hal. 274-290.
Hasil Utama Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI, Badan Penelitian dan Pengembvangan Kesehatan.
“Kasus Gagal Ginjal Akut, BOPM Limpahkan 2 Distributor Kimia ke Bareskim”. Metro TV News.com. 9 November 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21: 19 https://www.metrotvnews.com/play/NQAC23qR-kasus-gagal-ginjal-akut-bpom-limpahkan -2-distributor-kimia-ke-bareskrim
“Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Meningkat, Orang Tua Diminta Waspada”. Kemenkes.co.id. 19 Oktober 2022. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 21: 47
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221017/3141288/kasus-gagal-ginj al-akut-pada-anak-meningkat-orang-tua-diminta-waspada/
“Kemenkes: Kasus Gagal Ginjal Anak tak Mengkhawatirkan Lagi”. Republika.co.id. 10 Novemeber 2022. Diakses pada tanggal 18 November pukul 21:40 https://www.republika.co.id/berita/rl4umi328/kemenkes-kasus-gagal-ginjal-anak-tak-men gkhawatirkan-lagi
“Kemenkes pastikan Gagal Ginjal Akut pada Anak Disebaban EG dan DEG”. Investor.id. 7 November 2022. Diakses pada pukul 21: 53 https://investor.id/lifestyle/312182/kemenkes-pastikan-gagal-ginjal-akut-pada-anak-diseb abkan-eg-dan-deg
Kovesdy, C.P., 2022, Epidemiology of Chronic Kidney Disease: an update 2022, Kidney International Supplements, 12)1): 7-11, 10.1016/j.kisu.2021.11.003
“Terkuak! BPOM Ungkap Kelemahan Standar Pembuatan Obat “. CNBC Indonesia. 23 Oktober 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21: 17 https://www.cnbcindonesia.com/news/20221023185913-4-381914/terkuak-bpom-ungkap -kelemahan-standar-pembuatan-obat
“Tiga perusahaan Farmasi Berpotensi Dipidanakan Imbas Kasus Gagal Ginjal Akut”. Vice.com. 31 Oktober 2022. Diakses pada tanggal 18 November 2022 pukul 21: 26 https://www.vice.com/id/article/y3pepx/bpom-umumkan-tiga-perusahaan-farmasi-pakai-e tilen-glikol-di-obat-sirup-pemicu-gagal-ginjal-akut
KBM Bauran Diterapkan, Sudahkah Sesuai Harapan?
Departemen Advokasi dan Kajian Strategis BEM KM FKG UGM 2022 Kabinet Ruang Harapan
Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan edukasi yang biasanya dilakukan di sekolah atau instansi lainnya seperti universitas dengan penyampaian ilmu atau informasi oleh guru atau dosenkepadasiswa(Risalah, dkk., 2020).Semenjak pandemi Covid-19,kegiatan belajar mengajar di Indonesia sempat mengalami perubahan dari yang biasanya datang langsung ke kelas menjadi di rumah saja dengan memanfaatkan media online seperti platform pertemuan video, situs web kuis, dan lainnya. Namun, setelah vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah ditambah dengan menurunnya kasus Covid-19 secara signifikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memberlakukan pembatasan. Adanya pembatasan pertemuan tatap muka tersebut menyebabkan pengurangan kapasitas kelas, yang berarti tidak semua mahasiswa dapat hadir ke ruangan kelas sehingga dimungkinkan bertemu secara daring atau dibaur antara keduanya (daring dan luring) sehingga disebut kegiatan belajar mengajar bauran/blended (Firman, 2022). Kegiatan belajar mengajar bauran merupakan pembelajaran yang mengombinasikan antara belajar secara daring, luring, dan tatap muka (Abdullah, 2018). Bentuk KBM bauran dapat dilakukan dengan memadukan dari teknologi multimedia, CD room, video streaming, website, email,dankelasvirtual.TujuandiadakannyaKBM bauranyaitudapatmengembangkanproses gaya belajar siswa, meningkatkan penjadwalan fleksibilitas bagi siswa, dan mampu memberikan
peluang bagi siswa untuk belajar secara mandiri (Hima, 2017). Oleh karena itu, KBM bauran dapat menjadi solusi yang tepat untuk proses pembelajaran di tengah kondisi pandemi Covid-19. Belakangan ini, UGM telah menerapkan uji coba pelaksanaan KBM bauran di sejumlah fakultas. Bukan hanya sekadar coba-coba saja atau ingin mengikuti trend yang ada, tetapi UGM memiliki beberapa alasan yang mendasar untuk segera menerapkan KBM bauran. Alasan yang pertama adalah telah terkendalinya kondisi pandemi Covid-19, dalam artian kasus yang terjadi sudah tidak mengalami lonjakan yang drastis. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat pelaksanaan dari KBM bauran harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga UGM serta lingkungan sekitarnya (Ika, 2022). Kedua, KBM bauran menjadi hal yang harus segera dilakukan karena terdapat beberapa program studi yang mengharuskan adanya praktikum luring demi tercapainya tujuan pembelajaran seperti yang telah ditentukan dalam kurikulum. Ketiga, dari hasil survei yang dilakukan oleh tim UGM, selama mengikuti pembelajaran daring secara penuh ditemui adanya indikasi penurunan terhadap kompetensi karena ada beberapa bagian yang mengharuskan dilakukan kegiatan secara luring. Olehkarenaitu,KBMbaurandiharapkan dapat mempertahankan kualitaspembelajaran (Nugroho, 2021).
Dalam menyelenggarakan KBM bauran di tengah masa pandemi ini, tentunya UGM tidak hanya berbekal tangan kosong. UGM telah melakukan beberapa persiapan dalam menunjang pelaksanaan KBM Bauran. UGM telah membentuk Satgas Covid-19 yang bertugas dalam pencegahan dan penanganan kasus penularan Covid-19 di lingkungan kampus. Selain itu, telah dipersiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bauran, seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, vaksinasi, penyedian fasilitas swab, dan lain sebagainya. Melalui tim satgas tersebut, UGM akan memantau perkembangan, mengevaluasi, dan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengutamakan keselamatan serta kesehatan warga UGM serta lingkungan sekitarnya (Ika, 2022).
Selain itu, UGM juga telah mengeluarkan surat edaran Rektor No. 228/UN1.P/Set.PIKA/KR.01.00/2022 tentang pelaksanaan KBM bauran dan kebijakan akademik Universitas Gadjah Mada terkait dimungkinkannya penerapan pembelajaran tatap muka 100 persen. Surat tersebut berisi himbauan bagi setiap fakultas untuk mulai mempersiapkan kebijakan masing-masing terkait teknis pelaksanaan KBM bauran tahun 2022. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap surat edaran Rektor No. 228/UN1.P/Set.PIKA/KR.01.00/2022 tersebut,
FKG UGM telah mempersiapkan beberapa hal guna mempersiapkan KBM bauran 2022. Hal tersebut antara lain:
1. Pembentukan Satgas Covid-19.
Satgas Covid-19 di Fakultas Kedokteran Gigi bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus penularan Covid-19 di lingkungan kampus selama diterapkannya aktivitas luring di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi.
2. Pembentukan Peraturan Protokol Kesehatan.
Fakultas Kedokteran Gigi telah menentukan beberapa peraturan terkait alur protokol kesehatan untuk kegiatan bauran, seperti mengisi form skrining harian, mencuci tangan sebelum masuk kelas, mengatur kapasitas ruang kelas dan jarak antar kursi, ketentuan pemakaian APD bagi civitas yang ingin melakukan kegiatan luring di kampus dan lain sebagainya.
3. Penyedian Sarana dan Prasarana Penunjang.
Dalam mempersiapkan KBM bauran, Fakultas Kedokteran Gigi telah mempersiapkan beberapa sarana penunjang seperti penyedian kamera untuk KBM bauran, tempat cuci tangan, penyedian hand sanitizer di berbagai ruangan, dan bekerja sama dengan unit kesehatan Universitas Gadjah Mada untuk memfasilitasi kemudahan tes swab Covid-19.
4. Merancang Mekanisme Pelaksanaan KBM Bauran seperti Pembagian Sesi dan Jadwal KBM..
Fakultas Kedokteran gigi menerapkan kebijakan untuk kegiatan pembelajaran luring yang diterapkan maksimal adalah 40% dari keseluruhan materi mata kuliah. Selain itu Fakultas Kedokteran Gigi juga menerapkan sistem ganjil genap untuk sesi luring agar tidak terjadi banyak kerumunan.
Diberlakukannya KBM bauran memberikan dampak positif bagi mahasiswa, khususnya dalam hal pembelajaran. Materi yang diberikan dosen dapat diterima dengan lebih mudah oleh
mahasiswa daripada ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring. Hal ini disebabkan minimnya distraksi yang muncul saat pembelajaran luring. Tatap muka antara dosen dan mahasiswa juga memudahkan terjadinya komunikasi dan interaksi secara dua arah. Menurut Yuniastari danSilva(2022),saat interaksi duaarah antaratenagapendidikdanmahasiswa dapat terbangun, pemahaman akan suatu materi akan lebih mudah diterima. Ketika pembelajaran dilaksanakan secara luring, mahasiswa dapat lebih mudah dan leluasa bertanya apabila ada materi yang kurang mahasiswa pahami. Selain itu, ketika melakukan kegiatan di kampus dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman sesama mahasiswa, dapat mengurangi rasa suntuk dan stres yang akan berdampak pada kemudahan mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen.
Selain pembelajaran di kelas, beberapa praktikum juga sudah mulai dilaksanakan secara luring, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur. Praktikum merupakan salah satu rangkaian pembelajaran yang membutuhkan skill sehingga dengan diadakannya praktikum luring, mahasiswa dapat menerima materi dengan lebih mudah dan dapat mempraktikkannya secara langsung. Kompetensi yang mencakup keterampilan tangan dari mahasiswa juga dapat terpenuhi ketika praktikum dilaksanakan secara luring. Tidak dapat dimungkiri, pelaksanaan praktikum secara luring memberi dampak positif yang cukup besar terutama bagi mahasiswa preklinik. Secara tidak langsung, mahasiswa belajar untuk menggunakan alat-alat kedokteran gigi sebelum memasuki masa klinik dengan dipandu oleh asisten praktikum ataupun dosen sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Hal tersebut sangat memudahkan mahasiswa nantinya ketika akan mengerjakan kasus-kasus ketika menjadi mahasiswa profesi. Selain itu, dengan adanya praktikum luring, mahasiswa juga dapat lebih mudah menghafalkan dan memahami materi karena dapat melihat dan memegang preparat secara langsung.
Akan tetapi, di balik sejumlah kelebihan dan juga persiapan yang telah dilakukan oleh universitas maupun fakultas, pelaksanaan KBM bauran ditengah masa pandemi ini masih memilikisegudangpermasalahan dalamimplementasinya,terkhusus dilingkungan FKGUGM. Berikut beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan KBM bauran di lingkungan FKG UGM.
1. Standardisasi KBM bauran tiap dosen
‘Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya’ merupakan peribahasa yang cocok dalam pembahasan topik standardisasi KBM bauran tiap dosen. Peribahasa ini menggambarkan setiap dosen memiliki standardisasi/aturanmasingmasing dalam pelaksanaan KBM bauran. Aturan yang beragam ini diikutijuga dengan beragamnya penilaian. Penilaian positif dan negatif dapat muncul, meskipun hanya berasal dari standardisasi satu dosen saja. Berikut beberapa standardisasi yang kami nilai penting untuk dibahas.
Standardisasi waktu mencakup waktu mulai KBM dan kepadatan jadwal. Seperti yang kita ketahui bahwa jadwal akademik FKG UGM sudah sangat padat. Dalam perancangan jadwalnya sendiri pun, pastilah mempertimbangkan banyak hal. Terlebih dengan adanya KBM bauran, banyak hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perancangannya. Namun, masih ada dosen yang kurang memperhatikan hal tersebut sehingga dinilai merugikan. Salah satu contohnya adalah dosen yang memulai KBM bauran lebih awal dari jadwal dan waktu peralihan KBM daring ke luring atau sebaliknya yang terlalu singkat. Kedua aturan ini dinilai merugikan oleh mahasiswa akibat perlunya persiapan yang lebih, khususnya bagi mahasiswa yang jarak rumah dengan FKG UGM jauh. Adanya koordinasi antar dosen sangat diperlukan agar tidak terjadi overlap antar perkuliahan atau praktikum satu dengan lainnya. Selain itu, penetapan waktu minimal serta maksimal untuk melaksanakan KBM bauran juga diperlukan karena dapat memengaruhi jumlah kehadiran mahasiswa di kampus. Waktu pelaksanaan KBM bauran yang terlalu singkat dapat menyebabkan menurunnya jumlah mahasiswa yang hadir di kelas akibat waktu persiapan untuk ke kampus lebih lama dibandingkan dengan waktu perkuliahan di kelas. Hal tersebut terbukti dari beberapa pendapat mahasiswa yang merasa waktu untuk mempersiapkan diri melakukan kegiatan KBM secara luring tidak sepadan dengan waktu untuk yang dihabiskan di kampus. Begitu juga dengan waktu KBM bauran yang terlalu lama, yang dapat membuat mahasiswa sedikit jenuh sehingga jumlah mahasiswa yang hadir di kelas lebih sedikit.
Kepala Pusat Inovasi Kebijakan Akademik (PIKA) UGM, Hatma Suryatmojo mengatakan bahwa UGM tidak mensyaratkan dosen pengampu kuliah untuk bisa menggelarPTM 100%. Perkuliahan ini akandisesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran serta tetap memperhatikan harmonisasiaktivitaspembelajaransinkrondanasinkron.Tidakadanyaaturanpasti terkait pelaksanaan KBM bauran ini menimbulkan adanya perbedaan standardisasi KBM bauran oleh tiap dosen.
Apabila melihat pelaksanaan KBM bauran yang telah dilaksanakan pada semester genap ini, belum semua dosen melaksanakan perkuliahan secara bauran. Dosen juga tidak melakukan absensi secara langsung kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan di kampus sebelum atau sesudah melaksanakan KBM bauran.
2. Kendornya sistem skrining fakultas
FKG memberlakukan sistem skrining sebelum memasuki wilayah kampus FKG, baik untuk mahasiswa, dosen, maupun civitas academica yang lain sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Salah satusistemnya adalah dengan memberikan suatu tautan skrining melalui google form yang menanyakan tentang riwayat kesehatan, termasuk riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Setelah mengisi tautan, akan muncul skor yang menunjukkan boleh atau tidaknya orang tersebut memasuki wilayah kampusFKG. Jika skor yang didapat adalah 3/3, artinya orang tersebut boleh datang dan masuk ke kampus. Sayangnya, setelah sampai di fakultas, hasil skrining dari tautan ini tidak pernah diminta sebagai syarat memasuki wilayah kampus FKG sehingga banyak warga FKG, khususnya mahasiswa, yang sudah jarang mengisi tautan tersebut. Padahal, tautanskrining inibisamemudahkan mencaririwayat kontakjika ternyata ada yang terkena Covid-19 setelah datang ke area kampus.
Selain pengecekan skrining melalui google form, di pintu masuk juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermo gun. Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, apabila ditemukan suhu >37,3°C (2 kali
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk. Seluruh mahasiswa, dosen, maupun civitas academica wajib menggunakan masker di wilayah FKG. Jika sudah memenuhi syarat, akan diberikan stiker bertuliskan fakultas dan tanggal kunjungan, lalu diizinkan masuk ke wilayah FKG. Namun, FKG memiliki beberapa pintu masuk sehingga petugas pengecekan memiliki keterbatasan dalam melakukan skrining. Beberapa mahasiswa datang tidak melewati pintu masuk utama sehingga tidak dilakukan pengecekan baik skrining gform, maupun pemeriksaan suhu tubuh. Terkadang sudah melewati pintu masuk pun tidak dilakukan pengecekan oleh petugas. Kendornya sistem skrining ini memiliki potensi adanya kasus baru Covid-19 di FKG. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi sistem skrining di wilayah FKG guna mencegah penyebaran Covid-19.
3. Sistem LJK Ujian
Lembar Jawaban Komputer (LJK) merupakan formulir isian berupa kertas yang umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam ujian dan hasilnya diolah menggunakan komputer. LJK biasanya digunakan dalam ujian berbentuk pilihan ganda dengan teknik menghitamkan bulatan sehingga membutuhkan banyak waktu dalam pengerjaan. Selain itu, dalam pemeriksaan LJK dibutuhkan perangkat scanner khusus dinamakan OMR (Optical Mark Reader) dan DMR (Digital Mark Reader) (Paramasila dkk, 2017).
Selama KBM bauran berlangsung, fakultas telah menerapkan sistem LJK untuk ujian-ujian yang diikuti oleh mahasiswa secara daring, seperti Ujian Topik (Utop) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pelaksanaan sistem LJK dalam ujian sudah berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. Namun,banyak mahasiswa yang menganggap sistem ujian dengan menggunakan LJK kurang efektif karena merasa lelah harus menghitamkan lingkaran sesuai jawaban pada LJK dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan sistem online menggunakan platform E-Lok yang hanya perlu meng-klik sesuai jawaban. Kekurangan lain dalam penggunaan LJK
ialah apabila mahasiswa hendak mengganti jawaban maka harus menghapusnya dengan hati-hati agar LJK tidak rusak ataupun sobek. LJK yang rusak atau sobek dapat menyebabkan jawaban tidak terbaca oleh scanner. Hal tersebut tentu meningkatkan kekhawatiran mahasiswa selama ujian dibandingkan ketika ujian dengan sistem online melalui platform E-Lok yang lebih mudah saat hendak mengganti-ganti jawaban. Selain itu, para mahasiswa harus memastikan bahwa pensil yang dipakai saat ujian merupakan pensil 2B original dan terdapat tulisan “for computer and scanner atau for computer scanning” karena banyaknya pensil 2B palsu di pasaran yang dapat menyebabkan jawaban tidak dapat terbaca oleh scanner.Melihatkekurangan-kekurangan penggunaan LJK,mahasiswadiharapkan untuk membiasakan diri dan lebih berhati-hati dalam menjawab soal ujian serta mempersiapkan diri dan alat tulis yang dibutuhkan dengan baik sebelum ujian dilaksanakan.
4. Pelaksanaan KBM Bauran yang Belum Memuaskan.
Pelaksanaan kuliah bauran masih memiliki beberapa kendala teknis yang perludiantisipasi.Salahsatukendalayang cukupmengganggupenyampaianmateri perkuliahan adalah kendala teknis pelaksanaan kuliah di ruang H1. Banyak mahasiswamengeluhkan audio pada ruangan H1 tidak begitu jelas jikadidengarkan secara langsung dibandingkan ketika didengar melalui ruangan daring zoom. Suara yang berasal dari pengeras suara kelas terdengar tidak begitu jelas mungkin karena pengaturan bass terlalu tinggi dan clarity speaker yang memang kurang baik sehinggasuaraterkesan mengambang.Hal ini diperburukjikadosen yang mengajar memiliki suara yang tidak begitu kuat atau dosenmemegang mikrofon dengan jarak terlalu jauh. Kendala teknis lain yang dikeluhkan oleh beberapa dosen yaitu adanya fasilitas pointer presentasi yang tidak berfungsi. Keluhan ini sudah disampaikan beberapa kali ke penjaga ruang, namun kendala tersebut seperti tidak pernah ditindaklanjuti. Tanpa pointer presentasi tersebut, dosen cukup kesulitan untuk memindah slide presentasi sehinggaharusterus-menerusberjalan kearah komputer hanya untuk memindahkan slide presentasi. Dosen juga menjadi kesulitan untuk menunjukkan
poin penting dalam slide presentasi kepada mahasiswa di ruangan luring karena tidak berfungsinya fasilitas tersebut. Kendala teknis selanjutnya adalah terkait dengan kelistrikan. Mahasiswa semester empat sempat menemui peristiwa mati listrik ditengah salah satu perkuliahan. Sayangnya, perkuliahan harus segera diakhiri karena listrik tak kunjung menyala. Kendala kelistrikan lainnya yaitu terkait dengan colokkan listrik di ruang I yang tidak bisa memfasilitasi semua mahasiswa untuk ujian luring menggunakan sistem E-Lok. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang menempati urutan paling kiri tidak mendapatkan colokkan listrik.
Pada pelaksanaan kuliah bauran semester ini masih juga ditemui kendala yang biasa terjadi saat perkuliahan daring. Kendala tersebut terutama berkaitan denganjadwal perkuliahan.Hampirdapatdipastikanjadwal perkuliahantopik yang disampaikan di awal topik akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat pergeseran jadwal (reschedule), perubahan metode perkuliahan (sinkronmenjadi asinkron atau sebaliknya; luring menjadi daring atau sebaliknya), dan lainnya. Sebenarnya mahasiswa memahami perubahan ini terjadi akibat cukup padatnya jadwal dosen FKG UGM. Namun, seharusnya pengelola topik juga harus memahami bahwa mahasiswa memerlukan kepastian dan rasa aman dalam penjadwalan. Setidaknya, pengelola topik harus menjamin bahwa pergantian jadwal tidak terjadi dalam waktu yang sangat dekat dalam pelaksanaan jadwal tersebut sehingga mahasiswa memiliki waktu untuk menyesuaikan jadwal. Penyampaian jadwal harian seharusnya juga disepakati tidak melebihi waktu tertentu karena yang terjadi saat ini adalah beberapa informasi akademik untuk keesokan hari baru disampaikan bahkan lewat tengah malam sehingga membuat mahasiswa perlu aktif sosial media hingga larut malam hanya untuk berjaga-jaga agar tidak terlewat informasi akademik.
Pelaksanaan kuliah bauran kali ini masih terdapat sistem perkuliahan asinkron. Akan tetapi, sistem perkuliahan asinkron yang dilaksanakan semester ini masih saja terdapat permasalahan yang sepertinya tidak pernah diselesaikan oleh pengelola prodi. Permasalahan tersebut adalah terkait dengan tidak
standarnya metode perkuliahan asinkron. Misalnya saja terdapat perkuliahan yang dilaksanakan secara asinkron namun dengan hanya diberikan file materi dalam bentuk power point saja. Terdapat pula dosen yang hanya menautkan tautan video perkuliahan saja. Hal tersebut tentunya menjadi kurang lengkap karena inti dari perkuliahan adalah adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selain perlu melampirkan file dan menautkan tautan video perkuliahan, dosen juga perlu membuka sesi tanya jawab di sistem E-Lok dan berkenan menjawabnya agar mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan dosen pengampu. Selain itu, dosen perlu memastikan bahwa materi asinkron harus sudah disampaikan sesuai jadwal perkuliahan yang sudah dijadwalkan. Hingga semester lalu, masih saja terdapat dosen yang menyampaikan materi asinkron bahkan sangat mendekati waktu ujian topik sehingga membuat mahasiswa harus menyelesaikan materi secara maraton.
Kekurangan lain yang perlu juga diperbaiki oleh pengelola topik adalah terkait dengan pengadaan modul topik. Seharusnya ketika perkuliahan sudah dilaksanakan secara bauran, modul topik beserta modul praktikum/skills lab harus diberikan secara fisik di awal topik. Saat ini, modul masih diberikan berupa soft file. Sayangnya, pemberian modul tersebut tidak tepat waktu. Beberapa topik bahkan memberikan modul sangat mendekati waktu ujian topik. Padahal, mahasiswa sangat memerlukan modul untuk mengetahui gambaran awal materi yang akan dipelajari. Mahasiswa juga memerlukan daftar sumber bacaan yang biasanya terdapat dalam modul topik. Adanya modul topik yang diberikan di awal topik dalam bentuk fisik (atau dapat juga fisik dan soft file), sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi topik.
Pelaksanaan KBM bauran yang diterapkan UGM belakangan ini di sejumlahfakultas tidak semata-mata tanpa alasan. Penurunan jumlah pasien Covid19 serta diperlukannya KBM luring untuk beberapa kondisi mahasiswa menjadi alasan utama UGM mengeluarkan kebijakan tersebut. Persiapan yang dilakukan pun selalu berdasarkan protokol kesehatan dan pelaksanaanya tetap menyesuaikan perkembangan situasi Covid-19 di Indonesia. Namun, tidak bisa dimungkiri dalam pelaksanaan kebijakan KBM bauran di beberapa fakultas
terdapat beberapa kekurangan yang dapat dievaluasi bersama sehingga tetap mempertahankan kualitas pembelajaran. Kebijakan-kebijakan setiap fakultas khususnya FKG, masih memunculkan beberapa permasalahan selama pelaksanaan KBM bauran. Standardisasi KBM bauran tiap dosen diharapkan dapat segera mendapatkan jadwal yang rapi dan efektif agar tidak ada salah satu pihak yang merugi dalam pelaksanaan KBM bauran ini. Selain itu, dengan kondisi Indonesia yang belum 100 persen bebas dari Covid-19uu seharusnyamenjadi perhatian khusus sebelum melaksanakan KBM bauran di wilayah fakultas dengan terus melaksanakan skrining ketat sebelum memasuki wilayah fakultas. Hal tersebut menjadi selaras dengan pernyataan bahwa UGM melaksanakan KBM bauran menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Dengan demikian, fakultas tetap menjadi tempat yang aman dalam melaksanakan KBM bauran. Kemudian penerapankembalisistemLJKyangmenurutkebanyakanmahasiswakurangefektif serta menimbulkan kekhawatiran jika jawaban tidak terbaca oleh komputer. Oleh karena itu, diharapkan penggunaan LJK dalam sistem ujian di FKG dapat menjadi pertimbangan kembali atau dapat kembali ke sistem E-lok yang dirasa cukup efektif. Dari beberapa uraian permasalahan di atas, diharapkan dapat menjadi evaluasi bersama agar pelaksanaan KBM selanjutnya menjadi lebih baik.
Abdullah, W., 2018, Model Blended Learning dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran, Fikrotuna, 7(1) : 855–866.
Firman,2022, Ditjen Diktiristek Merilis Panduan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tersedia di: https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/ditjen-diktiristek-merilis-panduan-pembelajara n-semester-genap-tahun-akademik-2021-2022-di-perguruan-tinggi-pada-masa-pandemi Diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
Hima, L.R., 2017, Pengaruh Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Terhadap Motivasi Siswa Pada Materi Relasi dan Fungsi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 2(1) : 36-42.
Ika, 2022, UGM Mulai Laksanakan KBM Bauran Bagi Seluruh Mahasiswa, ugm.ac.id, diakses 5 Juli 2022, https://ugm.ac.id/id/berita/22252-ugm-mulai-laksanakan-kbm-bauran-bagi-seluruh-mahasiswa Nugroho A., 2021, Semester Depan UGM Terapkan KBM Bauran, ugm.ac.id, diakses 5 Juli 2022, https://www.ugm.ac.id/id/berita/21193-semester-depan-ugm-terapkan-kbm-bauran Paramasila, K. W., Candiasa, I. M., Sukayaja, I. M., 2017, Deteksi Teknik Silang Pada Lembar Jawaban Komputer Dengan Menggunakan Metode Sobel, Jurnal Ilmu Komputer Indonesia, Vol 2 (1).
Risalah, A., Ibad, W., Maghfiroh, L., Azza, M.I., Cahyani, S.A. dan Ulfayati, Z.A., 2020, Dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di MI/SD (studi kbm berbasis daring bagi guru dan siswa), JIEES: Journal of Islamic Education at Elementary School, 1(1):10-16.
Surat edaran Rektor No. 228/UN1.P/Set.PIKA/KR.01.00/2022 tentang pelaksanaan KBM bauran dan kebijakan akademik Universitas Gadjah Mada terkait dimungkinkannya penerapan pembelajaran tatap muka 100 persen.
Yuniastari, R., Silva, A. M. D., 2022, Kelebihan dan Kekurangan Kelas Bahasa Inggris Umum Offline dan Darurat Jarak Jauh Online, Journal of Language and Literature, 16(2):394-412.
REFERENSI
A KASIH yangTelahTerlibat nBukuKajianIni danKajianStrategis— KGUGM
