“MEMPEDOMANI KEMBALI KONSTITUSI DALAM MENJALANKAN PEMBANGUNAN EKONOMI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL” Dalam Nawa Cita yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.1 Ketiga tanggung jawab negara tersebut menempati bobot 30% dalam Nawa Cita yang dijadikan pedoman dalam mengelola bangsa dan negara. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa aspek ekonomi yang mencakupi tiga poin tersebut merupakan hal yang sangat vital dalam gerak laju pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan strategi pembangunan nasional yang tepat. Beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan visi dalam Nawa Cita antara lain melakukan pembangunan tanpa meningkatkan ketimpangan antar wilayah, memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, membangun dari pinggir dan dari desa, meletakkan orientasi dan basis ekonomi pada sektor dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreativitas,
dan
penerapan
teknologi
yang
tepat,
serta
mewujudkan
pembangunan daerah yang berkualitas untuk menopang pembangunan nasional. Secara garis besar, strategi pembangunan nasional di bidang ekonomi termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Disebutkan di dalam RPJMN tersebut bahwa yang menjadi sasaran pokok pembangunan ekonomi meliputi aspek ekonomi makro, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, infrastruktur dasar, serta konektivitas. Khusus pada poin ekonomi makro, yang menjadi indikator pembangunan mencakupi hal-hal mengenai permasalahan pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, “Nawa Cita”, diunduh dari http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/SIMPUL%20Vol.%2029%20-%20April%2020 17.pdf, pada tanggal 16 April 2019, pukul 19.35 WIB. 1
pengurangan tingkat inflasi, upaya menurunkan masalah kemiskinan, hingga pengurangan tingkat pengangguran terbuka.2 Jika menilik sirkumstansi strategis, baik pada level regional, maupun pada level global, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Di level global misalnya, terjadi perang pengaruh antara kekuatan mayor ekonomi dunia yang dimotori oleh Amerika Serikat di satu sisi, serta Tiongkok sebagai raksasa baru ekonomi dunia. Spirit pasar bebas yang masih dianut oleh lembaga-lembaga keuangan gobal, termasuk juga sebagian besar negara di dunia, sejatinya tidak sesuai dengan falsafah ekonomi Indonesia yang berbasiskan pada prinsip kerakyatan dan gotong royong. Hal-hal inilah yang menjadi pemicu munculnya masalah ekonomi di level domestik seperti rapuhnya kemandirian ekonomi, rendahnya daya saing dan ketimpangan antar daerah, munculnya kesenjangan sosial akibat perbedaan status ekonomi, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta masih kuatnya ketergantungan atau dependensi kepada pihak asing dalam hal pangan, energi, keuangan, hingga teknologi. Hal-hal tersebut pada dasarnya tidak perlu terjadi apabila visi misi serta strategi pembangunan ekonomi nasional diletakkan dan digerakkan dalam kerangka landasan konstitusional Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Menurut K.C. Wheare, konstitusi didefinisikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, serta memerintah dalam pemerintahan suatu negara.3 Dikarenakan konstitusi merupakan jantung arah gerak kehidupan berbangsa dan bernegara, visi misi, strategi, taktik, dan yang terpenting implementasi pembangunan ekonomi nasional harus bernafaskan pada amanat yang digariskan dalam
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019�, diunduh dari https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaa n/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015-2019/, pada tanggal 16 April 2019, pukul 19.44 WIB. 3 “Pengertian Konstitusi: Arti, Fungsi, Tujuan, dan Sifat Konstitusi�, diunduh dari https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konstitusi.html, pada tanggal 16 April 2019, pukul 20.05 WIB. 2
1
konstitusi. Kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan amanah konstitusi merupakan sumber dari tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional. Landasan konstitusional Indonesia, yakni UUD NRI 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa strategi pembangunan ekonomi nasional merujuk pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.4 Dengan digariskannya visi pembangunan ekonomi nasional dalam konstitusi tersebut, sudah seyogianya kebijakan dan strategi yang diterapkan berlandaskan pada spirit konstitusi tersebut. Hanya saja kondisi hari ini menunjukkan gejala-gejala penyimpangan amanat konstitusi. Alih-alih menerapkan spirit ekonomi kerakyatan, kita terjebak pada pola hidup konsumerisme yang merupakan anak kandung globalisasi dan pola pikir budaya barat yang liberal. Alih-alih menciptakan pemerataan ekonomi dalam pembangunan nasional, yang tercipta justru ketimpangan pembangunan antar wilayah dan menyeruaknya gelaja kecemburuan sosial antar masyarakat. Berikut secara singkat dipaparkan permasalahan pembangunan ekonomi nasional yang tidak selaras dengan spirit konstitusi beserta solusi yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan, sebagai berikut:
a) Optimalisasi Sumber Kekayaan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Kemandirian ekonomi, seperti yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno, merupakan kata kunci bagi sebuah negara bangsa untuk tumbuh dan “Dahnil: Ekonomi Indonesia Harus Kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 45”, diunduh dari https://www.beritasatu.com/politik/516244/dahnil-ekonomi-indonesia-harus-kembali-ke-pasal-33-d an-34-uud-45, pada tanggal 16 April 2019, pukul 20.32 WIB. 4
2
berkembang. Berbicara mengenai kemandirian ekonomi tidak terlepas dari bagaimana sebuah negara bangsa tersebut mampu mengoptimalisasi apa yang yang menjadi keunggulan nasional. Jika menilik atribut nasional yang melekat pada Indonesia, keunggulan tersebut terletak pada penguasaan sumber kekayaan alam yang strategis, khususnya di bidang agraria dan maritim, jumlah penduduk yang besar sebagai penggerak pembangunan nasional, serta lokasi geografis strategis yang menempatkan Indonesia pada lalu lintas perdagangan internasional. Hanya saja hal-hal yang sifatnya potensial untuk dikonversi menjadi keuntungan nasional tersebut menjadi tidak berdaya guna tatkala masih tercipta semacam ketergantungan kepada pihak eksternal, negara lain. Indonesia masih terjebak pada strategi impor, bahkan untuk komoditas yang menjadi keunggulan absolut Indonesia seperti beras dan garam. Ekstraksi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam, serta mineral lainnya juga masih memanfaatkan uluran tangan pihak asing dengan dalih membutuhkan alih pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa dilihat dari masih kuatnya eksistensi korporasi asing di dalam negeri. Oleh sebab itu, secara filosofis hal ini bisa ditangani apabila kita kembali lagi ke spirit konstitusi yang mengajak kita, segenap bangsa dan negara Indonesia, untuk bertumpu pada kekuatan sendiri, berdiri di atas kaki sendiri dengan mengoptimalkan segenap sumber kekayaan nasional yang dimiliki.
b) Pembangunan
Ekonomi
Nasional
Berbasiskan
Pemerataan
Pembangunan Ekonomi di Seluruh Wilayah Indonesia Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa, adat-istiadat, serta bentuk-bentuk geografis yang beragam yang secara langsung ataupun tidak menjadikan pengelolaan bangsa dan negara Indonesia tidaklah mudah. Mengelola Indonesia yang besar dan majemuk, tidak semudah mengelola Singapura yang jauh lebih kecil dari Indonesia. Pembangunan nasional yang digalakkan oleh pemerintah terdahulu, khususnya pada zaman orde baru, suka tidak suka masih berat di satu titik 3
saja, yakni Pulau Jawa. Oleh sebab itu, muncul semacam resistensi atau penolakan dari wilayah lain, yang pada tahap ekstrem menjurus pada upaya pemisahan diri. Hal inilah yang menjadi akar masalah munculnya GAM di Provinsi Aceh dan OPM di Provinsi Papua pada masa lampau. Pemerintah di era reformasi sudah mengeluarkan kebijakan stategis yang disebut sebagai kebijakan otonomi daerah dengan menekankan pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas perbantuan. Kebijakan inilah yang menjadi titik tolak dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat tidak harus menguras banyak energi karena kebijakan otonomi daerah sejatinya menempatkan daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Harapannya tentu saja agar daerah yang notabene lebih mengetahui kebutuhannya sendiri bisa mengoptimalkan sumber kekayaannya sendiri untuk menyejahterakan rakyatnya.
c) Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Indonesia memiliki sumber kekayaan nasional yang sangat besar dalam bentuk besaran geografis, besaran demografis, serta sumber kekayaan alam, khususnya di bidang agraris dan maritim. Hanya saja semua atribusi nasional tersebut masih bersifat potensial, belum terberdayakan secara optimal. Apabila semuanya bisa dioptimalisasi penggunaannya, maka dapat menjadi mesin penunjang peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Kata daya saing menjadi vital karena di era globalisasi yang berlangsung keras dan masif, kompetisi antar negara adalah sebuah keniscayaan, baik yang sifatnya regional atau kawasan, bahkan global. Oleh sebab itu, penguatan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional menjadi sangat penting, terlebih lagi Indonesia akan memasuki periodisasi bonus demografi dalam enam tahun ke depan.
Bidang pendidikan adalah
hal utama yang harus dibenahi. Generasi muda yang cerdas dan terdidik adalah modal sosial penting untuk menjalankan roda pembangunan nasional. Kebijakan nasional di bidang kesehatan juga menjadi krusial karena 4
masyarakat
yang
sehat
adalah
modal
dasar
dalam
menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang tak kalah penting adalah strategi untuk bermitra dan bersinergi dengan negara lain dalam kerangka yang setara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Simpulan •
Tiga poin dari sembilan Nawa Cita yang diproklamirkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah aspek ekonomi. Secara implisit hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi adalah aspek vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
•
Vitalnya aspek ekonomi secara taktikal dan strategis dapat dilihat pada program kerja yang digariskan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Secara garis besar, program tersebut ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Ke-IV.
•
Kondisi hari ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam aspek pembangunan ekonomi nasional seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, inflasi, pengangguran, rendahnya daya saing nasional, hingga kerusakan di bidang lingkungan yang secara filosofis bermuara pada belum dijalankannya amanat konstitusi sebagai pedoman pembangunan ekonomi nasional.
Saran •
Dibutuhkan optimalisasi sumber kekayaan nasional, baik sumber daya manusia maupun sumber kekayaan alam, sebagai modal dasar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi agar Indonesia tidak tergantung kepada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan rakyat secara nasional.
•
Pembangunan ekonomi nasional seyogianya harus mengindahkan aspek pemerataan sehingga dampak positif pembangunan ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh segenap bangsa Indoensia tanpa kecuali. 5
•
Daya saing nasional harus terus-menerus ditingkatkan melalui penguatan kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai mesin penggerak pembangunan nasional.
Daftar Pustaka; “Nawa Cita”, diunduh dari http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/SIMPUL%20Vol.%2029%20%20April%202017.pdf “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019”, diunduh dari https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaandan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpj mn-2015-2019/ “Pengertian Konstitusi: Arti, Fungsi, Tujuan, dan Sifat Konstitusi”, diunduh dari https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konstitusi.html “Dahnil: Ekonomi Indonesia Harus Kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 45”, diunduh dari https://www.beritasatu.com/politik/516244/dahnil-ekonomi-indonesia-harus-kemb ali-ke-pasal-33-dan-34-uud-45
6