“OPTIMALISASI PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA INDO-PASIFIK�
Kaum liberalisme klasik serta neo-liberalisme dalam studi hubungan internasional yang dipelopori oleh para filsuf seperti John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant, serta Jeremy Bentham memaparkan sebuah tesis menarik bahwa negara-bangsa sebagai sebuah entitas politik yang berdaulat cenderung mengedepankan kerja sama dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Hal ini merujuk pada asumsi dasar kaum liberalisme yang percaya akan potensi sisi positif manusia, kekuatan aturan hukum (rule of law), demokrasi, dan hak-hak asasi manusia (Steans, Pettiford, Diez, 2005:22). Pada periode pasca Perang Dunia ke-I, dikenal bentuk kerja sama bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB), kemudian berlanjut pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca berakhirnya Perang Dunia ke-II dan bertahan hingga kini. Dewasa ini, di tengah turbulensi politik global yang ditandai meletusnya konflik di berbagai belahan dunia, muncul bentuk kerja sama baru di antara negara-negara yang terletak pada lingkar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wadah ini dinamakan sebagai kerja sama Indo-Pasifik. Pada 2013, Indonesia melalui menteri luar negerinya waktu itu, Marty Natalegawa, pernah menyampaikan idenya mengenai kerja sama Indo-Pasifik. Dalam pemahaman Indonesia, interaksi antar negara di kedua samudera harus dibungkus dalam kerangka kerja sama yang kuat, tidak dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai perimbangan kekuatan (balance of power), melainkan berupaya mewujudkan keseimbangan yang dinamis dengan mengakomodasi kepentingan semua kekuatan mayor di kawasan. Pasca pernyataan Marty Natalegawa, tepatnya pada 2017, Jepang sebagai salah satu kekuatan di kawasan Asia Pasifik turut mengutarakan konsep Free and Open Indo Pacific (FOIP) yang telah menjadi patokan kebijakan keamanan Shinzo Abe. Sekutu strategis Jepang, yakni Amerika Serikat, melalui Menteri Pertahanannya kala itu, Jim Mattis, juga menyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik telah menjadi