Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kerakyatan

“PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN NON-FISIK BERBASIS KERAKYATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL”

Salah satu poin penting dari Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.1 Di sini istilah “Kemandirian Ekonomi” menjadi kata kunci karena di sisi lain hal ini juga menjadi cita-cita para pendiri bangsa seperti yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno melalui konsepsi Trisakti.

Konsepsi kemandirian ekonomi juga memiliki relevansi dengan sistem

ekonomi

kerakyatan yang menekankan pada usaha bersama segenap komponen bangsa berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga dengan demikian dapat selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Preambul UUD NRI 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera.2 Ada banyak sekali upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, salah satunya melalui strategi pembangunan infrastruktur. Merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Koordinaasi Percepatan Infrastruktur dan Pengambangan Wilayah 2015-2019, disebutkan bahwa kebijakan bidang infrastruktur selama 2009-2014 diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa peran infrastruktur, termasuk di dalamnya strategi pengembangan wilayah, memainkan peran yang sangat penting dan saling terkait dalam

rangka

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

nasional

dikarenakan

infrastruktur yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah akan memberikan

“Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”, diunduh dari https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK, pada tanggal 23 Maret 2019, Pukul 12.33 WIB. 2 Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional PPRA Lemhannas RI 2019.Halaman 104-105.

1

daya ungkit dan daya dorong bagi peningkatan daya saing sosial dan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya

disparitas

pembangunan

lima

pembangunan

tahun

ke

depan

antar

wilayah,

(2015-2019)

maka

adalah

prioritas

mendorong

pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumber-sumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya.3 Merujuk pada pemetaan masalah yang terjadi pada 2009-2014, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjalankan fungsi koordinasi terhadap kementerian dan lembaga terkait, menetapkan beberapa sasaran strategis dalam rengka pembangunan infrastruktur untuk 2015-2019, yakni sebagai berikut: Pertama, terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Kedua, terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ketiga, terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Keempat, tercapainya penetapan proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan.

Selama periode 2015 hingga kini, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencatat beberapa proyek pembangunan infrastruktur.

Salah satunya adalah pencapaian pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, terdapat sedikitnya lima kategori infrastruktur, yakni energi, transportasi, sumber daya air, komunikasi, serta pemukiman.

Dari lima kategori tersebut, tiga diantaranya yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, yakni transportasi, sumber daya air, serta pemukiman, telah

“Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia�, diunduh dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4zcCNiJr hAhVDdCsKHYmWBRcQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ekon.go.id%2Fpublikasi% 2Fdownload%2F2053%2F1502%2Frenstra-d6-2015-2019.pdf&usg=AOvVaw1xw0TGv7CY9no4U rmQg9ui, diunduh pada tanggal 23 Maret 2019, Pukul 13.57 WIB. 3

1

direalisasikan dengan baik. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan telah dilakukan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan membuka daerah terisolir. Pembangunan jalan di daerah yang sudah berkembang juga turut dilakukan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema investasi jalan tol. Untuk sumber daya air, telah dilakukan pembangunan bendungan, irigasi, air minum, serta fasilitas sanitasi.4 Dikarenakan keterbatasan halaman, maka banyaknya bukti konkret pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama 2015 hingga saat ini tidak bisa disebutkan satu per satu.

Pembangunan infrastruktur memang telah dijalankan secara progresif dan cukup terlihat hasilnya. Namun demikian, kondisi ini belum mencapai kondisi yang ideal.

Jika patokannya adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera, juga dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, maka ada banyak permasalahan yang harus ditangani secara berkelanjutan.

Pertama, permasalahan yang bersifat filosofis, yakni pembangunan infrastruktur tidak semata-mata bersifat fisik saja, tapi juga non-fisik serta ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan sebesar-besarnya rakyat. Konsepsi yang harus dipakai di sini adalah infrastruktur untuk rakyat, bukan sebaliknya.

Permasalahan lainnya adalah hal-hal yang bersifat teknis namun krusial seperti, permasalahan dalam pendistribusian kewenangan dan pengambilan keputusan antara

pemerintah

pusat

dengan

pemerintah

daerah,

ketidaksesuaian

perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi, serta sulitnya proses pengadaan dan pembebasan lahan sehingga proyek pembangunan infrastruktur kerap terbengkalai, hingga mengalami pembatalan.

Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari sekian banyak strategi dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan terwujud masyarakat yang kuat karena memiliki kapasitas berproduksi, kemampuan konsumsi atau daya beli yang tinggi, serta daya saing atau spirit berkompetisi yang kuat dengan bangsa lain. “Ini Deretan Pembangunan Infrastruktur Yang Dibangun di Era Jokowi�, diunduh dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608553/ini-deretan-infrastruktur-yang-dibangun-di-era-joko wi, pada tanggal 23 Maret 2019, Pukul 13.15 WIB. 4

2

Namun demikian, upaya untuk mewujudkan cita-cita ideal tersebut ternyata tidaklah mudah. Terdapat beberapa hambatan atau kendala, baik yang bersifat filosofis ideologis, maupun yang bersifat teknis. Berikut penjelasan spesifik terhadap permasalahan dengan solusi atau jalan keluar yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan:

a) Pengarusutamaan

Pembangunan

Infrastruktur

Non-Fisik

Untuk

Memenuhi Kebutuhan Dasar Rakyat Kata pembangunan infrastruktur non-fisik menjadi istilah yang populer dibicarakan publik tatkala kecenderungan pemerintah saat ini lebih mengarusutamakan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, jembatan, bandar udara, pelabuhan, yang notabene lebih bisa dilihat dan dirasakan eksistensinya secara kasat mata.

Infrastruktur non-fisik pada hakikatnya memiliki urgensi yang tak kalah penting dari infrastruktur fisik. Pertama, infrastruktur jenis ini lebih menyentuh hajat hidup orang banyak. Kedua, jika infrastruktur politik kerap dijadikan komodifikasi politik oleh pihak berkepentingan untuk meraih suara dalam Pemilu, maka infrastruktur non-fisik adalah tolok ukur konkretisasi para pejabat publik beserta jajarannya dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, baik level nasional, provinsi, hingga kotamadya dan kabupaten.

Ketiga, infratstruktur fisik lebih berkaitan dengan makro ekonomi suatu negara, sedangkan infrastruktur non-fisik menyentuh mikro ekonomi suatu negara. Dengan bahasa sederhana, infrastruktur fisik sumir dimanfaatkan untuk kepentingan para pebisnis dan pemodal saja, sedangkan infrastruktur non-fisik jelas ditujukan untuk hajat hidup rakyat. Yang tergolong dalam infrastruktur non-fisik antara lain ketersediaan air bersih berikut instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyalur, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, pengembangan energi terbarukan, perbaikan mutu atau kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta aksesibilitas perbankan di seluruh wilayah Indonesia.

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur non-fisik semakin terasa apabila 3

berbicara mengenai kebutuhan penduduk di wilayah-wilayah terpencil, terluar, serta mereka yang mendiami wilayah-wilayah perbatasan. Oleh sebab itu solusi

yang

ditawarkan

adalah

pengarusutamaan

pembangunan

infrastruktur non-fisik, baik dalam tahap perencanaan, pengalokasian dana, implementasi, serta monitoring dan evalausinya agar bermanfaat untuk rakyat.

b) Sinergi dan Harmoni antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Permasalahan distribusi wewenang dan pengambilan keputusan ini terjadi pada lokus daerah dengan pemerintah daerah sebagai penanggung jawabnya. Kerapkali pemerintah daerah, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa, kurang mampu atau gagal memenuhi kebutuhan rakyat akan infrastruktur dengan

dalih

minimnya

dana

untuk merealisasikannya.

Akibatnya, kebutuhan atau hajat hidup rakyat di daerah tidak terpenuhi.

Hal ini pada dasarnya tidak perlu terjadi karena sudah ada mekanisme yang jelas, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten atau kotamadya, memiliki tanggung jawab untuk menentukan rencana pembangunan dan tata ruang, menyediakan fasilitas dan infrastruktur publik, serta memegang kendali atas dampak lingkungan. Hanya saja kekurangan dari mekanisme ini adalah ketiadaan menkanisme hukuman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah apabila pemerintah daerah gagal dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Kendala lainnya adalah belum terciptanya sinergi dan soliditas antara kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat sehingga pembangunan infratsruktur terhambat kepentingan dan ego sektoral. Akibatnya, pelaksanan proyek di tingkat daerah mengalami penundaan bahkan pembatalan karena tidak mendapatkan dukungan dari seluruh instansi terkait. Oleh sebab itu, solusi

yang ditawarkan atas

permasalahan ini

soliditas

antara

pemerintah pusat dan daerah, serta antar kementerian dan lembaga 4

terkait dalam proses pembangunan infrastruktur.

c) Perencanaan

Pendanaan

Yang

Sesuai

dengan

Kebutuhan

Impelementasi Pembangunan Infrastruktur Salah satu hambatan yang sering dijumpai dalam pembangunan infrastruktur adalah pengalokasian dana untuk memenuhi kebutuhan impelementasi proyek. Sebuah proyek yang besar kerapkali membutuhkan pendanaan dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, hingga Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Karena dananya berasal dari berbagai sumber, maka dibutuhkan sinkronisasi antar sumber tersebut sehingga tidak menggangu realisasi pendanaan serta eksekusi proyeknya.

Kerapkali karena tidak sinkronnya realisasi anggaran, semisal dalam proyek pengadaan tanah dan lelang badan usaha, mengakibatkan terhambatnya penyediaan proyek. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan atas permasalahan ini adalah dibutuhkan presisi yang tinggi dalam penetapan suatu program pembangunan infrastruktur, terutama terkait besaran

pendanaan.

menentukan

Besaran

sumber-sumber

pendanaan

ini

pendanaannya

lebih serta

lanjut

akan

upaya-upaya

komunikasi hingga promosi (ke pihak swasta) untuk menarik sumber pendanaan tersebut.

d) Mekanisme Pendanaan dan Pembebasan Lahan melalui Pendekatan Keadilan dan Kerakyatan Proses pengadaan dan pembebasan lahan kerapkali menjadi permasalahan klasik dalam pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini menyumbang 30%

dari

seluruh

masalah

pembangunan

infrastruktur.

5

Proses

pembebasan lahan yang panjang kadangkala dapat memberikan peluang dan kesempatan kepada para spekulan tanah untuk menaikkan harga, sehingga “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia�, diunduh dari https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/, pada tanggal 23 Maret 2019, Pukul 18.35 WIB. 5

5

dana yang telah disiapkan oleh pemerintah tidak mencukupi pada saat hendak melakukan pembayaran.

Kompetensi personel serta minimnya teknologi yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran juga turut berkontribusi memperlambat proses pengadaan lahan proyek. Namun yang paling memakan waktu adalah proses negosiasi dan upaya untuk mencapai kata sepakat antara pemerintah dengan rakyat yang menguasai lahan. Rakyat yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman lebih sulit diyakinkan ketimbang mereka yang tinggal di perkotaan.

Mereka juga sulit untuk menerima bahwa proyek pembangunan infrastruktur tersebut pada hakikatnya untuk meraih menfaat bersama. Masalah juga muncul terkait besaran ganti rugi yang harus melalui negosiasi alot sehingga memperlambat kelancaran pembangunan proyek. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan di sini adalah penguatan personel untuk proses pendataan dan pendaftaran lahan, negosiasi dan komunikasi personel terhadap rakyat yang menduduki lahan dan para spekulan lahan diharapkan bersifat efektif dan efisien dengan menutup potensi kesalahan dan kecurangan sekecil mungkin.

Simpulan •

Salah satu poin penting dari Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

•

Konsepsi “Kemandirian Ekonomi� menjadi kata kunci karena di sisi lain hal ini juga menjadi cita-cita para pendiri bangsa seperti yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno melalui konsepsi Trisakti, serta selaras dengan konsepsi dan strategi ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera.

•

Ada banyak sekali upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, salah satunya melalui strategi pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memainkan peran yang sangat penting dan 6

saling terkait, baik sebagai daya ungkit, maupun daya dorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional.

Saran •

Pemerintah sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara progresif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta mewujudkan kemandirian bangsa seperti yang termaktub dalam Nawa Cita, serta tujuan pembangunan nasional dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks yang lebih praksis, hal tersebut dijabarkan ke dalam rencana strategis kementerian dan lembaga negara terkait.

•

Namun

demikian,

terdapat

beberapa

kendala

dalam

pembangunan

infrastruktur tersebut, seperti pembangunan yang masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya fisik dan padat modal, serta tidak berbasis kerakyatan, permasalahan keputusan

dalam

antara

pendistribusian

pemerintah

pusat

kewenangan dengan

dan

pengambilan

pemerintah

daerah,

ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi, serta sulitnya proses pengadaan dan pembebasan lahan.

•

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka disarankan sebagai berikut: Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur non-fisik yang lebih berbasis kerakyatan, kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk rakyat, perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur, khususnya dalam hal pendanaan dan realisasi anggaran, serta penguatan peran personel dan sarana prasarana yng dimiliki, baik yang sifatnya kualitatif, maupun kuantitatif dalam hal pengadaan dan pembebasan lahan.

Daftar Pustaka: “Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK”, diunduh dari https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Pri oritas.Jokowi-JK “Begini Sebenarnya Makna Trisakti Menurut Soekarno”, diunduh dari https://news.detik.com/berita/2708500/begini-makna-sebenarnya-trisakti-menurut 7

-soekarno “Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia”, diunduh dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2a hUKEwj4zcCNiJrhAhVDdCsKHYmWBRcQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F% 2Fwww.ekon.go.id%2Fpublikasi%2Fdownload%2F2053%2F1502%2Frenstra-d62015-2019.pdf&usg=AOvVaw1xw0TGv7CY9no4UrmQg9ui “Ini Deretan Pembangunan Infrastruktur Yang Dibangun di Era Jokowi”, diunduh dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3608553/ini-deretan-infrastruktur-yang-diba ngun-di-era-jokowi “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”, diunduh dari https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/

8