Pembenahan Fungsional Partai Politik

PEMBENAHAN FUNGSIONAL PARTAI POLITIK GUNA MENGHASILKAN PEMIMPIN PUBLIK YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS

Indonesia sebagai sebuah negara bangsa bisa dikatakan tengah memasuki fase untuk menjadi negara “besar” dan “adidaya” dalam konteks yang sebenarnya.

Dikatakan demikian karena kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini bukanlah hal-hal yang sifatnya potensial atau given saja, seperti jumlah penduduk yang besar, lokasi geografis yang strategis, atau sumber kekayaan alam yang melimpah saja, tapi definisi “besar” dan “adidaya” di sini adalah berdaulat secara internal, serta memiliki peran dan pengaruh yang besar, baik di level regional, maupun global.

Ekonom senior, Jim O’Neill, mempromosikan poros kekuatan baru dalam perekonomian dunia. Jika pada 2011 yang silam O’Neill memperkenalkan kelompok negara BRIC, singkatan dari Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok sebagai poros kekuatan baru ekonomi dunia, maka pada awal 2014, mantan Kepala Ekonom Goldman Sachs Asset Management

tersebut memperkenalkan

kelompok negara MINT, singkatan dari Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki.

Menurutnya, keempat negara lintas benua tersebut akan dapat menembus posisi 10 negara perekonomian terbesar dunia pada 30 tahun mendatang. 1 Eksistensi Indonesia lainnya yang patut diperhitungkan di kancah global adalah keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) keempat kalinya untuk periode 2019-2020 pada Juni 2018 yang lalu.

Dengan terpilih sebagai anggota badan paling strategis di PBB tersebut, maka Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB.2 Menguatnya peran Indonesia di kancah internasional memang semakin

“Indonesia Negara Maju Ala MINT”, diunduh dari https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/01/08/mz2eqk-indonesia-negara-maju-ala-m int, pada tanggal 2 April 2019, pukukl 19.05 WIB. 2 “Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa”, diunduh dari https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html, pada tanggal 2 April 2019, pukul 19.10 WIB. 1

menegaskan bahwa Indonesia tengah melaju pada posisi dan kapasitas sebagai negara besar, bukan sekedar besar dalam hal yang sifatnya potensial. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia juga tak kalah besar.

Permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mampu mempertahankan keutuhan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah rongrongan dari berbagai kepentingan baik internal maupun eksternal yang bersifat pragmatis, serta bertujuan untuk memecah belah kebangsaan, termasuk integritas, kedaulatan, serta kemerdekaan politik nasional.

Oleh sebab itu, dalam rangka menghadapi tantangan kebangsaan tersebut, kebutuhan akan pemimpin yang berada pada tingkat strategis sangat diperlukan.

Berbicara mengenai pemimpin, maka tidak terlepas dari peran dan fungsi partai politik yang menyiapkan serta memproduksi para kadernya sebagai pemimpin publik untuk duduk di Trias Politika nasional, baik pada level eskekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Di level eksekutif, para kader partai politik akan bertarung di Pilkada maupun Pilpres untuk merebut jabatan pemimpin publik, baik gubernur, walikota, bupati, hingga jabatan sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, kader partai politik juga dapat menduduki posisi sebagai menteri negara, serta direktur dan komisaris di BUMN/BUMD. Di level legislatif, para kader partai politik akan menduduki posisi sebagai anggota DPRD Tingkat I dan II, DPD RI, hingga DPR RI yang memainkan peran sebagai pengawas pemerintah, kebijakan anggaran, hingga legislasi. Di level yudikatif, kader partai politik juga akan menduduki jabatan sebagai pimpinan di Mahkamah Konstitusi sebagai calon dari legislatif.

Vitalnya peran dan fungsi partai politik tersebut tak selamanya selaras dengan sistem rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Fungsionalisasi partai politik di kedua aspek tersebut kerap dicederai oleh politik transaksional dan pragmatis.

Politik dinasti di berbagai partai politik, politik uang untuk membeli posisi pada Pemilu, hingga kedekatan dan nepotisme dengan pimpinan partai politik dalam hal penempatan posisi di lembaga negara dan kementerian strategis menjadikan mereka yang menduduki jabatan publik jauh dari definisi dan terminologi 1

pemimpin strategis yang amanah dan berdaulat dalam berjuang untuk rakyat. Tak jarang kita temui, pejabat publik dari partai politik, hingga ketua dari partai politik itu sendiri, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK seperti yang baru-baru ini terjadi terhadap Ketua PPP, Romahurmuziy. 3 Fenomena banyaknya pejabat publik, baik gubernur, walikota, bupati, hingga menteri negara, yang notabene merupakan fungsionaris dan kader partai politik, yang terjerat kasus korupsi dan menjadi objek Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tentu saja merupakan kondisi yang menimbulkan keprihatinan publik. Partai politik yang memainkan peran dan fungsi penting dalam kehidupan demokrasi sebagai infrastruktur politik berbangsa dan bernegara, justru menjadi mesin pencetak pengkhianat amanat rakyat serta penjarah harta negara.

Jika merujuk pada peran dan fungsi partai politik, seperti sistem rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, komunikasi, seleksi dan penempatan pada posisi publik4, jelas akan ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan lajur ideal sebuah partai politik. Dikaitkan dengan konteks penulisan, khususnya tema yang diangkat, berikut dijelaskan permasalahan paling mayor pada tubuh partai politik, sehingga pemimpin yang ditelurkan jauh dari ekspektasi publik akan pemimpin strategis. Penjelasan ini akan dilengkapi dengan solusi yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan, sebagai berikut:

a) Pembenahan Fungsional Pada Sistem Rekrutmen Partai Politik Strategi dan sistem rekrutmen menjadi kata kunci dan hulu untuk menghasilkan kader partai politik yang berkualitas dan berintegritas, sehingga ke depan dapat diproyeksikan untuk menduduki jabatan publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi fokus dan pertimbangan utama sebuah partai politik melakukan rekrutmen.

Pertama, kader yang direkrut harus melalui proses seleksi masuk yang ketat “Pimpinan Partai Yang Ditangkap KPK Ketum PPP Romahurmuziy�, diunduh dari https://news.detik.com/berita/d-4468535/pimpinan-partai-yang-ditangkap-kpk-ketum-ppp-romahur muziy, pada tanggal 2 April 2019, pukul 19.35 WIB. 4 “Fungsi Partai Politik�, diunduh dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik, pada tanggal 2 April 2019, pukul 20.25 WIB. 3

2

dengan menekankan pada basis integritas, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Ke depan, basis integritas, ilmu dan pengetahuan tersebut dapat diolah dan diselaraskan dengan ideologi yang diusung partai yang bersangkutan. Poin pertama ini menjadi krusial karena jamak terjadi sebuah partai politik yang baru berdiri, apalagi yang didirikan dengan maksud pragmatis untuk mengikuti dan memenuhi syarat Pemilu, melakukan rekrutmen yang serampangan dengan hanya menekankan pada kuantitas saja, alih-alih kualitas.

Kedua, rekrutmen partai politik dilakukan terhadap mereka yang memiliki rekam jejak yang baik, seperti tidak pernah tersandung masalah kriminal atau pernah terjerat kasus hukum, termasuk mereka yang tidak terindikasi sebagai pelaku atau mantan pelaku korupsi. Hal ini dapat menjadi kapital sosial awal bagi sebuah partai politik dalam melakukan pembinaan dan kaderisasi, sehingga kelak pemimpin publik yang dihasilkan berkualitas dan berintegritas.

Terakhir, proses rekrutmen hendaknya menghindari politik uang keanggotaan serta partai politik seyogianya menolak untuk menerima anggota baru yang berasal dari partai politik lain karena terindikasi sebuah kasus atau konflik di tubuh partai politik tersebut. Jika ketiga hal ini dipenuhi, makan clean governance adalah sebuah keniscayaan untuk dicapai.

b) Optimalisasi Fungsi Kaderisasi Partai Politik Melalui Internalisasi Tata Nilai dan Ideologi Kaderisasi adalah tahap selanjutnya pasca rekrutmen. Kaderisasi sendiri merupakan sebuah proses yang dijalankan oleh sebuah partai politik dalam rangka menginternalisasikan tata nilai, ideologi, serta pemahaman yang dimiliki kepada anggotanya, sehingga kelak anggotanya berdaya guna bagi partai politik, serta bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Kata kunci dari proses kaderisasi ini sejatinya terletak pada pemahaman akan tata nilai dan ideologi. Khittah dari berdirinya sebuah partai politik, apapun platformnya, tentu saja adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, tata nilai yang 3

menekankan pada penghormatan pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, nasionalisme, patriotisme, serta daulat rakyat adalah sebuah keniscayaan.

Apabila kaderisasi dengan menekankan pada aspek penanaman tata nilai dan ideologi tersebut dijalankan dengan baik, terlebih lagi yang sifatnya berkala dan berkesinambungan, maka harapan akan hadirnya sosok pemimpin publik strategis yang amanah dan berjuang semata-mata bangi rakyat bukanlah sebuah utopia saja.

c) Sistem Pencalonan Kader untuk Posisi Pemimpin Strategis dengan Berbasis Pada Sistem Meriktokrasi Tahap terakhir dari upaya pembenahan struktural dan kultural partai politik dalam rangka menghasilkan pemimpin strategis yang berkualitas dan berintegritas adalah metode pencalonan kader untuk menempati jabatan strategis publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, mengacu pada sistem meritokrasi partai politik.

Sistem meritokrasi sendiri pada hakikatnya merujuk pada kompetensi dan prestasi yang dimiliki dan dicapai oleh kader partai politik itu sendiri. Jikalau kader tersebut memiliki kompetensi yang baik, teruji integritasnya, serta terbukti prestasi dan kontribusinya bagi partai politik, terlebih lagi dalam kehidupan sosial di masyarakat, maka kader inilah yang seyogianya diprioritaskan untuk menjadi calon pemimpin publik dari partai politik. Hal ini menjadi sangat penting karena dewasa ini partai politik kerap terjerumus pada praktik transaksional dengan mencalonkan kader yang hanya bermodal uang saja atau kedekatan emosional dan biologis dengan pimpinan partai politik saja. Secara konkret, hal ini dapat dirasakan publik menjelang Pilkada sebentar lagi, yang mana calon dengan nomor urut kecil sudah dapat dipastikan sebagai calon yang bermodal besar.

Simpulan •

Indonesia sebagai sebuah negara bangsa adalah negara yang terus bergerak dan melaju sebagai sebuah negara besar dan adidaya. Hal ini mendapatkan 4

pengakuan dari pihak eksternal melalui kategorisasi Indonesia sebagai kelompok negara MINT, serta keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. •

Namun

demikian,

Indonesia

juga

dihadapkan

pada

kondisi

faktual

bahwasanya tantangan kebangsaan dewasa ini tidaklah kecil. Ancaman terhadap kedaulatan nasional, serta keutuhan NKRI sangatlah besar, baik yang datangnya dari dalam, maupun dari luar.

•

Oleh sebab itu, kebutuhan akan pemimpin strategis adalah sebuah keniscayaan. Berbicara mengenai pemimpin strategis, maka tidak terlepas dari peran dan fungsi partai politik sebagai mesin demokrasi yang menyiapkan serta memproduksi calon-calon pemimpin strategis di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

•

Kondisi hari ini, partai politik belum menunjukkan kontribusi yang optimal.

Masih banyak kader yang tidak berkompeten dan berintegritas duduk sebagai pejabat publik, bahkan ada yang terjerat kasus korupsi.

Saran •

Dibutuhkan pembenahan dalam hal sistem rekrutmen, yang mana rekrutmen seyogianya menekankan pada aspek integritas, ilmu pengetahuan, serta komitmen kebangsaan dari calon anggota. Disarankan untuk menghindari praktik transaksional dan kebutuhan pragmatis dalam mekanisme rekrutmen.

•

Dibutuhkan kaderisasi berkala dan berkelanjutan terhadap seluruh anggota partai politik dengan menekankan pada aspek internalisasi tata nilai dan ideologi partai politik.

•

Dalam hal pencalonan kader untuk menduduki jabatan publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, diutamakan berlaku sistem meritokrasi dengan menekankan pada rekam jejak, pengakuan masyarakat, serta prestasi dan kontribusi bagi partai politik. Hal ini penting agar partai politik tidak terjebak pada politik uang dalam hal pencalonan dalam proses Pemilu.

5

Daftar Pustaka; “Indonesia Negara Maju Ala MINT”, diunduh dari https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/01/08/mz2eqk-indonesia-ne gara-maju-ala-mint “Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa”, diunduh dari https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb /4726303.html “Pimpinan Partai Yang Ditangkap KPK Ketum PPP Romahurmuziy”, diunduh dari https://news.detik.com/berita/d-4468535/pimpinan-partai-yang-ditangkap-kpk-ket um-ppp-romahurmuziy “Fungsi Partai Politik”, diunduh dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550a445c6466c/fungsi-partaipolitik

6