“PERMASALAHAN JUMLAH PENDUDUK DI INDONESIA�
Penduduk merupakan sumber daya paling vital dan strategis yang dimiliki suatu negara karena penduduk merupakan modal sosial yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Tanpa penduduk dan pemberdayaan penduduk, niscaya segala keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara tidak dapat didayagunakan untuk kebutuhan negara tersebut. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang unggul apabila besaran jumlah penduduk dijadikan sebagai kriteria penilaian. Sensus pada 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa, berada di urutan keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai angka 300 juta jiwa.1 Seyogianya jumlah penduduk yang besar berbanding lurus dengan manfaat yang diterima oleh suatu negara, semisal menjadi motor penggerak pembangunan. Namun demikian, manfaat tersebut dapat diperoleh tatkala jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dikelola dengan baik, seperti pengelolaan dari sisi pendidikan, kesehatan, pemukiman, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika tidak, maka jumlah penduduk yang besar dapat menjadi permasalahan akut bagi suatu negara. Konsekuensinya, dapat terjadi peningkatan jumlah pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, tingginya angka kematian ibu dan anak, hingga penurunan daya saing nasional. Belajar dari kasus Tongkok, pada masa silam, ledakan jumlah penduduk dan pengaruh berbagai kebijakan internal mengakibatkan banyak warga Tiongkok eksodus ke luar negeri dan menjadi diapsora.2 Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kependudukan, maka konsep pembangunan berwawasan kependudukan perlu dikembangkan. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan di bidang kependudukan ini dimaksudkan untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 1
Kerangka Acuan Diskusi Kelompok (DK) untuk Peserta Bidang Studi Demografi, PPRA LIX Lemhannas RI T.A. 2019. 2 “Sejarah Migrasi dan Populasi Kelompok Etnis Tionghoa�, diunduh dari https://www.tionghoa.info/sejarah-migrasi-dan-populasi-kelompok-etnis-tionghoa/, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 13.41 WIB.
1
serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga dapat menunjang kehidupan bangsa. 3 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa konsepsi
pembangunan
berwawasan
kependudukan
menjadi
kunci
dalam
pengelolaan dan pengendalian jumlah penduduk. Indonesia pada beberapa dekade lalu, tepatnya pada 1970 pernah menerapkan Program Keluarga Berencana (KB) sebagai ejawantah dari konsepsi tersebut. Namun demikian, seiring dengan pergantian rezim dan kebijakan, program ini meredup.4 Bersama dengan faktor penyebab lainnya, mulai muncul permasalahan-permasalahan dalam bidang kependudukan. Secara umum, permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini adalah permasalahan
kuantitas
dan
kualitas
penduduk.
Adapun
permasalahan-
permasalahan tersebut antara lain, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk yang tidak merata, hingga tantangan pengelolaan bonus demografi. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ilmiah ini adalah, “Bagaimana mengelola jumlah penduduk di Indonesia?� Thomas Robert Malthus adalah orang pertama yang memberikan pandangan rinci mengenai penduduk. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Teori Malthus juga menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus sejatinya telah memberikan perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Malthus juga memberikan pandangan mengenai ketidakseimbangan penduduk. Menurutnya, untuk mencegah ketidakseimbangan penduduk dapat dilakukan melalui mekanisme Preventive Check, yakni penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu, dan pantangan kawin, serta mekanisme Positive Check, yakni melalui bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, serta peperangan.
“Kajian Kependudukan�, diunduh dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependuduk an.pdf, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 13.47 WIB. 3
2
Selain itu, Malthus juga memberikan beberapa pandangan terhadap hal berikut, pertama; penduduk (seperti juga binatang dan tumbuhan), apabila tidak ada pembatasan, maka akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi, kedua: manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertambahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertambahan penduduk.5 Bagian Pembahasan ini akan mengupas secara terperinci mengenai permasalahanpermasalahan yang muncul di seputar isu jumlah penduduk di Indonesia, beserta alternatif solusi yang ditawarkan kepada pemangku kepentingan nasional. Alternatif solusi yang ditawarkan akan merujuk pada kondisi faktual serta teori seperti yang dipaparkan pada landasan teoritis, sebagai berikut:
a) Memberdayakan Jumlah Penduduk Yang besar Agar Produktif dan Berkualitas Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 270 juta jiwa. Sedangkan pada 2030, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 330 juta jiwa. Seperti yang dipaparkan sebelumnya pada latar belakang, tanpa pengelolaan yang baik, besaran jumlah penduduk alih-alih memberikan keuntungan kepada negara, tapi menjadi permasalahan tersendiri. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya yakni kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dikarenakan kapasitas negara yang terbatas. Hal ini lebih lanjut dapat berakibat pada munculnya beragam masalah sosial seperti timbulnya pemukiman kumuh, kerusakan lingkungan, kerawanan pangan, kelangkaan sumber daya, kemiskinan, serta konflik sosial. Kendala lainnya adalah dalam hal penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas sosial.6 Oleh sebab itu, kunci menyikapi kondisi ini adalah kebijakan pemerintah yang sangat terarah di bidang kebutuhan dasar manusia, yakni pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan sosial. Dengan demikian, jumlah penduduk yang
5
Conway, Edmund. 2015. 50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui. Jakarta: Esensi Erlangga Group. Halaman 15. 6 “Permasalahan Kependudukan dan Bonus Demografi�, diunduh dari http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/21154/mod_resource/content/2/MP%2023%20%20PERMASALAHAN%20KEPENDUDUKAN%20DAN%20BONUS%20DEMOGRAFI.pdf, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 15.07 WIB.
3
besar dapat diarahkan pada hal-hal yang sifatnya mendukung pembangunan nasional.7
b) Mengintensifkan Kembali Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Yang Cepat Pertumbuhan penduduk Indonesia secara nasional masih relatif cepat, meskipun ada
kecenderungan
mengalami
penurunan.
Pada
periode
1961-1971,
pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 persen per tahun, pada 1971-1980 sebesar 2,32 persen per tahun, pada 1980-1990 sebesar 1,98 persen per tahun, pada periode 1990-2000 sebesar 1,6 persen per tahun, dan pada periode 2000-2010 sebesar 1,49 persen per tahun. Secara rasional, pertumbuhan penduduk sudah seharusnya ditekan agar pengelolaan negara dalam hal kependudukan jauh lebih terkendali. Salah satu mekanisme yang tepat untuk menekannya adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang sudah digalakkan penerapannya sejak 1970. Program KB ini secara umum memiliki dua tujuan pokok, yakni menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera.8
c) Kebijakan
Transmigrasi
untuk
Mewujudkan
Pemerataan Persebaran
Penduduk Persebaran penduduk menjadi persoalan akut lainnya dalam manajemen kependudukan nasional. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau dengan kontur geografis yang berbeda-beda menyebabkan sebaran jumlah penduduk tidak merata. Faktor kebijakan pemerintah pada masa lampau yang terlaku menekankan pembangunan di beberapa titik saja (Jawa dan Madura) juga menjadi penyebab persebaran yang tidak merata dan terciptanya ketimpangan sosial budaya.
7
Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan nasional, berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari negara lain, serta sebagai tenaga kerja pengelola sumber kekayaan alam. 8 “Ini Manfaat dan Tujuan KB Sesungguhnya, Kata BKKBN�, diunduh dari https://kalteng.antaranews.com/berita/290670/ini-manfaat-dan-tujuan-kb-sesungguhnya-kata-bkkbn, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 15.18 WIB.
4
Kondisi tersebut sejatinya tidak bisa dibiarkan karena berdampak kurang baik secara nasional. Pertama, terjadi arus migrasi penduduk dari luar pulau yang mengakibatkan
berkurangnya
tenaga-tenaga
produktif
dari
pulau
yang
ditinggalkan. Kedua, lahan pertanian di Jawa semakin sempit dan jumlah penduduk tidak tersebar secara merata., sedangkan lahan pertanian dari pulau yang ditinggalkan menjadi terbengkalai. Solusi untuk mengatasi ini pada dasarnya ada dua. Pertama, diperlukan pemetaan jumlah penduduk secara komprehensif dengan melakukan kategorisasi berdasarkan beberapa parameter sehingga data yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan. Kedua, menggalakkan kembali program transmigrasi yang bermanfaat dalam mendukung terwujudnya pemerataan persebaran penduduk, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam yang merata, peningkatan taraf hidup masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan bagi transmigran, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia.
d) Bonus Demografi Sebagai Peluang Akselerasi Pembangunan Nasional Saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan struktur penduduk yang mana jumlah penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Menjelang 2030, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diproyeksikan akan mencapai 200 juta jiwa atau sekitar 68 persen dari populasi. Hal tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi usia produktif terbesar di Asia Tenggara. 9 Kondisi ini sudah semestinya menjadi kabar yang menggembirakan bagi Indonesia dan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan karena dapat mengangkat Indonesia menjadi negara maju. Kondisi yang dinamakan bonus demografi ini akan benar-benar bermanfaat apabila diimbangi dengan peningkatan produktivitas yang mana hal tersebut dapat terwujud bilamana pemerintah memberikan dukungan penuh melalui kebijakan pembangunan sumber daya manusia berbasis kualitas yang terarah, penguatan kebijakan
“Bonus Demografi, Kesempatan Indonesia Jadi Negara Maju�, diunduh dari https://mediaindonesia.com/read/detail/213613-bonus-demografi-kesempatan-indonesia-jadi-negaramaju, pada tanggal 12 Mei 2019, pukul 15.39 WIB. 9
5
pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang komprehensif dan progresif.
Penduduk merupakan bagian paling vital bagi suatu negara, bukan saja karena penduduk merupakan persyaratan sebuah entitas sosial budaya dan politik disebut sebagai suatu negara, tapi juga penduduk merupakan katalisator yang berfungsi menggerakkan dan mengolah sumber daya nasional lainnya. Ada banyak sekali permasalahan seputar isu kependudukan, seperti jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, hingga tantangan bonus demografi seperti yang dihadapi Indonesia saat ini. Menyikapi kondisi ini, sudah selaiknya jajaran pemerintah mengedepankan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Dengan demikian, persoalan kependudukan dapat dengan mudah dikelola dengan baik. Daftar Pustaka: Conway, Edmund. 2015. 50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Anda Ketahui. Jakarta: Esensi Erlangga Group. Kerangka Acuan Diskusi Kelompok (DK) untuk Peserta Bidang Studi Demografi, PPRA LIX Lemhannas RI T.A. 2019. “Sejarah Migrasi dan Populasi Kelompok Etnis Tionghoa”, diunduh dari https://www.tionghoa.info/sejarah-migrasi-dan-populasi-kelompok-etnis-tionghoa/ “Kajian Kependudukan”, diunduh dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian %20Kependudukan.pdf “Permasalahan Kependudukan dan Bonus Demografi”, diunduh dari http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/21154/mod_resource/content/2/MP%2 023%20%20PERMASALAHAN%20KEPENDUDUKAN%20DAN%20BONUS%20DEMOGRA FI.pdf “Ini Manfaat dan Tujuan KB Sesungguhnya, Kata BKKBN”, diunduh dari https://kalteng.antaranews.com/berita/290670/ini-manfaat-dan-tujuan-kbsesungguhnya-kata-bkkbn “Bonus Demografi, Kesempatan Indonesia Jadi Negara Maju”, diunduh dari https://mediaindonesia.com/read/detail/213613-bonus-demografi-kesempatanindonesia-jadi-negara-maju
6